Tujuan Negara Hukum •
S. Tasrif:
1) Kepastian hukum (tertib/order (tertib/ order ); ); 2) Kegunaan (kemanfaatan/utility (kemanfaatan/utility); ); dan 3) Keadilan ( justice). justice). •
Ahmad Dimyati:
1) Pencapaian keadilan, 2) Kepastian hukum, dan 3) Kegunaan (kemanfaatan). •
Kesimpulan: •
•
•
Pencapaian Keadilan, sesuai dengan asas Ius asas Ius quia iustum (hukum iustum (hukum adalah keadilan, dan Quid ius sine justitia (apalah justitia (apalah arti hukum tanpa keadilan). Hukum adalah untuk mengatur hubungan, baik warga masyarakat maupun negara, The law is a tool to “social control” and “social engineering” . Hukum dilaksanakan untuk mencapai kepastian.
Bentuk-bentuk Bentuk-bentuk Negara Hukum No
Sistem Hukum
Negara Hukum
Wilayah
1
Civil Law System
Rechtsstaat
Eropa Barat (Kontinental)
2
Common Law System
The Rule of Law
Anglo Saxon- Anglo America
3
Socialist Law System
Socialist Legality
Eropa Timur
4
Islamic Law System
Nomocraci Islam Islam
Arab-Islam
5
Indonesian Law System
Pancasila
Indonesia
Unsur-unsur Negara Hukum •
Rechtsstaat :
1) Pengakuan dan perlindungan HAM, 2) Pembatasan kekuasaan, 3) Pemerintahan berdasarkan aturan hukum, dan 4) Peradilan administrasi •
The Rule of Law :
1) Supremacy of law, 2) Equality before the law, dan 3) Individual right . •
Socialist Legality :
1) Manifestation of Socialism , 2) The law as a tool of Socialism, dan 3) Pushed on Social right than individual right . •
Nomokrasi Islam :
1) Kekuasaan adalah amanah, 2) HAM, 3) Keadilan, 4) Persamaan, 5) Musyawarah, 6) Perdamaian, 7) Peradilan bebas, 8) Kesejahteraan, dan 9) Ketaatan
Negara Hukum Pancasila •
F.M. Hadjon: 1. Keserasian hubungan antara rakyat dan pemerintah berdasarkan asas kerukunan, 2. Hubungan fungsional yang proporsional antar kekuasaan negara, 3. Penyelesaian sengketa melalui musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir, 4. Keseimbangan antara hak dan kewajiban.
•
M. Tahir Azhary: 1. Adanya hubungan erat antara agama dan negara, 2. Bertumpu pada Ketuhanan yang Maha Esa, 3. Kebebasan beragama dalam artian positif, 4. Atheisme tidak dibenarkan dan Komunisme tidak diperkenankan, 5. Berdasarkan asas kekeluargaan dan kerukunan.
HUBUNGAN KAUSALITAS ANTARA POLITIK DAN HUKUM DI INDONESIA •
•
•
Konfigurasi Politik diartikan sebagai susunan atau konstelasi kekuatan politik yang secara dikotomis dibagi atas dua konsep yang bertentangan secara diametr al, yaitu konfigurasi politik demokratis dan konfigurasi politik otoriter . Konfigurasi politik demokratis adalah susunan sistem politik yang membuka kesempatan (peluang) bagi partisipasi rakyat secara penuh untuk ikut aktif menetukan kebijakan umum. Konfigurasi politik otoriter adalah susunan sistem politik yang lebih memungkinkan negara berperan sangat aktif serta mengambil hampir seluruh inisiatif dalam pembuatan kebijakan negara.
TIPE KARAKTER PRODUK HUKUM MENGENAI
KONSERVATIF/ELITIS
RESPONSIF/POPULISTIK
Konteks Konfigurasi Politik yang melahirkann ya
Lahir dari Konfigurasi Politik Otoriter.
Lahir dari Konfigurasi Politik Demokratis.
Kekuasaan politik didominasi oleh satu kelompok atau koalisi kelompok elite, yang memegang kekuasaan eksekutif.
Kekuasaan politik tersebut di berbagai kelompok masyarakat yang beragam kepentingannya.
Proses Pembuatan Hukum
Sentralistik
Partisipatif
Didominasi oleh lembaga-lembaga negara, terutama pemegang kekuasaan eksekutif
Mengundang sebanyak banyaknya partisipasi masyarakat melalui kelompokkelompok sosial dan individu di dalam masyarakat.
Sifat Fungsi Hukum
Positif-instrumentalis
Aspiratif
Memuat materi-materi yang lebih merefleksikan visi sosial dan politik pemegang kekuasaan atau memuat materi yang lebih merupakan alat untuk mewujudkan kehendak dan kepentingan program pemerintah.
Memuat materi-materi yang secara umum sesuai dengan aspirasi atau kehendak masyarakat yang dilayaninya. Sehingga produk hukum itu dapat dipandang sebagai kristalisasi dari kehendak masyarakat.
Peluang sempit untuk Interpretasi.
Peluang luas untuk Interpretasi
Kemungkina n Penafsiran oleh Pemerintah
Memuat materi hal-hal penting secara cukup rinci, sehingga memberi sedikit peluang bagi pemerintah untuk membuat penafsiran sendiri melalui berbagai peraturanh pelaksanaan dan peluang yang sempit itu pun hanya berlaku untuk hal-hal yang betul-betul bersifat teknis.
Memuat materi singkat dan pokok-pokoknya saja, sehingga memberi pekluang luas kepada pemerintah untuk membuat berbagai interpretasi dengan berbagai peraturan lanjutan yang berdasarkan visi sepihak dari pemerintah dan tidak sekedar masalah teknis.
Hubungan Negara Hukum dengan Demokrasi •
•
seperti dua sisi mata uang. Konsep negara hukum material mensyaratkan adanya demokrasi, begitupula demokrasi mensyaratkan adanya wadah negara hukum dalam pelaksaksanaannya. Negara Indonesia yang dalam konstitusinya (pasal 1 ayat (3)) secara nyata menyatakan diri sebagai negara hukum, dalam pasal lainnya (pasal 1 a yat (2)) dinyatakan kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD
