TUGAS SEJARAH PENDIDIKAN KLIPING PERMASALAHAN PENDIDIKAN DI MASA REFORMASI
OLEH ELIS ANGGRIAWAN 2006/79460
JURUSAN SEJARAH FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI PADANG 2010
Kasihan Anak-anak, 13 Sekolah Terendam Rabu, 13 Januari 2010 | 18:14 WIB
KOMPAS/ASWIN RIZAL HARAHAP Ilustrasi Sumber : ANT JAMBI, KOMPAS.com — Sedikitnya 13 sekolah yang tersebar di empat kecamatan di dalam Kota Jambi terendam banjir sehingga sebagian siswa terpaksa diliburkan.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi Yani, di Jambi, mengatakan, dari 13 sekolah yang terkena banjir itu, 11 adalah sekolah dasar (SD) dan dua lainnya sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP). "Sekolah-sekolah yang terkena banjir itu sebagian besar terletak di bantaran Sungai Batanghari dan daerah dataran rendah atau daerah cekungan," katanya, Rabu (13/1/2010). Empat kecamatan yang terletak di bantaran sungai itu meliputi Kecamatan Danau Teluk dan Pelayangan, Seberang Kota Jambi (Sekoja), Telanaipura, dan Kecamatan Jambi Timur. Kendati sekolah tersebut terkena banjir, tetapi tidak menghentikan kegitan belajar mengajar karena genangan air berada di pekarangan atau sekitar sekolah. Sekolah di bantaran sungai dan daerah cekungan itu bangunannya berbentuk panggung
sehingga air tidak sampai masuk ruang kelas. Namun, pekarangan dan sekitar sekolah ketinggian air bisa di atas satu meter. Tidak jarang pelajar menggunakan perahu menuju sekolah karena genangan air akan membasahi seragam sekolah mereka yang ketinggiannya k etinggiannya di atas 50 sentimeter. Khusus siswa kelas satu dan kelas dua SD sengaja diliburkan untuk mencegah korban jiwa atau tenggelam terbawa arus karena mereka masih sangat kecil dan tidak pandai berenang. Siswa kelas satu dan kelas dua selain masih kecil, juga masih sukar dilarang bermain di air sehingga dikhawatirkan saat bermain mereka mendekati arus dalam dan deras yang berisiko tenggelam atau hanyut. "Libur kelas satu dan kelas dua untuk SD yang sudah diberlakukan sejak tiga hari terakhir itu akan berlanjut sampai kondisi dinilai aman," kata Yani. http://edukasi.kompas.com/read/2010/01/13/18143927/Kasihan.Anak.anak..13.Sekolah.T erendam
Fungsi Pengawasan Sekolah Belum Maksimal Rabu, 06 Januari 2010 16:07 WIB 0 Komentar MEDAN-MI: Fungsi dan peran pengawas sekolah dalam peningkatan mutu sekolah dinilai belum berjalan maksimal sebagaimana yang diharapkan.
"Padahal peran pengawas sekolah dalam peningkatan mutu dan lulusan siswa sangat diperlukan. Hal ini terjadi karena selama ini potensi pengawas belum dikembangkan," kata pengamat Pendidikan Universitas Sumatera Utara (USU) Drs Zulnaidi Mhum, di Medan, Rabu (6/1). Zulnaidi menyatakan, seorang pengawas dituntut bukan hanya harus paham persoalan
akademik, tetapi juga harus paham tentang manajerial agar dia mampu mengawasi kinerja kepala sekolah. Persoalannya selama ini, banyak pengawas sekolah yang tidak mengerti fungsinya, begitu juga dengan masalah penunjukan pengawas sekolah yang dinilai masih tertutup. Idealnya, pengawas sekolah mengawasi kurikulum yang berlaku di sekolah dan membuat peta tentang masalah-masalah yang dihadapi para guru. Termasuk juga soal berapa banyak sekolah yang belum menjalankan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) atau berapa banyak guru yang belum mehamami teknologi informasi. "Pemetaan tersebutlah yang tidak dirancang pengawas, padahal dengan memetakan berbagai masalah dan kelemahan guru dalam menjalankan kurikulum itu, pengawas mampu memberikan alternatif kepada guru untuk mengatasi kelemahannya," katanya. Selama ini belum ada peraturan yang jelas tentang pengawas sekolah tersebut, hal ini berakibat pada munculnya pemahaman bahwa pengawas tersebut hanyalah figur buangan atau hanya sekedar mengisi kekosongan waktu menjelang masa pensiun. Misalnya, ada mantan kepala sekolah yang jadi pengawas. Banyak yang menjadi pengawas datang ke sekolah hanya duduk diruang guru tanpa tahu apa yang akan dikerjakan. "Begitu juga dengan jenjang pendidikan para pengawas. Padahal seharusnya setiap pengawas itu memiliki jenjang pendidikan S-1. Namun yang penting dari semua itu bagaimana pengawas sekolah paham akan tugas dan fungsinya," katanya. (Ant/OL-7) http://www.mediaindonesia.com/read/2010/01/06/115494/88/14/Fungsi-PengawasanSekolah-belum-Maksimal#docu
Persoalan Un Adalah Cermin Masyarakat Indonesia
Rabu, 13 Januari 2010 | 10:20 WIB
shutterstock Ilustrasi: Sebesar apapun tekanan terhadap rencana pelaksanaannya, UN tetap akan dilaksanakan dan diterima masyarakat, kendatipun sebetulnya itu adalah keterpaksaan. JAKARTA, KOMPAS.com - Semua persoalan terkait penyelanggaraan Ujian Nasional (UN) merupakan cerminan masyarakat Indonesia, yakni sulitnya memberantas budaya korupsi.
Artinya, persoalan UN justeru berpangkal dari sebuah p ersoalan paling fundamental di negara ini, yaitu korupsi. Persoalan yang tiada ha bisnya dipermasalahkan tanpa banyak yang bisa dituntaskan. "Tetapi, kita sebagai pendidik dan pengelola pendidikan harus mengembalikan semuanya pada perjuangan anak-anak didik," ucap Kepala SMA Kolese Kanisius Jakarta, Rm Heru Hendarto, Selasa (12/1/2010). "Saya sudah protes sana-sini, tetapi seberapa besar sih kekuatannya? Wong , putusan MA pun tidak ada yang diakomodir," tambahnya. Menanggapi pandangan tersebut, pengamat pendidikan Darmaningtyas bahkan menyayangkan sikap Komisi X DPR RI jika kelak tidak tegas terhadap keteguhan pemerintah menggelar UN. Darmaningtyas beranggapan, banyak anggota Komisi X yang tidak paham akan banyaknya manipulasi di dalam pelaksanaan UN. "Mereka tidak tahu, bahwa di lapangan itu banyak guru yang heran melihat murid-murid mereka sendiri kok standar nilai UN-nya tinggi sekali, jauh dari nilai hariannya," ujarnya.
Keterpaksaan
Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Kolese Go nzaga Romo Y. Alis Windu Prasetya mengatakan, sebesar apapun tekanan masyarakat terhadap rencana pelaksanaannya, UN tetap akan dilaksanakan dan diterima, kendatipun sebetulnya itu adalah keterpaksaan.
"Mau tak mau itu akan dilaksanakan, bahkan siswa kami sendiri pun sampai bertanya, untuk apa sebetulnya UN, karena kalau begini terus lebih tidak perlu ada UN," ujar Alis. Siswa, kata Alis, adalah subyek pendidikan, bukan sebaliknya sebagai obyek, yang akhirnya malah menjadi korban dari pendidikan itu sendiri (kebijakan). Tidak heran, A lis mengaku geleng kepala melihat besarnya anggaran UN dan keluhan orang tua. "Banyak hamburkan uang, UN itu tidak realistis, ada orang tua yang mengatakan hal semacam itu kepada kami, sebab ada UN berarti keluar tambahan biaya," ujarnya. Lebih dari itu, kata Alis, pelaksanaan kebijakan UN yang selama ini menjadi penentu kelulusan pun sebetulnya kian menjauhkan apa yang disebutnya dengan otonomi sekolah. "Itu omong kosong, kurikulum KTSP itu mestinya sesuai dengan otonomi sekolah, nyatanya?" tambah Alis. Kiranya, apapun yang terjadi nanti di UN, U N, sudah saatnya semua pihak saat ini berjuang demi anak-anak didik dengan cara-cara yang bermatabat. Yaitu, menjunjung tinggi kejujuran sebagai hal utama, demi masa depan anak didik. http://edukasi.kompas.com/read/2010/01/13/10202361/Persoalan.UN.adalah.Cermin.Mas yarakat.Indonesia
\ Persiapan UN Kuras Saku Siswa Selasa, 12 Januari 2010 | 19:39 WIB
HERU SRI KUMORO/KOMPAS IMAGES Ilustrasi: Sampai sejauh ini memang belum ada aspirasi masyarakat terkait UN yang telah diakomodasi secara positif oleh pemerintah, sehingga Komisi X DPR-lah yang seharusnya bisa mewakili aspirasi itu.
JAKARTA, KOMPAS.com - Persiapan untuk menghadapi ujian nasional yang dijalani siswa, ternyata cukup menguras duit. Pendalaman materi yang dilakukan sekolah juga memungut dana dari siswa. Belum lagi jika ikut bimbingan belajar, pengeluaran untuk persiapan UN bisa mencapai jutaan rupiah.
Demikian fakta-fakta yang mengemuka di seputar persiapan ujian nasiona (UN) yang dilakukan sekolah dan siswa dari berbagai daerah, Selasa (12/1/2010). Bahkan, SMP yang menjalankan pendidikan dasar gratis, memungut uang dari siswa khusus untuk pendalaman materi UN. Yeremia (15), siswa SMP negeri di Kota Bandung, mengatakan siswa membayar uang bulanan Rp 100 ribu/bulan untuk biaya pendalaman materi. Pendalaman materi bagi siswa kelas IX dilakukan setiap usai jam pelajaran sekolah selama satu jam. Selain itu, pemantapan menghadapi UN juga dilakukan Yeremia di bimbingan belajar sejak semester ganjil. Dia bergabung di salah satu bimbingan belajar dengan biaya Rp 6,5 juta selama satu tahun. Kila, siswa di salah satu SMP negeri Jakarta, mengatakan sekolah meminta biaya untuk pendalaman materi UN yang dilakukan setiap Sabtu selama 4,5 jam yang dilaksanakan sejak Desember lalu. Selain itu, Kila juga ikut bimbingan belajar sejak di awal kelas IX dengan biaya Rp 3,5 juta/tahun. Muja, siswa di salah satu SMA Negeri Depok, mengatakan pendalaman materi di sekolahnya sejak jam ke nol selama satu jam mulai November lalu. Untuk pendalaman p endalaman materi, siswa dikenai biaya Rp 160.000 per bulan. Pembayaran uang sekolah siswa kelas XII pun membengkak menjadi Rp 285 ribu per bulan. http://edukasi.kompas.com/read/2010/01/12/19392488/Persiapan.UN.Kuras.Saku.Siswa Din Syamsudin: Standar Kelulusan di Desa dan Kota Berbeda! Selasa, 12 Januari 2010 | 20:26 WIB
PRIYOMBODO/KOMPAS IMAGES Din mengatakan kelemahan sistem UN adalah penyeragaman standar kelulusan, sehingga perlu ada modifikasi yang lebih relevan untuk UN
Sumber : Ant SURABAYA, KOMPAS.com — Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsudin tidak menyetujui standar kelulusan diseragamkan lewat ujian nasional atau UN.
"Standar kelulusan antara kota dan desa itu beda. Karena itu, saya tak setuju kalau ujian untuk siswa di kota dan desa diseragamkan," ujarnya di sela-sela pencanangan gerakan infaq untuk Muktamar Mandiri dan Satu Abad Muhammadiyah di SD Muhammadiyah 4, Pucang, Surabaya, Selasa (12/1/2010). Didampingi Ketua Pengda Muhammadiyah (PDM) Surabaya Syaifuddin Zaini, Din mengatakan bahwa kelemahan sistem UN adalah penyeragaman standar kelulusan. Dia mengatakan, semestinya perlu ada modifikasi yang lebih relevan untuk UN karena ada perbedaan standar antara kota dan desa. Dalam kesempatan itu pula, Din menyarankan bahwa perguruan tinggi seharusnya memiliki otonomi untuk menyeleksi calon mahasiswa sendiri. "Jadi, standar seleksi masuk perguruan tinggi itu jangan diseragamkan," katanya. http://edukasi.kompas.com/read/2010/01/12/20264526/Din.Syamsudin:.Standar.Kelulusa n.di.Desa.dan.Kota.Berbeda.. n.di.Desa.dan.Kota.Berbeda
Kelulusan Perlu Perhitungkan Hasil Belajar 3 Tahun Laporan wartawan KOMPAS Ester Lince Napitupulu Rabu, 13 Januari 2010 | 18:02 WIB
HERRY MURDI HERMAWAN/KOMPAS IMAGES Ilustrasi: Rekomendasi penilaian kelulusan dari EF ini diharapkan bisa jadi solusi perdebatan hasil UN sebagai syarat kelulusan siswa. JAKARTA, KOMPAS.com — Penilaian kelulusan siswa dari SD, SMP, dan SMA/sederajat diminta memperhitungkan proses pembelajaran siswa selama bersekolah. Penilaian yang lebih menyeluruh tersebut dinilai lebih efektif memotivasi belajar siswa dan guru karena tidak ada mata pelajaran tertentu yang diistimewakan.
Demikian rekomendasi yang dikemukakan Education Forum (EF) dan Tim Advokasi Korban Ujian Nasional (Tekun) dalam pertemuan dengan Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Jalal di Jakarta, Rabu (13/1/2010) sore ini. Pertemuan seyogianya dilakukan dengan Menteri Pendidikan Nasional Muhammad Nuh, tetapi batal. Rekomendasi penilaian kelulusan diharapkan bisa jadi solusi perdebatan hasil UN sebagai syarat kelulusan siswa. Elin Driana, Koordinator EF, mengatakan, salah satu rekomendasi yang bisa diimplementasikan untuk penilaian kelulusan siswa tahun ini adalah menggabungkan semua nilai siswa dari semester satu hingga enam ditambah nilai UN, lalu dibagi tujuh. Kelulusan siswa berdasarkan perhitungan tersebut dengan ketentuan nilai rata-rata sama dengan atau lebih dari enam. http://edukasi.kompas.com/read/2010/01/13/18022999/Kelulusan.Perlu.Perhitungkan.Ha sil.Belajar.3.Tahun
Hamil Tanpa Nikah, Siswi Bisa Ikut UN Rabu, 16 Desember 2009 18:47 WIB 0 Komentar YOGYAKARTA--MI: Siswa yang diketahui hamil diluar nikah tetap memiliki hak mengikuti ujian nasional (UN) namun sekolah juga diharapkan menetapkan kebijakan apakah akan tetap meluluskannya atau tidak.
"Dalam peraturan pelaksanaan UN, kehamilan diluar nikah memang tidak ada ketentuannya," kata anggota Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Djemari Mardapi saat memberikan sosialisasi UN di Yogyakarta, Rabu (16/12). Menurutnya dia, pihak BSNP tidak akan memberikan imbauan ke sekolah untuk tetap memberikan hak siswa mengikuti UN karena ketentuan UN tidak mengatur kondisi seperti tersebut di atas. "Tetapi, lulus atau tidaknya siswa yang b ersangkutan akan ditentukan oleh sekolah sebagai satuan pendidikan, kelulusan bukan ditentukan oleh BSNP. Masyarakat banyak yang masih salah menganggapnya," katanya. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Dikpora) DIY Suwarsih Madya menyatakan bahwa pihak sekolah tetap harus memberikan hak kepada siswa yang hamil di luar nikah untuk mengikuti UN. "Tetapi, kelulusan siswa dari satuan pendidikan tidak hanya diukur dari d ari nilai UN. Masih ada penilaian-penilaian lain, seperti kepribadian dan akhlak," katanya. Bisa saja, kata dia, siswa tersebut lulus UN namun tidak lulus dalam penilaian akhlak karena sekolah memiliki wewenang penuh untuk menentukan kelulusan siswanya. Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Suyana menerangkan, pihaknya tidak akan melarang siswa yang hamil di luar nikah untuk mengikuti UN. "Semuanya harus tetap dikembalikan pada tata tertib sekolah yang bersangkutan," lanjutnya. (Ant/OL-06)
http://www.mediaindonesia.com/read/2009/12/16/111947/88/14/Hamil-Tanpa-NikahSiswi-Bisa-Ikut-UN
Masih Penting Metode Pembelajaran dengan Tatap Muka Rabu, 16 Desember 2009 18:36 WIB BANDUNG--MI: Metode pembelajaran tatap muka tetap penting meskipun kecenderungan universitas maju sudah banyak menggunakan metode yang mengandalkan perangkat teknologi, ujar Direktur Pendidikan ITB Prof Dr Ichsan Setya Putra, di Bandung, Rabu (16/12).
"Meskipun sudah masuk zaman di mana teknologi makin canggih, pembelajaran tatap muka tidak bisa ditinggalkan. Hanya lewat tatap muka, dosen mampu memberikan motivasi secara langsung kepada mahasiswanya," ujar Ichsan Setya Putra. Ichsan mengatakan, akan membuat metode campuran, sebagai upaya mengintegrasikan perkembangan teknologi dengan metode pembelajaran tatap muka. Menurut dia, metode itu bertujuan mendukung terjadinya kedekatan dan kolaborasi antara mahasiswa yang secara tidak langsung mengintegrasikan unsur sosial, kognitif, dan pengajaran. Ichsan mengatakan, dosen dalam metode ini berperan menyiapkan materi yang dapat membangun, mendukung, dan mengasah pemahaman yang diperlukan mahasiswa selama mengikuti proses pembelajaran. "Selain itu dosen dalam metode 'blended learning' juga harus mampu menanamkan tata nilai, membina kepribadian, dan memperluas wawasan mahasiswanya," ujar Ichsan. Pencampuran metode belajar itu akan diterapkan ITB empat atau lima ke depan, ujar Wakil Rektor ITB Prof Adang Surachman. "Kami telah menginisiasi metode ini sejak semester yang lalu, semoga hasilnya bisa didapatkan 4-5 tahun mendatang," ujar Adang. Ichsan mengatakan, metode itu diharapkan akan menghasilkan profil lulusan seorang profesional yang andal dan dipercaya, pemimpin yang adil, pengusaha yang jujur dan
bermartabat, dan pendidik yang cendekia dan mumpuni. "Metode ini membuat mahasiswa mampu mengonstruksi ilmu yang diterimanya, tidak hanya asal menerima seperti botol yang diisi air," ujar Ichsan. Pengonstruksian ilmu tersebut, kata Ichsan, akan menjadikan mahasiswa berorientasi tak hanya menguasai ilmu yang menjadi bidangnya, tapi juga memperluas wawasan tentang hal yang diminatinya. (Ant/OL-03) http://www.mediaindonesia.com/read/2009/12/16/111943/88/14/Masih-Penting-MetodePembelajaran-dengan-Tatap-Muka-
Puluhan Anak Putus Sekolah karena Biaya Rabu, 09 Desember 2009 10:08 WIB 0 Komentar CIANJUR--MI: Sedikitnya 40 orang anak usia sekolah di Kampung Pasir Ipis, Desa Sukasari, Kecamatan Kadupandak, Cianjur, Jawa Barat, terpaksa putus sekolah karena orang tua mereka tidak memiliki biaya.
Sebagian besar dari anak usia sekolah itu, putus sekolah dasar karena tingkat ekonomi keluarga mereka yang sulit, sehingga orang tua di kampung itu, melarang anaknya untuk melanjutkan sekolah. "Biayanya dari mana untuk mereka sekolah. Satu hari penghasilan kami sebagai buruh serabutan hanya Rp7.500.- Itupun kalau ada pekerjaan, kalau tidak ada kami tidak punya uang sama sekali," kata Warga Kampung Pasir Ipis, Idih, Rabu (9/12). Dikatakannya, keinginan orang tua yang memiliki anak usia sekolah di kampung tersebut begitu besar agar anak mereka terus sekolah hingga tingkat yang paling tinggi. Namun tingkat ekonomi yang membuat mereka terpaksa melarang anaknya untuk sekolah. Sehingga mereka berharap adanya perhatian dari pemerintah untuk mencerdaskan anakanak di kampung itu, dengan cara mendapatkan bantuan biaya pendidikan, layaknya anak usia sekolah di perkotaan. "Kata saudara saya di Cianjur, ada beasiswa untuk anak miskin yang tidak mampu membayar biaya sekolah. Namun di kampung ini kami hanya mendapat ceritanya saja," tutur Idih yang ketua RT. Sementara itu, keinginan anak-anak yang putus sekolah di kampong tersebut, tetap melanjutkan sekolah hingga tinggkat SMA bahkan kuliah. Namun sebagian besar dari mereka hanya tamat kelas 2 sekolah dasar. Jauhnya jarak tempuh untuk sampai ke sekolah dasar terdekat, merupakan kendala lain, terhambatnya pendidikan bagi anak usia sekolah di kampung itu. "Untuk sampai ke sekolah kami harus berjalan kaki sejauh 5 kilometer setiap harinya.
Sedangkan di kampung ini, tidak ada sekolah, kami berharap ada sekolah di kampung kami ini," kata Hasan (9) yang hanya kelas 2 sekolah dasar itu. Ia berharap, pihak pemerintah dapat membangun sekolah di kampung mereka, agar anak seusianya dapat melanjutkan kembali sekolahnya. Serta memberikan pekerjaan bagi ayah mereka yang selama ini kerja serabutan. "Kalau kami pintar kami bisa bekerja di luar kampung untuk membantu orang tua agar memiliki uang untuk membeli beras," katanya. (Ant/OL-04) http://www.mediaindonesia.com/read/2009/12/09/110452/88/14/Puluhan-Anak-PutusSekolah-karena-Biaya#docu
Mendiknas Ingin Cari Sekolah Rusak di Daerah Sabtu, 05 Desember 2009 19:44 WIB PEKANBARU--MI: Di awal masa jabatannya sebagai Menteri Pendidikan N asional (Mendiknas), Mohammad Nuh mengaku ingin sekali meninjau langsung sekolah-sekolah rusak yang ada di berbagai daerah.
"Saya ingin kunjungi sekolah terjelek, yang bahkan sampai Pak Camat enggan untuk mengunjunginya," kata Mendiknas sambil berkelakar di sela-sela kunjungannya ke Pekanbaru, Riau, Sabtu (5/12). Lelaki kelahiran Surabaya itu mengatakan, tidak berarti sekolah-sekolah bagus dan bertaraf internasional tidak penting lagi untuk didukung. Namun, ia mengaku sangat ingin memberikan dukungan moral kepada para pengajar di sekolah tertinggal. "Kepala sekolah dan para guru di sekolah yang banyak kekurangan sangat membutuhkan dukungan dan perhatian, karena mereka ikhlas mengembangkan dunia pendidikan," kata mantan Menteri Komunikasi dan Informatika pada K abinet Indonesia Bersatu tersebut. Ia juga berjanji bahwa pemerintah akan menerapkan kebijakan dasar yang nondiskriminasi dalam dunia pendidikan nasional. Sebabnya, ia menyadari bahwa faktanya terdapat pembedaan antara pendidikan sekolah agama dan sekolah formal, hingga pembedaan perlakuan antara sekolah negeri dan swasta. Karena itu, ia juga meminta agar pemerintah kabupaten dan kota menghapus pembedaan perlakuan terhadap sekolah untuk memajukan dunia pendidikan Indonesia. "Pendidikan itu untuk semua rakyat," katanya. Dalam kunjungannya ke Pekanbaru, Mohammad Nuh menyempatkan diri mengunjungi Sekolah Luar Biasa (SLB) Sri Mujinab. UIa terpukau saat para murid yang cacat sejak lahir di sekolah itu menunjukkan kebolehan mereka dalam hal seni tari dan nyanyi.
Ia juga berjanji untuk memberikan prioritas tenaga pengajar kepada SLB yang selama ini kekurangan guru. (Ant/OL-01) http://www.mediaindonesia.com/read/2009/12/05/109812/88/14/Mendiknas-Ingin-CariSekolah-Rusak-di-Daerah#docu
Janji Presiden Sejahterakan Guru Ditagih Sabtu, 28 November 2009 13:26 WIB BATAM--MI: Anggota Komisi X DPR Herlini Amran menagih janji Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk menyejahterakan guru, pada perayaan Hari Guru 2008.
"Pemerintah dan Mendiknas Mohammad Nuh harus punya keseriusan untuk merealisasikan janji yang pernah disampaikan Presiden SBY," kata Herlini di Batam, Sabtu (28/11). Ia mengatakan janji Presiden pada peringatan Hari Guru 2008 di Pekanbaru harus dipenuhi. Di hadapan 15 ribu guru di Pekanbaru, Riau, dalam rangka peringatan Hari Guru 2008, Presiden menyampaikan "Pendidikan jadi prioritas. Saya dan menteri akan meningkatkan pendidikan dan kesejahteraan guru. Ini adalah komitmen dan tanggung jawab negara menaikkan kesejahteraan". Sementara itu, Herlini mengatakan guru merupakan ujung tombak lembaga pendidikan. Baik tidaknya kualitas pendidikan sebagian besar tergantung pada guru, sehingga guru memiliki beban berat. "Karena itu , merupakan satu hal yang wajar jika kesejahteraan guru harus diperhatikan," kata Herlini. Ia menyatakan pemerintah harus berusaha meningkatkan pendidikan, agar manusia dan bangsa Indonesia lebih bermartabat, unggul dan berdaya saing. Menurut dia, semboyan "Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa" sudah tidak relevan dan tidak realistis. "Kita butuh guru yang lebih profesional sehingga akan menghasilkan lulusan berkualitas,"katanya. Tapi, kata dia menambahkan, jangan menuntut profesionalisme guru jika kesejahteraan mereka terabaikan, sehingga terpaksa mencari pekerjaan tambahan. Kepada guru, anggota DPR daerah pemilihan Provinsi Kepulauan Riau itu mengatakan mereka harus meningkatkan kualitas diri dan kemampuan dengan berbagai keterampilan dan spesifikasi. "Dengan meningkatkan kualitas kua litas diri maka kualitas pembelajaran juga
naik," kata dia. Ia juga meminta guru melakukan proses belajar mengajar dengan cinta. Guru, kata dia, menjadi panutan dalam pembentukan moral dan akhlak anak didik, serta menjadi motivator dengan melakukan dorongan empati (empathic (empathic encouragement ) dalam proses belajar mengajar. (Ant/OL-02) http://www.mediaindonesia.com/read/2009/11/28/108363/88/14/Janji-PresidenSejahterakan-Guru-Ditagih#docu
