KERANGKA ACUAN KERJA PENYUSUNAN DOKUMEN LINGKUNGAN RENCANA PEMBANGUNAN GEDUNG BUDAYA PROVINSI SUMATERA BARAT
1.
LATAR BELAKANG
Gedung budaya Provinsi Sumatera Barat ini berlokasi diantara Jalan Diponegoro dan Jalan Samudera Kota Padang, yaitu tepatnya pada lokasi Taman Budaya saat ini. Fungsi taman budaya ini adalah sebagai tempat pembinaan dan pengembangan kesenian sebagai ungkapan budaya bangsa. Selain itu, taman budaya diharapkan dapat menampung dan menumbuhkan daya cipta para seniman, memperkuat jati diri bangsa, meningkatkan apresiasi dan kreativitas seni masyarakat , memperluas kesempatan masyarakat untuk menikmati seni budaya bangsa serta memberi inspirasi dan gairah dalam membangun. Taman budaya ini didirikan pada tahun 1972, awalnya sebagai lokasi Padang Fair yang merupakan sarana promosi dagang dan industri tahunan pada masanya. Namun seiring berjalan waktu berkembang menjadi pusat kesenian padang dan dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Kebudayaan, di bawah naungan Departemen Kebudayaan waktu itu. Sejak era otonomi daerah, pengelolaan taman budaya diserahkan kepada Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan tugas utama Taman Budaya adalah melaksanakan pengembangan kebudayaan daerah di provinsi Sumatera Barat. Untuk dapat mengikuti perkembangan zaman, maka pembinaan dan pengembangan budaya di Provinsi Sumatera Barat, membutuhkan prasarana gedung yang representatif yang dapat menampung Kegiatan kebudayaan yang modern namun berjati diri kedaerahan. Sehingga perlu dibangun sebuah gedung yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut di atas.
Namun demikian, pembangunan dan pengoperasian bangunan gedung budaya, seperti halnya dengan kegiatan pembangunan lain selalu memberikan pengaruh atau dampak kepada lingkungan sekitarnya. Dampak-dampak tersebut dapat dikelompokkan dalam dua kelompok utama yaitu dampak akibat keberadaan gedung tersebut dan dampak akibat lalu lintas yang berlangsung pada jalan yang berada di sekitar bangunan tersebut. Dalam Undang-undang No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan bahwa “setiap rencana dan/atau kegiatan yang kemungkinan menimbulkan dampak penting terhadap -1-
lingkungan hidup wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan hidup” yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah No.27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Berdasarkan Permen LH nomor 5 tahun 2012, suatu pembangunan gedung wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan jika luas lahan lokasi bangunan gedung tersebut mencapai 5 ha atau lebih atau luas lantai gedung adalah lebih dari 10.000 m2. Luas lahan gedung budaya ini adalah lebih kurang 2 ha, dan luas lantai keseluruhan gedung ini adalah lebih kurang 9300 m2. Dengan demikian, dokumen lingkungan yang diperlukan adalah dokumen UKL UPL. 2.
MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud penyusunan UKL-UPL adalah sebagai rujukan penting bagi Pemrakarsa untuk mengetahui masalahmasalah yang mungkin akan timbul Tujuan penyusunan UKL-UPL adalah : Mengidentifikasi rona lingkungan awal dari rencana lokasi kegiatan Mengidentifikasi dampak negatif yang ditimbulkan kegiatan yang dilakukan terhadap lingkungan Sebagai pedoman untuk mencegah, mengendalikan dan menanggulangi serta meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan akibat kegiatan Memberikan masukan dalam merumuskan kebijakan terhadap pelaksanaan kegiatan yang berwawasan lingkungan
3.
KEGUNAAN
Memberi masukan bagi pengambil keputusan dalam hal pemilihan alternatif yang layak dari aspek lingkungan hidup, teknis dan ekonomis dari suatu rencana kegiatan Mengintegrasikan pertimbangan lingkungan hidup ke dalam rencana kegiatan, baik pada tahap prakonstruksi, tahap konstruksi dan tahap pascakonstruksi. Pedoman dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup Sebagai informasi bagi masyarakat luas untuk dapat memanfaatkan dampak positif dan menghindari dampak negatif dari rencana kegiatan.
4.
LOKASI KEGIATAN
Lokasi Kegiatan adalah di Kota Padang yaitu lokasi taman budaya padang saat ini yang terletak antara jalan samudera dan jalan diponegoro.
5.
SUMBER PENDANAAN
Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2015. Untuk pelaksanaan kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 235.000.000,-2-
(dua ratus tigapuluh lima Puluh Juta rupiah) termasuk PPN 6.
NAMA DAN ORGANISASI KEGIATAN
Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat, Kegiatan Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup.
7.
DATA DASAR
Data-data sekunder yang berasal dari instansi terkait mengenai lokasi kegiatan dimaksud
8.
STANDAR TEKNIS
Norma, Standar, Pedoman, Prosedur, dan Kriteria yang terkait dengan bangunan gedung.
9.
STUDI STUDI TERDAHULU
Sudah ada studi terdahulu tentang kawasan taman budaya tersebut meliputi penyusunan masterplan dan pra design gedung budaya.
10.
REFERENSI HUKUM
–
Landasan hukum peraturan perundangan: -
-
-
-
11.
LINGKUP PENYUSUNAN UKLUPL
Undang – Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang – Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Undang – Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Permen Lingkungan Hidup No. 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki AMDAL. Permen Lingkungan Hidup No.16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Permen Lingkungan Hidup No.17 tahun 2012 tentang Pelibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 21 tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup di Provinsi Sumatera Barat.
a. Komponen kegiatan yang ditelaah Berbagai komponen rencana kegiatan yang dilaksanakan, berpeluang menimbulkan dampak pada lingkungan hidup. Untuk itu, seluruh aspek rencana kegiatan -3-
(merupakan sumber dampak) harus ditelaah dan merupakan substansi utama UKL-UPL: 1. Tahap Pra-Konstruksi: a) Survey Investigasi b) Sosialisasi rencana kegiatan c) Pembebasan lahan dan persiapan lokasi d) Pengadaan tanah e) Relokasi fasilitas umum dan fasilitas penunjang 2. Tahap Konstruksi: a) Mobilisasi alat berat dan pengangkutan material b) Pengadaan tenaga kerja c) Pekerjaan pembersihan lahan d) Pekerjaan konstruksi sipil bangunan gedung 3. Tahap Pasca-Konstruksi: a) Pengoperasian gedung b) Pemeliharaan gedung
b. Lingkup Telaahan Komponen Lingkungan 1. Komponen Fisik – Kimia : a) Morfologi b) Topografi c) Kualitas udara - Kandungan Debu - Konsentrasi Gas (SO2, NO2, dan CO2) - Tingkat kebisingan d) Hidrologi e) Tanah dan tata guna lahan f) Lansekap 2. Komponen Sosial Masyarakat : a) Kependudukan b) Sosial Ekonomi c) Sosial Budaya d) Kesehatan Masyarakat e) Sikap dan Persepsi Masyarakat 3. Sarana dan Prasarana Umum : a) Prasarana Perekonomian b) Prasarana Pendidikan c) Sarana Peribadatan d) Prasarana Jalan 4. Kondisi Lalu Lintas 12.
KELUARAN
Keluaran yang dihasilkan dari pekerjaan ini adalah tersedianya Dokumen UKL UPL untuk Pembangunan Gedung Budaya Provinsi Sumatera Barat, yang akan digunakan sebagai upaya perlindungan -4-
dan pengelolaan lingkungan hidup dan/atau sosial dalam kegiatan pembangunan gedung budaya tersebut. Hasil dari pekerjaan ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menerapkan pembangunan gedung yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. PERALATAN, MATERIAL, PERSONIL DAN FASILITAS DARI PENGGUNA JASA
Penyediaan oleh pengguna jasa Akomodasi dan Ruangan Kantor : tidak ada Fasilitas yang disediakan oleh pengguna jasa yang dapat digunakan oleh penyedia jasa : tidak ada Peralatan survey sebagaimana dimaksud dalam lingkup kegiatan diatas yang dapat digunakan oleh penyedia jasa dengan cara sewa yaitu satu set komputer + printer; satu unit GPS; satu unit kendaraan roda empat.
14.
LINGKUP DAN KEWENANGAN PENYEDIA JASA
Penyedia jasa harus menyediakan dan memelihara semua fasilitas dan peralatan yang dipergunakan untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan. Sedangkan metodologi dan pendekatan yang dipergunakan dalam “Penyusunan Dokumen UKL-UPL” adalah dengan memperhatikan kebutuhan dan kesesuaian terhadap aturan yang berlaku, dengan poin-poin sebagai berikut : a. Memahami KAK dan memberikan komentar. b. Kualitas metodologi. c. Rencana Kerja dan Organisasi. d. Fasilitas pendukung sesuai KAK.
15.
JANGKA WAKTU PENYELESAIAN KEGIATAN
Jangka waktu pelaksanaan kegiatan penyusunan dokumen lingkungan ini diperkirakan 4 (empat) bulan.
16.
TENAGA AHLI
Tenaga ahli yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan ini terdiri dari 5 (lima) orang tenaga ahli yang berpengalaman dengan total jumlah orang-bulan (manmonth) sebanyak 10,50 OB, dengan komposisi sebagai berikut: 1. Ketua Tim (Team Leader ) Ketua Tim disyaratkan adalah Sarjana Teknik Penyehatan/Teknik Lingkungan lulusan universitas/ perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi, yang berpengalaman dalam melaksanakan pekerjaan penyusunan AMDAL atau UKL/UPL selama 5 (lima) tahun dan memiliki sertifikat AMDAL A dan AMDAL B. 2. Tenaga Ahli Transportasi Tenaga ahli yang disyaratkan adalah seorang Sarjana Teknik Sipil yang mendalami Perencanaan Transportasi, lulusan universitas/perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi, yang berpengalaman dalam melaksanakan pekerjaan penyusunan AMDAL
13.
-5-
dan/atau UKL/UPL sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun.
3. Tenaga Ahli Sosial Ekonomi Tenaga ahli yang disyaratkan adalah Sarjana Strata 1 (S1) Ekonomi Pembangunan, lulusan universitas/perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi, dan berpengalaman dalam melaksanakan pekerjaan dibidangnya selama 3 (tiga) tahun dan memiliki sertifikat AMDAL A dan AMDAL B. 4. Tenaga Ahli Sosial Budaya Tenaga ahli yang disyaratkan adalah Sarjana Strata 1 (S1) Jurusan Sosiologi lulusan universitas/perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi atau telah lulus ujian negara atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi dan berpengalaman dalam melaksanakan pekerjaan dibidangnya selama 3 (tiga) tahun dan memiliki sertifikat AMDAL A dan AMDAL B. 5. Tenaga Ahli Kesehatan Masyarakat Tenaga ahli yang disyaratkan adalah Sarjana Strata 1 (S1) Jurusan Kesehatan Masyarakat lulusan universitas/perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi atau telah lulus ujian negara atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi dan berpengalaman dalam melaksanakan pekerjaan dibidangnya selama 3 (tiga) tahun dan memiliki sertifikat AMDAL A dan AMDAL B. Tenaga Pendukung Lainnya a. 1 (satu) orang operator komputer; b. 1 (satu) orang Juru gambar c. 1 (satu) orang sekretaris 17.
WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN
Jangka waktu pelaksanaan kegiatan penyusunan dokumen lingkungan ini adalah 4 (empat) bulan.
18.
LAPORAN PENDAHULUAN
Laporan Pendahuluan, berisi: 1) Mobilisasi tenaga ahli dan tenaga pendukung lainnya 2) Metodologi dan pendekatan studi yang dipakai 3) Rencana kerja untuk menyelesaikan pekerjaan 4) Jadwal penugasan tenaga ahli 5) Jadwal kegiatan penyedia jasa, dll -6-
Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak SPMK diterbitkan sebanyak 5 (lima) buku laporan. 19.
LAPORAN BULANAN
Laporan Bulanan, berisi: 1) Penjelasan singkat tentang latar belakang kegiatan 2) Kegiatan bulan berjalan 3) Hasil / output masing-masing Tenaga Ahli yang telah dimobilisasi 4) Lembar asistensi 5) Laporan notulensi hasil rapat lainnya, dll Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya tanggal 30 setiap bulan sebanyak 5 (lima) buku laporan setiap bulannya.
20.
LAPORAN DOKUMEN LINGKUNGAN
Laporan dokumen lingkungan terdiri dari : 1) Laporan Draft/Konsep UKL UPL Laporan Konsep UKL UPL yang sudah siap dipresentasikan, harus diserahkan paling lambat akhir bulan kedua atau enam puluh hari kalender setelah diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sebanyak 15 (lima belas) buku laporan. 2) Laporan Akhir UKL UPL Laporan akhir UKL UPL harus diserahkan paling lambat pada akhir bulan keempat atau 120 (seratus dua puluh) hari kalender setelah diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK). Laporan ini berisi laporan UKL UPL yang telah diperbaiki sesuai hasil presentasi dan masukan dari Tim teknis . Laporan ini berjumlah 15 (lima belas) buku. Dokumen pelaporan yang terkait pekerjaan penyusunan dokumen lingkungan ini juga diserahkan dalam bentuk soft file yang tersimpan dalam CD (Compact Disk ) sebanyak 15 (lima belas) keping. Padang,
April 2015
Diperiksa oleh : KPA Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Permukiman Prov. Sumbar
Disiapkan oleh : PPTK Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Kegiatan Jalan dan Jembatan Prov. Sumbar
Eko Erlambang, ST, MT NIP 19641029 199203 1 008
Ir. Palastri, M.Eng NIP. 110054334 -7-
-8-
