KANTOR ADVOKAT DANIEL DAVID HUTAPEA, S.H, M.H SK. MENTERI KEHAKIMAN & HAK ASASI MANUSIA RI NO : D.279.KP.07.14-TH.2005 JL. IR. SUTAMI NO. 78 PUCANGSAWIT, JEBRES, SOLO
Perihal : Gugatan Pemberhentian Secara Tidak Hormat
Kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Di
: MAKASSAR
Dengan hormat, Yang bertandatangan di bawah ini, bertindak untuk dan atas nama :
Nama AGUNG SUBIANTO :
Kewarganegaraan
: Indonesia
TTL
: Ujung Pandang, 28 Oktober 1986
Pekerjaan
: PNS UNHAS
Alamat
: Jl. Perintis Kemerdekaan IV No. 34 Makassar
Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 170/SKK/G.TUN/IX/2010 tertanggal 20
Juni 2010 sebagaiman terlampir, telah memberi kuasa khusus kepada :
S.H, M.H Nama DANIEL DAVID HUTAPEA, :
TTL
: Balige, 19 Desember 1990
Kewarganegaraan
: Indonesia
Pekerjaan
: Advokat
Tempat kedudukan
: Jl. Ir. Sutami No. 78 Pucangsawit, Jebres, Solo.
Untuk selanjutnya dalam gugatan ini mohon disebut sebagai PENGGUGAT.
Dengan ini mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap : Nama Jabatan Tempat Kedudukan
: Rektor Universitas Hasanuddin Provinsi Sulawesi Selatan. : Jl. Perintis Kemerdekaan Makassar.
Untuk selanjutnya dalam gugatan ini mohon disebut sebagai TERGUGAT. Adapun hal-hal yang menjadi dasar-dasar dan alasan-alasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut:
PENDAHULUAN
Sebelum sampai pada alasan-alasan yang faktual diajukannya gugatan ini, terlebih dahulu PENGGUGAT
hendak mengajukan dasar
kedudukan dan kepentingan
PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan, yaitu sebagai berikut:
1.
Bahwa PENGGUGAT adalah warga negara Republik Indonesia, berhak atas
pemenuhan Hak Asasi Manusia yang dijamin dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun. 2.
Bahwa sebagai warga negara Republik Indonesia, PENGGUGAT memiliki
hak yang sama di depan hukum untuk mendapatkan keadilan dan penjaminan kepentingan sebagai warga negara seperti tercantum dalam pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 : “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” 3.
Bahwa sebagai warga negara Republik Indonesia, PENGGUGAT juga
dijamin perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusianya seperti tercantum dalam pasal 2 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi: “Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.” 4.
Bahwa selanjutnya diketahui TERGUGAT sebagai penyelenggara Negara
Republik Indonesia adalah pengemban amanat Pembukaan UUD 1945 tersebut di atas untuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan menjamin pemenuhan hak asasi setiap warga negara Republik Indonesia, termasuk PENGGUGAT. Hal ini adalah sesuai dengan : Pasal 28 I ayat (4) Perubahan Kedua UUD 1945, “Perlindungan, pemajuan,
penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah
tanggung jawab negara, terutama pemerintah.” Hal ini yang menjadi dasar bagi adanya hubungan hukum antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagai penyelenggara Negara Republik Indonesia yang disebut oleh Jean Jacques Rousseau
sebagai Kontrak Sosial yang menetapkan kewajiban TERGUGAT sebagai penyelenggara Negara Republik Indonesia terhadap PENGGUGAT sebagai warga negara Republik Indonesia. 5.
Bahwa atas dasar tersebut di atas, maka PENGGUGAT sebagai warga negara
Republik Indonesia, mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum atas terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yakni pemberhentian secara tidak hormat terhadap PENGGUGAT tanpa disertai alasan yang jelas. 6.
Bahwa pasal 14 ayat (1) UU No. 35 tahun 1999 tentang Perubahan atas UU
No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.” Selanjutnya pasal 27 ayat (1) UU No. 35 tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menentukan “Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat.” 7.
Bahwa berdasarkan argumentasi dan ketentuan hukum di atas, maka jelaslah
bahwa PENGGUGAT mempunyai kedudukan dan kepentingan hukum sebagai pihak yang dirugikan atas pemberhentian secara tidak hormat tanpa disertai alasan yang jelas yang dilakukan oleh Rektor UNHAS Makassar, dengan ini mengajukan gugatan warga negara terhadap penyelenggara negara dalam kasus atas terjadinya pelanggaran hak asasi manusia tersebut.
OBYEK GUGATAN
Adapun Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obtek sengketa adalah :
1. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : Kp.
132 TAHUN 2009 tertanggal 27 November 2009 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Universitas Hasanuddin Makassar.
DASAR DAN ALASAN GUGATAN
1.
Bahwa PENGGUGAT telah bekerja selama 5 tahun sebagai PNS UNHAS
tanpa cacat nama dan telah bekerja sebagai PNS UNHAS sesuai perosedur yang berlaku.
2.
Bahwa TERGUGAT telah melakukan pemecatan secara tidak hormat kepada
PENGGUGAT tanpa disertai alasan yang jelas dan dinilai melakukan perbuatan sewenang-wenang. 3.
Bahwa menurut PENGGUGAT,
KTUN tersebut dikeluarkan oleh
TERGUGAT atas dasar perbuatan sewenng-wenang sehingga merugikan pihak PENGGUGAT. 4.
Bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum atas posisi
dan kedudukannya sebagai pihak yang paling dirugikan atas KTUN yang dikeluarkan TERGUGAT yakni Penecatan secara tidak hormat tanpa disertai alasan yang jelas. 5.
Bahwa TERGUGAT telah melanggar ketentuan perundang-undangan
sebagaimana berikut ini. Pasal 53 ayat 2 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. KTUN yang digugat bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Badan atau Pejabat TUN telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain daripada yang dimaksudkannya. Badan atau Pejabat TUN pada waktu mengeluarkan KTUN setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut tidak sampai pada suatu keputusan atau tidak seharusnya sampai pada keputusan tersebut. 6.
Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT
sebagaimana dikemukakan diatas, baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun karena
kelalaiannya,
telah
menimbulkan
berbagai
bentuk
kerugian
bagi
PENGGUGAT yang dapat diperhitungkan secara immateriil (moril) maupun materiil. 7.
Bahwa
kerugian immateriil PENGGUGAT berasal
dari penderitaan
PENGGUGAT dan anak PENGGUGAT yang mengalami trauma, rasa malu akibat perendahan martabat kemanusiaan PENGGUGAT yang terlanggar. 8.
Bahwa dampak pemecatan secara tidak hormat, PENGGUGAT kehilangan
pekerjaan sehingga kebutuhan kehidupan sehari-hari dan keluarga tidak mencukupi. 9.
Bahwa akibat perbuatan melawan hukum TERGUGAT, secara materiil
PENGGUGAT juga sudah dan akan terus mengalami kerugian, karena itu dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata dimana intinya menetapkan kewajiban hukum bagi pembuat kerugian untuk mengganti seluruh kerugian materiil yang ditimbulkan karena perbuatannya. 10.
Bahwa selain itu menurut hemat PENGGUGAT sudah sepatutnya pula
menurut hukum Peradilan Tata Usaha Negara Makassar memutuskan bagi TERGUGAT untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini.
11.
Bahwa berdasarkan seluruh dalil yang dikemukan oleh PENGGUGAT, jelas
dalil-dalil di dalam gugatan ini sudah didasarkan pada hukum yang berlaku dengan dilengkapi bukti-bukti yang cukup serta tidak terbantahkan. Karena itu sudah sepatutnya pula Pengadilan TUN Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan berdasarkan keadilan. 12.
Bahwa dengan demikian perbuatan TERGUGAT telah melanggar pasal 1365
KUH Perdata yang isinya, “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada pihak lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian tersebut, mengganti kerugian tersebut.” 13.
Bahwa gugatan ini didasarkan atas alat-alat bukti sebagaimana dimaksud
pasal 180 (1) HIR sehingga putusan dalam perkara ini dapat dinyatakan bisa dijalankan lebih dulu (serta merta) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali.
DALAM POKOK PERKARA
1.
Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2.
Menyatakan
TERGUGAT
bersalah
telah
lalai
dalam
menjalankan
kewajibannya untuk menghormati, melindungi dan memenuhi (To respect, to protect, and to fullfil) hak-hak azasi manusia dan hak-hak warga negaranya yang menjadi korban pemecatan secara tidak hormat secara sewenang-wenang. 3.
Menyatakan TERGUGAT bersalah telah mengakibatkan kerugian materiil
dan immaterial warga negara yang menjadi korban pemecatan secara tidak hormat yang dilakukan Rektor UNHAS Makassar. 4.
Memerintahkan TERGUGAT meminta maaf kepada PENGGUGAT untuk
merehabilitasi nama baik PENGGUGAT. 5.
Menghukum TERGUGAT untuk : a. Segera membatalkan atau meniadakan KTUN tersebut. b. Segera melakukan investigasi dan inventarisasi atas kerugian materiil dan
immaterial
yang
dialami
oleh
PENGGUGAT
akibat
dilakukannya
Pemecatan secara tidak hormat yang sewenang-wenang. 6.
Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya perkara yang
timbul dari perkara ini secara tanggung renteng. 7.
Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun
ada upaya verzet, banding, kasasi; perlawanan dan/atau peninjauan kembali. 8.
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.
Solo, 20 Juni 2010 Hormat kami,
DANIEL DAVID HUTAPEA, S.H, M.H
