STANDAR DAN NORMA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN PERMUKIMAN Disusun untuk memenuhi Tugas Mata Kuliah Teori Perumahan dan Permukiman
Oleh : Antusias N
(I0609003)
Dedy Syarifudin
(I0609010)
Rina Wulandari
(I0609025)
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan
dan penghidupan. Sedangkan permukiman sendiri adalah bagian
dari
lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta s erta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan. Dalam proses perencanaan dan pembangunan baik permukiman maupun kawasan permukiman, perlu disesuaikan dengan standar-standar atau acuan-acuan normatif serta norma-norma yang telah ditentukan oleh pemerintah baik daerah maupun pusat. Standar-standar atau acuan-acuan normatif serta norma-norma yang telah ditentukan oleh pemerintah baik daerah maupun pusat tersebut hendaknya dijalankan dengan baik agar tercipta permukiman yang layak huni serta berkelanjutan. Namun, standar, acuan, dan norma yang telah dibuat ini kini sering diabaikan dan dilanggar, banyak para pengembang perumahan yang membangun perumahan tidak sesuai dengan standar yang ada, khususnya di aspek sarana, prasarana, dan utilitas umum. Para pengembang perumahan ini terpaksa melakukan hal-hal tersebut dengan alasan profit. Sebagai contoh, banyak perumahan perumahan dengan unit terbatas dan tidak menyediakan ruang terbuka hijau sesuai dengan standar. Padahal jika kita mengetahui, ruang terbuka hijau sangat berfungsi dalam menjaga keseimbangan ekologi. Pembangunan kawasan permukiman selain sebagai kebutuhan dasar juga merupakan faktor penting dalam peningkatan harkat dan martabat, mutu kehidupan serta kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu direncanakan dan dikembangkan secara terpadu dan terarah, serta berkelanjutan.
2|Page
BAB II KAJIAN TEORI
2.1. Ketentuan Umum Dalam Merencanakan Kawasan Permukiman
Beberapa ketentuan umum yang harus dipenuhi dalam merencanakan kawasan permukiman adalah :
Perencanaan kawasan permukiman harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
Pemanfaatan ruang untuk kawasan peruntukan permukiman harus sesuai dengan daya dukung tanah setempat dan harus dapat menyediakan lingkungan yang sehat dan aman dari bencana alam serta dapat memberikan lingkungan hidup yang sesuai bagi pengembangan masyarakat, dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup.
Kawasan permukiman harus memiliki sarana, prasarana, dan utilitas umum serta terjangkau oleh sarana transportasi umum
Kawasan permukiman harus didukung dengan ketersediaan fasilitas-fasilitas pelayanan jasa dan perdagangan, pemerintahan, kesehatan, pendidikan, dan agama.
Kawasan permukiman tidak mengganggu fungsi lindung dan upaya pelesta rian SDA.
2.2. Ketentuan Teknis a. Karakteristik lokasi dan kesesuaian lahan kawasan permukiman:
1. Topografi datar sampai bergelombang (kelerengan lahan 0 - 25%); 2. Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 L/org/hari – 100 liter/org/hari; 3. Tidak berada pada daerah rawan bencana (longsor, banjir, erosi, abrasi); 4. Drainase baik sampai sedang; 5. Tidak berada pada wilayah sempadan sungai/pantai/waduk/ danau/ mata air/saluran pengairan/rel kereta api dan daerah aman penerbangan; 6. Tidak berada pada kawasan lindung; 7. Tidak terletak pada kawasan budi daya pertanian/penyangga; 3|Page
8. Menghindari sawah irigasi teknis. (Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 41 /PRT/M/2007 Tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budi Daya)
2.3. Peraturan Lain yang Terkait
Di dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, perencanaan tata ruang wilayah kota harus memuat rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau yang luas minimalnya sebesar 30% dari luas wilayah kota. Di dalam PerMen PU Nomor:05/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan dijelaskan lebih rinci lagi bahwa ruang terbuka hijau di perkotaan terdiri dari RTH Publik dan RTH Privat. Proporsi RTH pada wilayah perkotaan adalah sebesar minimal 30% yang terdiri dari 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% terdiri dari ruang terbuka hijau privat. Proporsi 30% merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan keseimbangan mikroklimat, maupun sistem ekologis lain yang dapat meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota.
Permen PU No.63 Tahun 1993 Pasal 8 tentang penetapan garis sempadan sempadan sungai tak bertanggul di dalam kawasan perkotaan pada ayat (5) disebutkan bahwa sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 (tiga) meter, garis sempadan ditetapkan sekurang – kurangnya 10 (sepuluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.
Permen Perindustrian RI No 35/M-IND/PER/3/2010 Tentang Pedoman Teknis Kawasan Industri, BAB II Mengenai Konsepsi Kawasan Industri dijelaskan bahwa lokasi kawasan industri mempunyai jarak ideal minimal dari permukiman 2 (dua) Km.
SNI-3242-2008 Tentang Pengelolaan Sampah Permukiman dijelaskan bahwa lembaga atau organisasi yang mengelola sampah adalah pihak swasta, organisasi kemasyarakatan, dan jika mengeluarkan sampah B3 ditangani khusus oleh lembaga tertentu. Pola pengelolaan sampah adalah sebagai berikut, sampah dari sumber (rumah tangga) ditampung pada 2 tempat sampah, tempat sampah organik dan tempat sampah anorganik. Penampungan sampah dapat dilakukan scara individual atau secara komunal. Sampah organik dilakukan pengomposan oleh warga penghasil sampah, sedangkan sampah anorganik ditampung di tempat sampah. Sampah yang terkumpul
4|Page
minimal dua hari diambil oleh pengumpul sampah untuk dikumpulkan ke TPS terdekat. Petugas pengumpul sampah dapat dipilih oleh swasta/developer atau organisasi masyarakat. Sampah yang terkumpul di TPS kemudian dilakukan pemisahan antara yang organik dan anorganik. Ketika di TPS juga dilakukan pemisahan sampah yang masih dapat dilakukan daur ulang. Redusi sampah (sampah yang tidak berguna) dibuang ke TPA. Lokasi Kawasan Perumahan harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
kriteria keamanan, dicapai dengan mempertimbangkan bahwa lokasi tersebut bukan merupakan kawasan lindung (catchment area), olahan pertanian, hutan produksi, daerah buangan limbah pabrik, daerah bebas bangunan pada area bandara dan daerah dibawah jaringan listrik tegangan tinggi;
kriteria kesehatan,dicapai dengan mempertimbangkan bahwa lokasi tersebut bukan daerah yang mempunyai pencemaran udara di atas ambang batas, pencemaran air permukaan dan air tanah dalam;
kriteria
kenyamanan,
dicapai
dengan
kemudahan
pencapaian
(aksesibilitas), kemudahan berkomunikasi (internal/eksternal, langsung atau tidak langsung), kemudahan berkegiatan (prasarana dan sarana lingkungan tersedia);
kriteria
keindahan/keserasian/keteraturan
(kompatibilitas),
dicapai
dengan penghijauan, mempertahankan karakteristik topografi dan lingkungan yang ada, misalnya
tidak
meratakan
bukit,
mengurug
seluruh
rawa
atau danau/setu/sungai/kali dan sebagainya
kriteria fleksibilitas, dicapai dengan mempertimbangkan kemungkinan pertumbuhan fisik/pemekaran lingkungan permukiman dikaitkan dengan kondisi fisik lingkungan dan keterpaduan prasarana;
kriteria keterjangkauan jarak , dicapai dengan mempertimbangkan jarak pencapaian ideal kemampuan orang berjalan kaki sebagai pengguna lingkungan terhadap penempatan sarana dan prasarana-utilitas lingkungan;
kriteria lingkungan berjati diri, dicapai dengan mempertimbangkan keterkaitan dengan karakter sosial budaya masyarakat setempat, terutama aspek kontekstual terhadap lingkungan tradisional.
5|Page
(Sumber : SNI 03 - 1733 - 2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan)
Kriteria dan batasan teknis 1. Penggunaan lahan untuk pengembangan perumahan baru 40% - 60% dari luas lahan yang ada, dan untuk kawasan-kawasan tertentu disesuaikan dengan karakteristik serta daya dukung lingkungan; 2. Kepadatan bangunan dalam satu pengembangan kawasan baru perumahan tidak bersusun maksimum 50 bangunan rumah/ha dan dilengkapi dengan utilitas umum yang memadai; 3. Memanfaatkan ruang yang sesuai untuk tempat bermukim di kawasan peruntukan permukiman di perdesaan dengan menyediakan lingkungan yang sehat dan aman dari bencana alam serta dapat memberikan lingkungan hidup yang sesuai bagi pengembangan
masyarakat,
dengan
tetap
memperhatikan
kelestarian
fungsi
lingkungan hidup; 4. Kawasan permukiman harus dilengkapi dengan :
Prasarana Jalan di dalam permukiman untuk pergerakan manusia dan kendaraan serta berfungsi sebagai akses keluar masuk kedalam kawasan permukiman serta menghubungkan kawasan permukiman dengan kawasan-kawasan lain. Jaringan jalan di dalam permukiman menurut fungsinya adalah jalan lokal dan jalan lingkungan dalam sistem jaringan jalan sekunder. (SNI 03-2853-1995, SNI 032446-1991,SNI 03.6967-2003)
Sistem pembuangan air limbah (SNI 03 - 1733 -2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan)
Saluran pembuangan air hujan sehingga kawasan permukiman bebas dari genangan. Kemudian dilengkapi pula dengan sumur resapan air hujan (SNI 03 2453 -2002 tentang Tata Cara Perencanaan Sumur Resapan Air Hujan)untuk Lahan Pekarangan
Prasarana air bersih yang memenuhi syarat baik kuantitas maupun kualitasnya. Kapasitas minimal sambungan rumah tangga adalah 60 liter/orang/hari dan sambungan kran umum adalah 30 liter/orang/hari.
Sistem pembuangan sampah (SNI 03 - 3242 -1994 tentang Tata Cara Pengelolaan Sampah di Permukiman)
6|Page
Standar Penyediaan Kebutuhan Sarana Pendidikan. Tabel 1. Kebutuhan sarana pendidikan pada kawasan peruntukan permukiman No
1.
Jenis Sarana
1.250
Kebutuhan per Standar satuan sarana (m2/jiw a) Luas Luas lantai lahan minimal minimal 2 2 (m ) (m ) 216 500 0,28
Kriteria Radius Pencapaia n (m)
500
Lokasi dalam Penyelesaian
Ditengah kelompok warga, tidak menyeberang 2. 1.600 633 2.000 1,25 1.000 jalan raya, bergabung dengan taman sehingga terjadi pengelompokka n kegiatan 3. SMP 4.800 2.282 9.000 1.88 1.000 Dapat dijangkau dengan 4. SMA 4.800 3.835 12.500 2,6 3.000 kendaraan umum, disatukan dengan lapangan olahraga, tidak harus selalu di pusat lingkungan 5. Taman 2.500 72 150 0,09 1.000 Ditengah Bacaan kelompok warga, tidak menyeberang jalan lingkungan. Sumber : SNI 03-1733-2004 Tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan Di Perkotaan
7|Page
Taman Kanakkanak Sekolah Dasar
Jumlah penduduk pendukun g (jiwa)
Standar Penyediaan Kebutuhan Sarana Kesehatan Tabel 2. Kebutuhan sarana kesehatan pada kawasan peruntukan permukiman No
1
Posyandu
1.250
Kebutuhan per satuan sarana Luas Luas lantai lahan min min (m2) (m2) 36 60
2
Balai Pengobata n Warga BKIA / Klinik Bersalin
2.500
150
300
0,12
1.000
30.000
1.500
3.000
0,1
4.000
3
Jenis sarana
4
Jumlah penduduk pendukun g (jiwa)
Standar (m2/jiw a)
Kriteria Radius pencapai an (m)
Lokasi dan penyelesaian
0,048
500
Di tengah kel tetangga. Tidak menyeberang jalan raya.
Dapat dijangkau dengan kendaraan umum
Puskesmas 30.000 150 300 0,006 1.500 Pemb & Balai Pengobata n Lingk 5 Puskesmas 120.000 420 1.000 0,008 3.000 dan Balai Pengobata n 6 Tempat 5.000 18 1.500 Praktek Dokter 7 Apotik / 30.000 120 250 0,025 1.500 Rumah Obat Sumber : SNI 03-1733-2004 Tentang Tata Cara Per encanaan Lingkungan Perumahan Di Perkotaan
8|Page
Standar Penyediaan Kebutuhan Sarana Ruang Terbuka, Taman, dan Lapangan Olahraga Tabel 3. Kebutuhan sarana ruang terbuka, taman, dan lapangan olahraga pada kawasan peruntukan permukiman No
Jenis Sarana
1
Taman / Tempat main
Jumlah penduduk pendukung (jiwa) 250
Kebutuhan Luas lahan min (m2)
Standar (m2/jiwa)
Radius pencapaian (m)
250
1
100
Kriteria Lokasi dan penyelesaian
Di tengah kelompok tetangga 2 Taman / 2.500 1.250 0.5 1.000 Di pusat kegiatan Tempat main lingkungan 3 Taman dan 30.000 9.000 0,3 Sedapat mungkin Lapangan berkelompok Olah dengan Raga sarana pendidikan 4 Taman dan 120.000 24.000 0,2 Terletak di jalan Lapangan utama Olah Sedapat mungkin Raga berkelompok dengan sarana pendidikan 5 Jalur Hijau 15m Terletak menyebar 6 Kuburan / 120.000 2.000 Mempertimbangk Pemakaman an radius Umum pencapaian dan area yang dilayani Sumber : SNI 03-1733-2004 Tentang Tata Cara P erencanaan Lingkungan Perumahan Di Perkotaan
9|Page
Standar Penyediaan Kebutuhan Sarana Perdagangan dan Niaga Tabel 4. Kebutuhan sarana perdagangan dan niaga pada kawasan peruntukan permukiman No
Jenis Sarana
1
Toko / Warung
Jumlah penduduk pendukun g (jiwa)
250
Kebutuhan per satuan sarana Luas Luas lantai lahan min min (m2) (m2) 50 100 (termasu (bila k berdiri gudang sendiri)
Standar (m2/jiwa )
Kriteria
0,4
300
Radius pencapaia n (m)
Lokasi dan penyelesaian
Di tengah kelompok tetangga. Dapat merupakan bagian dari sarana lain 2 Pertokoan 6.000 1.200 3.000 0,5 2.000 Di pusat kegiatan sub Lingkungan. KDB 40%. Dapat berbentuk P & D. 3 Pusat 30.000 13.500 10.000 0,33 Dapat Pertokoan dijangkau + Pasar dengan Lingkunga kendaraan n umum 4 Pusat 120.000 36.000 36.000 0,3 Terletak di Perbelanja jalan utama. an dan Termasuk Niaga sarana parkir (toko + sesuai pasar + ketentuan bank + yang kantor) berlaku Sumber : SNI 03-1733-2004 Tentang Tata Cara P erencanaan Lingkungan Perumahan Di Perkotaan Standar teknis penyelenggaraan keterpaduan PSU kawasan perumahan standar teknis yang digunakan yaitu Standar Nasional Indonesia (SNI) dan pedoman teknis meliputi : 1) Prasarana Jalan.
Salah satu prasarana penting yang harus disediakan secara baik dan terpadu adalah prasarana jalan, khususnya jalan di kawasan perumahan yang juga merupakan bagian penting dari suatu kota dalam Sistem Jaringan Jalan Sekunder.
10 | P a g e
Jaringan jalan di kawasan perumahan menurut fungsinya adalah jalan lokal dan jalan lingkungan dalam system jaringan jalan sekunder.
Jaringan jalan pada kawasan perumahan dibagi ke dalam 5 bagian yaitu, jalan lokal sekunder I, Jalan lokal sekunder II, Jalan lokal sekunder III, Jalan Lingkungan I, dan jalan lingkungan II.
Wewenang penyelenggaraan jalan pada kawasan perumahan ini adalah Pemerintah Kabupaten Kota yang dilaksanakan oleh Bupati/ Walikota, karena sistem jaringan jalan tersebut merupakan bagian dalam system jaringan jalan sekunder. Dalam hal pemerintah kabupaten/ kota belum mampu membiayai pembangunan jalan yang menjadi tanggung jawabnya secara keseluruhan, maka pemerintah kabupaten/ kota dapat minta bantuan Kantor Menpera, berupa stimulan melalui program pengembangan kawasan siap bangun dan lingkungan siap bangun serta kawasan khusus.
Didalam standar teknis penanganan jalan kawasan perumahan dijelaskan bagaimana cara membangun jalan-jalan tersebut, prototipe konstruksi jalan, parameter perencanaan, perencanaan dimensi minimal ideal jalan kawasan, termasuk saluran drainase yang berfungsi untuk mengeringkan jalan.
Standar teknis bidang ini antara lain : SNI 03.6967 2003
Pedoman penentuan standar pelayanan minimal (SPM) berdasarkan Kepmen Kimpraswil No. 534/KPTS/M/2001 menjelaskan mengenai standar pelayanan jalan lingkungan adalah panjang jalan 40 – 60 m/Ha dengan lebar 2 – 5 m, tingkat pelayanan adalah kecepatan rata – rata kendaraan 15 s/d 20 km/jam. Kualitas jalan adalah sebagai akses ke semua bagian kota dengan mudah.
11 | P a g e
BAB III STUDI KASUS
Kami mengambil contoh kasus di Perumahan Mojosongo Berseri 1 (Perum MB1) yang terletak di Dukuh Debegan RT 03 RW 01 Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres. Adapun lokasi Perum MB1 dapat dijelaskan berdasarkan gambar berikut.
Perum MB 1
Gambar 1: Letak Perum MB1 jika dilihat dari UNS
12 | P a g e
Perum MB1
Gambar 2: Lokasi Perum MB1 3.1. Sejarah dan Keadaan Perum Mojosongo Berseri 1
Perum MB1 berdiri pada tanggal 9 Juli tahun 1999 jam 09.00 WIB atau bersamaan dengan lepasnya Timor Timur dari NKRI. Keberadaan perum ini merupakan hasil dari program konsolidasi lahan yang ditawarkan oleh Bank Dunia. Karena warga kompak sepakat untuk diadakan konsolidasi lahan, maka walikota saat itu menyetujui tawaran dari Bank Dunia untuk dilaksanakannya program tersebut. Perum MB1 terletak di tepi Sungai Kalianyar dengan sempadan sungai dibangun jalan lingkungan dan dibatasi dengan talut yang berketinggian 4 meter. Perum MB1 mempunyai 51 unit rumah yang masing – masing berluas 35 m 2 dan dilengkapi dengan fasilitas masjid dan kios khusus bagi warga perum MB1. Fasilitas masjid berada di tengah – tengah perum sedangkan fasilitas kios terletak di sisi sebelah timur perum, atau tepatnya terletak di sebelah Selatan Pasar Mojosongo.
13 | P a g e
Ganbar 3: Letak Perum MB1di tepi Sungai Kalianyar
Gambar 4: Fasilitas masjid dan kios yang ada
3.2. Fasilitas Pendidikan
Secara umum, fasilitas pendidikan dari TK sampai perguruan tinggi / akademi mudah didapat. Jarak terdekat fasilitas TK adalah 375 meter di sebelah barat Perum MB1. Fasilitas TK ini tepatnya terletak di Desa Bibis Baru RT 05 RW 03, Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari. Fasilitas SD terdekat berada di kawasan Akademi Uang dan Bank (AUB) Surakarta. Jarak yang ditempuh untuk mencapai SD tersebut kurang lebih 625 meter. Fasilitas SMP terdekat terletak di sebelah timur RS Dr. Oen dengan jarak kurang lebih 250 meter dari Perum MB1. SMA N 1 dan SMA N 2 Surakarta yang berjarak kurang lebih 940 meter terletak di sebelah Barat Daya. Fasilitas SMK terdekat yaitu SMK Kristen 4 dengan jarak kurang lebih 625 meter di sebelah selatan perum MB1. Kemudian terdapat tiga Perguruan Tinggi / Akademi dalam radius 875 meter, yaitu Universitas Tunas Pembangunan (875 m) di 14 | P a g e
sebelah Barat Laut, Akademi Uang dan Bank ( 625 m) Barat Laut, dan AKPER Panti Kosala (312 m) di sebelah selatan. Sedangkan UNS berjarak 2.250 meter disebelah timur perum. 3.3.Fasilitas Kesehatan
Fasilitas kesehatan di sekitar Perum MB1 juga sangat mudah di dapat. Terdapat RS Dr. Oen di sebelah selatan perum dengan jarak kurang lebih 130 meter. Kemudian terdapat juga RSUD Dr. Moewardi yang berjarak kurang lebih 750 meter disebelah tenggara. Selain itu didukung pula dengan PMI yang terletak di depan RSUD Dr. Moewardi.
3.4.Fasilitas Perdagangan
Fasilitas perdagangan sangat mudah ditemui di Perum MB1. Di sebelah Timur atau di depan kios perum terdapat Pasar Mojosongo. Pasar ini merupakan pusat perdagangan di daerah Mojosongo.
3.5.Prasarana dan Utilitas Umum
Seluruh prasarana jalan yang ada di dalam lingkungan perum berupa jalan paving block dengan lebar kurang lebih 3,5 meter. Sempadan jalan hanya setengah meter dan ada pula yang tidak bersempadan dan langsung berbatasan dengan drainase. Dengan lebar tersebut tidak ada kendala yang berarti bagi sepeda motor ataupun mobil pribadi untuk masuk-keluar area perum.
Letak perumahan yang strategis menyebabkan mudahnya aksesibilitas baik
menuju perum maupun ke pusat / daerah kota lain di Surakarta. Perum MB1 terletak di sebelah Barat Jalan BrigJend Katamso yang merupakan salah satu jalur utama di Kota Surakarta.
Gambar 5: Keadaan jalan 15 | P a g e
Dalam pembangunannya, pihak pengembang tidak menyediakan RTH baik publik maupun privat, padahal penyediaan RTH ini sangat penting bagi keseimbangan ekologi. Walaupun tidak terdapat RTH umum, di perum tersebt terdapat komunal yang terletak di sebelah selatan jalan yang ada di tepi Sungai Kalianyar.Komunal ini sering digunakan bagi warga untuk ngobrol atau sekedar mencari kesejukan. Secara umum penyediaan utilitas umum seperti jaringan listrik, drainase, dan air bersih (PDAM) sudah dijalankan dengan baik. Tidak ada masalah yang cukup berarti dari utilitas umum tersebut. Drainase yang ada cukup lebar dan dalam untuk mengalirkan limpasan air hujan bagi daerah diatasnya karena lahan di lingkungan perum MB1 sedikit landai ke arah tepi sungai. Berdasarkan warga perum yang kami wawancarai, tidak ada masalah dalam drainase ketika hujan deras tiba, begitu juga dengan sungai di sampingnya tidak akan meluap. Selain itu, penyediaan air bersih melalui PDAM juga berjalan lancar, hanya saja dulu ada konflik disisi pembayaran secara kolektif, namun hal itu akhirnya diselesaikan dengan penggunaan dan pembayaran secara pribadi.
Gambar 6: Jaringan drainase yang ada
3.6.Manajemen Pengelolaan Sampah
Pengelolaan sampah yang terjadi disana adalah sebagai berikut. Sampah yang dihasilkan oleh warga ditampung dalam satu tempat sampah yang diletakkan di depan rumah. Dalam prosesnya tidak terjadi pemisahan dan pengolahan sampah yang ada. Setelah terkumpul, sampah yang ada setiap dua hari sekali diambil oleh pengumpul sampah yang disewa oleh organisasi masyarakat yang ada. Dari sini, pengumpul sampah memindahkan sampah yang 16 | P a g e
terkumpul di gerobaknya ke TPS terdekat. Tidak terjadi pengelolaan sampah selanjutnya yang diatur oleh lembaga tertentu di sana, hanya pemulung-pemulung sekitar yang memilih sampah yang masih dapat dijual. Setelah itu, sampah yang masih bercampur antara organik dan anorganik dibuang ke TPA Putri Cempo Mojosongo.
3.7. Berdekatan Dengan Pabrik Plastik
Keberadaan pabrik plastik disebelah barat perum merupakan salah satu kekurangan dari Perum MB1. Pabrik plastik tersebut disamping mengeluarkan limbah yang berdampak pada lingkungan perum dan sekitarnya, juga mengeluarkan bau yang tudak enak. Pembangunan pabrik yang tidak melibatkan persetujuan dari masyarakat sekitar, menyebabkan timbul konflik di kemudian hari dan belum terselesaikan hingga saat ini. Adapun lingkungan yang terkena dampak adalah warga Bibis Baru RT 05 RW 03 Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, warga Krajan RT 01 dan RT 02 RW 01 Kelurahan Mojosongo, dan warga Perum MB1 RT 03 RW 01 Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres. Dalam hal ini dampak terberat dialami oleh warga Dukuh Krajan, sedangkan warga Perum MB1 hanya pasrah karena mereka berpikiran siapa yang lebih beruang merekalah yang menang.
Gambar 7: Persebaran Fasum Fasos di Sekitar Perum MB1
17 | P a g e
BAB IV PEMBAHASAN
4.1. Lokasi Lahan Perum MB1
Dari penjelasan diatas bahwa lahan Perum MB1 terletak di area sempadan Sungai Kalianyar. Kawasan perum tersebut terletak ditepi sungai dan tidak menyisakan sempadannya. Padahal jika kita melihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 41/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budi Daya, bahwa karakteristik lokasi dan kesesuaian lahan kawasan permukimantidak berada pada wilayah sempadan
sungai/pantai/waduk/
danau/ mata air/saluran pengairan/rel kereta api dan daerah aman penerbangan. Ditambah dengan Permen PU No.63 Tahun 1993 Pasal 8 tentang penetapan garis sempadan sempadan sungai tak bertanggul di dalam kawasan perkotaan pada ayat (5) disebutkan bahwa sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 (tiga) meter, garis sempadan ditetapkan sekurang – kurangnya 10 (sepuluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan. Selain memakan sempadan sungai, warga terkait juga dapat dipastikan mempunyai rasa khawatir jika suatu saat Sungai Kalianyar meluap karena faktor tertentu.Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 41 /PRT/M/2007 Tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budi Daya, lahan Perum MB1 sedikit agak landai namun kelandaian ini kurang dari 25% sehingga masih sesuai untuk dibangun kawasan permukiman. Dari penjelasan diatas lokasi pembangunan perum yang memakan sempadan sungai merupakan suatu tindakan yang melanggar peraturan yang ada.
4.2.Sarana – Prasarana – Utilitas Umum
Di dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 41 /PRT/M/2007 Tentang Pedoman Kriteria
Teknis Kawasan Budi Daya disebutkan bahwa lahan atau lokasi kawasan
permukiman mempunyai ketersediaan sumber air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup (untuk air PDAM suplai air antara 60 L/org/hari – 100 liter/org/hari). Juga disebutkan bahwa lahan kawasan permukiman mempunyai drainase yang baik sampai sedang. Jika kedua hal tersebut kami bandingkan dengan hasil wawancara langsung kami dengan warga Perum MB1 maka tidak terdapat selisih yang jauh. Hal ini berarti kebutuhan air bersih bagi warga Perum MB1 terpenuhi dengan baik melalui PDAM
18 | P a g e
dan drainase yang ada mampu mengalirkan arus air hujan meskipun deras. Namun sayang saluran drainase yang ada masih dicampur dengan saluran pembuangan limbah domestik. Begitu juga dalam hal jaringan listrik. Tidak ada masalah dalam pemenuhan kebutuhan listrik bagi warga Perum MB1.
Gambar 8: Saluran drainase yang masih dicampur dengan limbah domestik
4.3.Fasilitas Sosial-Umum
Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 41 /PRT/M/2007 Tentang Pedoman
Kriteria
Teknis Kawasan Budi Daya, di dalam Ketentuan Umum Dalam
Merencanakan Kawasan Permukiman disebutkan bahwa kawasan permukiman harus memiliki sarana, prasarana, dan utilitas umum serta terjangkau oleh sarana transportasi umum. Kawasan permukiman harus didukung dengan ketersediaan fasilitas-fasilitas pelayanan jasa dan perdagangan, pemerintahan, kesehatan, pendidikan, dan agama. Kemudian dari tabel – tabel standar penyediaan fasilitas perkotaan dapat kita ketahui bahwa setiap fasilitas perkotaan mempunyai kriteria tertentu agar dapat diakses oleh warga sekitar. Dalam Bab III sudah dijelaskan bahwa Perum MB1 terletak sangat dekat dengan Pasar Mojosongo ( fasilitas jasa dan perdagangan), fasilitas pendidikan berupa TK yang berjarak 375 meter, SD berjarak 250 meter, SMP berjarak 250 meter, SMA berjarak 940 meter, SMK berjarak 625 meter, Perguruan Tinggi 875 meter dan 2.250 meter, dan akademi 312 meter merupakan jarak yang tidak melebihi standar yang telah ditetapkan. Jarak – jarak tersebut merupakan jarak terdekat yang bisa ditempuh bagi warga Perum MB1 untuk menikmati fasilitas perdagangan dan pendidikan. Berdasarkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang bahwa dalam kegiatan merencanakan wilayah kota harus menyediakan minimal 30% untuk ruang terbuka 19 | P a g e
hijau (RTH). Peraturan ini lebih diperjelas lagi dengan PerMen PU Nomor: 05/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan bahwa RTH 30% tersebut 20% darinya merupakan RTH Publik dan 10% darinya merupakan RTH Privat. Proporsi 30% merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan keseimbangan mikroklimat, maupun sistem ekologis lain yang dapat meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota. Hal inilah yang tidak disediakan oleh pihak pengembang di awal pembangunan Perum MB1. Hanya terdapat rentetan pohon hijau di sepanjang jalan tepi sungai yang juga terdapat komunal disana. 4.4.Manajemen Pengelolaan Sampah
Secara urutan proses, pengelolaan sampah yang ada di Perumahan MB1 sesuai denganSNI3242-2008 Tentang Pengelolaan Sampah Permukiman. Hal-hal seperti pemisahan sampah organik dan anorganik di sumber penghasil sampah, pengomposan, pemilahan di TPS tidak sesuai dengan SNI yang ada. 4.5.Dekat Pabrik
Berdasarkan Permen Perindustrian RI No 35/M-IND/PER/3/2010 Tentang Pedoman Teknis Kawasan Industri, BAB II Mengenai Konsepsi Kawasan Industri dijelaskan bahwa lokasi kawasan industri mempunyai jarak ideal minimal dari permukiman 2 (dua) Km. Selain itu, pabrik juga harus memiliki amdal dalam proses pembangunannya. Terkait dengan pabrik yang terletak disamping Perum MB1, keberadaan pabrik diawal operasinya menimbulkan masalah bagi lingkungan sekitar. Baik limbah maupun bau dari kegiatan pabrik telah menimbulkan protes dari warga sekitar. Namun setelah itu pabrik mengadakan amdal. Walaupun sudah melakukan amdal an diskusi dengan warga sekitar, konflik dengan segenap warga sampai sekarang belum terselesaikan dengan baik.
Berikut adalah tabel pembanding keseuaian eksisting di lapangan dengan aturan terkait. Kondisi
Aturan
Kawasan perum tersebut terletak ditepi sungai dan tidak menyisakan sempadannya
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : Tidak sesuai 41/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budi Daya menjelaskan bahwa kawasan permukiman tidak berada pada wilayah sempadan sungai / pantai /
20 | P a g e
Pembahasan
waduk / danau / mata air / saluran pengairan / rel kereta api dan daerah aman penerbangan. Permen PU No.63 Tahun 1993 Pasal 8 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sempadan Sungai Tak Bertanggul di Dalam Kawasan Perkotaan pada ayat (5) menjelaskan bahwa sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 (tiga) meter, garis sempadan ditetapkan sekurang – kurangnya 10 (sepuluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan Sesuai RTRW Kota Surakarta, Sungai Kali Anyar memiliki garis sempadan 3 meter jika bertanggul dan 15 meter jika tidak bertanggul. Kebutuhan air bersih bagi warga Perum MB1 terpenuhi dengan baik melalui PDAM dan drainase yang ada mampu mengalirkan arus air hujan meskipun deras. Namun sayang saluran drainase yang ada masih dicampur dengan saluran pembuangan limbah domestik.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : Sesuai 41/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budi Daya menjelaskan bahwa: lahan atau lokasi kawasan permukiman mempunyai ketersediaan sumber air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup (untuk air PDAM suplai air antara 60 L/org/hari – 100 liter/org/hari) lahan kawasan permukiman mempunyai drainase yang baik sampai sedang
Perum MB1 terletak sangat dekat dengan Pasar Mojosongo ( fasilitas jasa dan perdagangan),
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : Sesuai 41/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budi Daya menjelaskan kawasan permukiman harus memiliki sarana, prasarana, dan utilitas umum serta terjangkau oleh sarana transportasi umum. Kawasan permukiman harus didukung dengan ketersediaan fasilitas-fasilitas pelayanan jasa dan perdagangan, pemerintahan, kesehatan, pendidikan, dan agama (mempunyai kriteria tertentu agar dapat diakses oleh warga sekitar)
21 | P a g e
Kondisi
Aturan
Pembahasan
Fasilitas Pendidikan : TK berjarak 375 meter, SD berjarak 250 meter, SMP berjarak 250 meter, SMA berjarak 940 meter, SMK berjarak 625 meter, Perguruan Tinggi 875 meter dan 2.250 meter, dan akademi 312 meter
SNI 03-1733-2004 Tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan menjelaskan bahwa: TK beradius 500 meter, SD beradius1000 meter, SMP beradius 1000 meter, SMA/SMK beradius 3000 meter
Sesuai
•
•
•
•
•
•
Fasilitas Kesehatan yaitu SNI 03-1733-2004 Tentang Tata Cara Apotek berjarak 375 Perencanaan Lingkungan Perumahan di meter Perkotaan menjelaskan bahwa apotek RS Dr. Oen dengan beradius 1.500 meterdan dapat dijangkau jarak kurang lebih dengan kendaraan umum. 130 meter. RSUD Dr. Moewardi dan PMI berjarak kurang lebih 750 meter •
•
•
22 | P a g e
Sesuai
Kondisi RTH tidak disediakan oleh pihak pengembang di awal pembangunan Perum MB1, hanya terdapat rentetan pohon hijau di sepanjang jalan tepi sungai yang jugaterdapatkomunal disana Pemakaman umum terletak dekat SD Debegan sekitar 250 meter dari Perum MB!
Aturan Pembahasan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tidak sesuai tentang Penataan Ruang kegiatan merencanakan Dalam wilayah kota harus menyediakan minimal 30% untuk ruang terbuka hijau (RTH). PerMen PU Nomor: 05/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan RTH 30% tersebut 20% darinya merupakan RTH Publik dan 10% darinya merupakan RTH Privat. Proporsi 30% merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan keseimbangan mikroklimat, maupun sistem ekologis lain yang dapat meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota
Prasarana jalan yang ada di Perumahan MBI selebar 3,5 meter dengan sempadan 0,5 meter. Perumahan MBI ini memiliki aksesibilitas sangat baik untuk mencapai sarana perkotaan yang ada.
Pedoman penentuan standar pelayanan Sesuai minimal (SPM) berdasarkan Kepmen Kimpraswil No. 534/KPTS/M/2001 menjelaskan mengenai standar pelayanan jalan lingkungan adalah panjang jalan 40 – 60 m/Ha dengan lebar 2 – 5 m, tingkat pelayanan adalah kecepatan rata – rata kendaraan 15 s/d 20 km/jam. Kualitas jalan adalah sebagai akses ke semua bagian kota dengan mudah.
Sampah yang dihasilkan oleh warga ditampung dalam satu tempat sampah yang diletakkan di depan rumah. Dalam prosesnya tidak terjadi pemisahan dan pengolahan sampah yang ada. Setelah terkumpul, sampah yang ada setiap dua hari sekali diambil oleh pengumpul sampah yang disewa oleh
Menurut SNI-3242-2008 bahwa lembaga Tidak Sesuai atau organisasi yang mengelola sampah adalah pihak swasta, organisasi kemasyarakatan, dan jika mengeluarkan sampah B3 ditangani khusus oleh lembaga tertentu. Pola pengelolaan sampah adalah sebagai berikut, sampah dari sumber (rumah tangga) ditampung pada 2 tempat sampah, tempat sampah organik dan tempat sampah anorganik. Penampungan sampah dapat dilakukan scara individual atau secara komunal. Sampah organik dilakukan pengomposan
23 | P a g e
organisasi masyarakat yang ada. Dari sini, pengumpul sampah memindahkan sampah yang terkumpul di gerobaknya ke TPS terdekat. Tidak terjadi pengelolaan sampah selanjutnya yang diatur oleh lembaga tertentu di sana, hanya pemulung pemulung sekitar yang memilih sampah yang masih dapat dijual. Setelah itu, sampah yang masih bercampur antara organik dan anorganik dibuang ke TPA Putri Cempo Mojosongo.
oleh warga penghasil sampah, sedangkan sampah anorganik ditampung di tempat sampah. Sampah yang terkumpul minimal dua hari diambil oleh pengumpul sampah untuk dikumpulkan ke TPS terdekat. Petugas pengumpul sampah dapat dipilih oleh swasta/developer atau organisasi masyarakat. Sampah yang terkumpul di TPS kemudian dilakukan pemisahan antara yang organik dan anorganik. Ketika di TPS juga dilakukan pemisahan sampah yang masih dapat dilakukan daur ulang. Redusi sampah (sampah yang tidak berguna) dibuang ke TPA
Pabrik yang terletak Berdasarkan Permen Perindustrian RI No Tidak sesuai disamping Perum MB1, 35/M-IND/PER/3/2010 Tentang limbah dan bau dari Pedoman Teknis Kawasan Industri kegiatan pabrik telah Lokasi kawasan industri mempunyai menimbulkan protes dari jarak ideal minimal dari permukiman warga sekitar. Walaupun 2 (dua) Km. sudah melakukan amdal Pabrik juga harus memiliki amdal dan diskusi dengan warga dalam proses pembangunannya. sekitar, konflik dengan segenap warga sampai sekarang belum terselesaikan dengan baik.
24 | P a g e
BAB V PENUTUP
Dari penjelasan – penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar standar dan norma dalam proses perencanaan pembangunan permukiman terpenuhi. Adapun standar – standar yang terpenuhi antara lain mengenai penyediaan utilitas umum seperti jaringan listrik, drainase, dan air bersih, kemudian standar dalam penyediaan fasum – fasos meliputi sarana pendidikan,
kesehatan,
sampah.Sedangkan
perdagangan,
beberapa standar
dan
ibadah,
serta
manajemen
pengelolaan
yang tidak terpenuhi antara lain mengenai
pembangunan Perum MB1 yang memakan area sempadan sungai dan tidak tersedianya RTH baik publik maupun privat.
25 | P a g e
SUMBER DATA :
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor Kriteria Teknis Kawasan Budi Daya
:
41/PRT/M/2007 Tentang Pedoman
SNI 03-1733-2004 Tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan Di Perkotaan Peraturan Menteri PU Nomor:05/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan Undang – Undang No 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor : 34 /Permen/M/2006 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Keterpaduan Prasarana, Sarana Dan Utilitas (PSU) Kawasan Perumahan. Permen PU No.63 PRT Tahun 1993 Permen Perindustrian RI No 35/M-IND/PER/3/2010 Tentang Pedoman Teknis Kawasan Industri Wawancara Langsung dengan warga Perum BM1 Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres
26 | P a g e
