KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH GORONTALO RESOR BONE BOLANGO
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (S O P) PENGAMANAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH
Gorontalo,
Juli 2015
2
BAB I PENDAHULUAN
1.
Umum
a.
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan suatu proses konsolidasi demokrasi untuk memunculkan kepala daerah yang berkualitas, melahirkan stabilitas politik, pemerintahan yang efektif, dan bisa diterima oleh rakyat dimana dalam pelaksanaannya sering terjadi kompetisi / persaingan antara bakal calon kepala daerah baik yang berasal dari independen ataupun yang diusung oleh partai politik dan atau gabungan partai politik.
b.
Kuatnya persaingan antar bakal calon Kepala Daerah, tentunya menjadi potensi konflik yang mesti menjadi perhatian tersendiri bagi Polri yang memiliki
tugas
pokok
dan
peranan
dalam
memelihara
kamtibmas,
memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta menegakkan hukum. c.
Polres Gorontalo dalam rangka menghadapi agenda demokrasi pemilihan kepala daerah, telah mempersiapkan diri baik sarana prasarana maupun personel, guna mendukung pelaksanaan tugas pengamanan Pilkada dimaksud, dan untuk mempermudah serta memberikan pedoman bagi anggota dalam pelaksanaan tugas di lapangan selama pengamanan Pilkada, maka telah dibuat suatu produk berupa SOP (Standar Operasional Prosedur) Pengamanan Pemilihan Kepala
2.
Dasar a.
Undang Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
b.
Undang Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang.
c.
Peraturan KPU Nomor 1 sd 12 Tahun 2015
d.
Program Prioritas Kapolri yang ke-9 yaitu mempersiapkan rencana pengamanan dan rencana kontingensi pengamanan pemilukada serentak yang akan jatuh di akhir 2015.
3
3.
e.
Renops “ Mantap Praja “ No : R / Ren Ops / 05 / V / 2015
f.
Perintah Pelaksanaan Operasi
Maksud dan Tujuan a.
Maksud Sebagai pedoman tindak bagi anggota Polri jajaran Polres Gorontalo dalam melaksanakan tugas pengamanan kegiatan Pemilihan Kepala Daerah.
b.
Tujuan Mengoptimalkan fungsi dan peran anggota Polri Polres Gorontalo yang terlibat pengamanan Pilkada sehingga dapat berjalan efektif dan tepat sasaran dalam menciptakan situasi wilayah yang aman, dan kondusif selama pelaksanaan kegiatan Pilkada mulai dari pendaftaran bakal calon sampai dengan pelantikan bupati yang terpilih.
4.
Ruang Lingkup Standar Operasional Prosedur (SOP) ini meliputi seluruh rangkaian kegiatan tahapan Pilkada, prediksi kerawanan di masing-masing tahapan, serta cara bertindak yang harus dipedomani dan dilaksanakan oleh seluruh anggota Polres Gorontalo yang terlibat dalam pengamanan Pilkada.
5.
Tata Urut a.
BAB I
PENDAHULUAN
b.
BAB II
PELAKSANAAN
c.
BAB III PENUTUP
BAB II PELAKSANAAN 6.
Jadwal Tahapan Pilkada dan Kuat Personel yang Terlibat
7.
Prediksi Kerawanan dalam Tahapan Pilkada Kabupaten Bone Bolango
4
a.
Tahapan Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati 1)
2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11)
b.
Tahapan Kampanye 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16)
c.
Tidak puasnya paslon atas putusan KPU yang menolak berkas persyaratan paslon. (baik pendaftaran paket independen maupun yang diusung parpol atau gabungan parpol). Munculnya dualisme pencalonan dalam tubuh partai politik Perseteruan antar kubu calon yang berasal dari partai yang sama KPU tidak netral dalam penetapan pasangan calon Tidak adanya ruang bagi bakal calon untuk menguji kebenaran hasil penelitian administrasi persyaratan calon Terhambatnya proses penetapan pasangan calon Keberpihakan panwaslu menjadi pembelah / promotor bagi pasangan calon yang kalah Pengrusakan, pembakaran pasilitas publik Bentrok massa pendukung Terror / ancaman Kemacetan arus lalu lintas
Diskreditkan calon lain / Black Campaign (kampanye hitam) Pelibatan anak-anak dibawah umur Pelanggaran ijin, waktu ,tempat dan aturan kampanye (pKPU No 7 tahun 2015) Merobek / merusak tanda gambar calon bupati dan wakil bupati Kampanye tidak sesuai jadwal Menggangu kampanye calon lain Kampanye diluar wilayah Jurkam tidak sesuai dengan ijin Provokasi oleh jurkam Aniaya / perkelahian massa Pengrusakan, pembakaran fasilitas publik Bentrok massa pendukung Terror / ancaman Kemacetan dan kecelakaan lalu lintas Penggunaan fasiltas Negara oleh paslon. Pelibatan PNS dan perangkat pemerintah dalam menggalang massa kepada salah satu paslon dengan menggunakan kewenangan jabatannya.
Tahapan Masa Tenang 1) 2) 3)
Ancaman / terror Kampanye terselubung Kampanye rumah ke rumah
5
4) 5) 6) 7)
d.
Intimidasi kepada orang / kelompok Money politic Diskriminasi dalam pembersihan atribut kampanye. Segala kegiatan yang dilakukan oleh tim sukses dan paslon dengan dalih pemberian bantuan sosial ke masyarakat.
Tahapan Distribusi Logistik Pilkada 1).
e.
Jarak tempuh, medan serta cuaca yang berdampak terhadap giat pendistribusian logistik pilkada. 2). Upaya sabotase yang dilakukan oleh pihak-pihak yang ingin gagalkan pilkada. 3). Kerusakan dan kekurangan logistik pilkada yang disebabkan oleh factor cuaca, alam, maupun kelalaian dari petugas distribusi. 4). Distribusi logistik tidak sesuai dengan alamat tujuan. Tahapan Pemungutan Suara 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14)
f.
Terlambatnya distribusi logistik pilkada Alat / sarana prasarana pencoblosan tidak lengkap Mencoblos lebih dari satu kali dalam satu kertas suara Menggunakan surat panggilan orang lain/ joki. Intimidasi untuk memilih pasangan calon yang lain Surat panggilan palsu Pemilih cacat dan sakit tidak didampingi saksi Terror / ancaman Penghadangan pemilih yang akan menuju ke TPS Penganiayaan / pengrusakan Pemilih yang tidak menggunakan hak suaranya Adanya pemilih ganda. Adanya pemilih yang berasal dari daerah lain diluar kabupaten yang tidak sesuai dengan DPT. Pemilih yang memaksakan diri mencoblos melewati batas waktu yang telah ditentukan.
Tahapan Rekapitulasi dan Perhitungan Suara baik ditingkat TPS, PPK dan tingkat KPU Kabupaten 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
Surat suara tidak dihitung di TPS Saksi tidak diberikan akses secara jelas untuk melihat keabsahan dari surat suara hasil pencoblosan. Kehadiran saksi yang tidak lengkap dari masing-masing paslon. Manipulasi / penggelebungan suara Sengaja merusak surat suara Intimidasi/ terror terhadap penyelenggara pilkada. hitung ulang hilangkan surat suara / sabotase.
6
9) 10) 11) 12) 13)
g.
Tahapan Penetapan Paslon Terpilih oleh KPU Kabupaten 1) 2) 3) 4) 5) 6)
h.
unras oleh pendukung calon yang kalah pengancaman, terror, intimidasi kepada anggota KPU pengrusakan lokasi pelaksanaan rapat potensial terjadi tudingan kerurangan terhadap KPU calon kalah / tidak terpilih tidak menerima hasil penetapan potensial terjadi gugatan ke PTUN maupun ke MK atas putusan KPU.
Tahapan Pengucapan Sumpah dan Janji Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. 1) 2) 3) 4)
5)
8.
calon kalah / tidak terpilih tidak menerima hasil rekapitulasi perhitungan surat suara Keberpihakan KPPS, PPK dan komisioner KPU terhadap salah satu paslon. Penolakan dari saksi paslon untuk tanda tangani berita acara. Pengerahan massa oleh masing-masing paslon yang berdampak terhadap timbulnya bentrok antar massa pendukung. Kerusakan dan kekurangan logistik surat suara hasil rekapitulasi perhitungan yang disebabkan oleh faktor cuaca, alam, maupun kelalaian dari petugas penyelenggara Pilkada.
Potensial terjadi penolakan para pendukung yang kalah terhadap penetapan calon bupati dan wakil bupati yang ditetapkan oleh KPU Potensial terjadi penundaan pelantikan serta pengucapan sumpah janji Potensial terjadi aksi massa dari calon yang kalah unutk menunda proses pelantikan Potensi terjadi pemblokiran jalan oleh massa terhadap pejabat yang akan melakukan pelantikan dan pengambilan sumpah janji bupati dan wakil bupati terpilih Pengerahan massa secara besar – besar – besaran besaran oleh calon yang kalah.
Cara bertindak a.
Persiapan Prinsip yang harus dipegang oleh seluruh anggota Polri Polres Bone Bolango dalam menjalankan tugas adalah Tri Siap Siap yaitu, Siap Diri Diri artinya Siap baik fisik maupun psikis (sehat jasmani dan rohani) termasuk memahami tugas dan kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya, selanjutnya Siap Administrasi artinya Administrasi artinya dalam menjalankan tugas harus tertib administrasi mulai dari surat perintah tugas s/d akhir penugasan membuat laporan hasil penugasan dan terakhir adalah Siap Bertugas, Bertugas, artinya siap
7
menjalankan tugas sesuai dengan kemampuan dan petunjuk-petunjuk yang telah diberikan serta memahami SOP dan cara bertindak apabila menghadapi permasalahan. Adapun penjabaran dari Tri Siap sebagaimana tersebut di atas adalah sebagai berikut : 1).
Perlengkapan: Kelengkapan perorangan yang harus dibawa oleh anggota Polri yang ditugaskan dalam pengamanan kegiatan Pilkada Kabupaten Bone Bolango antara lain :
2).
a).
Identitas perorangn (KTP,KTA,SIM)
b).
Surat Perintah Tugas
c).
Buku/ kertas catatan/ alat tulis dan Format laporan yang harus diisi.
d).
Menggunakan pakaian PDL A1/ PDL Sus dengan tutup kepala baret/ fil cap
e).
Sarana Komunikasi (HP, HT,)
f).
Sarana Dokumentasi (HP, kamera)
Acara Pimpinan Pasukan (APP) a).
b).
Ka Ops Res / Waka Ops Res / Karendal Ops Res Bone Bolango wajib memberikan wajib memberikan APP kepada seluruh anggota yang akan bertugas dalam pengamanan Pilkada Kabupaten Bone Bolango Tahun 2015 meliputi : (1)
tugas dan tanggung jawab anggota Polres dalam mengamankan Pilkada
(2)
netralitas anggota untuk tidak bertindak diskrimintatif ataupun berpihak kepada salah satu calon kandidat,
(3)
Cara Bertindak anggota permasalahan dilapangan dilarang dan yang boleh petugas dalam menjalankan setiap tahapan Pilkada.
Polri jika menghadapi termasuk hal-hal yang dilakukan oleh seorang tugas pengamanan pada
Ka Ops Res / Waka Ops Res / Karendal Ops wajib wajib melaksanakan pengecekan terhadap kelengkapan anggota yang akan melaksanakan tugas yang meliputi kelengkapan
8
perorangan, kesiapan kendaraan yang akan digunakan / sarana prasarana maupun kelengkapan pendukung lainnya termasuk dukungan anggaran bagi anggota yang akan bertugas serta pengecekan terhadap pemahaman anggota terhadap tugas – tugas –tugas tugas yang akan dilaksanakannya. dilaksanakannya.
b.
PELAKSANAAN 1).
Cara Bertindak pada Tahapan pada Tahapan Pendaftaran Bakal Calon Bupati a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
Anggota yang melaksanakan tugas pengamanan menempati pos/ titik sesuai ploting personel / rencana pengamanan yang telah dibuat. Monitoring situasi sesuai obyek/ sasaran pengamanan (orang, barang, tempat dan kegiatan) pada lokasi yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Untuk anggota yang diploting di pintu masuk kantor KPU, melaksanakan pembatasan terhadap orang-orang yang boleh masuk (memiliki ID Card) dan yang tidak boleh sesuai kesepakatan hasil rapat. Untuk anggota yang diploting di halaman kantor KPU, melaksanakan pengawasan terhadap gerak-gerik massa pendukung yang ikut serta dalam giat pendaftaran paslon bupati dan wakil bupati. Untuk anggota lalu lintas melaksanakan pengawalan dan pam jalur dari titik kumpul masing-masing paslon bupati/wabup menuju kantor KPU Kabupaten Bone Bolango dan kembalinya. Untuk anggota yang bertugas di Pam Tertutup, melaksanakan monitoring mulai dari posko/ titik kumpul paslon , kegiatan paslon dan pendukung selama di Kantor KPU hingga kembalinya Paslon dan massa pendukung ke posko sampai dengan bubarnya massa pendukung. Dalam melaksanakan tugas, wajib memberikan informasi perkembangan situasi kepada perwira pengendali secara berjenjang. Apabila terjadi menemukan persoalan/permasalaha persoalan/permasalahan, n, sedapat mungkin mengambil langkah-langkah dengan mengedepankan diskresi, apabila permasalahan tersebut tidak dapat diatasi, agar segera melapor kepada perwira pengendali secara berjenjang. Anggota yang bertugas dapat mengambil tindakan hukum sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku apabila menemukan kejadian yang perlu dilakukan tindakan hukum dengan segera dan tetap dilaporkan kepada Perwira Pengendali.
9
j)
2).
Dalam pelaksanaan tugas tetap dibawah kendali perwira pengendali terkecuali apabila menemukan suatu kejadian yang perlu diambil langkah diskresi namun tetap dilaporkan kepada Perwira Pengendali.
Cara Bertindak pada Tahapan Kampanye a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h) i)
j)
Anggota pengamanan menempati pos/ titik sesuai dengan ploting dalam rencana pengamanan kampanye yang telah dibuat. Anggota pengamanan wajib menguasai lokasi dimana ditempatkan meliputi jalur-jalur menuju lokasi giat, kerawanan lokasi giat, rencana escape apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan., tidak dibenarkan dibenarkan anggota bergerombol di satu tempat dan meninggalkan tempat yang menjadi tanggung jawabnya. Selama kegiatan kampanye, anggota pengamanan melaksanakan monitoring situasi baik di lokasi kampanye maupun lokasi di lingkungan luar seputar lokasi kampanye. Anggota pengamanan wajib memberikan himbauan/ teguran terhadap massa kampanye yang melakukan pelanggaran lalu lintas dengan tegas namun tetap humanis. Apabila pada saat pengamanan melihat/menemukan dugaan pelanggaran terhadap kegiatan kampanye, agar berkoordinasi dengan pihak panwas, panwas, tidak dibenarkan dibenarkan anggota pengamanan mengambil tindakan di luar kewenangan Polri. Anggota pengamanan dapat melakukan tindakan hukum apabila menemukan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh massa kampanye seperti mabuk, bawa sajam, buat keributan, dan sebagainya, tindakan yang diambil dibawah perintah Perwira Pengendali maupun berdasarkan diskresi namun tetap dilaporkan kepada Perwira Pengendali. Anggota yang melaksanakan tugas pengamanan Jalur, harus dapat menyiapkan/ mengatur jalur yang dapat mencegah bertemunya massa pendukung dari paslon yang berbeda guna mencegah terjadinya konflik antar massa pendukung termasuk jalur escape bagi jurkam, tokoh parpol parpol termasuk paslon. Anggota pengamanan wajib melaporkan setiap perkembangan situasi kepada Perwira Pengendali. Apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, anggota pengamanan sedapat mungkin mengamankan juru kampanye maupun tokoh politik termasuk paslon ketempat yang aman melalui jalur escape yang telah disiapkan. Anggota yang bertugas sebagai pam tertutup, melaksanakan monitoring terhadap giat kampanye yang berlangsung dan
10
mencatat/serta mendokumentasikan apabila ditemukan pelanggaran kampanye, sebagai data kepolisian untuk proses lebih lanjut apabila diperlukan.
3).
Cara bertindak pada tahapan Massa Tenang a)
b)
c)
d)
4).
Anggota intelkam melakukan penggalangan terhadap tokoh – tokoh – tokoh politik, kader dan tim sukses untuk tidak melakukan aktivitas politik dan melaksanakan penyelidikan kemungkinan adanya gangguan keamanan pada saat masa tenang dari pihak – – pihak yang tidak menginginkan terselenggaranya pemilu berjalan dengan aman, tertib dan lancar Anggota sabhara melaksanakan patroli untuk menjaga wilayahnya dari berbagai pelanggaran pemilu, mengamankan proses pembersihan tanda gambar parpol serta mencegah munculnya gangguan keamanan. Intensifkan pelaksanaan patroli baik terbuka maupun tertutup guna mencegah terjadinya money politik/serangan fajar yang dilakukan oleh masing-masing paslon jelang pemungutan suara. Apabila pada saat masa tenang anggota yang melaksanakan patroli melihat/menemukan dugaan pelanggaran Pilkada, agar berkoordinasi dengan pihak Panwas, Panwas, tidak dibenarkan anggota mengambil tindakan di luar kewenangan Polri.
Cara bertindak pada saat Distribusi Logistik Pilkada a)
b)
c)
Distribusi logistik pemilu wajib dikawal ketat oleh anggota Polri yang telah ditunjuk bersama dengan petugas KPU, sebelum dilaksanakan distribusi agar berkoordinasi berkoordinasi dengan Penyelenggara Pilkada untuk Pilkada untuk memastikan logistik yang akan didistribusikan meliputi jumlah, kondisi logistik maupun alamat distribusi guna menghindari salah alamat maupun jumlah surat suara yang tidak sesuai dengan kebutuhan di TPS yang akan dituju, Anggota yang melaksanakan Pam TPS bersama-sama dengan KPPS wajib mengawal dan mengamankan logistik pilkada dari PPK ke TPS atau tempat yang telah ditentukan oleh KPPS (aman dan netral) Dilarang keras anggota meninggalkan tempat dimana logistik pilkada disimpan sementara sebelum didistribusikan ke TPS. TPS.
11
5).
Cara bertindak pada saat tahapan Pemungutan suara a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h) i)
j)
k)
Anggota sat intelkam melaksanakan melaksanakan penyelidikan penyelidikan kemungkinan adanya gangguan keamanan pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dari pihak – pihak – pihak yang tidak menginginkan terselenggaranya pemilu dengan aman, tertib dan lancar Anggota yang bertugas di TPS segera menempati TPS masing-masing masing-masing pada saat “H – 2” 2” selanjutnya kenali semua petugas KPPS , linmas termasuk kepala desa di lokasi TPS dimana ditempatkan. Khusus untuk anggota yang bertugas di wilayah Kecamatan Pinogu “H - 3 “ sudah menempati tempat tugasnya dan kenali semua petugas KPPS , linmas termasuk kepala desa. Anggota yang bertugas di TPS wajib melaksanakan survey lokasi TPS yang akan diamankan termasuk pelajari kerawanan lokasi TPS serta melakukan antisipasi terhadap segala kemungkinan buruk yang akan terjadi. Selama pelaksanaan pemungutan suara, anggota Pam TPS melaksanakan pengawasan terhadap gerak-gerik masyarakat yang akan melakukan pencoblosan termasuk lingkungan sekitar TPS guna antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, dilarang keras anggota pam TPS meninggalkan TPS yang menjadi tanggung jawabnya sampai dengan logistik hasil rekapitulasi hitung suara tiba di PPK. PPK. Anggota yang melaksanakan melaksanakan Pam di TPS dilarang masuk ke area dalam dalam TPS terkecuali atas permintaan dari ketua KPPS dalam hal terjadi keributan/ adanya pihak-pihak yang akan mengganggu jalannya rekapitulasi hitung suara. Anggota Pam TPS dapat memberikan himbauan, teguran bahkan tindakan hukum kepada masyarakat yang akan mengganggu jalannya pemungutan suara. Anggota Pam TPS wajib melaporkan perkembangan situasi ke Posko khususnya apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Pamatwil yang telah ditunjuk , wajib wajib melaksanakan pengecekan terhadap pelaksanaan tugas anggota di TPS baik sebelum, selama dan setelah setelah pelaksanaan pemungutan suara, dan wajib melakukan melakukan teguran teguran terhadap anggota anggota yang yang tidak melaksanakan tugas dengan baik. Pamatwil segera berkoordinasi dengan Karendal Ops Res apabila ditemukan TPS yang kosong karena anggota sakit/ berhalangan, guna segera dicarikan penggantinya. Bagi anggota yang stand by di mako Polres dan Polsek, melaksanakan kegiatan patroli di TPS-TPS yang dianggap rawan.
12
6).
Cara bertindak pada tahapan Rekapitulasi dan perhitungan suara mulai dari TPS, PPK, sampai dengan KPUD. a)
b) c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
Anggota sat intelkam melaksanakan melaksanakan penyelidikan penyelidikan kemungkinan adanya gangguan keamanan pada saat rekapitulasi dan penghitungan suara dari pihak – – pihak yang tidak puas dengan hasil sementara yang diperoleh Anggota Pam TPS dilarang meninggalkan TPS selama pelaksanaan rekapitulasi dan perhitungan suara. Hasil rekapitulasi suara mulai dari tingkat TPS s/d KPU, agar dicatat pada formulir yang telah disiapkan dan dan wajib mendokumentasikan ulangi wajib mendokumentasikan Tabulasi rekapitulasi perolehan suara dengan menggunakan kamera / HP sebagai bukti guna antisipasi terjadinya penggelembungan surat suara dan atau munculnya gugatan dari paslon/ Tim sukses/ saksi paslon. Anggota yang melaksanakan Pam TPS wajib meminta salinan / foto copy formulir C1 hasil rekapitulasi hitung suara dan atau mendokumentasikannya mendokumentasikannya dengan menggunakan HP/ kamera. Agar anggota pam TPS melaporkan hasil rekapitulasi hitung suara sesegera mungkin menggunakan alkom / HP yang dimiliki ke Posko Operasi. Padal / Pamatwil bertanggung jawab mengkompulir formulir rekapitulasi hasil hitung suara yang telah diisi oleh anggota Pam TPS dan sesegara mungkin diserahkan ke Posko Operasi. Selesai rekapitulasi dan penghitungan suara di TPS, anggota pam TPS wajib terus melaksanakan pengawalan terhadap logistik suara hasil pemungutan suara hingga ke PPK, PPK, dan kemudian dilaksanakan penjagaan di PPK sesuai dengan jadwal yang telah dibuat/ diatur oleh perwira pengendali/Pamatwil (dilarang meninggalkan logistik suara hasil pemungutan suara tanpa penjagaan dari petugas polri). Setelah logisitik suara hasil pemungutan suara tiba di KPUD, maka pengamanannya dilaksanakan oleh personel yang telah ditunjuk sesuai dengan surat perintah berdasarkan rencana pengamanan yang telah dibuat, dan dilarang keras meninggalkan kantor KPUD hingga pelaksanaan penetapan pasangan calon terpilih. Anggota Polri wajib hukumnya menjaga hasil pemungutan suara dari berbagai upaya yang dapat berakibat terjadinya perubahan terhadap hasil rekapitulasi surat suara.
13
j)
7).
Cara bertindak pada tahapan Penetapan Pasangan Calon terpilih a)
b)
c)
d)
8).
Anggota sat sabhara yang bertugas patroli agar melaksanakan patroli untuk back – – up tempat – – tempat rekapitulasi dan penghitungan suara mulai dari TPS hingga ke KPUD.
Anggota sat intelkam melaksanakan deteksi dini kemungkinan adanya ancaman dari pihak – – pihak tertentu yang tidak puas dengan hasil penetapan pasangan calon Anggota Polres Gorontalo yang telah di sprinkan melaksanakan penjagaan, pengawalan terhadap komisioner KPU dan patroli pada kantor KPUD, kediaman / rumah tinggal komisioner KPU maupun terhadap kediaman pasangan calon terpilih. Melaksanakan tindakan hukum sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku apabila ditemukan pelanggaran hukum khususnya terhadap upaya-upaya yang mengganggu kamtibmas sebagai efek ketidakpuasan terhadap keputusan KPU. Anggota Bimmas agar senantiasa memberikan himbauan kepada seluruh masyarakat baik melalui radio maupun penerangan keliling untuk tetap menjaga situasi kamtibmas dan tidak mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan ingin memperkeruh situasi.
Cara bertindak pada tahapan Sumpah Janji a)
b)
c)
Pelantikan dan Pengambilan
Anggota satuan intelkam Melaksanakan penyelidikan dan penggalangan terhadap kelompok / pendukung yang kalah agar tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum sehingga kemungkinan adanya gangguan keamanan pada saat pelantikan dan sumpah janji dari pihak – pihak – pihak yang tidak puas dapat di cegah dan diminimalisir Anggota yang telah ditunjuk agar hadir mendahului di lokasi kegiatan guna melakukan pengecekan terhadap lokasi kegiatan maupun lingkungan sekitar lokasi kegiatan guna mencegah terjadinya sabotase atau hal-hal yang tidak diinginkan . Anggota yang ditugaskan dilokasi wajib mempelajari situasi dan kondisi lokasi meliputi pintu masuk, pintu keluar serta
14
d)
e)
f)
9)
mempersiapkan jalur escape apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Anggota yang bertugas dilokasi yang ditunjuk pada lokasi parker, agar melaksanakan pengaturan parkir tamu undangan, termasuk menyiapkan jalur escape apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Pada saat tamu undangan memasuki gedung pelantikan, anggota yang bertugas di lokasi wajib mengawasi gerak-gerik maupun barang bawaan yang dibawa oleh tamu undangan guna antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Anggota pam tup lainnya agar tetap memonitor situasi, guna mencegah pihak-pihak yang akan menggagaalkan jalannya pelantikan.
Cara bertindak anggota yang terlibat dalam Penegakkan hukum terpadu (Gakkumdu) : a)
b)
c) d)
Setelah Panwas menerima dan atau menemukan laporan dari masyarakat/ tim sukses / Petugas Pam tentang adanya pelanggaran Pilkada, maka anggota Gakkumdu segera melakukan pengkajian laporan guna menentukan jenis pelanggaran, apakah termasuk pelanggaran administrasi , pelanggaran / Pidana Pilkada. Penyidik Gakkumdu segera menindaklanjuti laporan yang diterima dari Panwas dan dalam kurun waktu 14 hari berkas perkara harus sudah diserahkan sudah diserahkan ke JPU. Penyidik Gakkumdu wajib menguasai segala peraturan perundang-udangan Pilkada. Penyidik Gakkumdu harus bersifat netral netral , dilarang melakukan tindakan diskriminasi, tidak berpihak kepada salah satu paslon dan tidak boleh menerima sesuatu dalam bentuk apapun dari terlapor/ pelapor atau dari pihak-pihak yang bersengketa.
15
9..
FORMULIR DATA TPS DAN CARA PENGISIAN Contoh Blangko Pengamana TPS
DAPIL KECAMATAN DESA TPS JML SURAT SUARA DITERIMA PETUGAS POLRI :
: : : : : / HP : JML
NO
PASLON
JML
JML
JML
PEROLEHAN
DPT
PEMILIH
SUARA
1
2
1
A
2
B
3
C
4
D
5
E
6
F
3
SURAT SUARA KET SAH
4
5
6
TIDAK SAH 7
RUSAK
SISA
8
9
10
…………..Desember 2015 Petugas Pam TPS
Brig…NRP…..
KETERANGAN : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Kolom 1 diisi nomor urut. Kolom 2 diisi nama pasangan calon sesuai nomor urut Kolom 3 diisi Jumlah Perolehan suara yaitu jumlah suara yang diperoleh masingmasing pasangan calon Kolom 4 diisi Jumlah DPT (Daftar Pemilih Tetap) yaitu Data Pemilih yang sudah didatakan oleh KPU dan memiliki/ mempunyai Hak Pilih. . Kolom 5 diisi Jumlah Pemilih yaitu Jumlah keseluruhan masyarakat/ pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya Kolom 6 diisi Jumlah surat suara sah yaitu surat suara yang dinyatakan sah oleh ketua KPPS dan diakui oleh masing-masing saksi paslon. Kolom 7 diisi Jumlah surat suara tidak sah yaitu surat suara yang dinyatakan tidak sah oleh ketua KPPS dan diketahui oleh masing-masing saksi dari paslon. Kolom 8 diisi jumlah surat suara rusak yaitu surat suara yang dinyatakan rusak sebelum pelaksanaan pencoblosan dimulai . Kolom 9 diisi sisa surat suara yaitu sisa surat suara yang tidak digunakan di TPS Kolom 10 diisi Keterangan misal: ketidakhadiran salah satu saksi dari paslon.
16
Catatan : Jumlah surat suara yang diberikan sesuai dengan ketentuan KPU ke masing-masing TPS sesuai jumlah DPT + 2 % Jumlah DPT, contoh : apabila jumlah DPT 300 orang, maka surat suara yang harus ada di TPS sebanyak 300 + 2% dari 300 = 300 + (2% X 300) 300) = 300+6= 306.
BAB III PENUTUP Demikian Standar Standar Operasional Operasional Prosedur Prosedur (SOP) (SOP) pengamanan pemilihan kepala daerah ini disusun sebagai pedoman bagi anggota Polri Polres gorontalo dalam pelaksanaan tugas tugas Pam Pilkada Kabupaten Kabupaten Gorontalo dan dan GORUT.
Gorontalo, Maret 2016 KEPALA BAGIAN OPERASIONAL
TTD I PUTU SATMANADIKA, SIP AJUN KOMISARIS POLISI NRP 64070543 64070543
