BAB I PENDAHULUAN
1.1 Penger Pengertia tian n Hukum Hukum Perd Perdata ata
APAKAH APAKAH hukum perdata perdata itu ? Apabila kita membaca membaca buku-buku tentang tentang hukum, maka kita akan menemukan berbagai pendapat dari sarjana yang masing-masing berbeda atau ada berbagai macam definisi tentang apa itu hukum perdata, namun perbedaan tersebut tidak berarti ada pertentangan yang tajam melainkan menunjukkan adanya perbedaan penekanan, dan bukan menunjukkan perbedaan yang prinsipiil. Menurut Subekti, “Hukum perdata dalam arti luas meliputi semua hukum privat mate materi riil il,, yait yaitu u sega segala la hukum hukum poko pokok k yang yang menga mengatu turr kepen kepenti tinga ngann-kep kepen enti ting ngan an perseorangan.” Pendap Pendapat at Sri Soedewi Soedewi Masjch Masjchoen oen Sofwan Sofwan mengat mengatakan akan,, “Hukum “Hukum perdat perdataa adalah adalah hukum hukum yang yang mengat mengatur ur kepent kepenting ingan an antara antara warga warga negara negara perseo perseoran rangan gan yang yang satu satu dengan warga negara perseorangan yang lain”. Sedang Sedangkan kan Wirjo Wirjono no Prodj Prodjodi odikor koro o mengat mengatakan akan,, “Hukum “Hukum perdat perdataa adalah adalah suatu suatu rangkaian hukum antara orang-orang atau badan hukum satu sama lain tentang hak dan kewajiban. Lebih lanjut beliau mengatakan kebanyakan para sarjana menganggap hukum perdata sebagai hukum yang mengatur kepentingan perseorangan (pribadi) yang yang berbed berbedaa dengan dengan hukum hukum publik publik sebagai sebagai hukum hukum yang yang mengat mengatur ur kepent kepenting ingan an umum (masyarakat)”.
Menurut pendapat Asis Safioedin menyebutkan, “Hukum perdata adalah hukum yang memuat peraturan dan ketentuan hukum yang meliputi hubungan hukum antara orang yang satu dengan yang lain (antara subyek hukum satu dengan subyek hukum yang lain) ain)
di
dal dalam
masy masyar arak akat at
deng dengan an
meni menittikber kberat atka kan n
kepa kepada da
kepe kepent ntin inga gan n
perseorangan”. Hukum perdata disebut juga hukum sipil atau hukum privat. Dari definisi-definisi tersebut di atas dapatlah disimpulkan bahwa yang dimaksudkan denga dengan n hukum hukum perda perdata ta iala ialah h hukum hukum yang yang meng mengat atur ur hubun hubunga gan n hukum hukum anta antara ra oran orang/ g/bad badan an hukum hukum yang yang satu satu denga dengan n orang orang/b /bada adan n hukum hukum yang yang lain lain di dalam dalam masyarakat dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan (pribadi/badan hukum). Hukum perdatalah yang mengatur dan menentukan, agar dalam pergaulan masyarakat orang dapat saling mengetahui dan menghormati hak-hak dan kewajibankewajiban antar sesamanya sehingga kepentingan tiap-tiap orang dapat terjamin dan terpelihara dengan sebaik-baiknya.
1.2 Hukum Perdata Perdata Dalam Dalam Arti Luas Luas Dan Hukum Perdata Perdata Dalam Dalam Arti Sempit Sempit
Hukum perdata dalam arti luas ialah bahan hukum sebagaimana tertera dalam Kitab Undan Undangg-und undan ang g Hukum Hukum Perd Perdat ataa (KUH (KUHP) P) atau atau dise disebu butt juga juga denga dengan n Burg Burgel elij ijk k Wetboek (BW), Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) disebut juga dengan Wetboe Wetboek k van Koophan Koophandel del (W (WvK) vK) besert besertaa sejuml sejumlah ah undangundang-und undang ang yang yang disebu disebutt undangundang-unda undang ng tambah tambahan an lainny lainnya. a. UndangUndang-unda undang ng mengen mengenai ai Kopera Koperasi, si, undangundangundang nama perniagaan.
Hukum perdata dalam arti sempit ialah hukum perdata perdata sebagaimana sebagaimana terdapat dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). Dengan kata lain, hukum perdata dalam arti arti luas luas iala ialah h meli meliput putii semu semuaa pera peratu tura ran-p n-per erat atur uran an hukum hukum perd perdat ataa baik baik yang yang tercantum dalam KUH Perdata / BW maupun dalam KUHD dan Undang-Undang lain lainny nya. a. Hukum Hukum Perd Perdat ataa (Seb (Sebag agai aima mana na terc tercan antu tum m dala dalam m KUH KUH Perd Perdat ataa / BW BW)) mempunyai hubungan yang erat dalam hukum dagang (KUHD). Hal ini tampak jelas dari isi ketentuan pasal 1 KUHD. Mengenai hubungan kedua hukum tersebut dikenal adanya adegium “Lex specialis derogat legi generali (hukum yang khusus : KUHP mengesampikan hukum umum : KUH perdata).
1.3 Hukum Perdata Yang Berlaku Berlaku Di Indonesia Indonesia
Hukum Hukum perdat perdataa yang yang berlak berlaku u di indone indonesia sia berdas berdasark arkan an pasal pasal 163 IS (Indis (Indische che Staa Staats tsre regel gelin ing g = Atur Aturan an Peme Pemeri rint ntah ah Hindi Hindiaa Bela Beland nda) a) adal adalah ah berl berlai ainan nan untu untuk k golongan warga Indonesia yaitu : a. Untuk Untuk golon golongan gan warg wargaa negar negaraa Indo Indones nesia ia Asli Asli berl berlak aku u hukum hukum adat adat,, yait yaitu u hukum yang sejak dulu kala secara turun temurun. b. Untuk Untuk golongan golongan warga negara negara Indonesi Indonesiaa keturunan keturunan cina berlaku berlaku seluruh seluruh BW dengan pembahan mengenai pengangkatan anak dan kongsi (S. 1917 No. 129) c. Untuk Untuk golongan golongan warga negara negara Indones Indonesia ia keturunan keturunan Arab, Arab, India, India, Pakist Pakistan an dan lain-lain berlaku sebagaimana BW yaitu mengenai hukum harta kekayaan dan hukum waris dengan surat wasiat, sedang mengenai hukum keluarga dan
hukum waris tanpa wasiat berlaku hukum adatnya sendiri, yaitu hukum adat mereka yang tumbuh di Indonesia (S. 1924 no. 556) d. Untuk Untuk golongan golongan warga negara negara Indonesi Indonesiaa keturunan keturunan Eropa Eropa (Belan (Belanda, da, Jerman, Jerman, Perancis) dan Jepang seluruh BW. Bagi orang Indonesia asli apabila mereka menghendaki, ketentuan-ketentuan dalam BW dapat dinyatakan berlaku bagi mereka (baik untuk seluruhnya, sebagian atau untuk suatu perbuatan hukum tertentu). Demikian pula apabila sesuatu perbuatan hukum hukum tidak tidak dikena dikenall dalam dalam hukum hukum adat, adat, sepert sepertii pendiri pendirian an PT, CV, Firma Firma atau atau penarikan wesel dan cek, maka bagi orang Indonesia asli yang melakukan perbuatan hukum seperti itu diperlakukan ketentuan dalam BW (S. 1917 No. 556). Plural Pluralisa isasi si hukum hukum perdat perdataa artiny artinyaa bermac bermacamam-mac macam am berlak berlakuny unyaa hukum hukum perdat perdataa kare karena na belu belum m adany adanyaa : univ univik ikas asii ----- hal hal ini ini kare karena na adany adanyaa berm bermac acam am-m -mac acam am golongan. Hukum perdata yang berlaku di Indonesia ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Hukum perdata yang tertulis adalah hukum perdata sebagaimana yang diatur dalam BW, sedangkan hukum perdata yang tidak tertulis adalah hukum adat, yaitu hukum hukum yang yang sejak sejak dahulu dahulu kala kala dianut dianut atau atau dipatu dipatuhi hi secara secara turun-t turun-temu emurun run atau atau kebi kebias asaa aan n yang yang senan senanti tias asaa dipa dipatu tuhi hi dan dan dipa dipanda ndang ng seba sebaga gaii hukum hukum oleh oleh yang yang berkepentingan.
1.4 Ber Berlak lakunya unya BW di Indonesi Indonesia a
Berlakunya BW di Indonesia adalah sejak 1 Mei 1848 berdasarkan S.1847 No.23 sampai sekarang BW masih berlaku, berdasarkan pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang menyatakan : “Segala Badan Negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini”. Menurut S.1847 No.23 BW hanya berlaku bagi orang-orang Eropa, orang-orang Indonesia keturunan Eropa dam orang-orang yang disamakan dengan orang Eropa, yaitu mereka yang saat itu beragama Kristen. BW yang berlaku di Indonesia adalah BW yang berasal dari BW Belanda yang didasarkan pada azas Konkordasi (penyesuaian). Azas konkordansi ini termuat dalam pasal 131 IS (Indische Staatsregeling = Aturan Pemerintah Hindia Belanda) yang menyatakan : “Hukum perdata dan hukum dagang yang berlaku di Indonesia harus sama dengan hukum perdata dan hukum dagang yang berlaku di Negeri Belanda.”
1.5 Sistem Sistem Hukum Hukum Perdat Perdata a di Indonesi Indonesia a
Hukum Perdata di Indonesia sampai saat ini masih beraneka ragam (pluralistis). Di mana masing-masing golongan, penduduk mempunyai hukum perdata sendiri-sendiri kecuali bidang-bidang tertentu yang sudah ada unifikasi misalnya di bidang hukum perkawinan, hukum agraria. Tetapi apabila ditinjau lebih mendalam tampaklah bahwa unifikasi di bidang hukum tersebut belumlah tercapai 100 % (sepenuhnya). Dengan kata lain, bahwa tujuan mewujudkan unifikasi di bidang hukum hukum perdata belum tercapai tercapai sepenuhnya sepenuhnya (100%). (100%). Kondisi Kondisi keanekaragama keanekaragaman n tersebut tersebut telah berlangsung
lama, bahkan sejak tahun 1900-an di mana pada waktu itu kaula Hindia Belanda di bagi menjadi menjadi tiga golongan golongan berdasarkan berdasarkan Pasal Pasal 163 IS (Indische Staatsr Staatsregeli egeling) ng) : golong golongan an Eropa, Eropa, golong golongan an Bumi Bumi Putra, Putra, dan golonga golongan n Timur Timur Asing. Asing. Pembag Pembagian ian golongan golongan tersebut tersebut diikuti dengan pembagian pembagian kuasa kuasa hukum yang berlaku masingmasingmasing golongan tersebut berdasarkan pasal 131 IS. Dapat dijelaskan lebih lanjut isi Pasal 163 dan 131 IS bahwa Kaula Hindia Belanda berdasarkan asalnya dan hukum yang berlaku dibagi menjadi : 1. Golonga Golongan n Eropa, Eropa, yang yang termas termasuk uk golong golongan an ini adal adalah ah : a.
Semua orang Belanda
b.
Semua orang Eropa lainnya
c.
Semua orang Jepang
d.
Semua emua oran orang g yang yang bera berasa sall dar dari tem tempat pat lain lain yan yang g nega negara rany nyaa tundu unduk k
kepada hukum keluarga yang pada pokoknya berdasarkan asas yang sama seperti hukum Belanda e.
Anak yang sah atau diakui menurut undang-undang dan yang
dimaksud dimaksud sub 1.c dan sub sub 1.f : kepada golongan golongan Eropa Eropa berlakulah berlakulah hukum perdata (KUH Perdata). Jadi KUH Perdata yang muali berlaku sejak 1 Mei 1848 (juga KUH Dagang) berlaku bagi golongan Eropa. 2. Golongan Golongan Bumi Putra, Putra, ialah ialah semua orang orang yang termasu termasuk k rakyat Indonesia Indonesia asli, asli, yang yang tidak tidak berali beralih h masuk masuk golong golongan an lain, lain, dan mereka mereka yang yang semula semula termas termasuk uk golonga golongan n lain lain yang yang telah telah membau membaurka rkan n diriny dirinyaa dengan dengan rakyat rakyat Indones Indonesia ia asli. asli. Menurut isi pasal 131 IS maka bagi golongan Bumi Putra hukum yang berlaku
adalah hukum adatnya masing-masing. Tetapi lebih lanjut pasal 131 ayat 4 IS memberi kemungkinan kepada golongan Bumi Putra secara perseorangan dapat mengh menghap apus uska kan n berl berlaku akuny nyaa hukum hukum adat adat bagi bagi mere mereka ka send sendir irii denga dengan n jala jalan n menundukkan dirinya kepada hukum Perdata Eropa (KUH Perdata), yaitu melalui lembag lembagaa penundu penundukan kan diri diri (diatu (diaturr dalam dalam Stb.191 Stb.1917 7 No.12 No.12 Regeli Regeling ng Nopens Nopensde de Vrijvil Vrijvil lige Onderwerping Onderwerping aan het Europeesch Privatrecht Privatrecht). ). Di dalam hukum perdata (KUH Perdata) terdapat pula peraturan-peraturan yang dinyatakan berlaku bagi golongan Bumi Putra : a.
Buku uku II Bab Bab VII VII, bag bagian 5 pas pasal 160 1601 s/d s/d pas pasal 160 1603 lam lama tent tentaang
perburuhan meskipun dengan Stb 1926 No. 335, Jis 458, 565 dan Stb. 192 No. 105 pasal-pasal tersebut telah diganti dengan pasal-pasal baru, sebagaimana tercantum dalam bab VIIA buku III, namun bagi mereka tetap berlaku pasal lama. b. b.
Buku uku III III bab bab XV, XV, bagi bagian an 3 pas pasal al 178 1788 8 s/d s/d pas pasal 179 1791 1 tent tentan ang g utan utang g
piutang karena perjudian (Stb.1907 No.306). c.
Bebe Bebera rapa pa pas pasal al dari dari buku buku II II KUH KUH Daga Dagang ng yai yaitu tu seba sebagi gian an bes besar ar huku hukum m
laut Ada pula beberapa peraturan secara khusus dibuat untuk golongan Bumi Putra, misalnya : a. Ordonansi Ordonansi perkawi perkawinan nan bangsa bangsa Indonesi Indonesiaa yang beragama beragama kristen kristen (Stb.1 (Stb.1933 933 No.74).
b. Ordona Ordonansi nsi tentan tentang g maskapai maskapai andil andil Indonesi Indonesiaa (IMA / Stb. 1939 No.569 No.569 jo 717). c. Ordona Ordonansi nsi tentan tentang g perkumpul perkumpulan an bangsa Indones Indonesia ia (Stb. (Stb. 1939 No.570 No.570 jo 717). Disamp Disamping ing itu terdapa terdapatt pula pula peratu peraturan ran-pe -perat ratura uran n yang yang berlak berlaku u bagi semua semua golonga golongan, n, misaln misalnya ya : UndangUndang-und undang ang Hak Pengar Pengarang ang 1912; 1912; peratu peraturan ran umum umum tentang koperasi (Stb.1933 No. 108), ordonansi pengangkutan udara (Stb. 1938 No. 100). 3. Golonga Golongan n Timur Asing Asing,, ialah semua semua orang yang yang bukan golonga golongan n Eropa dan pula golongan Bumi Putra. Golongan ini dibagi menjadi dua : a.
Golo Golong ngan an Tim Timur ur Asi Asing ng Tio Tiong ngho hoa, a, ber berla laku kula lah h selu seluru ruh h huku hukum m Perd Perdat ataa
(KUH Perdata), dengan beberapa pengecualian dan tambahan. b. b.
Gol Golonga ongan n Timur imur Asi Asing buka bukan n Tion Tiongh ghoa oa,, ber berlaku lakula lah h sel seluruh uruh huku hukum m
perdata (KUH Perdata) dan hukum adat yang berlaku di Negerinya. Termasuk dalam golongan ini yaitu Arab, India dan Pakistan. Dari Dari uraian uraian di atas atas tampak tampak secara secara jelas bahwa hukum Perdat Perdataa yang yang berlak berlaku u di Indonesia masih beranekaragam (Pluralistis), walaupun dalam bidang tertentu telah terdapat unifikasi namun belum sepenuhnya. Untuk mengatasi hal tersebut di atas sambil kita mengusahakan terciptanya suatu kodifikasi hukum nasional khusunya di bidang hukum Perdata, maka atas dasar isi ketentuan pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, hukum Perdata (KUH Perdata dan KUH Dagang) masih tetap berlaku. Pada tahun 1963 Mahkamah Agung Republik Republik
Indonesia mengeluarkan Surat Edaran No. 3/1963 (dikenal dengan SEMA 3/1963) yang menjadi dasar hukum hakim dalam hal ia akan memberlakukan atau tidak suatu pas pasal al atau atau suat suatu u kete ketent ntua uan n hukum hukum perd perdat ataa (KUH (KUH Perd Perdat ataa dan dan KUH KUH Dagan Dagang) g) mana manaka kala lah h haki hakim m berp berpen enda dapat pat bahwa bahwa pasa pasall ters terseb ebut ut tida tidak k sesu sesuai ai lagi lagi denga dengan n kemajuan jaman. Dikatakan bahwa KUH Perdata dan KUH Dagang itu tidak lagi meru merupak pakan an suat suatu u We Wetb tboe oek k teta tetapi pi suat suatu u Rect Rectbo boek. ek. Dari Dari urai uraian an di atas atas dapa dapatt disimpulkan bahwa secara yuridis formal kedudukan KUH Perdata / BW dan KUH Dagang / WvK tetap sebagai undang-undang, sebab BW dan Wvk tidak pernah dicabut dari kedudukannya sebagai undang-undang (Syahrani, 1985, hal.28). Apabila dilihat dari kenyataan yang ada, maka kiranya tepatlah apa yang ditulis oleh R. Abdoel Djamali berpendapat bahwa hukum perdata di Indonesia terdiri dari : 1.
Hukum Pe P erdata Ad A dat, hu h ukum in i ni um u mumnya ti t idak te t ertulis da d an
berlaku berlaku dalam kehidupan masyarakat masyarakat adat secara turun temurun serta ditaati. ditaati. Isinya Isinya mengatur mengatur hubungan antar individu individu dalam masyarakat masyarakat adat yang berkaitan berkaitan dengan kepentingan perseorangan. Masyarakat adat yang dimaksud di sini ialah kelompok sosial bangsa Indonesia (Bumi Putra). 2.
Hukum Pe Perdata Er Eropa, be berbentuk te tertulis da dan be berlakunya (u (untuk
saat ini) didasarkan pada Aturan Peralihan (pasal II Aturan Peralihan) UUD 1945. Isin Isinya ya meng mengat atur ur tent tentan ang g hubu hubung ngan an huku hukum m yang yang meny menyan angk gkut ut meng mengen enai ai kepentingan orang-orang Eropa dan bukan Eropa yang tunduk / menundukkan diri pada ketentuan tersebut.
3.
Hukum Pe Perdata be bersifat Na Nasional in ini me merupakan pr produk Na Nasional,
yait yaitu u meru merupa paka kan n kete ketent ntua uan n
huku hukum m yang yang meng mengat atur ur tent tentan ang g
kepe kepent ntin inga gan n
per perse seor oran anga gan n yang yang dibua dibuatt berla berlaku ku untuk untuk selu seluru ruh h warg wargaa nega negara ra Indo Indones nesia ia,, misalnya Undang-undang Nomor 5/1960 yang dikenal dengan sebutan Undangundang Pokok Agraria (UUPA); Undang-undang No.1/1974 tentang Perkawinan.. (Djamali, 1984, hal. 147). Suatu hal yang perlu disadari bersama bahwa hingga saat ini masih belum ada hukum perdata nasional secara menyeluruh sebagai satu sistem norma-norma hukum perdata, namun hal tersebut masih dalam usaha mewujudkannya. Itu semua mengandung arti pula bahwa hukum hukum perdata perdata yang berlaku berlaku di Indonesia Indonesia masih masih menggunakan menggunakan dasar hukum pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945 yang dalam proses pengembangannya berdasarkan politik hukum sebagai tercantum dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). / BW di Indonesia
1.6 Sejarah Sejarah Terben Terbentukn tuknya ya KUH Perda Perdata ta
Sejarah Sejarah terbentukny terbentuknyaa Kitab Undang-Undang Undang-Undang Hukum perdata (KUH Perdata/BW) Perdata/BW) tidak tidak dapat dapat dilepa dilepaska skan n dari dari sejara sejarah h terben terbentuk tuknya nya Kitab Kitab UndangUndang-Und Undang ang Hukum Hukum Perd Perdat ata/ a/BW BW Bela Beland ndaa dan dan Code Code Civi Civill Pran Pranci cis. s. Hal ters tersebu ebutt dise diseba babka bkan n karen karenaa Indonesia waktu itu dijajah Belanda, sehingga tidak mustahil di bidang hukum pun banyak produk-produk hukum dari pemerintah penjajah yang berlaku di Indonesia termasuk termasuk pula disini disini Kitab Kitab Undang-Undang Undang-Undang Hukum Perdata. Perdata. Tetapi Belanda Belanda sendiri sendiri
pernah diduduki Prancis beberapa lama waktu lamanya, sehingga juga merasakan adanya pengaruh dari Code Civil Prancis. Di Prancis sendiri semenjak ± 50 tahun sebelum masehi berlakulah Hukum Romawi Kuno berdampingan dengan Hukum Prancis Kuno. Keduanya saling mempengaruhi. Disamping Disamping perkembangannya perkembangannya dapat diketahui diketahui bahwa di Prancis Prancis berlaku dua hukum, yaitu
Huku ukum
kebiasaan
Prancis
Kuno
(ini
merupak pakan
pays
de
droit oit
coustu coustumi mier/ er/huku hukum m yang yang tidak tidak tertul tertulis) is) yang yang berlak berlaku u di daerah daerah Pranc Prancis is Utara, Utara, sedangkan Prancis selatan berlaku hukum romawi yang tertuang dalam corpus luris civilis merupakan hukum tertulis (pays de droit cerit). Corpus luris civilis terdiri atas : 1.
Code Yusti Yustiani ani merup merupaka akan n kumpulan kumpulan undangundang-unda undang ng (leges (leges lex) lex) yang telah telah
dibukukan oleh para ahli hukum atas perintah kaisar Romawi yang dianggap sebagai himpunan segala macam undang-undang. 2.
Pandecta Pandecta ialah ialah kumpulan kumpulan pendapat pendapat para ahli hukum Romawi yang termashur, termashur,
misalnya Gaius, Paulus, Ulpianus. 3.
Novel Novelle less meru merupa paka kan n Undan Undangg-Un Unda dang ng yang yang dike dikelu luar arka kan n sesu sesudah dah codex codex
selesai. 4.
Instituti Institutiones ones berisi berisi pengertian pengertian lembaga-lem lembaga-lembaga baga hukum Romawi. Romawi.
Keadaaan Keadaaan tersebut tersebut diatas berjalan berjalan cukup lama dan menimbulkan menimbulkan tidak ada kesatuan, hal ini kurang menguntungkan. Menyadari akan keadaan tersebut maka pada abad ke XVII XVII muncul muncul usaha usaha untuk untuk mencip menciptak takan an kodifik kodifikasi asi hukum hukum agar agar didapa didapatt kesatu kesatuan an dalam hukum Prancis. Hasilnya, pada awal abad ke XVIII dikeluarkan beberapa peraturan peraturan perundang-undangan perundang-undangan yang mengatur mengatur beberapa beberapa hal. Tahun 1804 berulah
berhasil dibentuk kodifikasi hukum perdata Prancis yang disebut Code Civil des Francais Francais berlaku 21 Maret 1804. Kodifikasi Kodifikasi tersebut tersebut kemudian di ubah, ditambah ditambah di sana-sini dan akhirnya diundangkan kembali dengan sebutan Code Civil Napoleon, tetapi penggunaan istilah tersebut hanya sebentar karena akhirnya kembali disebut Code Code Civil Civil des Francais Francais.. Tahun Tahun 1811-1838 1811-1838 diadakan diadakan perubahan perubahan-pe -perub rubahan ahan
/
penambahan-penambahan atas isi code civil Prancis diseduaikan dengan keadaan di Belanda dan akhirnya dinyatakan secara resmi sebagai kodifikasi resmi (di bidang hukum perdata) di Belanda. Hal itu dapat terjadi oleh karena Belanda pada waktu itu dijajah Prancis. Pada masa pendudukan Prancis di Belanda telah ada usaha membuat kodifikasi menurut hukumhukum hukum Belanda Belanda kuno tetapi tetapi tidak tidak dapat dapat terwuj terwujud. ud. Setela Setelah h Pranc Prancis is mening meninggal galkan kan Belanda maka usaha tersebut semakin digiatkan terbukti pada tahun 1814 dibentuk panitia panitia yang dipimpin dipimpin Mr. J.M. Kemper yang diberi tugas mempersiapka mempersiapkan n rencana kodifik kodifikasi asi hukum Perdata. Perdata. Tetapi Tetapi ternya ternyata ta usaha usaha Kemper Kemper
tidak tidak berhas berhasil il karena karena
ditolak ditolak oleh Perwakilan Perwakilan Rakyat, namun hal itu tidak tidak mengendurkan mengendurkan semangat untuk tetap mewujudkan kodifikasi. kodifikasi. Dengan diprakasai diprakasai oleh Nicolai Nicolai melalui melalui perencanaan perencanaan yang matang, kerja keras, maka pada tahun 1829 berhasil dikodifikasikan berbagai undang-undang undang-undang yang tadinya tadinya terpisah-pi terpisah-pisah. sah. Ternyata Ternyata kodifikasi kodifikasi tersebut tersebut banyak banyak dipengaruhi dipengaruhi pemikiran pemikiran sarjana sarjana Belgia, Belgia, mengesampin mengesampingkan gkan pikiran-pik pikiran-pikiran iran bidang hukum hukum
Nederl Nederland and Selatan Selatan (Belanda (Belanda). ). Sudah barang barang tentu tentu hal itu bukan bukan yang yang
dikehendaki. Tahun 1830-1839 terjadi pemberontakan dan berakibat Belanda terpisah dari Belgia. Kodifikasi Kodifikasi yang telah dibentuk kemudian ditinjau ditinjau kembali, kembali, diadakan diadakan
perubahan-perubahan disesuaikan dengan keadaan di Belanda. Terakhirnya dengan Koninklijk Besluit 10 April 1838 (S. 1838-12) Kodifikasi hukum perdata (Kitab undang-undang undang-undang hukum perdata Belanda) dinyatakan dinyatakan berlaku berlaku sejak sejak 1 Oktober Oktober 1838 (Syahrani, 1985, hal. 16). Indonesia pada masa itu dijajah oleh Belanda, dan di sini banyak warga Belanda berkarya dengan baik, di bidang Pemerintahan maupun bidang Perdagangan. Selain menjajah dengan maksud mendapatkan keuntungan bagi pemerintah Belanda. Politik penjajahan penjajahan yang diterapkan juga mengandung mengandung maksud maksud memberikan memberikan perlindungan perlindungan hukum bagi warganya bahkan orang-orang Eropa yang berada di Indonesia. (Hindia Bela Belanda nda)) seba sebaga gaii daer daerah ah jaja jajaha han n Bela Belanda nda.. Untu Untuk k peme pemeri rint ntah ah Bela Belanda nda tela telah h mempersiapkan langkah-langkah antara lain dibentuk panitia dipimpin Mr. Scholten, untuk untuk memiki memikirka rkan n bagaima bagaimana na carany caranyaa agar agar kodifik kodifikasi asi di negara negara Beland Belandaa dapat dapat diberlakuka diberlakukan n di daerah jajahannya (termasuk (termasuk pula di Indonesia/H Indonesia/Hindia india Belanda). Selanjutny Selanjutnyaa pemerintah pemerintah mengusulkan mengusulkan Mr. H.L. Wicher, Wicher, Presiden Presiden Hooggerrechts Hooggerrechtshof hof (HGH Mahkamah Agung di Hindia Belanda) untuk membantu Gubernur Jenderal Hindia Belanda untuk memberlakukan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, jika perlu untuk mengubah/manambah di sana-sini disesuaikan dengan keadaan di Hindia Belanda. Melalui Melalui pengumuman Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal tanggal 3 Desember Desember 1847, dinyatakan bahwa sejak 1 Mei 1848 Kitab Undang-undang Hukum Perdata / BW dinyatakan berlaku tersebut adalah meneladani Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berlaku di Belanda (menggunakan asas konkordinansi/concordinansi Beginsel).
Mengenai Mengenai asas tersebut dapat dipelajari dipelajari pasal 131 Indische Indische Staatsregej Staatsregejing ing (IS) yang berisi aturan-aturan pemerintahan Hindia Belanda terdiri atas 187 Pasal dan mulai berlaku sejak 1 januari 1926 berdasarkan S. 1925-557. Dari pasal 131 IS tersebut dapat diketahui pedoman politik hukum pemerintah Hindia Belanda di Indonesia. Berdasarkan S. 1847-23 dapat pula diketahui Kitab Undangundang hukum perdata/BW hanya berlaku bagi Orang-orang tertentu. Atas Atas dasa dasarr kedua kedua pasa pasall ters tersebu ebutt dapa dapatt dike diketa tahui hui bahwa bahwa pada pada prin prinsi sipn pnya ya KUH KUH perdata/BW perdata/BW hanya berlaku bagi golongan Eropa, Eropa, golongan golongan lain dapat menggunakan menggunakan KUH Perdata/BW asal mereka telah lebih dulu menundukkan diri S. 1917 No.12 mengen mengenai ai lembaga lembaga penundu penundukan kan diri, diri, dan sebena sebenarny rnyaa hanya hanya dituju ditujukan kan bagi bagi Bumi Bumi Putra, sedangkan golongan Timur Asing hal itu hampir tidak relevan lagi sebab S. 1855 No.79 menyatakan bahwa KUH Perdata/BW berlaku terhadap golongan Timur Asing kecuali hukum keluarga dan hukum waris. Tahun Tahun 1917 golonga golongan n Timur Timur Asing Asing dibedak dibedakan an menjad menjadii dua, yaitu yaitu Timur Timur Asing Asing Tionghoa dan Timur Asing bukan Tionghoa. Bagi golongan Timur Asing Tionghoa, berlakulah KUH Perdata/BW, tetapi diperluas dengan S.1917 Nomor 129, bagi Timur Asing bukan Tionghoa, KUH Perdata/BW Perdata/BW berlaku bagi mereka mereka (S. 1855 Nomor 79) Stb. tersebut kemudian diubah oleh S. 1924 No. 556, tanggal 9 Desember 1924, isinya KUH Perdata/BW berlaku bagi mereka kecuali tentang hukum keluarga dan hukum waris. Bagaimana nasib pasal 131 dan pasal 163 IS serta keadaan yang berlaku sebelum 17 Agustus 1945, setelah Indonesia merdeka ? pasal 131 dan pasal 163 IS dengan segala
konsekuensinya atau IS sebagai kodifikasi hukum pokok ketatanegaraan sudah tidak berlaku lagi. Isi IS satu per satu dinilai apakah masih sesuai atau tidak dengan semangat dan suasana kemerdekaan ??? Pasa Pasall II Atur Aturan an Pera Perali liha han n Undan Undangg-un unda dang ng Dasa Dasarr 1945 1945 menj menjad adii dasar dasar huku hukum m berla berlakuny kunyaa KUH Perdat Perdata/B a/BW W (sebaga (sebagaii warisa warisan n pemeri pemerinta ntah h Hindia Hindia Beland Belanda) a) di Indone Indonesia sia hingga hingga saat saat ini. ini. Dengan Dengan demiki demikian, an, dapat dapat dicegah dicegah kekoson kekosongan gan hukum hukum (Rech (Rechts ts Vacu Vacuum um)) khus khusus usny nyaa yang yang meng mengat atur ur lapa lapanga ngan n Kepe Keperd rdat ataan aan.. Deng Dengan an menyadari kondisi/kemampuan yang ada pada pemerintah sendiri, serta kelemahan yang yang ada pada pada KUH Perdata/B Perdata/BW W ternya ternyata ta banyak banyak yang yang tidak tidak cocok cocok lagi lagi untuk untuk dite ditera rapka pkan, n, sert sertaa samb sambil il menu menungg nggu u kodi kodifi fika kasi si baru baru sebag sebagai ai pengg penggan anti ti KUH KUH Perdata/BW, maka kiranya tepatlah langkah-langkah yang ditempuh pemerintah yaitu membenarkan membenarkan penerapan KUH Perdata/BW Perdata/BW di Indonesia. Indonesia. Secara Secara Yuridis Yuridis Formal Formal KUH Perdata/BW tetap berkedudukan sebagai Undang-undang, sebab ia tidak pernah dicabut dari kedudukannya sebagai undang-undang. Tetapi untuk kondisi sekarang ia tidak lagi sebagai KUH Perdata/BW yang bulat dan utuh seperti keadaan semula saat dikodifikasikan. (Syahrani, 1985, hal.2-28).
1.7 Perubahan-perub Perubahan-perubahan ahan Terhadap Terhadap Berlakuny Berlakunya a KUH Perdata/B Perdata/BW W
Berlakunya KUH Perdata/BW di Indonesia sejak tahun 1960 mengalami perubahan perubahan yaitu : a. Denga Dengan n berla berlakun kunya ya UUPA UUPA
(Undang-undang Pokok Agraria atau UU No. 5/tahun 1960) yang menyatakan, bahwa semua hak-hak kebendaan yang bertalian dengan tanah, kecuali hipotik, dicabut berlakunya dari buku kedua KUH Perdata/BW. b. Dengan Dengan keluarn keluarnya ya SEMA (Surat (Surat Edaran Edaran Mahkama Mahkamah h Agung RI) No.3 tahun tahun 1963 yang menyatakan tidak berlakunya lagi beberapa pasal-pasal dari BW. yaitu Pasal : 108, 110, 284 ayat 3 1238, 1460, 1579, 1602 ayat 1 dan 2 1682, karena pasal tersebut dianggap bersikap kolonial, diskriminasi, tidak adil dan tidak sesuai dengan zaman sekarang. Keterangan : -
Pasal asal 108 108 dan dan 110 110 ten tenttang ang keti ketida dak k wena wenang ngan an ber berti tind ndak ak dar darii seo seorrang ang
isteri -
Pasal asal 284 284 ayat ayat 3 ten tenta tang ng pen penga gaku kuan an anak anak luar uar kaw kawin in yang ang lah lahiir dar darii
wanita Indonesia asli. -
Pasal 1238 yan yang menentukan bahwa pelaksa ksanaa naan suatu perjanjian
hanya dapat diajukan di muka hakim jika didahului dengan penagihan tertulis (somasi). -
Pasal 146 1460 tent entang resiko dalam per perjanjian jua jual bel beli barang, yang
ditentukan ada di tangan pembeli. -
Pasal asal 1579 1579 yan yang g men menen enttukan ukan bah bahwa wa se sewa men meny yewa ewa bar barang, ang, pem pemiilik lik
tidak tidak dapat dapat menghe menghenti ntikan kan sewa sewa dengan dengan alasan alasan akan akan memakai memakainya nya sendir sendirii barangnya.
-
Pasal asal 1602 1602 ay ayat 1 dan dan 2, men menge gena naii disk diskri rimi mina nasi si ant antara ara oran orang g Erop Eropaa
dan orang yang bukan Eropa dalam perjanjian perburuhan. -
Pasal asal 168 1682, 2, yan yang g meng mengha harruska uskan n dila dilaku kuka kann nny ya peng penghi hiba baha han n deng dengan an
akte Notaris. c. Dengan Dengan berlak berlakuny unyaa UndangUndang-und undang ang Perka Perkawin winan an (UU No. 1 tahun 1974) yang menyatakan, bahwa ketentua perkawinan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang diatur dengan KUH Perdata/BW, sejauh telah diatur dalam Undang-undang Perkawinan dinyatakan tidak tidak berlak berlaku u (pasal (pasal 66 UU No. 1/1974) 1/1974).. Menuru Menurutt pasal pasal terseb tersebut, ut, ketent ketentuanuanketentuan mengenai perkawinan yang belum diatur dan tidak bertentangan dengan Undang-undang Perkawinan masih tetap berlaku.
1.8 Sistematika Sistematika KUH Perdata/BW Perdata/BW di di Indonesia Indonesia
Apabila ditilik dari sistematikanya, ternyata hukum perdata di Indonesia mengenal dua sistematika : a. Sistem Sistemati atika ka hukum hukum perdat perdataa menuru menurutt undangundang-unda undang ng yaitu hubungan hubungan perdata perdata sebaga sebagaima imana na termua termuatt dalam dalam Kitab Kitab UndangUndang-unda undang ng Hukum Hukum Perdat Perdata/B a/BW W yang yang terdiri : Buku I
: tentang tentang orang (Van personen) personen) yang mengatur mengatur hukum perseoranga perseorangan n dan hukum keluarga --- diatur (pasal 1 s/d 498)
Buku Buku II
: tentan tentang g Benda Benda (van (van Zaken Zaken)) yang yang mengat mengatur ur hukum hukum benda benda dan dan hukum hukum waris --- diatur (pasal 499 s/d 1232)
Buku Buku III III
: tent tentan ang g Peri Perika kata tan n (Van (Van Verb Verbin inte teni niss ssen en)) yang yang meng mengat atur ur huku hukum m perikatan dan hukum perjanjian --- diatur (pasal 12 33 s/d 1864)
Buku Buku IV IV
: tentan tentang g pembukt pembuktian ian dan dan kadaluw kadaluwars arsa, a, yang yang mengatu mengaturr alat-a alat-alat lat bukt buktii dan akibat lewat waktu terhadap hubungan hukum --- diatur (pasal 1865 s/d 1993).
b. Menurut Menurut ilmu pengetahu pengetahuan an hukum, sistem sistematika atika hukum hukum perdata perdata material material terdir terdirii : 1.
Hukum tentang orang/hukum perorangan/badan pribadi (Pe (Personen
Recht). 2.
Hukum te tentang Ke Keluarga/hukum ke keluarga (F (Familie Re Recht)
3.
Hukum te tenta ntang ha harta ke kekay kayaan/hukum harta be benda (V (Vermogen gen Re Recht).
4.
Hukum Waris (Erfrecht).
Keterangan : 1. Hukum perorangan perorangan mengatu mengaturr tentang tentang hal-hal hal-hal diri seseorang seseorang 2. Huku Hukum m Kelu Keluar arga ga meng mengat atur ur tent tentan ang g hubu hubung ngan an huku hukum m yang yang timb timbul ul dari dari perkawinan 3. Hukum benda mengatur mengatur tentang tentang kekuasaan kekuasaan orang orang atas benda 4. Hukum Hukum peri perikat katan an menga mengatu turr tent tentan ang g hak hak dan dan kewa kewaji jiba ban n yang yang timb timbul ul dari dari perjanjian dan Undang-undang 5. Huku Hukum m wari wariss meng mengat atur ur tent tentan ang g hart hartaa keka kekaya yaan an sese seseor oran ang g yang yang tela telah h meninggal.
