Sistem hukum nkri Indonesia
Negara hukum
1. Setiap penyelenggaraan negara bersumber pada aturan hukum. 2. Hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Sistem
Seperangkat unsur yang saling berkaitan. Sistem hukum Seperangkat aturan hukum yang saling berkaiatan membentuk totalitas hukum.
Hukum menurut tokoh:
1. Simorangkir Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan menentukan tingkah laku manusia. 2. Prof. Utrecht Hukum adalah kumpulan petunjuk hidup (perintah dan larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat. 3. Leon Duguit Hukum adalah aturan tingkah laku para anggota masyarakat yang harus ditaati.
Pelanggaran hukum
Sifat hukum:
- Memaksa - Mengikat - Mengatur hubungan Fungsi hukum:
1. 2. 3. 4.
Sebagai alat pengatur tata tertib Baik-Buruk Mewujudkan keadilan sosial Benar-Salah Sarana penggerak pembangunan Kemajuan Alat penyelesaian sengketa Keadilan
Fungsi hukum bagi masyarakat:
1. Menjamin kepastian hukum bagi setiap orang. 2. Menjamin ketertiban, ketentraman, keadilan, kedamaian. 3. Menjaga agar tidak ada main hakim sendiri. Tujuan hukum menurut tokoh:
1. Prof. Apeldoorn Mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. 2. Geny Mencapai keadilan yang mempunyai kemanfaatan.
Negara hukum Perlindungan
Masyarakat
Pemerintah
Konsep negara hukum
Anglo Saxon Sistem hukum Eropa Kontinental Sistem hukum:
- Anglo-Saxon - Islam - Eropa Kontinental - Sosialis
Tindakan
Anglo-Saxon
Eropa Kontinental
1.Asal: Inggris
1.Asal: Romawi kuno
2.Dasar: Yurisprudensi
2.Dasar: Kodifikasi hukum
3.Keputusan hakim dipakai sebagai kaidah yang harus ditaati
3.Keputusan hakim tidak dapat dipakai sebagai kaidah hukum
4.Negara: Inggris, Irlandia, Selandia Baru, Australia, Afsel, Amerika
4.Negara: Jerman, Belanda, Prancis, Italia, Jepang, Thailand
M. Tahir Azhary, konsep negara hukum ada 5:
1. Nomokrasi Islam Konsep negara hukum yang didasarkan pada hukumhukum Islam. 2. Rechtsstaat Konsep negara hukum yang bertumpu pada sistem hukum Eropa Kontinental. 3. Rule of Law Konsep negara hukum yang bertumpu pada sistem hukum Anglo-Saxon. 4. Socialist Legality Konsep negara hukum yang diterapkan di negara sosialis. 5. Negara hukum Pancasila Kosep negara hukum di Indonesia.
Ciri-ciri negara hukum Pancasila:
1. Terdapat hubungan yang erat antara agama dan negara. 2. Bertumpu pada Ketuhanan Y.M.E 3. Kebebasan beragama dalam arti positif 4. Atheisme tidak dibenarkan, komunisme dilarang 5. Asas kekeluargaan dan kerukunan
Indonesia negara hukum
Pembukaan UUD 1945
- Alinea pertama “… Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa…” Pengakuan HAM - Alinea kedua “Menciptakan negara: merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur” Cita-cita negara hukum
- Alinea keempat “Menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” Tujuan negara hukum Batang tubuh UUD 1945
- Pasal 4 ayat (1) Presiden Kekuasaan UUD 1945 - Pasal 27 ayat (1) Warga negara Hukum Sama - Pasal 28D ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum.
Penggolongan hukum Bentuk Ruang Wujud HUKUM
Waktu Sasaran Isi Sumbernya
bentuknya a.) Tertulis Hukum yang biasa dijumpai dalam bentuk tulisan, biasanya dalam peraturan negara. Contoh: 1. 3. 2. 4. b.) Tidak Hukum yang tidak tertulis, namun Tertulis masih tetap hidup dan tumbuh dalam keyakinan masyarakat. Contoh: 1. 3. 2. 4.
Ruang/wilayahnya a.) H. Lokal Hukum-hukum yang hanya berlaku di suatu daerah tertentu. Contoh: b.) H. Nasional tertentu. Contoh:
Hukum yang berlaku di negara
c.) H. Internasional Hukum yang mengatur hubungan hukum antar negara/lebih. Contoh:
wujudnya a.) H. Objektif Hukum dalam negara yang berlaku umum dan tidak mengenal orang/golongan. Contoh: 1. 2. b.) H. Subjektif Hukum yang timbul dari hukum objektif dan hanya berlaku untuk orang/golongan tertentu. Contoh: 1. 2.
Waktu berlakunya a.) Ius Constitutum Hukum yang berlaku sekarang ini, disebut juga hukum postif. Contoh: 1. 2. b.) Ius Constituendum Hukum yang berlaku pada masa yang akan datang. Contoh: 1. 2.
sasarannya a.) H. Satu golongan Hukum yang berlaku hanya pada satu golongan tertentu. Contoh : 1. 2. b.) H. Semua golongan Hukum yang berlaku bagi semua orang tanpa terkecuali. Contoh : 1. 2.
c.) H. Antar golongan Hukum yang mengatur dua orang atau lebih yang masing-masing pihak tunduk pada hukum yang berbeda. Benturan kepentingan hukum
Menyangkut
Contoh : 1. UU Dwi Kewarganegaraan (RI-RRC) 2. Sengketa batas perairan
isinya a.) Hukum Publik Hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat-alat perlengkapan/hubungan negara dengan perseorangan. Contoh : H. Tata Negara, H. Administrasi Negara, H. Pidana b.) Hukum Perdata Hukum yang mengatur hubungan-hubungan antar orang yang satu dengan dengan orang yang lain, dengan menitik beratkan pada kep. peseorangan. Contoh : H. Waris, H. Dagang, H. Keluarga
sumbernya a.) Material Keyakinan/perasaan individu
Isi/materi hukum
Dasar berlakunya hukum b.) Formal Isi hukum material suatu hukum
menentukan berlakunya
atas dasar kaidah hukum sebelumnya
Contoh sumber hukum: 1.) Undang-undang (statute) Formal: setiap peraturan yang dibuat oleh pemerintah (pusat/daerah) UU Material: turunan dari peraturan (UU) formal 2.) Kebiasaan (custom) Sesuatu yang dilakukan berulang-ulang Kebiasaan Konvensi * syarat: a. Diterima semua orang b. Kepentingan Keyakinan positif
3.) Yurisprudensi Keputusan-keputusan hakim terdahulu *catatan: Yurisprudensi terjadi ketika suatu perkara, tidak diatur oleh undang-undang dan dijadikan pedoman oleh hakim lainnya dalam memutuskan perkara yang serupa.
Sumber hukum Sumber hukum
Segala hal yang menimbulkan aturan dan mempunyai kekuatan memaksa serta memiliki sangsi. Material
Keyakinan Perasaan Pendapat
Isi hukum
Sumber hukum
Formal hukum
Bentuk dan isi material
Macam-macam sumber hukum formal:
1. 2. 3. 4. 5.
Undang-undang (Statute) Kebiasaan (Custom) Keputusan-keputusan hakim (Yurisprudensi) Perjanjian internasional (Traktat) Doktrin (Pendapat ahli hukum)
Sistem peradilan di indonesia Pengadilan melakukan R. Subekti
peradilan Peradilan
berhubungan penegakan hukum dan keadilan
Mahkamah Agung
Badan yang
Peradilan Peradilan Peradilan Peradilan
Sesuatu yang dengan
umum agama militer tata usaha negara
Pengadilan umum
Salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan. - Pengadilan Negeri Tingkat pertama (kabupaten) - Pengadilan tinggi Tingkat kedua, banding (provinsi) Mahkamah Agung
Badan peradilan tertinggi di Indonesia (ibukota) Pengawasan tertinggi atas segala tindakan pengadilan lain di seluruh Indonesia.
Pengadilan agama
Badan yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antar orang-orang muslim. Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, Pengadilan tata usaha negara
Sengketa yang berkaitan dengan tata usah: Permohonan izin, merk dagang, agraria, penahanan tidak sesuai prosedur.
Pengadilan Agama Sejarah Peradilan Agama di Indonesia Lihatlah…!!
Peradilan militer
Melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer. 1. P. MiliterPrajurit berpangkat kapten kebawah. 2. P.M. Tinggi Prajurit berpangkat mayor keatas. 3. P.M. Utama Mengawasi semua peradilan militer. Memeriksa dan memutus banding. 4. P.M. Pertempuran Mahkamah Konstitusi (M.K)
Menguji UU terhadap UUD R.I tahun 1945 Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara
Pengadilan HAM
Mengadili pelanggaran HAM berat dan kejahatan kemanusiaan. Pelanggaran HAM WNI diluar teritorial Lokasi: Jakarta, Surabaya, Makasar, Medan. Pengadilan Tipikor
Berada di setiap kabupaten. Tindak pidana korupsi. Tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana lain yang digolongkan sebagai korupsi.
Pengadilan anak
Pelaksanaan kekuasaan kehakiman untuk anak dengan ketentuan: - Anak dalam usia 8 – 18 tahun. - Belum menikah. - Keputusan: Penjara. Pembinaan Depsos. Pembinaan ortu.
Komisi Yudisial
Mengusulkan pengangkatan hakim agung, mengontrol perilaku hakim, dan menjaga kehormata hakim. Pengadilan pajak
Melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak atau penangung pajak terhadap sengketa pajak. Mahkamah Syari’ah (Aceh)
Otonomi Khusus Mahkamah Syari’ah Mahkamah Agung Pemeluk Islam
Syari’at Islam
Mahkamah Pelayaran
Pemeriksaan terhadap kecelakaan kapal. Bukan lembaga peradilan, hanya kode etik profesi. Pengadilan Adat (Papua)
Peradilan adat
Masyarakat adat tertentu.
Sengketa perdata Perkara pidana Pengadilan adat tertulis
Perdamaian
Hukum adat
Tidak ada pidana/kurungan
Norma tidak
