Sistem Hukum dan Peradilan Nasional 1. Pengertian Sistem Hukum Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Hukum merupakan peraturan didalam negara yang bersifat mengikat dan memaksa setiap warga Negara untuk menaatinya. Jadi, sistem hukum adalah keseluruhan aturan tentang apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan oleh manusia yang mengikat dan terpadu dari satuan kegiatan satu sama lain untuk mencapai tujuan hukum di Indonesia. 2. Pengertian Penggolongan Hukum Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Artinya, semua warga negara dan penyelenggara negara di Indonesia harus patuh dan taat kepada hukum. 1. Penggolongan Hukum menurut Prof. Dr. A. Kosasih Djahri Dalam bukunya Ilmu Politik dan Kenegaraan, hukum dapat dibagi menurut sumbernya, sanksinya, isinya, wilayahnya, dan fungsinya. Menurut isinya terbagi menjadi dua, yaitu hukum publik dan hukum privat. Yang termasuk hukum publik, diantaranya hukum acara, hukum pidana, hukum pajak, hukum perburuhan, dan hukum publik internasional. Yang termasuk hukum privat, diantaranya hukum perdata, hukum perdata dalam arti sempit, dan hukum perselisihan. Secara umum, hukum positif (ius constitutum) di Indonesia terdiri atas hukum publik dan hukum privat. Indonesia hingga kini masih menggunakan sebagian hukum Kolonial Belanda, alasannya adalah : a. kurangnya ahli hukum nasional yang memadai, b. biaya pembuatan mahal, dan c. waktu pembuatan serta pembahasannya lama. 2. Penggolongan Hukum Menurut Prof. Dr. C.S.T. Kansil, SH C.S.T. Kansil menggolongkan hukum menurut asas pembagian, yaitu sebagai berikut. a. Menurut sumbernya, hukum dapat dibagi dalam: 1) Hukum Undang-Undang 2) Hukum kebiasaan (adat) 3) Hukum traktat 4) Hukum jurisprudensi b. Menurut bentuknya, hukum dapat dibagi dalam: 1) Hukum tertuis, hukum ini dapat pula merupakan: a) Hukum tertulis yang dikodifikasikan b) Hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan 2) Hukum tak tertulis (hukum kebiasaan) c. Menurut tempat berlakunya, hukum dapat dibagi dalam: 1) Hukum nasional
2) Hukum internasional 3) Hukum asing 4) Hukum gereja d. Menurut waktu berlakunya, hukum dapat dibagi dalam: 1) Ius Constitutum (hukum positif) 2) Ius Constituendum 3) Hukum asasi (hukum alam) e. Menurut cara mempertahankannya, hukum dapat dibagi dalam: 1) Hukum material 2) Hukum formal f. Menurut sifatnya, hukum dapat dibagi dalam: 1) Hukum yang memaksa 2) Hukum yang mengatur (hukum pelengkap) g. Menurut wujudnya, hukum dapat dibagi dalam: 1) Hukum obyektif 2) Hukum subyektif h. Menurut isinya, hukum dapat dibagi dalam: 1) Hukum privat (hukum sipil) 2) Hukum publik (hukum negara) 3. Pengertian Peradilan Nasional Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, peradilan adalah segala sesuatu mengenai perkara pengadilan. Nasional adalah bersifat kebangsaan, berkenaan atas berasal dari bangsa sendiri, meliputi suatu bangsa. Jadi, peradilan nasional adalah segala sesuatu mengenai perkara pengadilan yang bersifat kebangsaan atau segala sesuatu mengenai perkara pengailan yang meliputi suatu bangsa, dalam hal ini adalah bangsa Indonesia. Dengan demikian, yang dimaksud disini adalah sistem hukum Indonesia dan peradilan negara Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945, yaitu sistem hukum dan peradilan nasional yang berdasar nilai-nilai dari sila-sila Pancasila. Peradilan nasional berdasarkan pada Pasal 24 dan Pasal 25 UUD 1945. untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dibentuk kekuasaan kehakiman yang merdeka. Dalam hal ini dipegang oleh Mahkamah Agung dan peradilan lain.
Sistem Hukum dan Peradilan Nasional 1. Pengertian sistem hukum peradilan nasional
Pada umumnya, hukum diartikan sebagai peraturan atau tata tertib yang mempunyai sifat memaksa, mengikat, dan mengatur hubungan manusia dengan manusia yang lainnya dalam masyarakat dengan tujuan menjamin keadilan dan ketertiban dalam pergaulan hidup dalam bermasyarakat. Hukum yang mempunyai sifat mengatur dan memaksa ini bertujuan untuk: o Ø Mengatur pergaulan hidup manusia secara damai (Van Apeldorn) o Ø Mencapai keadilan, yaitu adanya unsur daya guna dan kemanfaatan (Geny) o Ø Menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan-kepentingan itu tidak dapat diganggu gugat. o Hukum memiliki cirri-ciri sebagai berikut: Ø Adanya perintah/larangan Ø Perintah larangan itu bersifat memaksa/mengikat semua orang. Hukum mengandung beberapa unsur berikut: Ø Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat Ø Peraturan itu dibentuk oleh badan-badan resmi yang berwajib/berwenang. Ø Peraturan itu bersifat memaksa Ø Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas dan nyata Sistem hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum di Eropa, hukum agama, dan hukum adat. Sebagian besar sistem yang dianut mengacu pada hukum Eropa, khususnya dari Belanda. Hal ini berdasarkan fakta sejarah bahwa Indonesia merupakan bekas wilayah jajahan Belanda. Hukum agama juga merupakan bagian dari sistem hukum di Indonesia karena sebagian besar masyarakat Indonesia menganut agama Islam, maka hukum Islam lebih banyak diterapkan, terutama di bidang perkawinan, kekeluargaan, dan warisan. Sementara hukum adat merupakan aturan-aturan masyarakat yang dipengaruhi oleh budaya-budaya yang ada di wilayah Nusantara dan diwariskan secara turun-temurun. Secara umum, hukum di Indonesia dibagi menjadi dua macam, yaitu hukum perdata dan hukum pidana.
1. Macam-macam dan alat kelengkapan peradilan
Kekuasaan kehakiman tertinggi di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung. Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Pengadilan negeri berkedudukan di kota atau di ibukota kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah kota atau kabupaten. Sementara pengadilan tinggi berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi yang dibentuk dengan undang-undang. Susunan pengadilan negeri terdiri atas
pimpinan (ketua dan wakil ketua), hakim anggota, panitera, sekretaris, dan juru sita. Juru sita tidak terdapat di pengadilan tinggi. Juru sita bertugas melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh ketua sidang dengan cara menyampaikan pengumumanpengumuma, teguran-teguran, pemberitahuan putusan pengadilan, dan melakukan penyitaan. Pengadilan negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Pengadilan tinggi bewenang mengadili perkaa pidana dan perkara perdata di tingkat banding. Di samping itu, pengadilan tinggi juga berwenag mengadili di tingkat pertama dan terakhir. Peradilan agama yang dimaksud, yaitu peradilan agama Islam. Kekuasaan kehakiman dalam peradilan agama dilakukan oleh pengadilan agama yang terdiri atas badan peradilan tingkat pertama dan badan peradilan tingkat banding. Pengadilan agama mempunyai daerah hukum yang sama dengan pengadilan negeri, mengingat pelaksanaan putusan pengadilan agama masih memerlukan pengukuhan dari pengadilan negeri. Jadi, pengadilan agama terdapat di setiap ibukota kabupaten dan kota. Tugas dan wewenang pengadilan agama pada pokoknya adalah memeriksa dan memutus sengeta antara oang-orang yang beragama Islam mengenai bidang hukum perdata tertentu yang harus diputus berdasarkan syariat Islam. Oleh karena itu, berlakunya hukum ini terbatas pada orang-orang yang beragama Islam. Perkara perkara di pengadilan agama dapat dibagi menjadi tiga, yaitu: o perkara yang tidak mengandung sengketa; o permohonan fatwa pembagian warisan yang pada umumnya bukan merupakan sengketa; serta o perkara perselisihan pernikahan. o Pada 29 Desember 1989, disahkan Undang-Undang Peradilan Agama, yaitu UU No. 7 Tahun 1989. Semua peraturan pelaksanaan yang telah ada mengenai peradilan agama dinyatakan tetap berlaku selama ketentuan baru berdasarkan undang-undang peradilan agama belum dikeluarkan. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa peradilan agama merupakan peradilan bagio orang-orang yang beragama Islam. Wewenang peradilan agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, warisan, wasiat, hibah, waqaf, dan shadaqoh. o Susunan sidang Mahkamah Militer dan Mahkamah Militer Tinggi terdiri atas tiga orang hakim, seorang oditur, jaksa tentara, dan seorang panitera.
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL A. Pengertian Hukum Hukum sebenarnya adalah bagian dari norma yang berlaku bagi masyarakat kita yaitu norma hukum. Selain norma hukum kita juga mengenal norma agama, norma kesusilaan dan norma kesopanan. Norma hukum tentunya berbeda dengan norma-norma lainnya yang kemudian norma hukum tersebut disebut sebagai hukum. 1. Pengertian Hukum dari beberapa pendapat para pakar tentang pengertian hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa : o Hukum memiliki unsur perintah dan larangan o Hukum merupakan kaidah atau norma yang harus ditaati yang bersifat memaksa. Bagi yang melanggar tentunya akan mendapatkan sanksi. Sanksi adalah suatu akibat yang diterima apabila melakukan perbuatan yang melanggar dari pihak yang berwajib menegakan pelaksanaan hukum. Menurut Pasal 10 KUHP, macam-macam sanksi : Sanksi pokok terdiri dari: 1) Hukuman mati 2) Penjara 3) Kurungan serta denda Sanksi tambahan terdiri dari: 1) Pencabutan hak-hak tertentu 2) Perampasan barang-barang tertentu 3) Pengumuman keputusan hakim 2. Asas dan tujuan hukum Asas hukum terdiri atas dua, yaitu a. Asas hukum umum, yaitu asas yang berhubungan dengan keseluruhan bidang hukum. b. Asas hukum khusus, yaitu asas yang berlaku dalam lapangan hukum tertentu. Dalam literatur hukum dikenal ada dua teori tentang tujuan hukum yaitu teori etis dan utilites. Teori etis mendasarkan pada etika sedang menurut teori utilitis hukum bertujuan semata-mata untuk mencapai keadilan. Sistem Hukum di Indonesia Pasal 1 Ayat (3) menjelaskan “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Karena itu untuk mewujudkan sebagai negara hukum maka segala penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara didasarkan pada hukum. Sayangnya Indonesia belum secara keseluruhan memiliki hukum nasional yang dibuat oleh bangsa sendiri. Untuk menjaga agar tidak terjadi
kekosongan hukum, maka hukum di Indonesia masih menggunakan hukum-hukum warisan kolonial yang disesuaikan dengan keadaan hukum di Indonesia atau sesuai dengan UUD 1945. Seperti yang tertulis dalam Pasal 1 aturan peralihan UUD 1945 yang berbunyi “ Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”. Hukum nasional yang merupakan warisan dari zaman kolonial, antara lain: 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) 3. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia telah dilakukan kodifikasi. Sebagian besar dari aturan-aturan pidana telah disusun dalam suatu kitab undang-undan, yaitu KUH Pidana. Sebagian lagi tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti peraturan lalu lintas, peraturan tentang tindak pidana terorisme. Selain sudah dikodifikasi, hukum pidana kita juga telah diunifikasi. Tujuan hukum positif Indonesia tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea IV yang berbunyi “untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila sebagaimana tertulis dalam pembukaan Undang Undang Dasar 1945, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusian yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pengertian Pengadilan dan Peradilan Pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Bentuk dari sistem Peradilan yang dilaksanakan di Pengadilan adalah sebuah forum publik yang resmi dan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku di Indonesia untuk menyelesaikan perselisihan dan pencarian keadilan baik dalam perkara sipil, buruh, administratif maupun kriminal. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk membawa perkaranya ke Pengadilan baik untuk menyelesaikan perselisihan maupun untuk meminta perlindungan di pengadilan bagi pihak yang di tuduh melakukan kejahatan. Sedangkan Peradilan adalah segala sesuatu atau sebuah proses yang dijalankan di Pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara dengan menerapkan hukum dan/atau menemukan hukum “in concreto” (hakim menerapkan peraturan hukum kepada hal-hal yang nyata yang dihadapkan kepadanya untuk diadili dan diputus) untuk mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil, dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal. Dari kedua uraian diatas dapat dikatakan bahwa, pengadilan adalah lembaga tempat subjek hukum mencari keadilan, sedangkan peradilan adalah sebuah proses dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan atau suatu proses mencari keadilan itu sendiri.
Sistem hukum dan peradilan nasional o Pengertian Hukum Menurut Achmad Ali, Hukum ialah seperangkat norma tentang apa yang benar dan apa yang salah yang dibuat atau diakui eksistensinya oleh pemerintah, yang dituangkan baik dalam aturan tertulis (peraturan) maupun yang tidak tertulis, yang mengikat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya secara keseluruhan, dan dengan ancaman sanksi bagi pelanggar aturan itu. Menurut Immanuel Kant, Hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak vmenuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan. Menrurt Leon Duguit, Hukum ialah aturan tingkah laku para anggota masyarakat yang harus ditaati oleh masyarakat sebagai jaminan kepentingan bersama dan jika dilanggar akan menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu. Pembagian Hukum menurut Isinya Hukum privat Hukum privat atau hukum sipil, yaitu hukum yang mengatur hubungan – hubungan antara orang yang satu dan orang yang lain dengan menitikberatkan pada kepentingan perseorang. Hukum privat atau hukum sipil dalam arti luas meliputi hukum perdata dan hukum dagang. Dalam arti sempit, hukum privat atau hukum sipil sama dengan hukum perdata. Hukum perdata mencakup : 1. Hukum perseorangan, yaitu hukum yang memuat peraturan – peraturan tentang manusia sebagai subjek hukum dan tentang kecakapan untuk memiliki hak – hak dan untuk bertindak sendiri melaksanakan hak – haknya. 2. Hukum keluarga, yaitu hukum yang meuat tentang perkawinan beserta hubungan dalam harta kekayaan antara suami-istri, tentang hubungan orang tua-anak, perwalian, dan pengampunan. 3. Hukum harta kekayaan, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang. 4. Hukum waris, yaitu hukum yang mengatur tentang benda atau kekayaan seseorang yang sudah meninggal. 5. Hukum dagang, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara produsen dan konsumen dalam jual beli barang dan jasa. Hukum public Hukum public atau hukum Negara, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara Negara dan alat – alat perlengkapan atau hubungan antara Negara dan perseorangan ( warga Negara). Hukum public meliputi : a. Hukum tata Negara, yaitu hukum yang mengatur bentuk dan susunan pemerintahan suatu Negara serta hubungan kekuasaan antara alat – alat perlengkapan satu sama lain, dan hubungan antara Negara ( pemerintahan pusat ) dan bagian – bagian Negara. b. Hukum administrasi Negara ( hukum tata usaha Negara atau hukum tata pemerintahan), yaitu hukum yang mengatur cara – cara menjalankan tugas ( hak dan kewajiban ) dari kekuasaan alat – alat perlengkapan Negara.
Hukum pidana, yaitu hukum yang mengatur perbuatan – perbuatan apa yang dilarang dan memberikan pidana kepada siapa yang melanggarnya serta mengatur bagaimana cara – cara mengajukan perkara ke muka pengadilan. d. Hukum internasional,erdiri dari A. Hukum perdata internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara warga Negara yang berlainan. B. Hukum public internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia satu Negara dengan Negara lain. c.
Lembaga peradilan nasional. Lembaga peradilan adalah alat perlengkapan Negara yang bertugas mempertahankan tetap tegaknya hukum nasional. Tujuan pokok badan – badan peradilan adalah menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang melanggar hukum dan diajukan kepadanya. Lembaga-Lembaga Peradilan 1. Peradilan Umum Badan peradilan yang mengadili rakyat Indonesia pada umumnya atau rakyat sipil. Peradilan umum sering disebut juga peradilan sipil. 2. Peradilan Agama Merupakan peradilan agama islam, yang memeriksa dan memutuskan sengketa antara orang – orang yang beragama islam. 3. Peradilan Militer Peradilan yang mengadili anggota TNI baik angkatan darat, angkatan laut maupun angkatan udara. 4. Peradilan Tata Usaha Negara Badan peradilan yang mengadili perkara-perkara yang berhubungan dengan administrasi pemeintah. Tingkat Lembaga Peradilan : 1. Pengadilan tingkat pertama, yaitu pengadilan negeri, pengadilan agama, pengadilan tata usaha negara dan pengadilan militer. 2. Pengadilan tingkat kedua atau banding, yaitu pengadilan tinggi, pengadilan tinggi agama, pengadilan tinggi tata usaha negara dan pengadilan tinggi militer. 3. Pengadilan tingkat kasasi, yaitu Mahkamah Agung Peranan Lembaga Peradilan Lembaga peradilan berperan untuk menerapkan dan menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Pengadilan sebagai lembaga penegak hukum bertugas untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan setiap perkara yang diajukan kepadanya agar mendapatkan keadilan. Pengadilan tingkat pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara yang pertama kali diajukan. Fungsi pengadilan tingkat pertama adalah memeriksa tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan yang diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasa hukumnya. Pengadilan tingkat kedua berfungsi sebagai pengadilan banding atau keputusan pada pengadilan tingkat pertama. Pengadilan tingkat kasasi, yaitu Mahkamah Agung bertugas untuk memeriksa dan memutuskan : 1. Permohonan Kasasi 2. Sengketa tentang kewenangan mengadili 3. Permohonan peninjuan kembali putusan pengadilan yang memperoleh keputusan hukum yang pasti.
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN DI INDONESIA A. SISTEM HUKUM DI INDONESIA Sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum(rechstaate), masyarakat dan para penyelenggara pemerintahan indonesia mendasarkan setiap kegiatan dan kebijaksanaan pada hukum yang berlaku. Hukum itu penting bagi kehidupan manusia untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Pada umumnya, hukum diartikan sebagai peraturan atau tata tertib yang mempunyai sifat memaksa, mengikat, dan mengatur hubungan manusia dengan manusia yang lainya dalam masyarakat dengan tujuan manjamin keadilan dan ketertiban dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Hukum merupakan auatu alat untuk menciptakan tatanan suatu kelompok bangsa, negara dan secara partikularnya suatu komunitas manusia yang mendiami suatu tempat atau wilayah. Sistem hukum di indonesia merupakan canmpuran dari sistem hukum di eropa, hukum agama dan hukum adat. Sebagian besar sistem yang dianut mengacu pada hukum eropa, khususnya belanda. Hal ini berdasarkan fakta sejarah bahwa indonesia merupakan bekas wilayah jajahan belanda. Hukum agama juga meruoakan dari sistem hukum di indonesia karena sebagian besar masyarakat indonesia menganut agama islam, maka hukum islam lebih banyak di terapkan, terutama di bidang perkawinan, kekluargaan, dan warisan. Sementara hukum adat merupakan aturan-aturan masyarakat yang di pengaruhi oleh budaya-budaya yang ada di wilayah nusantara dan di wariskan secara turun temurun. Secara umum, hukum di indonesia di bagi menjadi dua macam, yaitu hukum perdata dan hukum pidana. B. PERADILAN DIINDOENSIA Diindonesia, terdapat 3(tiga) kekuasaan dalam menjalankan pemerintahan. Kekuasaan-kekuasaan tersebut di antaranya eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Lembaga-lembaga peradilan termasuk kedalam kekuasaan yudikatif atau kehakiman. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan merdeka untuk menyelenggarakan peradilan, yaitu menegakan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila demi terselengaranya negara hukum republik indonesia. Kekuasaan kehakiman pada hakikatnya bebas dari intervensi atau pengaruh pihak lain atau lembaga lain. Peranan pokok kekuasaan lehakiman adalah menerima, memeriksa, dan mengadili seta menyelesaikan setiap perkara yag diajukan. Dalam mengadili dan menyelesaikan setiap perkara, kekuasaan kehakiman harus bebas, yaitu bebas untuk mengadili dan bebas dari pengaruh siapapun. Adapun ketentuan mengenai kekuasaan kehakiman di indonesia diatur dalam undang-undang no.4 tahun 2004. Lembaga peradilan di seluruh wilayah republik indonesia adalah peradilan negara yang ditetapkan dengan undang-undang. Hal ini menunjukan bahwa, selain peradilan negara, tidak di perbolehkan ada peradilan yang bukan di lakukan oleh badan peradilan negara.
Peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Setiap putusan pengadilan menghasilkan putusan akhir. Dalam hal ini, setiap putusan akhir pengadilan harus dapat diterima dan dilaksanakan untuk memberi kekuatan pelaksanaan putusan. Proses peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biayanya ringan. Peradilan sederhana maksudnya peraturanya sederhana untuk dipahami, dan tidak berbelit-belit. Cepat berarti tidak berlarut-larut proses penyelesaianya. Pengadilan dengan biaya ringan berarti tidak membebankan kepada pihakpihak perkara. Pengadilan mengadili menurut hukum tanpa membendakan status seseorang. Di depan hukum, semua orang sama. Pengadilan tidak hanya mengadili berdasarkan undangundang, tetapi mengadili menurut hukum. Kekuasaan ini memberikan kebebasan lebih besar kepada hakim. Meskipun demikian, kebebasan kehakiman bersifat pasif. Dengan kata lain, hakim bersikap menunggu datangya atau diajukanya sebuah perkara. Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan alasan bahwa hukumanya tidak jelas atau kurang jelas. Untuk lebih menjamin objektivitas kekuasaan kehakiman, sidang pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum, kecuali apabila undang-undang menentukan lain. Terbuka untuk umum berarti setiap orang dapat menghadiri sidang. Kehadiran pengunjung di persidangan merupakan kontrol sosial. Akan tetapi, ini tidak berarti setiap pengunjung dapat mengajukan protes atau mengajukan keberatan terhadap keputusan hakim. Semua pengadilan memeriksa dan memutus perkara dengan majelis yang sekurang-kurangnya berjumlah 3(tiga) orang. Tujuan ketentuan tersebut adalah untuk lebih mejamin rasa keadilan. Asas keadlian ini tidak menutup kemungkinan untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang dilakukan oleh hakim tunggal. Para pihak yang berperkara atau terdakwa mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya. Hak ingkar adalah hak sesseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan alasan-alasan putusan. Putusan pengadilan harus objektif dan berwibawa. Oleh karena itu, alasan merupakan pertanggungjawaban hakim kepada masyarakat atas putusan itu. Kekuasaan kehakiman tertinggi di indonesia dilakukan oleh mahkamah agung. Badan peradilan yang berada dibawah peradilan mahkamah agung meliputi badan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.
