Sejarah Perkembangan Perkembangan Bimbingan dan Konseling di Indonesia
Bimbingan dan konseling masih merupakan hal yang baru bagi bangsa Indonesia. Tapi bukan berarti kita masih sangat dini dalam hal penerapan bimbingan dan konseling. Periode kelahiran dan perkembangan BK di Indonesia dapat dibagi menjaditujuh periode: Periode sebelum kemerdekaan Kita sudah mengenal Bimbingan dan Konseling sejak dulu Karena kita sudah mengenal BK ketika sebelum merdeka. Contoh konkret adalah ketika para siswa wdimanfaatkan oleh sebagian kalangan untuk memperjuangkan kemerdekaan melalui pendidikan. Adalah K.H. Dewantara yang mulai menanamkan nasionalisme di kalangan para sis wanya. Dipandang dari caranya ini merupakan dasar pelaksanaan bimbingan dan konseling. Periode 40-an 2. Periode ini lebih fokus pada pemberantasan buta huruf. Yang merupakan akibat dari rendahnya kualitas dan sedikitnya kesempatan anak bangsa untuk mengenyam pendidikan. Hal ini sesuai dengan jiwa Pancasila UUD 45. Bimbingan pada kurun waktu ini difokuskan untuk memecahkan masalah-masalah tersebut. Periode 50-an 3. Tantangan bimbingan pada periode ini begitu besar yaitu memecahkan masalah kebodohan dan keterbelakangan rakyat Indonesia. pendidikan mendapat porsi lebih karena memang waktu itu bimbingan dituntut untuk membantu siswa agar bisa ber prestasi.1[10] Dan secara khusus bimbingan dan konseling memang bertujuan untuk membantu peserta didik mencapai tujuan-tujuan perkembangannya yang meliputi aspek pribadi-sosial, belajar dan karir.2[11] Periode 60-an 4. Bimbingan dan konseling pada periode ini mulai dibicarakan dalam forum-forum formal semisal seminar dan loka karya. Hal itu terjadi pada tahun 1960 di Malang. Konfrensi ini melahirkan keputusan bahwa bimbingan dan penyuluhan dimasukkan dalam kurikulum FKIP. Di sinilah letak perkembangan bimbingan dan konseling pada dekade 60-an.3[12] Periode 70-an 5. Periode ini merupakan masa di mana bimbingan mulai berbenah diri, dari segi penataan legalitas sistem dan pelaksaannya. Pelaksanaan bimbingan dan konseling dilakukan dengan dua cara konseptual dan operasional. Dengan cara ini semua lapisan masyarakat dapat merasakan apa, mengapa, bagaimana dan di mana bimbingan dan konseling.4[13] 1.
Periode 80-an Setelah berbenah mulailah pemantapan dilakukan untuk menjadikan bimbingan yang profesional. Baik itu profeional dalam layanan, sistem, pengelolaan dan organisasi. Berbagai upaya dilakukan guna mencapai tujuan tersebut, di antaranya penyempurnaan kurikulum, penyempurnaan seleksi mahasiswa baru, penataan perguruan tinggi dan lain sebagainya yang turut membantu perbaikan dan pemantapan bimbingan dan konseling.5[14] 6.
Periode menuju era lepas landas Kehidupan nasional pada era ini menuntut setiap individu supaya lebih mandiri dan disiplin serta berintegritas. Kemampuan ini diharapkan dapat memicu orang untuk berfikir lebih dewasa dan dapat menyelesaikan masalah pribadi dengan cara-cara yang mencerminkan sikap kedewasaan bukan dengan jalan pintas.6[15] Sebagai makhluk yang hidup di negara pancasila, sudah selayaknya menjadikan pancasila sebagai dasar bersosial. Pancasila juga menuntut kita untuk bisa menunjukkan ciriciri kepribadian di tengah derasnya arus globalisasi dan westernisasi. Bimbingan dan konseling yang erat kaitannya dengan pendidikan memiliki tanggung jawab yang besar untuk mewujudkan manusia pancasila tersebut.7[16] 7.
Sejarah Lahirnya Bimbingan dan Konseling
Sejarah lahirnya Bimbingan dan K onseling di I ndonesia diawali dari dimasukkannya Bimbingan dan Konseling (dulunya Bimbingan dan Penyuluhan) pada setting sekolah. Pemikiran ini diawali sejak tahun 1960. Hal ini merupakan salah satu hasil Konferensi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (disingkat FKIP, yang kemudian menjadi IKIP) di Malang tanggal 20 – 24 Agustus 1960. Perkembangan berikutnya tahun 1964 IKIP Bandung dan IKIP Malang mendirikan jurusan Bimbingan dan Penyuluhan. Tahun 1971 beridiri Proyek Perintis Sekolah Pembangunan (PPSP) pada delapan IKIP yaitu IKIP Padang, IKIP Jakarta, IKIP Bandung, IKIP Yogyakarta, IKIP Semarang, IKIP Surabaya, IKIP Malang, dan IKIP Menado. Melalui proyek ini Bimbingan dan Penyuluhan dikembangkan, juga berhasil disusun “Pola Dasar Rencana dan Pengembangan Bimbingan dan Penyuluhan “pada PPSP. Lahirnya Kurikulum 1975 untuk Sekolah Menengah Atas didalamnya memuat Pedoman Bimbingan dan Penyuluhan. Tahun 1978 diselenggarakan program PGSLP dan PGSLA Bimbingan dan Penyuluhan di IKIP (setingkat D2 atau D3) untuk mengisi jabatan Guru Bimbingan dan Penyuluhan di sekolah yang sampai saat itu belum ada jatah pengangkatan guru BP dari tamatan S1 Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan. Pengangkatan Guru Bimbingan dan Penyuluhan di sekolah mulai diadakan sejak adanya PGSLP dan PGSLA Bimbingan dan Penyuluhan. Keberadaan Bimbingan dan Penyuluhan secara legal formal diakui tahun 1989 dengan lahirnya SK Menpan No 026/Menp an/1989 tentang Angka Kredit bagi Jabatan Guru dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Di dalam Kepmen tersebut ditetapkan secara resmi adanya kegiatan pelayanan bimbingan dan penyuluhan di sekolah. Akan tetapi pelaksanaan di sekolah masih belum jelas seperti pemikiran awal untuk mendukung misi sekolah dan membantu peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan mereka. Sampai tahun 1993 pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan di sekolah tidak jelas, parahnya lagi pengguna terutama orang tua murid berpandangan kurang bersahabat dengan BP. Muncul anggapan bahwa anak yang ke BP identik dengan anak yang bermasalah, kalau orang tua murid diundang ke sekolah oleh guru BP dibenak orang tua terpikir bahwa anaknya
di sekolah mesti bermasalah atau ada masalah. Hingga lahirnya SK Menpan No. 83/1993 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya yang di dalamnya termuat aturan tentang Bimbingan dan Konseling di sekolah. Ketentuan pokok dalam SK Menpan itu dijabarkan lebih lanjut melalui SK Mendikbud No 025/1995 sebagai petunjuk pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya. Di Dalam SK Mendikbud ini istilah Bimbingan dan Penyuluhan diganti menjadi Bimbingan dan Konseling di sekolah dan dilaksanakan oleh Guru Pembimbing. Di sinilah pola pelaksanaan Bimbingan dan Konseling di sekolah mulai jelas.
C.
Sejarah dan latar belakang Bimbingan dan Konseling Di Indonesia
Kegiatan “Bimbingan” pada hakikatnya telah berakar dalam seluruh kehidupan dan perjuangan bangsa Indonesia. Akan tetapi patut diakui bahwa bimbingan yang bersifat ilmiah dan profesional masih belum berkembang secara mantap atas dasar falsafah Pancasila. Berikut ini akan dibahas mengenai perkembangan usaha bimbingan dalam pendidikan di Indonesia sebelum kemerdekaan, dekade 40-an, dekade 50-an, dekade 60-an, dekade 70-an, dan dekade 80-an. ·
Sebelum Kemerdekaan
Masa sebelum kemerdekaan yaitu pada masa penjajahan Belanda dan Jepang, kehidupan rakyat Indonesia berada dalam cengkeraman penjajah: Pendidikan diselenggarakan untuk kepentingan penjajah. Para siswa dididik untuk mengabdi untuk kepentingan penjajah. Dalam situasi seperti ini upaya bimbingan sudah tentu diarahkan bagi perwujudan tujuan pendidikan masa itu yaitu menghasilkan manusia pengabdi penjajah. Rakyat Indonesia yang cinta akan Nasionalisme dan kemerdekaan berusaha untuk memperjuangkan kemandirian bangsa Indonesia melalui pendidikan. Salah satu diantaranya adalah Taman Siswa yang dipelopori oleh K.H. Dewantara. Dengan falsafah dasarnya yang terkenal yaitu: “Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karso, dan Tut Wuri Handayani,” dari sudut pandangan bimbingan hal tersebut pada hakikatnya adalah dasar bagi pelaksanaan bimbingan. Dengan dasar itu siswa dibantu untuk mandiri melalui prinsip keteladanan, motivasi dan bimbingan.
·
Dekade 40-an: Perjuangan
Dekade 40-an bangsa Indonesia merupakan tonggak sejarah yang amat penting, karena pada decade inilah rakyat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya yaitu 17 Agustus 1945. Kemerdekaan merupakan kulminasi perjuangan untuk mencapai kehidupan kebangsaan yang bebas dan mandiri di tengah-tengah bangsa lain di dunia. Meskipun kemerdekaan telah diproklamasikan akan tetapi bangsa Indonesia masih harus berjuang keras untuk eksistensi dirinya. Melalui kegiatan pendidikan serba darurat maka pada saat itu diupayakan secara bertahan memecahkan masalah besar tadi antara lain melalui pemberantasan buta huruf. Tetapi yang lebih mendalam adalah mendidik bangsa Indonesia agar memahami dirinya sebagai bangsa yang merdeka: Sesuai dengan jiwa Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Hal ini pulalah yang menjadi focus utama dalam bimbingan pada saat itu. ·
Dekade 50-an: Perjuangan
Menjelang dekade 50-an pengakuan kedaulatan terhadap Indonesia tercapai. Akan tetapi bangsa Indonesia masih harus menghadapi tantangan yang amat besar yaitu menstabilkan berbagai aspek kehidupan yang terkoyak-koyak selama penjajahan dan perjuangan kemerdekaan. Kegiatan bimbingan pada masa decade ini lebih banyak tersirat dalam berbagai kegiatan pendidikan. Upaya membantu siswa dalam mencapai prestasi lebih banyak dilakukan oleh para guru di kelas atau di luar kelas. Akan tetapi pada hakikatnya bimbingan telah tersirat dalam pendidikan dan benar-benar menghadapi tantangan dalam membantu siswa di sekolah agar dapat berprestasi meskipun dalam situasi yang amat darurat. ·
Dekade 60-an: Perintisan
Memasuki dekade 60-an politik kurang begitu menguntungkan dengan klimaksnya pemberontakan G 30 S/PKI tahun 1965. Akan tetapi, dalam decade ini pula lahir Orde Baru tahun 1966, yang kemudian meluruskan dan menegakkan, serta sudah mulai mantap dalam merintis kearah terwujudnya suatu system pendidikan nasional.[1] Keadaan di atas memberikan tantangan bagi keperluan layanan bimbingan dan konseling di sekolah sebagai salah satu kelengkapan sistem. Layanan bimbingan diperlukan tidak hanya sebagai sesuatu yang implisit tapi diperlukan sebagai suatu yang eksplisit. Di sinilah timbul tantangan untuk mulai merintis pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling yang berprogram dan terorganisasi dengan baik. Beberapa upaya perintisan yang telah dilakukan, yaitu:
1.
Anjuran dari para pengelola, agar sekolah-sekolah melaksanakan bimbingan dan konseling
2.
Dibukanya jurusan bimbingan dan konseling pada beberapa IKIP dan masuknya mata kuliah bimbingan dan konseling di IKIP
3.
Penyelenggaraan penataran bagi para petugas atau calon petugas bimbingan dan konseling di sekolah.
4.
Gerakan memasyarakatkan perlunya bimbingan dan konseling di sekolah
5.
Publikasi kepustakaan yang berkaitan dengan bimbingan dan konseling.
·
Dekade 70-an: Penataan
Setelah dirintis dalam dekade 60-an, bimbingan dicoba penataannya dalam dekade 70-an. Dalam dekade ini bimbingan diupayakan aktualisasinya melalui penataan legalitas sistem; konsep, dan pelaksanaannya.[2] Beberapa upaya kegiatan penataan bimbingan selama decade ini, yaitu: 1.
Pemantapan layanan bimbingan dan konseling di sekolah berdasarkan Kurikulum 1975. Karena pada dasarnya Kurikulum 1975/1976 merupakan legalitas layanan bimbingan dan konseling di sekolah.
2.
Kegiatan penataran bagi berbagai pihak yang terlibat: dalam bimbingan dan konseling mulai dari tingkat nasional sampai ke daerah.
3.
Pemantapan layanan bimbingan dan konseling untuk menunjang inovasi di PPSP
4.
Adanya program darurat dalam upaya pengadaan tenaga bimbingan dan konseling antara lain PGSLP yang disempurnakan.
5.
Pemantapan kurikulum jurusan bimbingan dan konseling pada LPTK
6.
Mulai dibuka program Pasca Sarjana bidang, bimbingan dan konseling (di IKIP Bandung tahun 1977)
7.
Perintisan pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di perguruan tinggi
8.
Kelahiran IPBI (Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia) di Malang bulan Desember 1975, sebagai wadah para petugas bimbingan.
·
Dekade 80-an: Pemantapan
Setelah melalui penataan dalam decade 70-an, maka dalam decade 80-an ini bimbingan diupayakan agar mantap. Pemantapan terutama diusahakan untuk menuju kepada perwujudan bimbingan yang profesional.
Dengan tuntutan pembangunan dalam decade 80-an,
pendidikan perlu lebih dikelola secara professional. Demikian pula kaitannya dengan la yanan bimbingan, maka dalam decade ini bimbingan perlu dimantapkan secara profesional dan proporsional. Beberapa upaya yang dilaksanakan, yaitu: 1.
Upaya penerangan bimbingan terpadu dalam pengelolaan dan layanan
2.
Penekanan layanan bimbingan karier dalam keseluruhan layanan bimbingan baik di sekolah maupun di luar sekolah
3. 4.
Penyempurnaan system penataran para petugas di lapangan Penyempurnaan kurikulum jiwa bimbingan konseling yang lebih mengarah kepada pencapaian kompetensi profesional. Menyongsong Era Lepas Landas
Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang periodisasi perkembangan gerakan bimbingan dan konseling, di Indonesia ada melalui
lima periode, yaitu periode
prawancara, pengenalan, permasyarakatan, konsolidasi, dan tinggal landas (Prayitno, 2003). ·
Periode I dan II: (Sebelum 1960 sampai 1970-an) Prawacana dan Pengenalan
Pada periode prawacana (periode I) pembicaraan tentang konseling (istilah yang dipakai semula bimbingan dan penyuluhan, disingkat BP) telah dimulai, terutama oleh para pendidik pernah mempelajari di luar negeri. Periode awal ini berpuncak pada dibukanya jurusan Bimbingan dan Penyuluhan (BP) pada tahun 1963 (periode II) di IKIP Bandung (sekarang UPI). Pembukaan jurusan ini menandai dimulainya periode kedua yang secara langsung memperkenalkan pelayanan BP kepada masyarakat akademik dan masyarakat pendidik serta membina tenaga untuk melaksanakannya. ·
Periode III (1970 sampai 1990-an) Pemasyarakatan
Puncak dari periode kedua, dan sekaligus sebagai awal dari periode ketiga ialah diberlakukannya Kurikulum 1975 (periode III) untuk Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Atas. Kurikulum baru ini secara resmi mengintegrasikan ke dalamnya pelayanan BP untuk siswa. Seiring dengan menyatunya BP ke sekolah, terbentuk pula organisasi profesi
BP dengan nama Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia (IPBI) pada tahun 1975 (periode III). Dalam pemberlakuan Kurikulum 1984 (kira-kira 10 tahun setel ah kurikulum 1975) pelayanan BP difokuskan pada bidang bimbingan karier (periode III) melalui paket-paket yang disusun secara khusus. Dalam kaitan itu berkembang pemahaman yang mengindentikkan bimbingan karier dengan bimbingan penyuluhan, sehingga pada waktu itu ada istilah BK/BP. ·
Periode IV: Konsolidasi (1990-2000)
Situasi yang kurang menggembirakan pada akhir 1980- awal 1990-an itu dicoba untuk diatas. IPBI sebagai organisasi profesi yang ikut bertanggung jawab atas kebenaran profesi konseling dan mutu pelayanannya, berusaha keras untuk mengubah kebijakan “BP oleh semua guru” itu.
Keadaan seperti itu harus direformasikan. Upaya ini menandai mulainya periode keempat, yaitu konsolidasi. Dalam periode ini sangatlah diharapkan seluruh perangkat profesi, baik segi keilmuannya, para pelaksana, maupun pelaksanaannya di lapangan dikonsolidasi sehingga menjadi satu kesatuan sosok profesi yang utuh dan berwibawa. Sejumlah hal dapat dicatat sebagai butir-butir yang menandai periode ini (periode IV), yaitu: 1.
Diubahnya secara resmi kata penyuluhan menjadi konseling , istilah yang dipakai sekarang adalah: bimbingan dan konseling, disingkat BK.
2.
Pelayanan BK di sekolah hanya dilaksanakan oleh guru pembimbing yang secara khusus ditugasi untuk itu tidak lagi oleh sembarang guru yang dapat ditugasi sebagai guru pembimbing.
3.
Mulai diselenggarakan penataran (nasional dan daerah) untuk guru-guru pembimbing
4.
Mulai adanya formasi untuk pengangkatan menjadi guru pembimbing
5.
Pola pelayanan BK di sekolah “dikemas” dalam “BK pola-17”.
6.
Dalam bidang kepengawasan sekolah dibentuk kepengawasan bidang BK.
Bimbingan Berdasarkan Pancasila
Bimbingan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari pendidikan dan mempunyai tanggung jawab yang amat besar dalam mewujudkan manusia pancasila. Karena itu seluruh kegiatan bimbingan di Indonesia tidak lepas dari Pancasila baik secara konseptual maupun operasional. Secara singkat dapat dikatakan bahwa hakikat bimbingan berdasarkan Pancasila adalah keseluruhan upaya bimbingan yang bertitik tolak dari manusia Pancasila, dilaksanakan oleh pembimbing Pancasilais, untuk membantu terbimbing dalam mewujudkan diri sebagai manusia Pancasila, dan berlangsung melalui proses, dan suasana yang sesuai dengan Pancasila.
[1] Beberapa peristiwa penting dalam bidang pendidikan di antaranya: 1.
Ketetapan MPRS Tahun 1966 tentang Dasar Pendidikan Nasional.
2.
Lahirnya kurikulum SMA Gaya Baru 1964, dengan keharusan pelaksanaan bimbingan dan konseling (bimbingan dan penyuluhan).
3.
Lahirnya kurikulum 1968
4.
Kelahiran IKIP sebagai perpaduan dari IPG dan FKIP berdasarkan Keputusan Presiden No. 1/1963.
5.
Lahirnya jurusan Bimbingan dan Konseling di IKIP tahun 1963. Dewa Ketut Sukardi, Bimbingan dan Konseling di Sekolah, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hal. 23. [2] Dalam dekade inilah banyak dilaksanakan sebagai inovasi pendidikan seprti:
1.
Proyek Perintis Sekolah Pembangunan (PPSP) pada IKIP di Indonesia, dengan eksperimen/ uji coba system modul, maju berkelanjutan, belajar tuntas, bimbingan dan konseling.
2.
Kelahiran kurikulum 1975 yang dipandang lebih relevan dibanding dengan kurikulum 1968. Kurikulum ini pada dasarnya merupakan legalitas bagi pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah
3.
Penyempurnaan kurikulum perguruan tinggi khususnya 19 IKIP/LPPK
4.
Peningkatan mutu guru
5.
Pengembangan buku teks
6.
Dan inovasi-inovasi lainnya dalam berbagai segi pendidikan. Dewa Ketut Sukardi, Bimbingan dan Konseling di Sekolah, hal. 25.
