SEJARAH HUKUM INDONESIA
•
•
•
Pengertian Tata Hukum
Tata Hukum berasal dari Bahasa Belanda “ recht orde “ atau susunan hukum artinya memberikan tempat yang sebenarnya kepada hukum, maksudnya menyusun dengan baik dan tertib aturan-aturan hukum dalam pergaulan hidup. Tata atau berlangsung berkembang;
susunan itu pelaksanaannya pelaksanaa nnya selama pergaulan pergaulan hidup
•
Oleh karena itu dalam Tata Hukum ada aturan hukum yang berlaku pada saat tertentu dan tempat tertentu yang dikenal dengan hukum positip atau ius constitutum Jadi dapat kita simpulkan bahwa dalam tata hukum terdapat hukum positip. Timbul pertanyaan bagaimanakah dengan ketentuan hukum yang pernah berlaku yang diganti dengan aturan hukum yang baru.
Sejarah Tata Hukum dan Politik Hukum • •
• •
•
•
•
Pengertian Sejarah Untuk memberikan definisi tentang sejarah ini sangat sangat sulit mengingat bahwa banyak sekali pendekatan dari segi etimologi yang digunakan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa sejarah sebagai suatu pengungkapan fakta dari kejadian-kejadian masa lalu; Sejarah merupakan suatu proses jadi tidak mati Sebagai suatu proses maka maka sejarah mempuny mempunyai ai peran dalam pembinaan hukum nasional, mengingat bahwa pembinaan hukum bukan hanya mengacu ke masa depan tapi juga masa lampau; Soejono D mengatakan mengatakan bahwa sejarah Hukum adalah mempelajari perkembangan perkembangan dan asal usul sistem hukum yang yang berbeda krn dibatasi dibatasi oleh perbedaan waktu; Soerjono S mengatakan bahwa sejarah hukum adalah mampu menjajaki berbagai aspek hukum indonesia masa lalu; Hasil penelitian ternyata sejarah itu tidak mati tapi hidup dan menjadi acuan bagi pembentukan hukum.
•
•
•
•
Jadi berdasarkan uraian tersebut diatas dapat dikatakan bahwa : sejarah hukum merupakan rangkaian dari peristiwa-peristiwa peristiwa-peristi wa hukum jaman dulu sampai sekarang. Sejarah hukum tidak lain merupakan pertelaan dari pada sejumlah peristiwa-peristiwa yuridis dari jaman dulu secara kronologis; Van Apeldorn, Apeldo rn, mengatak mengatakan an bahwa hukum hukum sebagai gejala sosial ada hubungan antara hukum masa kini dan masa lalu dan menjadi kesatuan kesatuan
•
a. pencatatan pencatatan dari hasil penelitian;
•
b. kejadian-kejadian penting masa lalu;
•
c. kebenaran nyata ( kongkret )
•
Menurut Abdoel Djamali bahwa sejarah adalah suatu pencatatan dari kejadiankejadian penting masa laluyang perlu diketahui, diingat dan dipahami oleh setiap orang atau suatu bangsa masa kini.
•
•
•
•
Tata Hukum dan dan Politik Politi k Hukum
Untuk membicarakan tata hukum di indonesia , maka kita harus mempelajari terlebih dahulu tentang tata hukum yang pernah berlaku di indonesia; 1. Zaman Penjajahan Belanda A. Masa Vereenigda oost Indische Compagni 1602 - 1799
•
•
VOC didirikan oleh para pedagang belanda pada tahun 1602 . Dan sebagai kompeni dagang oleh pemerintah belanda kemudian diberi hak-hak istimewa (octrooi ); Dengan hak octrooi VOC melakukan ekspansi penjajahan . Dan mereka melakukan ketentuan – ketentuan ketentuan hukum yang berlaku diatas kapal dagang itu sama (konkor (konkordan dan ) dengan ketentuan-ketentuan hukum Belanda
•
•
Pada tahun 1610 pengurus pusat VOC di Belanda memberi wewenang pada Gubernur Jenderal untuk membuat peraturan-peraturan untuk kepentingan VOC di daerah-daerah; Pada tanggal 31 Desember 1799 VOC dibubarkan oleh Pemerintah Belanda. Dan pada tanggal 1 Januari 1800 daerah-daerah kekuasaan VOC diambil alih oleh pemerintahBataafsche Republiek ;
•
•
Gubernur Jenderal Daendels dalam bidang hukum membuat suatu keputusan yang tidak akan mengganti aturan-aturan hukum yang berlaku dalam pergaulan hidup pribumi; Daendels diganti oleh Raffles dan dalam bidang hukum Raffles tidak melakukan perubahan terhadap hukum yang berlaku dalam lingkungan masyarakat Bumi Putera;
•
•
Pada tahun 1814 Belanda meredeka dari penjajahan perancis dan setelah merdeka Belanda menghendaki menghendak i adanya kodifikasi dama bidang hukum perdata. Kodifikasi ini hanya diberlakukan bagi orang Belanda dan disesuaikan dengan keadaan daerah jajahan; Pada tanggal 1 Mei 1848 melalui S. 1847 No.23 diundangkan berbagaai peraturan yang diberlakukan di Hindia Belanda. Peraturan tersebut, yaitu :
•
•
•
•
•
•
Peraturan Organisasi Pengadilan; Ketentuan Umum Tentang Perundang-undangan; Perundang -undangan; Kitab Undang-Undang Hukum Sipil; Kitab Undang-Undang Hukum Dagang; Hukum Acara Perdata. Peraturan-peraturan tersebut diatas merupakan hukum positip bagi orang Eropa Hindia Belanda. Disamping hukum positip juga sebagai suatu sistem hukum. Sebagai suatu sistem hukum sangat dipengaruhi sekali oleh politik hukum, selain kesadaran hukum masyarakat.
•
Timbul pertanyaan apa yang dimaksud dengan politik hukum itu. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka kita harus mengetahui apa pilitik itu. Politk adalah suatu jalan untuk memberikan memberikan wujud yang sebenarnya kepada yang dicita-citakan dan ini berbeda dengan ilmu politik. Ilmu politik menyelidiki sampai seberapa jauh batas realisasi yang dapat melaksanakan cita-cita sosial.
•
•
•
•
Apabila kita hubungan dengan ilmu negara maka politik itu berobjek hukum. Tugasnya membuat ius consituendum menjadi ius constitutum; Politk Hukum didalam suatu Negara dicantumkan dalam Undang-Undang Dasarnya . Dilaksanakan melalui dua segi, yaitu: 1. Dengan Bentuk Hukum; dan 2. Corak Hukum.
Bentuk Hukum •
•
•
•
•
A. Tertulis; ertulis; dan B. Tidak Tidak Tertulis ertulis Corak Hukum dapat ditempuh melaluyi: 1. Unifikasi yaitu berlakunya satu sistem hukum bagi setiap orang/kelompok sosial dalam suatu negara; negara; 2. Dualistis yaitu berlakunya dua sistem hukum bagi dua kelompok sosial yang berbeda ;
•
•
•
3. Pluralistis yaitu berlakunya bermacam-macam sistem hukum bagi kelompok-kelompok sosial yang berbeda. Bagi suatu Negara corak hukum ini dilakukan dengan jalan perpaduan antara tertulis dan tidak tertulis atau tergantung tergantung dari politk hukum suatu negara. Politk Hukum pada masa penjajahan Belanda di Hindia Belanda diatur dalam Ketentuan Pasal 11 AB ( Algemene Bepalingen van Wetgeving )
•
•
•
•
Pasal 11 AB ini memuat perintah kepada hakim : 1.Bagi Golongan Eropa memberlakukan hukum perdata Eropa; 2. Bagi Golongan Bumi Putera memberlakukan hukum adat. Jadi dapat disimpulkan bahwa pemerintah Belanda melaksanakan politik hukumnya dengan bentuk hukum tertulis dan tidak tertulis.
Masa Regerings Reglement 1855-1926 •
•
•
•
Pada tahun 1848 di Belanda terjadi perubahan.Perubahan berupa Grondwet. Perubahan Grondwet ini mengakibatkan perubahan terhadap pemerintahan dan perundangundangan jajahan Belanda; RR ini diberlakukan pada tanggal 1 Januari 1854 tetapi mulai berlaku tahun 1855. RR dianggap sebagai UndangUndang Dasar Pemerintahan Jajahan Belanda; Politik hukum pemerintahan jajahan dicantumkan dalam Pasal 75 RR yang asasnya sama dengan pasal 11 AB tetapi tidak berdasarkan pada agama lagi. Pada masa RR diundangkan UU tentang KUHPidana dengan S.1866 ; 55.
•
•
Pada tahun 1920 RR mengalami perubahan . Dan Politik Hukum dalam ketentuan Pasal 75 RR mengalami perubahan. Golongan Penduduk dibagai menjadi 3 golongan, yaitu Gol.Eropa,Gol.Timur Asing, dan Bumi Putera.( PASAL 163 i.S ). Pembagian golongan ini adalah untuk menentukan sistem hukum yang berlaku bagi masing-masing golongan.
Sistem Hukum •
Menurut Prof. Prof. Subekti dalam seminar hukum nasional IV Maret 1979, mengatakan mengatakan bahwa suatu sistem sistem , adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur yang terdiri atas bagianbagia nbagian yang berkaitan berkaitan satu sama lain tersusun tersusun menurut suatu rencana.
SUSUNAN PERADILAN PADA MASA PEMERINTAHAN BELANDA Susunan peradilan bagi Golongan Eropah di Jawa dan Madura 1. Reside siden ntie tiegere gerech cht; t; 2. Raad van Justiti itie; 3. Hooggerechtshof. Ad.1. kewenangannya ewenangannya mengadili dalam tingkat tingkat pertama, yang menyangk menyangkut ut perkara perkara perdata yang dilakukan dilakukan oleh orang indonesia dan cina yang tunduk secara sukarela pada hukum perdata barat;
Mengadili perkara sengketa perjanjian kerja orang indonesia dan cina yang tidak tunduk pada hukum perdata barat; Ad.2. Memeriksa dan mengadili perkara perdata dan pidana bagi orang Eropa, mengadili dan memerika perkara perdata bagi orang indonesia dan cina dalam kedudukannya edudukannya sebagai tergugat, dan sebagai pengadilan tingkat Banding.
Ad.3. Mengadili dan memerika perkara perdata dan pidana tingkat terakhir.
Susunan Peradilan Eropa di Luar jawa dan Madura 1. Residentie gerecht
Residentiegerecht terdapat di ibu kota keresidenan . Residentiegerecht mempunyai tugas dan wewenang, sebagai berikut : a. mengadili perkara pidana utk orang eropa dan merupakan peradilan tingkat pertama dan terakhir mengingat perkara yang diperiksanya hanya pelanggaran; 2. Tidak mengadili perkara pidana yang didaerahnya terdapat Landgerecht nya yaitu pengailan yang memeriksa perkara perkara piodana bagi semua golongan.
•
•
•
3. Mengadili perkara perdata jika terjadi sengketa sengketa Orang Eropa atau Cina kepada orang Indonesia atau Timur Asing bukan bukan cina yang tunduk dengan d engan sukarela sukarela pada hukum perdata barat . Raad Van Justitie
Raad van Justitie memeriksa perkara dalam tingkat Banding
Hukum Yang Berlaku bagi Golongan Indonesia 1.Hukum Perdata, hukum Pidana Materiel, dan Hukum Acara; Hukum Perdata materiel yang berlaku adalah Hukum Perdata adat. Namun dengan Ketentuan pasal 131 IS Ayat 6 berlakunya hukum adat itu tidak mutlak lagi, mengingat bahwa hukum adat dengan ordonantie dapat dirubah; 2. Hukum Pidana materiel yang berlaku adalah yang diatur dalam KUHPidana yang berlaku sejak 1 januari 1918 berdasarkan berdasarkan S.1915 :732.
•
3. Hukum Acara Perdata yang berlaku adalah H.I.R yang berlaku sejak tanggal 21 Februari 1941 dengan S.1941 : 44
Susunan Peradilan Bagi Golongan Indonesia di Jawa dan Madura •
•
•
•
1.Districtsgerecht Districtsgerecht terdapat di daerah pemerintahan keresidenan dan Wedana sebagai hakim tunggal. Dan wewenangnya mengadili,sebagai berikut : Mengadili pidana ringan yaitu pelanggaran; Mengadili perkara perdata yang Gugatannya dilakukan oleh orang bukan Eropah dan Timur Asing Cina.
•
Banding dalam dalam perkara sebagaimana sebagaimana diurai diatas diajukan kepada Regentschapsgerecht.
Regentschapsgerecht •
•
•
•
•
Regentschapsgerecht terdapat dikota kabupaten , Bupati sebagai Hakim Tunggal Tunggal dan dibantu oleh Jaksa . Sebagai pengadilan tingkat pertama berwenang mengadili perkara: A.Pidana dalam perkara pelanggaran yang dilakukan oleh orang indonesia dengan ancaman hukuma selama-lamanya enam hari; B.Perdata dalam Gugatan yang dilakukan oleh Penggugat bukan orang Eropah atau Timur Asing Cina terhadap oerang Indonesia sebagai Tergugat yang nilai Gugatannya antara f 20000 – 50000; Banding terhadap perkara tsb diatas dapat dilakukan kepada Landraad. Regentschapsgerecht juga sebagai pengadilan banding terhadap keputusan Districtsgerecht.
Landraad •
•
•
•
Landraad terdapat di ibukota kabupaten . Sebagai Ketua seorang Sarjana Hukum yang dibantu oleh seorang panitera. Beberapa hal yang terjadi dalam Landraad dalam melaksanakan proses peradilan,sebagai berikut : Dalam perkara pidana ada jaksa kecuali dalam pidana singkat tanpa jaksa; Kalau yang diperkarakan ( pidana atau perdata ) orang islam maka penghulu diperlukan dalam sidang sebagai penasihat.
•
•
•
•
Penasihat tidak diperlukan jika yang berperkara orang kristen , mengingat bahwa Ketua landraad orang Eropa yang beragama Kristen. Kewenangan Landraad dalam mengadili perkara,sebagai berikut : Mengadili orang-orang indonesia dalam perkara perdata dan pidana; Mengadili dalam perkara perdata bagi orang Timur Asing bukan Cina dengan memberlakukan ketentuan ketentuan hukum hukum adatnya.
Susunan organisasi Peradilan Utk Orang Indonesia di Luar jawa dan Madura
•
•
•
•
“ Diatur dalam Rechtsreglement Buitengewesten “ Lembaga peradilan ini terdiri dari : Negorijrechtbank dan ini hanya terdapat pada desa di ambon, Kepala Desa sebagai Ketua Majelis; Kewenangannya memeriksa perkara pelanggaran pelanggaran yang ancaman hukumannya kurungan tidak lebih dari 6 hari ;
•
•
•
•
•
•
Districtsgerecht Terdapat di tiap-tiap kewedanaan di Bangka Belitung, Manado, Sumatera Barat dll; Wedana sebagai Hakim Tunggal, sedangkan kewenangannya, sebagai berikut : Memeriksa perkara perdata bagi orangTimur Asing Bukan Cina dan tergugatnya tergugatnya Orang Indonesia Indonesi a yang nilai perkaranya f 50.00; Dalam perkara pidana mengadili semua pelanggaran yang ancaman hukumannya selama-lamanya selama-lamanya 6 hari yang dilakukan oleh orang indonesia ; Banding dilakukan pada landraad.
•
•
•
•
Magistraatsgerecht dilaksanakan dilaksana kan dengan hakim tunggal dari pegawai Pemerintah Belanda yang diangkat oleh Residen; Kewenangannya mengadili baik dalam perkara pidana maupun perdata; Dalam perkara pidana mengadili orang indonesia dan Timur Asing ; Dalam perkara perdata mengadili orang indonesia dan timur asing yang tunduk secara sukarela pada hukum perdata barat.
•
•
Landgerecht
Kedudukan dan tugasnya sama dengan landraad yaitu mengadili dalam perkara perdata dan pidana bagi orang indonesia.
Hukum Yang Yang Berlaku Bagi Bagi Golongan Golongan Timur Asing •
•
•
•
•
Bahwa semula yang berlaku bagi Golongan Tiumur Asing untuk Hukum pidana maupun Hukum Perdata adalah hukum adatnya, karena kedudukan hukumnya hukumnya disamakan dengan orang indonesia. ( Vide pasal 11 AB ) Timbul pertanyaan bagaimana dengan Golongan Timur Asing Cina hukum apa yang berlaku; Bahwa untuk golongan Timur Asing Cina terhitung sejak tanggal 1 Mei 1919 dengan Stbld 1917 No 129 129 diberlakukan hukum hukum perdata perdata eropah dan ini hanya untuk daerah jawa dan madura , sumatera barat, tapanuli, bengkulu, sumatera timur dll. Dan berlaku secara menyeluruh di wilayah Hindia Belanda pada tanggal 1 se[ptember 1925 dengan Stblg 1925 No,.92; Dengan keluarnya keluarnya Stblg Stblg 1917 No.12 menimbulkan menimbulkan dua lisme . Oleh karena itu keluarlah keluarlah Stbld 1924 1924 No.556 No.556 yang yang mencabut mencabut Stblg No.1855 No.79. Dengan demikian yang berlaku hanya Stbld 1917 No.12. No .12. Bagi Golongan Timur Asing sejak tanggal 1 januari 1918 belaku WvS ( KUHPid ) baik hukum pidana yang dikodifikasikan dikodifikasikan maupun yang tidak.
Lembaga Peradilan yang melaksanakan pengadilan sendiri •
•
•
•
•
•
Pengadilan Swapraja Pengadilan swapraja berada di daerah yang mempunyai pemerintahan sendiri sebagai akibat adanya kontrak kontrak politik; politi k; Pengadilan agama Pengadilan agama terdapat diseluruh Hindia belanda; Pengadilan militer Kewenangannya mengadili perkara pidana ;
•
•
•
•
•
•
•
Lembaga peradilan ini dibedakan antara antara angkatan angkatan darat dan laut; l aut; Pengadilan angkata darat terdiri dari : 1. krijgsraad; 2. Hoog Militair Gerechtshof. Pengadilan angkatan laut terdiri dari : Zeekkrijgsraad; 1. Zeekkrijgsraad; 2. Hoog Militair Gerechtshof.
•
•
Krijgsraad Krijgsraad terdiri terdiri dari Ketua seorang Sarjana Hukum Sipil dan empat orang perwira sebagai anggota , dan seorang penuntut umum yang bergelar sarjana hukum; Zeekrijgsraad Zeekrijgsraad kesemuanya esemuanya baik ketua maupun maupun anggota adalah para perwira dan mengadili perkara diatas kapal.
Politik Hukum Pemerintah Hindia Belanda •
•
Pem Belanda mulai menjalankan politik hukumnya sejak tahun 1848 melalui ketentuan pasal 11 AB dan terakhir dengan Ketentyuan Ketentyuan pasal 131 IS; Dengan mengacu pada ketentuan pasal 131 IS, maka terjadi dualisme dalam hukum perdata ( hukum perdata adat dan hukum perdata eropah )
eropah bagi golongan yang dipersamakan dengan bumi putera •
•
•
Pernyataan ini dilakukan oleh Gubernur Jenderal Mr.A.J.Duymaer van Twist dengan Stbld 1855 Nomor 79; Hal ini dilakukan dalam rangka Unifikasi hukum perdata; Terhadap ketentuan hukum perdata ini tidak semuanya diberlakukan . Dan yang tidak diberlakukan adalah hukum keluarga dan hukum waris tanpa wasiat;
Perkawinan antara Golongan •
•
•
Diatur dalam Stbld 1898 No.158 tentang peraturan perkawinan campuran. Perkawinan Campuran Campu ran maksudnya berbeda aturan hukumnya dan kewarganegaraannya ( pasal 57 ) Perkawinan campuran ini ternyata menimbulkan konflik ( perselisihan perselisi han hukum ) dan untuk menyelesaikannya digunakan hukum perselisihan perselisiha n yang diatur dalam Stbld 1898 No.158 Hukum yang berlaku dalam perkawinan campuran adalah hukumyang hukumyang berlaku bagi laki-laki dan ini hanya yang menyangkut tentang pelaksanaannya ( pasal 6 ayat 1 )
•
•
Bandingkan ketentuan pasal 57 , dan pasal 6 ayat 1 S. 1898 Nomor 158 dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; Kesimpulannya bahwa pasal 6 ayat 1 S.1898 Nomor 158 tidak sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974.
Jaman Penjajahan Jepang •
•
Dalam bidang bidang hukum diatur dalam Osamu Seirei No,1 Tahun 1942 . Dan untuk mengisi kekosongan hukum dalam pasal 3 dikatakan bahwa : semua badan pemerintahan dan kekuasaannya, hukum dan undang-undang dari pemerintahan yang dahulu tetap diakui sah; Dengan mengacu pada ketentuan pasal 3 tersebut timbul pertanyaan bagaimana kedudukan pasal 131 dan 163 IS;
Lembaga Peradilan •
•
•
•
•
•
•
•
Lembaga peradilan diatur dalam Gunseirei No. 14 Tahun 1942, meliputi : Tihoo Hooin ( Pengadilan Negeri ); Keizai Hooin ( Hakim Kepolisian ); Ken Hooin ( Pengadilan Kabupaten ); Gun Hooin ( Pengadilan Kewedanaan Kewedanaan ); Kaikyoo Kootoo Hooin ( Mahkamah Islam Tinggi ); Sooyoo Hooin ( Rapat Agama ); Gunsei Kensatu Kyoko ( Kejaksaan ).
