PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2005 - 2025
PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2005 – 2025
PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG NOMOR 3 TAHUN 2010
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2005 – 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DELI SERDANG
Menimbang
: a. bahwa perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakibatkan terjadinya perubahan dalam
pengelolaan
pembangunan,
yaitu
dengan
tidak
diterbitkannya Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai
pedoman
penyusunan
rencana
pembangunan
nasional; b. bahwa Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf “a dan b” diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah
Kabupaten
Deli
Serdang
tentang
Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2005 – 2025.
Mengingat
: 1. Undang-Undang
Nomor
7
Drt
Tahun
1956
tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten didalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
-i-
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4287); 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan
Tanggungjawab
Keuangan
Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- ii -
10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123); 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006
tentang
Tata
Cara
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96); 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007
tentang
Pembagian
Urusan
Pemerintahan
antara
Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota; 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008
tentang
Rencana
Tata
Ruang
Wilayah
Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48); 15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Provinsi
Sumatera
Utara
Tahun
2005-2025
(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12).
- iii -
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG dan BUPATI DELI SERDANG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERATURAN
DAERAH
KABUPATEN
DELI
SERDANG
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2005 – 2025.
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: (1) Kepala Daerah adalah Bupati Deli Serdang. (2) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Deli. (3) Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. (4) DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deli Serdang. (5) SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang. (6) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025. (7) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk perioda 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah.
- iv -
(8) Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang.
BAB II PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 2 (1) Program Pembangunan Daerah periode 2005 – 2025 dilaksanakan sesuai dengan RPJP Daerah. (2) Program pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini.
Pasal 3 SKPD Kabupaten Deli Serdang melaksanakan program dalam RPJPD Kabupaten Deli Serdang yang dituangkan dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah.
BAB III SISTEMATIKA
Pasal 4 Sistematika RPJP Daerah terdiri dari :
BAB I PENDAHULUAN BAB II KONDISI, ANALISIS DAN PREDIKSI KONDISI UMUM KABUPATEN DELI SERDANG BAB III VISI, MISI, DAN ARAH PEMBANGUNAN KABUPATEN DELI SERDANG BAB IV PENUTUP Pasal 5 (1) RPJP Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
-v-
(2) RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah yang memuat Visi, Misi dan Program Kepala Daerah.
BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 6 (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah. (2) Pengendalian
sebagaimana
dimaksud
dalam
ayat
(1)
meliputi
pengendalian terhadap : a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah. (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi evaluasi terhadap : a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah; b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan c. hasil rencana pembangunan daerah.
BAB V KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 7 (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindarkan kekosongan rencana pembangunan daerah pada masa transisi, seperti peralihan periode kepemimpinan maka RPJMD lama diacu oleh pemerintahan kepala daerah baru terpilih selama belum ada RPJMD baru. (2) RPJMD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
- vi -
BAB VI KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8 Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar
setiap
orang
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang.
Ditetapkan di Lubuk Pakam Pada tanggal 24 Mei 2010
BUPATI DELI SERDANG,
dto,
Drs. H. AMRI TAMBUNAN
Diundangkan di Lubuk Pakam Pada tanggal 24 Mei 2010
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
Drs. H. AZWAR S.M.Si PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 19530112 197601 1 002
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG NOMOR 3 TAHUN 2010
- vii -
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG NOMOR 3 TAHUN 2010
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2005-2025
I. PENJELASAN UMUM
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Deli Serdang disusun berpedoman pada RPJPD Provinsi Sumatera Utara dan RPJP Nasional, dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan daerah Kabupaten Deli Serdang. Dokumen ini bersifat visioner yang memuat hal-hal mendasar, dan arahan secara garis besar sehingga memberi keleluasaan yang cukup bagi penyusunan rencana jangka menengah dan tahunan oleh penyelenggara pembangunan di daerah.
Pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2005-2025 merupakan kelanjutan dari pembangunan sebelumnya. Dalam duapuluh tahun mendatang sangat penting dan mendesak bagi masyarakat Kabupaten Deli Serdang untuk melakukan penataan kembali berbagai langkah-langkah, antara lain bidang pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, lingkungan hidup dan kelembagaannya sehingga mempunyai posisi yang sejajar dan daya saing yang kuat di tingkat nasional, regional dan global.
RPJPD Kabupaten Deli Serdang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RPJMD. Dalam penyusunan RPJMD sesuai dengan visi, misi dan program kepala daerah terpilih secara langsung oleh rakyat. RPJMD memuat strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program SKPD, serta kebijakan keuangan daerah.
Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah RPJPD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2005-2025 adalah untuk : a) mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan dalam pencapaian kebijakan umum daerah, b) menjamin
- viii -
terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah, c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, d) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efekif, berkelanjutan dan e) mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 Cukup jelas.
Pasal 2 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas
Pasal 4 Cukup jelas
Pasal 5 Cukup jelas
Pasal 6 Yang dimaksud dengan : Pengendalian oleh Bupati dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala SKPD untuk program dan/atau kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- ix -
Pengendalian oleh Bappeda meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah.
Evaluasi oleh Bappeda meliputi : penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan daerah, dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah; dan menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi Kepala SKPD dalam rangka pencapaian rencana pembangunan daerah.
Pasal 7 Cukup jelas
Pasal 8 Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG NOMOR 3 TAHUN 2010
-x-
KATA PENGANTAR Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Deli Serdang ini disusun dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Sumatera Utara dan Nasional. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Deli Serdang ini adalah merupakan laporan yang berisikan Visi, Misi, Tantangan, Ancaman, Peluang dan Kegiatan Ekonomi, Potensi Pengembangan, persoalan pengembangan dan tahapan pembangunan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Yang mana dalam buku ini masih banyak ditemui .kekurangan, kami minta masukan untuk melengkapinya. Diharapkan dokumen ini selain berguna untuk penyusunan RPJMD, juga bermanfaat bagi pembangunan Kabupaten Deli Serdang yang akan datang. Akhirnya kepada semua pihak yang membantu dalam penyusunan buku ini kami ucapkan terima kasih. Semoga dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ini dapat digunakan sebagaimana mestinya.
Lubuk Pakam,
Desember 2006
Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Deli Serdang
- xi -
DAFTAR ISI Halaman Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2005-2025 ....
i
Penjelasan atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2005-2025 ...........................................................................................................
viii
Kata Pengantar ..............................................................................................................
xi
Daftar Isi .........................................................................................................................
xii
Daftar Tabel ...................................................................................................................
xvii
BAB I
: PENDAHULUAN ........................................................................................
1
1.1. Latar Belakang ..................................................................................
1
1.2. Maksud dan Tujuan ..........................................................................
2
1.3. Landasan Hukum ..............................................................................
3
1.4. Hubungan RPJPD Kabupaten Deli Serdang Dengan Dokumen
BAB II
Perencanaan Lainnya ......................................................................
5
1.5. Sistematika Penulisan ......................................................................
7
: KONDISI, ANALISIS DAN PREDIKSI KONDISI UMUM KABUPATEN DELI SERDANG .........................................................................................
10
2.1. Kondisi dan Analisis ..........................................................................
10
2.1.1. Kondisi Umum ........................................................................
10
2.1.2. Kondisi Geomorfologi dan Lingkungan Hidup .........................
10
2.1.2.1. Kondisi Geomorfologi Wilayah Kabupaten Deli Serdang ....................................................................
10
2.1.2.2. Kondisi Lingkungan Hidup di Wilayah Kabupaten Deli Serdang ............................................................
14
2.1.2.3. Permasalahan Geomorfologi ....................................
16
2.1.2.4. Permasalahan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam .........................................................................
18
2.1.2.5. Capaian / Keberhasilan ............................................
23
2.1.2.6. Analisis .....................................................................
24
- xii -
2.1.2.7. Prediksi Kondisi Geomorfologi dan Lingkungan Hidup ........................................................................
35
2.1.3. Demografi ...............................................................................
36
2.1.3.1. Kondisi Kependudukan ............................................
36
2.1.3.2. Permasalahan Kependudukan .................................
41
2.1.3.3. Proyeksi Peluang dan Ancaman ..............................
42
2.1.3.4. Proyeksi Permasalahan ...........................................
43
2.1.3.5. Proyeksi Keberhasilan ..............................................
44
2.1.3.6. Prediksi Kondisi Demografi Deli Serdang .................
44
2.1.4. Ekonomi dan Sumber Daya Alam ...........................................
47
2.1.4.1. Ekonomi ...................................................................
47
2.1.4.2. Sumber Daya Alam ..................................................
54
2.1.4.3. Permasalahan ..........................................................
58
2.1.4.4. Capaian/Keberhasilan ..............................................
58
2.1.4.5. Analisis .....................................................................
59
2.1.4.6. Prediksi Kondisi Ekonomi dan Sumber Daya Alam ..
65
2.1.5. Sosial Budaya dan Politik ........................................................
65
2.1.5.1. Permasalahan ..........................................................
66
2.1.5.2. Capaian / Keberhasilan ............................................
68
2.1.5.3. Analisis .....................................................................
68
2.1.5.4. Prediksi Kondisi Sosial Budaya dan Politik ..............
70
2.1.6. Kondisi Pendidikan .................................................................
70
2.1.6.1. Permasalahan ..........................................................
73
2.1.6.2. Capaian / Keberhasilan ............................................
73
2.1.6.3. Analisis .....................................................................
74
2.1.6.4. Prediksi Kondisi Pendidikan .....................................
76
2.1.7. Kondisi Pembangunan Kesehatan di Deli Serdang ................
77
2.1.7.1. Permasalahan ..........................................................
77
2.1.7.2. Keberhasilan / Capaian ............................................
77
2.1.7.3. Proyeksi Ancaman dan Permasalahan ....................
78
2.1.7.4. Prediksi Kondisi Kesehatan ......................................
79
2.1.8. Prasarana dan Sarana ............................................................
79
2.1.8.1. Jaringan Jalan dan Transportasi ..............................
79
- xiii -
2.1.8.1.1. Permasalahan Jaringan Jalan ................
80
2.1.8.1.2. Pencapaian / Keberhasilan .....................
80
2.1.8.1.3. Proyeksi Peluang ...................................
81
2.1.8.1.4. Prediksi Sarana Jalan ............................
81
2.1.8.2. Sarana Irigasi ...........................................................
81
2.1.8.2.1. Permasalahan ........................................
82
2.1.8.2.2. Pencapaian / Keberhasilan .....................
82
2.1.8.2.3. Proyeksi Peluang ...................................
83
2.1.8.2.4. Prediksi Sarana Irigasi ............................
83
2.1.8.3. Pengadaan Air Bersih ..............................................
83
2.1.8.3.1. Permasalahan ........................................
84
2.1.8.3.2. Pencapaian / Keberhasilan .....................
85
2.1.8.3.3. Proyeksi Peluang ...................................
85
2.1.8.3.4. Prediksi Pengadaan Air Bersih ...............
86
2.1.8.4. Pengelolaan Sanitasi ................................................
86
2.1.8.4.1. Permasalahan ........................................
86
2.1.8.4.2. Pencapaian / Keberhasilan .....................
87
2.1.8.4.3. Proyeksi Peluang ...................................
87
2.1.8.4.4. Prediksi Pengolahan Sanitasi .................
87
2.1.8.5. Pos dan Telekomunikasi ..........................................
88
2.1.8.5.1. Permasalahan ........................................
88
2.1.8.5.2. Pencapaian / Keberhasilan .....................
88
2.1.8.5.3. Proyeksi Peluang ...................................
88
2.1.8.5.4. Prediksi Pos dan Telekomunikasi ...........
89
2.1.9. Pemerintahan ..........................................................................
89
2.1.9.1. Permasalahan di Bidang Pemerintahan ...................
90
2.1.9.2. Capaian / Keberhasilan ............................................
91
2.1.9.3. Proyeksi Peluang .....................................................
91
2.1.9.4. Proyeksi Ancaman dan Permasalahan ....................
91
2.1.9.5. Prediksi Bidang Pemerintahan .................................
91
2.2. Prediksi Kondisi Umum Kabupaten Deli Serdang .............................
92
2.2.1. Prediksi Kondisi Geomorfologi dan Lingkungan Hidup ...........
92
2.2.2. Prediksi Kondisi Demografi Deli Serdang ...............................
94
- xiv -
2.2.3. Prediksi Kondisi Ekonomi dan Sumber Daya Alam .................
97
2.2.3.1. Prediksi Kondisi Ekonomi .........................................
97
2.2.3.2. Prediksi
BAB III :
VISI,
Kondisi
Sumber
Daya
Alam
dan
Lingkungan ...............................................................
98
2.2.4. Prediksi Kondisi Prasarana dan Sarana ..................................
99
2.2.5. Prediksi Kondisi Pemerintahan ...............................................
101
MISI
DAN
ARAH
PEMBANGUNAN
KABUPATEN
DELI
SERDANG ..................................................................................................
106
3.1. Visi ....................................................................................................
106
3.2.
Misi Pembangunan Kabupaten Deli Serdang ..................................
107
3.3. Arah Pembangunan Kabupaten Deli Serdang ..................................
108
3.3.1. Mewujudnya masyarakat Deli Serdang yang Berdaya Saing ..
109
3.3.2. Meningkatkan Kemandirian Pangan melalui Optimalisasi dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kelautan .....................
111
3.3.3. Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance), bersih (clean governance), berwibawa dan bertanggung jawab ......................................................................................
112
3.3.4. Memperkuat perekonomian daerah berbasis keunggulan wilayah menuju keunggulan kompetitif ....................................
113
3.3.5. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan Beradab .........................................................
116
3.3.6. Meningkatkan sarana dan prasarana yang mendukung pertumbuhan perekonomian sesuai dengan kebijakan pengelolaan Tata Ruang ......................................................... 3.3.7. Meningkatkan masyarakat
perlindungan melalui
dan
penyediaan
kesejahteraan kebutuhan
116
sosial dasar
masyarakat .............................................................................
118
3.4. Tahapan dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang ....................
118
3.4.1. RPJMD Ke-1 (2005-2009) .......................................................
119
3.4.2. RPJMD Ke-2 (2009-2014) .......................................................
120
3.4.3. RPJMD Ke-3 (2015-2020) .......................................................
121
3.4.4. RPJMD Ke-4 (2020-2025) .......................................................
122
- xv -
3.5. Peranan Sub-Wilayah Pembangunan ...............................................
124
3.5.1. Rencana Sistem Perkotaan ....................................................
124
3.5.2. Sistem Pusat Pelayanan Perdesaan .......................................
128
BAB IV : PENUTUP ..................................................................................................
132
- xvi -
DAFTAR TABEL Tabel
Halaman
2.2. :
Perkembangan dan Distribusi Penduduk Deli Serdang 1995 – 2004 ...........
32
2.3. :
Jumlah Penduduk Deli Serdang Menurut Kelompok Umur, 2000 – 2004 ......
34
2.4. :
Perkembangan Tingkat Pengangguran di Deli Serdang, 2000 – 2005 ..........
35
2.5. :
Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Deli Serdang Dirinci Per Kecamatan 2004 – 2015, 2015 – 2025 .............................................................................
2.6. :
Perkembangan Produk Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Deli Serdang Harga Berlaku Periode 2000 – 2005 (Rp. x 1.000.000) .................................
2.7. :
47
Realisasi Penerimaan Daerah Otonom Kabupaten Deli Serdang, 2001 – 2004 ...................................................................................................
2.11. :
45
Jumlah Penduduk, Angkatan Kerja dan Pengangguran di Kabupaten Deli Serdang .........................................................................................................
2.10. :
44
Perkembangan Deflektor Produk Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Deli Serdang Periode 2000 – 2005 (Rp x 1000.1000) ..........................................
2.9. :
43
Perkembangan Produk Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Deli Serdang Dalam Harga Konstan 2000 Tahun 2000 – 2005 (Rp. x 1.000.000) ..............
2.8. :
40
50
Realisasi Belanja Daerah Otonom Kabupaten Deli Serdang, 2001-2004 (Rp.x 1.000) ...................................................................................................
51
2.12. :
Prakiraan Kondisi Morfologi dan Lingkungan Deli Serdang 2025 ..................
90
2.13. :
Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Deli Serdang Dirinci Per Kecamatan 2004 – 2015, 2015 – 2025 .............................................................................
- xvii -
92
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Sebelum Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945, Kabupaten Deli Serdang adalah merupakan Daerah Kesultanan Deli dan Serdang. Kesultanan Deli berkedudukan di Medan dan Kesultanan Serdang berkedudukan di Perbaungan. Kedua wilayah kesultanan tersebut adalah masuk dalam Keresidenan Sumatera Timur. Setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, kekuasaan Sultan berakhir dan sistem pemerintahan kesultanan pun berakhir dan Kesultanan Deli dan Serdang dijadikan menjadi Kabupaten Deli Serdang dengan ibukotanya Medan. Luas wilayah Kabupaten Deli Serdang pada saat itu adalah sekitar 6.589,65 km2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom di dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara ditetapkan bahwa Medan menjadi daerah Kotamadya dengan daerah administrasi 15.130 ha, sehingga luas wilayah administrasi Kabupaten Deli Serdang berkurang menjadi 6.438,35 km2. Walaupun Medan berubah menjadi daerah otonom yakni Kotamadya namun ibukota Kabupaten Deli Serdang ditetapkan masih di Medan. Pada tahun 1974 Kotamadya Medan mengalami perluasan dari 15.130 ha menjadi 26.150 ha sehingga wilayah administrasi Kabupaten Deli Serdang berkurang lagi dan menjadi 6.328,15 km2, namun ibukota Kabupaten Deli Serdang masih tetap di Medan. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1984 ditetapkan bahwa ibukota Kabupaten Deli Serdang adalah Lubuk Pakam, dan sejak tanggal 1 Maret 1984 ibukota Kabupaten Deli Serdang adalah Lubuk Pakam. Pada Tahun 1979 wilayah administrasi Kotamadya Tebing Tinggi diperluas dan pada tahun 1987 wilayah administrasi Kotamadya Binjai diperluas. Perluasan kedua wilayah administrasi tersebut mengambil sebagian daripada wilayah administrasi Kabupaten Deli Serdang sehingga luas wilayah Deli Serdang menjadi berkurang dan menjadi 4.397,94 km2. Selanjutnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Sumatera Utara maka Kabupaten Deli Serdang resmi dimekarkan menjadi 2 wilayah Kabupaten yakni “Kabupaten Deli Serdang” dengan 22 kecamatan dan “Kabupaten Serdang Bedagai” dengan 11 kecamatan. Dengan dilakukannya pemekaran tersebut maka luas wilayah administrasi Kabupaten Deli Serdang kini menjadi 2.497,72 km2 atau 249.772 ha. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah disingkat dengan RPJP Daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu kepada RPJP Nasional dan RPJPD Propinsi Sumatera Utara. RPJPD Kabupaten Deli Serdang disusun dengan tahapan dan langkah-langkah sebagai berikut : 1
a. Tahap pertama : Penyiapan Rancangan RPJP Daerah Kabupaten/Kota untuk mendapatkan gambaran awal dari visi, misi dan arah pembangunan Kabupaten Deli Serdang dan selanjutnya menjadi bahasan dalam Musrenbang Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota. Rancangan RPJP Daerah Kabupaten/Kota dimaksud dilampiri dengan hasil analisis yang menggambarkan kondisi umum daerah dalam periode perencanaan 20 tahun kedepan, sebagai bahan masukan bagi para pemangku kepentingan (stake holder) pembangunan merumuskan dan menyepakati visi, misi, dan arah pembangunan daerah. b. Tahap kedua : Penyelenggaraan Musrenbang Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota yakni merupakan forum konsultasi dengan para pemangku kepentingan pembangunan untuk membahas visi, misi dan arah pembangunan yang telah disusun, dibawah koordinasi Kepala Bappeda dan untuk mendapatkan komitmen para pemangku kepentingan pembangunan yang menjadi bahan masukan dalam penyempurnaan Rancangan RPJP Daerah Kabupaten/Kota. c. Tahap ketiga : Penyusunan rancangan akhir RPJP Daerah Kabupaten/Kota yakni merupakan tanggung jawab Kepala Bappeda dengan bahan masukan utama hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah. Rancangan akhir ini disampaikan kepada Kepala Daerah dan selanjutnya diproses untuk ditetapkan dalam Peraturan Daerah. d. Tahap keempat : Penetapan Peraturan Daerah Tentang RPJP Daerah. Untuk memenuhi perundang-undangan yang berlaku, maka RPJP Daerah Kabupaten/Kota dilakukan, selambatlambatnya 3 (tiga) bulan setelah penetapan RPJP Daerah Provinsi. Dengan demikian RPJP Daerah Kabupaten/Kota merupakan dokumen perencanaan jangka panjang daerah yang menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah Kabupaten/Kota bersangkutan. 1.2. Maksud dan Tujuan Sejak berakhirnya era orde baru, Republik Indonesia tidak mempunyai dokumen rencana jangka panjang dan atau jangka menengah seperti Repelita ketika itu. Pembangunan Jangka Panjang Nasional Pertama berakhir pada tahun 1993. Untuk melanjutkan keberhasilan pembangunan jangka panjang pertama dan sekaligus mempertahankan momentum pembangunan yang ada, dirumuskan rencana pembangunan jangka panjang kedua. Upaya perwujudan sasaran pembangunan jangka panjang kedua tersebut terhenti akibat krisis ekonomi yang melumpuhkan perekonomian nasional pada tahun 1997. Pembangunan yang dilaksanakan tanpa rancangan yang terarah dalam kurun waktu 10 tahun terakhir ini telah memberikan pelajaran yang berharga bagi bangsa dan negara ini, dimana hampir disetiap daerah mulai terasa adanya penurunan tingkat kehandalan pelayanan infrastruktur publik dan arah kebijakan pembangunan tidak jelas dan cenderung berubah-ubah. Kondisi politik di Negara Republik Indonesia sejak dimulainya krisis multi-dimensi pada pertengahan tahun 1997 yang 2
lalu memang tidak memungkinkan penyelenggara negara ini untuk membuat perencanaan pembangunan jangka panjang maupun jangka menengah, karena konsep pembangunan yang harus dijalankan adalah konsep pembangunan jangka pendek yakni penanggulangan krisis yang bersifat darurat. Secara perlahan-lahan, kondisi sosial-politik dan keamanan negara telah mulai berangsur membaik. Walaupun kondisi krisis ekonomi belum sepenuhnya teratasi, namun kondisi lingkungan sudah mulai kondusif sehingga untuk mengisi kekosongan rencana pembangunan nasional selama ini maka diundangkanlah Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang mengamanatkan agar pemerintahan di setiap tingkatan wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang atau RPJP yang semuanya bermuara pada perwujudan RPJP Nasional. Penyusunan RPJP dimaksudkan agar penyelenggaraan pembangunan di setiap tingkatan pemerintahan terarah dan mempunyai target pencapaian (visi dan misi) yang jelas dalam kurun waktu 20 tahun ke depan. Selanjutnya, tujuan penyusunan RPJP Daerah Kabupaten Deli Serdang adalah untuk dijadikan sebagai arah kebijakan pembangunan Kabupaten Deli Serdang untuk periode 20 tahun ke depan dan sebagai acuan dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Kabupaten Deli Serdang. 1.3. Landasan Hukum Dalam rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan Daerah dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, seluruh Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah. Adapun dasar hukum dalam penyusunan RPJPD adalah : 1.
Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom KabupatenKabupaten didalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3
3.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
9.
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123); 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96); 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota; 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48); 15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12); 16. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050/2020/Sj Tanggal 11 Agustus 2005 Perihal Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah; . 1.4. Hubungan RPJPD Kabupaten Deli Serdang Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Kabupaten Deli Serdang merupakan bagian dari pada Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan oleh karena itu maka RPJPD Kabupaten Deli Serdang harus disusun sedemikian rupa sehingga sejalan dengan RPJP Nasional, RPJPD Propinsi Sumatera Utara, Rencana Tata Ruang Nasional serta arahan-arahan pokok Rencana Tata Ruang Mebidangro dan Rencana Tata Ruang Propinsi Sumatera Utara. Dalam 20 tahun mendatang, Indonesia akan menghadapi persaingan dan ketidakpastian global yang makin meningkat, jumlah penduduk yang makin banyak, dan dinamika masyarakat yang makin beraneka ragam, Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Nasional, perlu diteruskan hasil-hasil pembangunan yang sudah dicapai, permasalahan yang sedang dihadapi dan tantangannya ke depan ke dalam suatu konsep pembangunan jangka panjang, yang mencakup berbagai aspek penting kehidupan berbangsa dan bernegara, yang akan menuntun proses menuju tatanan kehidupan masyarakat dan taraf pembangunan yang hendak dicapai. Dari sisi eksternal secara pasti persaingan global akan semakin kuat berpengaruh pada pembangunan nasional pada masa yang akan datang. Perekonomian nasional akan menjadi lebih terbuka yang secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap perkembangan daerah-daerah di Indonesia, termasuk daerah Kabupaten Deli Serdang. Sejak tahun 2003, AFTA telah diberlakukan secara bertahap di lingkup negara-negara ASEAN, dan perdagangan bebas akan berlangsung sepenuhnya mulai tahun 2008. Selanjutnya mulai tahun 2010 perdagangan bebas di seluruh wilayah Asia Pasifik akan dilaksanakan. Dalam kaitan itu, tantangan bagi daerah-daerah adalah menyiapkan diri menghadapi globalisasi perekonomian untuk mendapatkan keuntungan secara maksimal sekaligus mengurangi kerugian dari persaingan global melalui pengelolaan sumber daya yang efisien dan efektif. Oleh karena itu identifikasi kekuatan, kelemahan, ancaman, dan peluang yang dimiliki oleh daerah Kabupaten Deli Serdang sangat penting dilakukan berdasarkan potensi dan peluang yang dapat dimanfaatkan agar dapat memanfaatkan keunggulan yang terdapat di Kabupaten
5
Deli Serdang; dan keunggulan tersebut dimanfaatkan untuk membawa masyarakat Deli Serdang secara keseluruhan menjadi masyarakat yang maju, adil, dan makmur. Sumber daya alam memiliki peran ganda, yaitu sebagai modal pembangunan dan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan. Secara nasional, peranan sumber daya alam dapat dilihat dari sumbangannya terhadap PDRB yang pada tahun 2002 mencapai 24,8 persen dan penyerapan tenaga kerja mencapai 48 persen. Namun, di lain pihak keberlanjutan atas ketersediaannya sering diabaikan sehingga daya dukung lingkungan menurun dan ketersediaan sumber daya alam menipis. Dalam 20 tahun mendatang diperkirakan Indonesia akan mengalami krisis air, krisis pangan, dan krisis energi. Ketiga ancaman krisis ini menjadi tantangan nasional jangka panjang yang harus diantisipasi secara dini agar tidak menimbulkan dampak buruk bagi kehidupan masyarakat dan bangsa. Ancaman krisis air disebabkan oleh memburuknya kondisi hutan akibat deforestasi yang meningkat pesat, yaitu dari 1,6 juta hektar pada periode 1985-1997 menjadi 2,1 juta hektar pada periode 1997-2001. Deforestasi ini disebabkan oleh peralihan fungsi kawasan hutan menjadi pemukiman, perkebunan, perindustrian, dan pertambangan; terjadinya kebakaran hutan; serta makin meningkatnya illegal logging. Berkurangnya kawasan hutan selanjutnya menyebabkan terganggunya kondisi tata air. Gejala ini terlihat dari berkurangnya ketersediaan air tanah terutama di daerah perkotaan, turunnya debit air waduk dan sungai pada musim kemarau yang mengancam pasokan air untuk pertanian dan pengoperasian pembangkit listrik tenaga air (PLTA), membesarnya aliran permukaan yang mengakibatkan meningkatnya ancaman bencana banjir pada musim penghujan. Sementara itu, laju kebutuhan air terus bertambah diperkirakan rata-rata sebesar 10 persen pertahun. Berkurangnya luas hutan juga berdampak pada berkurangnya keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya, yang mempunyai potensi untuk pengembangan jasa-jasa lingkungan dan diversifikasi pangan. Dalam konteksnya dengan Kabupaten Deli Serdang, ketiga ancaman krisis tersebut perlu diwaspadai karena Kabupaten Deli Serdang berbatasan langsung dengan Kota Medan yang sekarang menyandang predikat kota terbesar ketiga di Indonesia dan secara geografis adalah merupakan daerah yang paling potensi berkembang menjadi kota megapolitan di Indonesia. Sumber air untuk Kota Medan ada di wilayah Kabupaten Deli Serdang, kawasan hutan pada watershed Sungai Belawan, Deli, Percut, Serdang dan Sungai Ular mengalami penurunan akibat perubahan peruntukan lahan menjadi pertanian, perkebunan, permukiman dan industri cukup signifikan dalam 10 tahun terakhir. Sejalan dengan konsep RPJP Nasional diatas maka RPJP Kabupaten Deli Serdang harus mengantisipasi tantangan tersebut secara dini agar tidak menimbulkan dampak buruk bagi kehidupan masyarakat di wilayah Kabupaten Deli Serdang dan sekitarnya. Berbagai perencanaan pembangunan baik di tingkat Propinsi Sumatera Utara maupun Kabupaten Deli Serdang perlu dikaitkan dengan RPJPD Kabupaten Deli Serdang dengan 6
mensinkronkannya dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Sumatera Utara, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Deli Serdang, Rancangan Pengembangan Basin Sungai Belawan-Padang, Rancangan Pengendalian Banjir Medan dan sekitarnya, Rancangan Pengembangan Transportasi Laut di Sumatera Utara dan Rancangan Pengembangan Pariwisata Propinsi Sumatera Utara. 1.5. Sistimatika Penulisan Sistematika penulisan RPJP Daerah Kabupaten Deli Serdang akan disusun sebagai berikut: BAB I
PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Isinya : menguraikan latar belakang pembentukan kabupaten Deli Serdang, Pengertian RPJP Daerah Kabupaten Deli Serdang, dan proses penyusunan RPJP Daerah Kabupaten Deli Serdang. 1.2. Maksud dan Tujuan Isinya : Menjabarkan maksud dan tujuan dari penyusunan RPJP Daerah Kabupaten Deli Serdang. 1.3. Landasan Hukum Isinya : menguraikan landasan hukum penyusunan RPJP Daerah Kabupaten Deli Serdang meliputi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan peraturan perundangan lainnya. 1.4. Hubungan RPJP Daerah Kabupaten deli Serdang dengan Dokumen Perencanaan lainnya Isinya : menguraikan hubungan antara RPJP Daerah Kabupaten Deli Serdang dengan dokumen perencanaan lainnya seperti mengacu kepada RPJP nasional dan provinsi, dan dokumen-dokumen perencanaan lainnya. 1.5. Sistematika Penulisan Isinya : menguraikan pokok bahasan dalam penulisan RPJP Daerah Kabupaten Deli Serdang.
BAB II
KONDISI, ANALISIS DAN PREDIKSI KONDISI UMUM KABUPATEN DELI SERDANG 2.1. KONDISI DAN ANALISIS 2.1.1. Geomorfologi dan Lingkungan Hidup Isinya : menjelaskan tentang bahasan kondisi masa lampau minimal 10 tahun kebelakang dan assesment permasalahan serta pencapaian/keberhasilan; analisis
7
proyeksi peluang, ancaman dan keberhasilan; dan prediksi kondisi geomorfologi dan lingkungan hidup. 2.1.2. Demografi Isinya : menjelaskan tentang bahasan kondisi masa lampau minimal 10 tahun kebelakang dan assesment permasalahan serta pencapaian/keberhasilan; analisis proyeksi peluang, ancaman dan keberhasilan; dan prediksi kondisi demografi. 2.1.3. Ekonomi dan Sumber Daya Alam Isinya : menjelaskan tentang bahasan kondisi masa lampau minimal 10 tahun kebelakang dan assesment permasalahan serta pencapaian/keberhasilan; analisis proyeksi peluang, ancaman dan keberhasilan; dan prediksi predksi kondisi ekonomi dan sumber daya alam. 2.1.4. Sosial Budaya dan Politik Isinya : menjelaskan tentang bahasan kondisi masa lampau minimal 10 tahun kebelakang dan assestment permasalahan serta pencapaian/keberhasilan; analisis proyeksi peluang, ancaman dan keberhasilan; dan prediksi kondisi sosial budaya dan politik. 2.1.5. Prasarana dan Sarana Isinya : menjelaskan tentang bahasan kondisi masa lampau minimal 10 tahun kebelakang dan assestment permasalahan serta pencapaian/keberhasilan; analisis proyeksi peluang, ancaman dan keberhasilan; dan prediksi kondisi geomorfologi dan lingkungan hidup. 2.1.6. Pemerintahan Isinya : menjelaskan tentang bahasan kondisi masa lampau minimal 10 tahun kebelakang dan assesment permasalahan serta pencapaian/keberhasilan; analisis proyeksi peluang, ancaman dan keberhasilan; dan prediksi kondisi pemerintahan. 2.1.7. Data/Informasi Lainnya yang Mendukung dan Dianggap Penting Isinya : menjelaskan tentang bahasan kondisi masa lampau minimal 10 tahun kebelakang dan assestment permasalahan serta pencapaian/keberhasilan; analisis proyeksi peluang, ancaman dan keberhasilan; dan prediksi kondisi informasi lainnya. 2.2. PREDIKSI KONDISI UMUM DAERAH Isinya : Merupakan prediksi kondisi daerah pada periode 20 tahun kedepan dengan selang waktu 5 tahunan berdasarkan sintesa hasil analisis).
8
BAB III
VISI, MISI, DAN ARAH PEMBANGUNAN KABUPATEN DELI SERDANG 3.1. Visi Isinya : adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan untuk mewujudkan satu sasaran yang mungkin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Visi bukan merupakan jargon dan atau motto 3.2. Misi Isinya : adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi 3.3. Arah Pembangunan Kabupaten Deli Serdang Isinya : Arah pembangunan adalah strategi untuk mencapai tujuan Pembangunan Jangka Panjang Deli Serdang, yang meliputi: - Arahan umum pembangunan jangka panjang, utamanya memuat kaidah dan strategi pelayanan umum pemerintahan dan pelayanan dasar yang
menjadi
tanggung jawab Deli Serdang) - Peran sub-wilayah pembangunan di daerahnya yang mengacu pada rencana tata ruang wilayah) 3.4. Tahapan dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Isinya : Menjelaskan tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang yang di jabarkan dalam lima tahun masa perencanaan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Masing-masing RPJMD memiliki skala prioritas yang sifatnya berkelanjutan secara utuh dan konsisten menuju tercapainya tujuan Pembangunan Jangka Panjang di Kabupaten Deli Serdang. 3.5. Peranan Sub-Wilayah Pembangunan Isinya : Menjelaskan arahan-arahan pembangunan menyangkut sistem pelayanan yang telah disinkronkan dengan arahan yang tercantum dalam RTRWN, Rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah Mebidangro dan Rancangan RTRW Provinsi Sumatera Utara. BAB IV PENUTUP Isinya : menyimpulkan bahwa RPJP Kabupaten Deli Serdang menjadi pedoman bagi seluruh pemangku-kepentingan pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai koridor dalam penyusunan visi, misi dan program calon kepala Daerah, dan pedoman dalam penyusunan RPJM Kabupaten Deli Serdang.
9
BAB II KONDISI, ANALISIS DAN PREDIKSI KONDISI UMUM KABUPATEN DELI SERDANG 2.1. KONDISI DAN ANALISIS 2.1.1. Kondisi Umum Secara geografis Kabupaten Deli Serdang (setelah dimekarkan, tahun 2003) terletak pada posisi 02057’ s/d 3016’ Lintang Utara dan 98027’ s/d 98033’ Bujur Timur. Wilayah Kabupaten Deli Serdang terletak di wilayah pantai timur Propinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut: Di bagian Utara berbatasan dengan Kabupaten Langkat dan Selat Malaka; Di bagian Selatan berbatasan dengan Kabupaten Karo dan Simalungun; Di bagian Timur berbatasan dengan Kabupaten Serdang Bedagai; dan Di bagian Barat berbatasan dengan Kabupaten Langkat dan Kabupaten Karo. Luas wilayah Kabupaten Deli Serdang pada saat awal terbentuknya yakni pada awal kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945 adalah sekitar 6.589,65 km2. Selanjutnya pada 1956 terjadi pembentukan Daerah Otonom di dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara yakni dengan ditetapkannya Medan menjadi daerah Kotamadya dengan daerah administrasi 15.130 ha. Dengan ketetapan ini maka luas wilayah administrasi Kabupaten Deli Serdang berkurang menjadi 6.438,35 km2. Kemudian, pada tahun 1974 Kotamadya Medan mengalami perluasan dari 15.130 ha menjadi 26.150 ha sehingga wilayah administrasi Kabupaten Deli Serdang berkurang lagi dan menjadi 6.328,15 km2. Pada tahun 1979 wilayah administrasi Kotamadya Tebing Tinggi diperluas dan pada tahun 1987 wilayah administrasi Kotamadya Binjai juga diperluas; dalam hal ini, perluasan kedua wilayah administrasi tersebut mengambil sebagian dari pada wilayah administrasi Kabupaten Deli Serdang sehingga luas wilayah Deli Serdang menjadi berkurang lagi dan menjadi 4.397,94 km2. Selanjutnya, pada tahun 2003 Kabupaten Deli Serdang mengalami pemekaran menjadi 2(dua) wilayah kabupaten sehingga luasnya saat ini tinggal 2.497,72 km2 atau 249.772 ha. 2.1.2. Kondisi Geomorfologi dan Lingkungan Hidup 2.1.2.1. Kondisi Geomorfologi Wilayah Kabupaten Deli Serdang Kondisi geomorfologi dimaksudkan disini adalah evolusi tanah pada wilayah Kabupaten Deli Serdang, yakni meliputi perubahan penggunaan lahan (land use), kondisi topografi wilayah, distribusi struktur dan jenis tanah. Komposisi penggunaan lahan di wilayah Kabupaten Deli Serdang memperlihatkan bahwa luas perkebunan (perkebunan besar dan perkebunan rakyat) dan luas permukiman terus berkembang dari 10
waktu-kewaktu sedangkan luas sawah (tadah hujan dan irigasi) dan tegalan/kebun campuran hampir tidak bertambah dan ada indikasi/kecenderungan menurun.
Untuk lebih jelasnya tentang komposisi dan
perkembangan penggunaan lahan pada wilayah Kabupaten Deli Serdang dari tahun 1995-2004 dimaksud, lihat Tabel 2.1. Data pada tabel 2.1 memperlihatkan bahwa informasi pengurangan luas hutan (hutan negara dan hutan rakyat) dari tahun 1995 hingga 2005 cukup besar yakni menurun dari 29.262 ha menjadi 16.549 ha. Sementara itu, luas lahan perkebunan juga mengalami penurunan yakni dari 83.785 ha pada tahun 1995 menjadi 62.486 ha pada tahun 2005. Kalau dilihat dari SK.Menhut No.44/Menhut-11/2005 tanggal 16 Februari 2005, maka luas kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam adalah 22.184,87 ha; hutan lindung seluas 7.465,18 ha; hutan produksi terbatas seluas 7.654,28 ha; hutan produksi tetap seluas 41.843,27 ha; dan hutan konversi seluas 936,08 ha. Dengan demikian maka total luas hutan di Kabupaten Deli Serdang adalah 80.083,68 ha. Penggunaan lahan untuk permukiman meningkat dari waktu kewaktu dimana pada tahun 1995 tercatat seluas 12.135 ha dan pada tahun 2005 menjadi 26.252 ha atau meningkat sebesar 4.186 ha dalam 9 tahun atau bertambah rata-rata 465 ha per tahun. Kondisi fisik topografi tanah di wilayah Kabupaten Deli Serdang tidak mengalami perubahan yang berarti dalam kurun waktu 10 tahun terakhr ini, dan secara umum adalah bervariasi dari datar, bergelombang, berbukit hingga bergunung yang terjal. Berdasarkan kondisi geomorfologi, lahan di wilayah Kabupaten Deli Serdang dapat diklasifikasikan menjadi 9 kelompok yakni: (1). Daerah rawa (swamp area); (2) Daerah dataran alluvial (alluvial plain); (3) Hamparan gravel (gravelly terrace); (4) Daerah perbukitan/bergelombang II (hills II with relief energy 100 m); (5) Daerah perbukitan/bergelombang I ( hills I with relief energy 100 s/d 200 m); (6) Daerah peralihan kaki pegunungan ( piedmont with relief energy 100 m); (7) Daerah kaki pegunungan ( low relief mountain with relief energy 200 m); (8) Daerah pinggang pegunungan (middle relief mountain with relief energy 200-400 m); (9) Daerah puncak pegunungan (high relief mountain with relief energy 400 m and more).
11
Daerah rawa (swamp area) terdapat di sepanjang garis pantai yang membentang dari muara Sungai Ular di bagian Timur hingga muara Sungai Belawan di bagian barat. Daerah rawa tersebut berupa lajur (strip) yang menyempit dari arah barat Sungai Belawan ke arah timur Sungai Ular. Hal tersebut disebabkan oleh kondisi alam yang memperlihatkan bahwa garis pantai disekitar muara Sungai Ular hingga muara Sungai Serdang cenderung terkena abrasi sehingga garis pantai makin hari makin jauh kedaratan, sedangkan garis pantai selebihnya tidak demikian. Kegiatan budidaya tambak udang, pertanian padi tadah hujan dan perkebunan rakyat cukup banyak terdapat di sepanjang garis pantai Kabupaten Deli Serdang sehingga daerah rawa makin berkurang luasnya. Dengan berkurangnya daerah rawa pada wilayah Kabupaten Deli Serdang maka lingkungan aquatic akan mengalami perubahan dengan sendirinya, terutama menyangkut jenis flora dan fauna termasuk populasinya. Daerah alluvial ( alluvial plain) berada diantara daerah rawa dengan daerah berbukit (hill II). Lahan persawahan/tegalan, permukiman/perkotaan dan sebagian perkebunan besar berada pada daerah ini. Kota Medan dan Bakal Bandar Udara Internasional Kualanamu berada di daerah ini. Keberadaan lahan pertanian yakni berupa persawahan/tegalan dan perkebunan besar pada daerah ini makin hari makin terdesak oleh kegiatan perkotaan seperti permukiman, industri dan kegiatan perkotaan lainnya, terutama desakan perkembangan kota Medan, Tanjung Morawa, Delitua dan Lubuk Pakam. Sumber pencemaran air dan udara pada daerah ini seperti buangan limbah rumah tangga, industri, perdagangan, dan asap kenderaan bermotor akan terus meningkat dari waktu-kewaktu sejalan dengan pesatnya pertumbuhan kawasan perkotaan/permukiman di daerah ini. Perubahan penggunaan lahan yang paling cepat terjadi pada wilayahwilayah yang berbatasan langsung dengan Kota Medan. Perubahan penggunaan lahan tersebut sepertinya sulit untuk dibendung karena pertambahan penduduk yang cukup tinggi di Kawasan Medan dan Deli Serdang mengambil tempat untuk bermukim di wilayah dimaksud. Lahan-lahan perkebunan besar yang terlantar atau HGU-nya tidak diperpanjang misalnya, dengan segera berubah fungsi menjadi kawasan permukiman. Perubahan-perubahan yang sedemikian rupa yakni dari perkebunan besar menjadi perrmukiman terdapat di Kecamatan Patumbak, Tanjung Morawa, Percut Sei Tuan, Labuhan Deli, Sunggal, dan Pancur Batu. Selain daripada desakan Kota Medan pada wilayah-wilayah tertentu diatas, penggunaan lahan didaerah pantai Kabupaten Deli Serdang, terutama di Kecamatan Batang Kuis, Pantai Labu dan Beringin juga akan mengalami perubahan yang besar dalam waktu kurun waktu 10-20 tahun ke depan sejalan dengan pembangunan Bandar Udara Internasional Kualanamu di Desa Pantai Labu Kecamatan Beringin.
12
Hamparan gravel (gravelly terrace)
berada di antara daerah aluvial dan daerah yang
berbukit/bergelombang. Hamparan gravel terdapat hanya di antara sungai serdang ke arah Sungai Belawan saja dan tidak terdapat di daerah Sungai Ular. Exploitasi material gravel dimaksud banyak dilakukan oleh para pengusaha melalui kegiatan penambangan galian-C yakni terdapat di daerah sungai Belawan (Sunggal dan Pancurbatu), dan sungai Percut (Patumbak dan Namorambe). Ditinjau dari sudut lingkungan hidup, exploitasi galian-C pada daerah daratan kering akan mengurangi potensi lahan pertanian karena kandungan gravel dan batu-batuan di daerah daratan kering berada dibawah lapisan tanah alluvial, sehingga dengan melalukan penambangan galian–C maka secara otomatis lapisan tanah atas juga ikut hilang dan tidak bisa dijadikan lahan pertanian. Galian-C yang berada di daerah aliran sungai dan bantaran sungai akan mengakibatkan kecuraman dasar sungai bertambah kearah upstream dan mengakibatkan energi aliran sungai untuk menggerus tebing dan dasar sungai tambah tinggi. Desakan kawasan permukiman sudah mulai memsauki daerah ini terutama di wilayah Kecamatan Sunggal, Pancurbatu, Kutalimbaru, Patumbak dan Kecamatan Namorambe. Daerah perbukitan/bergelombang (hills II dan hill I) berada dibagian upstream gravel terrace di watershed Sungai Percut, Sungai Serdang dan Sungai Ular. Daerah ini hanya sedikit ditemui di watershed Sungai Belawan dan Sungai Deli. Kegiatan perkebunan besar PTPN-II dan Lonsum serta kebun campuran sebagian besar mengambil tempat di daerah ini. Akibat pertambahan penduduk perdesaan yang ada didaerah ini maka perubahan penggunaan lahan pada daerah ini mulai terjadi secara signifikan yakni dari kondisi sebelumnya merupakan kebun/hutan campuran kini sudah banyak berubah menjadi tanaman sejenis (mono crops). Daerah piedmon terdapat hanya pada watershed sungai Belawan dan sebagian watershed sungai Deli. Daerah ini merupakan daerah transisi dari pegunungan ke daerah dataran rendah. Kegiatan pertanian lahan kering, kebun/hutan campuran, perkebunan rakyat mendominasi peruntukan lahan di daerah ini. Daerah pegunungan yakni daerah diatas elevasi 200 meter diatas permukaan air laut adalah merupakan daerah yang terdapat di kecamatan Sibolangit, Kecamatan STM Hulu dan kecamatan Tiga Juhar. Kegiatan utama penduduk yang tinggal diwilayah pegunungan ini adalah bertani dan mengella hasil hutan. Luas hutan secara fisik saat ini sudah jauh berkurang dari data yang tertera pada tabel 2.1 diatas karena sudah banyak yang berubah menjadi lahan pertanian. Hal tersebut terjadi karena jumlah lapangan kerja pada sektor perkebunan relative tetap dan malah cenderung menurun, sementara itu jumlah penduduk di afdeling-afdeling/desa-desa perkebunan dan perkampungan-perkampungan di daerah pegunungan 13
cenderung meningkat. Fenomena ini secara lambat tapi pasti telah mengakibatkan terjadinya perambahan hutan, areal perkebunan negara, dan memaksa terjadinya proses urbanisasi. Berhubung karena adanya kesenjangan antara jumlah lapangan kerja dengan jumlah angkatan kerja maka terjadilah pembukaan lahan pertanian baru diwilayah perbukitan/pegunugan/hutan dan daerah rawa. Kondisi ini telah mengakibatkan pengurangan luas hutan secara signifikan di wilayah Kabupaten Deli Serdang. Kondisi ini akan mengakibatkan daerah-daerah tersebut rawan longsor dan mengakibatkan peningkatan erosi serta instabilitas debit sungai. 2.1.2.2. Kondisi Lingkungan Hidup di Wilayah Kabupaten Deli Serdang Perkembangan fisik Kota Medan dalam 10 tahun terakhir ini sangat pesat dan telah memasuki wilayah administrasi Kabupaten Deli Serdang sehingga perubahan peruntukan lahan pada wilayah Kabupaten Deli Serdang yang berbatasan langsung dengan Kota Medan seperti Kecamatan:Tanjung Morawa, Delitua, Patumbak, Batang Kuis, Labuhan Deli, Hamparan Perak, Sunggal, Tanjung Morawa dan Namorambe cukup tinggi. Hal ini dapat dipahami karena wilayah administrasi Kota Medan sudah sepenuhnya terbangun/jenuh sehingga daerah perluasan permukiman secara alamiah memasuki wilayah Kabupaten Deli Serdang. Pada umumnya perubahan peruntukan lahan tersebut terjadi dari lahan perkebunan ke permukiman dan atau industri dan dari llahan pertanian menjadi permukiman. Kondisi lingkungan mengalami perubahan akibat keadaan tersebut, perubahan-perubahan tersebut
antara lain
adalah meningkatnya luas permukaan tanah yang impermeable sehingga mengakibatkan meningkatnya volume limpasan air hujan dan banjir, meningkatnya temperatur udara dipermukaan tanah, dan meningkatnya volume limbah permukiman yang dapat mencemari badan air dan air tanah. Dari data perkembangan perubahan penggunaan lahan yang diuraikan pada butir (a) diatas diketahui bahwa pertambahan luas permukiman rata-rata 465 ha per tahun. Perubahan peruntukan lahan menjadi permukiman tersebut sebagian besar berada pada wilayah kabupaten Deli Serdang yang berbatasan dengan Kota Medan, termasuk Lubuk Pakam. Berbagai kegiatan pembangunan dan rencana pembangunan yang telah dan sedang dilaksanakan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir ini yang dinilai mempunyai pengaruh terhadap lingkungan hidup antara lain adalah: pembangunan kawasan industri KIM II di Kecamatan Percut Sei Tuan (1999), Pembangunan Kawasan Industri di Kecamatan Tanjung Morawa 1998, Peningkatan Jalan Pantai Deli Serdang (1996-1998), Normalisasi Sungai Serdang (selesai 2006), peningkatan jalan Tanjung Morawa-batang Kuis-Lubuk Pakam (2005), Proyek Medan Flood Control (1998-sekarang) yang meliputi normalisasi sungai Deli, normalisasi 14
sungai Percut, pembuatan kanal banjir Deli-Percut, rencana pembangunan waduk Lau Simeme, dan pembangunan pelabuhan udara internasional Kualanamu di Kecamatan Beringin dan Kecamatan Pantai Labu (mulai 2007). Semua pembangunan tersebut diatas mengambil tempat pada daerah dataran rendah dan pantai, sehingga diperkirakan wilayah Kabupaten Deli Serdang yang berada dibagian utara jalan negara Medan-Tebing Tinggi (kondisi geomorfologi: swamp dan alluvium) seluruhnya akan berubah menjadi kawasan perkotaan dan industrii, termasuk Kecamatan Batang Kuis dan Labuhan Deli. Kondisi lingkungan hidup pada bagian lahan bergelombang hingga berbukit dan pegunungan seperti Kecamatan Galang, Bangun Purba, STM Hilir, Namorambe, dan Pancur Batu, Sibolangit, STM Hulu, Tiga Juhar, dan Kecamatan Kutalimbaru dalam 10 tahun terakhir ini juga mengalami perubahan yang siknifikan tetapi tidak secepat wilayah pantai dan dataran rendah seperti diuraikan diatas. Kondisi lingkungan pemukiman di wilayah Kabupaten Deli Serdang dewasa ini belum sepenuhnya memenuhi persyaratan lingkungan sehat. Dari 22 ibukota kecamatan yang ada di Kabupaten Deli Serdang hanya beberapa ibukota kecamatan saja yang memiliki sistim penyediaan air bersih yang terkontrol higienitasnya yakni yang dilayani oleh PDAM. Kota-kota tersebut antara lain adalah Kota Lubuk Pakam, Tanjung Morawa, Delitua, Sunggal, Pancur Batu, Sibolangit dan Kota Labuhan Deli. Secara keseluruhan persentase cakupan penggunaan air bersih yang memenuhi persyaratan bakterologis (dapat dikontrol) di Kabupaten Deli Serdang lebih kecil dari 15%. Sistim pembuangan tinja rumah tangga pada daerah permukiman di Kabupaten Deli Serdang adalah sistim setempat (on-site system) yakni berupa septick tank, jamban cubluk, jamban cemplung dan jamban sungai. Perkampungan-perkampungan didaerah rural pada umumnya masih menggunakan badan air, pasang surut dan lapangan terbuka untuk pembuangan tinja. Bagi daerah perkotaan/permukiman yang belum memiliki sistem pengadaan air bersih melalui perpipaan umumnya menggunakan jamban cubluk atau cempung yang resapannya dekat dengan sumur sehingga air sumur dimaksud potensial terkena polusi limbah septick. Dilihat dari persentase daerah pemukiman yang memperoleh layanan sistim perpipaan air bersih yang masih rendah yakni di bawah 15% maka diperkirakan sarana pembuangan kotoran manusia/tinja yang memenuhi persyaratan kesehatan adalah sebesar ± 30%. Lingkungan perumahan yang memenuhi persyaratan kesehatan di perkotaan dewasa ini di Kabupaten Deli Serdang dinilai cukup baik, tetapi kondisi tersebut akan dapat berubah bersamaan dengan pesatnya pertumbuhan perumahan yang tidak terkendali. Wilayah perkotaan yang mempunyai potensi lingkungan tidak sehat terdapat pada Kecamatan Labuhan Deli, Hamparan Perak, Percut Sei Tuan, Beringin
15
dan Pantai Labu. Secara umum dapat dikatakan bahwa lingkungan perumahan yang memenuhi persyaratan kesehatan dewasa ini diwilayah perkotaan kira-kira mencapai 50%. Dengan terbatasnya jangkauan sistem penyediaan air bersih melalui perpipaan di wilayah Kabupaten Deli Serdang, maka masih banyak sarana pendidikan dan sarana peribadatan yang belum memiliki sistem sanitas yang memenuhi kesehatan. Diperkirakan hanya sekitar 30% dari sarana pendidikan yang memiliki sarana sanitasi, dan kira-kira 50% sarana peribadatan telah memiliki sarana sanitasi. Hotel dan restauran serta jasa boga yang ada di wilayah Kabupaten Deli Serdang tidak pernah dilakukan penelitian mengenai pemenuhan standar kesehatannya dan hal tersebut perlu dilakukan di masamasa mendatang. Demikian juga halnya tentang penelitian terhadap limbah industri secara reguler tidak ada dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang sehingga paparan pestisida di lingkungan industri tidak dapat diperoleh, demikian juga halnya dengna pencemaran sungai. Data mengenai kebisingan di tempat kerja perkantoran dan industri juga tidak tersedia karena penelitian tentang itu belum pernah dilakukan. Diwilayah Kabupaten Deli Serdang terdapat beberapa kawasan industri yakni antara lain Kawasan Industri Tanjung Morawa dan Kawasan Industri Sunggal serta beberapa zona industri di Kecamatan Percut Sei Tuan dan Labuhan Deli. Data mengenai kwalitas dan sistem pembuangan limbah industri tersebut diatas tidak ada dipublikasikan oleh Pemerintah. 2.1.2.3. Permasalahan Geomorfologi Permasalahan-permasalahan di wilayah Kabupaten Deli Serdang
yang berkaitan dengan
geomorfologi pada saat ini dan perkiraan potensi masalah dimasa mendatang dapat dirumuskan sebagi berikut: 1. Masalah Penggunaan Lahan (Land Use) Permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan tanah kini dan perkiraan pada 20 tahun kedepan adalah sebagai berikut: a. Pengurangan luas hutan dan semak/alang-alang dalam kurun waktu 10 tahun terakhir adalah rata-rata 920 ha per tahun atau ekivalen dengan 2,06% per tahun. Apabila kecenderungan (trend) ini terus terjadi maka 20 tahun mendatang maka luas hutan dan semak belukar di willayah Kabupaten Deli Serdang hanya akan tinggal separuhnya, dan dalam 50 tahun kedepan
16
apabila tidak ada pengendalian dan pengawasan maka tidak akan ada lagi hutan dan semakbelukar di Kabupaten Deli Serdang. Akibat dari kondisi ini maka ekosistem akan terganggu. b. Perkembangan luas permukiman dalam kurun waktu 10 tahun terakhir meningkat rata-rata 465 ha pertahun. Penambahan luas permukiman ini harus dikompensasi dengan pengurangan luas lahan lainnya seperti lahan pertanian lahan kering seperti tegalan dan kebun campuran dan sawah. Akibat kondisi ini maka beban daerah perkotaan akan makin berat. 2. Masalah Abrasi dan Sedimentasi Permasalahan-permasalahan yang ada dan potensil terjadi dalam 20 tahun kedepan antara lain adalah: a. Kerusakan hutan pantai potensil mengakibatkan terjadinya pergeseran garis pantai kearah darat akibat abrasi dan rawan dari terjangan tsunami. b. Kondisi hutan pantai/bakau di sepanjang garis pantai Kabupaten Deli Serdang sangat memprihatinkan dan telah mengancam kelangsungan hidup berbagai jenis ikan dan satwa air. c. Meningkatnya kegiatan pertanian dibagian upstram yang berarti berkurangnya luas hutan dan semak-belukar akan mengakibatkan volume sedimentasi bertambah besar pada aliranaliran sungai. 3. Masalah Banjir Permasalahan banjir yang potensial terjadi pada wilayah Kabupaten Deli Serdang kini dan 20 tahun kedepan adalah sebagai berikut: a. Pertumbuhan kawasan permukiman/perkotaan dan industri cukup tinggi di wilayah Kabupaten Deli Serdang (lihat uraian sebelumnya) sehingga pemerintah Kabupaten Deli Serdang kewalahan dalam memenuhi infrastruktur perkotaan/permukiman, termasuk sarana drainase. b. Perkembangan dari pada kawasan permukiman tidak dapat dikontrol dan dikendalikan sepenuhnya sehingga dapat berkembang menjadi kawasan permukiman yang kumuh dan tidak teratur dan rawan banjir. c. Bertambah luasnya kawasan permukiman berarti bertambah luas pula permukaan lahan yang kedap air sehingga limpasan air hujan (run off) akan bertambah besar. Kawasan permukiman yang padat penduduk dimaksud berada pada dataran rendah alluvial dimana permukaan air 17
relatif tinggi sehingga daya serap tanah atas air hujan rendah. Kondisi ini mengakibatkan daerah ini, bila berkembang menjadi kawasan permukiman/perkotaan akan memiliki permasalah serius yakni rentan terhadap bahaya banjir. d. Masalah limbah padat seperti sampah juga akan menjadi masalah yang serius karena kalau dapat menyumbat drainase dan mengakibatkan banjir 4. Masalah Erosi dan Tanah Longsor Masalah erosi dan tanah longsor di Kabupaten deli Serdang saat ini dan 20 tahun kedepan adalah sebagai berikut: a. Intensitas kegiatan pertanian pada daerah yang berbukit/bergelombang hingga kaki pegunungan menunjukkan peningkatan sehingga karakteristik vegetasi pada wilayah tersebut akan berubah dan cenderung akan lebih terbuka. Kondisi ini mengakibatkan potensi erosi yakni berupa erosi dasar dan tebing sungai dan erosi permukaan (gully erosion) akan makin besar. b. Dalam 20 tahun kedepan permasalahan erosi ini potensil terjadi di daerah Kecamatan Kutalimbaru untuk watershed Sungai Belawan, di daerah Kecamatan Sibolangit (Sembahe dan sekitarnya) dan Namorambe untuk watershed Sungai Deli, dan Kecamatan STM Hilir untuk watershed Sungai Serdang. c. Berkurangnya semak-belukar dan hutan pada lereng-lereng yang terjal akan potensil menghasilkan tanah longsor. Dalam kurun waktu 20 tahun mendatang bagian watershed yang kondisinya mengarah pada kondisi bahaya tanah longsor adalah di Kecamatan STM Hulu yakni disekitar Tiga Juhar hingga ke daerah Penen dan Talun Kenas pada watershed Sungai Serdang, dan di Kecamatan Sibolangit yakni disekitar Sibolangit dan Bandar Baru pada watershed Sungai Deli. Tanah longsor dimaksud dapat menutup aliran sungai dan kemudian jebol dan mengakibatkan banjir bandang seperti yang pernah terjadi di Bahorok beberapa tahun yang silam. 2.1.2.4. Pemasalahan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Sumber daya alam memiliki peran ganda, yaitu sebagai modal pembangunan dan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan. Namun, di lain pihak keberlanjutan atas ketersediaannya sering diabaikan sehingga daya dukung lingkungan menurun dan ketersediaan sumber daya alam menipis. Sumber daya air yang ada di Kabupaten Deli Serdang terdiri dari air permukaan yakni berupa sungai-sungai yang permanent, 18
mata air dan air tanah. Sungai-sungai yang memiliki debit sepanjang tahun dan melintas di wilayah Kabupaten Deli Serdang ada sebanyak 5 sungai yakni: (1) Sungai Belawan; (2) Sungai Deli; (3) Sungai Percut; (4) Sungai Serdang; dan (5) Sungai Ular. Tiga dari 5 sungai tersebut sudah dipakai oleh PDAM Tirtanadi sebagi sumber pengadaan air bersih untuk Kota Medan dan Deli Serdang, yakni: (1) Sungai Belawan dengan 2 unit bangunan pengolah air dengan kapasitas 1600 l/det di Sunggal dan 500 l/det di Hamparan Perak; (2) Sungai Deli dengan 1 unit bangunan pengolahan air dengan kapasitas 1700 l/det; dan (3) Sungai Belumai (anak sungai Serdang) dengan 1 unit bangunan pengolah air dengan kapasitas 1000 l/det. Dalam hal ini, kapasitas debit ketiga sungai tersebut secara natural sudaah maksimal dimanfaatkan untuk pengadaan air bersih Kota Medan dan sekitarnya. Pada saat ini PDAM Tirtanadi melayani 300.000 sambungan di Kota Medan dan Deli Serdang atau kira-kira ekivalen dengan 1,5 juta jiwa penduduk. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Kota Medan ditambah dengan penduduk Deli Serdang yang pada tahun 2004 telah mencapai 3,6 juta jiwa lebih maka, tingkat pelayanan PDAM Tirtanadi sekarang kurang dari 45%. Dengan tingkat pertambahan penduduk seperti 10 tahun terakir ini yakni rata-rata 3,11% per tahun, maka 20 tahun kedepan masalah pengadaan air bersih untuk kota Medan dan wilayah permukiman di Kabupaten Deli Serdang akan menjadi salah satu permasalahan yang serius, apalagi dikaitkan dengan kebutuhan air untuk irigasi/pertanian. Ancaman krisis air disebabkan oleh dua factor utama yakni pertama akibat meningkatnya kebutuhan air akibat pertambahan penduduk dan kedua akibat berkurangnya persediaan air permukaan pada sungaisungai akibat memburuknya kondisi hutan. Deforestasi ini disebabkan oleh peralihan fungsi kawasan hutan menjadi pertanian; kawasan perkebunan dan pertanian menjadi pemukiman; serta makin meningkatnya penebangan liar. Berkurangnya kawasan hutan selanjutnya menyebabkan terganggunya kondisi tata air. Gejala ini terlihat dari berkurangnya ketersediaan air tanah terutama dalam bentuk mata air (spring) dan air tanah di daerah perkotaan, turunnya debit air sungai pada musim kemarau yang mengancam pasokan air untuk pertanian dan PDAM, membesarnya aliran permukaan yang mengakibatkan meningkatnya ancaman bencana banjir pada musim penghujan Kasus-kasus pencemaran lingkungan cenderung meningkat. Hal ini disebabkan oleh laju pertumbuhan penduduk yang bermukim di wilayah Kabupaten Deli Serdang, perubahan gaya hidup yang konsumtif, serta rendahnya kesadaran masyarakat. Kemajuan transportasi dan industrialisasi yang tidak diiringi dengan penerapan teknologi bersih memberikan dampak negatif terutama pada lingkungan perkotaan. Sungai-sungai yang ada di wilayah Kabupaten Deli Serdang seperti: sungai Belawan, Sungai Deli, Sungai Percut, Sungai Serdang dan Sungai Ular mengalami pencemaran dari limbah pertanian, rumah 19
tangga dan limbah kegiatan industri yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Kondisi tanah juga semakin tercemar oleh bahan kimia baik dari sampah padat maupun pupuk. Masalah pencemaran ini disebabkan juga oleh rendahnya kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat dengan kualitas lingkungan yang baik. Kondisi di atas menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya ketidakseimbangan sistem lingkungan secara keseluruhan dalam menyangga kehidupan masyarakat Kabupaten Deli Serdang dan sekitarnya dan keberlanjutan pembangunan dalam jangka panjang. Selain itu, perubahan iklim (climate change) dan pemanasan global (global warming) akan mempengaruhi kondisi lingkungan secara global tidak terkecuali Kabupaten Deli Serdang. Oleh karena itu adaptasi terhadap perubahan iklim tersebut mutlak dilakukan, khususnya yang terkait dengan strategi pembangunan sektor kesehatan, pertanian, permukiman, dan tata ruang. Di lain pihak, isu perubahan iklim memberi peluang tersendiri bagi Kabupaten Deli Serdang, di mana negara-negara industri maju dapat ‘menurunkan emisinya’ melalui kompensasi berupa investasi proyek Clean Development Mechanism (CDM) di negara berkembang seperti Indonesia. Selain tantangan krisis di atas, hal lain yang menjadi tantangan ke depan adalah berkaitan dengan pengembangan nilai tambah sumber daya alam dan penggalian sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru agar memiliki daya saing global dalam jangka panjang. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kedua Nasional menempatkan sumber daya kelautan menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru yang mempunyai peluang untuk dikembangkan. Kontribusi bidang kelautan terhadap perekonomian Kabupaten Deli Serdang dapat dikatakan belum siknifikan dan sarana serta fasilitas untuk pengembangan nilai tambah sumber daya kelautan tersebut belum memadai. Ketersediaan pangan di Kabupaten Deli Serdang akan semakin terbatas yang disebabkan oleh semakin meningkatnya konversi lahan sawah dan lahan pertanian produktif lainnya, rendahnya peningkatan produktivitas hasil pertanian, buruknya kondisi jaringan irigasi dan prasarana irigasi di lahan produksi seperti pada DAS Belawan, DAS Percut, DAS Serdang dan DAS Ular. Kondisi pasokan air bagi lahan beririgasi semakin terbatas karena menurunnya kemampuan penyediaan air di sungai dan menurunnya tingkat pelayanan sarana irigasinya. Sementara itu, daya saing produk pertanian dalam negeri masih rendah dibandingkan dengan produk impor. Dilihat dari aspek konsumsi pangan, ketergantungan pada konsumsi beras masih tinggi sehingga tekanan terhadap produksi padi semakin tinggi pula. Ke depan perlu didorong diversifikasi konsumsi pangan dengan mutu gizi yang semakin meningkat berbasiskan konsumsi pangan hewani, buah, dan sayuran.
20
Permasalahan-permasalahan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang ada di wilayah Kabupaten Deli Serdang pada saat ini dan yang potensial terjadi dalam 20 tahun kedepan adalah sebagai berikut : 1. Perubahan peruntukan lahan di wilayah administrasi Kabupaten Deli Serdang sangat cepat sekali, dan apabila peruntukan ruang tidak dikendalikan berdasarkan prinsip-prinsip keseimbangan ekosistem maka dalam 20 tahun mendatang tingkat kerusakan ekosistem akan cukup besar dan merugikan bagi manusia umumnya dan masyarakat Deli Serdang dan Medan khususnya; 2. Dengan perkiraan bahwa untuk menghidupi satu ‘keluarga petani' dengan jumlah anggota keluarga 5 orang memerlukan lahan pertanian kering seluas 1 ha, maka setiap pertambahan penduduk 1 orang diperlukan tambahan lahan pertanian baru seluas 0, 2 ha. Jadi apabila tiadak tercipta lapangan kerja baru diluar sector pertanian maka perambahan hutan dan penggarapan lahan perkebunan negara akan tambah marak dan sulit dikendalikan; 3. Dengan memperkirakan kebutuhan lahan untuk perumahan adalah rata-rata 200 m2 per keluarga (5 orang) ditambah dengan kebutuhan ruang terbuka dan infrastruktur kota sekitar 60% maka kebutuhan lahan rata-rata untuk perumahan per kepala keluarga diperkirakan sebesar 320 m2 . Jadi dengan demikian berarti bahwa setiap pertambahan 1 orang penduduk diperlukan tambahan lahan untuk perumahan/permukiman seluas 64 m2. Disamping kebutuhan lahan untuk perumahan, kegiatan industri juga membutuhkan lahan yang cukup luas karena luas lahan untuk kegiatan industri di kota Medan sudah terbatas. Untuk mengantisipasi permasalahan ini maka pemerintah Kabupaten Deli Serdang perlu menata ruang yang potensil berkembang menjadi daerah permukiman dengan cermat guna menghindari pertumbuhan permukiman yang kumuh dan tidak teratur. 4. Masalahan serius lainnya yang akan dihadapi 20 tahun kedepan adalah memenuhi kebutuhan infrastuktur perkotaan pada wilayah permukiman-permukiman baru di wilayah kabupaten Deli Serdang yang lokasinya menyebar berbatasan dengan kota Medan. Infrastruktur perkotaan dimaksud meliputi pengadaan air bersih, pengendalian banjir, pengadaan jaringan jalan, sanitasi dan energi. 5. Diperkirakan, dalam 20 tahun kedepan peranan sector pertanian akan masih merupakan penyedia lapangan kerja dan tempat menggantungkan kehidupan sebagian besar penduduk
21
Kabupaten Deli Serdang. Oleh karena itu maka konflik penggalokasian air untuk pertanian/irigasi dan penggunaan air minum dapat terjadi 6. Masalah Limbah
Rumah Tangga: Tingginya laju pertumbuhan permukiman di wilayah
Kabupaten Deli Serdang, terutama yang berbatasan dengan Kota Medan akan mengakibatkan volume limbah permukiman seperti sampah (solid waste) dan tinja (sanitation) bertambah besar. Pencemaran sungai akibat limbah sampah dan tinja ini sudah mulai terlihat pada daerah permukiman sepanjang Sungai Percut, Sungai Belumai/Serdang, Sungai Deli dan Sungai Belawan. Peningkatan pencemaran sungai tersebut akan berdampak kepada kelangsungan hidup satwa air dan kesehatan penduduk yang menggunakan badan air tersebut sebagai tempat mandi dan cuci. 7. Masalah Limbah Buangan Industri: Kegiatan industri di wilayah Kabupaten Deli Serdang yang terdapat di Tanjung Morawa terletak di watershed Sungai Serdang, sehingga buangan limbah cair yang tidak dikendalikan pada kawasan industri tersebut akan mencemari sungai Belumai/Serdang. Hal yang sama juga dapat terjadi pada kegiatan industri dan pabrik di Kecamatan Sunggal yang akan mencemari Sungai Belawan. Disamping limbah dari kawasan dan atau zona industri seperti disebutkan diatas, limbah industri dan industri rumah tangga yang letaknya menyatu dengan kawasan permukiman juga akan menjadi permasalahan tersendiri yang perlu diantisipasi dan diawasi. Limba cair industri dan industri rumah tangga yang menyatu dengan kawasan permukiman tersebut terdapat di wilayah Patumbak, Delitua, dan Batang Kuis. 8. Masalah Limbah Pertanian dan Perkebunan: Limbah pertanian dan perkebunan yang mejadi permasalahan utama dewasa ini adalah limbah erosi permukaan yang mengakibatkan sedimentasi pada badan sungai. Permasalahan ini paling dominan terlihat pada sungai Kualanamu/Serdang dimana hampir semua watershednya adalah merupakan daerah perkebunan dan pertanian. Kegiatan replanting (penanaman) pada perkebunan dimana lahan 100% terbuka tanpa vegetasi, bila hujan turun maka potensi erosi permukaan sangat besar dan mengakibatkan terjadinya sedimentasi pada sungai.
Kegiatan pertanian lainnya yang
menyumbang pencemaran badan air antara laian adalah pestisida, herbisida dan nutrient yang berasal dari buangan limbah peternakan dan residu pupuk-pupuk anorganik pada sektor pertanian/perkebunan. 9. Masalah Lingkungan Permukiman: Pemenuhan kebutuhan dasar sarana dan prasarana permukiman adalah merupakan permasalahan yang menonjol saat ini dan diperkirakan bahwa 22
tingkat permasalahannya akan bertambah besar dimasa mendatang. Permasalahanpermasalahan tersebut meliputi penurunan kualitas lingkungan permukiman karena pertumbuhan perumahan lebih cepat dari pengadaan sarana dan prasarana permukiman dasar atau dengan perkataan lain pengadaan sarana dan prasarana dasar perkotaan selalu tertinggal jauh dibelakang sehingga banyak kawasan permukiman yang tumbuh dan berkembang jauh dari kondisi lingkungan yang sehat. 2.1.2.5. Capaian/Keberhasilan Pemerintah dengan sumber daya yang dimilikinya yakni meliputi sumber daya SDM, keuangan dan peralatan, telah berupaya
mengurangi dampak dan mengatasi permasalahan-permasalahan
geomorphology dan lingkungan hidup
tersebut diatas dari waktu-kewaktu, namun permasalahan-
permasalahn tersebut belum seluruhnya dapat diatasi. Adapaun capaian dan keberhasilan yang sudah diperoleh sejauh ini antara laian adalah: 1. Untuk menjaga dan untuk mengatur peruntukan lahan (land use) dan melindungi lahan-lahan kritis serta menjaga kawasan lindung, pemerintah Kabupaten Deli Serdang telah membuat Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Deli Serdang; 2. Untuk menjaga agar pembangunan daerah permukiman tertib dan teratur, pemerintah Kabupaten Deli Serdang telah membuat Rencana Umum Tata Ruang sebagian Ibu Kota Kecamatan besar Kota Kecamatan di lingkungan wilayah Kabupaten Deli Serdang; 3. Peningkatan pelayanan air bersih kota-kota kecamatan di Kabupaten Deli Serdang, terutama yang berbatasan langsung dengan Kota Medan, termasuk Lubuk Pakam dengan melakukan merger PDAM Deli Serdang dengan PDAM Tirtanadi Propinsi Sumatera Utara. Jankauan pelayanan pipa PDAM Deli Serdang 10 tahun yang lalu hanya mampu melayani Kota Lubuk Pakam dan Tanjung Morawa saja, namun saat ini semua kota kecamatan yang berbatasan dengan kota Medan sudah dilayani oleh pipa PDAM, walaupun belum sepenuhnya. 4. Untuk mengantisipasi peningkatan debit banjir pada sungai Deli, Percut dan sungai Serdang, sejak tahun 1998 telah dilakukan normalisasi terhadap ketiga sungai tersebut termasuk pembuatan kanal banjir Deli-Percut yakni melalui dana APBN, loan ADB, loan JBIC dan APBD.
23
2.1.2.6. Analisis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Deli Serdang dirancang untuk masa 20 tahun dari sekarang sehingga semua peluang, ancaman dan permasalahan perlu diproyeksikan untuk 20 tahun kedepan agar langkah-langkah untuk mengantisipasi dan menanggulangi
permasalahan-
permasalahan yang ada dan atau yang mungkin ada dapat dilakukan secara berbarengan dengan eskalasi dan perkembangan permasalahan tersebut. Analisis terhadap proyeksi peluang, proyeksi permasalahan dan proyeksi keberhasilan untuk 20 tahun kedepan selengkapnya dibahas berikut ini. 1. Analisis Mengenai Land Use a. Proyeksi Peluang Luas wilayah administrasi Kabupaten Deli Serdang adalah 249.772 ha dimana komposisi penggunan ruang/tanah adalah sebagai berikut: ¾ Hutan : 33,15% ¾ Perkebunan besar: 23.51% ¾ Tegalan/Kebun Campuran: 4.32% ¾ Sawah: 27,56% dan ¾ Permukiman: 8,41%. Jumlah penduduk Kabupaten Deli Serdang dalam posisi komposisi penggunaan lahan tersebut diatas adalah 1.539.697 jiwa. Dengan mengadopsi laju pertambahan penduduk Kabupaten Deli Serdang dalam 10 tahun terakhir yakni rata-rata 3,11% per tahun, maka proyeksi jumlah penduduk Deli Serdang 20 tahun mendatang adalah sekitar 2,9 juta jiwa atau hampir 2 kali lipat dari kondisi pada tahun 2004. Bandara Udara Internasional Kualanamu sudah dimulai pembangunannya pada awal tahun 2007 dan sesuai rencana akan mulai operasi pada tahun 2009 mendatang. Keberadaan Bandara Udara Kualanamu di wilayah Kabupaten Deli Serdang berpengaruh besar terhadap pertumbuhan permukiman/perkotaan disekitarnya sehingga pertambahan penduduk Kabupaten Deli Serdang bisa lebih besar dari yang disebutkan diatas. Wilayah Kabupaten Deli Serdang masih bisa dijadikan menjadi wilayah yang lestari dari sisi lingkungan hidup dan sumber daya alam, dan daerah permukiman/perkotaan, perdagangan dan industri masih bisa ditata dengan leluasa sehingga terbentuk kawasan permukiman yang serasi, asri dan ramah lingkungan karena ruang non-terbangunnya masih luas. Sebagian besar lahan perkebunan besar 24
PTPN-II yang berada di sekitar Kota Medan yang luasnya ribuan hektar sudah habis masa HGU-nya dan sudah dapat ditata dan dikendalikan peruntukannya secara seksama guna menampung luapan kegiatan ekonomi Kota Medan. Dengan dukungan perencanaan tata ruang yang baik (Perda) disertai dengan pengendalian dan pengawasan implementasi yang konsisten dan tegas maka Kabupaten Deli Serdang memiliki peluang dimasa mendatang menjadi: 1. Pusat industri di Propinsi Sumatera Utara; 2. Pusat distribusi barang dan jasa; 3. Kawasan konservasi sumber daya air; 4. Kawasan pariwisata pantai; 5. Kawasan pendidikan dan olah raga; dan 6. Kawasan permukiman yang asri dan nyaman. b. Proyeksi Ancaman dan Permasalahan Perubahan penggunaan lahan di wilayah Kabupaten Deli Serdang menunjukkan bahwa dalam kurun wktu 10 tahun terakhir terjadi perubahan tata guna tanah (land use) yang cukup besar yakni: luas lahan semak-belukar dan hutan berkurang sekitar 920 ha per tahun; tetapi lahan perkebunan dan perkebunan rakyat bertambah sebesar 780 ha per tahun. Kemudian lahan pertanian kering/tegalan berkurang rata-rata 550 ha per tahun; tetapi luas permukiman meningkat rata-rata 465 ha per tahun. Melihat kepada letak semak-belukar dan hutan yang berada pada daerah pinggir pantai dan daerah kaki bukit/gunung maka perubahan/pengurangan luasannya yakni sebesar 920 ha per tahun tersebut cenderung berubah menjadi lahan perkebunan besar dan perkebunan rakyat, sedangkan perubahan/pengurangan lahan tegalan sebesar 550 ha per tahun cenderung berubah menjadi permukiman. Dari kecenderungan-kecenderungan tersebut diatas, yang paling sulit distop adalah perkembangan permukiman penduduk karena berbanding lurus dengan pertambahan penduduk. Mengingat bahwa pertambahan penduduk bukanlah berupa persamaan linier tetapi adalah berupa persamaan exponensial, maka pertambahan kebutuhan lahan untuk permukiman dimasa mendatang bukanlah merupakan kelipatan daripada 550 ha per tahun tetapi setiap tahunnya tingkat pertambahannya akan bertambah besar sesuai dengan persamaan exponensial tersebut. Dengan melihat tingkat pertumbuhan penduduk Kabupaten Deli Serdang dalam 10 tahun terakhir yakni 25
meningkat rata-rata 3,1 % maka diperkirakan dalam 20 tahun mendatang, luas lahan untuk permukiman yang dibutuhkan di Kabupaten Deli Serdang mencapai 30.000 ha lebih. Desakan permukiman terhadap lahan pertanian mengakibatkan lahan semak-belukar dan hutan akan terdesak pula oleh kegiatan pertanian dan perkebunan dan sulit dibendung karena penduduk pertanian akan tetap membutuhkan lahan pertanian untuk lapangan pekerjaan dan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Tingginya kebutuhan lahan permukiman/perkotaan akan mengakibatkan harga tanah maningkat, dan akan muncul broker-broker atau tengkulak-tengkulak tanah yang berupaya merubah peruntukan lahan dari rencana tata ruang. Berdasarkan uraian di atas maka proyeksi ancaman di masa mendatang adalah: a. Program keluarga berencana tidak berjalan: Kurangnya perhatian pemerintah terhadap penyelenggaraan program keluarga berencana dapat mengancam keseimbangan tata ruang wilayah Kabupaten Deli Serdang dimasa mendatang. Dalam kurun waktu 20 tahun mendatang diperkirakan jumlah penduduk Kabupaten Deli Serdang akan mencapai hampir 3 juta jiwa. Hal ini akan mengancam kelestarian hutan dan sumber daya alam Kabupaten Deli Serdang. b. Rencana Tata Ruang tidak tersedia dan atau tidak berkekuatan hukum: Dalam kurun waktu 20 tahun kedepan tingkat perubahan peruntukan lahan di Kabupaten Deli Serdang akan meningkat, dan oleh karena itu, apabila Rencana Tata Ruang tidak tersedia sampai tingkat detail atau tidak berkekuatan hukum, maka daerah permukiman/perkotaan di Kabupaten Deli Serdang akan tumbuh tanpa kendali dan merusak lingkungan. c. Praktek KKN pada penyelenggara pemerintahan: tingginya harga tanah di Kabupaten Deli Serdang dalam 20 tahun ke depan akan potensial menimbulkan praktek KKN pada aparat penyelenggara pemerintahan. c. Proyeksi Keberhasilan Melalui program Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Deli Serdang ini, yang akan langsung ditindak lanjuti dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) akan disusun program yang komprehensif dan berwawasan lingkungan serta pemerintah Kabupaten Deli Serdang bertekad untuk menyelenggarakan pembangunan dengan berpedoman kepada rencana tata ruang yang ditetapkan. Pada saat ini Pemerintah sedang manata 26
kembali tata ruang wilayah untuk menyesuaikannya dengan tuntutan keadaan setelah pemekaran Tahun 2003 yang lalu. Setelah tata ruang wilayah ini selesai dan disyahkan menjadi Perda, maka pemerintah Kabupaten Deli Serdang perlu segera menyusun rencana detail tata ruang perkotaan bagi wilayah yang berbatasan dengan Kota Medan dan daerah disekitar Kualanamu. Kemudian dilanjutkan dengan menyusun program konservasi, rehabilitasi dan restorasi hutan lindung dan menetapkan kawasan hutan tanaman industri. Apabila hal ini dapat dilakukan dalam 5 tahun kedepan, maka pengendalian peruntukan lahan untuk Kabupaten Deli Serdang akan terselenggara dengan baik dan akan menghasilkan lingkungan hidup yang nyaman dan lestari. Namun sebaiknya, apabila konsepsi dan persepsi penyelenggara pemerintahan tidak berubah, maka dalam 20 tahun kedepan kerusakan ekosistem akan sudah mencapai tahap memprihatinkan. 2. Analisis Mengenai Abrasi Pantai dan Sedimentasi a. Proyeksi Peluang Dengan pindahnya Bandar Udara Polonia ke Kualanamu sekitar Tahun 2009 mendatang, maka lahan sepanjang garis pantai (beach strip) dari muara Sungai Serdang hingga muara Sungai Ular akan potensil berkembang menjadi kawasan pariwisata pantai, yang sudah barang tentu memiliki nilai ekonomis tinggi. Karena pantai ini memiliki nilai ekonomis tinggi maka dalam pengembangannya pasti akan dibuat bangunan penahan ombak/abrasi. b.
Proyeksi Ancaman dan Permasalahan Garis pantai Kabupaten Deli Serdang secara keseluruhan menunjukkan pergeseran kearah
daratan atau mengalami abrasi. Jika dibandingkan antara peta rupa bumi yang dikeluarkan bakorsutanal tahun 1973 dengan kondisi saat ini maka, garis pantai Kabupaten Deli Serdang telah masuk ke daratan antara 20 hingga 50 meter atau rata-rata 0,5 m hingga 1,2 meter per tahun. Abrasi atau pergeseran garis pantai ini terjadi karena hutan pantai sebagai pelindung pantai dari terjangan ombak sudah hampir habis akibat kegiatan tambak dan atau persawahan. Adapun penyebab terjadinya abrasi pantai Deli Serdang dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Kegiatan persawahan tadah hujan/rawa cenderung meningkat dari waktu-kewaktu sementara persawahan ber-irigasi menurun. Hal ini dapat dilihat dari data sawah pada tabel 2.1 dimana luas sawah ber-irigasi berkurang rata-rata 192 ha per tahun sementara 27
luas sawah total hampir tetap dari tahun 1995 hingga tahun 2004, jadi dalam hal ini dapat dikatakan bahwa peningkatan pertanian sawah tadah hujan/rawa meningkat dengan luasan yang sama dengan pertambahan luas sawah ber-irigasi yakni rata-rata 192 ha per tahun. Pada umumnya lahan persawahan yang sedemikian rupa berada dekat dengan garis pantai dan kegiatan ini mempengaruhi eksistensi hutan pantai. 2. Kegiatan budi daya tambak udang yang membutuhkan air asin dan sedapat mungkin dekat dengan garis pantai sangat berperan dalam berkurangnya hutan pantai di Kabupaten Deli Serdang. 3. Kecenderungan perkembangan fisik perkotaan dalam konteks konsep kota Metropolitan Medan–Binjai-Deli Serdang-Karo ditambah dengan telah dimulainya pembangunan Bandara Udara Internasional Kualanamu di Kecamatan Pantai Labu-Beringin, maka lahan-lahan sepanjang garis pantai Deli Serdang, mulai dari Belawan hingga Pantai Cermin telah mulai menjadi lahan yang bernilai ekonomis tinggi karena potensil dijadikan sebagai objek bisnis pariwisata, pelabuhan komersial dan pelabuhan pendaratan ikan sehingga mengancam keberadaan hutan pantai. 4. Akumulasi dari ketiga faktor tersebut, apabila kendali dan pengawasan tidak ditingkatkan maka dalam 20 tahun mendatang keberadaan hutan pantai di sepanjang garis pantai Kabupaten Deli Serdang akan habis dan proses abrasi akan meningkat. Pada beberapa lokasi yang potensil dikembangkan sebagai kawasan wisata, pelabuhan dan sejenisnya akan terlindungi dari abrasi karena secara otomatis akan dilindungi dengan bangunan pelindung ombak. 5. Masalah sedimentasasi pada sungai-sungai di wilayah Kabupaten Deli Serdang pada saat ini sudah pada tahap memprihatinkan. Sebagai contoh misalnya, muara Sungai Percut tidak dapat dimasuki oleh kapal ikan nelayan dimusim kemarau; Sungai Serdang/Kualanamu harus dikeruk karena pendangkalannya telah mengakibatkan penurunan kapasitas penampang sungai cukup besar dan mengakibatkan banjir pada daerah sekitarnya. Volume sedimen/endapan pada pengerukan sungai tersebut mencapai ratusan ribu meter kubik. Dengan melihat kepada data lapangan saat ini dimana sekitar 920 ha per tahun terjadi perubahan fungsi lahan semak-belukar dan hutan menjadi lahan pertanian dan perkebunan, maka diperkirakan laju pertambahan sedimentasi pada sungai-sungai akan bertambah besar dan akan mempengaruhi biaya 28
pengerukan pantai untuk kepentingan navigasi dan pelabuhan. Frekuensi pengerukan pantai dan sungai dimasa mendatang akan meningkat dan beban pembangunan akan bertambah tinggi. c. Proyeksi Keberhasilan Melalui program pembangunan jangka panjang (RPJP) Kabupaten Deli Serdang ini, yang akan langsung ditindak lanjuti dengan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) akan disusun program penanganan pantai secara terpadu. Pada saat ini Pemerintah sedang manata kembali tata ruang wilayah untuk menyesuaikannya dengan tuntutan keadaan setelah pemekaran tahun 2003 yang lalu. Setelah tata ruang wilayah ini selesai dan disyahkan menjadi Perda, maka pemerintah Kabupaten Deli Serdang perlu segera menyusun rencana detail tata ruang kawasan pantai Deli Serdang. Kemudian dilanjutkan dengan menyusun program konservasi, rehabilitasi dan restorasi hutan lindung pantai. Apabila hal ini dapat dilakukan dalam 5 tahun kedepan, maka pengendalian abrasi pantai Deli Serdang akan teratasi dalam 20 tahun kedepan. 3. Analisis Masalah Banjir a. Proyeksi Peluang Penampang melintang Sungai Percut sudah dinormalisasi melalui proyek banjir Medan dan sekitarnya sehingga mampu menampung debit banjir sungai percut dan sungai deli untuk return period 25 tahun. Tetapi penampang melintang sungai Deli dari Titi Kuning hingga kantor walikota Medan belum dinormalisasi sehingga hanya mampu menampung debit banjir return period 2 tahun; dan dari kantor Walikota hingga muara sudah dinormalisasi dengan kapasitas debit banjir return period 10 tahun. Pembangunan flod way Deli-Percut yakni dari Titi Kuning ke Amplas yang sedang dalam tahap konstruksi saat ini dimaksudkan untuk mengendalikan debit banjir sungai Deli untuk return period 25 tahun tersebut diatas. Dimasa mendatang, dengan pesatnya perkembangan permukman/perkotaan diwilayah Deli Serdang yang berbatasan dengan Kota Medan maka jumlah bangunan berharga dan sarana publik akan bertambah banyak. Untuk melindungi properti dan sarana publik tersebut dimasa mendatang maka proyek pengendalian banjir Medan dan sekitarnya sedang membuat design waduk Lau Simeme pada sungai percut yakni di Sibiru-biru. Pembangunan waduk ini akan mampu mengurangi dampak banjir sungai percut dan sungai deli sampai return period 40 tahun. Penampang melintang 29
sungai Serdang dan Sungai Kualanamu yang sudah akan selesai dinormalisasi pada tahun 2006 ini didesign untuk debit banjir return perion 10 tahun. b. Proyeksi Ancaman dan Permasalahan Debit sungai dipengaruhi oleh iklim, yang artinya pada musim penghujan debitnya besar dan pada musim kemarau debitnya mengecil. Besarnya perbedaan antara debit minimum dan debit maksimum dipengaruhi oleh kondisi watershednya, dimana apabila kondisi vegetasi pada watershed tambah rusak maka perbedaan antara debit minimum dan debit maksimum tersebut menjadi lebih besar dan besaran debit banjir tersebut juga bertambah besar, dan sebaliknya. Pengaruh daripada vegetasi terhadap besarnya limpasan (run off) curah hujan didalam ilmu hidrologi dinyatakan dalam koefisien run off,c. Besarnya c berkisar antara 0 hingga 1, dimana apabila c = 1 maka sungai akan kering bila tidak ada hujan dan pada saat hujan semua curah hujan langsung menjadi limpasan. Jadi, besaran c antara 0 dan 1 menggambarkan besarnya volume air hujan yang dapat tersimpan didalam tanah (retension) untuk selanjutnya masuk kembali ke sungai melalui mata air dan air tanah yang dikenal dengan aliran dasar (base flow). Sesuai dengan perkembangan perubahan peruntukan lahan pada wilayah Kabupaten Deli Serdang sebagaimana disebutkan diatas maka koefisien run off pada watershed akan meningkat dari waktu ke waktu karena perubahan hutan alam menjadi perkebunan dan pertanian dengan tanaman homogen akan meningkatkan kefisien run off , c dari 0,2 menjadi 0,4 hingga 0,6. Peningkatan ini berarti akan meningkatkan debit banjir sungai antara 2 hingga 3 kali lipat. Demikian pula halnya dengan perubahan penggunaan lahan dari tegalan menjadi permukiman akan meningkatkan besarnya run off koefisien dari 0,4 menjadi 0,7 hingga 0,9 atau naik 2 hingga 2,5 kali lipat. Dalam kurun waktu 20 tahun kedepan diperkirakan bahwa luas semak-belukar dan hutan yang pada tahun 2004 tercatat sekitar 51.000 ha akan berkurang sebesar 18.500 ha (36,3%) atau akan tersisa seluas 32.500 ha. Demikian juga halnya dengan lahan tegalan dan kebun campuran yang pada tahun 2004 tercatat seluas 40.000 ha akan berkurang sebesar 11.000 ha (27,5%) atau akan tersisa seluas 29.000 ha. Kondisi ini, secara garis besar akan meningkatkan koefisien runoff pada daerah semak-belukar dan hutan sebesar 36,3% atau meningkat dari menjadi 1,363 x 0,2 = 0,276; dan menaikkan koefisien run off pada lahan tegalan sebesar 27,5% atau meningkat dari 0,4 menjadi 1,275 x 0,4 = 0,51. Jika dibandingkan dengan total luas wilayah kabupaten Deli Serdang 30
yakni 249.772 ha, maka pengaruh perubahan peruntukan lahan tersebut diatas akan memberikan dampak peningkatan debit banjir sungai-sungai yang ada di wilayah Kabupaten Deli Serdang sekitar 15 hingga 20% untuk semua probabilitas debit yang terjadi. Ancaman banjir yang serius dimasa mendatang adalah debit banjir sungai ular dan sungai serdang yang dapat mengganggu operasional
bandara udara internasional Kualanamu di
kecamatan Pantai Labu-Beringin. Pembuatan tanggul Sungai Ular, normalisasi Sungai Serdang dan Kualanamu dengan debit banjir return period 10 tahun kurang memadai untuk perlindungan sarana publik setingkat badar udara Kualanamu yang sedang dibangun. c. Proyeksi Keberhasilan Salah satu cara untuk mengurangi besarnya debit banjir adalah dengan melakukan konservasi, restorasi dan atau rehabilitasi hutan. Dengan kondisi vegetasi yang memadai maka besarnya puncak debit banjir dapat dikurangi. Dimasa mendatang pendekatan ini akan diupayakan yakni melalui penataan tata ruang wilayah dan menyusun rencana detail konservasi, restorasi dan rehabilitasi hutan di Kabupaten Deli Serdang. Program tersebut akan diakomodasi dalam RPJP ini dan akan dituangkan dalam RPJM Kabupaten Deli Serdang. 4. Analisis Masalah Erosi dan Tanah Longsor a. Proyeksi Peluang Masalah erosi pada lahan pertanian dan perkebunan masih dapat diperkecil dan dikendalikan dengan managemen re-planting yang baik yakni dengan menyisakan lajur vegetasi hijau (green belt) pada bagian downstrem lahan yang dibersihkan. Jumlah dan lebar green belt tersebut disesuaikan dengan kondisi topography dan kebutuhan lapangan. Cara replanting kelapa sawit dengan cara sisip-tanam adalah merupakan cara yang baik untuk mengurangi erosi pada lahan perkebunan. b. Proyeksi Ancaman dan Permasalahan Masalah erosi erat kaitannya dengan perubahan penggunaan lahan pada watershed sebagainana telah diuraikan pada masalah sedimentasi diatas. Kemudian masalah longsor, selain berkaitan dengan perubahan penggunaan lahan juga berkaitan dengan kemiringan lahan. Pada daerah pegunungan seperti wilayah Kecamatan Sibolangit dan STM Hulu, dimana kemiringan lereng 31
ada yang lebih besar dari 450 dan kondisi permukaan geologinya bukan berupa batu padas maka apabila vegetasi pada wilayah ini terus berkurang maka potensi terjadinya longsor cukup besar. Data tentang pengurangan luas hutan secara spesifik tidak ada tersedia, namun dari pemandangan visual dapat dilihat bahwa pada kedua wilayah kecamatan tersebut sedang terjadi perubahan penggunaan lahan termasuk pada lereng-lereng dengan kemiringan diatas 450. Apabila tidak dilakukan pengendalian dan pengawasan terhadap peralihan fungsi lahan pada lereng-lereng terjal tersebut maka diperkirakan kejadian tanah longsor akan meningkat dengan tajam dan berpotensi mengakibatkan banjir bandang dimasa mendatang. c. Proyeksi Keberhasilan Salah satu cara untuk mengurangi bahaya erosi dan longsor adalah dengan melakukan konservasi, restorasi dan atau rehabilitasi hutan. Dengan kondisi vegetasi yang memadai maka besarnya sedimentasi dan potensi tanah longsor dapat dikurangi. Dimasa mendatang pendekatan ini akan diupayakan yakni melalui penataan ruang wilayah dan menyusun rencana detail konservasi, restorasi dan rehabilitasi hutan di Kabupaten Deli Serdang. Program ini akan diakomodasi dalam RPJP ini dan akan dituangkan dalam RPJM Kabupaten Deli Serdang. 5. Analisis Masalah Limbah Rumah Tangga a. Proyeksi Peluang Pada saat ini masalah limbah rumah tangga yang masih dianggap menonjol terbatas pada wilayah permukiman tertentu yakni seperti daerah permukiman Perumnas Mandala dan sekitarnya, Tembung hingga Amplas.
Peluang untuk membatasi perluasan permasalahan ini dimasa
mendatang dapat dilakukan dengan membuat program kali bersih dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Masalah pengelolaan limbah tinja rumah tangga bagi rumah yang belum mendapat pelayanan pipa air bersih dapat dilakukan dengan mengatur jarak sumur dengan sumur resapan WC. Pendekatan ini hanya bisa dilakukan pada daerah permukiman yang jarang penduduknya, tetapi sulit pada daerah yang padat penduduknya. Untuk daerah yang padat penduduknya masih ada peluang mendapatkan sambungan air bersih dimasa mendatang yakni dengan penambahan sumber air baku dari Sungai Belumai, Sungai Ular dan dari waduk Lau Simeme yang sedang di design saat ini. 32
b. Proyeksi Ancaman dan Permasalahan Kawasan permukiman/perkotaan yang merupakan tempat bermukim dan bergeraknya ekonomi memiliki limbah buangan yang berasal dari rumah tangga, industri, perdagangan dan lainnya. Limbah rumah tangga yakni terdiri dari sampah dan tinja secara reguler dan terus menerus diproduksi oleh rumah tangga. Makin banyak penduduk yang bermukim disuatu lokasi permukiman maka jumlah limbah yang dihasilkannya juga akan bertambah banyak. Untuk limbah sampah misalnya, secara nasional diperkirakan bahwa volume timbulan sampah per kapita untuk daerah perkotaan adalah rata-rata 2 liter/orang/hari dan buangan tinja dan kamar mandi rata- rata 75% dari jumlah air bersih yang dikonsumsi oleh rumah tangga bersangkutan. Pada daerah permukiman yang masih jarang penduduknya, masalah sampah belum merupakan masalah yang serius karena sampah-sampah tersebut dapat dikelola dengan cara membakar dan menanam dan dijadikan menjadi pupuk. Tetapi didaerah perkotaan, hal tersebut tidak dapat dilakukan karena tidak ada ruang lagi; dan hal ini sudah mulai menimbulkan masalah bagi daerah permukiman yang ada disepanjang Sungai Belawan, Sungai Deli, Sungai Percut, dan Sungai Serdang. Penduduk yang bermukim disepanjang Sungai Percut yakni mulai dari Tembung hingga Patumbak misalnya, dewasa ini telah menimbulkan masalah tersendiri dalam hal pembuangan sampah dan buangan tinja/kamar mandi, karena banyak yang membuang sampah dan tinja ke sungai sehingga mencemari lingkungan dan sungai. Hal yang sedemikian juga telah dan sedang terjadi pada Sungai Deli dan Sungai Belawan. Disamping pembuangan sampah yang langsung kesungai tersebut, pembuangan sampah ke selokan-selokan juga pada musim penghujan akan terbawa ke sungai dan bagi yang tidak terbawa ke sungai akan menyumbat saluran-saluran drainase dan mengakibatkan banjir. Limbah tinja rumah tangga pada daerah permukiman yang belum memiliki penyediaan air bersih dengan sistim perpipaan potensil mencemari air tanah dan dalam hal sumber air bersih yang digunakan adalah sumur maka dapat tercemar oleh sistim pembuangan septick tank dan atau cubluk. Jumlah penduduk Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2004 tercatat sebanyak 1,54 juta jiwa dan dalam kurun waktu 20 tahun mendatang diproyeksikan akan meningkat menjadi 2,84 juta jiwa sehingga akumulasi masalah pencemaran sungai dan air tanah akan menjadi hampir 2 kali lipat. c. Proyeksi Keberhasilan Penyusunan master plan pemenuhan sarana dan prasarana permukiman secara terpadu akan dilakukan untuk mengatasi akumulasi permasalahan limbah tinja rumah tangga dimasa 33
mendatang. Dimasa mendatang pendekatan ini akan diupayakan yakni melalui penataan ruang dan penyusunan master plan pengadaan sarana dan prasarana perkotaan di Kabupaten Deli Serdang. Program ini akan diakomodasi dalam RPJP ini dan akan dituangkan dalam RPJM Kabupaten Deli Serdang 6. Analisis Masalah Limbah Buangan Industri a. Proyeksi Peluang Pada sat ini buangan industri di wilayah Kabupaten deli Serdang belum menimbulkan masalah lingkungan yang berarti, namun dimasa mendatang diperkirakan akan meningkat jumlah dan jenis buangan industri. Peluang kabupaten Deli Serdang untuk mengadakan kawasan industri yang bersih lingkungan masih terbuka dengan lebar karena pilihan lokasi masih luas dan pada lokasi baru tersebut masih dapat dirancang dan di design bangunan pengolah limbah yang baik. b. Proyeksi Ancaman dan Permasalahan Limbah industri yang tidak dikelola dengan baik, terutama limbah cair dan logam berat, akan sangat berbahaya bagi lingkungan. Pada saat ini ada dua kawasan industri besar yang lokasinya berada di wilayah Kabupaten Deli Serdang yakni KIM –II di Kecamatan Percut Sei Tuan dan Medan Star di Kecamatan Tanjung Morawa. Disamping kedua kawasan tersebut masih banyak unit-unit industri baik secara sendiri-sendiri ataupun berkelompuk (zona) lainnya yakni di Kecamatan Tanjung Morawa, Patumbak, Deli Tua, Namorambe dan Kecamatan Sunggal. Dari satu sisi, perkembangan jumlah dan kapasitas industri akan menambah lapangan kerja bagi masyarakat; dan disisi lainnya keberadaan industri akan meningkatkan pertambahan penduduk melalui migrasi-masuk (urbanisasi). Perkembangan kegiatan industri diluar kawasan industri seperti industri kecil, rumah tangga dan industri sedang memiliki potensi ancaman bahaya pencemaran lingkungan lebih tingi dibandingkan dengan perkembangan industri di lingkungan kawasan industri yang sudah ditetapkan. Tetapi apabila sistim pengolahan buangan limbah pada kawasan industri tidak tersedia sesuai dengan standard yang dibutuhkan maka dampaknya terhadap lingkungan akan cukup besar pula. Keberadaan industri di wilayah Patumbak, Namorambe, Sunggal dan Tanjung Morawa (diluar kawasan industri) perlu diwaspadai sebagai sumber pencemaran lingkungan yang tidak terkontrol karena bangunan dan sistim pengolahan limbahnya adalah individual dan terpisah-pisah. Ada
34
kalanya limbah cair dari industri tersebut
dibuang ke saluran drainase perkotaan sehingga
dampaknya lebih berbahaya bagi manusia. c. Proyeksi Keberhasilan Dimasa mendatang direncanakan supaya semua industri sedang dan besar yang meiliki limbah cair dan logam harus masuk kedalam kawasan industri dan kebijakan saat ini yang tidak megijinkan penempatan industri pada lokasi industri yang tidak diarahkan untuk pembangunan industri dalam tata ruang merupakan suatu indikator keberhasilan menahan laju pencemaran lingkungan dari kegiatan industri. 2.1.2.7. Prediksi Kondisi Geomorfologi dan Lingkungan Hidup Dengan mencermati data, kecenderungan dan analisis diatas maka pediksi kondisi geomorfologi dan lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Deli Serdang 20 tahun mendatang adalah sebagai berikut: 1. Luas lahan permukiman/perkotaan di Kabupaten Deli Serdang yang saat ini sekitar 15.000 ha akan mencapai 30.000 ha lebih 20 tahun mendatang. Daerah permukiman tersebut akan menyebar di seluruh wilayah Kabupaten Deli Serdang, tetapi lebih dari 70% diantaranya akan berada pada perimeter luar Kota Medan. 2. Dalam kurun waktu 20 tahun mendatang, kondisi morfologi kawasan pantai Deli Serdang yang terletak diantara muara sungai Serdang dan Sungai Ular akan berubah menjadi kegiatan permukiman, industri dan pariwisata. Hal ini berkaitan dengan keberadaan bandara udara Kualanamu. 3. Lahan kaki gunung diluar hutan kawasan lindung yang saat ini merupakan semak/belukar dan kebun campuran akan berubah menjadi hutan tanaman industri dan perkebunan. 4. Kegiatan pertambangan galian C pada aliran sungai Belawan, Deli dan Percut akan merubah morfologi ketiga sungai tersebut. 5. Kegiatan galian C pada daerah bergelombang di Kecamatan Pancur batu dan Kecamatan Kutalimbaru akan merubah kondisi topografi wilayah tersebut dari bergelombang menjadi datar. 6. Eksistensi sawah ber-irigasi di kecamatan Pancurbatu, Sunggal, Lubuk Pakam, Beringin dan Pantai Labu akan terancam akibat desakan permukiman/perkotaan. 7. Perambahan hutan secara sporadis seperti di Kecamatan Sibolangit dan STM Hulu akan terus berjalan hingga 5 tahun kedepan sampai akhirnya pemerintah menyadari keadaan sudah kritis. 35
8. Pencemaran Sungai Belawan, Sungai Deli, dan Sungai Percut akan tetap meningkat pada periode 20 tahun kedepan. 9. Permasalahan pengelolaan sampah (TPA), termasuk sampah kota Medan yang mengambil tempat diwilayah Kabupaten Deli Serdang, akan menjadi salah satu issue lngkungan yang serius dalam periode 20 tahun kedepan. 10. Dalam kurun waktu 5 sampai 10 tahun kedepan kegiatan reboisasi, konservasi, rehabilitasi dan restorasi hutan belum akan terselenggara sebagaimana mestinya sehingga ketersediaan sumber air bersih untuk kota Medan dan Deli Serdang akan mengalami defisit. 2.1.3. Demografi 2.1.3.1. Kondisi Kependudukan Jumlah penduduk Kabupaten Deli Serdang pada tahun 1995 tercatat sebanyak 1.225.201 jiwa, kemudian meningkat menjadi 1.361.930 jiwa pada tahun 2000 dan menjadi 1.539.697 jiwa pada tahun 2004. Perkembangan penduduk pada periode 10 tahun terakhir memperlihatkan bahwa tingkat pertambahan jumlah penduduk Kabupaten Deli Sedang pada periode 1995-2000 adalah rata-rata 2,14 % per tahun dan pada periode 2000-2004 adalah 3.11% per tahun. Dari kondisi tersebut dapat dilihat bahwa tingkat pertambahan penduduk periode 2000-2004 lebih timggi dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan penduduk pada periode 1995-2000. Jumlah penduduk Kabupaten Deli Serdang sebagaimana desebutkan diatas menyebar pada 22 wilayah kecamatan dengan total luas 249.772 ha. Dari data penduduk dan luas wilayah tersebut diketahui bahwa tingkat kepadatan penduduk bruto di Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2004 adalah sebesar 6,16 jiwa/ha. Dari distribusi penduduk menurut kecamatan pada tahun 2004, penduduk Kecamatan Percut Sei Tuan adalah yang terbanyak yakni 303.497 jiwa dengan tingkat pertambahan rata-rata pertahun sebesar 3,2%; kemudian disusul oleh Kecamatan Sunggal dengan jumlah penduduk 203.758 jiwa dengan tingkat pertambahan rata-rata 4,75% per tahun, dan Kecamatan Tanjung Morawa dengan jumlah penduduk sebesar 163.222 jiwa dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 2,95% per tahun. Distribusi jumlah penduduk Kabupaten Deli Serdang per kecamatan selengkapnya diperlihatkan pada Tabel 2.2. Dari tabel 2.2 dapat dilihat bahwa pertambahan penduduk pada setiap kecamatan berbeda-beda dan malah ada beberapa kecamatan yang penduduknya cenderung menurun yakni seperti Kecamatan Gunung Meriah, Kutalimbaru, Bangun Purba dan
36
Galang. Daerah kecamatan-kecamatan tersebut adalah merupakan daerah pegunungan dan daerah perkebunan besar. Kesejahteraan masyarakat dipengaruhi pula oleh jumlah penduduk. Dari data pada table 2.2. dapat dilihat bahwa sekitar 70% dari jumlah penduduk Kabupaten Deli Serdang berada pada perimeter Kota Medan yakni pada wilayah Kecamatan Sunggal, Pancurbatu, Delitua, Tanjung Morawa, Patumbak, Percut Sei Tuan, Labuhan Deli dan Hamparan Perak. Tingkat pertumbuhan penduduk di wilayah kecamatan yang berbatasan dengan Kota Medan rata-rata diatas 4% per tahun. Komposisi penduduk Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2004 menurut umur adalah sebagai berikut: penduduk kelompok dibawah umur 14 tahun adalah sebanyak 520.863 jiwa ( 34,82% ) dan penduduk kelompok umur diatas 55 tahun adalah 109.590 jiwa (7,37%). Sementara itu, jumlah penduduk yang terdaftar sebagai murid sekolah SLTP dan SLTA pada tahun 2004 adalah 131.495 orang (9%). Kemudian jumlah penduduk kelompok umur 20-55 tahun adalah yang terbesar yakni sekitar 777.749 orang (54%). Distribusi penduduk Deli Serdang menurut umur selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.3. Tingkat pertambahan angkatan kerja di Kabupaten Deli Serdang dari tahun 2000 ke tahun 2004 adalah rata-rata 2,8% per tahun. Jumlah penduduk diatas umur 10 tahun yang tercatat bekerja di Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2001 tercatat sebanyak 648.189 orang, sedangkan pada tahun 2004 hanya sebanyak 572.128 orang saja yang tercatat resmi bekerja. Jadi dalam periode 2001-2004 terjadi penurunan jumlah penduduk yang bekerja di Kabupaten deli Serdang sebanyak 76.066 orang atau rata-rata 3,91% per tahun. Jika dikaitkan dengan tingkat pertambahan angkatan kerja yakni 2,8% per tahun, maka pada periode 2001-2004 terjadi peningkatan pengangguran dari tahu-ketahun sebesar 6,71%. Pada tahun 2001 tercatat jumlah pengangguran sebanyak 65.865 orang (10,23%) dan meningkat menjadi sekitara 116.959 orang pada tahun 2004 (17,78%).
Perkembangan angkatan kerja dan pengangguran di Kabupaten Deli Serdang
selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.4.
37
Tabel 2.2. Perkembangan dan Distribusi Penduduk Deli Sedang 1995-2004 No.
Kecamatan
1. Gunung Meriah
Luas (ha) 7.665
2. STM Hulu
22.338
3. Sibolangit
17.492
4. Kutalimbaru
17.996
5. Pancurbaru
12.253
6. Namorambe
6.230
7. Biru-biru
8.969
8. STM Hilir
19.050
9. Bangun Purba
12.990
19. Galang
18.727
20. Tanjung Morawa
13.175
21. Patumbak
4.679
22. Deli Tua
936
23. Sunggal
9.252
24. Hamparan Perak
23.015
25. Labuhan Deli
12.723
26. Percut Sei Tuan
19.079
27. Batang Kuis
4.034
28. Pantai Labu
8.185
29. Beringin
5.269
30. Lubuk Pakam
3.119
31. Pagar Merbau
6.289
TOTAL
249.772
Tahun 1995
2000
Rate 2004
Rate
1995-2000 2000-2004
3347
2,993
2,549
-2.21%
-3.93%
9653
10,889
11,373
2.44%
1.09%
19628
19,120
19,309
-0,52%
0,25%
25427
27,665
33,497
1.70%
4,90%
53447
63,883
75,584
3.63%
4.29%
19547
23,096
25,161
3.39%
2.16%
24913
26,738
30,863
1.42%
3.65%
26257
26,030
27,552
-0.17%
1.43%
29934
29,377
24,945
-0.37%
-4.01%
78733
75,974
64,369
-0.71%
-4.06%
126252
145,311
163,222
2.85%
2.95%
39919
55,220
67,111
6.70%
5.00%
37573
44,958
52,989
3.65%
4.19%
136178
169,242
203,758
4.44%
4.75%
105384
115,299
130,480
1.81%
3.14%
42212
43,660
50,601
0.68%
3.76%
233146
267,570
303,497
2.79%
3.20%
34081
38,312
45,776
2.37%
4.55%
35638
34,435
40,396
-0.68%
4.07%
43386
42,295
48,138
-0.51%
3.29%
71248
71,326
86,872
0.02%
5.05%
29298
28,537
31,655
-0.52%
2.63%
1,361,930
1,539,697
1,225,201
38
2.14%
3.11%
Tabel 2.3:
39
Tabel 2.4.
40
2.1.3.2. Permasalahan Kependudukan Permasalahan dibidang kependudukan di Kabupaten Deli Serdang dalam kurun waktu 20 tahun kedepan diperkirakan seperti diuraikan berikut ini: 1. Distribusi penduduk tidak merata di seluruh wilayah Kabupaten Deli Serdang; 2. Laju pertambahan penduduk rata-rata lebih tinggi dari pada laju pertambahan PDRB-riil; 3. Jumlah wanita yang memasuki lapangan kerja masih relatif kecil dibandingkan dengan laki-laki; 4. Jumlah penduduk Deli Serdang yang jumlahnya pada akhir tahun 2006 (proyeksi) mencapai 1.652.075 jiwa dan pada periode 5 tahun terakhir meningkat rata-rata sebesar 3.11% per tahun mengakibatkan pertambahan beban biaya pengadaan infrastruktur permukiman yang cukup signifikan dimasa-masa mendatang. 5. Peningkatan jumlah penduduk yang besar yakni 5% pertahun terjadi di daerah yang telah padat penduduknya yakni di wilayah Kabupaten Deli Serdang yang secara fisik berbatasan langsung dengan Kota Medan. Tingginya laju pertambahan penduduk pada wilayah-wilayah tersebut disebabkan karena pengaruh luapan penduduk kota Medan. Wilayah-wilayah ini letaknya menyebar mengelilingi Kota Medan sehingga pengadaan sarana dan prasarana permukiman menjadi mahal. 6. Timpangnya persebaran dan kurang terarahnya mobilitas penduduk terkait erat dengan ketidak seimbangan persebaran sumber daya dan masalah pertanahan. 7. Tantangan lainnya adalah belum tertatanya administrasi kependudukan secara detail, yang menyangkut data kuantitas, kualitas, dan mobilitas penduduk. 8. Tingginya laju pertambahan jumlah penduduk Kabupaten Deli Serdang yang dibarengi dengan tingkat pertambahan pengangguran akan mengakibatkan peningkatan keluarga miskin dan instabilitas politik di Kabupaten Deli Serdang dan sekitarnya;
41
2.1.3.3. Proyeksi Peluang dan Ancaman -
Proyeksi Peluang Menyikapi kondisi kependudukan pasca penyelenggaraan pemerintahan otonomi daerah, dimana
secara nasional telah terjadi peningkatan laju pertambahan penduduk yang cukup besar, maka ada beberapa peluang yang dapat diraih yakni: 1. Pemerintah, dalam hal ini BKKBN telah menyusun strategi baru untuk mengendalikan laju peningkatan pertambahan penduduk secara nasional. Dalam hal ini, Kabupaten Deli Serdang dapat mengambil bagian dalam program dimaksud; 2. Distribusi penduduk menurut umur yang memperlihatkan bahwa sustainibilitas jumlah tenaga kerja di wilayah Kabupaten Deli Serdang dalam kurun waktu 20 tahun kedepan cukup banyak dan mampu mendukung berbagai kegiatan ekonomi di wilayah ini. -
Proyeksi Ancaman Pada umumnya, masyarakat kelas ekonomi menengah-atas dan terpelajar telah memiliki
kemampuan untuk mengendalikan jumlah anak atau dengan kata lain mampu melaksanakan KB mandiri. Tetapi kelompok masyarakat
yang kurang mampu secara ekonomi dan tidak mampu mengikuti
pendidikan dengan baik, umumnya tidak mampu melakukan KB mandiri dan memiliki anak banyak. Kondisi ini akan menghasilkan peningkatan jumlah penduduk miskin dan jumlah penduduk yang tidak terdidik dengan cepat. Dimasa mendatang, apabila tidak ada upaya yang dilakukan untuk mengendalikan pertambahan penduduk Kabupaten Deli Serdang secara serius maka perkiraan ancaman yang akan datang adalah sebagai berikut: 1. Keluarga miskin akan bertambah dengan cepat; 2. Generasi muda 20 tahun kedepan akan didominasi oleh penduduk putus sekolah; 3. Kondisi politik akan labil karena banyaknya generasi muda yang tidak mendapat pendidikan dengan cukup/baik; dan 4. Dengan sistim demokrasi yang kita anut
sekarang ini, diperkirakan bahwa 20 tahun
kedepan, para politisi dapat dibanjiri oleh kelompok pemuda putus sekolah dan pada gilirannya akan dapat menjadi pemimpin partai dan pemimpin pemerintahan. 42
2.1.3.4. Poyeksi Permasalahan Masalah kependudukan di Kabupaten Deli Serdang bukanlah merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Deli Serdang semata, tetapi merupakan tanggung jawab pemerintah si setiap tingkatan secara bersama-sama. Melihat kepada trend dan perkembangan penduduk kabupaten Deli Serdang pada periode 5 tahun terakhir, yang mana menunjukkan penyelenggaraan keluarga berencana kurang memadai dan laju pertambahan penduduk Deli Serdang mancapai rata-rata 3,1% pertahun, dan apabila trend tersebut terus berlangsung maka proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Deli Serdang 20 tahun mendatang atau pada tahun 2025 diperkirakan akan mencapai 3,5 juta jiwa atau meningkat 2,5 kali lipat dari penduduk tahun 2004. Hal tersebut akan memberikan berbagai dampak dan permasalahan yang anatara lain adalah sebagai berikut: 1. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang akan mandapat beban berat untuk menyediakan perumahan (termasuk sarana dan prasarana pendukung) bagi
tambahan penduduk Deli
Serdang yakni rata-rata sebanyak 21.000 unit per tahun (belum termasuk keluarga yang belum punya rumah); 2. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang akan membutuhkan tambahan guru dan dana pembangunan sarana pendidikan baru (tambahan) untuk tingkat SD/MI, SLTP dan SLTA untuk memfasilitasi kebutuhan pelayanan pendidikan dasar dan menengah bagi tambahan jumlah penduduk baru; 3. Konsentrasi penduduk di wilayah kabupaten Deli Serdang akan terdapat di daerah perkotaan sehingga beban wilayah perkotaan akan menjadi cukup besar dan potensil menciptakan daerahdaerah kumuh perkotaan baru; 4. Apabila kondisi perekonomian Kabupaten Deli Serdang masih tetap seperti periode 5 tahun terakhir ini yakni masih dalam kondisi resesi, maka peningkatan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Deli Serdang 20 tahun mendatang akan sangat besar sekali; dan 5. Dengan bertambahnya penduduk miskin maka laju pertambahan pendudukpun akan tambah tinggi pula, dan hal ini akan menjadi lingkaran setan yang terus berputar.
43
2.1.3.5. Proyeksi Keberhasilan Pengendalian laju pertambahan penduduk Kabupaten Deli Serdang diproyeksikan dapat berhasil apabila hal-hal berikut ini dapat dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan sesegera mungkin: 1. Menggalakkan program keluarga berencana secara ketat dan sungguh-sungguh yakni dengan menganggarkan biaya subsidi untuk penyelenggaraan semua program KB bagi keluarga miskin di Kabupaten Deli Serdang baik oleh pemerintah, pemerintah Propinsi Sumatera utara maupun Pemkab Deli Serdang secara cukup; 2. Menekan jumlah keluarga miskin di Kabupaten Deli Serdang dengan mengarahkan semua sumber daya yang ada untuk meningkatkan jumlah lapangan kerja demi kesejahteraan rakyat Deli Serdang; 3. Memberikan insentif bagi keluarga-keluarga yang sukses melaksanakan keluarga berencana dan sejahtera; dan 4. Melakukan sosialisasi tentang keluarga sehat dan sejahtera bagi remaja di sekolah-sekolah, mesjid, gereja, vihara dan rumah-rumah ibadah lainnya sehingga mampu menunda perkawinan hingga umur yang ideal; 5. Apabila setiap keluarga hanya memiliki 2 anak saja dan usia memasuki pernikahan bagi lelaki 30-35 tahun dan wanita 25-30 tahun maka pada kondisi tersebut, laju pertambahan penduduk dapat ditekan menjadi dibawah 1% pe tahun; 6. Apabila program keluarga berencana tersebut dilaksanakan dengan ketat dan sungguh-sungguh mulai tahun 2005 maka 20 tahun kedepan diperkirakan target pertumbuhan penduduk 1% pertahun tersebut dapat dicapai; dan 7. Apabila sudah tumbuh kesadaran keluarga berencana secara mandiri, dan prinsip 1 orang anak saja cukup maka ’ zero growth population” akan dapat tercapai.
2.1.3.6. Prediksi Kondisi Demografi Deli Serdang Sesuai dengan perkembangan penduduk dalam 5 tahun terakhir, dan melihat kepada upaya-upaya yang sedang dilakukan oleh pemerintah disemua tingkatan, terutama upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Deli serdang, maka dalam waktu dekat belum akan ada perubahan yang berarti dalam 44
pengendalian pertanahan penduduk Kabupaten Deli Serdang. Keadaan ini diperkuat oleh kondisi fisik dan geografis wilayah Kabupaten Deli Serdang yang strategis sebagai wilayah pengembangan sentra kegiatan manufaktur dan perdagangan bagi Propinsi Sumatera Utara, sehingga selisih antara migrasi masuk dan keluar akan menyumbangkan pertambahan penduduk di wilayah Deli Serdang secara siknifikan. Dengan meningkatnya pembangunan di Deli Serdang akibat desakan Kota Medan, termasuk pembangunan bandara udara Kualanamu, maka dalam 20 tahun kedepan diperkirakan laju pertambahan penduduk deli serdang belum akan bisa diturunkan dan malah cenderung akan menaik. Perkiraan atau proyeksi kondisi demografi Kabupaten deli Serdang hingga 20 tahun kedepan diperlihatkan pada Tabel 2.5.
45
Tabel 2.5.
46
2.1.4. Ekonomi dan Sumber Daya Alam 2.1.4.1. Ekonomi a. Perkembangan PDRB Kabupaten Deli Serdang Perkembangan PDRB Kabupaten Deli Serdang dalam harga berlaku periode tahun 2000-2005 adalah meningkat dari 9.25 triliyun pada tahun 2000 menjadi 19,841 triliyun pada tahun 2005 atau naik ratarata 16,49%. Sementara itu perkembangan PDRB dalam harga konstan 2000 pada periode yang sama tercatat sebesar Rp. 9,25 triliyun pada tahun 2000 dan meningkat menjadi 11,018 triliyun pada tahun 2005 atau naik rata-rata 3,56% per tahun. Penyumbang terbesar terhadap PDRB Kabupaten Deli Serdang pada periode tahun 2000-2005, baik dalam harga konstan tahun 2000 maupun harga berlaku adalah sektor industri. Penyumbang terbesar kedua adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran; dan yang ketiga adalah sektor pertanian. Sumbangan sektor industri terhadap PDRB Deli Serdang dalam harga berlaku pada tahun 2005 adalah sebesar 46,43%, dan dalam harga konstan tahun 2000 pada tahun 2005 adalah 40,19%. Sumbangan sektor pertanian dalam harga konstan 2000 pada tahun 2005 adalah sebesar 18,07% dan dalam harga berlaku pada tahun yang sama adalah 14,39%. Sumbangan sektor perdagangan terhadap PDRB Deli Serdang dalam harga konstan 2000 pada tahun 2005 adalah 21,16% dan dalam harga berlaku adalah 21,38%. Rincian mengenai perkembangan dan komposisi kontribusi sektor-sektor ekonomi terhadap PDRB dalam harga berlaku dan harga konstan tahun 2000 adalah seperti diperlihatkan pada Tabel 2.6 dan Tabel 2.7. - Deflektor PDRB Deflektor PDRB, juga disebut dengan deflktor harga implisit untuk PDRB, didefinisikan sebagai rasio PDRB nominal terhadap PDRB riil: PDRB nominal Deflektor PDRB = ---------------------PDRB riil Deflektor PDRB Kabupaten Deli Serdang mencerminkan apa yang sedang terjadi pada seluruh tingkat harga dalam perekonomian Kabupaten Deli Serdang.
47
Defnisi deflektor PDRB memungkinkan kita memisahkan PDRB nomminal menjadi dua bagian yakni: satu bagian mengukur jumlah (GDP riil) dan yang satu bagian lagi mengukur harga (deflektor PDRB). Hal tersebut dapat dilihat pada persamaan berikut: PDRB nominal = PDRB riil x Deflektor PDRB PDRB nominal Kabupaten Deli Serdang mengukur nilai uang yang berlaku dari output perekonomian Kabupaten Deli Serdang, sedangkan PDRB riil mengukur output yang dinilai dalam harga konstan. Deflektor PDRB mengukur harga output relatif terhadap harganya pada tahun dasar. Persamaan diatas dapat juga dituliskan dalam bentuk: PDRB nominal PDRB riil = --------------------Deflektor PDRB Dengan bentuk persamaan ini, dapat dilihat bagaimana deflektor memperoleh namanya: yaitu digunakan untuk mendeflasi atau menghilangkan inflasi dari PDRB nominal untuk menghasilkan PDRB riil. Berdasarkan perkembangan nilai PDRB nominal dan PDRB riil Kabupaten Deli Serdang pada periode waktu 2000-2005 diperoleh trend perkembangan nilai deflektor PDRB Kabupaten Deli Serdang yang terus menaik yakni dari 1,00 pada tahun 2000 meningkat menjadi 1,80 pada tahun 2005. Dari data perkembangan deflektor PDRB dimaksud dapat diketahui bahwa tingkat perubahan deflektor PDRB (inflasi) rata-rata di Kabupaten Deli Serdang pada periode 2000-2005 adalah 12,48% pertahun. Untuk lebih jelasnya tentang perkembangan deflektor PDRB Kabipaten deli Serdang, lihat Tabel 2.8.
48
Tabel 2.6.
49
TABEL 2.7
50
Tabel 2.8
51
b. Tingkat Pengangguran Satu aspek dalam kinerja ekonomi adalah seberapa efektif suatu perekonomian menggunakan sumber daya dengan baik. Karena para pekerja suatu perekonomian adalah sumber daya utama, menjaga agar para pekerja tetap bekerja menjadi puncak perhatian para pembuat kebijakan ekonomi. Dalam konteks ini, pembuat kebijakan ekonomi dimaksud adalah Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Tingkat penganguran adalah statistik yang mengukur persentase orang-orang yang ingin bekerja tetapi tidak mempunyai pekerjaan. Tingkat pengangguran dapat dihitung dengan persamaan: Jumlah Penganggur Tingkat pengangguran = ------------------------------ x 100 Angkatan Kerja Angkatan Kerja adalah jumlah orang yang bekerja ditambah dengan jumlah penganggur; dan statistik terkait adalah tingkat partisipasi angkatan kerja (%) adalah merupakan ratio antara anngkatan kerja dengan populasi dewasa dikali dengan 100. Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Deli Serdang diperoleh dengan mengurangkan jumlah penduduk Kabupaten Deli Serdang dengan penduduk umur 15 tahun kebawah, dikurangi dengan jumlah pelajar, dan dikurangi dengan penduduk umur pensiun (manula). Dalam hal ini, yang dimaksudkan dengan manula adalah penduduk dengan umur diatas 60 tahun. Berdasarkan ketentuan tersebut maka jumlah angkatan kerja di Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 dan 2005 adalah berturut-turut sebanyak 607.445 orang, 621.865 orang, 636.284 orang, 643.837 orang, dan 657.820 orang. Jumlah penduduk Deli Serdang yang pengangguran pada periode yang sama adalah berturut-turut: 42.643 org, 48,381 org, 54,339 org, 65.865 org, dan 116.959 orang. Perkembangan daripada tingkat partisipasi kerja di kabupaten Deli Serdang dari tahun 2000-2005 selengkapnya diperlihatkan pada Tabel 2.9.
52
TABEL 2.9
53
c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) - Pendapatan dan Penerimaan Realisasi penerimaan daerah otonom Kabupaten Deli Serdang dari tahun 2001 hinga tahun 2004 menunjukkan kenaikan rata-rata 18% pertahun, dimana pada tahun 2001 tercatat sebesar Rp .405, 21 milyard dan pada tahun 2004 meningkat menjadi Rp. 665 milyard. Dari total penerimaan tersebut, kontribusi Pendapatan Asli Daerah tercatat sebesar Rp. 26,99 milyard (6,66%) pada tahun 2001 dan meningkat menjadi Rp. 46,17 milyard (6,93%) pada tahun 2004. Komponen PAD yang cukup siknifikan kenaikannya pada periode 2001 – 2004 adalah penerimaan dari pajak daerah, yakni naik rata-rata 30,51%. Sementara itu penerimaan dari sektor retribusi tidak menunjukkan peningkatan yang berarti yakni hanya 1,2 % per tahun; dan sektor-sektor lainnya belum stabil. Kontribusi penerimaan dari dana perimbangan terhadap total penerimaan daerah otonom Kabupaten deli Serdang adalah sekitar 93%, dimana pada tahun 2001 tercatat sebesar Rp. 378,2i milyard dan pada tahun 2004 sebesar Rp. 619,58 milyard. Dari perkembangan besarnya dana perimbangan pada periode 2001-2004 maka penerimaan dari dana perimbangan mengalami kenaikan rata-rata 17,88% per tahun. Komponen terbesar dari dana perimbangan tersebut adalah Dana Alokasi Umum (DAU) yakni berkisar antara 73 – 82 persen, dimana pada tahun 2001 besarnya DAU tercatat sebesar Rp. 315,77 milyard dan meningkat menjadi Rp. 485,42 milyard pada tahun 2004 atau naik rata-rata 15,41% per tahun. Perkembangan realisasi penerimaan daerah otonom Kabupaten Deli Serdang periode 2001-2004 selengkapnya diperlihatkan pada Tabel 2.10. - Belanja Daerah Secara garis besar belanja daerah terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Belanja rutin daerah Kabupaten Deli Serdang meningkat rata-rata sebesar 21,5% pertahun dan komponen belanja rutin tersebut adalah gaji pegawai yakni mencapai 76,7%. Dari data perkembangan belanja daerah diketahui bahwa pada tahun 2003 ada 5 sektor terbesar yang menggunakan dana pembangunan Kabupaten Deli Serdang. Keempat sector dimaksud adalah: (1) sector transportasi; (2) sector aparatur pemerintahan dan pengawasan; (3) sector irigasi dan sumber daya air; (4) pendidikan dan kebudayaan nasional; dan (5) sector kesehatan dan kesejahteraan social.Perkembangan pengeluaran atau belanja Kabupaten Deli Serdang periode 2001-2004 selengkapnya diperlihatkan pada tabel 2.11. 2.1.4.2. Sumber Daya Alam Luas wilayah Kabupaten Deli Serdang adalah 2.497,72 km2 atau 249.772 ha, yang memiliki sumber daya alam antara lain seperti yang diuraikan berikut ini : 54
Tabel 2.10
55
Tabel 2.11.
56
Perkebunan adalah merupakan salah satu kegiatan yang utama di wilayah Kabupaten Deli Serdang yakni berupa perkebunan besar negara dan swasta serta perkebunan rakyat yakni luasnya mencapai 58.727 ha atau sekitar 23,51% dari total luas wilayah Deli Serdang. Tegalan/Ladang dan Sawah juga cukup luas tedapat di Kabupaten Deli Serdang yakni luas ladang mencapai 10.785 ha atau sekitar 4,32% dari total luas wilayah Kabupaten, dan luas sawah mencapai 68.830 ha atau 27,56% dari total luas wilayah Kabupaten. Dengan demikian berarti bahwa lahan pertanian yang terdapat di Kabupaten Deli Serdang yakni berupa sawah dan ladang/tegalan adalah sekitar 79.615 ha atau 32,86% dari total luas wilayah Kabupaten Deli Serdang. Hutan sebagai paru-paru wilayah dan sebagai habitat bagi berbagai fauna dan flora terdapat seluas 80.333 ha atau 33,15% dari luas wilayah Kabupaten Deli Serdang. Sungai sebagai sumber daya air yang dapat dijadikan sebagai sumber daya air irigasi, air minum dan pelayaran terdapat cukup banyak di wilayah kabupaten Deli Serdang yakni sungai Belawan, Sungai Deli, Sungai Percut, Sungai serdang, dan Sungai Ular. Masing-masing sungai tersebut memiliki debit yang stabil sepanjang tahun dan merupakan sumber kehidupan bagi mahluk hidup dan tanaman di wilayah ini. Pada beberapa tempat dan lokasi aliran-aliran sungai tersebut diatas terdapat potensi wisata seperti arung jeram dan permandian air sungai jernih. Kelima sungai dimaksud memiliki debit aliran sepanjang tahun (perenial rivers) dan cukup besar sehingga dapat dipergunakan untuk berbagai keperluan pembangunan seperti penyediaan air untuk irigasi, penyediaan air bersih, budidaya perikanan darat, pelayaran, dan pembangkit tenaga listrik (PLTA). Pertambangan, pada daerah aliran sungai-sungai tersebut terdapat potensi tambang galian C berupa bahan bangunan pasir, kerikil, bouders dan batu-batuan lainnya. Kabupaten Deli Serdang, disamping memiliki daerah pegunungan dan sungai-sungai, juga memiliki garis pantai yang potensil dikembangkan menjadi objek-objek wisata bahari yaitu dari daerah Percut Sei Tuan hingga daerah Sungai Ular. Pantai Selat Malaka yang memanjang puluhan kilometer dari arah barat ke arah timur, yakni dari muara sungai Belawan hingga muara sungai Ular adalah merupakan garis pantai yang potensil dijadikan sebagai kawasan perikanan laut dan darat/tambak serta kawasan pariwisata.
57
2.1.4.3. Permasalahan Secara umum dapat dilihat bahwa kondisi perekonomian Kabupaten Deli Serdang dewasa ini masih memprihatinkan. Hal tersebut terlihat dari rendahnya laju pertumbuhan ekonomi Deli Serdang yakni 3,56% pada periode 2000-2005. Jika pertumbuhan ekonomi tersebut dikoreksi dengan memperhitungkan laju tingkat pengangguran di Kabupaten Deli Serdang pada periode yang sama, maka kondisi perekonomian Deli Serdang mengalami resesi yakni dengan pertumbuhan PDRB-riil sebesar
– 0,624% (negatif). Dengan
melihat kepada data tersebut maka permasalahan-permasalahan dibidang ekonomi Kabupaten Deli Serdang secara umum dapat dijelaskan sebgai berikut: 1. Kondisi ekonomi Deli Serdang yang resesi dan tingkat pertumbuhan penduduk tinggi serta jumlah pengangguran tinggi; 2. Sektor industri memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Deli Serdang, (dalam harga konstan 2000) yakni mencapai 40,19%, kemudian disusul oleh sektor perdagangan/hotel/restoran yakni sekitar 21,2%. Namum pertumbuhan kedua sektor tersebut dari tahun 2000 hingga tahun 2004 hampir tidak ada (statis) dan lesu sehingga peningkatan daya serap tenaga kerja pada sektor ini praktis tidak ada, dan sebagai dampaknya adalah pertambahan jumlah penduduk mengakibatkan peningkatan perubahan penggunaan lahan menjadi tinggi termasuk perambahan hutan pada daerah pantai dan pegunungan; 3. Sumber daya alam berupa air dan tanah akan terganggu potensinya akibat penurunan kualitas lingkungan; 4. Daya rusak banjir telah meningkat hampir disemua daerah aliran sungai. 2.1.4.4. Capaian / Keberhasilan Dilihat dari perkembangan aktivitas ekonomi masyarakat Deli Serdang yang tergambar dari PDRB-riil naik rata-rata dalam lima tahun terakhir yakni sebesar 3,56% per tahun, dan jika dibandingkan dengan laju pertambahan penduduk Kabupaten Deli Serdang pada periode yang sama adalah sebesar 3,11% maka terlihat ada peningkatan produktivitas masyarakat Deli Serdang sedikit.
58
2.1.4.5. Analisis a. Proyeksi Peluang Ekonomi (Output –Input Method) Variabel makro ekonomi suatu daerah yang paling penting adalah produk regional domestik bruto (PDRB). Sebagaimana diketahui bahwa PDRB adalah mengukur output barang dan jasa total suatu daerah dan pendapatan totalnya. Untuk bisa melihat bagaimana perekonomian sebenarnya berfungsi maka pada Gambar 2.1 ditunjukkan secara jelas diagram perekonomian berfungsi pada suatu daerah. Pendapatan
Pasar Faktor2 Produksi
Pembayaran faktor produksi
Tabungan Perorangan
Pasar Uang
Rumah Tangga
Pajak
Tabungan Masyarakat
Pemerintah
Perusahaan Investasi
Belanja pemerintah
Konsumsi
Pasar Untuk barang dab jasa
Pendapatan perusahaan
Gambar 2.1 Dari diagram diatas dapat kita lihat bahwa aliran uang dari sudut pandang para pelaku adalah : Rumah tangga menerima pendapatan dan menggunakannya untuk membayar pajak kepada pemerintah, mengkonsumsi barang dan menabung melalui pasar uang. Persawahan menerima pendapatan dari penjualan barang dan jasa dan menggunakannya untuk membayar faktor-faktor produksi. Rumah tangga dan perusahaan meminjam dipasar keuangan untuk membeli barangbarang investasi, seperti rumah dan pabrik. Pemerintah memperoleh pendapatan dari pajak dan menggunakannya untuk membayar belanja pemerintah.
59
Output barang dan jasa suatu perekonomian daerah –PDRB- bergantung pada (1) jumlah input, yang disebut faktor-faktor produksi, dan (2) kemampuan untuk mengubah input menjadi output, sebagaimana ditunjukkan dalam fungsi produksi. Faktor produksi adalah input yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Dua faktor yang paling penting adalah modal (K) dan tenaga kerja (L). Hubungan antara modal dan tenaga kerja dengan output dapat dibuat dalam suatu hubungan fungsi, yakni fungsi produksi: Y = F (K,L). Persamaan ini menyatakan bahwa output adalah fungsi dari sejumlah modal dan tenaga kerja. Fungsi produksi mencerminkan teknologi yang digunakan untuk mengubah modal dan tenaga kerja menjadi output. Jika ditemukan suatu cara yang lebih baik untuk memproduksi barang, hasilnya adalah lebih banyak output yang diperoleh dari jumlah modal dan tenaga kerja yang sama. Jadi perubahan teknologi mempengaruhi fungsi produksi. Untuk menganalisis pertumbuhan ekonomi Deli Serdang dimasa mendatang digunakan model pertumbuhan Solow (Solow growth model). Penawaran barang dan fungsi produksi penawaran barang dalam model Solow didasarkan pada fungsi produksi, yang menyatakan bahwa output bergantung pada persediaan modal dan angkatan kerja: Y = F (K,L) Model pertumbuhan Solow mengasumsikan bahwa fungsi produksi memiliki skala pengembalian konstan atau skala hasil konstan (constant returns to scale), atau dengan fungsi produksi menjadi: zY = F(zK, zL) dengan z bernilai positip. Fungsi produksi dengan skala pengembalian konstan memungkinkan kita menganalisis seluruh variabel dalam perekonomian dibandingkan dengan jumlag angkatan kerja. Untuk melihat kebenarannya, gunakan z = 1/L dalam persamaan diatas untuk mendapatkan: Y/L = F (K/L, 1) Persamaan ini menunjukkan bahwa jumlah output per kapita Y/L adalah fungsi dari jumlah modal per kapita K/L. (angka ”1” adalah, tentu saja konstan sehingga bisa di hilangkan). Dengan mendefinisikan output per pekerja y = Y/L dan modal per pekerja k = K/L, maka fungsi produksi selanjutnya dapat ditulis dengan: Y = f(k) 60
dimana kita definisikan f(k) = F(k,1) seperti diperlihatkan pada Grafik berikut ini:
Output per Pekerja, y
Output, f(k)
MPK 1
Modal per pekerja, k Kemiringan dari fungsi produksi ini menunjukkan berapa banyaknya output tambahan yang dihasilkan seorang pekerja ketika mendapatkan satu unit modal tambahan. Angka yang diperoleh merupakan produk marjinal modal (MPK), secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut: MPK = f(k+1) – f(k) Menurut Model Solow, output per pekerja y merupakan konsumsi per pekerja c dan investasi per pekerja i: Y=c+i Model Solow mengasumsikan bahwa setiap tahun orang menabung sebagian s dari pendapatan mereka dan engkonsumsi sebagian (1-s). Hal tersebut dapat diekspresikan dengan fungsi konsumsi sederhana: c = (1-s)y, dimana s, tingkat tabungan, adalah angka antara nol dan satu. Untuk melihat apakah fungsi konsumsi ini berpengaruh pada investasi, gantilah (1-s)y untuk c dalam identitas perhitungan pendapata daerah: y = (1-s)y +i atau dapat diubah lagi menjadi : i = sy
Persamaan ini menujukkan bahwa investasi sama dengan tabungan. Jadi tingkat tabungan s juga merupakan bagian dari output yang menunjuka investasi. Dalam hal ini telah diperkenalkan dua 61
muatan utama model Solow – fungsi produksi dan fungsi konsumsi – yang menjelaskan perekonomian pada saat tertentu. Untuk setiap persediaan modal k tertentu, fungsi produksi y = f(k) menentukan berapa banyak output yang di produksi perekonomian, dan tingkat tabungan s menentukan alkasi output itu diantara konsumsi dan investasi. Dengan menggunakan Model Solow untuk menganalisis bagaimana kondisi perekonomian Kabupaten Deli Serdang mendekati mapan maka berikut ini adalah ulasannya: Fungsi Produksi : Y = KαL1-α (Cobb-Douglas) Dengan mengasumsikan: 1. besarnya tabungan adalah rata-rata 10% - 30% dari pendapatan pekerja; 2. depresiasi modal rata-rata 10% pertahun; dan 3.
modal awal perekonomian per pekerja adalah 3 unit modal per pekerja;
4. Ratio pendapatan pekerja di Deli Serdang terhadap pendapatan total adalah 0,5 maka α = 0,5. Dengan mengasumsikan bahwa pendapatan pekerja yang ditabung adalah 10% dan α= 0,5 maka kondisi perokonomian Kabupaten Deli Serdang akan depresif atau tidak ada pertumbuhan sama sekali atau resesi berlanjut. Tetapi, apabila diasumsikan bahwa pendapatan pekerja yang ditabung adalah 20% dan α= 0,5 maka kondisi perokonomian Kabupaten Deli Serdang akan mendekati mapan dengan 4 unit modal per pekerja. Pada kondisi mapan ini, investasi sebesar 0,40 secara nyata mengoffset depresiasi sebesar 0,40, sehingga persediaan modal dan output tidak tumbuh lagi. Sedangkan apabila diasumsikan bahwa pendapatan pekerja yang ditabung adalah 30% dan α= 0,5 maka kondisi perokonomian Kabupaten Deli Serdang akan mendekati mapan dengan 9 unit modal per pekerja. Pada kondisi mapan ini, investasi sebesar 0,90 secara nyata mengoffset depresiasi sebesar 0,90. Hasil Simulasi Model Solow selengkapnya dapat dilihat pada lampiran-1. Dari hasil simulasi model Solow tersebut diatas dapat dilihat bahwa kondisi ekonomi Deli Serdang yang sedang resesi saat ini adalah berkaitan langsung dengan kemampuan masyarakat untuk menyisihkan sebagian dari pada penghasilannya untuk tabungan atau penambahan arus modal.
62
Untuk mendongkrak perekonomian Kabupaten Deli Serdang agar dapat bertumbuh maka semua peluang-peluang investasi harus direalisasikan secara optimal. Adapun peluang-peluang dimaksud antara laian adalah adalah: 1. Revitalisasi dan pengembangan kawasan industri; 2. Penyediaan kawasan siap bangun untuk kegiatan permukiman dan perdagangan; 3. Mobilisasi angkatan kerja sehingga mampu mendukung kegiatan ekonomi dan investasi di wilayah ini; 4. Pengembangan objek-objek wisata secara optimal; 5. Reformasi fiskal untuk menarik investasi; 6. Revitalisasi dan intensifikasi pertanian; dan 7. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip good governance. b. Proyeksi Ancaman Disamping peluang seperti disebutkan diatas, Kabupaten Deli Serdang juga memiliki ancaman dimasa mendatang yakni antara lain adalah: 1. Luasnya wilayah Kabupaten Deli Serdang yang terbangun pada perimeter Kota Medan membuat beban pembangunan dan pengadaan infrastrukur perkotaan menjadi mahal, sehingga wilayanh-wilayah permukiman disekitar Kota Medan (wilayah Deli Serdang) mempunyai peluang tumbuh menjadi tidak teratur dan kumuh; 2. Apabila laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Deli Serdang tidak dapat ditekan dimasa mendatang maka masalah kemiskinan akan meningkat di Deli Serdang dan akan berdampak kepada eksploitasi sumber daya alam yang
meningkat (kemungkinan
perambahan hutan akan terjadi); 3. Apabila tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Deli Serdang tidak dapat meningkat dari kondisi sekarang maka jumlah pengangguran dan penduduk miskin akan bertambah banyak. Kondisi ini akan dapat mengakibatkan masalah sosial dan terjadinya instabilitas politik; 4. Sebagian wilayah Kabupaten Deli Serdang akan berubah menjadi daerah perkotaan dalam 20 tahun kedepan dengan fasilitas telekomunikasi dan teknologi elektronik yang canggih. Dampak daripada kondisi tersebut adalah akan terjadi perubahan gaya hidup (budaya) 63
masyarakat Deli Serdang, dan apabila tidak dibimbing dan diarahkan dengan baik maka akan dapat menciptakan generasi muda yang konsumptif dan tidak produktif; c. Proyeksi Permasalahan Berdasarkan proyeksi peluang dan ancaman tersebut diatas dan dikaitkan dengan kondisi yang ada saat ini maka proyeksi masalah yang akan dihadapi Kabupaten Deli Serdang dimasa mendatang adalah sebagai berikut: 1. Masalah pengangguran akan menjadi masalah utama yang menghambat pertumbuhan ekonomi Deli Serdang setidak-tidaknya dalam 5 hingga 10 tahun kedepan karena iklim investasi belum bisa diharapkan meningkat secara signifikan dalam periode tersebut karena berbagai alasan seperti masalah energy listrik, pemilihan Bupati, Gubernur dan Presiden; 2. Masalah sumber daya air akan mengalami perubahan yang signifikan dalam kurun waktu 20 tahun mendatang akibat tingginya perubahan penggunaan lahan disetiap daerah aliran sungai (watershed); 3. Lahan kritis akan bertambah banyak sehingga serta keaneka ragaman flora dan founa akan berkurang secara siknifikan; d. Proyeksi Keberhasilan Walaupun berat, tetapi dengan upaya yang maksimal keberhasilan-keberhasilan yang dapat dicapai antara lain adalah: 1. Peningkatan lapangan kerja di sektor pertanian rakyat dengan melakukan intensifikasi pertanian dalam konteks program agropolitan dan agromarine; dan 2. Mengurangi dampak banjir dan longsor dengan melakukan perlindungan hutan dan lahan kritis yakni dengan melakukan pengawasan dan pengendalian tata ruang secara tegas dan konsisten.
64
2.1.4.6. Prediksi Kondisi Ekonomi dan Sumber Daya Alam Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka kondisi ekonomi Kabupaten Deli Serdang diperkirakan sebagai berikut: 1. Reformasi fiskal yang dicanangkan pemerintah diperkirakan akan mampu menghidupkan kembali gairah investor untuk menanamkan investasinya di wilayah ini, dan kalau hal tersebut terjadi maka tingkat arus modal akan bertambah dan perekonomian Deli Serdang akan kembali tumbuh; 2. Apabila reformasi fiskal, masalah tanah, masalah perburuhan, dan masalah energi listrik serta penyelenggaraan pemerintahan belum berubah dari kondisi saat ini maka diperkirakan kondisi perekonomian Deli Serdang dalam 20 tahun kedepan belum bisa berubah secara signifikan, dan malah diperkirakan bisa lebih buruk. 2.1.5. Sosial Budaya dan Politik Visi pembangunan kebudayaan dan kesenian daerah Kabupaten Deli Serdang adalah mewujudkan masyarakat Kabupaten Deli Serdang yang damai, bersatu dan cinta tanah air. Dan misinya adalah: Mewujudkan budaya daerah Kabupaten Deli Serdang sebagai salah satu perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Budaya daerah sebagai perwujudan cipta, rasa, karsa dan karya masyarakat Kabupaten Deli Serdang yang dilandasi nilai adat istiadat harus diupayakan agar senantiasa menjiwai perilaku dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kebudayaan nasional adalah merupakan gabungan daripada puncak-puncak kebudayaan daerah dan oleh karena itu maka nilai luhur budaya daerah harus dikembangkan agar mampu menyaring dan menyerap nilai budaya dari luar yang positip, dalam upaya menuju kearah kemajuan adab dan mempertinggi derajat kemanusiaan masyarakat Kabupaten Deli Serdang dan bangsa Indonesia umumnya. Penduduk Kabupaten Deli Serdang adalah penduduk yang majemuk baik dari segi suku/adat istiadat, budaya maupun agama. Kemajemukan tersebut merupakan bagian daripada khazanah budaya masyarakat Kabupaten Deli Serdang yang patut terus dijaga untuk memperkukuh identitas dan jati diri daerah Kabupaten Deli Serdang dalam memperkaya budaya nasional.
65
2.1.5.1. Permasalahan Dalam masa pergantian abad, dimana proses reformasi dan demokratisasi sedang melanda negara kita, tantangan yang dihadapi oleh bangsa kita lebih berdimensi global antara lain makin derasnya arus informasi dan masuknya nilai-nilai budaya asing dari luar negeri. Informasi dan nilai-nilai budaya asing tersebut masuk melalui siaran televisi dari luar, film, internet dan bahan bacaan serta media lainnya terkadang tidak sesuai dengan nilai agama dan nilai luhur budaya lokal dan bisa menjadi ancaman bagi pembangunan kebudayaan daerah dan nasional. Jika dibiarkan hal ini dapat mengakibatkan terjadinya pendangkalan nilai-nilai moral dan nilai-nilai luhur budaya lokal yang pada gilirannya dapat mengakibatkan krisis jati dari dan kepribadian bangsa. Dewasa ini upaya untuk mengungkapkan, menanamkan dan memasyarakatkan nilai-nilai luhur budaya dan agama yang ada di daerah Kabupaten Deli Serdang telah dilakukan oleh tokoh-tokoh adat masyarakat dan tokoh-tokoh agama setempat, tetapi upaya tersebut belum optimal dan dalam hal ini peran serta pemerintah daerah Kabupaten Deli Serdang juga belum optimal. Disadari bahwa proses pembangunan yang dilaksanakan belum mampu mengikis dan menangkal paham kedaerahan yang sempit, sikap eksklusif dan individualistik. Terpusatnya prasarana dan sarana di Kota Medan mengakibatkan terjadinya urbanisasi dari daerah Kabupaten Deli Serdang ke Kota Medan yang mengakibatkan padatnya penduduk Kota Medan juga dapat menumbuhkan gejolak persaingan antar anggota dan antar kelompok masyarakat yang tidak sehat dan budaya negatif lainnya yang pada gilirannya dapat mengakibatkan pertikaian paham dan perpecahan dalam masyarakat. Nilai-nilai tersebut tidak sesuai dengan norma-norma nilai luhur budaya masyarakat Deli Serdang yang menjunjung tinggi gotong royong dan kebersamaan. Pembauran sebagai proses pembudayaan bangsa belum dapat diterima secara positip dan dijiwai sikap mawas diri, tahu diri, tenggang rasa, tanggung jawab dan kesetiakawanan sosial. Dewasa ini di daerah Kabupaten Deli Serdang sudah mulai terlihat krisis nilai budaya daerah yang memprihatinkan, dan oleh karena itu perlu diwaspadai karena pemahaman nilai-nilai budaya daerah pada generasi muda cenderung menurun dari waktu ke waktu sejalan dengan tingginya persaingan hidup dan tuntutan jaman. Untuk meningkatkan pengetahuan dan kecintaan anak terhadap sastra daerah setempat memang belum cukup memadai karena buku-buku sastra daerah tersebut masih langka dan terbatas. Kurangnya perhatian pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat terhadap perkembangan sastra daerah sangat dirasakan. Pengenalan dan pengajaran sastra daerah pada anak sekolah di setiap jenjang yang diharapkan 66
dapat memperhalus budi kurang diperhatikan, hal ini masih ditambah dengan kurangnya buku-buku sastra dan tenaga pengajar yang kurang memahami sastra secara utuh. Sementara itu upaya untuk mendorong sastrawan untuk lebih berkreasi juga masih terbatas, termasuk pemberian penghargaan terhadap karya sastra dan sastrawan yang diharapkan dapat mendorong pengembangan kreatifitas masih sangat sedikit. Hal ini menyebabkan pula terbatasnya karya sastra besar yang dilahirkan pada saat ini. Selama ini secara nasional pengembangan kesenian tidak terlepas dari upaya-upaya pelestarian bagi kesenian yang hampir punah dan membina kesenian yang berkembang di masyarakat. Selain itu upaya menumbuhkan daya cipta kreatif yang dapat memperkaya khazanah kebudayaan nasioanl juga didorong dalam rangka mengungkapkan kehalusan perasaan dan keindahan. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan justru seringnya kesenian menjadi pasungan bagi ajang kreatifitas seniman. Banyaknya pertunjukan, pagelaran yang tidak dikeluarkan ijin dari pihak yang berwenang menunjukkan kesenian juga menjadi salah satu bidang yang mendapat sorotan dari penguasa. Selain itu juga dirasakan kurangnya apresiasi dan penghargaan yang diberikan oleh masyarakat terhadap perkembangan kesenian maupun seniman dan pelaku seni kita. Perguruan tinggi seni juga belum mampu memberikan kontribusi yang positif dalam upaya untuk mempertinggi derajat berkesenian bagi seluruh masyarakat, bahkan akhir-akhir ini juga terdapat kecenderungan di masyarakat yaitu kurangnya penghargaan terhadap karya seni yang dilahirkan oleh para seniman dalam negeri terutama di kalangan generasi muda. Pementasan kesenian daerah di Kabupaten Deli Serdang selama ini sungguh sangat minim sekali sehingga penghayatan generasi muda terhadap kesenian daerah menjadi minim pula. Dewasa ini hampir seluruh pelosok nusantara termasuk Kabupaten Deli Serdang terdapat kecenderungan makin derasnya budaya asing yang kurang sesuai dengan kepribadian bangsa dan daerah yang masuk melalui film, mass media dan internet. Hal ini jika tidak segera ditangkal akan berakibat pada melemahnya sistem nilai pada budaya daerah itu sendiri. Sebagai contoh dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Deli Serdang sekarang sudah dirasuki pola-pola yang mengutamakan kebebasan, kemewahan, individualistik dan hedonism. Hal ini menjadi sumber penyimpangan dari nilai-nilai luhur budaya daerah yang justru dapat menimbulkan keresahan masyarakat dengan semakin banyaknya kekerasan seksual maupun naiknya angka kriminalitas. Peninggalan sejarah di Kabupaten Deli Serdang merupakan bukti perjalanan dan perkembangan budaya masyarakat Kabupaten Deli Serdang. Perhatian dan upaya untuk menginventarisasi dan pelestarian
67
budaya belum cukup memadai sehingga dikuatirkan nilai luhur budaya tersebut dapat hilang akibat desakan kebutuhan lahan bagi penduduk dan kegiatan masyarakat Kabupaten Deli Serdang.
2.1.5.2. Capaian/Keberhasilan Dalam upaya membina perpustakaan memasyarakatkan buku perpustakaan adalah sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan masyarakat belajar (Learning Society) dalam rangka mencerdasakan kehidupan bangsa serta meningkatkan kesempatan membaca bagi masyarakat. Upaya yang dilakukan untuk pemberian layanan perpustakaan kepada masyarakat hingga menjangkau masyarakat luas melalui jaringan layanan perpustakaan keliling, perpustakaan desa, sekolah, kecamatan dan perpustakaan umum serta perpustakaan sarana ibadah dan perpustakaan masyarakat lainnya sudah mulai digalakkan di Kabupaten Deli Serdang namun belum sepenuhnya memadai.
2.1.5.3. Analisis UUD 1945 Pasal 32 menyatakan bahwa Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Dalam penjelasan tersebut dinyatakan bahwa kebudayaan bangsa ialah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budinya rakyat Indonesia seluruhnya. Kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncakpuncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia terhitung sebagai kebudayaan bangsa. Usaha kebudayaan harus mampu menuju kearah kemajuan adab, budaya dan persatuan dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkaya kebudayaan bangsa sendiri serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia. Dalam hal ini, daerah Kabupaten Deli Serdang yang merupakan bagian daripada Negara Kesatan Republik Indonesia harus menterjemahkan Undang-Undang tersebut diatas didalam RPJP sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya daerah Kabupaten Deli Serdang dengan tujuan terwujudnya kehidupan sosial budaya masyarakat Kabupaten Deli Serdang yang berkepribadian, kreatif, dinamis dan berdaya tahan terhadap pengaruh globalisasi.
68
a. Proyeksi Peluang Setelah menjalankan sistim pemerintahan otonomi selama 5 tahun lebih, kondisi lingkungan politik di wilayah Kabupaten Deli Serdang mengalami perbaikan (kondusif) dari tahun-ketahun. Kondisi lingkungan yang semakin kondusif ini adalah merupakan peluang bagi semua pihak, terutama Pemerintah Kabupaten Deli Serdang untuk
dapat menyusun dan
menyelenggarakan program penggalian, pelestarian dan
perlindungan nilai-nilai luhur budaya daerah guna kepentingan generasi muda. Dengan terbukanya batas`antar wilayah dan antar negara melalui kecanggihan teknologi informasi dan telekomunikasi serta transportasi maka generasi muda dapat mendapatkan informasi yang tidak terbatas tentang budaya dan perilaku positif dari dalam dan luar negeri yang mampu memajukan bangsa dan negara Republik Indonesia.
b. Proyeksi Ancaman Sebagian dari pada wilayah Kabupaten Deli Serdang dalam 20 tahun kedepan akan berubah menjadi wilayah perkotaan yakni merupakan bagian dari pada Kota Metropolitan Mebidang. Perubahan ini akan mempengaruhi karakter dan perilaku penduduk (terutama generasi muda) yakni dari budaya masyarakat pedesaan menjadi budaya masyarakat perkotaan. Dengan meningkatnya mobilitas penduduk dan dibarengi dengan tingginya akses kedunia luar baik melelui media informasi dan transportasi antar wilayah dan negara, maka pengaruh luar yang negative seperti pergaulan bebas, konsumerisme, dan individualisme akan merupakan ancaman yang potensial bagi masyarakat Deli Serdang.
c. Proyeksi Permasalahan Permasalahan yang dihadapi dimasa mendatang dalam konteks social budaya dan politik antara lain adalah: (1) Pemerintah dan permerintah daerah tidak mampu membendung dan menangkal pengaruh luar terhadap perubahan budaya masyarakat; (2) Pemerintah dan pemerintah daerah sulit merumuskan platform budaya yang dituju; (3) Untuk membendung pengaruh budaya luar tersebut, bagi kelompok-kelompok tertentu mungkin akan berupaya membuat buffer/pertahanan dengan mengajarkan ajaran radikal dan fundamentalis; (4) Akan timbul perbedaan pandangan antara masyarakat yang menerima kebebasan dengan yang mempertahankan tradisi; (5) Apabila tidak disikapi dengan bijaksana konflik antara kelompok masyarakat dapat berujung pada instabilitas politik.
69
d. Proyeksi Keberhasilan Dengan menempatkan permasalahan social budaya sebagai salah satu bagian daripada permasalahan pembangunan yang proritas untuk ditangani maka permasalahan-permasalahan dan ancaman seperti diuraikan diatas akan dapat diredam dan diperkecil. Keberhasilan-keberhasilan yang bisa dicapai oleh pemerintah Kabupaten Deli Serdang antara lain adalah: 1. mampu memelihara kerukunan hidup berbangsa; 2. mampu merumuskan nilai nilai budaya daerah yang positif; 3.
mampu mengembangkan kesenian daerah; dan
4. kebebasan berkreasi dalam kesenian.
2.1.5.4. Prediksi Kondisi Sosial Budaya dan Politik Melihat kepada perkembangan-perkembangan politik dan sosial budaya yang ada dewasa ini dan dikaitkan dengan majunya teknologi informasi dan transportasi maka proyeksi kondisi sosial budaya dan politik di Kabupaten Deli Serdang dimasa mendatang antara lain adalah sebagai berikut: 1. Nilai-nilai solidaritas sosial, kekeluargaan, keramahtamahan sosial, dan rasa cinta tanah air pada masyarakat Kabupaten Deli Serdang akan terdegredasi; 2. Lemahnya kemampuan pemerintah dan pemerintah daerah serta masyarakat
dalam mengelola
keragaman budaya dan etnik akan mengakibatkan menguatnya orientasi kelompok, etnik, dan agama; 3. Adanya kecenderungan perkembangan dimasyarakat yakni munculnya kecenderungan pengalihan ruang publik ke ruang privat karena desakan ekonomi; dan 4. Arus informasi dan masuknya nilai-nilai budaya asing tidak dapat dibendung sehingga perilaku sosial budaya masyarakat Deli Serdang akan bergeser.
2.1.6. Kondisi Pendidikan Sumber daya manusia (SDM) merupakan subyek dan sekaligus obyek pembangunan, mencakup seluruh siklus hidup manusia sejak kandungan hingga akhir hidup. Pembangunan SDM dapat dilihat dari tiga dimensi, yaitu kualitas, kuantitas, dan mobilitas penduduk. Tantangan yang paling menonjol dewasa ini 70
adalah persaingan yang makin ketat baik persaingan antar individu didalam negeri maupun persaingan global. Standard kompetisi disegala bidang makin hari semakin tinggi, sehingga siapa saja yang tidak melakukan perubahan sistim sesuai tuntutan keadaan akan tertinggal. Agar mampu berkompetensi dalam tatanan kehidupan global, dibutuhkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan kompeten. Rendahnya kualitas SDM menyebabkan rendahnya produktivitas dan daya saing dalam berkompetisi dan merupakan tantangan besar yang harus dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam 20 tahun mendatang. Untuk itu peran pendidikan sangat menentukan kemampuan untuk bersaing. Pembangunan sumber daya manusia dapat terlaksana melalui pembangunan bidang agama, pendidikan, kesehatan, sosial, budaya, pemuda dan olahraga. Khusus mengenai agama tidak dibahas dalam PJP ini karena sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan dibidang agama adalah dibawah Pemerintah Pusat. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang akan memberikan dukungan didalam pelaksanaannya di daerah. Pembangunan manusia sebagai insan, menekankan harkat, martabat, hak dan kewajiban manusia yang tercermin dalam nilai-nilai yang terkandung dalam diri manusia, baik etika, estetika maupun logika, yang meliputi nilai-nilai rohaniah, kepribadian dan kejuangan. Nilai-nilai tersebut antara lain adalah beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mengamalkan ajaran agama dan ilmunya, bersikap amanah, sadar akan harga diri pribadi dan bangsanya, memiliki kepercayaan diri, cerdas, terbuka, demokratis dan memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara. Jumlah sekolah dasar (termasuk MI) di Kabupaten Deli Serdang 2006 tercatat sebanyak 854 unit dengan jumlah kelas dan jumlah murid berturut-turut sebanyak 12.469 ruang kelas dan 213.195 orang. Ratio antara jumlah murid sekolah dasar dengan jumlah penduduk kelompok umur 6-12 tahun atau sering disebut dengan angka partisipasi kasar (APK) pada sekolah dasar pada 2006 adalah sebesar 104,6%. Bertambah besar APK sekolah dasar berarti pemerataan pendidikan tingkat sekolah dasar makin tinggi. Dari angka tersebut diatas terlihat bahwa pemerataan pemberian pendidikan dasar di Kabupaten Deli Serdang sudah cukup tinggi, walaupun belum sepenuhnya menjangkau semua usia sekolah dasar yang ada. Keberhasilan pemerataan pendidikan pada jenjang sekolah dasar berdampak pada meningkatnya angka partisipasi kasar (APK) pada tingkat SLTP dan Madrasah Tsanawiyah (MTs). Jumlah sekolah dan jumlah kelas tingkat SLTP/MTs di Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2006 tercatat sebanyak 304 unit dan 1.836 ruang kelas, sedangkan jumlah muridnya tercatat sebanyak 77.300 orang.
Jumlah penduduk
kelompok umur 13-15 tahun pada tahun 2006 tercatat sebanyak 84.186 orang, dan dengan demikian maka 71
ratio antara jumlah murid SLTP/MTs dengan jumlah penduduk kelompok umur 13-15 tahun pada tahun 2006 adalah 94,19 %. Dibandingkan dengan tingkat nasional, APK di tingkat SLTP/MTs di daerah Kabupaten Deli Serdang masih lebih rendah, dimana APK tingkat SLTP tingkat nasional pada tahun 1998 saja telah mencapai 70,13%. Hal ini memperlihatkan bahwa banyak anak usia 13-15 tahun di Kabupaten Deli Serdang yang tidak menikmati bangku SLTP karena masalah ekonomi atau masalah lainnya yang perlu ditingkatkan dalam dimasa depan. Peningkatan jumlah lulusan SLTP-MTs mendorong peningkatan jumlah siswa sekolah menengah yang mencakup sekolah menengah umum (SMU), sekolah menengah kejuruan (SMK) dan madrasah aliyah (MA). Jumlah sekolah SMA, SMK dan MA pada tahun 2006 di Kabupaten Deli Serdang adalah 214 unit dan 1.225 ruang kelas. Jumlah siswa tingkat SLTA di Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2006 tercatat sebanyak 53.851 orang, Jumlah penduduk usian 16-18 tahun pada tahun yang sama tercatat sebanyak 96.680 orang, yang berarti angka partisipasi kasar (APK) Sekolah Menengah Atas atau ratio antara jumlah siswa SMU, SMK dan MA terhadap jumlah penduduk umur 16-18 tahun adalah 59,38 %. Dibandingkan dengan tingkat nasional, APK tingkat Sekolah Lanjutan Atas di daerah Kabupaten Deli Serdang sudah lebih tinggi karena di tingkat nasional adalah 47,3% pada tahun yang sama. Sekali lagi disini terlihat bahwa, walaupun APK tingkat SLTA lebih tinggi dari tingkat nasional namun pemerataan pendidikan tingkat SLTA di Kabupaten Deli Serdang belum memuaskan. Pembangunan pendidikan selain diupayakan untuk mempertahankan angka partisipasi pendidikan pada setiap jenjang pendidikan, juga tetap memperhatikan upaya peningkatan mutu dan relevansi pendidikan. Tidak seperti pemerataan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan selama ini masih belum menunjukkan hasil yang nyata. Salah satu indikator mutu pada tingkat SD adalah kemampuan berhitung, membaca dan penalaran. Guru merupakan komponen vital yang menjamin mutu pendidikan pada jenjang SD/MI. Sesuai dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan maka tuntutan kompetensi untuk menjadi seorang guru SD/MI pun mengalami penyesuaian, untuk itu kemudian persyaratan untuk menjadi seorang guru SD/MI sekurang-kurangnya harus memiliki kualifikasi D-II dan sekolah menengah harus S1 atau S2. Data terbaru menunjukkan bahwa dari sekitar 10.104 orang guru SD/MI didaerah Kabupaten Deli Serdang hanya sekitar 4,2% yang berpendidikan diploma ke atas, sementara sisanya masih berpendidikan SLTA ke bawah.
72
2.1.6.1. Permasalahan Rendahnya mutu guru dan tenaga kependidikan antara lain disebabkan oleh kurang berminatnya lulusan SLTA, terutama yang berprestasi tinggi untuk memilih bidang pendidikan keguruan. Profesi guru tidak menarik karena belum adanya sistem penghargaan/penggajian tenaga kependidikan berdasarkan tingkat kemampuan, profesionalisme dan pengabdian. Di samping itu sistem pembinaan karier bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya juga belum mantap. Faktor lain yang juga sangat penting dalam menentukan mutu pendidikan adalah tersedianya sarana dan prasarana pendidikan. Hingga tahun 2003 jumlah SD-MI di daerah Kabupaten Deli Serdang masih sebanyak kondisinya yang rusak (rusak berat, sedang dan ringan). Masalah lain yang dihadapi pada jenjang pendidikan menengah adalah jumlah dan jenis lulusan pendidikan kejuruan di tingkat menengah belum sepenuhnya sepadan dengan kebutuhan tenaga terampil dan tenaga ahli dalam berbagai bidang pembangunan. Di samping itu sistem dan proses belajar mengajar pada jenjang SLTA masih belum mampu menghasilkan lulusan yang cukup berkualitas untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. Di satu pihak pendidikan nasional terlalu sentralistik, tetapi di lain pihak penerapan desentralisasi pendidikan khususnya pendidikan dasar dan menengah sangat rumit karena adanya dua lembaga yang mengelola pendidikan dasar yaitu Pemerintah Daerah dan lembaga sektoral. Lembaga Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas fisik sekolah sedangkan kualitas pendidikan menjadi tanggung jawab lembaga sektoral. Adanya dualisme tersebut membuat sekolah tidak dapat mengembangkan dirinya secara optimal. Kondisi demikian mengakibatkan sekolah menjadi sangat tergantung kepada kedua lembaga tersebut yang kadang-kadang dalam pelaksanaannya sangat menyulitkan. Keadaan ini antara lain disebabkan oleh latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh Kepala Dinas Pendidikan yang ada, sehingga terjadi kekurangpedulian terhadap pendidikan. Berdasarkan pendataan yang dilakukan oleh Ditjen. Pembangunan Daerah Departemen Dalam Negeri tahun 1997 menunjukkan bahwa sebagian besar Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten/Kota tidak berlatar belakang Sarjana Pendidikan tetapi lebih banyak Sarjana Hukum dan sarjana dengan disiplin ilmu yang lain di luar pendidikan. 2.1.6.2. Capaian/Keberhasilan Mengingat desentralisasi pendidikan yang diterapkan, maka peran Dinas Pendidikan mulai ditingkatkan dan pelaksanaan program-program pendidikan mulai dipadukan dengan melibatkan lembaga 73
Pemerintah Daerah dan lembaga sektoral. Sejak tahun 1998/99 di beberapa propinsi telah dirintis adanya integrasi dalam penanganan pendidikan dasar yaitu untuk SD-MI dan SLTP-MTs antara lembaga Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Dinas Pendidikan dan pengajaran, lembaga sektoral dalam hal ini Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Departemen Agama. Lembaga tersebut secara bersama-sama menyusun perencanaan program untuk daerah yang bersangkutan dan melaksanakannya secara terpadu. Keterpaduan ini ditandai dengan petugas pengelola kegiatan tersebut diambil dari ketiga instansi tersebut. Kegiatan ini yang dilakukan meliputi pemetaan sekolah, penambahana akses (rehabilitasi dan pembangunan gedung sekolah), pelatihan guru dan pengembangan staf masingmasing instansi tersebut. Dengan diberlakukannya otonomi daerah maka kegiatan tersebut akan diteruskan oleh Pemerintah Daerah. Kegiatan pemetaan sekolah yang dilakukan menyebabkan semakin jelas bahwa pembangunan unit sekolah baru (USB) hanya dibangun untuk daerah-daerah tertentu saja, dengan tidak mematikan unit sekolah yang telah ada khususnya bagi sekolah-sekolah swasta baik untuk SD Swasta, MI Swasta, SLTP Swasta maupun MTs Swasta. Kondisi fisik bangunan SD-MI yang ada menunjukkan betapa parahnya kondisi sebagaian besar bangunan-bangunan SD-MI yang merupakan tempat membentuk landasan bagi pembentukan manusia Indonesia yang berkwalitas. Dari analisa pola penganggaran sebelumnya diketahui bahwa selama ini alokasi kegiatan rehabilitasi pada program Inpres SD-MI cenderung menerapkan pola pemerataan, sehingga penanganan terhadap kondisi dan kebutuhan sekolah tidak dapat dilaksanakan secara tuntas.
2.1.6.3. Analisis a. Proyeksi Peluang Berangkat dari pemikiran untuk memperbaiki kondisi sarana dan prasarana SD dan MI maka program Revitalisasi dan Rehabilitasi SD-MI dan program pemerintah yang menempatkan sektor pendidikan sebagai proritas pembangunan bangsa maka pembangunan pendidikan di Indonesia dan terutama di Kabupaten Deli Serdang mempunyai peluang besar untuk ditingkatkan mutu dan pelayanannya. Penanganan sarana dan prasarana fisik pendidikan melalui P2DIKDAS yang dirancang sedemikian rupa oleh ahli-ahli yang kompeten diperkirakan akan membuahkan hasil yang memuaskan. Pola-pola atau model-model pengembangan pembangunan SD-MI yang berkualitas diciptakan dan dilaksanakan melalui model revitalisasi, regrouping (penggabungan) dan rekonstruksi. 74
Selanjutnya, diharapkan agar Pemerintah Daerah, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dapat menerapkan dan mengembangkannya sesuai dengan wewenang otonomi daerah. Untuk menyempurnakan program ini juga telah dibentuk Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) di masing-masing tingkatan, mulai dari tingkat Pusat, Propinsi sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota yang berfungsi sebagai fasilitastor serta melakukan tindakan kolektif terhadap berbagai pengaduan masyarakat menyangkut penyelewengan atau penyimpangan terhadap pengunaan dana dilapangan oleh berbagai pihak. Mengingat sekolah merupakan unit pelaksana pendidikan formal yang terdepan dengan berbagai keragaman potensi anak didik yang memerlukan layanan pendidikan yang beragam, kondisi lingkungan yang berbeda satu dengan lain, maka sekolah harus dinamis dan kreatif dalam melaksanakan perannya untuk mengupayakan peningkatan kualitas pendidikan. Konsep pengembangan dengan pendekatan manajemen peningkatan mutu pendidikan berbasis sekolah (School Based Quality Management). Yang telah diterapkan dibeberapa daerah dinilai merupakan salah satu peluang untuk meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah di Kabupupaten Deli Serdang. Pendekatan ini menawarkan kerjasama yang erat antar sekolah, masyarakat dan pemerintah dengan tanggung jawab masing-masing. Sekolah harus mampu menterjemahkan dan menangkap esensi kebijakan makro pendidikan serta memahami kondisi lingkungannya untuk kemudian melalui proses perencanaan, sekolah memformulasikannya ke dalam kebijakan mikro yaitu bentuk program-program prioritas yang harus dilaksanakan dan dievaluasi oleh sekolah yang bersangkutan sesuai dengan visi dan misi sekolah masing-masing.
b. Proyeksi Ancaman dan Permasalahan Permasalaan pendidikan dasar dan menengah 20 tahun kedepan: Mencermati uraian tentang kondisi pendidikan dasar dan menengah yang ada di Kabupaten Deli Serdang dimasa lalu hingga saat sekarang ini maka permasalahan pendidikan yang perlu diperhatikan dalan 20 tahun kedepan adalah sebagai berikut: 1. Angka partisipasi kasar (APK) untuk tingkat Sekolah Dasar, SLTP dan SLTA saat ini masih rendah, terutama pada tingkat SLTP dan SLTA. Dengan tingkat pertambahan jumlah penduduk Kabupaten Deli Serdang yang cukup tinggi yakni rata-rata sekitar 3,4% pertahun, maka dalam kurun waktu 20 tahun kedepan jumlah penduduk usia sekolah dasar dan menengah akan meningkat sehingga untuk mempertahankan APK yang sekarang saja diperlukan penambahan sarana baru dan perawatan sarana eksisting secara terencana, apalagi untuk target peningkatan pelayanan pendidikan. Apabila tidak dilakukan perencanaan yang komprihensif mulai dari sekarang maka, bukan saja tingkat pelayanan tidak 75
dapat ditingkatkan, tetapi malah yang terjadi adalah penurunan tingkat pelayanan pendidikan dasar dan menengah. 2. Kualitas pendidikan harus dijadikan menjadi salah satu agenda pembangunan jangka panjang, karena kegagalan meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah akan mengakibatkan biaya pendidikan tinggi bagi masyarakat. Contohnya, untuk memasuki sekolah-sekolah yang berkualitas di wilayah perkotaan, orangtua murid harus menyediakan anggaran pendidikan tambahan untuk les privat atau bimbingan khusus yang jauh lebih tinggi dari biaya pendidikan formal. 3. Dengan tingginya pertambahan jumlah penduduk Kabupaten Deli Serdang, maka permasalahan yang cukup serius dihadapi dimasa mendatang adalah; pengadaan dan penyediaan tambahan gedung/ruang kelas untuk penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah. 4. Apabila pengadaan sarana dimaksud tidak dapat dipenuhi, maka daya tampung sekolah dasar dan menengah tidak mencukupi dan harus dilakukan seleksi ketat untuk penerimaan siswa, yang berarti jumlah anak putus sekolah akan bertambah banyak.
2.1.6.4. Prediksi Kondisi Pendidikan Berdasarkan perkembangan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Deli Serdang dan kondisi pertambahan jumlah penduduk yang cukup tinggi dalam lima tahun terakhir maka diperkirakan kondisi pendidikan Kabupaten Deli Serdang adalah sebagai beirkut : 1. Jumlah rombongan belajar pada sekolah-sekolah di kawasan perkotaan akan meningkat. 2. Kondisi keuangan kabupaten Deli Serdang tidak akan mampu menyediakan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah secara mandiri; 3. Pengadaan dan peningkatan kualitas guru akan merupakan isu yang penting dalam periode 20 tahun mendatang. 4.
Jumlah siswa putus sekolah pada tingkat SLTP dan SLTA diperkirakan akan meningkat dimasa mendatang.
76
2.1.7 Kondisi Pembangunan Kesehatan di Deli Serdang 2.1.7.1. Permasalahan Status gizi masyarakat Kabupaten Deli Serdang dapat diamati dari prevalensi empat masalah pokok kurang gizi yaitu kurang energi protein (KEP), kurang vitamin A (KVA), anemia gizi besi dan gangguan akibat kurang yodium (GAKY).
Beberapa penyakit menular telah berhasil ditekan angka
kesakitannya (morbiditas) antara lain penyakit TBC, campak dan demam berdarah. Namun demikian beberapa penyakit menular baru dikuatirkan akan muncul di daerah Kabupaten Deli Serdang yakni HIV/AIDS. Beberapa penyakit degeneratif dan penyakit tidak menular di daerah Kabupaten Deli Serdang memperlihatkan kecenderungan meningkat antara lain hipertensi, penyakit jantung iskemik, stroke dan gangguan mental emosional, kebutaan dan kematian akibat kecelakaan.
2.1.7.2. Keberhasilan/Capaian Pembangunan kesehatan yang telah dilaksanakan di Kabupaten Deli Serdang sampai dewasa ini telah berhasil meningkatkan derajat kesehatan dan gizi masyarakat. Hal ini dapat diamati dari terjadinya perbaikan beberapa indikator derajat kesehatan antara lain menurunnya angka kematian bayi (AKB), angka kematian balita (AKABA), angka kematian ibu (AKI), meningkatnya status gizi dan menurunnya angka kesakitan berbagai penyakit menular. Sejalan dengan membaiknya beberapa indikator tersebut, telah terjadi peningkatan angka harapan hidup (AHH) waktu lahir. Pembangunan kesehatan di Kabupaten Deli Serdang telah berhasil menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan masyarakat (Puskesmas dan Puskesmas Pembantu) disetiap kecamatan; dan disamping itu telah pula tersedia sebanyak 14 unit rumah sakit yakni 5 unit di Kecamatan Tanjung Morawa, 3 unit di Kecamatan Lubuk Pakam, 3 unit di Kecamatan Deli Tua, 1 unit di Kecamatan Labuhan Deli, dan 2 unit di Kecamatan Percut Sei Tuan dengan jumlah tempat tidur seluruhnya sebanyak 470 tempat tidur. Untuk melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan dasar, pada tahun 2003 di Kabupaten Deli Serdang telah tersedia sarana 31 unit Puskesmas dan 100 Puskesmas Pembantu. Ratio antara jumlah puskesmas terhadap jumlah penduduk sekitar 1:47.938, sedangkan ratio puskermas pembantu terhadap penduduk adalah 1:14.714. Beberapa masalah yang dijumpai dalam pelayanan kesehatan dasar antara lain rendahnya tingkat utilitas dan rendahnya kualitas pelayanan kesehatan. Untuk melaksanakan pelayanan 77
kesehatan rujukan saat ini telah tersedia 1 RSU kelas C dan 10 RSU. Jumlah tempat tidur seluruhnya sekitar 470, sehingga rationya dengan penduduk adalah 1 : 3.161.
2.1.7.3. Proyeksi Ancaman dan Permasalahan Ancaman dan permasalahan-permasalahan kesehatan yang akan dihadapi oleh Kabupaten Deli Serdang 20 tahun kedepan anatara laian adalah: 1. Tingginya kebutuhan peningkatan pelayanan kesehatan pada masyarakat dan adanya kecenderungan stagnasi peningkatan mutu tenaga kesehatan di wilayah ini dapat berdampak negatif bagi perekonomian daerah ini karena banyak modal yang keluar daerah ini akibat banyaknya orang mencari alternatif pengobatan keluar; 2. Tingginya mobilitas penduduk dan makin ketatnya persaingan untuk mendapatkan pekerjaan mengakibatkan angkatan muda rawan stress dan terkena pengaruh obat terlarang/narkoba, pergaulan bebas dan penyakit menular seperti HIV/AIDS; 3. Meningkatnya polusi udara dan air serta memburuknya kondisi lingkungan akan mengakibatkan permasalahan baru dalam bidang kesehatan. Rendahnya koordinasi antar sektoral akan memperburuk kondisi lingkungan hidup dan pada gilirannya akan berakibat kepada meningkatnya potensi masyarakat terkena penyakit. 4. Meningkatnya jumlah penduduk yang tinggi pada wilayah Kabupaten Deli Serdang, terutama pada wilayah yang berbatasan dengan Kota Medan memiliki potensi rawan sarana sanitasi, drainase dan air bersih, sehingga berpengaruh buruk terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat dan penyakit menular. 5. Peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat serta pencegahan penyakit, akan memerlukan dukungan pembiayaan yang memadai. Disadari bahwa keterbatasan dana pemerintah dan masyarakat merupakan ancaman besar bagi kelangsungan program pemerintah serta ancaman terhadap pencapaian derajat kesehatan yang optimal. 6. Meningkatnya jumlah penduduk dan jumlah penduduk miskin di Deli Serdang akan berpengaruh langsung terhadap kebutuhan tambahan jumlah sarana kesehatan, subsudi pengobatan/KB dan tambahan paramedis.
78
2.1.7.4. Prediksi Kondisi Kesehatan Berdasarkan kondisi perekonomian Deli Serdang yang ada saat ini serta kondisi sarana dan prasarana kesehatan yang ada maka prediksi kondisi pelayanan kesehatan di Kabupaten Deli Serdang adalah sebagai berikut : 1. Tanpa bantuan dari pemerintah pusat dan propinsi maka tingkat pelayanan kesehatan di Kabupaten Deli Serdang tidak akan mampu mengikuti tingkat kebutuhan masyarakat yang meningkat dengan cepat terutama dengan adanya peningkatan jumlah penduduk miskin; 2. Masalah pencemaran udara dan air yang dapat merupakan media penjangkitan penyakit akan meningkat dalam 20 tahun kedepan; 3. Tuntutan akan perlunya paramedis dan rumah sakit yang berkualitas akan meningkat dalam 20 tahun mendatang; 4. Mahalnya biaya kesehatan dan makin sulitnya perekonomian masyarakat mengakibatkan penurunan tingkat kesehatan masyarakat miskin dan untuk itu pemerintah Kabupaten Deli Serdang akan harus menyediakan subsidi kesehatan pada keluarga miskin. 5. Beberapa kawasan perkotaan di Kabupaten Deli Serdang terutama yang berbatasan langsung dengan Kota Medan akan memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi serta sistim sanitasi yang buruk; sehingga mempengaruhi kesehatan masyarakat; 6. Dengan berubanya pola hidup masyarakat terutama generasi muda akibat pengaruh kehidupan perkotaan maka akan terjadi pergeseran nilai pada generasi muda dalam hubungan muda mudi. Kondisi ini apabila tidak dilakukan antisipasi sejak dini maka masalah seks bebas akan merebak dan merupakan awal dari penyebaran penyakita HIV/AIDS. 2.1.8. Prasarana dan Sarana 2.1.8.1. Jaringan Jalan dan Transportasi Jaringan jalan yang ada di wilayah Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan tanggung jawab pengelolaannya dibedakan atas jalan nasional, jalan propinsi dan jalan kabupaten serta jalan desa. Semua ibukota Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Deli Serdang sudah terhubung dengan ibukota Kabupaten Deli Serdang, Lubuk Pakam dengan jalan aspal. Daya hubung ibukota Kecamatan Sunggal, Hamparan perak dan Labuhan Deli dengan ibukota Kabupaten Deli Serdang, Lubuk Pakam sedikit terhambat karena harus melewati wilayah Kota Medan. Pembangunan ring road akan meningkatkan daya hubung ketiga ibukota Kecamatan tersebut dengan Lubuk Pakam. 79
Kondisi prasarana jaringan jalan di kabupaten Deli Serdang hingga akhir tahun 2004 masih dikategorikan belum memuaskan, baik jaringan jalan kabupaten maupun jaringan jalan propinsi. Total panjang seluruh jaringan jalan yang ada di Kabupaten Deli Serdang adalah 2.963.604 meter atau 2.963,4 kilometer yakni terdiri dari 54,5 km jalan nasional, 175,91 km jalan propinsi, 1.317,6 km jalan kabupaten dan 1.412,5 km jalan desa. Tingkat kerusakan jaringan jalan pada semua jenis jalan adalah bervariasi, kerusakan jalan nasional mencapai 11,7%; jalan propinsi yang masuk kategori rusak 33,8%; jalan kabupaten yang rusak mencapai 55,2% dan jalan desa hampir seluruhnya masuk kategori rusak.
2.1.8.1.1. Permasalahan Jaringan Jalan Berdasarkan perkembangan wilayah Kabupaten Deli Serdang dan wilayah-wilayah Propinsi Sumatera Utara lainnya, maka permaslaahan jaringan jalan dan transportasi di wilayah Kabupaten Deli Serdang adalah sebagai berikut : 1. Ruas-ruas jalan negara yang ada di wilayah Kabupaten Deli Serdang seperti Binjai - Medan, Perbaungan – Medan, dan Sibolangit – Medan akan menurun tingkat daya hubungnya dari tahun ke tahun dan dalam 20 tahun kedepan tingkat daya hubungnya akan bisa mencapai kelas E atau macet total; 2. Ruas-ruas jalan propinsi dan kabupaten yang ada di wilayah Kabupaten Deli Serdang membutuhkan biaya peningkatan yang besar sesuai dengan kebutuhan layanan transportasi; 3. Moda angkutan pada jalan-jalan utama seperti jalan arteri, jalan kolektor dan jalan lokal primer akan bercampur dan sulit dikendalikan; 4. Pindahnya Bandara Polonia ke Kualanamu mengakibatkan sistem arus lalu lintas dan jaringan transportasi di wilayah Kabupaten Deli Serdang menjadi berubah dan mengakibatkan kebutuhan peningkatan jaringan jalan lama dan kebutuhan pembukaan jaringan jalan baru; 2.1.8.1.2. Pencapaian/Keberhasilan Pemerintah dan pemerintah Kabupaten Deli Serdang secara terus menerus telah mengupayakan peningkatan dan pemeliharaan ruas-ruas jalan yang ada di wilayah Kabupaten Deli Serdang sehingga semua jalan-jalan kabupaten yang menghubungkan ibukota kecamatan dengan ibukota kabupaten Lubuk Pakam sudah terhubung dengan jalan yang beraspal. Keberhasilan lain yang telah dicapai antara lain adalah pengaturan trayek angkutan kota dan angkutan antar kota serta pengaturan batas muatan bagi kenderaankenderaan angkutan barang
80
2.1.8.1.3. Proyeksi Peluang Berdasarkan rancangan pembangunan yang ada di kawasan Mebidang dan perencanaan pembangunan nasional maka peluang-peluang sistim peningkatan jalan dan transportasi di Kabupaten Deli Serdang yang dapat dimanfaatkan antara lain adalah sebagai berikut : 1. Konsep pembangunan sistim transportasi pembangunan yang menekankan penghematan energi maka sistim transportasi massal (kereta api dan bus way) akan merupakan pilihan transportasi yang efisien di masa mendatang; dalam hal ini Kabupaten Deli Serdang dapat menggunakan peluang ini untuk memiliki sarana transportasi dimaksud. 2. Sistim perencanaan Mebidang tidak mengenal batas administrasi sehingga merupakan peluang bagi Deli Serdang untuk menata sistim transportasi dengan wilayah sekitarnya secara terintegrasi. 3. Dengan dipindahkannya Bandara Polonia ke Kualanamu maka akan terbuka peluang untuk membuka jaringan-jaringan jalan baru sehingga beban lalu lintas pada jaringan jalan yang lama dapat berkurang; 2.1.8.1.4. Prediksi Sarana Jalan Dengan melihat kepada kondisi eksisting dan kecenderungan perkembangan wilayah Kabupaten Deli Serdang dan Propinsi Sumatera Utara dewasa ini maka kondisi sistim transportasi di Kabupaten Deli Serdang dalam 20 tahun mendatang adalah sebagai berikut : 1. Semua jalan negara yang ada di wilayah Kabupaten Deli Serdang apabila tidak di kembangkan dengan sistim jalan bebas hambatan (tool road) atau tanpa penambahan jaringan jalan arteri tambahan maka ruas-ruas jalan Binjai – Medan, Perbauangan – Medan dan Sibolangit – Medan akan merupakan ruas jalan arteri termacet di Propinsi Sumatera Utara; 2. Ruas-ruas jalan kabupaten akan dimasuki oleh kenderaan dengan tonase yang melebihi kapasitasnya sehingga menjadi mahal pemeliharaannya; 3. Jumlah angkutan kota akan bertambah banyak dan akan bercampur dengan sistem moda angkutan luar kota. 2.1.8.2. Sarana Irigasi Daerah irigasi di kabupaten Deli Serdang ada sebanyak 96 DI dengan luas lahan persawahan sekitar 34.223 ha. Dari luas tersebut, 14.806 ha diantaranya adalah irigasi teknis dan sisanya adalah irigasi semi teknis. Kondisi sarana dan prasarana irigasi di Kabupaten Deli Serdang cukup memprihatinkan, dan hingga tahun anggaran 2005 yang lalu baru sekitar 7.238 ha saja DI yang dapat direhabilitasi sarana dan 81
prasarananya. Sebagian daerah irigasi terdesak oleh perkembangan daerah permukiman, terutama desakan dari pertumbuhan kota Medan. DI Medan Krio terdesak oleh perkembangan permukiman di Kecamatan Sunggal, pancurbatu dan Kutalimbaru. Kondisi ini diperparah oleh kondisi debit sungai yang sudah tidak stabil debitnya. DI Sumber Rejo dan Sumber Rejo Baru, termasuk DI Ramonia akan terdesak oleh kegiatan permukiman/perkotaan akibat perkembangan kota Lubuk Pakam dan Pembangunan Badar Udara Internasional Kualanamu di Kecamatan Pantai Labu-Beringin. 2.1.8.2.1. Permasalahan Dengan melihat kepada kecenderungan perubahan land use di wilayah Kabupaten Deli Serdang dimana desakan daerah permukiman terhadap areal pertanian / persawahan serta desakan pertambahan penduduk maka permasalahan-permasalahan irigasi di wilayah Kabupaten Deli Serdang adalah sebagai berikut : 1. Luas lahan pertanian / sawah makin berkurang dari waktu ke waktu; 2. Dana untuk perawatan sarana dan prasarana irigasi pasca otonomi daerah terbatas sehingga banyak sarana dan prasarana irigasi yang rusak dan tidak terawat; 3.
Dengan banyaknya sarana dan prasarana irigasi yang tidak berfungsi baik maka banyak lahan persawahan yang berubah menjadi lahan tanaman kering / holtikurtura;
4. Berubahnya penggunaan lahan di daerah ekstream telah merubah sistim tata air di hampir semua daerah aliran sungai dan mempengaruhi persediaan air untuk irigasi; 2.1.8.2.2. Pencapaian / Keberhasilan Dalam beberapa tahun terakhir ini dengan diberlakukannya UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air maka kewenangan pengelolaan daerah irigasi menjadi jelas dan sudah banyak daerah irigasi di wilayah Deli Serdang yang di rehabilitasi dan di pelihara. Namun karena keterbatasan dana yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Deli Serdang maka belum semua daerah irigasi dapat difungsikan dengan baik. Sejalan dengan kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan irigasi tersebut pemerintah Kabupaten Deli Serdang juga telah melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat petani pengguna air (P3A) untuk ikut memelihara dan merawat sarana dan prasarana irigasi mulai dari tingkat tersier kebawah.
82
2.1.8.2.3. Proyeksi Peluang Melihat kepada potensi alam yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Deli Serdang yakni berupa sumber daya air dan sumber daya alam maka peluang-peluang yang bisa dicapai Kabupaten Deli Sedang adalah : 1. Memperluas dan meningkatkan produksi lahan pertanian baik tanaman pangan dan holtikultura; 2. Pemasaran hasil pertanian Kabupaten Deli Serdang relatif mudah karena dekat dengan pusat pemasaran yakni kota Medan sehingga peluang pengembangan irigasi sangat besar; 3. Letak geografis Deli Serdang memiliki keunggulan dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain dalam budidaya pertanian, sehingga pengembangan pertanian/irigasi lebih kompetitif. 2.1.8.2.4. Prediksi Sanara Irigasi Kondisi daerah irigasi di wilayah Kabupaten Deli Serdang dalam 20 tahun kedepan diprediksikan sebagai berikut : 1. Luas areal irigasi akan berkurang; 2. Intensifikasi irigasi pada daerah-daerah tertentu akan meningkat; 3. Perubahan fungsi lahan irigasi menjadi tanaman lahan kering (holtikultura) akan meningkat dari tahun ke tahun sejalan dengan berkurangnya ketersediaan air irigasi pada aliran sungai;
2.1.8.3. Pengadaan Air Bersih Sumber daya alam memiliki peran ganda, yaitu sebagai modal pembangunan dan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan. Namun, di lain pihak keberlanjutan atas ketersediaannya sering diabaikan sehingga daya dukung lingkungan menurun dan ketersediaan sumber daya alam menipis. Sumber daya air yang ada di Kabupaten Deli Serdang terdiri dari air permukaan yakni berupa sungai-sungai yang permanent, mata air dan air tanah. Sungai-sungai yang memiliki debit sepanjang tahun dan melintas di wilayah Kabupaten Deli Serdang ada sebanyak 5 sungai yakni: (1) Sungai Belawan; (2) Sungai Deli; (3) Sungai Percut; (4) Sungai Serdang; dan (5) Sungai Ular. Tiga dari 5 sungai tersebut sudah dipakai oleh PDAM Tirtanadi sebagi sumber pengadaan air bersih untuk Kota Medan dan Deli Serdang, yakni: (1) Sungai Belawan dengan 2 unit bangunan pengolah air dengan kapasitas 1600 l/det di Sunggal dan 500 l/det di Hamparan Perak; (2) Sungai Deli dengan 1 unit bangunan pengolahan air dengan kapasitas 1700 l/det; dan (3) Sungai Belumai (anak sungai Serdang) dengan 1 unit bangunan pengolah air dengan kapasitas 1000 83
l/det. Dalam hal ini, kapasitas debit ketiga sungai tersebut secara natural sudaah maksimal dimanfaatkan untuk pengadaan air bersih Kota Medan dan sekitarnya. Pada saat ini PDAM Tirtanadi melayani 300.000 sambungan di Kota Medan dan Deli Serdang atau kira-kira ekivalen dengan 1,5 juta jiwa penduduk. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Kota Medan ditambah dengan penduduk Deli Serdang yang pada tahun 2004 telah mencapai 3,6 juta jiwa lebih maka, tingkat pelayanan PDAM Tirtanadi sekarang kurang dari 45%. Dengan tingkat pertambahan penduduk Kabupaten Deli Sedang rata-rata 3,11% per tahun, maka masalah pengadaan air bersih untuk kota Medan dan wilayah permukiman di Kabupaten Deli Serdang akan menjadi salah satu permasalahan yang serius, dimasa mendatang, apalagi dikaitkan dengan kebutuhan air untuk irigasi/pertanian. Ancaman krisis air disebabkan oleh dua factor utama yakni pertama akibat meningkatnya kebutuhan air akibat pertambahan penduduk dan kedua akibat berkurangnya persediaan air permukaan pada sungaisungai akibat memburuknya kondisi hutan. Deforestasi ini disebabkan oleh peralihan fungsi kawasan hutan menjadi pertanian; kawasan perkebunan dan pertanian menjadi pemukiman; serta makin meningkatnya penebangan liar. Berkurangnya kawasan hutan selanjutnya menyebabkan terganggunya kondisi tata air. Gejala ini terlihat dari berkurangnya ketersediaan air tanah terutama dalam bentuk mata air (spring) dan air tanah di daerah perkotaan, turunnya debit air sungai pada musim kemarau yang mengancam pasokan air untuk pertanian dan PDAM, membesarnya aliran permukaan yang mengakibatkan meningkatnya ancaman bencana banjir pada musim penghujan Pelayanan air bersih untuk permukiman dalam arti pelayanan dengan sistim perpipaan masih terbatas pada Kota Lubuk Pakam dan beberapa ibukota kecamatan yang berbatasan dengan Kota Medan sepeti deli Tua, Patumbak, Pancurbatu, Sunggal, Tanjung Morawa dan labuhan Deli. Jumlah sambungan rumah pada ibukota-ibukota kecamatan tersebut masih rendah sekali yakni dibawah 20%. Jadi sumber air bersih pada daerah permukiman di kabupaten Deli Serdang sebagian besar bergantung kepada sungai dan sumur dangkal. 2.1.8.3.1. Permasalahan Permasalahan penyediaan air bersih untuk penduduk Kabupaten Deli Serdang antara lain adalah sebagai berikut : 1.
Wilayah permukiman Kabupaten Deli Serdang menyebar dan berjauhan satu dengan yang lainnya termasuk wilayah permukiman yang mengelilingi kota Medan. Oleh karena itu pembangunan di instalasi
84
pengolahan air bersih tidak bisa dilakukan secara terpusat tetapi harus secara terpisah-pisah. Keadaan ini mengakibatkan pembangunan unit pengolahan air menjadi mahal dan tidak efektif; 2. Pada saat ini sumber air bersih yang potensial seperti air permukaan sungai belawan, sungai deli dan sungai serdang sudah dieksploitasi oleh PDAM Tirtanadi Medan untuk memenuhi kebutuhan air untuk kota Medan dan sebagian wilayah Deli Serdang. Dengan demikian permasalahan yang timbul adalah terbatasnya sumber-sumber air permukaan untuk digunakan sebagai sumber air bersih; 3. Dengan pindahnya Bandara Polonia ke Kualanamu maka wilayah sekitar Bandara Kualanamu akan berkembang menjadi kawasan permukiman perkotaan. Kawasan permukiman dan perkotaan disekitar Bandara Kualanamu tersebut diperkirakan membutuhkan suplay air bersih yang cukup besar dan membutuhkan sumber air dan biaya yang besar pula; 4. Perkembangan industri di masa mendatang diperkirakan akan meningkat diwilayah Kabupaten Deli Serdang yang juga membutuhkan air bersih yang besar. 2.1.8.3.2. Pencapaian / Keberhasilan PDAM Tirta Nadi yang dalam hal ini telah mengikat kerjasama dengan PDAM Tirta Deli untuk menyediakan kebutuhan air bersih untuk wilayah Kabupaten Deli Serdang yakni dengan menambah bangunan kapasitas bangunan pengolah air di sungai belawan, sungai serdang dan beberapa sumur bor untuk pemenuhan kebutuhan dimaksud. Untuk mengantisipasi ledakan kebutuhan air bersih dalam 20 tahun mendatang pemerintah melalui dana pinjaman dari JBIC sedang menyusun studi dan desain pembangunan sebuah dam/waduk Lau Simeme di hulu Sungai Percut untuk menyediakan tambahan sumplay air bersih dan sekaligus berfungsi sebagai pengendali banjir. 2.1.8.3.3. Proyeksi Peluang Peluang-peluang yang bisa dimanfaatkan oleh pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam memenuhi kebutuhan air bersih untuk kawasan permukiman perkotaan di Kabupaten Deli Serdang antara lain adalah : 1. Melakukan eksploitasi air tanah secara terbatas pada wilayah-wilayah yang sulit dicapai sistim perpipaan; 2. Mendukung dan memanfaatkan program pemerintah dalam memfungsikan Dam/Waduk Lau Simeme; 3. Membangun bangunan pengolah air baru pada sungai Ular yang secara alami memiliki debit yang cukup besar dan mampu menyediakan air untuk wilayah Kabupaten Deli Serdang. 85
2.1.8.3.4. Prediksi Pengadaan Air Bersih Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka sistim pengadaan air bersih untuk wilayah Kabupaten Deli Serdang diprediksikan sebagai berikut : 1. Dalam jangka 5 sampai 10 tahun kedepan pemenuhan kebutuhan air bersih untuk wilayah Deli Serdang yakni meliputi kecamatan Tanjung Morawa, Lubuk Pakam, Beringin, dan Pantai Labu termasuk di dalamnya kawasan Bandara Kualanamu harus memiliki satu sistim pengadaan air bersih dari sungai Ular dan atau sungai Serdang; 2. Kawasan-kawasan pantai yang tidak terjangkau oleh sistim jaringan distribusi pipa air bersih akan menggunakan sumur bor sebagai sumber air bersih utama; 3. Kapasitas air permukaan seperti sungai Belawan dan sungai Deli diperkirakan akan menurun dalam kurun waktu 20 tahun kedepan sehingga pembangunan Dam/Waduk Lau Simeme dan bangunan pengolahan air di sungai Ular menjadi tulang punggung utama penyediaan air bersih untuk kota Medan dan Deli Serdang; 4. Potensi mata air yang diperkirakan masih akan ada tetapi kapasitasnya diperkirakan akan menurun; 5. Untuk mengantisipasi berkurangnya kapasitas air permukaan maka dalam 20 tahun kedepan diperkirakan akan terjadi peningkatan eksploitasi air tanah secara signifikan.
2.1.8.4. Pengelolaan Sanitasi Berkaitan dengan tingkat pelayanan air bersih yang masih relatif rendah di Kabupaten Deli Serdang maka sistim pengelolaan sanitasi yakni pembuangan tinja rumah tangga masih tradisional yakni berupa kakus jenis cubluk dan atau septick tank tanpa resapan. Pada daerah-daerah perdesaan, penggunaan lahan kosong dan badan sungai masih merupakan kebiasaan/alternatif yang digunakan. Dinas Kebersihan Kabupaten Deli Serdang sangat jarang menerima order untuk pengosongan septick tank, sehingga dinas tersebut belum memiliki truck tinja untuk keperluan pengosongan septick tank. 2.1.8.4.1. Permasalahan Permaslaahan-permasalahan sanitasi yang akan dihadapi oleh wilayah pemukiman / perkotaan di wilayah Kabupaten Deli Serdang antara lain adalah : 1. Aliran air buangan kamar mandi akan menyatu dengan air buangan limpasan air hujan dan mencemari sungai-sungai disekitarnya;
86
2.
Pada kawasan permukiman yang tidak memiliki sistim drainase yang baik maka air buangan rumah tangga akan tergenang secara seporadis dan pada musim hujan dan genangan-genangan tersebut akan menyebar ke kawasan pemukiman dengan membawah jenis penyakit;
3. Daerah permukiman yang menggunakan sumur dangkal sebagai sumber air bersih memiliki resiko pencemaran akibat rembesan WC dan luapan genangan air banjir yang sudah bercampur dengan air buangan rumah tangga; 2.1.8.4.2. Pencapaian/Keberhasilan Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan sanitasi di wilayah kawasan permukiman perkotaan telah dilakukan dengan berbagai cara yakni meliputi cara membuat jamban yang sehat, kebersihan lingkungan dan penyediaan truk tinja untuk membersihkan/mengosongkan septick tank yang sudah penuh agar pada musim penghujan tidak mencemari kawasan permukiman di sekitarnya. 2.1.8.4.3. Proyeksi Peluang Adapun peluang-peluang yang dapat diraih oleh pemerintah Deli Serdang dalam menata sistim sanitasi kawasan permukiman perkotaan yang baik antara lain adalah sebagai berikut : 1. Menyusun dan mempedomani rencana tata ruang yang detail sehingga sistim tata letak perumahan teratur dan pengelolaan sistim sanitasinya mudah dilaksanakan; 2. Wilayah pengembangan kawasan permukiman perkotaan di Deli Serdang sebagian besar masih mudah ditata sehingga merupakan peluang bagi pemerintah daerah Kabupaten Deli Serdang untuk menyusun rencana kawasan siap bangun (KASIBA); 3.
Apabila perencanaan KASIBA tersebut dapat terselenggara maka pemerintah Deli Serdang bisa mendapatkan peluang untuk pembangunannya dari pemerintah pusat dalam hal ini melalui program BAPERTARUM.
2.1.8.4.4. Prediksi Pengolahan Sanitasi Melihat kepada tingkat pengawasan dan pengendalian kawasan permukiman perkotaan serta ketersediaan master plan sistim drainase perkotaan yang sangat minim maka diperkirakan masalah sanitasi di kawasan permukiman perkotaan di wilayah Kabupaten Deli Serdang dalam 20 tahun ke depan akan meningkat secara drastis.
87
2.1.8.5. Pos dan Telekomunikasi Jumlah Kantor Pos di Kabupaten Deli Serdang ada 1 (satu) unit yakni di Kota Lubuk Pakam, dan kantor pos pembantu menyebar di 22 ibukota kecamatan. Disamping itu, terdapat 91 Bis Surat dan 8 unit Kantor Pos Desa. Fasilitas telepon yang terdiri dari telegraf 8 buah, telepon manual sebanyak 509 buah, telepon otomat sebanyak 7.400 buah, telepon umum 187 buah, dan kantor telkom 3 buah yakni terletak di Kecamatan Batang Kuis, Tanjung Morawa, dan Galang. Kapasitas Telepon otomat pada tahun 1993/1994 sebanyak 2000 SST, dan terisi bari 1.750 SST, jaringan kabel sebanyak 3000 SSP dan yang terisi 2000 SSP. Transmisi digital Lubuk Pakam-Medan sebanyak 30 CH dan seluruhnya terisi, sedangkan telex dan faximile masing-masing 5 SST dan 6 SST. 2.1.8.5.1. Permasalahan Dengan meningkatnya jangkauan jaringan telekomunikasi nir kabel seperti telkomsel, fleksi dan sejenisnya maka masalah telekomunikasi sebenarnya sudah dapat diatasi secara umum. Namun demikian tetap saja diperlukan sistim komunikasi melalui surat yakni jasa pos baik untuk kebutuhan pelayanan suratsurat pemerintahan, dokumen-dokumen perdagangan dan perbankan maka permasalahan yang dihadapi adalah terbatasnya jaringan pos hingga tingkat kecamatan dan desa. Permasalahan lainnya adalah terbatasnya sarana telepon umum bagi pelayanan masyarakat kurang mampu. 2.1.8.5.2. Pencapaian / Keberhasilan Keberhasilan dalam bidang komunikasi dan telekomunikasi sudah cukup baik dimana hampir seluruh wilayah Kabupaten Deli Serdang sudah dapat dijangkau oleh pelayanan telepon seluler atau nir kabel dan mendapat jaringan televisi secara mudah 2.1.8.5.3. Proyeksi Peluang Peluang-peluang dibidang pos dan telekomunikasi antara lain adalah : 1. Tersedianya fasilitas selver yang cukup banyak untuk melayani permintaan sambungan telepon baik telepon bis maupun telepon seluler; 2. Terbukanya persaingan sehat diantara sesama propider layanan telepon seluler sehingga memudahkan bagi masyarakat untuk memilih biaya yang termurah dan termudah; 3. Tersedianya canel televisi yang mampu memberikan penyaluran komunikasi yang efektif pada seluruh lapisan masyarakat. 88
4. Tersedianya jaringan pos sampai tingkat kecamatan diseluruh wilayah Kabupaten Deli Serdang. 2.1.8.5.4. Prediksi Pos dan Telekomunikasi Melihat kepada perkembangan tehnologi pos dan telekomunikasi yang demikian cepatnya belakangan ini maka kondisi pos dan telekomunikasi di wilayah Kabupaten Deli Serdang dalam 20 tahun kedepan akan didominasi oleh sistim telepon seluler dan sistim pos elektronik. 2.1.9. Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang adalah merupakan bagian daripada negara Republik Indonesia, dalam hirarki berikutnya adalah bagian dari wilayah propinsi Sumatera utara. Tatanan pemerintahan Daerah Kabupaten Deli Serdang diselenggarakan dengan Undang-Undang No.22 Tahun 1999 yang kemudian diperbaharui dengan undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah. Secara administratif Wilayah Kabupaten Deli Serdang terbagi dalam 22 wilayah kecamatan, 389 desa dan 14 kelurahan. Masing-masing kecamatan dipimpin oleh seorang camat, kelurahan dipimpin oleh Lurah dan Desa dipimin oleh Kepala Desa. Jarak antara masing-masing ibukota kecamatan dengan pusat pemerintahan Kabupaten Deli Serdang Kota Lubuk Pakam adalah bervariasi antara 4 hingga 71 kilometer. Ibukota kecamatan yang paling jauh ke ibukota Kabupaten adalah Sibolangit dan Gunung Meriah yakni diatas 70 kilometer. Perangkat pemerintah daerah Kabupaten Deli Serdang terdiri dari Kepala Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretaris Daerah, Dinas dan Badan Daerah, Sekretaris DPRD, Unit-unit Pelaksana Teknis (UPT), Polisi Pamong Praja, Camat, dan Kepala Desa/Lurah. Pelayanan umum berupa pelayanan catatan sipil, pemakaman, perijinan, keimigrasian, pemadam kebakaran, pasar tradisional, ketenteraman dan ketertiban umum , PDAM, dan pelayanan umum lainnya. Pelayanan catatan sipil untuk masyarakat
dibidang catatan sipil ditangani oleh Dinas
Kependudukan, Tenaga Kerja dan Sosial di Lubuk Pakam. Kemudian urusan pemakaman ditangani oleh Dinas Pertamanan, penanganan pemadam kebakaran masih digabung dengan Dinas Kimbangwil dan Pertambangan; dan penanganan ketentraman dan ketertiban umum ditangani oleh Polisi Pamong Praja dibantu oleh aparat Kepolisian. Penanganan dan pengelolaan air minum bagi masyarakat Kabupaten Deli Serdang saat ini dilakukan oleh dua Perusahaan Daerah Air Minum yakni perusahaan daerah PDAM Tirtanadi dan perusahan daerah PDAM Tirta Deli. PDAM Tirtanadi adalah merupakan BUMD Propinsi Sumatera Utara, sedangkan PDAM 89
Tirta Deli adalah BUMD Kabupaten Deli Serdang. Pada saat ini wilayah yang dilayani PDAM Tirtanadi meliputi 6 wilayah kecamatan yakni Kecamatan Lubuk Pakam, Perbaungan, Pantai Cermin, Tanjung Morawa, Tembung dan Kecamatan Batang Kuis. Sementara itu, PDAM Tirta Deli melayani 3 wilayah yakni Kota Kecamatan Tiga Juhar, Hamparan Perak dan Bangun Purba. Terhitung hingga akhir tahun 2004, jumlah rumah yang dilayani oleh PDAM Tirtandi pada 6 unit wilayah layanan tersebut diatas adalah sekitar 10.362 sambungan rumah (SR) atau equivalent dengan 62.172 jiwa penduduk. Kemudian, jumlah rumah yang dilayani oleh PDAM Tirta Deli pada 3 unit wilayah layanan adalah sekitar 882 sambungan rumah (SR) atau eqivalent dengan 5.291 jiwa penduduk. Jadi jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Kabupaten
Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2004 yakni
sebanyak 1.539.697 jiwa, maka tingkat pelayanan air bersih melalui perpipaan di Kabupaten Deli Serdang masih sangat rendah yakni hanya sekitar 4,38% saja. 2.1.9.1. Permasalahan di Bidang Pemerintahan Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dewasa ini antara lain adalah sebagai berikut : 1. Penyelenggaraan pemerintahan yang diselenggarakan saat ini sebagian besar masih mengacu kepada UU No. 22 tahun 1999 karena tupoksi masing-masing SKPD masih mengacu kepada undang undang tersebut. Mulai pada tahun 2007 ini penyelenggaraan pemerintahan harus mengikuti tatanan yang ditetapkan pada Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Permasalahan yang muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan saat ini adalah belum siapnya struktur organisasi yang mampu melaksanakan amanat UU No. 32 secara utuh. Sehingga disana sini masih terdapat kerancuan dan keraguan. 2. Dengan diberlakukannya reformasi keuangan daerah dan penyelenggaraan transparansi fiskal maka beban pemerintah kabupaten Deli Serdang menjadi lebih berat karena peraturan-peraturan untuk melaksanakan kebijakan tersebut masih relatif baru dan masih terbatas aparatur pemerintahan di lingkungan kabupaten Deli Serdang yang memahami hal tersebut; 3. Banyaknya peraturan perundang undangan yang baru mengharuskan penyelenggara pemerintahan Kabupaten Deli Serdang termasuk DPRD Kabupaten Deli Serdang harus mampu menindak lanjutinya dalam bentuk pembuatan peraturan-peraturan daerah. Dalam hal ini kapabilitas SDM penyelenggara pemerintahan Kabupaten Deli Serdang termasuk DPRD harus memiliki kemampuan yang cukup karena kalau tidak maka penyelenggaraan pemerintahan akan terhambat.
90
2.1.9.2. Capaian / Keberhasilan Penyelenggaraan pemerintahan dengan sistim otonomi daerah telah terselenggara dengan baik dalam beberapa tahun terakhir ini dimana tingkat pelayanan publik sudah terasa lebih dekat dan lebih cepat. 2.1.9.3. Proyeksi Peluang Dengan diberlakukannya semua peraturan-peraturan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom maka peluang-peluang yang dapat dicapai adalah sebagai berikut : 1
Terbukanya peluang bagi semua masyarakat baik penyelenggara pemerintahan, dunia usaha dan masyarakat bisa secara transparan melihat akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian akan terbuka peluang untuk memberantas KKN dan mengevaluasi tingkat kemampuan / akuntabilitas para penyelenggara pemerintahan.
2. Terbukanya peluang bagi pegawai yang mampu untuk menduduki jabatan-jabatan yang sesuai dengan kemampuannya atau dengan perkataan lain terbuka peluang untuk penjenjangan karier untuk pegawai negeri sipil. 2.1.9.4. Proyeksi Ancaman dan Permasalahan Permasalahan dan ancaman yang mungkin terjadi dimasa mendatang adalah : 1. Terjadinya stagnasi antara tuntutan perundang-undangan di keluarkan pemerintah dengan peraturanperaturan daerah penunjang yang harus disiapkan pemerintah daerah dan DPRD. 2. Terjadinya tambahan beban kepada eksekutif untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mempersiapkan rancangan perundang-undangan. 3. DPRD Kabupaten Deli Serdang akan memiliki tugas dan tanggung jawab yang lebih berat dibandingkan dengan waktu-waktu sebelumnya. 4. Apabila penyelenggara pemerintahan dan DPRD dimasa mendatang tidak memiliki kapabilitas yang cukup maka kondisi pemerintahan akan terkendala dan akan berdampak terhadap penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Deli Serdang 2.1.9.5. Prediksi Bidang Pemerintahan Apabila pemerintah Kabupaten Deli Serdang melakukan dan mengikuti semua langkah-langkah yang harus
dilakukan
untuk
dapat
menyelenggarakan
pemerintahan
sesuai
dengan
peraturan-
peraturan/perundang-undangan maka kegiatan pembangunan di Deli Serdang dapat meningkat dari 91
sebelumnya, tetapi apabila penyelenggara pemerintahan tidak mampu mengikuti tatanan-tatanan tersebut maka penyelenggaraan pemerintahan dimasa mendatang akan mengalami kendala yang cukup berarti. 2.2. PREDIKSI KONDISI UMUM KABUPATEN DELI SERDANG 2.2.1. Prediksi Kondisi Geomorfologi dan Lingkungan Hidup Komposisi penggunaan lahan di wilayah Kabupaten Deli Serdang memperlihatkan bahwa luas perkebunan (perkebunan besar + perkebunan rakyat) dan luas permukiman terus berkembang dari waktukewaktu sedangkan luas sawah (tadah hujan dan irigasi) dan tegalan/kebun campuran hampir tidak bertambah dan ada indikasi/kecenderungan menurun. Perkiraan komposisi dan perkembangan penggunaan lahan pada wilayah Kabupaten Deli Serdang 20 tahun mendatang atau hingga tahun 2025 adalah seperti diperlihatkan pada tabel 2.12. Dari proyeksi perkiraan penggunaan lahan tersebut dapat dilihat bahwa gambaran umum perubahan penggunaan lahan yang akan terjadi di Kabupaten Deli Serdang 20 tahun mendatang adalah sebagai berikut: a. Luas permukiman akan meningkat dari 17.539 ha (7,02%) pada tahun 2005 menjadi 44.203 ha
(
17,7%) pada akhir tahun 2025; b. Luas lahan persawahan akan berkurang dari waktu-kewaktu, dan dengan upaya-upaya hukum serta perbaikan sarana-sarana irigasi diharapkan pengurangan lahan persawahan akan bisa ditekan. Namun demikian, luas lahan persawahan akan menurun dari 24.293 ha (9,73%) pada tahun 2005 menjadi 20.713 ha (8,29%) pada akhir tahun 2025; c. Luas lahan tegalan dan kebun campuran akan terdesak terlebih dahulu oleh permukiman sehingga perubahannya akan lebih cepat dibandingkan lahan persawahan. Luas lahan tegalan dan kebun campuran pada tahun 2005 tercatat seluas 39.116 ha (15,66%), dan diperkirakan akan menyusut menjadi 23.850 ha (9,55%) pada akhir tahun 2025; d. Luas lahan perkebunan diperkirakan akan terus meningkat hingga akhir tahun 2025 mendatang. Lahanlahan semak belukar dan alang-alang di daerah pedesaan akan berubah menjadi lahan produktif. Luas lahan perkebunan akan meningkat dari 92.816 ha (37,16%) pada tahun 2005 menjadi 116.830 ha (46,77%) pada tahun 2025; e. Dengan pengawasan yang ketat, dan didukung oleh perlindungan undang-undang/peraturan daerah, luas kawasan hutan dapat dipertahankan sebesar 11,72% dari total luas wilayah Kabupaten Deli Serdang atau ekivalen dengan 29.262 ha hingga akhir 2025;
92
f.
Semak dan alang-alang yang pada tahun 2005 tercatat seluas 21.055 ha (8,43%), diperkirakan akan tinggal hanya seluas 2426 ha (0,97%) pada akhir 2025; dan
g. Penggunaan lahan laian-lain yang tertinggal pada akhir tahun 2025 diperkirakan hanya sekitar 12.489 ha atau 5% dari luas wilayah Kabupaten Deli Serdang, yakni berupa sarana jalan dan sungai. Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa peningkatan kegiatan permukiman/perkotaan akan meningkat hampir 150% sehingga kebutuhan pembangunan tata-ruang dan sarana-prasarana permukiman/perkotaan sangat mendesak dan proritas. Disamping itu, pengawasan dan perlindungan kawasan hutan sangat penting segera dilakukan sejak sekarang yakni dengan membuat patok-patok pembatas/delinasi agar sumber daya alam, terutama air dan tanah, dapat terjaga kelestariannya. Perubahan penggunaan lahan yang sedemikian rupa, terutama pengurangan vegetasi secara umum, maka akan mengakibatkan perubahan karakteristik hidrologi pada wilayah Deli Serdang. Perubahan tersebut terutama akan terjadi pada peningkatan koefisien limpasan air hujan (run off coefficient) yang berarti akan dikuti dengan peningkatan debit banjir pada sungai-sungai dan drainase. Upaya-upaya untuk mengurangi dampak banjir (flood mitigation) perlu diprogramkan dari sekarang.
93
2.2.2. Prediksi Kondisi Demografi Deli Serdang Jumlah penduduk Kabupaten Deli Serdang pada tahun 1995 tercatat sebanyak 1.225.201 jiwa, kemudian meningkat menjadi 1.361.930 jiwa pada tahun 2000 dan menjadi 1.539.697 jiwa pada tahun 2004. Perkembangan penduduk pada periode 10 tahun terakhir memperlihatkan bahwa tingkat pertambahan jumlah penduduk Kabupaten Deli Sedang pada periode 1995-2000 adalah rata-rata 2,14 % per tahun dan pada periode 2000-2004 adalah 3.11% per tahun. Dari kondisi tersebut dapat dilihat bahwa tingkat pertambahan penduduk periode 2000-2004 lebih timggi dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan penduduk pada periode 1995-2000. Jumlah penduduk Kabupaten Deli Serdang sebagaimana disebutkan diatas menyebar pada 22 wilayah kecamatan dengan total luas 249.772 ha. Dari data penduduk dan luas wilayah tersebut diketahui bahwa tingkat kepadatan penduduk bruto di Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2004 adalah sebesar 6,16 jiwa/ha. Dari distribusi penduduk menurut kecamatan pada tahun 2004, penduduk Kecamatan Percut Sei Tuan adalah yeng terbanyak yakni 303.497 jiwa dengan tingkat pertambahan rata-rata pertahun sebesar 3,2%; kemudian disusul oleh Kecamatan Sunggal dengan jumlah penduduk 203.758 jiwa dengan tingkat pertambahan rata-rata 4,75% per tahun, dan Kecamatan Tanjung Morawa dengan jumlah penduduk sebesar 163.222 jiwa dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 2,95% per tahun. Dengan memperhatikan trend pertambahan dan distribusi penduduk dimasa lalu dan dengan melihat pada kenyataan lapangan bahwa desakan Kota Medan terhadap Kabupaten Deli Serdang tidak dapat dihindarkan serta program keluarga berencana kurang berjalan dengan baik maka proyeksi laju pertambahan penduduk Kabupaten Deli Serdang periode 2005-2025 adalah rata-rata diperkirakan sebesar 3,78% dan pada periode 2015-2025 diperkirakan akan meningkat menjadi rata-rata 4,04%. Dengan mengadopsi proyeksi laju pertambahan penduduk dimaksud maka pada akhir tahun 2025 mendatang jumlah penduduk Kabupaten Deli Serdang akan mencapai 3,57 juta jiwa. Distribusi penduduk kabupaten Deli Serdang pada tahun 2025 mendatang selengkapnya diperlihatkan pada Tabel 2.13.
94
Tabel 2.12
95
Tabel 2.13
96
Gambaran umum kondisi demografi Kabupaten Deli Serdang 20 tahun kedepan diperkirakan sebagai berikut: a. Jumlah penduduk kabupaten Deli Serdang akan meningkat lebih 2 kali lipat dari jumlah yang ada sekarang yakni mencapai 3,57 juta jiwa; b. Kepadatan penduduk secara umum akan meningkat dari 6 orang/ha pada tahun 2004 menjadi 14 orang/ha pada tahun 2025; c. Wilayah kecamatan Delitua akan mencapai titik jenuh pada tahun 2025 yakni dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 125 jiwa/ha; d. Wilayah Kecamatan Sunggal, Percut Sei Tuan, Lubuk Pakam, Patumbak dan Tanjung Morawa akan berubah menjadi kawasan perkotaan yang padat penduduk yakni dengan tingkat kepadatan penduduk bruto rata-rata antara 33 jiwa/ha hingga 65 jiwa/ha; e. Wilayah kecamatan Batang Kuis, Beringin dan Pantai Labu akan berkembang menjadi perkotaan dengan kepadatan penduduk sedang yakni dengan tingkat kepadatan rata-rata bruto antara 15 jiwa/ha hingga 27 jiwa/ha; dan f.
Kepadatan penduduk pada kecamatan-kecamatan lainnya diperkirakan akan berkisar antara 2 – 5 jiwa/ha, kecuali kecamatan Gunung Meriah dan STM Hulu yang diperkirakan penduduknya masih jarang.
2.2.3. Prediksi Kondisi Ekonomi dan Sumber Daya Alam 2.2.3.1. Prediksi Kondisi Ekonomi Perkembangan PDRB Kabupaten Deli Serdang dalam harga berlaku sebelum dimekarkan yakni dari tahun 1997 hingga 2000 adalah meningkat dari 3,50 triliyun pada tahun 1997 menjadi 7,37 triliyun pada tahun 2000 atau naik rata-rata 20,45%. Kemudian dari tahun 2001-2004 pertumbuhan PDRB dalam harga berlaku adalah rata-rata 14,10% per tahun yakni meningkat dari 5,66 triliyun pada tahun 2001 menjadi 8,41 triliyun pada tahun 2004. Sementara itu perkembangan PDRB dalam harga konstan 1993 pada periode yang sama tercatat sebesar Rp. 3,09 triliyun pada tahun 1997 dan menurun menjadi 3,06 triliyun pada tahun 2000 atau turun rata-rata 0,06% per tahun. Perkembangan PDRB Deli Serdang dalam harga konstan tahun 2000 pada tahun 2000 tercatat sebesar 9,25 triliyun dan pada tahun 2005 meningkat menjadi 11, 02 triliyun atau naik ratarata 3,56% per tahun. 97
Gambaran umum tentang lapangan kerja di Kabupaten Deli Serdang diperkirakan akan meningkat sejalan dengan meningkatnya kegiatan industri dan perdagangan, sementara lapangan kerja disektor pertanian dan perkebunan diperkirakan akan masih tetap bertahan 20 tahun kedepan. Peningkatan lapangan kerja disektor industri dan perdagangan dinilai belum akan mampu mendongkrak perekonomian Deli Serdang karena masalah pengangguran belum akan teratasi secara tuntas. Apabila masalah energi (listrik) belum teratasi dalam 10 tahun kedepan maka peningkatan investasi disektor industri pun tidak akan terjadi, yang artinya bahwa tingkat pengangguran belum akan dapat diatasi. Melihat kepada upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi sumber daya listrik dewasa ini dan mengaitkannya dengan penyelenggaran pemilu tahun 2009, maka dalam kurun waktu 10 tahun kedepan kegiatan investasi disektor industri belum akan terjadi secara signifikan. Pada analisis perekonomian dengan model Solow memperlihatkan bahwa kalau tingkat tabungan dari pada penerimaan per pekerja hanya 10% maka pertumbuhan perekonomian Deli Serdang masih akan negatif. Tanpa adanya peningkatan lapangan kerja pada sektor manufaktur maka tingkat pendapatan per pekerja tidak akan dapat ditingkatkan dan malah akan makin sulit sehingga kondisi perekonomian Deli Serdang akan masih dalam kondisi resesi. Dalam periode 5 tahun berikutnya diperkirakan masalah listrik negara sudah dapat diatasi dan pengangguran secara bertahap dapat berkurang. Diperkirakan pada akhir lima tahun kedua kondisi perekonomian Deli Serdang terkoreksi sudah akan positif (berkembang) hingga akhir tahun 2025.
2.2.3.2. Prediksi Kondisi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Dengan meningkatnya perubahan penggunan lahan dalam arti peningkatan lahan terbuka maka masalah erosi akan makin meningkat dan pada hakikatnya akan mengurangi kesuburan lahan dan membahayakan kehidupan manusia. Keseimbangan sumber daya air juga akan terpengaruh akibat perubahan land use karena akan mempengaruhi koefisien run-off curah hujan dan berarti juga mempengaruhi pengisian air tanah. Dengan meningkatnya lapisan kedap air akibat perkembangan permukiman dan jaringan jalan maka koefisien run-off akan naik dan puncak banjir akan meningkat serta volume pengisian air tanah akan berkurang. Pada musim kering debit minimum sungai akan turun sehingga akan mempengaruhi persediaan air bersih. Dalam 20 tahun kedepan diperkirakan akan terjadi defisit penyediaan air bersih di wilayah ini kalau
98
hanya mengandalkan air permukaan. Jadi dalam hal ini, pemanfaatan air tanah harus digunakan untuk menambahi kontribusi sumber air bersih di kawasan Mebidang. Prediksi kondisi lingkungan dalam 20 tahun kedepan akan menurun dengan siknifikan yakni berupa peningkatan polusi udara oleh buangan emisi kenderaan bermotor dan industri dan peningkatan polusi air oleh buangan air limbah rumah tangga dan buangan industri yang sulit dikontrol dan dikendalikan.
2.2.4. Prediksi Kondisi Prasarana dan Sarana Jumlah penduduk Kabupaten Deli Serdang pada akhir tahun 2025 mencapai 3,5 juta jiwa lebih yang berpencar pada 22 wilayah kecamatan. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun 2004 yakni sekitar 1,5 juta jiwa, maka kebutuhan akan sarana dan prasarana permukiman akan meningkat sangat tinggi. Prasarana dan sarana yang dibutuhkan meliputi perumahan, jaringan jalan, air bersih, drainase dan pengendalian banjir, sarana sanitasi dan persampahan, serta sarana pendidikan dan kesehatan. Dengan memproyeksikan kepadatan penduduk pada kawasan permukiman/perkotaan di Kabupaten Deli Serdang 20 tahun mendatang adalah rata-rata 80 jiwa per hektar maka luas lahan yang diperlukan untuk permukiman adalah berkisar 44.750 ha; dan dengan mengasumsikan bahwa jumlah anggota keluarga ratarata sebanyak 5 orang/KK maka total jumlah rumah tambahan yang diperlukan adalah sekitar 450.000 rumah lebih. Untuk memenuhi kebutuhan rumah dimaksud diperlukan pembangunan rumah rata-rata 2.250 unit rumah per tahun. Dengan melihat trend pembangunan rumah dan persiapan lahan untuk permukiman seperti yang diselenggarakan dewasa ini dan tanpa ada pembenahan sistim pengadaan perumahan,
maka
gambaran umum kondisi perumahan dan permukiman di Kabupaten Deli Serdang 20 tahun kedepan akan semraut dan tidak teratur. Salah satu prasarana yang sangat vital untuk permukiman adalah sistim air bersih. Dengan memperkirakan kebutuhan air bersih per kapita rata-rata sebesar 100 l/orang/hari, maka pada akhir tahun 2006 diperlukan kapasitasa prasarana air bersih netto sebesar 4.142 liter/det ( bruto 7.450 liter/det). Sebagai perbandingan, kapasitas bangunan pengolah air Sunggal kapasitasnya adalah 1600 liter/detik, jadi diperlukan 5 bangunan pengolah air sebesar itu untuk memenuhi kebutuhan air bersih Deli Serdang tahun 2025. Dengan melihat kepada kondisi sistim prasarana air bersih Deli Serdang yang ada saat ini dimana sebagaian besar dilayani oleg PDAM Tirtanadi Medan, maka Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tidak akan mampu memenuhi kebutuhan prasarana air bersih dimaksud; dan oleh karena itu maka gambaran umum
99
pengadaan air bersih pada kawasan permukiman/perkotaan di Deli Serdang akan didominasi oleh pemanfaatan air tanah, baik melalui sumur dangkal maupun sumur dalam. Sarana pengelolaan persampahan pada daerah permukiman/perkotaan akan menjadi kebutuhan mendesak karena penduduk sebanyak 3,5 juta lebih akan memproduksi sampah rata-rata 7 juta liter (1,5-2 lliter/orang/hari) atau sekitar 5000 m3 - 7000 m3 sampah setiap harinya. Untuk mengelola volume sampah yang sedemikian banyak diperlukan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang cukup besar yakni berupa TPA, armada truk, dan organisasi pengelola yang handal. Melihat kepada trend pengelolaan yang ada selama ini maka 20 tahun kedepan sungai-sungai dan selokan pada wilayah permukiman akan dijadikan tempat pembuangan sampah dan akan mencemari lingkungan hidup. Sarana pengelolaan sanitasi atau buangan limbah cair rumah tangga dan industri serta dunia usaha/restoran akan menjadi isu penting untuk ditangani secara serius. Hal ini dikatakan demikian karena 70% dari pemakaian air rumah tangga dan industri akan dibuang kembali sebagai limbah ke saluran-saluran drainase. Apabila air buangan tersebut tidak dibersihkan terlebih dahulu sebelum dibuang ke drainase dan atau sungai maka badan air akan tercemar dan membahayakan lingkungan hidup. Mencermati kondisi yang ada saat ini dimana limbah cair dari septik tank sangat terbatas disedot maka sebagaian besar overflow septick tank dialirkan langsung ke sungai dan atau drainase. Dimasa mendatang volume limbah cair buangan rumah tangga dan industri/perdagangan akan makin banyak dan pengendaliannya pun akan lebih sulit dan kompleks. Sejalan dengan perkembangan kawasan permukiman/perkotaan maka sistim jaringan jalan perlu disesuaikan dan dikembangkan. Permasalahan ini akan banyak mengakibatkan penyesuaian fungsi dan kelas jalan dan akibatnya pembebasan tanah dan bangunan tidak dapat dielakkan, terutama pada wilayah yang sudah terbangun. Menigkatnya jumlah penduduk juga akan mengakibatkan perlunya penambahan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan dan sarana-sarana umum lainnya seperti lapangan olah raga, sarana peribadatan, lapangan/taman bermain dan lain sebagainya.
100
2.2.5. Prediksi Kondisi Pemerintahan Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang selama ini mengacu kepada Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, sedangkan undang-undang tersebut sudah diperbaharui dengan Undang-undang No 32 tahun 2004 maka struktur orgaanisasi pemerintahan beserta tupoksi masing-masing SKPD perlu disesuaikan atau ditata kembali, termasuk pemberdayaan pemerintah desa untuk menyelenggarakan pemerintahan desa sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 tentang Desa. Melihat pada perkembangan kawasan perkotaan dengan jumlah penduduk yang cukup besar pada beberapa wilayah kecamatan, maka dalam kurun waktu 20 tahun kedepan wilayah Kabupaten Deli Serdang perlu dimekarkan menjadi beberapa pemerintahan kota. Hal ini diutarakan karena sebagaian wilayah kecamatan akan mempunyai jumlah penduduk mendekati 1 juta jiwa pada akhir tahun 2025.
101
BAB III VISI, MISI, DAN ARAH PEMBANGUNAN KABUPATEN DELI SERDANG Wilayah Kabupaten Deli Serdang merupakan daerah yang mengelilingi Kota Medan ibukota Propinsi Sumatera Utara dengan jumlah penduduk saat ini sekitar 1,5 juta jiwa. Laju pertambahan penduduk Kabupaten Deli Serdang relatif tinggi yakni rata-rata 3-4 persen pertahun dan pada wilayah-wilayah yang berbatasan langsung dengan Kota Medan laju pertambahan penduduknya ada yang mencapai 8 persen pertahun. Tingginya laju pertambahan penduduk Kabupaten Deli Serdang adalah akibat desakan penduduk Kota Medan yang saat ini jumlahnya mencapai 2,1 juta jiwa lebih Tantangan yang akan dihadapai oleh Kabupaten Deli Serdang 20 tahun mendatang adalah sebagai berkut : 1. Desakan Kota Medan terhadap kota-kota kecamatan di Kabupaten Deli Serdang yang berbatasan langsung dengan Kota Medan seperti Percut Sei Tuan, Patumbak, Delitua, Namorambe, Pancurbatu, Sunggal, Hamparan Perak dan Labuhan Deli sangat pesat sekali, sehingga perubahan penggunaan lahan di wilayah tersebut sulit untuk dibendung. Perubahan peruntukan lahan di wilayah administrasi Kabupaten Deli Serdang sangat cepat sekali, dan apabila peruntukan ruang tidak dikendalikan berdasarkan prinsip-prinsip keseimbangan ekosistem maka tingkat kerusakan ekosistem akan cukup besar dan merugikan bagi manusia umumnya dan masyarakat Deli Serdang dan Medan khususnya. 2. Tingginya laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Deli Serdang bukan dikarenakan angka fertilitas yang tinggi, tetapi lebih dikarenakan migrasi penduduk dari daerah lain, hal ini mengakibatkan pertumbuhan perumahan atau kawasan permukiman juga tinggi sehingga beban Pemerintah Kabupaten Deli Serdang akan semakin tinggi untuk menyediakan kebutuhan akan sarana dan prasarana permukiman, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Dengan memperkirakan kebutuhan lahan untuk perumahan adalah rata-rata 200 m2 per keluarga (5 orang) ditambah dengan kebutuhan ruang terbuka dan infrastruktur kota sekitar 60% maka kebutuhan lahan rata-rata untuk perumahan per kepala keluarga diperkirakan sebesar 320 m2. Jadi dengan demikian berarti bahwa setiap pertambahan satu orang penduduk diperlukan tambahan lahan untuk perumahan/permukiman seluas 64 m2. Disamping kebutuhan lahan untuk perumahan, kegiatan industri juga membutuhkan lahan yang cukup luas karena luas lahan untuk kegiatan industri di Kota Medan sudah terbatas. Untuk mengantisipasi permasalahan ini maka Pemerintah Kabupaten Deli Serdang perlu
102
menata ruang yang potensi berkembang menjadi daerah permukiman dengan cermat guna menghindari pertumbuhan permukiman yang kumuh dan tidak teratur. 3. Lapangan kerja di sektor perkebunan dan pertanian cenderung menurun akibat pelepasan beberapa HGU perkebunan dan perubahan penggunaan lahan pertanian menjadi permukiman. Sementara disisi lain jumlah angkatan kerja terus meningkat, sehingga apabila tidak ada alternative lapangan kerja pengganti maka akan terjadi perambahan hutan oleh masyarakat untuk mempertahankan hidup. Dengan perkiraan bahwa untuk menghidupi satu ‘keluarga petani' dengan jumlah anggota keluarga lima orang memerlukan lahan pertanian kering seluas 1 ha, maka setiap pertambahan penduduk satu orang diperlukan tambahan lahan pertanian baru seluas 0,2 ha. Jadi apabila tidak tercipta lapangan kerja baru diluar sektor pertanian maka perambahan hutan dan penggarapan lahan perkebunan negara akan tambah marak dan sulit dikendalikan, dan dengan meningkatnya jumlah angkatan kerja yang tidak diiringi oleh peningkatan lapangan kerja akan dapat menimbulkan kerawanan sosial dan mengancam stabilitas keamanan. 4. Meningkatnya permintaan atau kebutuhan akan lahan untuk kegiatan industri, perdagangan dan perumahan di wilayah Kabupaten Deli Serdang mengakibatkan harga lahan naik, dan oleh karena itu maka masalah-masalah pertanahan akan meningkat di Kabupaten Deli Serdang, terutama perebutan hak atas lahan-lahan perkebunan ex-PTP yang HGUnya tidak atau belum diperpanjang. 5. Beban keuangan Kabupaten Deli Serdang akan meningkat dari waktu-kewaktu seiring dengan meningkatnya kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana publik. 6. Apabila sustainibiltas sumber daya air tidak dapat dipertahankan maka konflik antar pengguna air, baik antar daerah maupun antara pertanian dan perkotaan akan meningkat dengan tajam. 7. Masalahan serius lainnya yang akan dihadapi adalah memenuhi kebutuhan infrastuktur perkotaan pada wilayah permukiman-permukiman baru di wilayah kabupaten Deli Serdang yang lokasinya menyebar disekitar kota Medan. Infrastruktur perkotaan dimaksud meliputi pengadaan air bersih, pengendalian banjir, pengadaan jaringan jalan, sanitasi dan energi. Diperkirakan, dalam peranan sektor pertanian akan masih merupakan penyedia lapangan kerja dan tempat menggantungkan kehidupan sebagian besar penduduk Kabupaten Deli Serdang. Oleh karena itu maka konflik penggalokasian air untuk pertanian/irigasi dan penggunaan air minum dapat terjadi. Dalam melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, keseluruhan potensi pembangunan akan dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Potensi 103
pembangunan ini harus dikelola dan diberdayakan secara tepat, sehingga benar-benar dapat dipergunakan untuk mengatasi hambatan yang ada saat ini. Di sisi lain juga diperlukan guna menggugah kemampuan dalam mengatasi setiap tantangan yang ada menuju terciptanya masyarakat yang mandiri dan sejahtera. Potensi pembangunan yang dimiliki Kabupten Deli Serdang adalah sebagai berikut: 1. Potensi Sumber Daya Alam Kabupaten Deli Serdang memiliki kekayaan alam di darat dan di laut yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Kekayaan alam yang dimiliki tersebut meliputi lahan pertanian yang luas dan subur, dilalui oleh sungai-sungai yang memiliki air sepanjang tahun, memiliki hutan tropis dan bahan tambang, dan memiliki kawasan pantai/laut yang potensil untuk perikanan dan pariwisata. Luas wilayah Kabupaten Deli Serdang adalah 2.497,72 km2 atau 249.772 ha. Dari luas tersebut, sekitar 80.333 ha atau 33,15% diataranya adalah merupakan kawasan hutan (termasuk hutan pantai) dan lahan curam dengan kemiringan lereng diatas 15%. Selebihnya, yakni seluas 233.223 ha atau 93,37% adalah dataran rendah dengan kemiringan lereng dibawah 15%. Kegiatan perkebunan besar yang ada di Kabupaten Deli Serdang terletak pada daerah dataran rendah, dan saat ini tercatat seluas 62.486 ha. Luas kawasan permukiman yang ada di wilayah Kabupaten Deli Serdang saat ini tercatat seluas 21.018 ha, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa
potensi
lahan yang masih dapat
dikembangkan/ditingkatkan pemanfaatannya didaerah dataran rendah diluar perkebunan besar dan permukiman adalah sekitar 144.485 ha atau 57,3% dari total luas wilayah Kabupaten Deli Serdang. Kondisi bentang alam Kabupaten Deli Serdang yang membentang dari daerah pegunungan Bukit Barisan hingga daerah pantai timur pulau sumatera menjadikan kawasan ini memiliki sungai-sungai yang debitnya permanent atau memiliki air sepanjang tahun. Potensi sumber daya air ini dapat dimanfaatkan untuk irigasi, perikanan dan penyediaan air bersih bagi penduduk. Adapun sungai-sungai yang terdapat pada wilayah administrasi Kabupaten Deli Serdang adalah sungai Belawan dengan debit rata-rata 12,9 m3/det
(stasion Asam
Kumbang), sungai Deli dengan debit rata-rata 17,2 m3/det (stasion Helvetia), sungai Percut dengan debit rata-rata 8,5 m3/det (stasion Tembung), sungai Belumai dengan debit rata-rata 14,7 m3/det (stasion Tanjung Morawa), sungai Batu Gingging dengan debit rata-rata 12,3 m3/det (substraksi stasion Serdang), dan sungai Ular dengan debit rata-rata 51,1 m3/det (stasion Pulau Tagor). 104
Komposisi Geology Kabupaten Deli Serdang yang potensil sebagai bahan tambang adalah Andesit Efusifa, jenis batuan ini terdapat di hampir semua kecamatan, kecuali kecamatan Galang. Sementara itu, potensi dan lokasi bahan penambangan Galian C antara laian adalah: - Batu Kapur terdapat di desa Penen, desa Lau Rakit, dan desa Tiga Juhar; - Batuan sungai seperti koral, kerikil dan pasir terdapat di sungai Belawan, Buaya, Deli, Percut dan Belumai; - Tanah Liat terdapat di Kecamatan Tanjung Morawa, Lubuk Pakam; - Tras terdapat di desa Sumbul, Negara, Beringin, dan Kecamatan STM Hilir; dan - Phospat terdapat di desa Penungkiren Kec STM Hilir. 2. Faktor Strategis. Faktor-faktor strategis yang dapat mendukung pembangunan Kabupaten Deli Serdang antara lain adalah: 1) Letak Geografis yang Strategis: Kabupaten Deli Serdang dekat dengan kota Medan dan merupakan daerah pengembangan kota Medan. Kota Medan sebagai pusat pemerintahan Propinsi Sumatera Utara adalah merupakan kota perdagangan terbesar di luar pulau jawa sehingga letak geografis wilayah Kabupaten Deli Serdang yang mengelilingi kota Medan strategis untuk berbagai kegiatan seperti industri, pariwisata, pertanian, perdagangan dan kegiatan lainnya yang tidak tertampung oleh wilayah Kota Medan; 2) Memiliki jumlah angkatan kerja yang banyak: Penduduk Kabupaten Deli Serdang yang saat ini mencapai 1,5 juta lebih, merupakan sumber daya manusia yang potensial bagi pembangunan. Dalam tahun 2010-2020 jumlah penduduk usia produktif akan terus meningkat dan dapat mendukung kegiatan pembangunan dan investasi di Kabupaten Deli Serdang. 3) Bandar Udara Internasional Kuala Namo pengganti Bandar Udara Polonia akan dibangun di wilayah Kabupaten Deli Serdang dan rencananya akan beroperasi pada akhir Tahun 2011. Dengan ditempatkannya lapangan udara internasional Kualanamu di Kabupaten Deli Serdang maka kegiatan ikutannya seperti kegiatan perdagangan, jasa dan permukiman akan segera tumbuh disekitar bandara udara tersebut. Demikian juga dengan akses transportasi barang dan orang lintas Negara menjadi strategis bagi Kabupaten Deli Serdang; 4) Kabupaten Deli Serdang dilalui oleh jalan Trans Sumatera: Dengan adanya jalan Trans Sumatra yang melintas di wilayah Kabupaten Deli Serdang maka akses angkutan 105
barang dan orang antara Kabupaten Deli Serdang dengan wilayah-wilayah lainnya di Sumatera dan Jawa
relative lancar
dan
mendukung pembangunan ekonomi
masyarakat; dan 5) TNI dan Polri sebagai kekuatan utama yang tumbuh dari rakyat, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung, merupakan kekuatan pertahanan dan keamanan yang dapat diandalkan dalam menjaga stabilitas politik di kawasan ini. Stabilitas keamanan, kerukunan umat beragama dan etnis di kawasan ini merupakan modal dasar yang kuat untuk kesinambungan pembangunan di Kabupaten Deli Serdang khususnya dan Provinsi Sumatera Utara umumnya. 3.1. Visi Pembangunan Kabupaten Deli Serdang Rencana pembangunan jangka panjang Kabupaten Deli Serdang disusun untuk mencapai tujuan pembangunan sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 dan mengacu pada arah pembangunan Nasional. Pembangunan ekonomi Kabupaten diarahkan kepada pemantapan sistem ekonomi untuk mendorong kemajuan rakyat dengan ciri-ciri sebagai berikut : •
Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
•
Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
•
Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
•
Perekonomian Kabupaten Deli Serdang diselenggarakan berdasarkan atas asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
•
APBD sebagai wujud dari pengelolaan keuangan daerah kabupaten Deli Serdang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Deli Serdang secara keseluruhan memperhatikan hak
warga Kabupaten Deli Serdang serta kewajibannya untuk berperan dalam pembangunan. Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pembangunan, pelaksanaan pemerintahan daerah yang didasarkan pada otonomi yang luas dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Pelaksanaan otonomi diupayakan untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan.
106
Berdasarkan tantangan yang dihadapi dalam 20 tahun mendatang serta dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki oleh Kabupaten Deli Serdang dan faktor-faktor strategis yang muncul, amanat pembangunan sebagai yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 dan arah pembangunan nasional, maka Visi Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Deli Serdang Tahun 2005 – 2025 adalah : VISI: DELI SERDANG YANG MANDIRI DAN SEJAHTERA
Deli Serdang yang Mandiri adalah Kabupaten Deli Serdang yang masyarakatnya mampu mengelolah potensi sumberdaya lokal secara mandiri dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakatnya sejajar dan sederajat dengan masyarakat dan bangsa lain yang telah maju. Deli Serdang yang Sejahtera adalah Kabupaten Deli Serdang yang mampu memberikan kesejahteraan pada masyarakatnya, yaitu masyarakat yang terpenuhi kebutuhan materiil maupun spirituil; dengan kata lain kebutuhan dasar masyarakat yang menjadi standar sebagai rakyat sejahtera telah terpenuhi secara adil dan merata. 3.2. Misi Pembangunan Kabupaten Deli Serdang Untuk mencapai Visi Pembangunan Kabupaten Deli Serdang tersebut di atas dilakukan melalui Misi sebagai berikut : 1. Mewujudkan Kabupaten Deli Serdang yang berdaya-saing dengan mengedepankan pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan iptek dari penelitian, pengembangan secara berkelanjutan. 2. Meningkatkan kemandirian pangan melalui optimalisasi dan revitalisasi pertanian, perikanan dan kelautan. 3. Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang
baik
(good
governance),
bersih
(clean
governance),
berwibawa
dan
bertanggungjawab. 4. Memperkuat perekonomian daerah berbasis keunggulan daerah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan. 5. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab.
107
6. Meningkatkan sarana dan prasarana yang mendukung pertumbuhan perekonomian sesuai dengan kebijakan pengelolaan Tata Ruang yang berorientasi kepada keberlanjutan dan perlindungan lingkungan hidup. 7. Meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan sosial masyarakat melalui penyediaan kebutuhan dasar masyarakat. 3.3. Arah Pembangunan Kabupaten Deli Serdang Tujuan pembangunan jangka panjang tahun 2005–2025 adalah mewujudkan masyarakat Deli Serdang yang mandiri dan sejahtera sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat adil dan makmur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945. Sebagai ukuran tercapainya Kabupaten Deli Serdang yang mandiri, dan sejahtera, pembangunan Kabupaten Deli Serdang dalam 20 tahun mendatang diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran pokok sebagai berikut. 1). Mewujudkan Kabupaten Deli Serdang yang berdaya-saing ditunjukkan dengan meningkatnya kualitas sumber daya manusia, termasuk peran perempuan dalam pembangunan ditandai dengan peningkatan kualitas SDM juga untuk memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunan dalam rangka mengisi kesempatan kerja yang tersedia dan mampu menerapkan ilmu pengetahun dan teknologi untuk mencapai produktivitas efiensi kerja yang lebih tinggi. 2). Meningkatkan kemandirian pangan melalui optimalisasi dan revitalisasi pertanian, perikanan dan kelautan ditunjukkan dengan dapat dipertahankan kemandirian pangan pada tingkat aman dan dalam kualitas gizi yang memadai serta tersedianya instrumen jaminan pangan untuk tingkat rumah tangga. 3). Meningkatkan
profesionalisme
aparatur
pemerintah
untuk
mewujudkan
tata
pemerintahan yang baik (good governance), bersih (clean governance), berwibawa dan bertanggungjawab ditandai dengan meningkatnya kinerja aparatur pemerintah daerah, mampu menjalankan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi dan bebas dari praktek KKN. 4). Memperkuat perekonomian daerah berbasis keunggulan wilayah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan ditunjukkan dengan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah Kabupaten Deli Serdang. Peningkatan nilai tambah melalui
108
pembangunan industri pengolahan yang memanfaatkan bahan baku berbasis lokal menjadi barang jadi. 5). Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab ditandai oleh terwujudnya karakter masyarakat yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, dan bermoral yang dicirikan dengan watak dan perilaku manusia dan masyarakat yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, bertoleran, bergotong royong, berkembang dinamis, yang tercermin dalam meningkatnya peradaban, harkat, martabat dan kepribadian. 6). Meningkatkan sarana dan prasarana yang mendukung pertumbuhan perekonomian sesuai dengan kebijakan pengelolaan Tata Ruang yang berorientasi kepada keberlanjutan dan perlindungan lingkungan hidup ditandai dengan tersusunnya jaringan infrastruktur perhubungan yang andal dan terintegrasi satu sama lain, terwujudnya konservasi sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air, terpenuhi kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukungnya bagi seluruh masyarakat untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh, terwujudnya lingkungan perkotaan dan perdesaan yang sesuai dengan kehidupan yang baik, berkelanjutan, serta mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat. 7). Meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan sosial masyarakat melalui penyediaan kebutuhan dasar masyarakat ditandai dengan terpenuhi dan terjaminnya aksesibilitas masyarakat terhadap hak kebutuhan dasar antara lain sandang, pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan layak huni, air bersih dan sanitasi. 3.3.1. Mewujudkan Kabupaten Deli Serdang yang berdaya-saing. Terciptanya masyarakat Kabupaten Deli Serdang yang mandiri adalah kunci bagi tercapainya kemajuan dan kemakmuran masyarakat Deli Serdang dengan tidak bergantung sepenuhnya kepada orang lain atau daerah lain melalui pengoptimalan pemanfaatan sumberdaya lokal, baik sumberdaya alam, sumberdaya manusia maupun sumberdaya buatan, secara berkelanjutan yang mampu meningkatkan pemerataan pembangunan serta berdaya saing tinggi didukung oleh penguasaan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam mengembangkan sumber-sumber daya pembangunan. Sasaran-sasaran pokok yang akan dicapai 20 tahun mendatang, sebagai berikut: 1.
Pembangunan sumber daya manusia memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan masyarakat Deli Serdang yang mandiri sehingga mampu bersaing dalam era globalisasi. Dalam kaitan itu, pembangunan sumber daya manusia diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang antara lain ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia 109
(IPM) dan indeks pembangunan gender (IPG), serta tercapainya penduduk tumbuh seimbang yang ditandai dengan angka reproduksi neto (NRR) sama dengan 1, atau angka kelahiran total (TFR) sama dengan 2,1. 2.
Pembangunan pendidikan dan kesehatan merupakan investasi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga penting perannya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran. Pembangunan pendidikan diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang berharkat, bermartabat dan berakhlak mulia, sehingga mampu bersaing dalam era global dengan tetap berlandaskan pada norma kehidupan masyarakat Indonesia dan tanpa diskriminasi. Komitmen pemerintah terhadap pendidikan harus tercermin pada kualitas sumber daya manusia, peningkatan kualitas ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek). Pelayanan pendidikan yang mencakup semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. Oleh karena itu, perlu disediakan pendidikan dasar yang bermutu dan terjangkau disertai dengan pembebasan biaya pendidikan. Penyediaan pelayanan pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan sosial ekonomi pada masa depan termasuk untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui pendalaman penguasaan teknologi. Penyediaan pelayanan pendidikan sepanjang hayat sesuai perkembangan iptek perlu terus didorong untuk meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas penduduk Indonesia termasuk untuk memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan bagi penduduk usia produktif yang jumlahnya semakin besar.
3.
Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berdasarkan perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata, serta pengutamaan dan manfaat dengan perhatian khusus pada penduduk rentan, antara lain ibu, bayi, anak, manusia usia lanjut (manula), dan keluarga miskin. Pembangunan kesehatan dilaksanakan melalui peningkatan upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan yang disertai oleh peningkatan pengawasan, pemberdayaan masyarakat, dan manajemen kesehatan. Upaya tersebut dilakukan dengan memerhatikan dinamika kependudukan, epidemiologi penyakit, perubahan ekologi dan lingkungan, kemajuan iptek, serta globalisasi dan demokratisasi dengan semangat kemitraan dan kerja sama lintas sektor. Penekanan diberikan pada peningkatan perilaku dan kemandirian masyarakat serta upaya promotif dan preventif. Pembangunan daerah harus berwawasan kesehatan, yaitu setiap kebijakan publik selalu memperhatikan dampaknya terhadap kesehatan. Pembangunan dan perbaikan gizi dilaksanakan secara lintas sektor yang 110
meliputi produksi pangan, pengolahan, distribusi, hingga konsumsi pangan tingkat rumah tangga dengan kandungan gizi yang cukup, seimbang, serta terjamin keamanannya dalam rangka mencapai status gizi yang baik. 4.
Pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk diarahkan pada peningkatan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang terjangkau, bermutu dan efektif menuju terbentuknya keluarga kecil yang berkualitas. Di samping itu, penataan persebaran dan mobilitas penduduk diarahkan menuju persebaran penduduk yang lebih seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan melalui pemerataan pembangunan ekonomi dan wilayah dengan memerhatikan keragaman etnis dan budaya serta pembangunan berkelanjutan.
5.
Sistem administrasi kependudukan penting pula dilakukan untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah serta mendorong terakomodasinya hak penduduk dan perlindungan social.
6.
Pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak diarahkan pada peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan, kesejahteraan, dan perlindungan anak di berbagai bidang pembangunan; penurunan jumlah tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak; serta penguatan kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak di tingkat daerah, termasuk ketersediaan data dan statistik gender.
7.
Mempersiapkan sumber daya manusia yang memilki pengetahuan kejuruan yang relevan terhadap potensi dan sumber daya daerah serta peluang pengembangan sumber daya lokal.
3.3.2. Meningkatkan kemandirian pangan melalui optimalisasi dan revitalisasi pertanian, perikanan dan kelautan Sasaran-sasaran pokok yang akan dicapai 20 tahun mendatang, sebagai berikut: 1.
Sistem ketahanan pangan dibangun sampai pada kemampuan untuk menjaga kemandirian pangan daerah Kabupaten Deli Serdang dengan mengembangkan dan memelihara sarana dan prasarana irigasi serta optimalisasi tanaman hortikultura. Kemandirian pangan dapat dipertahankan pada tingkat aman dan dalam kualitas gizi yang memadai serta tersedianya instrumen jaminan pangan untuk tingkat rumah tangga.
2.
Peningkatan produktivitas pertanian, perikanan dan kelautan melalui intensifikasi lahan dan modernisasi sarana dan prasarana serta penggunaan Iptek.
3.
Peningkatan kualitas sumber daya manusia tenaga penyuluh pertanian, perikanan dan kelautan.
4.
Perbaikan sistem distribusi sarana produksi pertanian, perikanan dan kelautan. 111
5.
Mendukung peningkatan aksesibilitas terhadap permodalan dan pemasaran produk pertanian, perikanan dan kelautan.
6.
Penetapan kawasan pertanian tanaman pangan berkelanjutan melalui peraturan daerah tentang Daerah Irigasi Teknis yang tidak dapat dialihfungsikan penggunaannya.
3.3.3. Meningkatkan
profesionalisme
aparatur
pemerintah
untuk
mewujudkan
tata
pemerintahan yang baik (good governance), bersih (clean governance), berwibawa dan bertanggungjawab Peranan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang yang efektif dan optimal diwujudkan sebagai fasilitator, regulator, sekaligus sebagai katalisator pembangunan di berbagai tingkat guna efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, terciptanya lingkungan usaha yang kondusif dan berdaya saing, dan terjaganya keberlangsungan mekanisme pasar. Sasaran-sasaran pokok yang akan dicapai 20 tahun mendatang, sebagai berikut: 1.
Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintahan Kabupaten Deli Serdang untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggungjawab, yang mampu mendukung pembangunan Kabupaten Deli Serdang.
2.
Penuntasan penanggulangan penyalahgunaan kewenangan dicapai dengan penerapan prinsipprinsip tata pemerintahan yang baik pada semua tingkat dan lini pemerintahan dan pada semua kegiatan, pemberian sanksi kepada pelaku penyalahguna kewenangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, peningkatan instensitas dan efektivitas pengawasan aparatur negara melalui pengawasan internal, pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.
3.
Peningkatan kualitas administrasi pemerintahan daerah dicapai dengan penataan fungsi-fungsi kelembagaan pemerintahan agar lebih memadai, peningkatan efektivitas dan efisiensi ketatalaksanaan dan prosedur administrasi pada semua unit-unit kerja dan antar unit kerja di lingkungan pemerintah daerah.
4.
Penataan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur agar sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, peningkatan kesejahteraan pegawai dan pemberlakuan kinerja karier berdasarkan prestasi.
5.
Peningkatan komunikasi dan informasi dengan penekanan pada proses pencerdasan masyarakat dalam kehidupan politik yang dilakukan dengan mewujudkan kebebasan pers yang lebih mapan dan terlembaga serta menjamin hak masyarakat luas untuk berpendapat dan mengontrol jalannya penyelenggaraan pemerintahan secara cerdas dan demokratis.
112
6.
Pengembangan kapasitas pemerintah daerah melalui peningkatan kapasitas aparat pemerintah daerah, peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, peningkatan kapasitas keuangan pemerintah daerah termasuk upaya peningkatan kemitraan dengan masyarakat dan swasta dalam pembiayaan pembangunan daerah ditingkatkan; penguatan lembaga legislatif.
7.
Mendorong peran serta masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah.
8.
Pemberdayaan dan pembinaan aparatur di tingkat Kecamatan, Desa, dan Kelurahan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat serta penataan administrasi wilayah Kecamatan, Desa dan Kelurahan.
3.3.4. Memperkuat perekonomian daerah berbasis keunggulan wilayah menuju keunggulan kompetitif Daya saing global perekonomian ditingkatkan dengan mengembangkan pola jaringan rumpun industri (industrial cluster) sebagai fondasinya, berdasarkan 2 (dua) prinsip dasar : ¾ Pengembangan rantai nilai tambah dan inovasi yang utamanya adalah pilihan terhadap arah pola pengembangan yang ditetapkan pada suatu periode tertentu; ¾ Penguatan (perluasan dan pendalaman) struktur rumpun industri dengan membangun keterkaitan antar industri dan antara industri dengan setiap aktivitas ekonomi terkait (sektor primer dan tersier, UKM maupun perusahaan penananman modal asing); Pertumbuhan pembangunan antar kota-kota kecamatan diseimbangkan secara hirarkis dalam suatu ‘sistem pembangunan perkotaan Kabupaten Deli Serdang’. Upaya ini diperlukan untuk mencegah terjadinya ‘urban sprawl dan konurbasi, seperti yang terjadi di wilayah pantura Pulau Jawa, serta untuk mengurangi arus migrasi masuk langsung dari desa ke kota Medan dan kawasan jalan Negara trans sumatera , melalui penciptaan kesempatan kerja, termasuk peluang usaha, pada kota-kota kecamatan di Kabupaten Deli Serdang. Oleh karena itu perlu dilakukan peningkatan keterkaitan kegiatan ekonomi (forward and backward linkages) sejak tahap awal mata rantai industri, tahap proses produksi antara, tahap akhir produksi (final proces), sampai tahap konsumsi (final demand) di masing-masing kota sesuai dengan hirarkinya, serta perlu didukung, antara lain, peningkatan aksesibilitas dan mobilitas orang, barang dan jasa antar kota-kota tersebut. Sasaran-sasaran pokok yang akan dicapai 20 tahun mendatang, sebagai berikut: 1.
Peningkatan keterkaitan kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan dengan kegiatan ekonomi di wilayah perdesaan didorong secara sinergis (hasil produksi wilayah perdesaan merupakan backward linkages dari kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan) dalam suatu ‘sistem wilayah pengembangan ekonomi’. Peningkatan keterkaitan tersebut memerlukan adanya perluasan dan 113
diversifikasi aktivitas ekonomi dan perdagangan (non-pertanian) di pedesaan yang terkait dengan pasar di perkotaan. 2.
Pembangunan fondasi ekonomi mikro (lokal) agar terwujud dengan lingkungan usaha yang kondusif melalui penyediaan berbagai infrastruktur peningkatan kapasitas kolektif (teknologi, mutu, peningkatan kemampuan tenaga kerja dan infrastruktur fisik) serta penguatan kelembagaan ekonomi yang dapat menjamin bahwa peningkatan interaksi, produktivitas, dan inovasi yang terjadi, melalui persaingan sehat, dapat secara nyata meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan serta pembinaan produk unggulan dari masing-masing wilayah guna meningkatkan nilai tambah produk unggulan tersebut dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3.
Pengembangan industri yang memperkuat kemampuan dan pembangunan jaringan interaksi, komunikasi, dan informasi baik untuk kepentingan domestik maupun dalam kaitannya dengan dinamika globalisasi; dan Pengembangan industri yang memperkuat integrasi dan struktur keterkaitan antar industri ke depan, fokus pengembangan industri dalam 20 tahun mendatang diarahkan pada Industri yang berbasis pertanian dan kelautan.
4.
Pengembangan UKM dan Koperasi diarahkan untuk menjadi pelaku ekonomi yang berdaya saing melalui perkuatan kewirausahaan dan peningkatan produktivitas yang didukung dengan upaya peningkatan adaptasi terhadap kebutuhan pasar, pemanfaatan hasil inovasi dan penerapan teknologi. Pengembangan UKM menjadi bagian integrasi di dalam perubahan struktur yang sejalan dengan modernisasi agribisnis dan agroindustri, khususnya yang mendukung ketahanan pangan, serta perkuatan basis produksi dan daya saing industri melalui pengembangan rumpun industri, percepatan alih teknologi, dan peningkatan kualitas SDM. Sementara itu, pengembangan usaha mikro menjadi pilihan strategis untuk mengurangi kesenjangan pendapatan dan kemiskinan. Koperasi berkembang semakin luas menjadi wahana yang efektif dalam menciptakan efisiensi kolektif para anggota koperasi, baik produsen maupun konsumen, sehingga menjadi pelaku ekonomi yang mampu mendukung upaya peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi
5.
Memperkuat perekonomian daerah berorientasi daya saing global, untuk itu dilakukan transformasi bertahap dari perekonomian berbasis keunggulan komparatif sumber daya alam menjadi perekonomian yang berkeunggulan kompetitif. Interaksi antar wilayah didorong dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan antar wilayah yang kokoh. Upaya tersebut dilakukan dengan prinsip-prinsip dasar: mengelola peningkatan produktivitas daerah melalui inovasi, penguasaan, pemanfaatan hasil, penelitian, pengembangan dan penerapan iptek menuju ekonomi berbasis pengetahuan secara berkelanjutan; mengelola 114
kelembagaan ekonomi yang melaksanakan praktik terbaik dan kepemerintahan yang baik secara berkelanjutan, dan mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. 6.
Perekonomian dikembangkan berlandaskan prinsip demokrasi ekonomi yang memerhatikan kepentingan masyarakat luas sehingga terjamin kesempatan berusaha dan bekerja bagi seluruh masyarakat dan mendorong tercapainya penanggulangan kemiskinan. Pengelolaan kebijakan perekonomian perlu memerhatikan secara cermat dinamika globalisasi, komitmen nasional di berbagai forum perjanjian ekonomi internasional, dan kepentingan nasional.
7.
Peningkatan efisiensi, modernisasi, dan nilai tambah sektor pertanian dalam arti luas dikelola dengan pengembangan agribisnis yang dinamis dan efisien, yang melibatkan partisipasi aktif petani dan nelayan. Tujuan ini perlu diselenggarakan melalui revitalisasi kelembagaan pada tingkat operasional, optimalisasi sumberdaya, dan pengembangan SDM pelaku usaha agar mampu meningkatkan produktivitas serta merespon permintaan pasar dan peluang usaha. Selain bermanfaat bagi peningkatan pendapatan masyarakat pedesaan pada umumnya, upaya ini bermanfaat di dalam menciptakan diversifikasi perekonomian perdesaan yang pada gilirannya meningkatkan sumbangannya di dalam pertumbuhan perekonomian daerah. Perhatian perlu diberikan kepada peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan, pengembangan masyarakat, upaya pengentasan kemiskinan secara terarah serta perlindungan terhadap sistem perdagangan dan persaingan yang tidak adil.
8.
Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh dimana industri, perdagangan dan pertanian menjadi basis aktivitas ekonomi yang menghasilkan produk-produk secara efisien dan modren, berdaya saing global menjadi motor penggerak perekonomian, dan jasa menjadi perekat ketahanan ekonomi.
9.
Kepariwisataan dikembangkan agar mampu mendorong peningkatan perekonomian Kabupaten Deli Serdang, peningkatan kualitas perekonomian, dan kesejahteraan masyarakat lokal, serta perluasan kesempatan kerja. Pengembangan kepariwisataan memanfaatkan secara arif dan berkelanjutan dengan keragaman pesona keindahan alam dataran tinggi/pegunungan dan potensi wilayah bahari.
10. Pembangunan perdesaan didorong melalui pengembangan agro-politan terutama bagi kawasan yang berbasiskan pertanian di bagian Wilayah Selatan Kabupaten dan pengembangan agro-marinepolitan bagi daerah pesisir. 11. Terwujudnya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam dan perlindungan fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan, berkeadilan, dan berkeseimbangan dengan perolehan nilai tambah yang optimal bagi kepentingan daerah dan untuk kesejahteraan rakyat Kabupaten Deli Serdang. 115
12. Pemanfaatan sumber daya alam diarahkan pada peningkatan nilai tambah produk-produk sumber daya alam. Selain itu, diversifikasi produk dan pengolahan hasil sumber daya alam yang inovatif terus dikembangkan agar mampu menghasilkan barang dan jasa yang menghasilkan nilai tambah yang tinggi, termasuk untuk pengembangan mutu dan harga yang bersaing. Ini harus menjadi acuan bagi pengembangan industri yang berbasis sumber daya alam, di samping tetap menekankan pada pemeliharaan sumber daya alam yang ada dan sekaligus meningkatkan kualitas dan kuantitasnya. 3.3.5. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab Sasaran-sasaran pokok yang akan dicapai 20 tahun mendatang, sebagai berikut: 1.
Pembangunan agama diarahkan untuk memantapkan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan, membina akhlak mulia, memupuk etos kerja, menghargai prestasi, dan menjadi kekuatan pendorong guna mencapai kemajuan dalam pembangunan.
2.
Penguatan peran lembaga-lembaga lintas budaya dalam menanamkan kebersamaan nilai-nilai luhur masing-masing etnis untuk memantapkan sikap saling menghargai menuju kepada terwujudnya rasa persaudaraan dan kebersamaan sebagai warga dalam melaksanakan partisipasi masing-masing dalam pembangunan.
3.
Membangun komunikasi positif antar kelompok-kelompok etnis, agama, suku dan kelompokkelompok yang menunjang kepada menguatnya keharmonisan hubungan antar semua kelompok yang ditandai dari tumbuhnya kemampuan menghargai nilai-nilai khas yang dijunjung tinggi oleh masing-masing kelompok.
4.
Meningkatkan kualitas kehidupan keluarga melalui pemberdayaan perempuan dan perlindungan hak-hak anak.
3.3.6. Meningkatkan sarana dan prasarana yang mendukung pertumbuhan perekonomian sesuai dengan kebijakan pengelolaan Tata Ruang yang berkelanjutan dan perlindungan lingkungan hidup Pembangunan sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor pendukung dalam percepatan pertumbuhan ekonomi di daerah. Pembangunan masih sering dilakukan tanpa mempertimbangkan daya dukung lingkungan. Keinginan untuk memperoleh keuntungan ekonomi jangka pendek seringkali menimbulkan keinginan untuk mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan sehingga menurunkan kualitas (degradasi) dan kuantitas (deplesi) sumber daya alam dan lingkungan hidup. Selain itu, sering pula terjadi konflik pemanfaatan ruang antar sektor. Salah satu 116
penyebab terjadinya permasalahan tersebut karena pembangunan yang dilakukan dalam wilayah tersebut belum menggunakan Rencana Tata Ruang sebagai acuan koordinasi dan sinkronisasi pembangunan antar sektor dan antar wilayah. Oleh karena itu, sangat penting untuk memanfaatkan rencana tata ruang sebagai landasan atau acuan kebijakan spasial bagi pembangunan infrastruktur lintas sektor maupun wilayah agar pemanfaatan ruang dapat sinergis, serasi, dan berkelanjutan. Rencana Tata Ruang Wilayah disusun secara hirarkis dari tingkat Kabupaten, Kecamatan, Kota dan Desa. Sasaran-sasaran pokok yang akan dicapai 20 tahun mendatang, sebagai berikut : 1.
Pembangunan sarana dan prasarana pendukung ekonomi yang handal antara lain : bandara, pelabuhan, jalan bebas hambatan, fly over, angkutan masal.
2.
Pembangunan transportasi lokal diarahkan untuk mendorong transaksi perdagangan sebagai sumber pergerakan orang, barang, dan jasa yang menjadi pangsa pasar bisnis transportasi yang saling menguntungkan.
3.
Pengembangan jaringan infrastruktur penunjang kegiatan produksi di kawasan perdesaan dan kota-kota kecil terdekat dalam upaya menciptakan keterkaitan fisik, sosial dan ekonomi yang saling komplementer dan saling menguntungkan
4.
Menciptakan jaringan pelayanan secara inter dan antar moda angkutan melalui pembangunan prasarana dan sarana transportasi.
5.
Penyediaan dokumen tata ruang yang dinamis mengikuti perkembangan waktu dan keadaan untuk menjamin kepastian hukum dalam berinvestasi.
6.
Pembinaan penataan ruang melalui kerjasama erat antar Kabupaten/Kota yang berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang khususnya kerjasama pembangunan dalam rangka implementasi pusat kegiatan nasional MEBIDANGRO.
7.
Peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan rencana tata ruang yang telah memliki landasan hukum.
8.
Peningkatan aksesibilitas informasi seluas-luasnya kepada semua pemangku kepentingan terhadap rencana Tata Ruang Daerah.
9.
Pemanfaatan sumber daya air, diarahkan untuk menjaga keberlanjutan daya dukung dengan menjaga kelestarian fungsi daerah tangkapan air (catchment area) dan keberadaan air tanah;
10. Terwujudnya keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan melalui pendekatan demand management yang ditujukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan dan konsumsi air dan pendekatan supply management yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan realibilitas pasokan air 11. Penataan sistim pengelolaan sanitasi dan drainase permukiman perkotaan dan perdesaan. 117
12. Percepatan pembangunan kota-kota kecamatan ditingkatkan sebagai motor penggerak pembangunan wilayah-wilayah di sekitarnya. Pendekatan pembangunan yang perlu dilakukan antara lain memenuhi kebutuhan pelayanan dasar perkotaan sesuai dengan tipologi kota masing-masing. 13. Peningkatan kualitas lingkungan perumahan beserta sarana dan prasarana pendukungnya dengan memperhatikan fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup 14. Pengembangan konsep pembangunan secara vertikal (model rumah susun) untuk menekan laju
konversi
lahan-lahan
pertanian
dan
kawasan
lindung
menjadi
kawasan
permukiman/perkotaan. 3.3.7. Meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan sosial masyarakat melalui penyediaan kebutuhan dasar masyarakat Sasaran-sasaran pokok yang akan dicapai 20 tahun mendatang, sebagai berikut: 1.
Peningkatan kualitas pelayanan, rehabilitasi dan pemberdayaan sosial masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), dengan didukung oleh sistem hukum dan perlindungan sosial, termasuk penyediaan sarana pelayanan sosial yang memadai.
2.
Mendukung terlaksananya pengembangan sistem jaminan sosial bagi masyarakat.
3.
Peningkatan pembangunan perumahan beserta prasarana dan sarana pendukungnya sehingga terpenuhi kebutuhan hunian bagi masyarakat yang didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang yang terjangkau, efisien, dan akuntabel serta terwujud kota tanpa permukiman kumuh (cities without slum) sesuai dengan Millennium Development Goals (MDGs). Sejalan dengan pemenuhan hunian yang layak, pembangunan prasarana dan sarana diarahkan pada peningkatan cakupan pelayanan air minum perpipaan hingga mencapai 100 persen, peningkatan proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi dasar yang layak hingga mencapai 100 persen.
3.4. Tahapan dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang RPJPD Kabupaten Deli Serdang dilaksanakan secara bertahap masing-masing dalam jangka lima tahun dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dengan demikian, RPJPD seluruhnya terdiri dari 4 RPJMD dan masing-masing RPJMD memiliki skala prioritas yang sifatnya berkelanjutan secara utuh dan konsisten menuju tercapainya tujuan Pembangunan Jangka Panjang di Kabupaten Deli Serdang sebagaimana digambarkan dalam visi dan misi yang telah ditetapkan.
118
Meski dalam setiap RPJMD memiliki fokus dan prioritas pada sektor-sektor yang dianggap penting, skala prioritas dalam setiap tahapan tersebut berbeda-beda, tetapi semua itu harus berkesinambungan dari satu periode ke periode selanjutnya dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang, namun tidak berarti bahwa sektor-sektor lain yang tidak menjadi prioritas diabaikan dan sektor-sektor ini tetap mendapat alokasi anggaran. 3.4.1. RPJMD ke-1 (2005-2009) Berdasarkan kondisi eksternal dan internal Kabupaten Deli Serdang serta situasi daerah dengan berbagai kecenderungan yang terlihat baik yang bersifat positif maupun negatif dalam bidang ekonomi, sosial budaya, politik dan kemasyarakatan maka dalam pembangunan jangka menengah periode pertama prioritas pembangunan ditekankan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan aksesibiltas masyarakat terhadap sarana dan prasarana pendidikan dasar dan pelayanan kesehatan serta pengendalian laju pertumbuhan penduduk dengan menggerakkan program Keluarga Berencana secara maksimal dan berkelanjutan. Peningkatan pemasaran hasil produksi dalam pengembangan ekonomi masyarakat Desa dilakukan melalui pembangunan infrastruktur perhubungan, disamping membuka keterisolasian desa-desa terpencil. Dalam rangka peningkatan daya saing pemasaran produk daerah, maka dilaksanakan pembinaan terhadap produk-produk unggulan yang dinilai mempunyai keunggulan kompetitif. Guna memberikan iklim yang kondusif terhadap masuknya investasi baik nasional maupun asing maka Pemerintah Kabupaten Deli Serdang melaksanakan Sistem Pelayanan Satu Atap. Selanjutnya dalam rangka menjamin ketersediaan pangan dan mempertahankan swasembada beras dilaksanakan pemeliharaan jaringan irigasi pada lahan-lahan pertanian yang beririgasi teknis yang mengalami kerusakan. Untuk menjamin ketersediaan sumber daya tersebut diperlukan ketersediaan pangan. Selain itu ketahanan pangan diupayakan melalui revitalisasi terhadap sektor pertanian, perikanan dan kelautan. Pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Deli Serdang membutuhkan alokasi dana yang cukup besar sehingga dibutuhkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha. Dalam upaya meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggung jawab sejalan dengan program Pemerintah untuk mereformasi birokrasi, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang akan melaksanakan penataan struktur dan organisasi perangkat daerah.
119
3.4.2. RPJMD ke-2 (2009-2014) Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJMD ke-1, RPJMD ke-2 ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian dengan terus mengendalikan laju pertumbuhan penduduk untuk mengurangi angka kemiskinan. Selanjutnya, kualitas pelayanan publik yang lebih murah, cepat, transparan, dan akuntabel makin meningkat yang ditandai dengan terpenuhinya standar pelayanan minimum pada Satuan Kerja Perangkat Daerah. Kesejahteraan rakyat terus meningkat ditunjukkan oleh membaiknya berbagai indikator pembangunan sumber daya manusia, antara lain meningkatnya pendapatan per kapita; menurunnya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas; meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat yang didukung dengan pelaksanaan sistem pendidikan yang mantap; mempersiapkan sumber daya manusia yang memilki pengetahuan kejuruan yang relevan terhadap potensi dan sumber daya daerah serta peluang pengembangan sumber daya lokal; meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat; meningkatnya kesetaraan gender; meningkatnya tumbuh kembang optimal, kesejahteraan, dan perlindungan anak; terkendalinya jumlah dan laju pertumbuhan penduduk; menurunnya kesenjangan kesejahteraan antar individu, antar kelompok masyarakat dan dipercepatnya pengembangan pusat-pusat pertumbuhan potensial; serta makin mantapnya nilai-nilai baru yang positif dan produktif dalam rangka memantapkan budaya dan karakter masyarakat. Untuk menjamin ketersediaan pangan secara berkelanjutan dibutuhkan lahan-lahan pertanian yang terhindar dari degredasi dan konversi lahan yang disebabkan kuatnya desakan urban sprawl di sekitar wilayah perkotaan, sehingga diperlukan upaya kebijakan untuk mempertahanakan lahan-lahan pertanian terutama yang dialiri oleh irigasi teknis serta pembinaan produk unggulan dari masing-masing wilayah guna meningkatkan nilai tambah produk unggulan tersebut dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.. Daya saing perekonomian meningkat melalui penguatan industri manufaktur sejalan dengan penguatan pembangunan pertanian dan peningkatan pembangunan kelautan secara terpadu serta meningkatnya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; penyediaan iklim usaha yang kondusif melalui penguatan dan pengembangan Sistem Pelayanan Satu Atap; pemanfaatan teknologi informasi; mempermudah proses perizinan; penyediaan informasi peluang usaha yang lengkap; penataan dan pembinaan kepariwisataan; penyusunan master plan pariwisata; percepatan pembangunan infrastruktur dengan mengoptimalkan partisipasi dari masyarakat dan dunia usaha; 120
peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan melalui pembangunan sarana dan prasarana pendukung praktek pendidikan seperti laboratorium, perpustakaan dan workshop serta meningkatkan kualitas tenaga pendidik melalui sertifikasi. Dalam kerangka pencapaian pembangunan yang berkelanjutan, pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup makin berkembang melalui penguatan kelembagaan dan peningkatan kesadaran masyarakat yang ditandai dengan berkembangnya proses rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang disertai dengan menguatnya partisipasi aktif masyarakat; terpeliharanya keanekaragaman hayati dan kekhasan sumber daya alam tropis lainnya yang dimanfaatkan untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing masyarakat, serta modal pembangunan daerah pada masa yang akan datang; mantapnya kelembagaan dan kapasitas antisipatif serta penanggulangan bencana; serta terlaksananya pembangunan kelautan sebagai gerakan yang didukung oleh semua sektor. Kondisi itu didukung dengan meningkatnya kualitas perencanaan tata ruang serta konsistensi pemanfaatan ruang dengan mengintegrasikannya ke dalam dokumen perencanaan pembangunan terkait dan penegakan peraturan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang. 3.4.3. RPJMD ke-3 (2015-2020) Sebagai keberlanjutan dan hasil capaian dari RPJMD ke-2 maka RPJMD ke-3 ditujukan bagi pemantapan pembangunan secara menyeluruh dengan penekanan pada pembangunan daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berkualitas yang berkemampuan dalam memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini hanya bisa dicapai dengan tetap memberikan perhatian serius terhadap upaya penekanan laju pertumbuhan penduduk melalui sosialisasi yang intensif program Keluarga Berencana. Sejalan dengan tercipta dan terpeliharanya rasa aman, damai dan tumbuhnya demokratisasi masyarakat yang ditandai dari semakin mantapnya pertumbuhan nilai-nilai demokrasi ditengahtengah masyarakat serta tumbuhnya sumber daya manusia yang berkualitas sebagai produk dari RPJMD ke-1 dan RPJMD ke-2 maka Deli Serdang sudah berada pada posisi yang cukup baik untuk menumbuhkan dan memacu daya saing berbasis sumber daya manusia dan sumber daya alam yang lebih kompetitif. Untuk itu, pemantapan dan penguatan struktur ekonomi dan keseimbangan persebaran pertumbuhan sektor-sektor melalui peningkatan keterpaduan dan keterkaitan sektor industri manufaktur (sektor sekunder) dengan sektor pertanian, kelautan dan sumber daya alam lainnya (sektor primer) dan sektor jasa-jasa yaitu keuangan, perdagangan, dan transportasi (sektor tertier), penguatan dan pengembangan pariwisata pada wilayah dataran tinggi dan pantai terus dilanjutkan 121
sejalan dengan usaha-usaha konservasi terhadap air dan tanah serta rehabilitasi hutan pada kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan menuju lingkungan hidup yang lestari akan menciptakan daya saing yang tangguh bagi Deli Serdang. Ketersediaan infrastruktur yang mantap sesuai dengan rencana tata ruang yang meliputi mantapnya jaringan jalan terutama kearah kantongkantong produksi dan daerah pemasaran, terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang cukup (tersedia sepanjang hari) dan efisien (tarif yang realistik) baik untuk kebutuhan industri maupun sektor bisnis serta rumah tangga, tersedia pasokan air baik air bersih maupun air irigasi merupakan kondisi penting lainnya yang harus dijamin pemenuhannya melalui pembangunan tahap ketiga ini. Pembudayaan penggunaan teknologi informasi baik dalam kepemerintahan maupun di dunia pendidikan, organisasi bisnis dan lain-lain diharapkan telah tumbuh dengan baik. Sehubungan dengan itu, pemerintah daerah perlu memotivasi dan memberikan dukungan kepada lembagalembaga yang membangun infrastruktur teknologi untuk meningkatkan kemampuan aksesnya terhadap informasi. Karena ketersediaan energi sangat strategik dan telah terbukti sebagai salah satu penghambat utama dalam meningkatkan investasi dan produksi maka dalam tahap ini, masalah-masalah berkaitan dengan kelangkaan pasokan energi diharapakan dapat diatasi oleh Pemerintah. 3.4.4. RPJMD ke-4 (2020-2025) Berdasarkan pelaksanaan, pencapaian dan sebagai keberlanjutan RPJMD ke-3, maka RPJMD ke-4 ditujukan kepada perwujudan masyarakat Deli Serdang yang memiliki tingkat kemandirian yang tinggi, semakin makmur, berkeadilan dan maju melalui percepatan pembangunan semua bidang telah berhasil ditumbuhkan dalam RPJMD ke-3 dengan fokus pemantapan struktur ekonomi kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan sumber daya alam yang lestari. Diperkirakan pada akhir periode RPJMD ke-4, Deli Serdang akan sudah memiliki struktur ekonomi tangguh yang didominasi oleh sektor industri dan dikelola oleh masyarakat Deli Serdang. Dalam tahap ini semua produk-produk pembangunan yang telah berhasil ditumbuhkan dan dikembangkan dalam ketiga tahap sebelumnya, dimantapkan dan diperkokoh untuk menghindarkan terjadinya arus balik apabila terjadi perubahan lingkungan eksternal yang tak terduga dan tak diharapkan. Kesejahteraan masyarakat harus mampu menunjukkan ukuran-ukuran nyata seperti tersedianya lapangan kerja yang berkualitas telah diisi oleh sebagian besar masyarakat Deli Serdang, meningkatnya derajat konsumsi akibat peningkatan pendapatan, meningkatnya derajat pendidikan akibat tersedianya sarana pendidikan formal dan non-formal yang berkualitas didukung oleh e-educatian system yang semakin luas, tercukupinya pasokan listrik, air, bahan pangan 122
bermutu dan bergizi secara merata, mantapnya sistem pengelolaan kesehatan, sistem jaminan sosial dan lain-lain. Hal-hal yang masih dinilai lemah perlu diperbaiki, ditumbuhkan dan dimantapkan dalam tahap ini. Perubahan ke arah perbaikan sumber daya manusia dalam setiap fase RPJMD hanya bisa dipertahankan bila laju pertumbuhan penduduk tetap dapat dikendalikan, sehingga prediksi pertumbuhan penduduk sebesar dua kali lipat pada tahun 2025 diharapkan tidak akan terjadi. Tersedianya lahan, sumber daya alam dan lapangan kerja hanya bisa direalisasikan apabila angka pertumbuhan penduduk dapat tetap dikendalikan sampai pada tingkat pertumbuhan satu persen. Terjadinya percepatan pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat. Tersedianya perumahan yang layak huni dengan sarana dan prasarana yang telah memenuhi standar dan terjangkau oleh daya beli masyarakat Deli Serdang. Produk-produk unggulan yang dibina secara berkelanjutan mampu bersaing pada tingkat domestik maupun internasional.
123
3.5. Peranan Sub-wilayah Pembangunan Rancangan Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2007-2027 yang telah disinkronkan dengan arahan-arahan pembangunan yang tercantum dalam RTRWN, Rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah Mebidangro dan Rancangan RTRW Provinsi Sumatera Utara, dikembangkan dengan konsentrasi fokus untuk pengembangan wilayah Metropolitan mencakup 22 kecamatan di Kabupaten Deli Serdang dan wilayah Selatan sebagai wilayah Agropolitan dan kawasan lindung untuk pengembangan pariwisata. 3.5.1. Rencana Sistem Perkotaan Sistem perkotaan nasional terdiri atas Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) ditetapkan sesuai dengan ketentuan sistem perkotaan nasional berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN). Sedangkan penentuan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) ditentukan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera utara tahun 2008-2028. A. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Nasional, wilayah Kabupaten Deli Serdang termasuk wilayah dalam Metropolitan Mebidangro yang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) karena memiliki kriteria : a. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama kegiatan eksporimpor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional; b. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa skala nasional atau yang melayani beberapa provinsi; c. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama transportasi skala nasional atau melayani beberapa provinsi. Pusat pelayanan ini terletak di kawasan perkotaan MEBIDANGRO (Medan - Binjai - Deli Serdang - Karo). Berdasarkan Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Metropolitan Mebidangro, seluruh wilayah administrasi Kabupaten Deli Serdang masuk dalam wilayah Perkotaan Mebidangro. Dengan demikian maka secara tidak langsung Kabupaten Deli Serdang termasuk kedalam Pusat Kegiatan Nasional sekaligus sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN).
124
B. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Pada dasarnya Pusat Kegiatan Lokal (PKL) ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara berdasarkan usulan pemerintah Kabupaten Deli Serdang, setelah dikonsultasikan dengan Menteri. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) ditetapkan dengan kriteria : a. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan; dan/atau b. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan Berdasarkan RTRW Nasional dan RTRWP Sumatera Utara, kawasan perkotaan di Kabupaten Deli Serdang yang ditetapkan sebagai PKL adalah Kota Lubuk Pakam. Akan tetapi mengingat pertimbangan bahwa Kabupaten Deli Serdang termasuk dalam Kawasan Perkotaan Mebidangro yang juga merupakan PKN, maka PKL Lubuk Pakam diusulkan untuk ditingkatkan menjadi Pusat Kegiatan Wilayah potensial (PKWp). Fungsi utama yang dikembangkan pada Pusat Kegiatan Wilayah potensial (PKWp) Lubuk Pakam tersebut, antara lain: • Pusat pemerintahan kabupaten; • Perdagangan dan jasa; • Kota Transit; • Pusat pelayanan umum dan sosial serta • Permukiman. Selain Lubuk Pakam, kecamatan lain yang ada di Kabupaten Deli Serdang yang telah ditetapkan sebagai PKL adalah : Pancur Batu, Tanjung Morawa, Batang Kuis, Percut Sei Tuan dan Hamparan Perak. Berdasarkan uraian di atas maka secara hirarki perkotaan nasional, pusat pelayanan utama yang ada di Kabupaten Deli Serdang adalah Lubuk Pakam dengan Hirarki I sebagai Pusat Kegiatan Wilayah potensial (PKWp). Sedangkan pusat perkotaan Hirarki II sebagai Pusat Kegiatan Tersier/Pusat Pelayanan Kecamatan (PPK) yang ditetapkan adalah pusat-pusat kota kecamatan yang ditentukan berdasarkan fungsi dan potensi masing-masing kecamatan.
125
C. Pusat Kegiatan Tersier/Pusat Pelayanan Kecamatan Konsep pengembangan sistem Pusat Pelayanan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Deli Serdang ditetapkan berdasarkan pertimbangan Struktur Ruang Kawasan Perkotaan Mebidangro dan potensi pengembangan Kabupaten Deli Serdang, dengan kriteria dan pertimbangan sebagai berikut; 1.
Peluang pengembangan Kabupaten Deli Serdang sebagai kawasan metropolitan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kawasan Metropolitan Mebidangro (Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo).
2.
Keberadaan Bandara Kualanamu sebagai pusat transportasi regional.
3.
Mensejajarkan Wilayah Sibolangit (bagian selatan) dengan bagian wilayah lainnya.
4.
Menghidupkan kembali bekas Stasiun Kerata Api menjadi pusat pelayanan sekaligus menjadi pusat kegiatan dengan mengintegrasikan antara penggunaan lahan yang ada (konsep pengembangan Transit Oriented Development/TOD).
5.
Peluang pengembangan potensi pertanian dan pariwisata di selatan Kabupaten Deli Serdang.
6.
Ketersediaan jaringan jalan di selatan Kabupaten Deli Serdang yang menghubungkan dengan wilayah luarnya.
Berdasarkan pertimbangan diatas maka Pusat Pelayanan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Deli serdang yang ditetapkan adalah : 1. PPK Sunggal, dengan fungsi utama yang dikembangkan adalah : •
Pusat Perdagangan dan jasa lokal;
•
Zona Industri;
•
Perumahan dan permukiman.
2. PPK Deli Tua, dengan fungsi utama yang dikembangkan adalah : •
Perdagangan dan jasa regional (pasar induk sayuran);
•
TOD
•
Pelayanan sosial
•
Perumahan dan permukiman.
126
3. PPK Pagar Merbau, dengan fungsi utama yang dikembangkan adalah : •
Perdagangan dan jasa lokal;
•
Pengolahan pertanian dan perkebunan;
•
Perumahan dan permukiman.
4. PPK Galang, dengan fungsi utama yang dikembangkan adalah : •
Perdagangan dan jasa lokal;
•
Pengolahan pertanian dan perkebunan;
•
TOD
•
Militer
•
Perumahan dan permukiman.
Tiga dari kota tersebut merupakan kota satelit bagi Kawasan Perkotaan Mebidangro dengan fungsi utama yang dikembangkan adalah untuk kegiatan perkotaan seperti; perdagangan dan jasa, industri, dan permukiman kepadatan sedang sampai tinggi. Sedangkan satu pusat kegiatan (Sunggal) ditetapkan berdasarkan pertimbangan pengembangan wilayah dan potensi Kabupaten Deli Serdang, seperti: kegiatan pengembangan TOD dan pengolahan hasil pertanian dan perkebunan mengantisipasi perkembangan wilayah selatan dengan adanya Bandara Kualanamu. Berdasarkan konsep pengembangan diatas, maka strategi untuk mewujudkannya adalah sebagai berikut; 1. Memaduserasikan dan kerjasama pembangunan kawasan industri dengan Kota Medan maupun Binjai. 2. Pengembangan Kawasan Aerocity untuk mendukung keberadaan Bandara Kualanamu. 3. Membuka Jalur regional (akses) masuk dan keluar Kabupaten Deli Serdang dengan prioritas memberikan akses untuk simpul kegiatan di Selatan Kabupaten Deli Serdang . 4. Rencana jalan Inner Ring Road dan Outer Ring Road Mebidangro. 5. Pengembangan sentra-sentra industri pertanian di bagian selatan Kabupaten Deli Serdang . 6. Peningkatan fungsi jalan yang menghubungkan simpul kegiatan wilayah selatan dengan Bandar Udara Internasional Kualanamu.
127
7. Pembangunan unit-unit pengumpul hasil pertanian di bagian selatan Kabupaten Deli Serdang.
3.5.2. Sistem Pusat Pelayanan Perdesaan Kawasan perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan kecamatan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Sistem Pusat Pelayanan Perdesaan ditetapkan sebagai Kota Hirarki III untuk mendukung Kota Hirarki II (PPK) dan Kota Hirarki I (PKLp). Pusat Pelayanan Perdesaan yang ditetapkan adalah kotakota kecamatan diluar PKL dan PPK yang ditentukan berdasarkan fungsi dan potensi masingmasing desa dan kecamatan. Pusat Pelayanan Perdesaan di Kabupaten Deli Serdang yang ditetapkan antara lain adalah Gunung Meriah, STM Hulu, STM Hilir, Bangun Purba, Sibiru-biru, sebagian Kecamatan Namo Rambe dan Kutalimbaru. Fungsi utama yang dikembangkan pada pusat pelayanan perdesaan tersebut diantaranya, adalah: •
Pusat pelayanan pemerintahan kecamatan;
•
Pusat pengolahan hasil pertanian dan perkebunan;
•
Pusat distribusi dan koleksi hasil pertanian dan perkebunan;
•
Pusat pelayanan sosial tingkat kecamatan;
•
Permukiman perdesaan; Untuk lebih jelasnya mengenai sistem pusat-pusat pelayanan di Kabupaten Deli Serdang
dapat dilihat pada Tabel berikut : TABEL RENCANA SISTEM PUSAT PELAYANAN DI KABUPATEN DELI SERDANG NO 1
HIRARKI
KOTA
Pusat Kegiatan Lubuk Wilayah Pakam potensial (PKWp)
FUNGSI YANG DIKEMBANGKAN • • • • •
Pusat pemerintahan kabupaten; Perdagangan dan jasa; Kota transit; Pusat pelayanan fasilitas sosial dan umum; Permukiman perkotaan
128
NO 2
HIRARKI
KOTA
FUNGSI YANG DIKEMBANGKAN
Pusat Kegiatan Pancur Batu Lokal (PKL)
• Perdagangan dan jasa regional (pasar induk dan terminal sayur); • TOD • Pendidikan dan olah raga; • Pariwisata; • Perumahan dan permukiman.
3
Tanjung Morawa
• Perdagangan dan jasa lokal; • Industri; • Perumahan dan permukiman.
4
Batang Kuis
• • • • •
5
Percut Tuan
6
Hamparan Perak
• • • • • •
Sunggal
• Perdagangan dan jasa lokal; • Industri; • Perumahan dan permukiman.
8
Deli Tua
• Perdagangan dan jasa regional (pasar induk sayuran); • TOD • Pelayanan sosial • Perumahan dan permukiman.
9
Pagar Merbau
• Perdagangan dan jasa lokal; • Pengolahan pertanian dan perkebunan; • Perumahan dan permukiman.
10
Galang
• Perdagangan dan jasa lokal;
7
Pusat Pelayanan Kecamatan (PPK)
Sei • • • • •
Perdagangan dan jasa lokal; Pengolahan pertanian dan perkebunan; TOD Perumahan dan permukiman; Kota transit Perdagangan dan jasa regional; Pengolahan pertanian dan perikanan; Perumahan dan permukiman. Industri; Pusat pendidikan dan olah raga; Perdagangan dan jasa; Industri; Kawasan konservasi (Kawasan Suaka Alam); Pariwisata, dan Kegiatan Militer Perumahan dan permukiman.
129
NO
HIRARKI
KOTA
FUNGSI YANG DIKEMBANGKAN • • • •
Pengolahan pertanian dan perkebunan; TOD Militer Perumahan dan permukiman.
Sibolangit
• • • • •
Perdagangan dan jasa lokal; Pariwisata; Agropolitan Kawasan konservasi (Kawasan Suaka Alam) Perumahan dan permukiman.
12
Gunung Meriah
• Pengolahan pertanian; • Kehutanan
13
STM Hulu
• Pengolahan pertanian; • Kehutanan • Pariwisata
14
Kutalimbaru
• Pengolahan pertanian dan perkebunan; • Perumahan dan permukiman; • Kehutanan
15
Namo Rambe
• Pengolahan pertanian; • Perumahan • Pariwisata
16
Biru-biru
• Pengolahan pertanian; • Pariwisata
17
STM Hilir
• Pengolahan pertanian; • Kehutanan
18
Bangun Purba
• Pengolahan pertanian dan perkebunan; • Perumahan dan permukiman;
19
Patumbak
• • • •
Pengolahan pertanian dan perkebunan; Perumahan; Industri; Perdagangan dan jasa.
20
Labuhan Deli
• • • •
Pengolahan pertanian dan perikanan; RTH; Perumahan dan permukiman; Perdagangan dan jasa.
21
Pantai Labu
• Pengolahan pertanian dan perikanan; • Transpotasi; • Perdagangan dan jasa;
11
Pusat Pelayanan Perdesaan
130
NO
HIRARKI
KOTA
FUNGSI YANG DIKEMBANGKAN • Perumahan dan permukiman
22
Beringin
• • • •
Pengolahan pertanian; Transpotasi; Perdagangan dan jasa; Perumahan dan permukiman
Sumber : Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2007-2027
131
BAB IV PENUTUP
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Deli Serdang ini memuat arah pembangunan hingga tahun 2025 dan menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai koridor dalam penyusunan Visi, Misi dan program calon kepala daerah serta menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Deli Serdang. Keberhasilan pembangunan daerah dalam mewujudkan visi Kabupaten Deli Serdang pada Tahun 2025 sebagai Kabupaten yang Mandiri dan Sejahtera, hal ini sangat bergantung pada peran aktif seluruh lapisan masyarakat serta sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin para penyelenggara pemerintahan. Selain itu perlu di dukung oleh komitmen baik eksekutif maupun legislatif secara akuntabel, kapabel, demokratis dan berkualitas, konsistensi kebijakan pemerintahan daerah, ketatapemerintahan yang baik, keberpihakan kepada masyarakat, keterlibatan dan peran serta masyarakat secara langsung dan nyata mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pengawasan pembangunan.
132
