BAB I PENDAHULUAN
1.1.
LATAR BELAKANG
Pembangunan nasional harus dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Indonesia, bersama seluruh tingkat pemerintahan dari pusat sampai dengan pemerintahan daerah dengan cara yang lebih terpadu, efisien, efektif serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat. Salah satu perwujudan pembangunan nasional tersebut adalah pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang disiapkan secara lebih cerdas, terencana dan terpadu sesuai dengan kaidah pembangunan berkelanjutan. Pendayagunaan sumber daya yang lebih optimal
diharapkan mampu
mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan pemerataan pembangunan diberbagai daerah, penciptaan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan dengan tetap menjaga daya dukung lingkungan. Rencana Keciptakaryaan
Program Kota
Investasi Makassar
Jangka disusun
Menengah dengan
(RPJM)
Bidang
mempertimbangkan
kemampuan keuangan/pendanaan dan kelembagaan dalam kerangka pembangunan
infrastruktur
bidang/PU
Cipta
Karya
Kota
Makassar.
Disamping itu, RPIJM Bidang PU Cipta Karya Kota Makassar disusun dengan memperhatikan aspek kelayakan program masing-masing sektor dan kelayakan spasialnya dan keterkaitannya dengan Rencana Tata Ruang yang ada, serta kelayakan sosial dan lingkungannya.
BAB I_PENDAHULUAN
1
Untuk mewujudkan hal tersebut perlu disiapkan perencanaan program infrastruktur yang dapat mendukung kebutuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan secara terpadu. Departemen Pekerjaan Umum khususnya Direktorat Jenderal Cipta Karya mengambil inisiatif untuk mendukung Provinsi, Kabupaten/Kota untuk dapat mulai menyiapkan perencanaan program yang dimaksud khususnya Bidang PU/Cipta Karya melalui penyiapan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) sebagai embrio terwujudnya perencanaan program infrastruktur yang lebih luas. Dengan adanya RPIJM tersebut, PEMDA Kota Makassar dapat menggerakkan semua sumberdaya yang ada untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, mendorong
dalam
meningkatkan
pertumbuhan
ekonomi
dan
penanggulangan kemiskinan serta mewujudkan lingkungan yang layak huni (livable). RPIJM yang disusun perlu memperhatikan aspek kelayakan program dari masing-masing kegiatan dan kelayakan spasialnya sesuai skenario pembangunan Kota Makassar yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang yang ada, serta kelayakan sosial dan lingkungannya. Disamping itu RPIJM yang telah disusun didasarkan pada kemampuan pendanaan dan kapasitas kelembagaan dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan. Dengan demikian Rencana Program Infrastruktur Jangka Menengah Kota Makassar
diharapkan
dapat
mengakomodasikan
dalam
perumusan
pembangunan infrastruktur keciptakaryaan, secara spesifik sesuai dengan karakteristik
dan
potensi
Kota
Makassar
agar
dapat
mendorong
pembangunan ekonomi lokal, pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. 1.2.
LANDASAN HUKUM
Landasan hukum penyusunan RPIJM Bidang PU/Cipta Karya Kota Makassar sebagai berikut : 1.2.1. Peraturan Perundangan a. Undang-Undang
Nomor
17
Tahun
2007
tentang
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
BAB I_PENDAHULUAN
2
Untuk mewujudkan hal tersebut perlu disiapkan perencanaan program infrastruktur yang dapat mendukung kebutuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan secara terpadu. Departemen Pekerjaan Umum khususnya Direktorat Jenderal Cipta Karya mengambil inisiatif untuk mendukung Provinsi, Kabupaten/Kota untuk dapat mulai menyiapkan perencanaan program yang dimaksud khususnya Bidang PU/Cipta Karya melalui penyiapan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) sebagai embrio terwujudnya perencanaan program infrastruktur yang lebih luas. Dengan adanya RPIJM tersebut, PEMDA Kota Makassar dapat menggerakkan semua sumberdaya yang ada untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, mendorong
dalam
meningkatkan
pertumbuhan
ekonomi
dan
penanggulangan kemiskinan serta mewujudkan lingkungan yang layak huni (livable). RPIJM yang disusun perlu memperhatikan aspek kelayakan program dari masing-masing kegiatan dan kelayakan spasialnya sesuai skenario pembangunan Kota Makassar yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang yang ada, serta kelayakan sosial dan lingkungannya. Disamping itu RPIJM yang telah disusun didasarkan pada kemampuan pendanaan dan kapasitas kelembagaan dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan. Dengan demikian Rencana Program Infrastruktur Jangka Menengah Kota Makassar
diharapkan
dapat
mengakomodasikan
dalam
perumusan
pembangunan infrastruktur keciptakaryaan, secara spesifik sesuai dengan karakteristik
dan
potensi
Kota
Makassar
agar
dapat
mendorong
pembangunan ekonomi lokal, pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. 1.2.
LANDASAN HUKUM
Landasan hukum penyusunan RPIJM Bidang PU/Cipta Karya Kota Makassar sebagai berikut : 1.2.1. Peraturan Perundangan a. Undang-Undang
Nomor
17
Tahun
2007
tentang
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
BAB I_PENDAHULUAN
2
b. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ; c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ; e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ; f. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air ; g. Undang-Undang
Nomor
25
Tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional ; h. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan; i. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang tent ang Keuangan Negara; j. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; k. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman; l. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun; 1.2.2. Kebijakan dan Strategi a. Permen PU 494/PRT/M/2005 tentang kebijakan Nasional Strategi Pengembangan (KNSP) Perumahan dan Permukiman, bahwa pembangunan perkotaan perlu ditingkatkan dan diselenggarakan swcara berencana dan terpadu. b. Permen PU 20/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan (KSNP) Sistem Penyediaan Air Minum. c. Permen PU 21/PRT/M2006 tentang kebijakan dan Strategi Nasional
Pengembangan
(KSNP-SPP)
Sistem
Pengelolaan
Persampahan. d. Keputusan Presiden No.7/2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
BAB I_PENDAHULUAN
3
1.3.
TUJUAN DAN PENTINGNYA RPIJM
Penyusunan RPJIM Kota Makassar dimaksudkan sebagai upaya untuk mengarahkan
semua
sumberdaya
yang
dimiliki
dan
mengupayakan
sumberdaya lain (swasta) untuk terlibat di dalam pelaksanaan programprogram pembangunan yang ada dan untuk mencapai tujuan pembangunan yang sudah ditetapkan. RPIJM merupakan dokumen teknis kelayakan program (Feasibility Study ) untuk rencana pembangunan infrastruktur bidang Keciptakayaan. Sebagai dokumen teknis, RPIJM perlu dikerjakan secara profesional (oleh ahlinya), namun tetap menekankan proses partisipasi melalui dialog kebijakan dengan pihak-pihak terkait, masyarakat, professional dan lainlain pada tahap penyusunan rencana pembangunan Kota Makassar dan melalui dialog investasi dengan masyarakat dan dunia usaha maupun pihakpihak yang terkait pada tahap penyusunan prioritas program/kelayakan program investasi, sehingga diperoleh nilai manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Manfaat yang diperoleh melalui RPIJM ini, adalah : 1.3.1.Bagi Pemerintah Kota Makassar Manfaat yang dapat diperoleh bagi pemerintah Kota Makassar sebagai berikut : a. Mengarahkan program penanganan dan pengelolaan pembangunan bidang PU/Cipta Karya Kota Makassar. b. Menjadi acuan koordinasi pembangunan bagi Dinas/Instansi terkait dalam rangka pembangunan bidang PU/Cipta Karya Kota Makassar. c. Menetapkan kebijakan yang terkait dengan penanganan pembangunan bidang PU/Cipta Karya Kota Makassar kaitannya dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang telah ditetapkan. 1.3.2.Bagi Masyarakat Manfaat yang diperoleh masyarakat sebagai berikut : a. Meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan bidang PU/Cipta Karya Kota Makassar.
BAB I_PENDAHULUAN
4
b. Memberdayakan masyarakat untuk ikut serta dalam penangangan dan pengendalian pembangunan bidang PU/Cipta Karya Kota Makassar sebagai bahagian dari integral pengembangan wilayah. c. Membuka kesempatan kerja dan kesempatan berusaha dikalangan masyarakat sebagai tenaga kerja lokal dalam rangka pembangunan bidang PU/Cipta Karya khsusnya dalam kerangka penyiapan infrstruktur kawasan Kota Makassar. 1.4.
LINGKUP KEGIATAN
Lingkup kegiatan penyusunan RPIJM Bidang PU Cipta Karya Kota Makassar, pada hakekatnya mencakup proses, kerangka pembahasan, analisis kelayakan program serta sintesis program dan anggaran dalam rangka mewujudkan perencanaan program infrastruktur yang berkualitas, sehingga mampu meningkatkan kemampuan manajemen pembangunan Kota Makassar dalam Bidang PU/Cipta Karya. Lingkup kegiatan pennyusunan RPIJM Bidang PU/Cipta Karya Kota Makassar, sebagai berikut : a. Memberikan arahan proses penyusunan Rencana Program Infrastruktur Jangka Menengah Bidang PU/Cipta karya terutama yang dibiayai dari APBN maupun APBD Provinsi dan APBD Kota dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan lima tahun Bidang PU/Cipta Karya. b. Mendorong pembangunan Kota Makassar Bidang PU/Cipta Karya yang mendapatkan prioritas dalam rangka pemerataan pembangunan dan peningkatan pertumbuhan c. Terciptanya rambu-rambu, arahan kebijakan dan prioritas Pembangunan Kota Makassar Tahun 2010-2014 d. Terciptanya komponen program antara lain :
Rencana Pembangunan Kota Makassar Bidang PU Cipta Karya
Program investasi infrastruktur Bidang PU/Cipta Karya dalam penyediaan perumahan dan permukiman, penyehatan lingkungan permukiman (pengolahan air limbah, pengelolaan persampahan dan
BAB I_PENDAHULUAN
5
penanganan drainase), penyediaan dan pengelolaan air minum, dan penataan bangunan dan lingkungan.
Analisis Mengenai dampak Lingkungan (Amdal)
Analisis Keuangan daerah dan Pembiayaan Program Pembangunan
Rencana Peningkatan Pendapatan Daerah
Rencana Pengembangan Kelembagaan daerah
Sedangkan Pendekatan Penyusunan RPIJM Kota Makassar pada hakekatnya mempertimbangkan hal-hal antara lain : a. Proses perencanaan yang partisipatif b. Membangun transparansi dan persepsi bersama c. Keterpaduan dan keberlanjutan d. Kelayakan teknis, sosial, ekonomi dan lingkungan e. Credit Worthinees dan akuntabilitas
BAB I_PENDAHULUAN
6
BAB II GAMBARAN
UMUM
DAN
KONDISI WILAYAH KOTA MAKASSAR
2.1.KONDISI UMUM
2.1.1. Profil Geografi Kondisi geografi Kota Makassar sangat di pengaruhi oleh kondisi wilayahnya. Secara administrasi Kota Makassar memiliki luas wilayah kurang lebih 175,77 Km2 terdiri atas 14 kecamatan dan 143 kelurahan. Berdasarkan letak geografis wilayah Kota Makassar berada pada posisi 5 o8’6’19” Lintang Selatan dan 119o24’17’38” Bujur Timur dengan batas administrasi wilayah sebagai berikut : •
Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Maros
•
Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa
•
Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Maros
•
Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar
2.1.2. Profil Demografi Jumlah penduduk di Kota Makassar menunjukkan kenaikan angka yang cukup signifikan. Hasil catatan registrasi pada Biro Pusat Statistik menunjukkan Kota Makassar saat ini dihuni penduduk kurang lebih 1.272.349 jiwa. Angka tersebut memberikan indikator pesatnya kegiatan pembangunan yang perlu disiapkan dimasa yang akan datang. Secara umum kondisi demografi dan kependudukan Kota Makassar dijelaskan pada kajian berikut.
BAB II_GAMBARAN UMUM DAN KONDISI WIL. KOTA MAKASSAR
1
Gambar 2.1. Peta Administrasi Makassar
2.1.2.1.Struktur Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Struktur Umur Struktur penduduk menurut umur dan jenis kelamin di Kota Makassar berdasarkan hasil catatan registrasi yang diperoleh didominasi oleh kelompok umur 20-24 tahun dengan jumlah penduduk sebanyak 160.418 jiwa dan penduduk terkecil berusia antara 55-59 dengan jumlah penduduk sebanyak 31.786 jiwa.
BAB II_GAMBARAN UMUM DAN KONDISI WIL. KOTA MAKASSAR
2
Tabel 2.1. Struktur Penduduk Penduduk Menurut Umur dan dan Jenis Kelamin Kelamin di Kota Makassar Jenis Kelamin Laki-Laki Perempuan
Jumlah (Jiwa)
No
Kelompok Umur
1
2
3
4
5
1
0–4
67.309
56.306
123.615
2
5–9
63.494
66.162
129.656
3
10 – 14
61.488
56.040
117.528
4
15 – 19
60.285
72.389
132.674
5
20 – 24
66.806
87.280
154.086
6
25 – 29
56.272
71.356
127.628
7
30 – 34
55.521
56.561
112.082
8
35 – 39
45.491
52.304
97.795
9
40 – 44
37.014
29.526
66.540
10
45 – 49
25.729
29.164
54.893
11
50 – 54
18.456
24.183
42.639
12
55 – 59
15.296
19.563
34.859
13
60 – 64
18.558
17.179
35.737
14
65 ke atas
18.551
24.066
42.617
610.270
662.079
1.272.349
Jumlah
Sumber : Kot a Makassar Dal Dal am Angka, Angka, 2 010
2.1.2.2.Laju 2.1.2.2.Laju Pertumbuhan Penduduk Hasil pendataan yang dilakukan menunjukkan rata-rata laju tingkat pertumbuhan penduduk Kota Makassar selama lima tahun terakhir dirinci berdasarkan kecamatan mengalami kenaikan sebesar 7,84% per tahun. Pola penyebaran penduduk di Kota Makassar secara umum terakumulasi di pusat kota dan pusat-pusat pertumbuhan kota. Perkembangan jumlah penduduk, dan pertumbuhan penduduk dirinci menurut kecamatan di Kota Makassar pada Tabel berikut :
BAB II_GAMBARAN UMUM DAN KONDISI WIL. KOTA MAKASSAR
3
Tabel 2.2. Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Makassar M akassar Tahun 2005-2009 Tahun No
Kecamatan
1
2
2005
2006
2007
2008
2009
3
4
5
6
7
Pekembangan Penduduk (Jiwa)
Pertumbuhan Penduduk (%)
8
9
1
Mariso
52.803
53.314
53.825
55.516
55.431
3.409
6,76
2
Mamajang
58.875
58.968
59.533
60.394
61.294
2.209
3,85
3
Tamalate
144.458
148.589
150.014
152.197
154.464
15.188
11,26
4
Rappocini
136.725
139.491
140.822
142.958
145.090
10.994
8,47
5
Makassar
80.383
80.874
81.645
82.907
84.143
3.609
13,61
6
Ujung Pandang
27.921
27.941
28.206
28.637
29.064
1.690
6,37
7
Wajo
34.137
34.178
34.504
35.011
35.533
1.814
5,55
8
Bontoala
56.991
60.276
60.850
61.809
62.731
6.269
11,49
9
Ujung Tanah
45.801
47.267
47.723
48.382
49.103
4.061
9,30
10
Tallo
128.141
132.158
133.426
135.315
137.333
9.186
7,39
11
Panakukang
129.967
131.229
132.479
134.548
136.555
6.377
5,06
12
Manggala
92.524
96.632
97.556
99.008
100.484
8.245
9,23
13
Biringkanaya
119.818
125.636
126.839
128.731
130.651
10.792
9,30
14
Tamalanrea
84.890
86.987
87.817
89.143
90.473
5.952
7,27
1.193.434
1.223.540
1.235.239
1.253.656
1.272.349
89.795
7,84
Jumlah
Sumber : Kot a Makassar Dal Dal am Angka, Angka, 2 010
2.1.2.3.Struktur 2.1.2.3.Struktur Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Berdasarkan klasifikasinya, struktur penduduk menurut tingkat pendidikan di Kota Makassar terdiri dari kelompok penduduk yang berpendidikan sekolah dasar (SD), sekolah lanjutan tingkat t ingkat pertama (SLTP), sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) dan perguruan tinggi (PT). Lebih jelasnya dapat dilihat pada kajian Tabel di bawah ini.
BAB II_GAMBARAN UMUM DAN KONDISI WIL. KOTA MAKASSAR
4
Tabel 2.3. Struktur Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Penduduk Berdasarkan Pendidikan (Jiwa) No
Kecamatan
SD
SLTP
SMU
PT
Persentase (%)
1
2
3
4
5
6
7
1
Mariso
846
839
891
2
Mamajang Mamajang
1.349
1.806
1.192
3
Tamalate
1.894
2.519
1.399
4
Rappocini
1.932
1.766
755
5
Makassar
1.629
998
417
6
Ujung Pandang
1.930
3.138
1.662
7
Wajo
534
857
314
8
Bontoala
1.008
825
597
9
Ujung Tanah
935
1.008
599
10
Tallo
2.119
1.688
312
11
Panakukang
1.908
1.680
1.189
12
Manggala
1.702
2.205
1.297
13
Biringkanaya
2.445
2.996
988
14
Tamalanrea
1.580
1.518
762
21.811
23.843
12.374
Jumlah
15.850
5,98
15.850
5,98
Sumber : Kot a Makassar Dal Dal am Angka, Angka, 2009
2.1.2.4.Struktur Penduduk Kesejahteraan Struktur
penduduk
Berdasarkan berdasarkan
Mata
Pencaharian/Tingkat
mata
pencaharian/tingkat
kesejahteraan pada dasarnya adalah jumlah penduduk yang memiliki pekerjaan tetap. Pekerjaan tetap yang dimaksudkan adalah PNS, TNIPOLRI, perdagangan dan jasa, wiraswasta dan lain-lain pekerjaan yang sifatnya dapat menunjang kelangsungan kehidupan. Struktur penduduk berdasarkan mata pencaharian/tingkat kesejahteraan di Kota Makassar dapat dilihat pada penjelasan Tabel di bawah ini.
BAB II_GAMBARAN UMUM DAN KONDISI WIL. KOTA MAKASSAR
5
Tabel 2.4. Struktur Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian/Tingkat Kesejahteraan Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian (Jiwa) No
Kecamatan
TNIPOLRI
PNS
Pedagang
Wiraswasta
Industri
1
2
3
4
5
6
7
1
Mariso
2
Mamajang
3
Tamalate
4
Rappocini
5
Makassar
6
Ujung Pandang
7
Wajo
8
Bontoala
9
Ujung Tanah
10
Tallo
11
Panakukang
12
Manggala
13
Biringkanaya
14
Tamalanrea
Jumlah
12.352
14.416
432.337
370.572
123.524
12.352
14.416
432.337
370.572
123.524
Sumber : Kot a Makassar Dal am Angka, 2009
2.1.3. Profil Ekonomi Kegiatan ekonomi di Kota Makassar telah memperlihatkan angka pertumbuhan yang cukup menggembirakan, indikator tersebut dapat dilihat dengan
meningkatnya
income
pendapatan
per
kapita
masyarakat.
Peningkatan pendapatan per kapita tersebut berimplikasi pada peningkatan pembangunan sarana dan prasarana serta infrastruktur lainnya.
BAB II_GAMBARAN UMUM DAN KONDISI WIL. KOTA MAKASSAR
6
Berdasarkan data yang diperoleh secara umum pertumbuhan ekonomi Kota Makassar di dominasi oleh perkembangan sektor pertanian, industri, listrik gas dan air bersih, angkutan dan komunikasi serta bank dan lembaga keuangan.
Gambar 2.2. Peta Tata Guna Lahan Kota Makassar
BAB II_GAMBARAN UMUM DAN KONDISI WIL. KOTA MAKASSAR
7
2.1.4. Profil Sosial Budaya Sosial budaya/adat istiadat merupakan karakteristik masyarakat suatu daerah yang dijunjung tinggi secara turun temurun dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Adat istiadat atau kebiasaan masyarakat merupakan salah satu aspek yang turut menentukan dalam pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan. Kebiasaan yang masih mengakar sampai saat ini di Kota Makassar antara lain : Kultur
•
individualisme
cukup
tinggi
dengan
kategori
masyarakat
heterogen. Upacara adat, antara lain; perkawinan, khinatan, kematian, syukuran
•
kelahiran bayi dan pesta adat lainnya.
Tabel 2.5. Profil Kemiskinan Kota Makassar Tahun 2005-2008 No
Angka Kemiskinan (Tahun 2005-2008)
Kecamatan
1
2
1
Mariso
2
Kategori Kemiskinan (Tahun 2008)
2005
2006
2007
2008
Sejahtera
Sejahera I
Sejahtera II
3
4
5
6
7
8
9
13.095
4.621
2.725
2.867
Mamajang
3.510
1.328
663
463
3
Tamalate
9.558
3.332
1.836
1.444
4
Rappocini
2.712
1.233
757
512
5
Makassar
11.599
3.858
3.731
2.247
6
Ujung Pandang
1.823
297
553
518
7
Wajo
4.836
872
687
1.076
8
Bontoala
3.878
570
747
781
9
Ujung Tanah
11.474
1.772
1.179
1.200
10
Tallo
6.514
1.947
2.311
1.823
11
Panakukang
12.165
1.431
1.384
1.664
12
Manggala
7.172
1.469
1.690
1.921
13
Biringkanaya
293
13
247
27
14
Tamalanrea
1.999
1.137
1.289
1.091
8.996
90.150
90.600
Sumber : Kot a Makassar Dal am Angka, 2 009
BAB II_GAMBARAN UMUM DAN KONDISI WIL. KOTA MAKASSAR
8
2.2.KONDISI PRASARANA BIDANG PU/CIPTA KARYA
2.2.1. Kota Makassar 2.2.1.1.Sub Bidang Air Minum Kondisi prasarana dan sarana bidang PU/Cipta Karya sub bidang air minum terdiri dari; intake dan sistem transmisi, jaringan pipa transmisi, jaringan pipa distribusi, reservoir dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada kajian Tabel di bawah ini.
Tabel 2.6. Kondisi Sarana dan Prasarana Air Minum Kota Makassar Tahun 2006-2008 No
Jenis Sarana dan Prasarana
1
2
1
Produksi Air Minum (M 3)
2
Cakupan Pelayanan (%)
3
Pelanggan Aktif (Sambungan)
4
Pelanggan Non Aktif (Sambungan)
5
Karyawan (Orang)
6
Efisiensi Penagihan (%)
Jumlah (Unit Tahun 2006-2008)
Kondisi
2006
2007
2008
5
6
7
8
65.573.612,10
66.548.751,80
70.446.071,22
Baik
70,51
72,80
73,75
Baik
130.483
135.013
140.457
Baik
14.320
14.569
14.120
Baik
738
722
707
Baik
82,30
86,35
87,02
Baik
Kapasitas Produksi 7
Terpasang (Lt/Dt)
2.340
2.340
2.340
Baik
Terpakai (Lt/Dt)
2.240
2.240
2.240
Baik
868.818
885.772
921.488
Baik
8
Penduduk Terlayani (Jiwa)
9
Intake dan Sistem Transmisi (Unit)
5
5
5
Baik
10
Reservoir (Unit)
6
6
6
Baik
11
Pipa Distribusi (M)
3.017.625,24
3.018.937,24
3.033.189,24
Baik
12
Pipa Transmisi (M)
15.390
15.390
15.390
Baik
Sumber :PDAM Kot a Maka ssar , 2 009
BAB II_GAMBARAN UMUM DAN KONDISI WIL. KOTA MAKASSAR
9
2.2.1.2.Sub Bidang Sampah Sampah merupakan sumber bibit penyakit yang harus memerlukan penanganan. Sumber sampah yang ada di Kota Makassar bersumber dari; sampah rumah tangga dan sampah yang berasal dari berbagai fasilitas. Sistem pengelolaan sampah di Kota Makassar saat ini ditunjang dengan ketersediaan sarana dan prasarana sampah antara lain; bak sampah, kontainer, motor sampah dan mobil sampah. Untuk lebih jelasnya kondisi sarana dan prasarana persampahan Kota Makassar dapat dilihat pada data di bawah ini.
Tabel 2.7. Komposisi Sampah Di Kota Makassar Keadaan Bulan Desember 2010 NO.
KOMPOSISI SAMPAH
1.
Sampah Organi k / Organic
2.
VOLUME ( M3)
PROSENTASE
2,943.29
79.98%
Kertas, Karton / Paper, Carton
289.25
7.86%
3.
Plastik / Plastic
320.90
8.72%
4.
Metal, Kaleng, Besi, Aluminium/ Metal
68.45
1.86%
5.
Karet, Ban / Rubber
34.22
0.93%
6.
Kaca / Glass
12.14
0.33%
7.
Kayu / Wood
9.94
0.27%
8.
Lain - lain / Others
1.84
0.05%
JUML AH ……………
3,680.03
100.00%
Sumber : Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar
BAB II_GAMBARAN UMUM DAN KONDISI WIL. KOTA MAKASSAR
10
Pertumbuhan timbulan sampah kota Makassar meningkat cukup pesat dari tahun ke tahun seiring perkembangan kota dan pertumbuhan penduduk. Dimana dari data pertumbuhan penduduk yang bertumbuh rerata 1,67%/tahunnya, dengan klarifikasi Kota Metro diproyeksikan 0,0035 m3/orang/hari, maka tahun 2008 sendiri timbulan sampah menjadi 4.215 m3/hari, dengan komposisi sampah organik 87,21%, kertas 4,42%, plastik 5,84% dan selebihnya aluminium, kaca, kayu dan jenis lainnya. Pengelolaan persampahan di Kota Metropolitan Makassar sejak 2005 secara kelembagaan sebagian kecil wilayah pengelolaan sampah diserahkan kepada BUMD yakni PD.Kebersihan untuk 4 kecamatan, dan 10 Kecamatan lainnya dikelola oleh Dinas Kebersihan, karena menurut anggapan Walikota pihak PD.Kebersihan belum sanggup dalam pengelolaan persampahan secara profesional. Dengan tingkat pelayanan mencapai 82% maka jumlah sampah yang terangkat menuju ke TPA mencapai 3.456 m3/hari, sedangkan yang tidak terangkut mencapai 756 m3/hari. Sampah yang tidak terangkut inilah yang diperkirakan menjadi salah satu kontribusi terhadap sampah sungai dan sedimentasi. Saat ini, sistem pelayanan pembuangan sampah di Kota Makassar sudah dilayani oleh armada sampah yang pengelolaannya dibawah naungan Dinas Kebersihan Kota Makassar, mulai dari daerah permukiman, daerah perdagangan, pusat pemerintahan, lokasi kegiatan sosial dan pendidikan.
BAB II_GAMBARAN UMUM DAN KONDISI WIL. KOTA MAKASSAR
11
Tabel 2.8. Timbulan Sampah dan Yang Terangkut Di Kota Makassar Tahun 2009
NO.
LOKASI /Location
TIMBULAN (M3/hari)
PERSENTASE TERHADAP TOTAL TIMBULAN (%)
1
2
3
4
5
6
a Mewah
226.46
6.15
216.81
95.74%
b Menengah
318.42
8.65
282.18
88.62%
c Sederhana
1325.61
36.02
1155.67
87.18%
a Pasar
588.36
15.99
522.99
88.89%
b Kawasan perniagaan
134.41
3.65
120.47
89.63%
c Kawasan perkantoran
112.95
3.07
108.82
96.34%
d Kawasan pendidikan
74.68
2.03
67.45
90.32%
e Terminal
94.26
2.56
84.32
89.45%
-
-
92.00
2.50
-
-
1.
2.
SAMPAH TERANGKUT (M3/hari)
PERSENTASE TERHADAP TOTAL TIMBULAN (%)
Pemukiman :
Fasilitas kota :
f
Stasiun Kereta api
g Pelabuhan h Bandara
85.78
93.24% -
i
Hotel
82.75
2.25
76.52
92.47%
j
Rumah sakit
86.00
2.34
74.70
86.86%
k Sarana Ibadah
22.67
0.62
20.74
91.50%
3.
Kawasan Industri
72.98
1.98
64.85
88.86%
4.
Perairan terbuka
291.63
7.92
252.78
86.68%
5.
Pantai Wisata
16.85
0.46
15.97
94.80%
6.
Sungai
-
-
-
-
7.
Anak sungai
-
-
-
-
8.
Sapuan jalan dan taman
112.00
3.04
103.32
92.25%
9.
Lain - lain
28.00
0.76
24.74
88.34%
3,680.03
100
3,278.12
89.08%
Total timbulan s ampah kota
Sumber : Dinas Pertamanan Dan Kebersihan Kota Makassar
BAB II_GAMBARAN UMUM DAN KONDISI WIL. KOTA MAKASSAR
12
Tabel 2.9. Data Pengoperasian Kendaraan Persampahan Pada Dinas Pertanaman dan Kebersihan Kota Makassar Tahun 2010 Usia Kendaraan No
Jenis Kendaraan
1
2
0-5
6-10
11-15
16-20
Diatas 20 tahun
Jml
3
4
5
6
7
8
-
3
1
-
-
4
1
Mini Truk Kijang
2
Dump Truk
35
18
8
9
5
75
3
Arm Roll Truck Kecil
15
29
14
-
-
58
4
Arm Roll Truck Besar
4
-
-
-
-
4
5
Compactor Truck Kecil
-
1
-
-
-
1
6
Compactor Truck Besar
2
1
-
-
-
3
52
23
9
5
145 145
Total Kendaraan
56 108
37
Sumber : Dinas Pertamanan Dan Kebersihan Kota Makassar
2.2.1.3.Sub Bidang Air Limbah Air limbah yang ada di Kota Makassar bersumber dari; limbah rumah tangga, fasilitas dan limbah yang berasal dari berbagai aktivitas. Sistem pengelolaan air limbah di Kota Makassar saat ini ditunjang dengan ketersediaan sarana dan prasarana air limbah antara lain; mobil penghisap limbah (tinja rumah tangga. Untuk lebih jelasnya kondisi sarana dan prasarana air limbah Kota Makassar dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.
Tabel 2.10. Sarana dan Prasarana Air Limbah Kota Makassar Tahun 2003-2007 No
Jenis Sarana dan Prasarana
1
1
2
Mobil Pengangkut Tinja
Jumlah (Unit Tahun 2003-2007)
Kondisi
2003
2004
2005
2006
2007
3
4
5
6
7
8
8
8
8
8
8
4 Kondisi Baik
Sumber :
BAB II_GAMBARAN UMUM DAN KONDISI WIL. KOTA MAKASSAR
13
2.2.1.4.Sub Bidang Drainase Drainase merupakan kebutuhan utama dalam pengembangan infrastruktur bidang PU Cipta Karya. Drainase berfungsi untuk menyalurkan air hasil buangan rumah tangga dan air hujan, disamping itu drainase juga berfungsi untuk penanggulangan banjir perkotaan. Kondisi sistem drainase Kota makassar ini terdiri dari drainase primer (sungai dan laut), drainase sekunder dan drainase tersier (drainase pada unit-unit permukiman). Kondisi sistem drainase Kota Makassar dapat dilihat pada penjelasan Tabel di bawah ini.
Tabel 2.11. Kondisi dan Sistem Jaringan Drainase Kota Makassar Tahun 2003-2007 No
1
Panjang Saluran Yang Telah Dibangun (Tahun)
Jenis Sarana Dan Prasarana
2
2007
2008
2009
2010
2011
Kondisi
3
4
5
6
7
8
1
Drainase Sekunder Panampu
-
-
-
4920 m
4920 m
Baik
2
Drainase Sekunder Jongaya
-
-
-
7820 m
7820 m
Baik
3
Drainase Sekunder Sinrijala
-
-
-
2360 m
2360 m
Baik
4
Drainase Sekunder Pampang
-
-
-
131.040 m
131.040 m
Baik
5
Drainase Sekunder Perumnas
-
-
-
1860 m
1860 m
Baik
6
Drainase Sekunder Gowa
-
-
-
4890 m
4890 m
Baik
7
Drainase Sekunder Antang
-
-
-
1.387 m
1.387 m
Baik
Sumber : Dinas PU Bid ang Bangunan Air Kot a Makassar, 2010
2.2.1.5.Sub Bidang Tata Bangunan dan Lingkungan Sub bidang tata bangunan dan lingkungan yang berkaitan dengan penyelenggaraan bangunan gedung, belum ada Peraturan Daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan Bangunan Gedung, permasalahan secara spesifik umumnya pada bangunan yang belum memenuhi syarat teknis maupun keserasian bangunan dan lingkungannya seperti yang terjadi di kawasan perumahan, perkantoran, perdagangan dan pada kawasan khusus seperti kawasan wisata dan kawasan bersejarah. Program penataan
BAB II_GAMBARAN UMUM DAN KONDISI WIL. KOTA MAKASSAR
14
bangunan yang telah dilaksanakan di Kota Makassar terbatas hanya pada penyusunan RTBL untuk beberapa kawasan kota, sedangkan untuk pendataan bangunan gedung dan sejenis belum terwujud.
Tabel 2.12. Program Penataan Bangunan Yang Telah Dilaksanakan di Kota Makassar Tahun 2005-2009 Tahun Pelaksanaan
No
Jenis Kegiatan Penataan Bangunan
2005
2006
2007
2008
2009
1
2
3
4
5
6
7
1 2 3 4 5
Penyusunan RTBL Koridor Jalan Perintis Kemerdekaan Penyusunan RTBL Kawasan Sungai Tallo Penyusunan RTBL Kawasan Hertasning Baru Penyusunan RTBL Koridor Jalan Sultan Alauddin Penyusunan RTH Kota Makassar
Karakteristik Lokasi
8
Penataan Kawasan Utama Kota
2008 2007 2008 2009 2009
Jalan
Penataan Kawasan Sungai Tallo Penataan Kawasan Hertasning Baru Penataan Kawasan Jalan Utama Kota Penataan RTH Jalan Abdullah Dg. Sirua
Sumber : Dinas Tat a Ruang dan Perm ukim an Pr ovi nsi Sul-Sel, 2009
Gambar 2.3. Peta Penataan Bangunan yang telah Terlaksana
BAB II_GAMBARAN UMUM DAN KONDISI WIL. KOTA MAKASSAR
15
2.2.1.6. Sub Bidang Pengembangan Perumahan dan Permukiman Pembangunan terselenggara
di
Kota
perumahan Makassar,
dan
permukiman
dilaksanakan
oleh
yang
telah
pengembang
(developer), Perum Perumnas, Pemerintah Kota (Perumahan PNS) dan swadaya oleh masyarakat. Pembangunan perumahan yang telah terlaksana selama ini diperuntukkan untuk penduduk yang belum memiliki perumahan disamping itu pembangunan perumahan untuk mengantisipasi lonjakan penduduk setiap tahunnya di Kota Makassar yang semakin meningkat. Pengembangan perumahan yang telah terselenggara, dapat dilihat pada penjelasan Tabel di bawah ini.
Tabel 2.13. Program Pengembangan Permukiman Kota Makassar Tahun 2003-2007 Jenis Kegiatan Pengembangan Perumahan dan Permukiman
2004
2005
2006
2007
2008
1
2
3
4
5
6
7
1
Pembangunan Perumahan Perumnas
2
Pembangunan Perumahan PNS
3
Pembangunan Perumahan Yang Diselenggarakan Oleh Pengembang (Developer)
4
Pembangunan Perumahan Yang Diusahakan Masyarakat (Swadaya)
No
Tahun Pelaksanaan
Lokasi
8
Kecamatan Tamalate, Panakkukang, Manggala, Tamalanrea dan Biringkanaya
2004
2005
2006
2007
2008
-
-
-
2007
-
2004
2005
2006
2007
2008
Tersebar Dalam Wilayah Kota Makassar
2004
2005
2006
2007
2008
Tersebar Dalam Wilayah Kota Makassar
Kelurahan Manggala
Sumber : Survei Ti m, 2 009
BAB II_GAMBARAN UMUM DAN KONDISI WIL. KOTA MAKASSAR
16
BAB III RENCANA PEMBANGUNAN WILAYAH
3.1. STRATEGI/SKENARIO PENGEMBANGAN WILAYAH KOTA MAKASSAR
3.1.1.Rencana Struktur Tata Ruang Kota Makassar Rencana struktur ruang Kota Makassar berguna untuk menciptakan pembangunan fisik kota dan pemafaatan ruang Kota Makassar yang berkelanjutan. Oleh karena itu, suatu rencana struktur ruang kota yang secara komprehensif mempertimbangkan seluruh aspek perencanaan kota sehingga terwujud sesuai dengan visi dan misi Kota Makassar. Rencana struktur ruang Kota Makassar digunakan sebagai pedoman untuk :
Perumusan kebijakan pokok pemanfaatan ruang
Perwujudan
keterpaduan,
keterkaitan,
dan
keseimbangan
perkembangan antar kawasan terpadu dan khusus serta keserasian antar sektor pembangunan
Pelestarian dan pengendalian terhadap kawasan lindung Ruang – ruang struktural merupakan ruang dengan fungsi-fungsi
utama kota yang memiliki fungsi, peranan dan pengaruh yang sangat besar/vital,
baik
dari
aspek
ekonomi,
sosial,
budaya
maupun
alam/lingkungan. Ruang-ruag struktural di Kota Makassar meliputi :
Rencana Persebaran Penduduk
Rencana Pengembangan Kawasan Hijau
Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman
Rencana Pengembangan Bangunan Umum
BAB III_RENCANA PEMBANGUNAN WILAYAH
1
Rencana Pengembangan Kawasan Industri
Rencana Pengembangan Kawasan Pergudangan
Rencana Pengembangan Kawasan Sistem Pusat Kegiatan
Rencana Pengembangan Prasarana Wilayah
Rencana Intensitas Ruang
3.1.2.Rencana Pengembangan Kota Makassar Dalam rencana struktur tata ruang kota, yang menjadi kerangka kota-Urban Struktur adalah jalan – jalan utama kota yang menjadi jalan primer kota serta alur sungai utama yang penting. Jaringan Jalan Utama Kota meliputi :
Jalan Lingkar Luar Barat – Utara Outer Ring Road
Jalan Lingkar Luar Utara Outer Ring Road
Jalan Lingkar Kawasan Utara Sungai Tallo
Jalan Lingkar Luar Timur Outer Ring Road (Jalan Rencana Utama Mamminasata)
Jalan Lingkar Dalam (Rencana Jalan Mamminasata)
Jalan Poros Tengah Utara – Selatan
Jalan Poros Utara – Selatan Pusat Kota Bagian Timur
Jalan Poros Tengah Utara – Selatan
Jalan Poros Utara – Selatan Pusat Kota Bagian Barat
Jalan Poros Tengah Timur - Barat Pusat Kota
Jalan Poros Timur – Barat Pusat Kota
Jalan Poros Timur – Barat Rappocini – Manggala
Jalan Poros Timur – Barat Tallo – Panakukang( jalan rencana utama Mamminasata)
Jalan Poros Timur – Barat Pesisir Sungai Tallo
Jalan Poros Timur – Barat Muara Tallo – Tamalanrea
Jalan Poros Timur – Barat Kawasan Idustri Makassar – Tamalanrea
Jalan Poros Utara – Selata Pusat Kota – Batara Bira
Jalan Lingkar Tanjung Bunga – Jeneberang
BAB III_RENCANA PEMBANGUNAN WILAYAH
2
Jalan Lingkar Delta Sungai Jeneberang
Jalan Lingkar Kawasan Selatan Sungai Jeneberang
3.1.3.Pola Ruang Wilayah Kota Makassar Pola ruang wilayah Kota Makassar, dilaksanakan berdasarkan arahan sebagai berikut :
Arahan pengelolaan kawasan hijau lindung
Arahan pemanfaatan ruang kawasan hijau binaan
Arahan pemanfaatan ruang kawasan permukiman
Arahan pemanfaatan ruang kawasan ekonomi prospektif
Arahan pemanfataa ruang kawasan pusat kegiatan
Arahan pengembangan sistem prasarana wilayah
Arahan pengembangan kawasan prioritas
Arahan kebijakan tata guna air, tata guna udara, dan tata guna ruang bawah tanah.
3.1.4.Strategi Pengembangan Wilayah Kota Makassar Perumusan strategi dimaksud selain memperhatikan potensi dan kendala pembangunan yang dihadapi oleh wilayah Kota Makassar, juga berwawasan lingkungan untuk menjamin terwujudnya proses pembangunan yang berkesinambungan. Untuk mencapai tingkat perkembangan wilayah perkotaan yang optimal perlu diciptakan interkoneksitas untuk mewujudkan akses melalui penataan sistem prasarana wilayah serta sistem pusat-pusat pelayanan. Strategi pengembangan Wilayah Perkotaan Mamminasata adalah meliputi :
Strategi Pengembangan Struktur Pemanfaatan Ruang
Strategi Pengembangan Sistem Prasarana
Strategi Pengembangan Tata Air
Strategi Pengembangan Kelembagaan
BAB III_RENCANA PEMBANGUNAN WILAYAH
3
3.1.4.1.Strategi Pengembangan Struktur Pemanfaatan Ruang Strategi pengembangan struktur Tata Ruang Wilayah Kota Makassar adalah membentuk pusat-pusat pelayanan utama yang bersinergi antara satu sama lainnya. Fungsi yang diembang pada masing-masing pusat pelayanan
tersebut
disesuaikan
dengan
potensi
yang
dimiliki
dan
terwujudnya spesialisasi kemudian setiap pusat-pusat pelayanan saling dihubungkan melalui sistem transportasi dan memperlancar akses dari dan ke dalam Wilayah Kota Makassar. Strategi Pengembangan Pemanfaatan Ruang diarahkan ke dalam dua kategori yaitu :
3.1.4.2.Strategi Pemanfaatan Kawasan Lindung Strategi Pemanfaatan kawasan lindung diperuntukkan bagi wilayah darat, laut, dan udara Wilayah Kota Makassar, yaitu meliputi:
Penetapan Kawasan Lindung menurut jenisnya pada peta dengan tingkat ketelitian 1: 50.000 sesuai dengan kriteria lokasi yang ditetapkan pada KEPPRES NOMOR 32 Tahun 1980.
Pemanfaatan
dan
Pengendalian
Kawasan
Lindung
sesuai
dengan
fungsinya untuk menjamin kawasan wisata alam.
Pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan budi daya yang terlanjur ada pada kawasan lindung agar tidak merusak kegiatan fungsi lindung kawasan.
Pemanfaatan kawasan lindung untuk kegiatan budidaya dapat dilakukan secara terbatas sepanjang kegiatan dimaksud memenuhi persyaratan yang ada (KEPPRES No.32 Tahun 1980).
3.1.4.3.Strategi Pemanfaatan Kawasan Budidaya Strategi Pemamfaatan Kawasan Budidaya bagi wilayah darat, laut, dan udara adalah sebagai berikut:
Penetapan Kawasan Budidaya yang berfungsi lintas pada peta ketelitian 1: 50.000.
Pemanfaatan ruang lintas yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan peningkatan daya saing komoditi yang dihasilkan kawasan tersebut.
BAB III_RENCANA PEMBANGUNAN WILAYAH
4
Optimalisasi pemanfaatan ruang lintas mengacu pada aspek kesesuaian fisik ekonomi dan sosial, serta tetap memperhatikan fungsi lindung untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan.
3.1.4.4.Strategi Pengembangan Sistem Prasarana Strategi pengembangan sistem prasarana Wilayah Mamminasata diarahkan untuk :
Meningkatkan fungsi pelayanan sesuai ekonomi bagi masyarakat dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan dan kualitas sumberdaya manusia.
Menciptakan keterkaitan fungsional antara pusat-pusat pelayanan dan kawasan-kawasan pengembangan.
Meningkatkan kemudahan bagi para pelaku pembangunan untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan Wilayah Kota Makassar. Starategi Pengembangan Prasarana Wilayah Kota Makassar meliputi :
•
Transportasi
•
Telekomunikasi
•
Energi
a. Transportasi Transportasi pengembangan sistem transportasi diarahkan untuk meningkatkan aksesibilitas penduduk, pelaku pembangunan dan pelaku ekonomi terhadap pusat-pusat pelayanan dan pemasaran, baik yang berada di dalam maupun di luar Wilayah Kota Makassar, yang dilakukan dengan pengembangan, peningkatan dan pembangunan prasarana dan sarana transportasi darat, laut, dan udara.
Transportasi Darat Sistem transportasi darat ditingkatkan dengan membangun jalur
“Outer Ring Road” yang menghubungkan internal Wilayah Kota Makassar, jaringan jalan di dalam dan ke luar Wilayah Kota Makassar. Membangun dan memfungsikan terminal regional bagian Utara dan Selatan Wilayah Kota Makassar.
Memfungsikan
sistem
transportsi
sungai
dan
membangun
prasarana dan sarananya.
BAB III_RENCANA PEMBANGUNAN WILAYAH
5
Transportasi Laut Meningkatkan
fasilitas
Pelabuhan
Makassar
sebagai
pelabuhan
samudera/internasional untuk mendukung berkembangnya fungsi pusatpusat pelayanan di Wilayah Kota Makassar.
Transportasi Udara Meningkatkan fasilitas Bandar Udara Hasanuddin agar mampu
berfungsi sebagai Bandara Internasional, sehingga memperlancar aktivitas perdagangan (Import-Eksport) dan pariwisata di Wilayah Mamminasata.
Telekomunikasi Strategi
pengembangan
telekomunikasi
diarahkan
untuk
meningkatkan distribusi dan kualitas pelayanan telekomunikasi. Wilayah Kota Makassar diupayakan dilayani oleh fasilitas jaringan telepon terpadu.
Prasarana Energi
•
Memanfaatkan berbagai bentuk sumber daya untuk memasukkan kebutuhan energi untuk industri, konsumsi rumah tangga dan kebutuhan lainnya.
•
Mengembangkan jaringan distribusi energi listrik secara terpadu agar mampu memasuki energi listrik yang cukup merangsang berkembangnya sektor perindustrian, khususnya di kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan industri.
b. Strategi Pengembangan Tata Air Strategi pengembangan tata air di Wilayah Kota Makassar adalah memfungsikan kawasan lahan basah (wetland) serta ekosistem perairannya sebagai penahan banjir dengan cara menampung dan menyerap air permukaan pada musim hujan serta kemudian membebaskannya secara perlahan pada musim kemarau. Selain itu dengan memfungsikan kawasan lahan basah (daerah resapan air) (wetland) sebagai penahan banjir dan penyedia bahan baku air bersih, dapat dilakukan juga dengan membangun waduk-waduk pengendalian banjir.
BAB III_RENCANA PEMBANGUNAN WILAYAH
6
c. Strategi Pengembangan Kelembagaan Strategi pengembangan kelembagaan di wilayah Kota Makassar adalah dengan mewujudkan suatu bentuk kerjasama antar pemerintah kecamatan dan kelurahan yang terkait dan di bawah koordinasi pemerintah kota dalam mengelola pelayanan fisik maupun fungsinya yang bersifat lintas dan menekankan pada prinsip pembagian keuntungan (profit sharing). Perumusan strategi dimaksud selain memperhatikan potensi dan kendala pembangunan yang dihadapi oleh wilayah Kota Makassar, juga berwawasan lingkungan untuk menjamin terwujudnya proses pembangunan yang berkesinambungan. Untuk mencapai tingkat perkembangan wilayah perkotaan yang optimal perlu diciptakan interkoneksitas untuk mewujudkan akses melalui penataan sistem prasarana wilayah serta sistem pusat-pusat pelayanan. Strategi pengembangan Wilayah Perkotaan Mamminasata adalah meliputi :
Strategi Pengembangan Struktur Pemanfaatan Ruang
Strategi Pengembangan Sistem Prasarana
Strategi Pengembangan Tata Air
Strategi Pengembangan Kelembagaan
a. Strategi Pengembangan Struktur Pemanfaatan Ruang Strategi pengembangan struktur Tata Ruang Wilayah Kota Makassar adalah membentuk pusat-pusat pelayanan utama yang bersinergi antara satu sama lainnya. Fungsi yang diemban pada masing-masing pusat pelayanan
tersebut
disesuaikan
dengan
potensi
yang
dimiliki
dan
terwujudnya spesialisasi kemudian setiap pusat-pusat pelayanan saling dihubungkan melalui sistem transportasi dan memperlancar akses dari dan ke dalam Wilayah Kota Makassar.
b. Strategi Pengembangan Sistem Prasarana Strategi pengembangan sistem prasarana Wilayah Kota Makassar diarahkan untuk :
BAB III_RENCANA PEMBANGUNAN WILAYAH
7
Meningkatkan fungsi pelayanan sesuai ekonomi bagi masyarakat dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan dan kualitas sumberdaya manusia.
Menciptakan keterkaitan fungsional antara pusat-pusat pelayanan dan kawasan-kawasan pengembangan.
Meningkatkan kemudahan bagi para pelaku pembangunan untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan Wilayah Kota Makassar.
c. Strategi Pengembangan Kelembagaan Strategi pengembangan kelembagaan di wilayah Kota Makassar adalah dengan mewujudkan suatu bentuk kerjasama antar pemerintah kecamatan dan kelurahan yang terkait dan di bawah koordinasi pemerintah kota dalam mengelola pelayanan fisik maupun fungsinya yang bersifat lintas dan menekankan pada prinsip pembagian keuntungan (profit sharing).
3.2. RPJP KOTA MAKASSAR
3.2.1. Arah Pembangunan Kota Makassar Arah Pembangunan Kota Makassar hingga tahun 2025 di bagi kedalam dua
bagian
besar,
yakni
arah
pembangunan
umum
yang
sifatnya
menyeluruh dan memayungi arah pembangunan sektoral atau arah pembangunan yang bersifat segmentasi, serta arah pembangunan sektoral itu sendiri dengan bagian-bagian yang dianggap penting bagi perkembangan masa depan Kota Makassar.
3.2.2. Umum Secara
umum
pembangunan
Kota
Makassar
diarahkan
pada
peningkatan kualitas manusia, kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik yang didukung oleh ketersediaan infrastruktur pembangunan, lingkungan fisik, social, politik dan ekonomi yang kondusif bagi Makassar yang bermartabat dan manusiawi.
BAB III_RENCANA PEMBANGUNAN WILAYAH
8
3.2.3.Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang 3.2.3.1.Pengembangan Antar Kawasan Pengembangan Kota Makassar diarahkan pada pertumbuhan kawasan kota yang seimbang dengan memperhatikan dinamika pertumbuhan penduduk, perkembangan ekonomi, kebutuhan pelayanan publik, tata ruang kota dan kelestarian lingkungan yang dapat menjamin kenyamanan lingkungan dan kesinambungan pembangunan. Selain itu, pengembangan Makassar juga diarahkan secara terintegrasi dengan daerah sekitarnya.
3.2.3.2.Pembangunan Infrastruktur Pembangunan
Kota
Makassar
diarahkan
pada
ketersediaan
perumahan dan permukiman, sarana transportasi, air bersih, listrik, sarana rekreasi dan wisata, sarana kebersihan dan keindahan kota yang sejalan dengan perkembangan penduduk, tata ruang kota, kemajuan ekonomi yang mendukung, perwujudan Makassar yang berwawasan lingkungan dan bersahabat.
3.2.3.3.Pembangunan Lingkungan Pembangunan Kota Makassar diarahkan pada penciptaan lingkungan yang bersih, indah, lestari dan sehat yang mendukung terwujudnya ketentraman, kenyamanan dan kedamaian bagi warga kota. 3.3. RPJMD KOTA MAKASSAR
3.3.1.Visi Rumusan visi Makassar 2014 sebagai bagian dari pencapaian visi jangka panjang sebagaimana yang telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005 – 2025, yakni ”Makassar sebagai kota Maritim, Niaga, Pendidikan, Budaya dan Jasa
yang
Berorientasi
Global,
Berwawasan
Lingkungan
dan
Paling
Bersahabat” adalah bagian tidak terpisahkan / kelanjutan dari Visi Pemerintah Kota Makassar 2009 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 14 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis
BAB III_RENCANA PEMBANGUNAN WILAYAH
9
Pemerintah Kota Makassar Tahun 2004-2009 yang disempurnakan dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar Tahun 2005-2010 yakni ”Makassar Kota Maritim, Niaga dan Pendidikan yang Bermartabat
dan Manusiawi” sehingga untuk menjamin konsistensi pembangunan jangka menengah dan jangka panjang dan agar dapat dipelihara kesinambungan arah pembangunan daerah dari waktu ke waktu, maka disusun Visi 2014 : ” Makassar Menuj u Kot a Dunia Berl andas Kear if an Lokal” .
Visi ini terinspirasi dari dua hal mendasar, sebagai berikut : Pertama, yakni jiwa dan semangat untuk memacu perkembangan Makassar agar lebih maju, terkemuka dan dapat menjadi kota yang diperhitungkan dalam pergaulan regional, nasional dan global. Kedua, yakni jiwa dan semangat untuk tetap memelihara kekayaan kultural dan kejayaan Makassar yang telah dibangun sebelumnya, ditandai dengan keterbukaan untuk menerima perubahan dan perkembangan, sembari tidak meninggalkan nilai-nilai yang menjadi warisan sejarah masa lalu. Pembangunan berkarakter yaitu pembangunan mesti bisa dipahami, memiliki bahasa publik, dapat dibaca, dapat dilakukan dan adalah sesuatu yang berbeda antara satu dengan yang ada pada umumnya yang sekaligus menggambarkan pelaku pembangunan itu sendiri, watak, prilaku individu yang merancang dan menangani pembangunan itu. Kriteria pembangunan berkarakter yaitu perlakuan pembangunan sesuai kebutuhan, mengakselerasi potensi local, fokus dan menyelesaikan masalah, integratif dan bersifat holistik, memiliki nilai pragmatis dan filosofis.
3.3.2. Misi Penjabaran dari visi tersebut, dilakukan melalui 5 (lima) misi sebagai berikut : a. Mewujudkan warga kota yang sehat, cerdas, produktif, berdaya saing dan bermartabat; b. Mewujudkan ruang kota yang ramah lingkungan;
BAB III_RENCANA PEMBANGUNAN WILAYAH
10
c. Mewujudkan peran strategis Makassar dalam perekonomian domestik dan internasional; d. Mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik dan berkualitas; e. Mewujudkan kehidupan warga kota yang harmonis , dinamis , demokratis dan taat hukum.
3.3.3.Nilai-Nilai Agar pembangunan kota Makassar memiliki daya dan tepat guna bagi peningkatan kesejahteraan rakyat maupun kualitas lingkungan secara berkelanjutan, maka diperlukan kekuatan kultural, moral dan religiusitas berupa nilai-nilai yang ditumbuh kembangkan bersama.
3.3.4. Kebijakan Pokok Pembangunan Untuk menopang upaya perwujudan misi yang telah dikemukakan, akan dilakukan melalui 5 (lima) arahan kebijakan, sebagai berikut :
3.3.4.1.Pengembangan Kawasan, Tata Ruang dan Lingkungan. Melalui kebijakan ini, pembangunan Makassar diarahkan untuk memantapkan pemanfaatan ruang wilayah darat, laut dan udara. Demikian juga, dimaksudkan agar pembangunan wilayah darat, laut dan udara bisa memberi
manfaat
yang
sebesar-besarnya
bagi
warga
kota
dengan
mengedepankan kenyamanan dan ketentraman melalui pembangunan kota sejuta pohon, bebas pencemaran lingkungan dengan penataan ruang berbasis teknologi informasi yang menjamin pembangunan berkelanjutan.
3.3.4.2.Penguatan Struktur Ekonomi. Melalui kebijakan ini, pembangunan Makassar diarahkan untuk terciptanya struktur ekonomi yang kokoh pada semua sektor dengan memberi tekanan pada sektor andalan; perniagaan, jasa dan industri yang dapat
memperluas
kesempatan
kerja,
meningkatkan
pendapatan
masyarakat yang berimplikasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
BAB III_RENCANA PEMBANGUNAN WILAYAH
11
3.4. SKENARIO PENGEMBANGAN SEKTOR BIDANG PU / CIPTA KARYA
3.4.1. Bidang Air Minum Air minum merupakan kebutuhan pokok kehidupan manusia. Sejauh ini masyarakat perkotaan menaruh harapan besar kepada pemerintah melalui PDAM untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut.
Namun
kenyataan yang dihadapi masyarakat kota, sebagian besar PDAM belum mampu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat baik ditinjau dari aspek kuantitas terutama distribusi air pada saat pemakaian bersamaan (jam puncak) maupun kualitas air yang didistribusikan. Ketimpangan pembangunan dalam berbagai wujud pembangunan umumnya dan khususnya tingkat pelayanan air minum lebih diakibatkan dengan belum adanya konsep yang terpadu didalam mengembangkan unsurunsur pengelolaan dan manajemen PDAM dengan baik. Ketimpangan tersebut, terutama disebabkan oleh belum adanya tindakan pengelolaan yang didasarkan tingkat kebutuhan masyarakat yang paling mendasar. Berdasarkan hal tersebut seharusnya pelayanan air minum daerah mempertimbangkan aspek-aspek teknis untuk kebutuhan konsumsi air bersih. Sumber air yang dimanfaatkan masyarakat Kota Makassar untuk memenuhi kebutuhan air minum pada umumnya bersumber dari PDAM dan sebahagian kecil air tanah (sumur) dangkal/sumur dalam. Potensi air bersih/minum yang bersumber dari PDAM, secara umum masih dominan dimanfaatkan oleh masyarakat Kota Makassar. Tingkat kebocoran teknis dan non teknis PDAM Kota Makassar tahun 2008 mencapai 49,90% dengan jumlah rumah tangga terlayani 123.192 unit sambungan dan non domestik sebanyak
11.834
unit
sambungan.
Sambungan
terpasang
pelanggan
sebanyak 154.577 unit sambungan, terdiri dari sambungan aktif sebanyak 140.457 unit sambungan dan non aktif (pemutusan sambungan) sebanyak 14.120 unit sambungan dengan cakupan layanan air bersih mencapai 73,75%.
BAB III_RENCANA PEMBANGUNAN WILAYAH
12
Sampai dengan tahun 2010 warga masyarakat yang terlayani oleh PDAM adalah sekitar
60%. Hal ini disebabkan terbatasnya jaringan
distribusi/sumber air baku sehingga masih ada sekitar 40% masyarakat yang belum terlayani oleh PDAM. Dari 1,2 juta jumlah penduduk Kota Makassar (Data tahun 2009), 692.308 jiwa sudah terlayani. Dari jumlah tersebut, 59,42% dilayani melalui pipa. Sedang sisanya 2,8% dilayani melalui nonpipa. Berdasarkan data dari PDAM, luas wilayah distribusi telah mencapai radius 11.250 ha. Target PDAM adalah pada tahun 2015 masyarakat yang sudah terlayani adalah minimal 80%. Untuk mencapai hal ini Pemerintah Kota Makassar merencanakan membangun/meningkatkan kapasitas IPA V Somba opu menjadi 2000 ltr/dtk. PDAM Kota Makassar saat ini memiliki lima buah instalasi Penjernihan Air yaitu IPA I Ratulangi, IPA II PAnaikang, IPA III Antang, IPA IV Maccini Sombala, dan IPA V Sombaopu.IPA terbesar yang dimiliki PDAM Kota Makassar adalah IPA V Sombaopu dengan Kapasitas produksi 1000 (seribu) liter/detik. IPA V Sombaopu melayani kurang lebih 50.000 (lima puluh ribu) pelanggan yang tersebar di wilayah Kota Makassar. IPA ini mengambil air baku dari Bendungan DAM Bili-bili yang terletak di Kab. Gowa. Peningkatan kapasitas IPA Somba Opu V sesuai yang diusulkan oleh PDAM sebesar 1000 ltr/dtk. Untuk pembangunan fisik termasuk treatment plan dan jaringan diperkirakan menelan biaya sekitar Rp200 miliar yang diharapkan bersumber dari dana APBN. Sementara proses pembuatan Detail
Enginering Desain (DED)
diperkirakan akan menelan anggaran sebesar Rp. 8 miliar yang sumber dananya diharapkan dari PDAM, Pemkot Makassar dan Pemprov Sulsel. Rencana peningkatan kapasitas menjadi 2.000 liter per detik itu diharapkan mampu memenuhi permintaan pasar, tercatat daftar tunggu pelanggan PDAM Kota Makassar hingga sekarang mencapai 25 ribu SL yang masih belum bisa dipenuhi manajemen. Hingga Desember 2008 jumlah pelanggan mencapai 140 ribu SL dan masih yang termasuk daftar tunggu masih sekitar 25 ribu SL.
BAB III_RENCANA PEMBANGUNAN WILAYAH
13
Suplay air baku dari Bendungan Bili-bili mencapai 3.000 liter per detik, hanya saja kemampuan IPA V hanya sampai 1.000 liter per detik, sehingga
masih
ada
tersisa
2.000
liter
per
detik.
Luas lahan IPA 5 Somba Opu baru terpakai 6 hektar dari luas lahan mencapai 15 hektar, jadi masih memungkinkan untuk pembangunan kapasitas lagi Lebih jelasnya dapat dilihat pada kajian gambar dan tabel di .
bawah ini.
Gambar 3.1. Peta Pelayanan PDAM Kota Makassar
BAB III_RENCANA PEMBANGUNAN WILAYAH
14
Tabel 3.1. Sistem Penyediaan dan Pengelolaan Air Minum Kota Makassar Tahun 2009 No 1 2
Uraian Pengelola
-
Tingkat Pelayanan
% thd total penduduk
3
Sumber Air Baku
4
Kapasitas Sub Sistem Produksi : Kapasitas Terpasang (Desain)
Kapasitas Produksi : Produksi Saat Iini Terjual (Dikomsumsi Pelanggan)
Sistem Non Perpipaan
Satuan
-
Masyarakat 26,25%
6
l/det
l/det
7 8
9
Retribusi/Tarif Berlaku (rata-rata)
Jam/hari % Jam/hari
Rp/M3
PDAM Kota Makassar 73,75%
IPA I Ratulangi 50 L/dt IPA II Panaikang 1.000 L/dt IPA III Antang 90 L/dt IPA IV Maccini Sombala 200 L/dt IPA V Somba Opu 1.000 L/dt Terpasang 2.340 L/dt Terjual 2.240 L/dt Kebutuhan Air Domestik SR= 154.577 Unit Kebutuhan Air Non Domestik: KU= 114 Unit TU= 11.654 Unit HU= 66 Unit (tanah, hidran, kebakaran, kegiatan industri, infrastruktur utama)
Jumlah Sambungan
Jam Operasi Sub Sistem Produksi Kehilangan Air (UFW) Jam Operasi Pelayanan
Keterangan
1. Air Tanah….% - Sumur Gali - Sumur bor 2. Air Permukaan …..%
Unit 5
Sistem Perpipaan
24 49,90 24
-
(uraikan struktur yang berlaku saat ini)
Sumber : PDAM Kot a Makassar, 2009
BAB III_RENCANA PEMBANGUNAN WILAYAH
15
Gambar 3.2. Peta Sumber Air Bersih PDAM Kota Makassar
Tabel 3.2. Struktur Tarif Air Minum PDAM Kota Makassar No 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Klasifikasi Pelanggan 2 Sosial A Sosial B Sosial C Rumah Tangga A Rumah Tangga B Rumah Tangga C Rumah Tangga D Konsulat Instansi Pemerintah Balai Latihan/Pertemuan Niaga Kecil Niaga Menengah Niaga Besar Industri Kecil Industri Besar Khusus A Khusus B Curah Curah Khusus
1-10.000 3 0,260 0,300 0,360 1,000 1,260 2,020 2,175 2,330 2,330 2,330 4,350 8,390 9,320 4,210 10,560 15,000 17,500 25,00 60,00
Pemakaian Air (Rupiah/Liter) 11-20.000 21-50.000
> 50.000
4
5
6
0,280 0,400 0,460 1,400 1,740 2,720 2,800 3,060 3,110 3,110 5,900 9,630 10,250 5,280 11,900 15,000 17,500 25,00 60,00
0,300 0,900 1,115 1,990 2,520 3,730 4,350 5,290 4,630 4,660 7,300 10,575 11,180 7,145 13,220 15,000 17,500 25,00 60,00
0,550 1,600 1,780 4,370 5,250 8,745 9,620 10,490 9,925 9,925 9,320 12,430 13,980 9,940 15,860 15,000 17,500 25,00 60,00
Sumber : PDAM Kot a Makassar, 2009
BAB III_RENCANA PEMBANGUNAN WILAYAH
16
Tabel 3.3. Sistem Penyediaan dan Pengelolaan Air Minum Perpipaan Kota Makassar Tahun 2009 No
Uraian
Jenis
Kapasitas
Dimensi
Keterangan
1
2
3
4
5
6
1 a
UNIT AIR BAKU Sumber Sungai Jeneberang Sungai Lekopaccing
Air Permukaan Air Permukaan
b
Trasmisi Air Baku Jaringan Pipa Transmisi
2
UNIT PRODUKSI
Panjang 15.390 M
Sumber Dana Loan Tingkat I dan Pusat
Pipa DIP
IPA I Ratulangi
IPA I Ratulangi 50 L/dt IPA II Panaikang 1.000 L/dt IPA III Antang 90 L/dt IPA IV Maccini Sombala 200 L/dt
IPA II Panaikang IPA III Antang IPA IV Maccini Sombala IPA V Somba Opu
IPA V Somba Opu 1.000 L/dt 3
UNIT DISTRIBUSI
a
Reservoir IPA I Ratulang
Ground dan Tower
1.250 dan 750 M3
Konstruksi Beton
IPA II Panaikang
Ground
10.000 M3
Konstruksi Beton
IPA III Antang
Ground
IPA IV Maccini Sombala
Ground
IPA V Somba Opu
Ground
3
Konstruksi Beton
3
400 M
Konstruksi Beton
12.000 M3
Konstruksi Beton
543 M
b
Dimensi Pipa Φ 1.100 mm, 1.000 mm dan 900 mm
Jaringan Distribusi Jaringan Pipa Distribusi
4
Pipa DIP
Panjang Pipa Total 11.649 M
UNIT PELAYANAN SR Sosial
154.577 Unit
Badan Usaha
1.562 Unit
Industri
9.524 Unit
Instansi Pemerintah
114 Unit
Hidran Umum
546 Unit
Pelabuhan Laut
66 Unit
Bandara
9 Unit
Mobil Tangki
2 Unit 13 Unit
3.4.2. Air Limbah Salah satu sumber pencemaran lingkungan adalah air limbah. Air limbah di Kota Makassar secara umum bersumber dari; limbah rumah tangga, limbah industri, limbah kapal, dan hasil buangan dari aktivitas
BAB III_RENCANA PEMBANGUNAN WILAYAH
17
sosial ekonomi. Berdasarkan karakteristiknya limbah hasil buangan di Kota Makassar terdiri atas limbah padat dan limbah cair. Hasil observasi lapangan yang dilakukan menunjukkan penangangan limbah di Kota Makassar sepenuhnya belum dikelola secara optimal (tanpa melalui t r e a t m e n t ). Jika tidak diantisipasi sejak awal akan berdampak pada
pencemaran lingkungan yang pada akhirnya akan berdampak pada pencemaran lingkungan. Kondisi ini secara umum terjadi di daerah kawasan kumuh Kota Makassar. Pengembangan jaringan air kotor/limbah domestik ditujukan untuk
mengendalikan
dan
menanggulangi
pencemaran
akibat
pembuangan air kotor/limbah cair rumah tangga melalui pengelolaan secara terpadu, serta non domestik diolah secara khusus melalui IPAL masing-masing industri sesuai dengan karakteristik industrinya. Rencana pemanfaatan ruang sistem pengelolaan air limbah Kota Makassar meliputi :
3.4.2.1.Pengelolaan Limbah Cair Sistem Setempat (On Sit e Sanit at ion) Pengelolaan Iimbah Cair Sistem Setempat (On Site Sanitation) diterapkan pada kawasan dengan kepadatan relatif rendah, menggunakan tangki septik dan peresapan. Hingga akhir tahun 2013 penggunaan tangki septik dan peresapan direncanakan mencapai 80% dari total penduduk pada kawasan kepadatan rendah. Diterapkan pada kawasan permukiman di atas air di pesisir pantai, dengan menggunakan sistem tangki septik terapung yang sesuai dengan standard untuk pengaruh pasang surut air laut. Hingga tahun 2013 penggunaan tangki septik terapung direncanakan mencapai 90% dari total penduduk pada kawasan rumah diatas air kepadatan rendah. Penyediaan
prasamna
jamban
jamak/MCK
pda
kawasan
permukiman kumuh dan berpenghasilan relatif rendah, dengan kriteria 1 unit jamban jamak / MCK melayani 5 KK.
BAB III_RENCANA PEMBANGUNAN WILAYAH
18
3.4.2.2. Pengelolaan Limbah Cair Sistem Terpusat ( O f f Si t e Sa ni t a t i o n) Diterapkan pada kawasan permukiman perkotaan atau kawasan dengan kepadatan penduduk yang relatif tinggi dengan menggunakan tangki septik komunal. Hingga tahun 2013 pengelolaan limbah domestik direncanakan mencapai 80 % dari total limbah cair perkotaan. a. Diterapkan pada permukiman di atas air dengan septic tank terapung komunal yang sesual dengan standard teknis untuk pasang surut air laut. Hingga tahun 2013 pengelolaan limbah domestik direncanakan mencapai 90 % dart total penduduk kawasan permukiman diatas air kepadatan tinggl. b. Kriteria kebutuhan prasarana air limbah dengan tangki septik komunal adalah 1 unit tangki septik komunal rnelayani 10 - 15 KK. c. Untuk
kawwan
pengelolaan
strategis
limbah
dan
memakai
kawasan sistem
pengembangan assainering
baru,
(terpusat
menggunakan riol-riol). Kriteria perencanaan kebutuhan untuk penggunaan sistem assainering, meliputi: a. Topografi lahan mencukupi kelandaiannya karena aliran menggunakan riol b. Pengaliran air limbah dari rumah tangga menuju riol menggunakan sistem c. Ukuran riol minimum 200 mm, sambungan pipa rapat air, setiap pergantian Pada saat tertentu dilakukan penggelontoran air sehingga limbah yang mengendap atau masih tertinggal dapat mengafir ke tangki penampungan air limbah dari riol dialirkan ke bak penampungan dengan kapasitas sesuai kebutuhan bak penampungan harus melalui sistem pengolahan yang memenuhi standar yang berlaku atau diambil clan dibawa ic2 IPLT untuk diolah.
3.4.2.3.Pembuangan Air Limbah Rumah Tangga Lain (cuci, mandi) Pembuangan masih dapat dibuang ke saluran drainase yang ada mengingat limbah yang terkandung belum begitu besar dan dapat diuraikan. Institusi untuk menangani pengelolaan air limbah secara
BAB III_RENCANA PEMBANGUNAN WILAYAH
19
terpadu di Kota Makassar dilakukan oleh Dinas Lisda dan Dinas Kesehatan. Pengelolaan Limbah Cair Non Domestik direncanakan agar masingmasing Industri yang ada di- kota Makassar hiharapkan telah memiliki IPAL untuk
mengolah
limbah-limbah
yang
dihasilkan
sesual
dengan
karakteristiknya.
3.4.2.4.Jamban dan Pembuangan Air Limbah Jamban Masalah yang memprihatinkan pada semua fasilitas umum di Kota Makassar adalah WC. Kalaupun ada fasilitas WC maka hampir dapat dipastikan kebersihannya kurang diperhatikan, hal ini tidak hanya terjadi pada daerah pasar saja, akan tetapi pada semua fasilitas umum seperti terminal, puskesmas, tempat rekreasi dan lain-lain.
3.4.2.5.Limbah Padat Limbah padat yang dihasilkan tersebut adalah limbah organik berupa sisa sayuran, sisa organ ikan, sisa organ unggas, sedang limbah anorganik berupa kantong kresek yang terbuat dari plastik dan kertas. Sebagai salah satu upaya untuk menjaga kebersihan, Dinas Kebersihan Kota Makassar Telah menyediakan Tempat Pembuangan Sementara, Namun kondisinya sudah banyak yang mengalami kerusakan.
3.4.2.6. Pemahaman, Keperdulian, Sikap, dan Prilaku Masyarakat Secara
umum
pemahaman,
keperdulian,
sikap
dan
prilaku
masyarakat kota terhadap sanitasi lingkungan masih rendah, kalau tidak mau dikatakan masih amat sangat rendah. Bukan pemandangan yang aneh, jikalau mendapatkan masyarakat membuang sampah di kanal, dipinggir jalan raya, membuang tinja di kanal, atau saluran drainase permukiman, bahkan sangat sering dijumpai orang membuang sampah di jalan protokol dari atas mobil bermerek mewah, dan itu bukan hanya dilakukan oleh sang sopir yang kemungkinan berpendidikan formal yang rendah, tetapi sangat sering dijumpai yang membuang sampah adalah majikannya yang duduk di kursi jok belakang, dengan seenaknya membuang kulit kacang, kulit
BAB III_RENCANA PEMBANGUNAN WILAYAH
20
rambutan/langsat
yang
telah
dimakan
isinya,
sehingga
diperlukan
penggalangan partisipasi masyarakat.
3.4.3. Persampahan Perencanaan prasarana dan sarana persampahan dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan dan Keindahan, sedang pelaksanaan pembangunannya dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar. Operasi dan perawatan prasarana dan sarana persampahan dilakukan oleh Dinas Keindahan. Pengawasan pengelolaan persampahan dilakukan oleh Struktur organisasi pengelola persampahan. Hingga akhir tahun 2014 diharapkan total tingkat pelayanan persampahan Kota Makassar akan mencapai 80% dari total jumlah penduduk. Potensi timbulan sampah di Kota Makassar berdasarkan sumbernya meliputi; sampah rumah tangga, industri, pasar, tempat pelelangan ikan, sampah
jalan
dan
sebagainya.
Jika
didasarkan
pada
sifat
dan
karakteristiknya sampah yang dihasilkan oleh berbagai aktivitas di Kota Makassar terdiri atas jenis sampah basah dan sampah kering. Hingga saat ini pengelolaan sampah yang dihasilkan belum dikelola secara optimal, pola penanganan
yang
dilakukan
masyarakat
sebagian
masih
bersifat
konvensional dengan cara; membakar, menimbun, membuang ke sungai dan laut terutama lokasi kawasan yang berada di daerah pinggiran kota. Hingga saat ini volume timbulan sampah yang telah tertangani dan diangkut ke TPA sebesar 2871,94 m3/hari. Sarana dan prasarana yang digunakan antara lain: gerobak sampah, kontainer dan armada pengangkutan sampah melalui dinas kebersihan Kota Makassar.
BAB III_RENCANA PEMBANGUNAN WILAYAH
21
Tabel 3.4. Sumber Timbulan Sampah di Kota Makassar No
Sumber Sampah
1
2
1
Permukiman
2
3 4 5
Timbulan Sampah Persentase Terangkut (M3/hari) (%) (M3/Hari) 3
4
5
Persentase (%) 6
a. Mewah b. Menengah c. Sederhana Sarana Kota a. Pasar b. Kawasan Niaga c. Kawasan Perkantoran d. Kawasan Pendidikan e. Terminal f. Pelabuhan g. Hotel h. Rumah Sakit i. Sarana Ibadah Kawasan Industri Perairan Terbuka Sapuan Jalan
256,45 344,60 1.121,95
7,20 9,68 31,52
216,7 291,19 948,05
7,55 10,14 33,01
594,00 143,55 111,65 74,00 84,00 125,00 63,80 75,00 33,00 79,00 332,00 122,00
16,69 4,03 3,14 2,08 2,36 3,51 1,79 2,11 0,93 2,22 9,33 3,43
402,36 109,1 84,85 52,43 69,47 112,56 48,49 62,34 28,72 68,54 264,32 112,82
14,01 3,80 2,95 1,83 2,42 3,92 1,69 2,17 1,00 2,39 9,20 3,93
Jumlah
3.560,00
100,00
2.871,94
100,00
Sumber : Kota Makassar Dalam Angka, 2008
BAB III_RENCANA PEMBANGUNAN WILAYAH
22
BAB IV PROGRAM INVESTASI INFRASTRUKTUR KOTA MAKASSAR
4.1. ANALISIS PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
Permukiman selain merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia juga mempunyai fungsi yang sangat strategis dalam perannya sebagai pusat pendidikan keluarga, persemaian budaya dan peningkatan kualitas generasi yang akan datang serta merupakan pengejawantahan jati diri. Terwujudnya kesejahteraan
rakyat
dapat
ditandai
dengan
meningkatnya
kualitas
kehidupan yang layak dan bermartabat, antara lain melalui pemenuhan kebutuhan dasar. Dengan demikian upaya pembangunan perumahan dan permukiman diarahkan sebagai salah sektor prioritas dalam pembangunan manusia indonesia seutuhnya. Pengembangan perumahan dan permukiman tidak terlepas dari dinamika yang terjadi dalam kehidupan masyarakat maupun kebijakan pemerintah
dalam
mengelolah
penyelenggaraan
perumahan
dan
permukiman. Hal tersebut menjadi salah satu pokok permasalahan untuk menginterpretasikan kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman sehingga diperlukan rumusan kebijakan dan strategi pengembangan yang lebih mengakar di masyarakat dan dapat diimplementasikan oleh semua pihak
.
BAB IV_PROG. INVESTASI INFRASTRUKTUR KOTA MAKASSAR
1
4.1.1.Umum
Berdasarkan pada rencana pengembangan Kawasan Permukiman dalam Tata Ruang Kota Makassar, arahan pengembangannya dikelompokkan dalam kategori pengembangan kawasan permukiman yang berkepadatan tinggi, sedang dan rendah. Pengembangan kawasan permukiman ditetapkan dalam 13 Kawasan Terpadu Kota Makassar yang memungkinkan untuk dikembangkan, hanya saja dibutuhkan ketentuan-ketentuan baru yang mengatur pola dan bentuk permukiman yang akan dikembangkan. Pola dan bentuk tersebut diantaranya menjadikan VISI, MISI DAN STRATEGI masingmasing kawasan terpadu sebagai tolak ukur penentuan pola dan betuk permukiman yang ingin dikembangkan dalam 13 kawasan terpadu yang dimaksud. Pengembangan kawasan permukiman, secara bertahap diharapkan akan dilengkapi infrastruktur kawasannya dan sarana dan prasarana lingkungan, terkait jenis dan jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat untuk kebutuhan fasilitas umum/fasilitas sosial. Adapun fasilitas umum dan fasilitas sosial sebagaimana dimaksudkan diatas, meliputi: •
Fasilitas Pendidikan
•
Fasilitas Kesehatan
•
Fasilitas Peribadatan
•
Fasilitas Olah Raga/Keseian/Rekreasi
•
Fasilitas Pelayanan Pemerintah
•
Fasilitas Bina Sosial
•
Fasilitas Perbelanjaan/Niaga
•
Fasilitas transportasi Secara umum, strategi pengembangan kawasan permukiman dalam
13 kawasan terpadu dilakukan dengan mengembangkan cara-cara progresif melalui program REVITALISASI, PEREMAJAAN LINGKUNGAN secara TERBATAS dan TERUKUR dan ataupun MEMBANGUN BARU dari kawasan yang
BAB IV_PROG. INVESTASI INFRASTRUKTUR KOTA MAKASSAR
2
direncanakan sebagai kawasan permukiman serta mengembangkan sarana dan prasarana kawasan secara seimbang sesuai kebutuhan masyarakat setempat.
Tabel 4.1. Rencana Pengembangan Kawasan Perumahan Terpadu No
KAWASAN TERPADU
BRAND
LUAS
PERUMAHAN
1
Kawasan Pusat Kota
Makassar
Down Town
2.524.74 Ha
25.00 %
631.19 Ha
2
Kawasan Permukiman Terpadu
Lakucini
Residential City
2.879.49 Ha
40.00%
1.151.80 Ha
3
Kawasan Pelabuhan Terpadu
Paotere
Port City
875.52 Ha
10.00%
87.55 Ha
4
Kawasan Bandara Terpadu
Biringmandai
Airport City
1.288.28 Ha
12.00%
154.59 Ha
5
Kawasan Maritim Terpadu
Kuri
Marine City
617.61 Ha
15.00%
92.64 Ha
6
Kawasan Industri Terpadu
Tamalanrea
Industrial Park
966.32 Ha
11.00%
106.30 Ha
7
Kawasan Pergudangan Terpadu
Sutami
Warehouse Park
1.559.94 Ha
8.00%
392.60 Ha
8
Kawasan Pendidikan Terpadu
Tamabiring
Education City
3.322.75 Ha
34.00%
1.085.16 Ha
9
Kawasan Penelitian Terpadu
Lakkang
Scienceland
586.52 Ha
5.00%
29.33 Ha
10
Kawasan Budaya Terpadu
Somba Opu
Cultural Park
566.63 Ha
9.00%
51.00 Ha
11
Kawasan Olahraga Terpadu
BAROMBONG
Sport City
939.58 Ha
20.00%
187.92 Ha
Tanjung Bunga
Waterfront City
674.06 Ha
20.00%
134.81 Ha
Tanjung Beringin
Global City
636.78. Ha
15.00%
95.52 Ha
12 13
Kawasan Bisnis dan Pariwisata Terpadu Kawasan Bisnis Global Terpadu
JUMLAH LUAS
17.146.63 Ha
4.200.39 Ha
PROSENTASI
100.00 %
24.50%
Sumber : Hasil Anali sis Ti m
BAB IV_PROG. INVESTASI INFRASTRUKTUR KOTA MAKASSAR
3
BAB IV_PROG. INVESTASI INFRASTRUKTUR KOTA MAKASSAR
4
Gambar 4.1. Peta Rencana Pengembangan Kawasan Perumahan Terpadu Kota Makassar
BAB IV_PROG. INVESTASI INFRASTRUKTUR KOTA MAKASSAR
5
4.1.2. Profil Pembangunan Permukiman
Profil pembangunan permukiman Kota Makassar pada dasarnya merupakan pengembangan kawasan perumahan yang telah dijabarkan dalam 13 kawasan terpadu Kota Makassar, dengan persentase luas ruang perumahan, sebagai berikut : a. Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman pada Kawasan Pusat Kota ditargetkan menempati wilayah perencanaan seluas 631.19 Ha, dengan uraian arahan pengembangannya sebagai berikut : •
Mengembangkan
pola
perbaikan
lingkungan
pada
kawasan
permukiman kumuh berat dan sedang termasuk pada kawasan sepanjang bantaran KANAL KOTA. •
Mendorong pengembangan peremajaan lingkungan pada kawasan permukiman kumuh berat secara terbatas.
•
Mendorong pengembangan kawasan permukiman secara vertikal dan memperkecil perpetakan untuk penyediaan perumahan gologan menengah-ke bawah yang dilengkapi dengan sarana prasarana yang memadai.
•
Mempertahankan
lingkungan
permukiman
yang
teratur,
yang
tersebar dalam kelompok-kelompok perumahan berkomplek di dalam kota. •
Membatasi pemanfataan dan pelestarian lingkungan khusus pada kawasan pemugaran dan bangunan bersejarah di dalam kota.
•
Mempertahankan fungsi perumahan pada kawasan mantap.
•
Melengkapi fasilitas umum di kawasan permukiman.
•
Membatasi perubahan fungsi kawasan permukiman yang sudah ada dan sekaligus melestarikan lingkugannya.
b. Rencana
pengembangan
kawasan
permukiman
pada
kawasan
Permukiman Terpadu ditargetkan menempati wilayah perencanaan seluas 1151, 80 Ha dengan uraian arahan pengembangannya sebagai berikut :
BAB IV_PROG. INVESTASI INFRASTRUKTUR KOTA MAKASSAR
6
•
Mengembangkan kawasan permukiman secara vertikal melalui peremajaan terutama pada lokasi yang kondisinya kumuh berat.
•
Mengembangkan kawasan permukiman baru terutama di wilayah bagian timur kota (antara jalan lingkar tengah dan luar).
•
Mendorong pengembangan kawasan permukiman KDB rendah beserta fasilitasnya di daerah pengembangan permukiman Panakukang Mas.
•
Mempertahankan lingkungan permukiman yang teratur yang tersebar dalam
kelompok-kelompok
perumahan
berkompleks
di
dalam
kawasan. •
Mempertahankan fungsi perumahan pada perumahan mantap.
•
Melengkapi fasilitas umum di kawasan permukiman.
•
Membatasi perubahan fungsi kawasan permukiman yang sudah ada dan sekaligus melestarikan lingkungannya.
c. Rencana Pegembangan Kawasan Permukiman Pada Kawasan Pelabuhan Terpadu ditargetkan menempati wilayah perencanaan seluas 87,55 Ha dengan uraian arahan pengembangannya sebagai berikut : •
Mempertahankan ligkungan permukiman yang teratur yang terdapat dalam kawasan
•
Megembangkan perbaikan lingkungan pada kawasa permukiman kumuh sedang dan ringan secara terbatas melalui pegembangan secara vertikal, yang dilengkapi sarana dan prasarana yag memadai.
•
Mengembangkan permukiman masyarakat menegah-atas pada areal reklamasi pantai utara.
•
Membatasi
perubahan
tua/bersejarah
dan
fungsi
kawasan
pelabuhan
permukiman
Soekarno-Hatta
di
kota
sekaligus
melestarikan lingkungannya. •
Mempertahankan lingkungan permukiman yang teratur
•
Membatasi pemanfaatan dan pelestarian lingkungan khusus pada kawasan pemugaran dan bangunan bersejarah dalam kota
•
Mempertahankan fungsi perumahan pada perumahan mantap.
•
Melengkapi fasilitas umum di kawasan permukiman.
BAB IV_PROG. INVESTASI INFRASTRUKTUR KOTA MAKASSAR
7
•
Membatasi perubahan fungsi kawasan permukiman yang sudah ada dan sekaligus melestarikan lingkungannya.
d. Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman Pada Kawasan Bandara Terpadu ditargetkan menempati wilayah perencanaan seluas 154,59 Ha degan uraian arahan pengembangannya sebagai berikut : •
Mengarahkan pengembangan kawasan permukiman KDB rendah di sekitar
kawasan
keselamatan
operasi
penerbangan
Bandara
Hasanuddin dengan upaya mengembangkan budidaya tanaman hias dan pertanian produktif. •
Mendorong pegembangan peremajaan lingkungan pada kawasan permukiman kumuh berat, sedang dan ringan.
•
Mempertahankan lingkungan permukiman yag teratur yag tersebar dalam
kelompok-kelompok
perumahan
berkompleks
di
dalam
kawasan •
Mempertahankan fungsi perumahan pada perumahan mantap.
•
Melengkapi fasilitas umum di kawasan permukiman.
•
Membatasi perubahan fungsi kawasan permukiman yang sudah ada dan sekaligus melestarikan lingkungannya.
e. Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman Pada Kawasan Maritim Terpadu Ditargetkan Menempati Wilayah Perecanaan Seluas 92,59 Ha dengan uraian arahan pengembangannya sebagai berikut: •
Mengembangkan
pola
perbaikan
lingkungan
pada
kawasan
permukiman kumuh berikut dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai •
Mengembangkan permukiman nelayan yang bernuansa wisata dan berwawasan lingkungan hidup di kawasan Pantai Utara dan pulaupulau yang dihuni di Kepulauan Spermonde.
•
Mengembangkan kawasan permukiman baru
•
Mempertahankan lingkungan permukiman nelayan yang sudah ada
•
Mempertahakan fungsi perumahan pada kawasan mantap
•
Melengkapi fasilitas umum di Kawasan permukiman
BAB IV_PROG. INVESTASI INFRASTRUKTUR KOTA MAKASSAR
8
•
Membatasi perubahan fungsi kawasan permukiman yang sudah ada dan sekaligus melestarikan lingkungannya
f. Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman Pada Kawasan Industri Terpadu ditargetkan menempati wilayah perencanaan seluas 106.30 Ha dengan uraian arahan pengembangannya sebagai berikut: •
Mengembangkan perbaikan lingkungan pada kawasan permukiman kumuh sedang dan ringan secara terukur dan terkontrol
•
Mempertahankan lingkungan permukiman yang teratur yang terdapat dalam kawasan
•
Mengembangkan perbaikan lingkungan pada kawasan permukiman kumuh sedang dan ringan secara terbatas melalui pengembangan secara vertikal, dan memperkecil perpetakan untuk penyediaan perumahan golongan menengah-bawah yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai
•
Mempertahankan lingkungan permukiman yang teratur
•
Mempertahakan fungsi perumahan pada kawasan mantap
•
Melengkapi fasilitas umum di Kawasan permukiman
•
Membatasi perubahan fungsi kawasan permukiman yang sudah ada dan sekaligus melestarikan lingkungannya
g. Rencana
Pengembangan
Kawasan
Permukiman
Pada
Kawasan
Pergudangan Terpadu ditargetkan menempati wilayah perecanaan seluas 392.60 Ha dengan uraian arahan pengembangannya sebagai berikut: •
Mengembangkan perbaikan lingkungan pada kawasan permukiman kumuh sedang dan ringan secara terukur dan terkontrol
•
Mempertahankan lingkungan permukiman yang teratur yang terdapat dalam kawasan
•
Mengembangkan perbaikan lingkungan pada kawasan permukiman kumuh sedang dan ringan secara terbatas melalui pengembangan secara vertikal, dan memperkecil perpetakan untuk penyediaan perumahan golongan menengah-bawah yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai
BAB IV_PROG. INVESTASI INFRASTRUKTUR KOTA MAKASSAR
9
•
Mempertahankan lingkungan permukiman yang teratur
•
Mempertahakan fungsi perumahan pada kawasan mantap
•
Melengkapi fasilitas umum di Kawasan permukiman
•
Membatasi perubahan fungsi kawasan permukiman yang sudah ada dan sekaligus melestarikan lingkungannya
h. Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman Pada Kawasan Pendidikan Tinggi Terpadu ditargetkan menempati wilayah perencanaan seluas 1.085.16 Ha dengan uraian arahan pengembangannya sebagai berikut: •
Mengembangkan perbaikan lingkungan pada kawasan permukiman kumuh berikut dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai
•
Mengembangkan kawasan permukiman KDB redah dalam areal kawasan
•
Mempertahakan fungsi perumahan pada kawasan mantap
•
Melengkapi fasilitas umum di Kawasan permukiman
•
Membatasi perubaha fungsi kawasan permukiman yang sudah ada dan sekaligus melestarikan lingkunganya
i. Rencana Pegembangan Kawasan Permukiman Pada Kawasan Penelitian Terpadu ditargetkan menempati wilayah perencanaan seluas 29.33 Ha dengan uraian arahan pengembangannya sebagai berikut: •
Mengembangkan
pola
perbaikan
lingkungan
pada
kawasan
permukiman kumuh yang berada pada bagian hilir daerah aliran sugai tallo berikut dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai •
Mengembangkan kawasan permukiman KDB rendah dalam areal kawasan
•
Mempertahakan fungsi perumahan pada kawasan mantap
•
Melengkapi fasilitas umum di Kawasan permukiman
•
Membatasi perubaha fungsi kawasan permukiman yang sudah ada dan sekaligus melestarikan lingkungannya
j. Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman Pada Kawasan Budaya Terpadu Ditargetkan Menempati Wilayah Perencanaan Seluas 51.00 Ha dengan uraian araha pengembangannya sebagai berikut:
BAB IV_PROG. INVESTASI INFRASTRUKTUR KOTA MAKASSAR
10
•
Mengarahkan perbaikan lingkungan pada kawasan permukiman warga dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai
•
Membatasi pemanfaatan dan pelestarian lingkungan khusus pada kawasan pemugaran dan bangunan bersejarah dalam kota
•
Mempertahankan lingkungan permukiman yang teratur yang terdapat dalam kawasan
•
Mengarahkan pembangunan lingkungan permukiman baru yang disesuaikan dengan atmosfir ruang kawasan yang ingin dicapai sebagai kawasan budaya
•
Mempertahakan fungsi perumahan pada kawasan mantap
•
Melengkapi fasilitas umum di Kawasan permukiman
•
Membatasi perubahan fungsi kawasan permukiman yang sudah ada dan sekaligus melestarikan lingkungannya
k. Rencana Pegembangan Kawasan Permukiman Pada Kawasan Olahraga Terpadu ditargetkan menempati wilayah perecanaan seluas 187.92 Ha dengan uraian arahan pengembangannya sebagai berikut: •
Mendorong pengembangan kawasan permukiman baru berikut dengan lingkungan yang sesuai dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai
•
Mempertahankan lingkungan permukiman yang teratur yang terdapat dalam kawasan
•
Mempertahankan fungsi perumahan pada kawasan mantap
•
Melengkapi fasilitas umum di Kawasan permukiman
•
Membatasi perubahan fungsi kawasan permukiman yang sudah ada dan sekaligus melestarikan lingkungannya
l. Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman Pada Kawasan Bisnis dan Pariwisata Terpadu ditargetkan menempati wilayah perencaaan seluas 134,81 Ha dengan uraian pengembangannya sebagai berikut: •
Mempertahankan kawasan permukiman KDB rendah pada daerah permukiman Tajung Bunga
•
Mempertahankan lingkungan perumahan yang teratur yang terdapat dalam kawasan
BAB IV_PROG. INVESTASI INFRASTRUKTUR KOTA MAKASSAR
11
•
Mempertahankan fungsi perumahan pada kawasan mantap
•
Melengkapi fasilitas umum di kawasan permukiman
•
Membatasi perubahan fungsi kawasan permukima yang sudah ada dan sekaligus melestarikan lingkungannya
m. Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman Pada Kawasan Bisnis Global Terpadu ditargetkan menempati wilayah perencanaan seluas 95,52 Ha dengan uraian pengembangan sebagai berikut: •
Mendorong perbaikan dan penataan lingkungan pada kawasan perencanaan melalui pengembangan secara vertikal yang dilegkapi sarana dan prasarana yang memadai
•
Mengembangkan
kawasan
permukiman
KDB
rendah
melalui
pengembangan permukiman masyarakat menengah-atas pada areal reklamasi pantai •
Melengkapi fasilitas umum di kawasan permukiman
•
Membatasi perubahan fungsi kawasan permukiman yang sudah ada dan sekaligus melestarikan lingkungannya
n. Kebijakan Penanganan Permukiman Kumuh Berdasarkan pada data BKKBN Kota Makassar tahun 2007 menunjukkan bahwa konsentrasi terbesar orang miskin berada di Kecamatan Tallo (4.569 KK), Mariso (2.891 KK), Kecamatan Tamalate (2.833 KK), kemudian Tamalanrea (2.779KK), Rapocini (2.665 KK), Panakkukang (2,460 KK), Makassar (2.397 KK) dan Manggala
(2.088) KK. Data
tersebut juga menunjukkan bahwa kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak yang tigggal di daerah kumuh adalah di Kecamatan Tallo (29.638), Rappocini (15.684), Tamalate (14.650), Mariso (11.901) dan Ujung Tanah (11.160). Kecamatan ini berada di pinggiran kota sekitar daerah utara, timur dan selatan dari pusat kota. 4.1.2.1.Kondisi Umum 4.1.2.1.1.Gambaran Umum
Perkembangan kawasan permukiman di Kota Makassar ditandai dengan bertambahnya jumlah unit rumah atau meningkatnya luas lahan permukiman pada kaswasan tertentu. Hal tersebut dapat terjadi akibat BAB IV_PROG. INVESTASI INFRASTRUKTUR KOTA MAKASSAR
12
tumbuhnya permukiman secara individu maupun perumahan yang terencana dan berskala besar yang dikembangkan oleh developer (pengembang), yang mengakibatkan berubahnya fungsi guna lahan secara mendasar. Penyediaan perumahan secara terencana biasanya dilengkapi dengan sarana dan prasarana lingkungan serta memiliki estetika lingkungan yang lebih tertata. Akan tetapi pada kawasan permukiman yang tumbuh secara alamiah dan menempati lahan secara tidak teratur dan tidak dilengkapi dengan penyediaan sarana dan prasarana lingkungan cenderung mengarah ke perkampungan kumuh. Proses pertumbuhan permukiman tersebut merupakan bagian yang sulit untuk dihindari, demikian halnya dalam perkembangan Kota Makassar mengalami permasalahan permukiman baik dalam upaya penataan maupun penyediaan lahan dan fasilitas pendukungnya. Sejauh ini intensitas perkembangan kawasan permukiman di Kota Makassar terus mengalami peningkatan sejalan dengan pertambahan jumlah penduduknya, hal tersebut dapat ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah rumah dan lahan peruntukan kawasan permukiman. Tingginya permintaan jumlah unit rumah setiap tahun dibarengi peningkatan
lahan
permukiman
perkotaan
merupakan
akibat
dari
perkembangan jumlah penduduk dan pembentukan kota secara makro baik yang terencana maupun terbentuk dengan sendirinya. Perkembangan kawasan permukiman
Kota Makassar mengalami proses tersebut yang
dilandasi oleh beberapa hal mendasar yaitu : (1) Kecenderungan penduduk untuk tinggal secara berkelompok, (2) Dekat dengan pelayanan sarana dan prasarana, (3) Tinggal disekitar lingkungan kerja. Hal tersebut secara tidak langsung akan membentuk pola-pola permukiman di Kota Makassar. Pola permukiman yang terbentuk antara lain : Pola grid, pola linier, pola loop dan pola rekta linier. Masing-masing pola memiliki karakteristik tersendiri yang terbentuk berdasarkan kondisi fisik lahan, karakteristik sosial masyarakat dan orientasi kegiatan ekonomi masyarakat. Pada awalnya Kota Makassar terbentuk pola permukiman yang linier yaitu mengikuti pola jalan utama yang ada. Pola linier terbentuk dengan
BAB IV_PROG. INVESTASI INFRASTRUKTUR KOTA MAKASSAR
13
pertimbangan aksesibilitas dan kemudahan pelayanan fasilitas, pola ini terbentuk pada jalur-jalur utama dan jalan yang menghubungkan ke daerah hinterland kota dan kawasan pinggiran. Kemudian pada pusat kota mengalami perkembangan yang cukup pesat dan membentuk kelompok permukiman skala besar (urban). Dengan pertimbangan nilai ekonomis lahan dan pemanfaatan lahan yang seefisien mungkin, sehingga terbentuk pola grid atau penyebaran bangunan yang hampir merata pada seluruh bagian pusat kota, pola ini terdapat pada pusat aktifitas kota (kawasan perdagangan dan kawasan perkantoran lama). Sedangkan pada daerah pinggiran kota ( phery-phery ) memiliki kecenderungan pembentukan pola permukiman yang menyebar dan membentuk kelompok-kelompok permukiman kecil. Hal ini terbentuk dengan pertimbangan nilai ekonomis lahan dan kecenderungan masyarakat untuk
tinggal
dekat
dengan
lingkungan
kerja
(sektor
pertanian).
Perkembangan pola permukiman pada daerah pinggiran relatif rendah, hal ini dipengaruhi oleh produktifitas dan orientasi mata pencaharian masyarakat tertumpu pada lahan pertanian, sehingga kecenderungan masyarakat untuk bertempat tinggal pada kelompok permukiman yang ada, atau dengan kata lain proporsi pertambahan jumlah rumah tidak seimbang dengan perkembangan lahan permukiman. Kawasan
permukiman
di
Kota
Makassar
memiliki
ciri
dan
karakteristik tertentu pada masing-masing bagian kawasan kota. Kondisi dan karakteristik lingkungan permukiman di Kota Makassar diuraikan berdasarkan karakteristik pada masing-masing kawasan yang terbagi atas permukiman pada kawasan pusat kota, permukiman pada kawasan transisi, dan kawasan permukiman pada kawasan phery-phery (pinggiran). a. Permukiman Pada Kawasan Pusat Kota
Aktivitas di Kota Makassar berorientasi pada kegiatan perdagangan dan pelayanan jasa, berimplikasi pada optimalisasi lahan untuk bernilai ekonomis. Dengan demikian sebagian besar permukiman memiliki fungsi ganda yaitu sebagai tempat bermukim dan kegiatan usaha (ruko). Sulitnya mendapatkan lahan permukiman pada pusat kota di Kota Makassar
BAB IV_PROG. INVESTASI INFRASTRUKTUR KOTA MAKASSAR
14
mengakibatkan kurangnya estetika dalam pemanfaatan lahan permukiman seperti bangunan pada bantaran sungai, proporsi lahan terbangun dan lahan terbuka tidak seimbang, sempadan tidak diperhatikan dan lain sebagainya. Aktivitas pada kawasan ini biasanya memiliki tingkat kepadatan yang cukup tinggi dibanding kawasan lainnya. Aktifitas pada pusat kota terdiri dari kegiatan perdagangan dan pelayanan sosial. Dengan demikian lahan peruntukan permukiman relatif kecil dan memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi. Model kapling permukiman yang terbentuk relatif kecil hingga sedang, estetika dan proporsi lahan tidak lagi menjadi pertimbangan dalam pembangunan rumah, akan tetapi lebih mengarah pada peningkatan nilai ekonomi dan peruntukan kegiatan usaha. b. Permukiman Pada Kawasan Transisi
Pada
kawasan
transisi
diarahkan
pengembangannya
untuk
permukiman dengan lahan yang cukup proporsi, sehingga pembangunan perumahan pada kawasan permukiman ini sangat memungkinkan dilakukan penataan lebih awal. Sebagian besar permukiman pada kawasan ini merupakan bangunan permanen dan semi permanen. Kondisi permukiman sudah tertata dengan perbandingan lahan terbangun dan lahan terbuka yang lebih proporsi, sehingga estetika dan pengaturan sempadan nampak dari pengaturan dan perletakan bangunan. Sejalan dengan hal tersebut pengembangan perumahan dan permukiman pada kawasan ini diarahkan untuk lebih tertata dengan pertimbangan standar layak huni dan lebih manusiawi untuk melakukan aktifitas sehari-hari. c. Permukiman Pada Kawasan Phery-Phery (Pinggiran)
Permukiman pada kawasan phery-phery di Kota Makassar merupakan permukiman yang sebagian besar penduduknya berorientasi pada kegiatan pertanian. Umumnya, permukiman penduduk masih temporer dengan konstruksi kayu, model kapling cukup luas dan dimanfaatkan untuk apotik hidup. Pertimbangan utama masyarakat untuk tinggal pada kawasan ini antara lain : Dekat dengan tempat kerja dan nilai ekonomis lahan relatif murah dibanding pada kawasan pusat kota. Lahan pengembangan
BAB IV_PROG. INVESTASI INFRASTRUKTUR KOTA MAKASSAR
15
perumahan dan permukiman pada kawasan ini cukup luas sehingga dapat diarahkan untuk permukiman yang berwawasan lingkungan. Akan tetapi dalam proses perkembangan telah mengalami perubahan akibat tekanan jumlah penduduk Kota Makassar yang cukup tinggi. 4.1.2.1.2.Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman
Kondisi prasarana dan sarana permukiman secara kuantitas menyebar baik di pusat kota maupun di kawasan pinggiran seperti peningkatan kualitas lingkungan perumahan kota, pembangunan infrastruktur seperti peningkatan jalan/jembatan, penyediaan air bersih dan sanitasi serta fasiilitas umum lainnya. Ditinjau dari tingkat penyediaan PSD masih menunjukkan adanya indikator keterbatasan berkaitan dengan tingkat kebutuhan pelayanan kepada masyarakat terutama di kawasan pinggiran Kota Makassar. 4.1.2.1.3.Parameter Teknis Wilayah
Program/kegiatan pembangunan permukiman berdasarkan tingkat permasalahan sosial ekonomi masyarakat baik di pusat kota perkotaan maupun
di
kawasan
pinggiran
kota
seperti
peningkatan
kualitas
permukiman kumuh perkotaan/nelayan, pembangunan infrastruktur, yang lebih baik diprioritaskan pada kawasan pinggiran kota dan pada kawasan permukiman kumuh. Prosedur standar yang digunakan berdasarkan buku petunjuk oleh Departemen Pekerjaan Umum dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (permendagri no .13 dan no 59 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah). 4.1.2.1.4. Aspek Pendanaan
Sumber
dana
yang
digunakan
dalam
rangka
pengembangan
permukiman di Kota Makassar selain yang bersumber dari APBD Kota Makassar, APBD Propinsi, APBN dan Swadaya masyarakat serta pihak pengembangan perumahan. Sumber dana APBN selama ini ditujukan untuk membiayai program/kegiatan peningkatan kualitas permukiman perkotaan kumuh/ NUSSP, pembangunan RUSUNAWA dan kawasan yang memiliki BAB IV_PROG. INVESTASI INFRASTRUKTUR KOTA MAKASSAR
16
fungsi dominan seperti kawasan wisata dan budaya dengan dana pendamping atau shering APBD Kota Makassar. 4.1.2.1.5.Aspek 4.1.2.1.5.Aspek Kelembagaan Kelembagaan
Penyelenggaraan pembangunan permukiman dilaksanakan oleh Dinas Tata Ruang dan Bangunan dan Dinas PU Cipta Karya Kota Makassar dengan koordinasi dengan instansi terkait lainnya antara lain Bappeda, camat, kepala kelurahan dan sebagainya. Unsur pelaksana adalah OMS (BKM, LKMD,DPP) dan Unsur masyarakat lainnya. 4.1.2.2.Sasaran
Sasaran yang dicapai dalam pembangunan permukiman Kota Makassar, sebagai berikut : •
Peningkatan kualitas pemukiman kumuh perkotaan pada 45 kelurahan.
•
Pembangunan infrasturktur kawasan permukiman diarahkan pada kawasan permukiman yang berada di wilayah pinggiran Kota Makassar untuk kategori yang memiliki aksesibilitas rendah, sasaran yang ingin dicapai adalah peningkatan mobilitas masyarakat.
4.1.3.Permasalahan Pembangunan Perumahan dan Permukiman di Kota Makassar
Masalah permukiman terkait dengan dinamika perkembangan kota dan
wilayah,
serta
konflik
di
dalam
kehidupan
bermasyarakat.
Permasalahan pembangunan permukiman di Kota Makassar adalah meliputi berbagai aspek seperti aspek kelembagaan, aspek pendanaan dan aspek peran serta masyarakat. Secara umum permasalahan pembangunan dan pengembangan perumahan dan permukiman dapat diuraikan sebagai berikut : •
Masih lemahnya kelembagaan dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman.
•
Secara umum penyelenggaraan di bidang perumahan dan permukiman belum sepenuhnya optimal, ditinjau dari segi sumber daya manusia, organisasi, tata laksana, serta dukungan prasarana dan sarana dasar.
•
Aspek Pendanaan Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman.
BAB IV_PROG. INVESTASI INFRASTRUKTUR KOTA MAKASSAR
17
Belum tersedianya dana jangka panjang untuk pembiayaan sektor perumahan,
yang
menyebabkan
terjadinya
ketidakseimbangan
pendanaan dalam pengadaan pembangunan perumahan. Sehingga memerlukan mobilisasi sumber-sumber pembiayaan yang efektif dengan mengintegrasikan pembiayaan perumahan ke dalam sistem pembiayaan yang lebih luas (APBD Kota, APBD Provinsi, APBN, Swasta dan Swadaya Masyarakat) •
Aspek Peran Serta Masyarakat. Masih
kurangnya
kesadaran
masyarakat
tentang
pentingnya
partisipasi sebagai pendampingan dalam pengembangan permukiman baik secara individual maupun organisasi masyarakat yang ada. 4.1.3.1.Analisis 4.1.3.1.Analisis Permasalahan, Alternatif Pemecahan dan Rekomendasi
Berdasarkan permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan permukiman di Kota Makassar, yaitu dari aspek kelembagaan, aspek pendanaan dan aspek peran serta masyarakat, maka sehubungan dengan hal
tersebut
ada
beberapa
alternatif
pemecahan
masalah
yang
direkomendasikan sebagai berikut : a. Kelembagaan yang menangani Bidang ke Cipta Karyaan khususnya pengembangan permukiman yang didukung dengan uraian tugas dan fungsi (tupoksi) yang jelas, serta penempatan tenaga pelaksana sesuai dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja yang dimiliki. b. Adanya pengorganisasian pendanaan dari berbagai sumber (APBD Kota, APBD Provinsi, APBN dan Swadaya) yang pelaksanaannya oleh satker berada dalam SKPD. c. Peningkatan
peran
serta
masyarakat
dalam
menangani
program/kegiatan pengembangan permukiman baik individu maupun organisasi masyarakat. d. Optimalisasi peningkatan peran serta swasta dalam penyelenggaraan dan pembangunan sektor perumahan dan permukiman.
BAB IV_PROG. INVESTASI INFRASTRUKTUR KOTA MAKASSAR
18
4.1.4.Analisis Usulan Pembangunan Permukiman 4.1.4.1.Sistem Infrastruktur Permukiman Yang Diusulkan
Sistem Infrastruktur permukiman yang diusulkan adalah adanya keserasian dan keseimbangan pembangunan infrastruktur permukiman perkotaan
dan
perdesaan
diharapkan
mengacu
kepada
konsep
pembangunan prasarana kota terpadu antar sektor sesuai dengan rencana induk sistem prasarana dan sarana yang ada seperti peningkatan kualitas permukiman kumuh dan pengembangan pemukiman baru, yang ditunjang dengan pembangunan sektor lainnya seperti pembangunan drainase, persampahan, pengelolaan air limbah dan pembangunan jalan lingkungan pada kawasan permukiman Kota Makassar. Sedangkan sistem infrastruktur perdesaan adalah mengacu pada konsep TRIDAYA melalui program pemberdayaan masyarakat setempat meliputi program/kegiatan peningkatan kualitas permukiman kumuh, peningkatan
prasarana
dan
sarana
KTP2D/DPP,
dan
pembangunan
infrastruktur pemukiman kawasan pinggiran kota Makassar yang ditunjang dengan pembangunan sektor jaringan jalan kolektor dalam rangka meningkatkan aksesibilitas masyarakat menuju terwujudnya masyarakat damai dan sejahtera. 4.1.4.2.Usulan dan Prioritas Program Pembangunan Prasarana dan Sarana Permukiman
Usulan dan prioritas program pembangunan prasarana dan sarana permukiman meliputi : pembangunan jalan lingkungan, jalan setapak, drainase, sanitasi, penyediaan air bersih/minum dan fasilitas umum lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kegiatan usaha masyarakat di perkotaan melalui program penigkatan kualitas permukiman kumuh, program pengembangan infrastruktur perkotaan dan program penanganan kawasan permukiman yang mendesak untuk segera ditangani.
BAB IV_PROG. INVESTASI INFRASTRUKTUR KOTA MAKASSAR
19
4.1.4.3.Usulan dan Permukiman
Usulan
dan
Prioritas
prioritas
Proyek
Pembangunan
Infrastruktur
kegiatan
pembangunan
infrastruktur
permukiman meliputi Kota Makassar Tahun 2010-2014 dapat dilihat Pada Penjelasan Tabel di bawah ini. Tabel 4.2. Usulan Prioritas Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Makassar No
Uraian Kegiatan
Satuan
Sumber Dana
1
2
3
4
Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket
APBD Kota APBD Kota APBD Kota APBD Kota APBN APBN APBN
Paket
APBN
A
Tahun 2010
1 2 3 4 5 6 7
Pemasangan paving blok Kelurahan Tamangapa Pemasangan paving blok Kelurahan Manggala Pemasangan paving blok Kelurahan Bangkala Pemasangan paving blok Kelurahan Antang Pengaspalan jalan dirgantara Kelurahan Paropo Pendampingan penyusunan strategi pengembangan kota (SPK) Peningkatan lngkungan pemukiman kumuh Penyediaan PSD bagi Kawasan RSH (Kawasan Manggala Perum PNS Pemda Provinsi Sulsel
8 B
Tahun 2011
1 2
Pemasangan paving blok Kelurahan Batua Pembangunan Rehabilitasi/Normalisasi Drainase 7 Kecamatan
Paket
3
Pengerukan Saluran sekunder 4 lokasi
Paket
4 5 6 7
Peningkatan Drainase Pemukiman Tamalanrea/Konservasi Kampus Normalisasi Kap. Kolam/Waduk Kampus Pembangunan Tanggul Konservasi Danau Pembangunan Saluran Pembuangan Utama Tamalanrea
Paket Paket Paket Paket
APBD Kota APBD APBD Provinsi APBD Kota APBD Provinsi APBN APBN
C
Tahun 2012
1 2 3 4 5 6 7
Pemasangan paving Pemasangan paving Pemasangan paving Pemasangan paving Pemasangan paving Pemasangan paving Pemasangan paving
Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket
APBD Kota APBD Kota APBD Kota APBD Kota APBD Kota APBD Kota APBD Kota
D
Tahun 2013
1 2 3
Pemasangan paving blok Kelurahan Sudiang (Lap.Upacara SD) Pemasangan paving blok Kelurahan Paccerakkang Pemasangan paving blok Kelurahan Sudiang Raya
Paket Paket Paket
APBD Kota APBD Kota APBD Kota
E
Tahun 2014
1 2 3 4 5 6
Pemasangan paving blok Kelurahan Sudiang Pemasangan paving blok Kelurahan Untia Pemasangan paving blok Kelurahan Pai Pemasangan paving blok Kelurahan Mariso Pemasangan paving blok Kelurahan Panambungan Revitalisasi Elevasi Jalan pintu I Unhas
Paket Paket Paket Paket Paket Paket
APBD Kota APBD Kota APBD Kota APBD Kota APBD Kota APBD Provinsi
blok Kelurahan Maccini Sombala blok Kelurahan Tanjung Merdeka blok Kelurahan Parang Tambung blok Kelurahan Pa'Baeng-Baeng blok Kelurahan Mangasa blok Kelurahan Bungaya blok Kelurahan Barombong
Sumber : Hasil Anal isis
BAB IV_PROG. INVESTASI INFRASTRUKTUR KOTA MAKASSAR
20
Gambar 4.2. Peta Usulan Prioritas Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Makassar Tahun 2010
Gambar 4.3. Peta Usulan Prioritas Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Makassar Tahun 2011
BAB IV_PROG. INVESTASI INFRASTRUKTUR KOTA MAKASSAR
21
Gambar 4.4. Peta Usulan Prioritas Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Makassar Tahun 2012
Gambar 4.5. Peta Usulan Prioritas Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Makassar Tahun 2013
BAB IV_PROG. INVESTASI INFRASTRUKTUR KOTA MAKASSAR
22
Gambar 4.6. Peta Usulan Prioritas Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Makassar Tahun 2014
4.1.4.4.Analisis Kerangka Dasar Pembangunan Permukiman
Kerangka
pengembangan
dasar
pengembangan
perumahan
permukiman di Kota Makassar pada dasarnya dilaksanakan dengan memperhatikan konsep pengembangan tata ruang wilayah yang terdiri dari 3 kawasan utama dan prioritas pada kawasan keterpaduan untuk pengembangan permukiman :
Kawasan lindung merupakan kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama
melindungi
keserasian
lingkungan
hidup
yang
mencakup
sumberdaya alam dan sumber daya buatan
Kawasan penyangga, merupakan kawasan yang dikembangkan secara terbatas dengan tujuan untuk melindungi kerusakan kawasan lindung dengan tepat
Kawasan urban/ perkotaan, merupakan kawasan yang mempunyai kegiatan non pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat
BAB IV_PROG. INVESTASI INFRASTRUKTUR KOTA MAKASSAR
23
permukiman, pertokoan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan ekonomi.
4.2.
ANLISIS
INVESTASI
PENATAAN
BANGUNAN
DAN
LINGKUNGAN
4.2.1.Umum
Rencana penataan bangunan dan lingkungan Kota Makassar saat ini lebih diarahkan pada
kawasan pusat perdagangan dan transportasi,
kawasan industri, kawasan permukiman skala besar, kawasan bersejarah dan pariwisata serta kawasan pusat pemerintahan. Dengan demikian adanya rencana penataan bangunan dan lingkungan (PBL) pada kawasan tersebut
dimaksudkan
untuk
meningkatkan
fungsi
pelayanan
dan
mendorong peningkatan jasa di sektor perdangan transportasi dan pariwisata. 4.2.1.1.Penataan Bangunan 4.2.1.2.Permasalahan Penataan Bangunan
Penyelenggaraan bangunan di Kota Makassar sesuai dengan aturan yang dipersyaratkan oleh peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Direktur Jendral Cipta Karya maupun peraturan dan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan bangunan gedung termasuk belum adanya peraturan Daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan Bangunan Gedung, permasalahan secara spesifik umumnya pada bangunan yang belum memenuhi syarat teknis maupun keserasian bangunan dan lingkungannya seperti yang terjadi di kawasan perumahan, perkantoran, perdagangan dan pada kawasan khusus seperti kawasan wisata dan kawasan bersejarah. Dilain pihak masih tingginya pelanggaran bangunan yang tidak mentaati garis sempadan jalan, sungai, pantai dan kawasan non budi daya lainnya.
BAB IV_PROG. INVESTASI INFRASTRUKTUR KOTA MAKASSAR
24
4.2.1.3. Penataan Lingkungan
Kegiatan penataan lingkungan untuk mendukung fungsi kawasan tertentu belum dilakukan karena belum optimalnya kinerja instansi yang berwenang yang melakukan perencanaan, pengaturan dan pembinaan teknis maupun dalam pelaksanaan fisik dilapangan. Dilain pihak masih terbatasnya kemampuan sumber daya manusia aparatur daerah yang menangani dan masih terbatasnya kemampuan APBD untuk mendanai kegiatan-kegiatan tersebut serta masih kurangnya pemahaman tentang pentingnya penataan lingkungan dalam rangka mendorong peningkatan fungsi
kawasan
seiring
dengan
meningkatnya
lapangan
kerja
dan
pertumbuhan ekonomi kerakyatan. 4.2.1.4. Pencapaian Penataan Bangunan dan Lingkungan
Sampai saat ini upaya-upaya penataan bangunan dan lingkungan baik ditingkat penyusunan rencana maupun pelaksanaan fisik dilapangan belum optimal pelaksanaannya dan realisasinya masih bersifat parsial. 4.2.1.5. Kebijakan Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan di Kota Makassar
Kebijakan penataan bangunan gedung dan lingkungan pada kegiatan penataan
bangunan gedung
seperti bangunan perkantoran dan rumah
dinas, sedangkan penataan lingkungan belum dilakukan secara optimal dan berkesinambungan. 4.2.2. Profil Rincian Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan
Kondisi
fisik
bangunan
gedung
dan
lingkungan
sudah
mulai
menunjukkan tanda-tanda kekumuhan pada daerah perkotaan yang merupakan daerah urban dan pada kawasan kumuh nelayan dengan pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat tanpa melihat secara detail rencana tata ruang yang ada/tanpa melaporkan izin pada dinas tata ruang Kota Makassar, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor
antara lain :
kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya penataan kota sehingga akan menimbulkan kekumuhan dan dampak lingkungan lainnya, rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat miskin kota,
BAB IV_PROG. INVESTASI INFRASTRUKTUR KOTA MAKASSAR
25
pengetahuan tentang desain bangunan dan faktor sosial budaya masyarakat yang masih rendah. 4.2.2.1. Gambaran Umum Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan
Secara umum penataan bangunan dan lingkungan di Kota Makassar khususnya di daerah perkotaan dan kawasan pinggiran sudah dilakukan berdasarkan rencana tata ruang yang ada, namun beberapa pembangunan gedung yang dilakukan oleh masyarakat hanya mengikuti selera sehingga struktur dan model serta luas lahan yang digunakan tidak mengikuti kaidah yang sudah ditetapkan dalam konsep tata ruang dan aspek teknis sering diabaikan sehingga hasilnya kurang baik. Oleh karena adanya pelaksanaan bangunan seperti itu maka perlu dilakukan pembenahan oleh pihak berkompeten secara tegas dan konsisten, namun tetap dilakukan secara persuasive sehingga pembangunan yang berjalan tidak menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan. 4.2.2.2. Kondisi Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan
Pertimbangan lingkungan selalu menjadi aspek utama dalam proses perencanaan, termasuk dalam penataan bangunan gedung dan lingkungan. Dari hasil pengamatan lapangan menunjukkan bahwa kondisi bangunan gedung dan lingkungan diperoleh gambaran sebagai berikut :
Kondisi bangunan khususnya bangunan rumah penduduk di daerah sekitar pantai dan daerah bantaran sungai umumnya tidak memenuhi kriteria teknis suatu bangunan dari hal jarak antara rumah, penataan dan elevasi sehingga sering terjadi kebakaran, menimbulkan lingkungan kumuh karena tidak teratur dan rutin dilanda banjir yang disebabkan air pasang, terutam bila musim hujan apalagi jika banjir bersamaan naiknya air pasang, kondisi genangan di areal permukiman bisa bertahan berhari-hari
sehingga
berpotensi
menimbulkan
berbagai
macam
penyakit.
Khusus di kawasan pinggiran kota intensitasnya sudah menunjukkan gejala
pembangunan
yang
cukup
tinggi
dan
sporadis
sehingga
BAB IV_PROG. INVESTASI INFRASTRUKTUR KOTA MAKASSAR
26
memerlukan pengendalian dalam bentuk penataan bangunan dan lingkungan. 4.2.2.3. Permasalahan Yang Dihadapi
Kondisi bangunan khususnya bangunan rumah penduduk di koridor jalan utama Kota Makassar, serta kawasan pesisir dan bantaran sungai yang umumnya
dihuni
oleh
kaum
nelayan
yang
tergolong
kelompok
berpenghasilan rendah umumnya tidak memenuhi kriteria teknis suatu bangunan dari hal jarak antara rumah, penataan dan
elevasi, sehingga
menimbulkan lingkungan kumuh hal ini disebabkan oleh karena tidak teratur dan rutin dilanda banjir akibat air pasang, terutama bila musim hujan menyebabkan terjadi banjir bersamaan air pasang, kondisi genangan di areal permukiman bisa bertahan berhari-hari sehingga berpotensi menimbulkan berbagai macam penyakit. 4.2.2.4. Sasaran Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan
Sasaran penataan bangunan gedung dan lingkngan di Kota Makassar, sebagai berikut : a. Optimalisasi penyelenggaraan penataan bangunan gedung yang tertib, fungsional, andal dan efisien. b. Optimalisasi penyelenggaraan bangunan dan
lingkungan permukiman
yang produktif dan memiliki berjatidiri. c. Optimalisasi penyelenggaraan penataan, revitalisasi kawasan dan bangunan dapat memberikan nilai tambah fisik, sosial dan ekonomi, d. Optimalisasi penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan akan mewujudkan arsitektur perkotaan dan pelestarian arsitektur bangunan gedung yang dilindungi dan dilestarikan untuk menunjang kearifan budaya lokal e. Agar pengembangan teknologi dan rekayasa arsitektur bangunan gedung guna
menunjang
pembangunan
regional/internasional
yang
berkelanjutan.
BAB IV_PROG. INVESTASI INFRASTRUKTUR KOTA MAKASSAR
27
4.2.3.Analisis Permasalahan dan Rekomendasi
Wujud bangunan dirancang dengan dasar pertimbangan fungsi bangunan, khususnya bangunan perdagangan harus bersifat rekreatif dan dinamis serta memberikan dampak psikologis yang mendukung sebagai bangunan bisnis. Disamping itu faktor lain yang perlu diperhatikan dalam mengolah wujud bangunan yaitu : kondisi topografi, iklim lingkungan, ciri arsitektur tropis, mencerminkan budaya setempat, keserasian dengan lingkungan sekitar serta mempertimbangkan pemakaian bahan bangunan lokal yang berkualitas baik. Untuk wujud bangunan yang menyangkut fungsi bangunan yang menumental atau meyangkut lingkungan kota atau memerlukan penampilan bangunan
yang bercirikan tradisional atau khas daerah maka perlu
dikonsultasikan dengan tenaga ahli yang telah berpengalaman. 4.2.3.1.Analisis Kebutuhan Penataan Bangunan dan Lingkungan
Kota Makassar yang belum menyelesaikan perda bangunan gedung yang dimilikinya agar sesuai dengan UUBG. Masih tidak dilibatkannya Tim ahli bangunan gedung yang berfungsi dalam pembinaan penataan bangunan dan lingkungan. Pemda belum menerbitkan sertifikasi layak Fungsi (SLF) bagi seluruh bangunan gedung yang ada terutama bangunan baru hasil pembangunan. 4.2.3.2.Rekomendasi
Guna
mendukung
penyelenggaraan
penataan
bangunan
dan
lingkungan di Kota Makassar, beberapa hal yang direkomendasikan sebagai berikut : a. Menyelenggarakan penataan bangunan gedung agar tertib, fungsional, andal dan efisien. b. Pemda
harus
bertindak
sebagai
policy
dalam
penyelenggaraan
lingkungan permukiman agar produktif dan berjatidiri. c. Menyelenggarakan penataan dan revitalisasi kawasan dan bangunan agar dapat memberikan nilai tambah fisik, sosial dan ekonomi,
BAB IV_PROG. INVESTASI INFRASTRUKTUR KOTA MAKASSAR
28
d. Menyelenggarakan
penataan
bangunan
dan
lingkungan
untuk
mewujudkan arsitektur perkotaan dan pelestarian arsitektur bangunan gedung yang dilindungi dan dilestarikan untuk menunjang kearifan budaya lokal e. Mengembangkan teknologi dan rekayasa arsitektur bangunan gedung untuk
menunjang
pembangunan
regional/internasional
yang
berkelanjutan. 4.2.4.Program Yang Diusulkan
a. Melakukan penataan bangunan agar dapat memberi nilai tambah fisik, ekonomi dan sosial. b. penataan bangunan dan lingkungan untuk mewujudkan arsitektur perkotaan dan pelestarian arsitektur bangunan gedung yang dilindungi dan dilestarikan untuk menunjang kearifan budaya lokal c. Pengembangan permukiman masyarakat agar produktif dan berjatidiri. 4.2.4.1.Usulan dan Prioritas Program
Penetapan kebijakan strategi, penyusunan norma standar dan pedoman, koordinasi pengembangan perumahan, sosialisasi perundangundangan bidang perumahan, koordinasi pembangunan perumahan dengan lembaga/badan usaha, fasilitas dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat. Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat, monitoring, evaluasi dan pelaporan. 4.2.4.2.Usulan dan Prioritas Proyek Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan
Program Priorotas Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan di Kota Makassar Tahun 2010-2014, dapat dilihat pada Kajian Tabel di bawah ini.
BAB IV_PROG. INVESTASI INFRASTRUKTUR KOTA MAKASSAR
29
Tabel 4.3. Usulan Prioritas Penataan Bangunan Gedung Kota Makassar No
Uraian Kegiatan
Satuan
Sumber Dana
1
2
3
4
Unit Unit Unit Unit 6 Org
APBD Kota APBD Kota APBD Kota APBD Kota APBD Kota
Unit Unit Unit Unit Unit Unit Paket 6 Org
APBD Kota APBD Kota APBD Kota APBD Kota APBD Kota APBD Kota APBD Kota APBD Kota
2 Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit 6 Org
APBD Kota APBD Kota APBD Kota APBD Kota APBD Kota APBD Kota APBD Kota APBD Kota APBD Kota APBD Kota APBD Kota APBD Kota
Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit 6 Org
APBD Kota APBD Kota APBD Kota APBD Kota APBD Kota APBD Kota APBD Kota APBD Kota APBD Kota APBD Kota APBD Kota
A
Tahun 2011
1 2 3 4 5
Pembangunan Kantor Camat Mariso Pembangunan Kantor Camat Tamalate Pembangunan Kantor Camat Ujung Tanah Pemeliharaan sarana dan Prasarana Umum Pelatihan Teknis Bangunan Gedung
B
Tahun 2012
1 2 3 4 5 6 7 8
Pembangunan Taman Baca Pembangunan Taman Baca Pembangunan Taman Baca Pembangunan Taman Baca Pembangunan Taman Baca Komp.Hartaco Jaya Pembangunan Taman Baca Pemeliharaan Sarana dan Prasarana umum Pelatihan Teknis Bangunan Gedung
C
Tahun 2013
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pembangunan Posyandu Pembangunan Posyandu Pembangunan Posyandu Pembangunan Posyandu Pembangunan Posyandu Pembangunan Posyandu Pembangunan Posyandu Pembangunan Posyandu Pembangunan Posyandu Pembangunan Posyandu Pemeliharaan sarana dan Prasarana Umum Pelatihan teknis
D
Tahun 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pembangunan Posyandu Pembangunan Posyandu Pembangunan Posyandu Pembangunan Posyandu Pembangunan Taman Baca Pembangunan Taman Baca Pembangunan Taman Baca Pembangunan Taman Baca Pulau kodingareng Pembangunan Taman Baca Pulau Lae-Lae Pemeliharaan sarana dan Prasarana Umum Pelatihan teknis
Sumber : Hasil Anali sis
BAB IV_PROG. INVESTASI INFRASTRUKTUR KOTA MAKASSAR
30
Gambar 4.7. Peta Usulan Prioritas Pembangunan Penataan Bangunan Gedung Kota Makassar Tahun 2010
Gambar 4.8. Peta Usulan Prioritas Pembangunan Penataan Bangunan Gedung Kota Makassar Tahun 2011
BAB IV_PROG. INVESTASI INFRASTRUKTUR KOTA MAKASSAR
31
Gambar 4.9. Peta Usulan Prioritas Pembangunan Penataan Bangunan Gedung Kota Makassar Tahun 2012
Gambar 4.10. Peta Usulan Prioritas Pembangunan Penataan Bangunan Gedung Kota Makassar Tahun 2013
BAB IV_PROG. INVESTASI INFRASTRUKTUR KOTA MAKASSAR
32
Gambar 4.11. Peta Usulan Prioritas Pembangunan Penataan Bangunan Gedung Kota Makassar Tahun 2014
4.2.4.3.Pembiayaan Proyek Penyediaan pengelolaan
Sumber pembiayaan
penyelenggaraan proyek penataan bangunan
dan lingkungan Kota Makassar bersumber dari dana APBN, APBD Provinsi dan APBD Kota dan masyarakat serta kalangan swasta. 4.3. ANALISIS INVESTASI SUB-BIDANG AIR LIMBAH
4.3.1.Umum
Sub bidang Air Limbah pada Bidang Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum memiliki program kegiatan yang bertujuan untuk mencapai kondisi masyarakat hidup sehat dan sejahtera dalam lingkungan yang bebas dari pencemaran air limbah permukiman. Air limbah yang dimaksud adalah air limbah permukiman (municipal waste water) yang terdiri atas limbah domestik (rumah tangga) yang berasal air sisa mandi, cuci, dapur dan tinja manusia dari lingkungan permukiman serta air limbah
BAB IV_PROG. INVESTASI INFRASTRUKTUR KOTA MAKASSAR
33
industri rumah tangga yang tidak mengandung Bahan Beracun dan Berbahaya (B3). 4.3.2.Kebijakan, Program dan Kegiatan Pengelolaan Air Limbah Dalam Rencana Kota Makassar
Penanganan masalah pengelolaan air limbah dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar sifatnya mutlak, tetapi dilakukan secara berkala
dikembangkan/disediakan
untuk
penduduk.
Prioritas
pengembangan pada daerah-daerah yang belum terjangkau dan lebih difokuskan pada kawasan permukiman kumuh. 4.3.3.Profil Pengelolaan Air Limbah
Profil pengelolaan limbah Kota Makassar pada dasarnya adalah untuk mengetahui sejuah mana proses yang telah dilakukan selama ini. Air limbah yang dihasilkan umumnya bersumber dari air limbah rumah tangga, industri dan
beberapa
fasilitas.
Proses
pengelolaannya
dilakukan
dengan
menggunakan truk pengangkut/penghisap limbah yang dikelola oleh Dinas Kebersihan Kota Makassar sedangkan air limbah yang dihasilkan oleh industri sejauh ini telah memiliki wadah (penampungan) yang dilakukan oleh masing-masing unit industri. 4.3.4.Gambaran Umum Pengelolaan Air Limbah Saat Ini
Sistem pengolahan Air Limbah di Kota Makassar dengan sistem on site (penanganan setempat) yang terbagi atas : a. Pengelolaan oleh masyarakat/rumah tangga, dengan membuat jamban keluarga dan septicktank sendiri. b. Pengelolaan oleh pemerintah, tetapi terbatas pada prasarana untuk tempat umum dengan membuat MCK umum dan septick tank komunal. 4.3.4.1.Tingkat Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan
Terkait dengan limbah yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan bagi masyarakat saat ini belum terasa secara luas, akan tetapi pada kawasan tertentu seperti pada lingkungan kegiatan ekonomi seperti rumah makan, hotel, buangan rumah tangga yang selama ini belum dilakukan
BAB IV_PROG. INVESTASI INFRASTRUKTUR KOTA MAKASSAR
34
netralisasi sebelum dibuang pada daerah hilir yang menjadi akhir pembuangan yang selama ini sudah mulai terasa. Oleh karena untuk mengantisipasi akibat yang ditimbulkan pada tahun mendatang seiring dengan
semakin
meningkatnya
usaha
sosial
ekonomi
masyarakat
memerlukan dukungan peraturan dan master induk penanganannya agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari termasuk untuk penanganan limbah hasil buangan rumah tangga, khususnya pada kawasan permukiman kumuh yang masih mengandalkan saluran drainase sebagai saluran pembuangan. 4.3.4.2.Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah
Prasarana dan sarana pengolahan air limbah sebenarnya sudah dilakukan pada jenis limbah tertentu seperti untuk tinja, akan tetapi untuk limbah lain perlu pula dilakukan penanganan karena hal tersebut tidak kurang pengaruhnya terhadap kelestarian lingkungan yang pada akhirnya bermuara pada pencemaran lingkungan. 4.3.4.3.Kondisi Sistem Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah
Kota Makassar saat ini telah memiliki sistem pembuangan air limbah terpusat, akan tetapi fungsinya belum optimal dari kapasitas yang ada saat ini berupa bangunan intalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) penanganan pembuangan air limbah sebagian besar dilakukan secara individual oleh masyarakat dengan membuat jamban keluarga dan septictank. 4.3.4.4.Permasalahan Yang Dihadapi
Dengan belum tersedianya sarana dan prasarana pengolahan air limbah sehingga air buangan kota dan buangan rumah tangga, maka akan menimbulkan pencemaran pada sungai dan laut, disamping itu masih belum terpisahnya antara drainase air hujan dengan limbah buangan rumah tangga sehingga volumenya menjadi besar yang menyebabkan kapasitas sarana yang diperlukan dalam mengolah limbah tersebut cukup besar. Permasalahan yang dihadapi pada sektor air limbah Kota Makassar sebagai berikut : a. Lemahnya kelembagaan yang menangani sektor air limbah kota. BAB IV_PROG. INVESTASI INFRASTRUKTUR KOTA MAKASSAR
35
b. Upaya optimalisasi limbah air buangan belum optimal dilakukan, khususnya pada kawasan dengan tingkat kepadatan tinggi. c. Operasiopnalisasi sarana dan prasarana pengelolaan limbah hasil buangan belum optimal dalam penyelenggaraan dan pelaksanaannya. d. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan limbah, khususnya limbah hasil buangan rumah tangga belum optimal. 4.3.5.Sasaran Pengelolaan Prasarana dan Sarana Air Limbah
Sasaran pengelolaan prasarana dan sarana air limbah terutama sampah perkotaan dan air limbah rumah tangga, khususnya pada rumah makan dan sejenisnya yang selama ini cukup memberi sumbangan yang besar terhadap produksi air limbah di lingkungan pusat kota, sedang pada kawaasan pinggiran masih sangat kecil dan masih dapat ternetralisir secara alamiah. 4.3.5.1. Alternatif Pemecahan Persoalan
Disamping perlunya dibangun sarana dan prasarana pengolah air limbah, maka saluran pembuang air hujan yang selama ini tergabung dengan air limbah buangan rumah tangga, limbah perkotaan dan sebagainya, maka untuk mengefisienkan dana yang diperlukan sarana pengolah air limbah yang diperlukan maka antara saluran air limbah dan saluran limpasan air hujan harus dipisahkan. 4.3.5.2. Rekomendasi
Menfgantisipasi permasalahan yang dihadapi untuk penanganan sektor air limbah di Kota Makassar seperti yang disebutkan pada analisis permasalahan diatas, maka direkomendasikan untuk membangun sarana dan prasarana pengolah air limbah untuk berfungsi menetralisir beban pencemaran air limbah/buangan sebelum dilepas pada pembuangan akhir yaitu sungai dan laut.
BAB IV_PROG. INVESTASI INFRASTRUKTUR KOTA MAKASSAR
36
4.3.6.Sistem Prasarana Yang Diusulkan
Optimalisasi pengolahan air limbah dapat dicapai untuk tujuan dan sasaran peruntukannya, khususnya untuk menangani pada kawasan pada penduduk, sehingga perumusan program dilakukan secara terencana dan terarah dan dikuatkan dengan peraturan hukum mengenai sanksi bagi yang melanggar kesepakatan yang telah disepakati tentang keharusan setiap individu, lembaga dan swasta yang menghasilkan limbah wajib melakukan pengolahan limbah secara terpadu sebelum di buang ke tempat pembuangan akhir. 4.3.6.1.Kebutuhan Pengembangan Pengelolaan
Baik pengelolaan pengolahan air limbah dari tinja maupun buangan rumah tangga dan dari berbagai sumber lainnya perlu dilakukan pengembangan seiring dengan bertambahnya jumlah penghasil air limbah, demikian pula tentang umur ekonomis dan cakupan pelayanannya, hal ini perlu diproyeksikan perencanaan jangka menegah dan jangka panjang. 4.3.6.2.Usulan dan Prioritas Program
Usulan dan prioritas program terutama ditujukan untuk air limbah industri yang dianggap berbahaya bagi
manusia dan lingkungan, juga
buangan rumah tangga dan kegiatan ekonomi produktif lainnya yang menghasilkan limbah. Program pengelolaan Air Limbah yang diusulkan adalah penyediaan sarana dan prasarana dijelaskan dalam Kajian tabel dan gambar di bawah ini.
BAB IV_PROG. INVESTASI INFRASTRUKTUR KOTA MAKASSAR
37
Tabel 4.4. Usulan Prioritas Pembangunan Sistem Air Limbah Kota Makassar No
Uraian Kegiatan
Satuan
Sumber Dana
1
2
3
4
Unit Unit Unit
APBD Kota APBD Kota APBN
Unit Unit
APBD Provinsi APBD Kota
Unit
APBD Kota
Unit
APBD Kota
A
Tahun 2011
1 2 3
Pembangunan IPAL untuk UKM di Kecamatan Tamalate Persiapan Lahan IPAL Losari Pembangunan IPAL Kawasan Losari
B
Tahun 2012
1 2
Pembangunan IPAL Untuk Rusunawa Pembangunan IPAL untuk UKM di Kecamatan Mariso dan Mamajang
C
Tahun 2013
1
Pembangunan IPAL untuk UKM di Kecamatan Makassar, Bontoala dan Ujung Pandang
D
Tahun 2014
1
Pembangunan IPAL untuk UKM Panakkukang dan Biringkanaya
di
Kecamatan
Manggala,
Sumber : Hasil Anali sis
Gambar 4.12. Peta Usulan Prioritas Pembangunan Sistem Air Limbah Kota Makassar Tahun 2010
BAB IV_PROG. INVESTASI INFRASTRUKTUR KOTA MAKASSAR
38
Gambar 4.13. Peta Usulan Prioritas Pembangunan Sistem Air Limbah Kota Makassar Tahun 2011
Gambar 4.14. Peta Usulan Prioritas Pembangunan Sistem Air Limbah Kota Makassar Tahun 2012
BAB IV_PROG. INVESTASI INFRASTRUKTUR KOTA MAKASSAR
39
Gambar 4.15. Peta Usulan Prioritas Pembangunan Sistem Air Limbah Kota Makassar Tahun 2013
Gambar 4.16. Peta Usulan Prioritas Pembangunan Sistem Air Limbah Kota Makassar Tahun 2014
BAB IV_PROG. INVESTASI INFRASTRUKTUR KOTA MAKASSAR
40
4.3.6.3.Pembiayaan Pengelolaan
Upaya penanganan air limbah Kota Makassar untuk dapat memenuhi tujuannya maka diperlukan sosialisasi dan pemahaman diberikan kepada segenap lapisan masyarakat baik sebagai individu, lembaga swasta, kelompok industri dan seluruh pihak terkait agar penanganan pengolahan air limbah ini dilakukan secara partisipatif demi kebaikan bersama, sehingga beban pemerintah untuk investasi pembangunan prasarana dan sarana air limbah yang diperlukan dapat diminimalkan. Skenarionya perlu dilakukan secara profesional antara pemerintah, masyarakat dan swasta. Mengingat dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan cukup signifikan maka sumber pendanaan khususnya pihak pemerintah dapat bersumber dari pemerintah kota, provinsi maupun APBN. 4.4.Analisis Investasi Sub-Bidang Persampahan 4.4.1.Umum
Bahwa untuk mendukung program pemerintah Kota Makassar sebagai kota yang bersih dan manusiawi, maka tugas pokok Dinas Kebersihan kota adalah menciptakan lingkungan perkotaan yang bersih dan indah, khususnya dalam penanganan sektor persampahan. Kondisi sistem persampahan Kota Makassar saat ini dikelola melalui penyediaan bak sampah (kontainer), TPS, TPA, truk pengangkut sampah dan beberapa alat berat. 4.4.2.Kebijakan, Program dan Kegiatan Pengelolaan Persampahan dalam Rencana Kota Makassar
Kebijakan pengelolaan sektor persampahan di Kota Makassar, dalam kerangka untuk mengantisipasi volume timbulan sampah kota, maka diharapkan dukungan pembangunan dan penyiapan sarana dan prasarana pengolahan persampahan antara lain : penentuan lokasi TPA disesuaikan dengan Tata Ruang Kota Makassar, pembangunan TPA pada lokasi yang ditetapkan
(TPA
Antang)
dan
pengadaan
sarana
dan
prasarana
persampahan.
BAB IV_PROG. INVESTASI INFRASTRUKTUR KOTA MAKASSAR
41
4.4.3.Profil Persampahan 4.4.3.1.Gambaran Umum Sistem Pengelolaan Persampahan Saat Ini
Diperkirakan total timbunan sampah di Kota Makassar adalah 3.382,38 m3 perhari. Prasarana dan sarana dasar persampahan yang ada di Kota Makassar adalah sebagai berikut : Tabel 4.5. Persentase Penanganan Sampah Kota Makasar No
1
2
3
Penanganan
Volume (m3)
Diangkut Petugas
Ke TPA Dipulung, dimusnahkan Diolah Kompos Daur ulang Incinerator Tidak terangkut
Persentase (%)
3.109,56 78,60
87,59 2,22
26,20 48,03 11,00 272,82
0,74 1,35 0,31 7,69
Sumber : Dinas Kebersiha n Kot a Makassar ,20 09
Gambar 4.17. Peta Persentase Penanganan Sampah Kota Makassar
BAB IV_PROG. INVESTASI INFRASTRUKTUR KOTA MAKASSAR
42
Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah di Kota Makassar berlokasi di Tamangapa, Kecamatan Manggala dengan luas 14,3 ha ( yang sudah terpakai 11,9 ha) berjarak 14.00 km dari pantai dan 0,50 dari pemukiman terdekat. Sistim pengolahan yang dilakukan di TPA Tamangapa adalah controlled landfill dengan alat-alat berat yang dimiliki berupa; Wheel loader 2 unit, Bulldozer 1 unit dan Excavator 1 unit. 4.4.3.2.Kondisi Sistem Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan Yang Ada (Aspek Teknis)
Kondisi sistem sarana dan prasarana pengelolaan persampahan Kota Makassar, ditinjau dari aspek teknis dimungkinkan untuk mendukung pengelolaan sampah kota, antara lain dengan memerlukan dukungan peningkatan : a. Penambahan dan optimalisasi sarana angkutan sampah b. Pengadaan dan pembangunan TPS/Pewadahan sumpah pada kawasan dengan tingkat kepadatan tinggi c. Melanjutkan pembangunan Lokasi TPA Antang 4.4.3.3.Aspek Pendanaan
Dana
operasional
kebersihan/persampahan
masih
memerlukan
dukungan pembiayaan dari berbagai pihak baik yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi maupun dukungan pembiayaan APBD Kota Makassar. 4.4.3.4.Aspek Kelembagaan Pelayanan Persampahan
Dalam kerangka pengelolaan sektor persampahan Kota Makassar diharapkan
dikelolas
secara
profesional.
Untuk
maksud
tersebut
memerlukan penguatan kelembagaan yang secara khusus menangani masalah kebersihan/persampahan yaitu Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Makassar. 4.4.3.5.Aspek Peraturan Perundangan
Aspek peraturan perundangan yang dijadikan momentum dalam pengelolaan sistem persampahan Kota Makassar mengacu pada Perda No. 3
BAB IV_PROG. INVESTASI INFRASTRUKTUR KOTA MAKASSAR
43
Tahun 2000 tentang Kebersihan/Persampahan dan Sementara menunggu UU tentang Limbah/Sampah dari DPR RI. 4.4.3.6.Aspek Peran Serta Masyarakat
Aspek
peran
serta
masyarakat
dalam
penanganan
sistem
persampahan dengan jalan sosialisasi pada masyarakat tentang kebersihan lingkungan perkotaan, khususnya aturan yang telah tertuang dalam Perda No. 3 Tahun 2000 tentang kebersihan. 4.4.4.Permasalahan Yang Dihadapi
Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan sampah di Kota Makassar sebagai berikut : a. Aspek Kelembagaan
Permasalahan yang dihadapi dari segi kelembagaan yang menangani sektor persampahan Kota Makassar sebagai berikut :
Fungsi Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Makassar belum berfungsi optimal;
Lemahnya koordinasi yang menangani sektor persampahan
Kurangnya SDM yang handal dalam penanganan sektor persampahan
b. Aspek Operasional/Teknik
Permasalahan yang dihadapi dari segi operasional/teknis yang menangani sektor persampahan Kota Makassar sebagai berikut :
Manajemen operasional kebersihan belum optimal dilaksanakan;
SDM aparat kebersihan masih rendah;
Sistem pengangkutan sampah belum baik;
Sistem pengelolaan kebersihan sampah belum terkoordinir dengan baik;
c. Aspek Pembiayaan
Belum optimalnya/rendahnya dana operasional kebersihan yang dianggarkan dalam APBD Kota Makassar, sehingga memerlukan dukungan pembiayaan baik dari APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kota Makassar.
BAB IV_PROG. INVESTASI INFRASTRUKTUR KOTA MAKASSAR
44
d. Aspek Peran Serta Masyarakat
Aspek peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan di Kota Makassar diindikasikan masih sangat rendah dan memerlukan sosialisasi secara menyeluruh dikalangan masyarakat. Hal-hal yang harus ditingkatkan antara lain sebagai berikut :
Tingkat partisipasi masyarakat dalam penanganan persampahan masih cukup rendah.
Tingkat kesadaran masyarakat tentang bahaya yang ditimbulkan oleh pengelolaan sampah yang kurang baik akan berdampak terhadap kesehatan, belum dipahami secara total
Kebiasaan penduduk membuang sampah diluar tempat yang disediakan relatif masing tinggi, antara lain membuang keselokan atau kanal yang ada sehingga mengakibatkan pendangkalan
4.4.4.1.Sasaran Penyediaan Persampahan
Prasarana
dan
Sarana
Pengolahan
Sasaran penyediaan prasarana dan sarana pengolahan persampahan pada dasarnya dilakukan untuk antisipasi dan mengelola sampah hasil buangan ketempat yang telah disediakan (TPS dan TPA) disisi lain penyediaan
prasarana
dan
sarana
pengolahan
persampahan
untuk
mencegah timbulnya berbagai penyakit yang disebabkan oleh sampah. Disamping itu dengan ketersediaan prasarana dan sarana akan memudahkan dalam hal pengelolaan sampah hingga pada proses pembuangan atau daur ulang sampah untuk memisahkan sampah yang tidak dapat terurai. 4.4.5.Analisis Permasalahan dan Rekomendasi 4.4.5.1.Analisis Permasalahan
Dalam
pengembangan
sistem
pengelolaan
persampahan
Kota
Makassar, memerlukan tindakan penanganan, tindakan penanganan yang dimaksud sebagai berikut :
BAB IV_PROG. INVESTASI INFRASTRUKTUR KOTA MAKASSAR
45
a. Sistem Pengumpulan Sampah
Belum jelasnya sistem yang digunakan dalam mekanisme atau model pengumpulan sampah ke tempat pewadahan termasuk frekuensi angkutan sampah yang belum optimal. b. Sistem Pengangkutan Sampah
Pengangkutan sampah belum dilakukan dengan baik karena belum tersedianya TPS/Tong sampah pada unit-unit permukiman tertentu, belum berfungsi optimalnya TPA yang ada saat ini serta belum tersedianya peta layanan pengangkutan sampah. c. Penampungan Sementara
Terbatasnya
tempat/pewadahan
(TPS)
yang
digunakan
sebagai
penampungan sementara dari sumber sampah ke TPS dan hanya di lokasi atau area kawasan tertentu kota. d. Pembuangan Akhir
Belum berfungsi optimalnya lokasi TPA yang baru. 4.4.5.2.Alternatif Pemecahan Masalah
Alternatif Pemecahan Masalah yang bisa ditempuh antara lain adalah : a. Sistem Pengumpulan Sampah
Pembuangan sampah dari sumber sampah dimasukkan dalam suatu tempat pewadahan/TPS kemudian dilaksanakan oleh petugas kebersihan dengan menggunakan motor gerobak sampah, ditampung melalui kontainer dan selanjutnya diangkut kepembuangan akhir. b. Sistem Pengangkutan Sampah
Pengangkutan sampah dilaksanakan dari sumber sampah ke TPS dan selanjunya ke TPA dengan menggunakan gerobak sampah dan Arm Roll Truck. c. Penampungan Sementara
Pemerintah
dan
masyarakat
bersama-sama
membangun
tempat
pewadahan (TPS) /tong sampah.
BAB IV_PROG. INVESTASI INFRASTRUKTUR KOTA MAKASSAR
46
d. Pembuangan Akhir
Optimalisasi lokasi TPA Antang sebagai proses pengolahan sampah akhir. 4.4.6.Sistem Pengelolaan Sampah Yang Diusulkan 4.4.6.1.Kebutuhan Pengembangan
Penguataan kelembagaan Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Makassar untuk menangani sektor persampahan. 4.4.6.2.Usulan dan Prioritas Program Pengelolaan Sampah
Usulan dan Prioritas Program Pengelolaan sampah di Kota Makassar Tahun 2010-2014, dapat dilihat pada kajian Tabel di bawah ini.
Tabel 4.6. Usulan Prioritas Pembangunan Infrastruktur Pengelolaan Sampah Kota Makassar No
Uraian Kegiatan
Satuan
Sumber Dana
1
2
3
4
Unit Unit Unit Unit
APBD APBD APBD APBD Provinsi
Unit
APBD
Unit
APBD
Unit
APBD Provinsi
Unit Unit Unit Unit
APBD APBD APBD Provinsi APBD Provinsi
Unit Unit Unit Unit Unit Unit
APBD APBD APBD APBD Provinsi APBD Provinsi APBD Provinsi
Unit Unit Unit Unit
APBD APBD APBD APBD Provinsi
A
Tahun 2011
1 2 3 4
7
Pengadaan Container (6M3) Pengadaan Dump Truck (6M3) Pengadaan Dump Truck (10M3) Pengadaan Buldozer Pembangunan Prasarana dan Sarana Sampah Terpadu 3R di Kecamatan Ujung Tanah Pembangunan Prasarana dan Sarana Sampah Terpadu 3R di Kecamatan Ujung Tanah Pengadaan Mobil sampah (30M3)
B
Tahun 2012
1 2 3 4
Pengadaan Arm Roll (6M3) Pengadaan Arm Roll (10M3) Pengadaan Excalator Pengadaan Mobil sampah (30M3)
C
Tahun 2013
1 2 3 4 5 6
Pengadaan Container (6M3) Pengadaan Container (10M3) Pengadaan Motor Sampah 3 Roda Pengadaan Mobil Sampah (30M3) Pengadaan Dump Truck (6M3) Pengadaan Dump Truck (10M3)
D
Tahun 2014
1 2 3 4
Pengadaan Container (6M3) Pengadaan Container (10M3) Pengadaan Motor Sampah 3 Roda Pengadaan Mobil Sampah (30M3)
5 6
Sumber : Hasil Anali sis
BAB IV_PROG. INVESTASI INFRASTRUKTUR KOTA MAKASSAR
47
4.5.Analisis Investasi Sub-Bidang Drainase 4.5.1.Umum
Pertumbuhan penduduk dan kepadatan penduduk yang cepat menimbulkan tekanan terhadap ruang dan lingkungan untuk kebutuhan perumahan kawasan jasa/industri yang selanjutnya menjadi kawasan terbangun. Kawasan perkotaan yang terbangun memerlukan adanya dukungan prasarana dan sarana yang baik yang menjangkau kepada masyarakat berpenghasilan menengah dan rendah. Perkembangan perumahan dan permukiman yang sangat pesat sering kurang terkendali dan tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang maupun konsep pembangunan yang berkelanjutan, mengakibatkan banyak kawasan-kawasan rendah yang semula berfungsi sebagai tempat parkir air (retarding pond ) dan bantaran sungai dihuni oleh penduduk. Kondisi ini akhirnya menigkatkan volume air permukaan yang masuk ke saluran drainase dan sungai yang ada saat ini. Hal-hal tersebut di atas membawa dampak rendahnya kemampuan drainase mengeringkan kawasan terbangun dan rendahnya kapasitas seluruh prasarana pengendalian banjir (sungai, polder-polder, pompa-pompa, pintu-pintu pengatur) untuk mengalirkan air ke laut. Penanganan
drainase
perlu
memperhatikan
fungsi
drainase
perkotaan sebagai prasarana kota yang dilandaskan pada konsep drainase yang berwawasan lingkungan. Berlainan dengan paradigma lama yang prinsipnya mengalirkan limpasan air hujan ke badan air penerima secepatnya, tetapi prinsipnya agar air hujan yang jatuh ditahan dulu agar lebih banyak yang meresap ke dalam tanah melalui bangunan resapan buatan/alamiah seperti kolam tandon, waduk lapangan, sumur-sumur resapan, penataan lansekap dan lain-lain. Hal tersebut bertujuan memotong puncak banjir yang terjadi sehingga dimensi saluran lebih ekonomis, dapat juga membantu menambah sumber-sumber air baku. Penanganan drainase juga harus memakai pendekatan sistem, tidak secara parsial, parameter-parameter teknis ditentukan faktor alam setempat.
BAB IV_PROG. INVESTASI INFRASTRUKTUR KOTA MAKASSAR
48
Pertambahan penduduk yang semakin meningkat, terbatasnya kemampuan pemerintah, swasta dan masyarakat, serta tuntunan akan kawasan terbangun yang bersih dan sehat mengakibatkan kebutuhan dan pelayanan prasarana dan sarana drainase, harus tetap dipertahankan dan ditingkatkan. Tantangan yang dihadapi antara lain : •
Mencegah terjadinya penurunan kualitas kawasan terbangun
•
Melakukan optimalisasi fungsi pelayanan dan efisiensi terhapa prasarana dan sarana drainase yang sudah terbangun
•
Melaksanakan peningkatan dan peningkatan dan pengembangan sistem yang ada serta pembangunan baru secara efektif dan efisien agar dapat meningkatkan ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah
•
Pemerataan pembangunan bidang drainase dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional dan daerah setempat
•
Menunjang terwujudnya lingkungan peumahan dan permukiman yang bersih dan sehat serta terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Beberapa hal yang perlu dierhatikan dalam pengembangan sistem
penanganan darinase Kota Makassar antara lain : 1. Peran
Kota
yang
menjadi
hinterland
Kota
Makassar
dalam
pengembangan wilayah yang terpadu (Metropolitan Mamminasata) 2. Memperhatikan kondisi alamiah dan tipologi Kota Makassar, seperti struktur dan morfologi tanah, topografi dan sebagainya 3. Pembangunan
dilakukan
dengan
pendekatan
pembangunan
berkelanjutan dan wawasan lingkungan 4. Logical Framework (kerangka logis) penilaian kelayakan investasi penanganan drainase 5. Keterpaduan penanganan drainase dengan pengembangan sistem sektor lainnya
dilaksanakan
pengembangan,
pada
setiap
sekurang-kurangnya
tahapan dilaksanakan
penyelenggaraan pada
tahap
perencanaan baik dalam penyusunan rencana induk maupun dalam perencanaan teknik
BAB IV_PROG. INVESTASI INFRASTRUKTUR KOTA MAKASSAR
49
6. Memerhatikan peraturan dan perundangan serta petunjuk/pedoman yang tersedia 7. Tingkat kelayakan pelayanan, efektivitas dan efisiensi penanganan drainase bersangkutan 8. Sebagai suatu prasarana yang tidak saja penting bagi peningkatan kesehatan masyarakat tetapi juga sangat penting bagi keberlanjutan ekosistem lingkungan. 9. Sumber pendanaan dari berbagai pihak baik pemerintah, masyarakat maupun swasta 10.Kelembagaan yang menangani drainase 11.Investasi PS drainase dengan memperhatikan kelayakan terutama dalam hal pemulihan biaya operasi dan pemeliharaan 12.Jika ada indikasi keterlibatan swasta dalam pembangunan dan/atau pengelolaan sarana dan prasarana drainase, perlu dilakukan idenifikasi lebih lanjut. 13.Safeguard sosial dan lingkungan 14.Perhitungan dan hal penunjang lainnya yang dibutuhkan untuk mendukung analisis disertakan dalam bentuk lampiran. Fungsi drainase perkotaan dapat dibagi dalam kriteria sebagai berikut : 1. Mengeringkan bagian wilayah/kawasan kota dari genangan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif 2. Membebaskan suatu wilayah/kawasan terutama permukiman yang padat dari genangan air, erosi dan banjir 3. Mengalirkan air permukaan ke badan air penerima terdekat secepatnya dengan terlebih dahulu memberikan air limpasan untuk meresap terlebih dahulu ke dalam tanah (konservasi air) 4. Mengendalikan kelebihan air permukaan yang dapat dimanfaatkan untuk persediaan air dan kehidupan akuatik. 5. Meningkatkan
kesehatan
lingkungan,
bila
drainase
lancar
maka
memperkecil resiko penyakit yang ditransmisikan melalui air (water borne desease) dan penyakit lainnya.
BAB IV_PROG. INVESTASI INFRASTRUKTUR KOTA MAKASSAR
50
6. Dengan sistem drainase yang baik tata guna lahan dapat dioptimalkan dan juga memperkecil kerusakan-kerusakan struktur tanah untuk jalan dan bangunan-bangunan lainnya. 7. Dengan sistem drainase yang terencana maka dapat dioptimalkan pengatur tata air; yang berfungsi mengendalikan keberadaan air yang melimpah pada musim penghujan dan kekeringan pada musim kemarau. Sistem jaringan drainase di dalam wilayah kota dibagi atas 2 bagian yaitu : drainase utama (major drainage) dan drainase lokal (minor drainage). Sisem drainase mayor dan minor dapat dibedakan menurut sifat, kriteria dan peruntukannya. Sistem drainase major adalah sistem utama atau drainase makro (major draigane) yaitu sistem saluran yang menampung dan mengalirkan air dari suatu daerah tangkapan air hujan (catchment area). Sistem drainase minor/mikro, adalah sistem saluran dan bangunan pelengkap drainase yang menampung dan mengalirkan air dari daerah tangkapan hujan dimana sebagian besar di dalam wilayah kota. 4.5.2.Maksud dan Tujuan
Maksud
dan tujuan dari Rencana Investasi Sub Bidang Drainase
adalah sebagai berikut : a. Mampu menyiapkan program penanganan drainase dengan sasaran individu/kelompok/instituís dari berbagai stakeholder yang terlibat langsung maupun tak langsung dalam penyelenggaraan drainase yaitu Institusi
pengelolaan sistem dan jeringan drainase dan kawasan
tertentu. b. Adanya kejelasan tugas, wewenang, dan tanggung jawab Instituís pengelola drainase. c. Usulan program penyuluhan harus jelas agar peran serta masyarakat dalam kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana drainase dapat lebih ditingkatkan.
BAB IV_PROG. INVESTASI INFRASTRUKTUR KOTA MAKASSAR
51
4.5.3.Arah Kebijakan Penanganan Drainase
Penanganan
drainase
perlu
memperhatikan
fungís
drainase
perkotaan sebagai prasarana kota yang dilandaskan pada konsep drainase yang berwawasan lingkungan. Sasaran kebijakan pengembangan drainase adalah sebagai berikut :
Terlaksananya pengembangan sstem drainase yang terdesentralisir, efisien, efektif dan terpadu.
Terciptanya pola pembangunan bidang drainase yang berkelanjutan melalui kewajiban melakukan konservasi air dan pembangunan yang berwawasan lingkungan.
Terciptanya peningkatan koordinasi antara kabupaten/kota dalam penanganan sistem drainase.
4.5.4.Isu-Isu Strategis dan Permasalahan
Isu-isu strategis dan permasalahan dalam pengelolaan drainase Kota Makassar pada intinya bahwa drainase yang ada sekarang tidak berfungsi dengan baik, hal ini dapat terlihat pada saat musim hujan, dimana sistem drainase yang ada tidak mampu menampung luapan air yang ditimbulkan oleh air hujan. Disamping itu drainase yang ada pada beberapa titik tertentu
dalam
Kota
Makassar
telah
mengalami
sedimentasi
yang
diakibatkan oleh tumpukan sampah yang terbuang melalui saluran drainase. 4.5.5.Kebijakan, Program dan Kegiatan Pengelolaan Drainase Dalam Rencana Kota Makassar
Kebijakan, program dan kegiatan pengelolaan drainase dalam rencana Kota Makassar dilaksanakan untuk penanggulangan luapan air yang timbul khususnya pada saat terjadi musim hujan. Sistem drainase yang ada saat ini memerlukan penanganan, baik dalam hal rehabilitasi saluran maupun pembangunan baru saluran drainase. Untuk kebijakan pengelolaan sistem drainase Kota Makassar diharapkan munculnya aturan-aturan dari pemerintah setempat bagaimana mengelola, mengawasi, mengendalikan dan melakukan tindakan apabila ditemukan hal-hal yang kurang sportif dari masyarakat sehubungan dengan kelancaraan pemanfaatan sistem drainase kota. BAB IV_PROG. INVESTASI INFRASTRUKTUR KOTA MAKASSAR
52
4.5.6.Profil Drainase 4.5.6.1.Gambaran 4.5.6.1.Gambaran Umum Kondisi Sistem Drainase
Dengan pertumbuhan penduduk dan kebutuhan prasarana dan sarana perkotaan yang yang semakin berkembang dan meningkat di
Kota Makassar, Makassar,
maka areal yang tadinya merupakan ruang terbuka dan secara tidak langsung
menjadi
daerah
genangan
terutama
pada
musim
hujan,
menyebabkan daya tampung drainase yang ada tidak lagi mempu menyalurkan air buangan berupa air hujan terutama jika kejadiannya bersamaan dengan naiknya air pasang maka akan menimbulkan banjir pada daerah kota. Tabel 4.7. Kondisi dan Panjang Saluran Drainase Kota Makassar Panjang Draiase (Meter) No
Kecamatan
1
2
1
Biringkanaya
2
Jumlah Lebar <1M
Lebar 1-3M
Lebar > 3M
3
4
5
6
PJG Berdasarkan % Sedimen (MTR) < =50%
> 20%
7
8
310.069
8.250
1.031
319.350
315.100
4.250
Bontoala
67.508
14.864
4.033
86.405
80.033
63.720
3
Makassar
77.597
20.594
2.279
10.470
69.505
30.969
4
Mamajang
73.806
14.029
18.437
106.272
104.110
1.269
5
Manggala
171.088
20.695
26.695
218.478
218.479
-
6
Mariso
50.504
143.200
3.207
196.911
13.018
10.513
7
Panakukang
175.278
40.652
30.278
246.208
244.989
1.227
8
Rappocini
168.475
57.483
7.116
344.852
342.483
2.368
9
Tallo
168.475
22.270
3.756
194.501
181.187
12.684
10
Tamalanrea
349.085
18.395
-
367.480
275.438
92.042
11
Tamalate
166.415
38.899
29.822
235.136
207.387
27.750
12
Ujung Pandang
47.668
19.831
3.938
81.437
52.121
19.318
13
Ujung Tanah
46.747
5.225
3.243
55.215
55.216
-
14
Wajo
51.902
13.290
2.295
37.487
67.488
-
2.036.395
437,677
136,130
2,610,202
2,226,554
266,110
Total
Sumber : Dinas PU PU Cipt Cipt a Kary a Kot a Makassar Makassar , 20 08
BAB IV_PROG. INVESTASI INFRASTRUKTUR KOTA MAKASSAR
53
4.5.6.2.Aspek 4.5.6.2.Aspek Teknis
Permasalahan yang dihadapi dalam implementasi pembangunan atau perbaikan sistem drainase diperkotaan antara lain: 1. Tuntutan genangan yang terjadi harus lebih kecil dibandingkan dengan kawasan pinggiran. 2. Pembebasan lahan dan relokasi (pemindahan) penduduk lebih sulit dilaksanakan dibandingkan dengan daerah perdesaan yang jarang penduduknya. 3. Diperlukan penyesuaian-penyesuaian berkaitan dengan adanya limbah domestik dan limbah industri. 4. Diharapkan sistem drainase yang dibangun/diperbaiki harus sesuai dengan lingkungan perkotaan. Perbaikan sistem drainase di daerah perkotaan pada umumnya mengikuti tahapan-tahapan sebagai berikut:
Mempelajari sistem drainase yang sudah ada saat ini.
Merumuskan rencana perbaikan sistem drainase.
Perencanaan fasilitas drainase, seperti saluran drainase, tanggul, gorong-gorong, kolam retensi, stasiun pompa, dan lain-lain.
Pelaksanaan pekerjaan.
Operasi dan pemeliharaan fasilitas drainase.
4.5.6.3.Aspek 4.5.6.3.Aspek Kelembagaan Kelembagaan
Secara umum organisasi pengelola prasarana dan sarana perkotaan terdiri dari tiga tingkatan,yaitu eksekutif atau direktur,manajer menengah dan operator. Disamping itu diperlukan tingkat keempat sebagai penentu kebijakan, yaitu pemegang otoritas masing-masing tingkatan, dari puncak sampai bawah memerlukan perencana untuk bekerja. Rencana meliputi visi,misi,tujuan,obyektif,dan rencana kerja. Fungsi akuntabilitas didasarkan pada rencana ini dan evaluasi dilakukan pada tingkat kesuksesan pelaksanaan rencana tersebut. Organisasi
atau
lembaga
pengelola
prasarana
dan
sarana
pengendalian banjir diperkotaan harus dibentuk, tidak hanya pada kawasan
BAB IV_PROG. INVESTASI INFRASTRUKTUR KOTA MAKASSAR
54
perkotaan saja,tetapi juga diseluruh daerah tangkapan air dan kawasan perairan pantai dimana sumber persalahan berasal. Institusi ini mempunyai tanggung jawab mengendalikan peningkatan debit dari daerah hulu dengan jalan menurunkan aliran permukaan dan meregulasi debit puncak melalui berbagai macam cara dan bertanggung jawab untuk mengendalikan pengambilan air tanah yang berdampak pada amblesan tanah (land subsidence). Disamping itu, lembaga ini juga bertanggung jawab terhadap pengembangan rencana dan program, persiapan dan implementasi sistem pembangunan, melakukan operasi dan pemeliharaan, manajemen keuangan dan menjaga sistem pendukung pengambilan keputusan (Decision Support System = DSS). DSS
adalah
pengiriman
sistem
informasi
yang yang
mengorganisasi diperlukan
proses,analisis,dan
dalam
pengambilan
keputusan.Struktur utama DSS diperlihatkan pada gambar 4.10,yang menggambarkan aliran permintaan untuk mendukung keputusan dari pengambil keputusan kepada staf pendukung.Dua aktifitas utama dalam DSS, yaitu mengola data dan memepelajari alternatif,dan kegiatan mengkonversi data atau informasi menjadi pengetahuan yang sangat bermanfaat dalam pengambilan keputusan.Sehingga peran DSS adalah membawa data dan hasil studi,jika diperlukan dengan menggunakan model,untuk menghasilkan pendukung keputusan.Jika ini berhasil akan memuat mengenai semua kategori informasi
yang diperlukan,termasuk
data mentah,studi model,pendapat,dan hasil analisis. 4.5.6.4.Aspek 4.5.6.4.Aspek Pendanaan
Pembangunan langsung
kepada
drainase
tidak
masyarakat,
memberikan
sehingga
sulit
keuntungan
secara
dilakukan
secra
mandiri/swadaya kecuali yang sifatnya sangat sederhana bahkan di daerah kota masyarakat masyarakat cenderung cenderung pembangunan
drainase
acuh dan kurang peduli, peduli, sehingga sehingga otomatis
menjadi
tugas
pemerintah
namun
disisi
pemeliharaan bisa saja dilakukan secara partisipasi oleh masyarakat.
BAB IV_PROG. INVESTASI INFRASTRUKTUR KOTA MAKASSAR
55
4.5.6.5.Aspek Peraturan Perundangan
Untuk dapat melaksanakan konsep penanganan banjir secara konprehensif
berdasakan
paradigma
manajemen
air
diiperlukan
seperangkat peraturan. Dalam peraturan tersebut harus meliputi filosofi manajemen air (khususnya air hujan) dan implementasinya kedalam pendekatan teknis, susunan institusi, finansial, perilaku masyarakat yang diharapkan dan sanksi terhadap pihak-pihak yang melanggar Peraturan harus disusun sedemikian rupa sehingga mudah dipahami oleh pengelola dan masyarakat yang menjadi stakeholder. 4.5.6.6.Aspek Peran Serta Masayarakat
Untuk meningkatkan keterlibatan dan rasa memiliki masyarakat terhadap fasilitas yang akan dikembangkan perlu diperhatikan aspek sosial budaya masyarakat setempat. Hal ini perlu untuk menghindari terjadinya pertentangan tujuan antara kehendak pemerintah dan masyarakat. Juga untuk menghilangkan kesan bahwa fasilitas yang dibangun semata-mata untuk
pemerintah,
sehingga
masyarakat
tidak
peduli
dengan
keberhasilannya. Oleh karena itu perlu adanya pendekatan dan sosialisasi yang terus-menerus sebelum proyek dilaksanakan. Masyarakat perlu dilibatkan pada setiap tahap kegiatan pembangunan, mulai dari perumusan gagasan, perencanaan, pelaksanaan, sampai operasi dan pemeliharaan. 4.5.7.Permasalahan yang Dihadapi
Permasalahan
yang
dihadapi
dapat
dilihat
dari
aspek
yaitu
permasalahan sistem drainase yang ada, sasaran drainase, rumusan masalah. 4.5.7.1.Permasalahan Sistem Drainase Yang Ada
Permasalahan yang dihadapi dalam penanganan sektor drainase Kota Makassar sebagai berikut : a. Meluapnya sungai Tallo yang menggenangi kawasan permukiman perumahan BTP, Hamzi, Bung Permai, Antara, Wirabuana dan sebagian Perumahan
Dosen
UNHAS,
Asal
Mula,
yang
merupakan
daerah
permukiman padat. BAB IV_PROG. INVESTASI INFRASTRUKTUR KOTA MAKASSAR
56
b. Belum adanya penanganan pada sistem sungai yang ada
dan sistem
drainase pada area V . c. Tidak tertampungnya volume air melalui sistem pengendalian banjir Kota Makassar (Kanal Jongaya, Panampu dan Sinrijala) sesuai dengan catchment area pada saat intensitas hujan tinggi yang
bersamaan
dengan pasang air laut. d. Meluapnya sungai Je’ne Madingin/Borong Jambu yang berdampak pada kawasan perumahan Manggala/Antang dan sekitarnya. e. Tingginya sedimentasi pada saluran tersier dan sekunder akibat dari pembuangan sampah. f. Adanya saluran drainase yang dijadikan sebagai pelataran (plat penutup) yang menghambat untuk dilakukan normalisasi saluran. 4.5.7.2.Sasaran Drainase
Saluran drainase yang sudah ada diharapkan agar banjir yang selama ini terjadi dipermukiman penduduk terutama permukiman. Namun sasaran utama yang sangat perlu mendapat perhatian selain daerah permukiman, areal perkantoran/ pelayanan umum maupun sarana ekonomi. 4.5.8.Analisis Permasalahan dan Rekomendasi 4.5.8.1.Analisis Kebutuhan
Melihat dan mengkaji permasalahan banjir yang selama ini terjadi di Kota Makassar, hal itu menunjukkan bahwa tingkat kebutuhan prasarana drainase tersebut masih jauh dari kebutuhan, namun diakui bahwa untuk membebaskan sama sekali dari banjir yang memang kondisi geografinya, khususnya di daerah kota tentu memerlukan biaya yang sangat mahal. Oleh karena itu untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan dan kemampuan pemda dalam membiayai pembangunan drainase, perlu dilakukan sistem prioritas berdasarkan fungsi kawasan/wilayah daerah banjir tersebut sekaligus membuat skenario yang sesuai. 4.5.8.2.Analisis Sistem Drainase
Pertumbuhan penduduk dan pembangunan yang begitu cepat telah menyebabkan perubahan tata guna lahan. Banyak lahan yang semula BAB IV_PROG. INVESTASI INFRASTRUKTUR KOTA MAKASSAR
57
berupa lahan terbuka atau hutan berubah menjadi areal permukiman maupun industri. Hal ini tidak hanya terjadi di kawasan perkotaan namun sudah merambah ke kawasan budidaya dan kawasan lindung yang berfungsi sebagai daerah resapan air. Dampak dari perubahan fungsi lahan tersebut adalah meningkatnya aliaran tanah. Akibatnya setelah distribus air yang makin timpang antara musim hujan dan musim kemarau, debit banjir meningkat dan ancaman kekeringan semakin besar. Bertolak
dari
permasalahan
tersebut
maka
konsep
dasar
pengembangan drainase berkelanjutan meningkatkan daya guna air, meminimalkan kerugian serta memperbaiki dan konsevasi lingkungan. Diperlukan usaha-usaha konfrehensif dan integratif yang meliputi seluruh proses, baik yang bersifat struktural maupun non struktural. 4.5.8.3.Analisis Jaringan Drainase
Agar jaringan drainase yang direncanakan dan dilaksanakan maka setiap perencanaan yang dilakukan harus bersinergi dengan jaringan drainase yang sudah ada baik tersier, sekunder mapun primer, sehingga tidak ada satupun saluran drainase yang terputus dengan jaringan drainse lainnya. Dari hasil infestigasi yang ada sudah menunjukkan ke arah tersebut. Oleh karena itu maka master plan tentang drainase perlu lebih disempurnakan dan disosialisasikan keberadaanya bagi seluruh lapisan masyarakat. 4.5.8.4.Analisis Ekonomi
Seluruh tahapan pembangunan sistem drainase, mulai dari studi dan perencanaan rinci sampai pelaksanaan fisik dan siap dioperasikan, direncanakan selesai dalam jangka waktu empat tahun. Umur teknis bangunan diperkirakan 50 tahun terhitung sejak dimulainya operasi. Biaya pembangunan terdiri dari biaya dasar pembangunan (investasi awal), biaya operasi, pemeliharaan dan penggantian (O/M & R). Sedangkan keuntungan yang diperoleh berasal dari hilangnya kerugian banjir dengan adanya pembangunan sistem drainase.
BAB IV_PROG. INVESTASI INFRASTRUKTUR KOTA MAKASSAR
58
4.5.8.5.Alternatif Penyelesaian Masalah
Pembangunan drainase berupa saluran dengan berbagai type pada masing-masing kawasan/areal, tergantung dari debit banjir dan luas areal kawasan. Sedang pada daerah hilir didekat muara dipasang klep otomatis yang bertujuan untuk mengatasi masuknya air laut pada saat pasang. 4.5.8.6.Rekomendasi
Untuk menyelesaikan masalah banjir yang dialami Kota Makassar selama ini maka perlu penanganan secara sinergis terutama masyarakat dan pemerintah dengan memperhatikan segala yang terkait terutama aspek teknis dan berorientasi pembangunan berkelanjutan. 4.5.9.Sistem Drainase Yang Diusulkan 4.5.9.1.Usulan dan Prioritas Program
Pembangunan drainase di semua kawasan sebagai saluran pengendali banjir mencakup; pembangunan drainase primer, sekunder, tersier, normalisasi
drainase,
pengerukan
saluran
yang
telah
mengalami
sedimentasi, pembangunan saluran pembuang dan tanggul penahan luapan air. 4.5.9.2.Usulan dan Prioritas Proyek Penyediaan Drainase
Usulan dan prioritas proyek penyediaan drainase Kota Makassar tahun 2010-2014, dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.
BAB IV_PROG. INVESTASI INFRASTRUKTUR KOTA MAKASSAR
59
Tabel 4.8. Usulan Prioritas Pembangunan Infrastruktur Drainase Kota Makassar No
Uraian Kegiatan
Satuan
Sumber Dana
1
2
3
4
A
Tahun 2011
1 2 3 4 5 6
Pemb.Rehab/Normalisasi Drainase 7 Kecamatan Pengerukan Saluran sekunder 4 lokasi Peningkatan Drainase Pemukiman Tamalanrea/Konservasi Kampus Normalisasi Kapasitas Kolam/Waduk Kampus Pembangunan Tanggul Konservasi Danau Pembangunan Saluran Pembuangan Utama Tamalanrea
Paket Paket Paket Paket Paket Paket
APBd Kota APBD Provinsi APBD Kota APBD Provinsi APBN APBN
B
Tahun 2012
1
Pembangunan Rehab/Normalisasi drainase 2 kecamatan
Paket
APBD Kota
C
Tahun 2013
1
Pembangunan Tanggul Sungai Tallo Barat (Kawasan Perumahan Antara, Hamzy dan BTN Asal Mula
Paket
APBN
D
Tahun 2014
1
Pembangunan Tanggul Sungai Tallo Barat ( Kawasan Perumahan Bung, Wesabbe dan BTP
Paket
APBN
Sumber : Hasil Anali sis
4.5.9.3.Pembiayaan Proyek Penyediaan Drainase
Pembiayaan proyek penyediaan sistem jaringan drainase Kota Makassar bersumber dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kota, masyarakat serta kalangan swasta. 4.6.Analisis Investasi Pengembangan Air Minum 4.6.1.Umum
Sub bidang air minum Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan
Umum
memiliki
program
dan
kegiatan
yang
bertujuan
meningkatkan pelayanan air minum di perdesaan maupun perkotaan, khususnya bagi masyarakat miskin di kawasan rawan air. Selain itu meningkatkan keikutsertaan swasta dalam investasi dalam pembangunan sarana air minum di perkotaan. Beberapa hal yang penting diperhatikan dalam pengembangan sistem pengadaan air minum antara lain : a. Peran Kota Makassar dalam pengembangan wilayah b. Rencana pembangunan Kota Makassar
BAB IV_PROG. INVESTASI INFRASTRUKTUR KOTA MAKASSAR
60
c. Memperhatikan
kondisi
alamiah
dan
tipologi
kabupaten/kota
bersangkutan, seperti struktur dan marfologi tanah, topografi dan sebagainya. d. Pembangunan
dilakukan
dengan
pendekatan
pembangunan
berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. e. Dalam penyusunan RPJIM harus memperhatikan Rencana Induk Sistem Pengembangan air minum. f. Logical
Frework
(kerangka
logis)
penilaian
kelayakan
investasi
pengelolaan air minum. g. Keterpaduan pengelolaan air minum dengan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
(SPAM) dilaksanakan pada setiap tahapan
penyelenggaraan pengembangan, sekurang-kurangnya dilaksanakan pada setiap perencanaan, baik dalam penyusunan rencana induk maupun dalam perencanaan teknik. h. Memperhatikan perundangan dan peraturan serta pedoan dan petunjuk yang tersedia. 4.6.2.Gambaran Kondisi Pelayanan Air Minum 4.6.2.1.Gambaran Umum Sistem Penyediaan dan Pengelolaan
Sistem penyediaan dan pengelolaan pelayanan air minum Kota Makassar diselenggarakan oleh PDAM Kota Makassar. Sistem penyediaan tersebut dilaksanakan dengan menggunakan sistem zona pelayanan berdasarkan Instalasi Pengelohan Air (IPA). Instalasi Pengolahan Air (IPA) yang dikelola PDAM saat ini terdapat 5 unit IPA dengan sumber air baku dari air permukaan Sungai Jeneberang dan air permukaan Sungai Lekopaccing. Sistem pengelolaan air minum tersebut terselenggara atau terlayani berdasarkan zona pelayanan didasarkan pada keberadaan masing-masing Instalasi Pengolahan Air (IPA).
BAB IV_PROG. INVESTASI INFRASTRUKTUR KOTA MAKASSAR
61
4.6.2.2.Kondisi Sistem Sarana Pengelolaan Air Minum
dan
Prasarana
Penyediaan
dan
Kondisi sistem sarana dan prasarana penyediaan dan pengelolaan air minum di
Kota Makassar saat ini, belum mampu
memenuhi seluruh
kebutuhan masyarakat, oleh karena itu dari hasil evaluasi yang dilakukan menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas sarana dan prasarana demikian pula kualitas air yang belum memenuhi syarat sehingga kurang layak untuk di konsumsi. 4.6.2.3.Sistem Non Perpipaan
Sistem non perpipaan yang ada umumnya berupa sumur, baik berupa sumur gali maupun sumur bor, dimana untuk sumur bor masih sangat terbatas penggunaannya akibat biaya yang cukup besar dan bisa memicu terjadinya intrusi air laut masuk ke sumber air penduduk. Sementara untuk sumur gali permasalahannya adalah kwalitas air yang dihasilkan pada umumnya rasanya asin, disamping itu cenderung terjadi pencemaran, karena banyak yang masih belum dilantai dan sekat dengan septik tank warga sehingga sehingga cenderung cenderung terkontimanisasi terkontimanisasi dengan
sumur mereka mereka yang yang
bisa menimbulkan efek negative bagi kesehatan. 4.6.2.3.1.Aspek 4.6.2.3.1.Aspek Teknis
Sebelum dibuat sumur Bor, perlu dilakukan pendugaan air tanah dengan memakai alat Geolistrik
Berdasarkan hasil duga air tanah dilakukan pengeboran sesuai dengan kedalaman dari hasil duga air tanah.
Konstruksi sumur bor harus memakai cassing (sumur) dan pipa yang mengangkat air
Menggunakan pompa submersible (pompa Celup) dengan head dan kapasitasnya disesuaikan dengan kebutuhan
Pipa angkat sebaiknya mnggunakan pipa GIP dan cassing menggunakan Pipa PVC
Harus dilakukan tes kapasitas terhadap sumur bor.
BAB IV_PROG. INVESTASI INFRASTRUKTUR KOTA MAKASSAR
62
4.6.2.3.2.Aspek 4.6.2.3.2.Aspek Pendanaan
Mengingat ketersediaan dana dari pemerintah maupun kemampuan masyarakat dalam membiayai penyediaan sarana dan prasarana air bersih, maka diperlukan dukungan dan dari pihak ke tiga yang diharapkan mampu membantu kebutuhan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air bersih sehingga kesehatan masyarakat terkait dengan konsumsi air bersih bisa terpenuhi. 4.6.2.3.3.Aspek 4.6.2.3.3.Aspek Kelembagaan dan Peraturan
Belum adanya lembaga yang menagani masalah ini baik yang dilakukan oleh lembaga pemerintah maupun masyarakat, sehingga sampai saat ini hanya dilakukan dilakukan secara individu. Penanganan prasarana ini juga biasanya dilakukan program pemberdayaan masyarakat dan program yang dilakukan oleh Dinas permukiman dan tata ruang daerah maupun propinsi. 4.6.2.4.Sistem Perpipaan
Tingkat pelayanan rendah, hal ini disebabkan karena ketersediaan air baku yang ada tidak memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, sehingga perlu mencari sumber air baku baru yang diperkirakan mampu memenuhi tujuan tersebut. Operasional dan maintenance tidak sesuai standard, sehingga banyak mengalami kendala disamping itu ketersediaan tenaga untuk melayani operasionalisasi sistem perpipaan tersebut sangat kurang yang menyebabkan pelayanan kepada pelanggan mengalami kendala. 4.6.2.4.1.Aspek 4.6.2.4.1.Aspek Teknis
Sumber air baku/air permukaan sebelum dimanfaatkan perlu dilakukan survey pendahuluan yang meliputi :
Kualitas air baku
Kuantitas air baku
Lokasi bangunan intake
BAB IV_PROG. INVESTASI INFRASTRUKTUR KOTA MAKASSAR
63
4.6.2.4.2.Aspek 4.6.2.4.2.Aspek Pendanaan
Terbatasnya dana APBD, dimana kebutuhan lain yang sifatnya lebih urgen, hingga saat ini pemenuhan pemenuhan dana untuk kebutuhan masyarakat masyarakat yang belum terjangkau jaringan pipa belum dapat direaliasikan, disamping itu untuk menyediakan menyediakan prasarana dan sarana memang memerlukan memerlukan investasi yang cukup besar apalagi jika yang akan dihasilkan adalah air bersih yang layak minum. 4.6.2.4.3.Aspek 4.6.2.4.3.Aspek Kelembagaan dan Peraturan
Dari sisi kelembagaan sebenarnya sudah ada yaitu PDAM yang didukung oleh perda. Namun dari sisi efektifitas lembaga itu sendiri perlu ditingkatkan, hal ini terindikasi dengan masih banyaknya keluhan dari para pelanggan dan tindak lanjut dari keluhan itu kurang terlihat. 4.6.3.Permasalahan 4.6.3.Permasalahan Yang Dihadapi 4.6.4.Sasaran 4.6.4.Sasaran Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana (PS) Air Minum
Sasaran penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana air minum ditujukan untuk memenuhi kebutuhan air
minum seluruh masyarakat
terutama di daerah perkotaan dan daerah yang mengalami kesulitan air bersih terutama pada musim kemarau. Hal ini perlu mendapat perhatian mengingat air bersih merupakan kebutuhan primer sehingga usaha mengatasi dari seluruh stake holder perlu dilakukan secara terpadu. 4.6.5.Analisis Permasalahan dan Rekomendasi
Analisis permasalahan dan rekomendasi merupakan wujud dari halhal yang menjadi masalah PDAM Kota Makassar dalam hal pelayanan air minum kepada pelanggan. Permasalahan yang dihadapi PDAM Kota Makassar kondisi saat ini dan memerlukan pembenahan sebagai berikut :
Penurunan debit air IPAL II Panaikang khususnya pada saat terjadi musim kemarau, sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan air minum wilayah Utara dan Timur
BAB IV_PROG. INVESTASI INFRASTRUKTUR KOTA MAKASSAR
64
Jaringan
pipa
transmisi
dan
distribusi
memerlukan
penggantian
disebabkan karena kondisi usia pipa di atas 10 tahun
Tingkat kebocoran mencapai 49,90%
4.6.6.Analisis Kebutuhan Prasarana Air Minum 4.6.6.1.Analisis Kondisi Pelayanan
Melihat kondisi ketersediaan air minum di Kota Makassar masih belum mampu melayani kebutuhan masyarakat secara optimal, hal ini disebabkan oleh kapasitas produksi yang memang tidak cukup untuk memenuhi masyarakat kota disamping kualitas produksi air minum yang masih perlu ditingkatkan khususnya pada saat musim kemarau mengalami penurunan debit. 4.6.6.2.Analisis Kebutuhan Air
Untuk memenuhi kebutuhan warga kota mengenai air bersih, seiring dengan semakin meningkatnya usaha sosial ekonomi masyarakat, seperti semakin tumbuhnya perhotelan dan perumahan dan lain-lain maka tentu akan diikuti dengan semakin meningkatnya tingkat kebutuhan air bersih. Oleh karena itu dengan kondisi sekarang ini saja sudah menunjukkan kekurang mampuan pihak PDAM dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga pencarian sumber air baku yang baru dan memenuhi kualitas menjadi suatu kebutuhan. 4.6.7.Analisis Sistem Prasarana dan Sarana Air Minum
Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa kebutuhan air bersih pada tahun 2012 terdapat kekurangan sebesar 35 ltr/dtk dari berbagai sumber air, disamping itu air yang di produksi melalui PDAM kwalitasnya belum memenuhi standar kebutuhan air bersih, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah dan masyarakat perlu mencari sumber air baku yang lain baik bentukya dari mata air yang disalurkan melalui jaringan pipa maupun sumur bor dan sumur gali. Satu hal yang harus dipertimbangkan dalam melakukan penyediaan air dengan sumur bor adalah masuknya air asin ke lingkungan permukiman yang dapat menyebabkan asinnya sumur yang ada.
BAB IV_PROG. INVESTASI INFRASTRUKTUR KOTA MAKASSAR
65
4.6.8.Analisis Kebutuhan Program
Berdasarkan data tersebut diatas menunjukkan bahwa alternatif program yang bisa dilakukan dan efisien dari segi operasional adalah dengan meanambah jaringan perpipaan dengan mencari sumber air baku yang baru yang memungkinkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di perkotaan maupun di perdesaan. Hal yang paling memungkinkan adalah pengaliran melalui sistem gravitasi karena daerah pelayanan pada umunya letaknya lebih rendah dari sumber air. 4.6.9.Rekomendasi 4.6.9.1. Sistem Prasarana Yang Diusulkan 4.6.9.1.1. Sistem Non Perpipaan
Sistem prasarana yang diusul untuk rekomendasi penyediaan air minum PDAM Kota Makassar sistem non perpipaan, sebagai berikut :
Pembangunan sumur tanah dalam (artesis) pada kawasan yang rawan/kekurangan distribusi air minum khususnya pelayanan wilayah Utara dan Timur Kota Makassar
Penyelidikan potensi sumber air baku air tanah dalam yang dapat dikembangkan untuk mencukupi kebutuhan air minum
Penyusunan DED pengembangan sistem air minum Kota Makassar
4.6.9.1.2. Sistem Perpipaan
Sistem prasarana yang diusul untuk rekomendasi penyediaan air minum PDAM Kota Makassar sistem perpipaan, sebagai berikut :
Penggantian pompa air baku yang mengalami kerusakan
Rehabilitasi IPA
Rehabilitasi jaringan pipa transmisi dan distribusi yang mengalami kerusakan
Penggantian water meter pelanggan yang diindikasikan mengalami gangguan untuk optimalisasi pelayanan
Pembangunan Booster Pump pada titik-titik tertentu yang rawan akan kebutuhan air minum
BAB IV_PROG. INVESTASI INFRASTRUKTUR KOTA MAKASSAR
66
Penambahan sambungan baru untuk kawasan yang belum memiliki sistem jaringan air minum yang dikelola PDAM
4.6.9.1.3. Usulan dan Prioritas Program
Usulan dan Prioritas Program Penyediaan Air Minum, sebagai berikut :
Kegiatan penyedian prasarana dan sarana air minum, yang terdiri dari pengadaan perpipan untuk kawasan pesisir, pengadaan hydran Umum, sumur bor, pengadaan mesin pompa dan Pembuatan bak penampungan air yang lokasinya tersebar di beberapa kelurahan dan kecamatan di Kota Makassar.
Kegiatan penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi kawsan RHS yang terdiri dari Penyusunan Master Plan Air Minum Kota Makassar.
Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Air minum di kelurahan rawan air, pesisir dan kawasan pinggiran kota.
Kegiatan Bantek program penyehatan PDAM diantaranya pembenahan jaringan PDAM,
perencanaan dan pembangunan jaringan air
sistem
gravitasi dan instalasi penjernihan air bersih/minum.
Kegiatan Peningkatan cakupan air minum perpipaan di kawasan keterpaduan Kota Makassar
Peningkatan kapasitas termasuk jaringan perpipaan dari sumber air baku untuk meningkatkan pelayanan masyarakat.
Perlunya kebijakan dari pihak PDAM untuk melakukan koordinasi dengan masyarakat konsumen tentang bagaimana mutu dan kualitas air yang digunakan, kuantitas air serta kontinyuitas air dan hal-hal lain seperti kerusakan meteran air.
Perlunya kebijakan pemasangan pipa transmisi dan distribusi yang bertujuan agar proses distribusi air ke bak penampungan dan bak distribusi lebih cepat dan menghasilkan debit air yang lebih banyak.
Kebijakan pemindahan pipa distribusi yang berada pada poros jalan serta kebijakan pendeteksian jaringan pompa, pipa yang bermasalah (bocor) yang perlu segera ditangani guna mencegah tingkat kehilangan air yang lebih besar.
BAB IV_PROG. INVESTASI INFRASTRUKTUR KOTA MAKASSAR
67
4.6.9.1.4. Usulan dan Prioritas Proyek Penyediaan Pengelolaan Air Minum
Program Prioritas Pengelolaan Air Minum di Kota Makassar Tahun 2010-2014, dapat dilihat pada Kajian Tabel di bawah ini. Tabel 4.9. Usulan Prioritas Pengelolaan Air Minum Kota Makassar No
Uraian Kegiatan
Satuan
Sumber Dana
1
2
3
4
A
Tahun 2011
1
Bangunan Intake/Rumah Pompa Air Baku Melengkaeri Suplesi IPA II Panaikang
Unit
APBN
2
Pompa Air Baku Kapasitas 250 l/dt,Head 80 m IPA II Panaikang
Unit
APBN
3
Pipa Taransmisi Ø 600 mm HOPE -100 IPA II Panaikang
M
APBN
4
Mesin Genset 750 KVA IPA II Panaikang
Unit
APBN
5
Pengembangan Jaringan Distribusi IPA V Somba Opu
Unit
APBD
6
Pembuatan DMA + Stop Test dan Visual Lenckage Survei 20 Zona
Set
APBD
M
APBD
M
PDAM
Unit
PDAM
M
PDAM
M
PDAM
Relokasi jaringan Jl. Yos Sudarso, pipa baja Ø 200 mm
Unit
PDAM
13
Pembuatan DMA + Stop Test & Visual Lenckage Survei 20 Zona
Set
PDAM
14
Pemasasangan Pipa Distribusi Jl.Hertasning (Arupala) untuk pengembangan
M
PDAM
15
Penggantian water Meter Pelanggan
Unit
PDAM
16
Penambahan Sambungan Baru
Unit
PDAM
17
Penyediaan Air Minum dan Sanitasi
Paket
APBN/APBD Kota/Masyarakat
B
Tahun 2012
1
Pengadaan Pipa Transmisi Dia 600 mm HDPE-100 IPA II Panaikang
M
APBN / APBD Kota
2
Pergantian water Meter pelanggang
Unit
PDAM
3
Penambahan Sambungan Baru
Unit
4
Penyediaan Air Minum dan Sanitasi
Paket
PDAM APBN/APBD Kota/Masyarakat
C
Tahun 2013
1
Pipa Transmisi Dia 600 mm HDPE-100 IPA II Panaikang
2
7 8 9 10 11 12
Pemasangan Pipa Distribusi Jl.Hertasning (Arupala) untuk pengembangan Pemasangan Pipa PVC STEEL, terminal air bersih dari IPA IV ke Jl.A.Yani Ø 12" Pemasangan Boster Pump Relokasi Pipa distribusi + meter SL Perum Panakukang (zona 2023) Relokasi Pipa distribusi Perumahan BTN Hamzi dan Antara + meter per SL
M
APBN / APBD Kota
Pergantian water Meter pelanggang
Unit
PDAM
3
Penambahan Sambungan Baru
Unit
4
Penyediaan Air Minum dan Sanitasi
Paket
PDAM APBN/APBD Kota/Masyarakat
BAB IV_PROG. INVESTASI INFRASTRUKTUR KOTA MAKASSAR
68
D
Tahun 2014
1
Pergantian water Meter pelanggang
Unit
PDAM
2
Penambahan Sambungan Baru
Unit
PDAM
3
Penyediaan Air Minum dan Sanitasi
Paket
APBN/APBD Kota/Masyarakat
Sumber : Hasil Anali sis
4.6.9.1.5. Pembiayaan Proyek Penyediaan Pengelolaan
Pembiayaan proyek penyediaan pengelolaan air minum diharapkan melalui sumber APBN mengingat kebutuhan dana yang diperlukan cukup besar, sehingga diharapkan dari pemerintah daerah melalui dana APBN, maupun dari dana APBD propinsi, APBD Kota Makassar dan PDAM Kota Makassar.
BAB IV_PROG. INVESTASI INFRASTRUKTUR KOTA MAKASSAR
69
BAB V SAFEGUARD SOSIAL DAN LINGKUNGAN
5.1. UMUM
Kebijaksanaan
dan
program
pembangunan
infrastruktur
Keciptakaryaan Kota Makassar tidak hanya menyangkut pembangunan dan penyediaan fasilitas umum bagi masyarakat, melainkan juga menyangkut pembangunan prasarana dan sarana fisik keciptakaryaan. Dengan demikian peranan infrastruktur keciptakaryaan sangat penting dalam kebebasan memilih pembangunan yang memungkinkan lingkungan hidup dapat menunjang
proses
pembangunan
secara
berkelanjutan,
sebaliknya
kebijaksanaan pembangunan dan lingkungan hidup mempunyai pengaruh langsung pada perkembangan pembangunan. Dalam hal penataan bangunan dan lingkungan bertujuan untuk menjamin kondisi bangunan (menata dan mengatur) untuk menjadi dasar pengembangan di masa yang akan datang, Jika ditinjau dari intensitas bangunan yang ada saat ini, maka penataan bangunan dan lingkungan belum tertata dengan baik. Rencana penataan bangunan dan lingkungan terutama pada daerah yang sudah terbangun harus memperhatikan kelestarian lingkungan. Untuk itu, maka pada beberapa wilayah/kawasan yang peruntukan sebagai lahan bebas bangunan akan dijadikan sebagai open space untuk memberikan nuansa lingkungan yang asri. Pada sub bidang air limbah bertujuan untuk mencapai kondisi masyarakat hidup sehat dan sejahtera dalam lingkungan yang bebas dari
BAB V_SAFEGUARD SOSIAL DAN LINGKUNGAN
1
pencemaran air. Air limbah yang dimaksud adalah air limbah yang berasal dari perumahan dan permukiman penduduk yang terdiri dari limbah domestik (rumah tangga) yang bersumber dari air sisa mandi, cuci, dapur dan tinja manusia dari lingkungan perumahan dan permukiman serta air limbah industri rumah tangga yang tidak mengandung bahan beracun dan berbahaya (B3). Sub bidang persampahan, diperlukan pengelolaan lanjutan karena masih dapat dimanfaatkan atau masih memiliki nilai produktif jika dikelola. Produksi sampah yang dihasilkan akan tergantung dari jenis dan frekuensi aktivitas yang berlangsung pada suatu wilayah/kawasan. Sedangkan jenis produksi sampah masih sangat kuat dipengaruhi oleh kondisi sosial budaya dan
orientasi
ekonomi.
Pengelolaan
jenis
sampah
dan
intensitas
penanganannya antara kawasan dalam suatu wilayah sangat berbeda termasuk jumlah sampah yang dihasilkan. Untuk mengestimasi jumlah sampah yang akan dihasilkan dimasa yang akan datang (waktu/tahapan perencanaan) dianggap bahwa jumlah sampah yang dihasilkan tergantung dari besaran jumlah penduduk. Sistem drainase memiliki fungsi sebagai saluran pembuangan, dalam bentuk aliran permukaan dan sebagai saluran pembuangan air hujan maupun limbah yang berasal dari aktivitas rumah tangga. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dan berpengaruh dalam pembangunan sistem drainase adalah; kepadatan penduduk, kondisi jaringan yang ada (ada atau belum ada jaringan), kemiringan lereng dan curah hujan. Sektor air minum, merupakan kebutuhan pokok penduduk dari beberapa kebutuhan pokok lainnya. Sasaran estimasi kebutuhan air minum dikategorikan berdasarkan jumlah penduduk pendukung dan kebutuhan aktivitas perkotaan (fasilitas umum dan sosial). Sektor jalan diperlukan dalam rangka keterhubungan antara satu wilayah/kawasan dengan wilayah/kawasan lainnya. Disamping itu sektor jalan memegang peranan penting dalam pengembangan perekonomian masyarakat. Ketersedian sistem jaringan jalan memegang peranan penting dan hal mobilisasi dan kelancaran bertransportasi.
BAB V_SAFEGUARD SOSIAL DAN LINGKUNGAN
2
Dari uraian tersebut di atas, penyusunan RPIJM pada hakekatnya adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap tempat tinggal, tempat berusaha baik dalam segi kualitas maupun kuantitas dalam lingkungan yang sehat dengan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang akan mendukung pengembangan wilayah secara efektif dan efisien serta memperhatikan keseimbangan-keterpaduan hubungan antara perkotaan dan perdesaan. Hal ini berarti bahwa, segala usaha pembangunan tersebut haruslah tercermin dan dapat menjamin terciptanya
peningkatan
produktivitas
kota,
peningkatan
efisiensi
pelayanan dan kegiatan, pembangunan yang berkeadilan sosial, dan makin mantapnya kemitraan pemerintah daerah dengan masyarakat dan dunia usaha
dalam
pelaksanaan
kemasyarakatan, meningkatnya
lembaga
kualitas
pembangunan, swadaya
fisik
lingkungan
baik
melalui
maupun sesuai
organisasi
perseoranga dengan
baku
serta mutu
lingkungan. Dalam pelaksanaan program pembangunan pada saat ini ada beberapa
syarat
yang
telah
ditetapkan
oleh
pemerintah
dalam
mengantisipasi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh pembangunan tersebut, untuk mengantisipasi hal tersebut maka dibuatkan dokumen SAFEGUARD (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan). Peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan Safeguard untuk menilai kemungkinan dampak pencemaran yang ditimbulkan. 5.2. KOMPONEN SAFEGUARD
Dalam pelaksanaan usaha dan kegiatan pembangunan di bidang keciptakaryaan
adalah
beberapa
kegiatan
yang
diwajibkan
untuk
melakanakan kegiatan Safeguard yang sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam rangka untuk menyeimbangkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan menitik beratkan pada keseimbangan antar usaha atau
kegiatan dengan lingkungan yang memperoleh manfaat dari usaha
atau kegiatan tersebut.
BAB V_SAFEGUARD SOSIAL DAN LINGKUNGAN
3
5.2.1.Komponen Sosial Ekonomi Komponen sosial ekonomi yang diidentifikasi akan terkena dampak sehubungan dengan program-program yang dicanangkan dalam Rencana Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Kota Makassar, sebagai berikut :
a. Dampak Pembangunan Sarana dan Prasarana Dampak pembangunan sarana dan prasarana meliputi : •
Mengakibatkan
menurunnya
kualitas
udara
disekitar
area
pembangunan •
Menurunnya kualitas air tanah
•
Gangguan kesehatan penduduk disekitar lokasi pembangunan
b. Dampak Pembebasan Lahan Untuk Pembangunan Dampak pembebasan lahan untuk pembangunan meliputi : •
Menyebabkan timbulnya persepsi negatif penduduk disekitas lokasi pembangunan
•
Menyebabkan munculnya keresahan penduduk
c. Dampak Kegiatan Demolisasi dan Mobilisasi Dampak kegiatan demobilisasi dan mobilisasi meliputi : •
Menyebabkan kerusakan badan jalan
•
Menurunnya kualitas udara
•
Gangguan kesehatan penduduk
5.2.2.Komponen Sosial Budaya Komponen sosial budaya yang diidentifikasi akan terkena dampak sehubungan dengan program-program yang dicanangkan dalam Rencana Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Kota Makassar, sebagai berikut : a. Dampak Pembebasan Lahan Dampak pembebasan lahan untuk pembangunan meliputi : •
Menyebabkan timbulnya persepsi negatif penduduk disekitas lokasi pembangunan
BAB V_SAFEGUARD SOSIAL DAN LINGKUNGAN
4
•
Menyebabkan munculnya keresahan dikalangan penduduk
b. Dampak Penerimaan Tenaga Kerja Dampak penerimaan tenaga kerja meliputi : •
Terbukanya kesempatan kerja dikalangan penduduk
•
Timbulnya kecemburuan sosial
•
Timbulnya konflik antara tenaga kerja lokal dan pendatang
•
Timbulnya ancaman gangguan keamanan
c. Dampak Pengoperasian dan Pelaksanaan Pembangunan Dampak pengoperasian danpelaksanaan pembangunan meliputi : •
Menurunnya kualitas air tanah disekitar lokasi pembangunan
•
Penurunan kualitas udara
•
Penurunan pendapatan penduduk
d. Dampak Kegiatan Pemeliharaan Hasil-Hasil Pembangunan Dampak kegiatan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan meliputi : •
Penurunan kualitas air
•
Gangguan kesehatan penduduk
•
Keresahan dikalangan penduduk
•
Kemacetan lalulintas selama pemeliharaan
5.2.3.Komponen Lingkungan Komponen lingkungan yang diidentifikasi akan terkena dampak sehubungan dengan program-program yang dicanangkan dalam Rencana Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Kota Makassar, sebagai berikut : a. Menurunnya kualitas air tanah disekitar lokasi pembangunan b. Penurunan kualitas udara c. Gangguan kesehatan penduduk 5.3. METODE PENDUGAAN DAMPAK
Metode pendugaan dampak pada dasarnya dilaksanakan dalam rangka
identifikasi
potensi
pencemaran
lingkungan
dalam
kegiatan
BAB V_SAFEGUARD SOSIAL DAN LINGKUNGAN
5
pembangunan berbagai prasarana dan sarana yang akan dibangun. Kaitan antara kegiatan pembangunan Bajo dengan dampak besar dan penting diperkirakan akan terjadi pada tahap pra konstruksi, pelaksanaan konstruksi dan pasca pengelolaan. Bagi rencana dan usaha atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi dengan Safeguard disebabkan tidak ada dampak penting secara teknologi sudah dapat dikelola dampak pentingnya, tetap diharuskan Upaya pengelolaan Lingkungan (UKL) dan upaya Pemantauan lingkungan (UPL) sesuai dengan peraturanyang berlaku. UKL dan UPL diatur melalui suatu Pedoman Umum (Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. Kep. 12/MENLH/3/94,tanggal 19 Maret 1994) Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan perlu disusun sedemikian rupa ,sehingga dapat : •
Langsung mengemukakan informasi penting setiap jenis rencana usaha atau kegiatan yang merupakan sifat proyek itu sendiri dan dapat menimbulkan dampak potensial terhadap lingkungan.
•
Informasi komponen lingkungan yang terkena dampak
•
Upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang harus dilakukan oleh pemrakarsa pada tahap prakonstruksi,konstruksi maupun pasca konstruksi. Karena UKL dan UPL bukan merupakan bagian dari Safeguard, maka
kedua dokumen tersebut tidak dinilai oleh Komisi AMDAL, melainkan diarahkan
langsung
oleh
Instansi
Teknis
yang
membidangi
dan
bertanggungjawab atas pembinaan usaha atau kegiatan tersebut melalui suatu petunjuk teknis yang bersangkutan. Walaupun tidak dinilai oleh Komisi AMDAL, akan tetapi kedua dokumen tersebut merupakan syarat pemberian
ijin
usaha
atau
kegiatan
dimaksud
oleh
instansi
yang
bertanggungjawab (sektoral). a. Pra Konstruksi Pada tahap ini kegiatan yang diperkirakan akan menimbulkan dampak besar dan penting adalah :
BAB V_SAFEGUARD SOSIAL DAN LINGKUNGAN
6
Pemilihan lokasi
Penggunaan lahan
Pembuatan rancang pembangunan
b. Pelaksanaan Konstruksi Kegiatan pelaksanaan konstruksi yang akan dilaksanakan meliputi; Pembangunan
berbagai
fasilitas,
sarana
dan
prasarana
yang
akan
dikembangkan. c. Pasca Pengelolaan Kegiatan yang ditelaah dalam operasional pembangunan adalah kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak besar dan penting. Kegiatan yang dimaksud adalah sebagai berikut :
Pemakaian Tenaga Kerja Operasional Pada tahap operasional diperlukan tenaga kerja, tenaga kerja yang dibutuhkan
pada
pengoperasian
diperkirakan
tidak
banyak
bila
dibandingkan dengan besarnya jumlah tenaga kerja yang ada dan memberikan dampak penting dengan terbukanya lapangan kerja yang sifatnya permanen.
Operasional Fasilitas Kegiatan pengoperasian fasilitas pada hakekatnya adalah proses kegiatan operasional. Suatu kegiatan akan menggambarkan aktivitas semua sektor kegiatan untuk menampung fenomena dalam masyarakat lokal yang diprediksi akan melakukan kegiatan.
Pemeliharaan Untuk tetap mencapai diperkirakan akan terpengaruh oleh kegiatankegiatan pembangunan, pemeliharaan dan yang terpenting adalah ekosistem lingkungan.
BAB V_SAFEGUARD SOSIAL DAN LINGKUNGAN
7
5.4. PEMILIHAN ALTERNATIF
5.4.1. Proses Pemilihan Alternatif Proses pemilihan alternatif pada dasarnya mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah melalui keputusan umum dalam peraturan Pemerintah No.51/1993 tentang perbedaan jenis Safeguard. Proses pemilihan alternatif yang dimaksud sebagai berikut : •
Safeguard adalah suatu usaha atau kegiaan seperti yang telah ditetapkan dalam peraturan yang terdahulu
•
Safeguard
kegiatan terpadu/multisektor yang merupakan hasil studi
mengenai
dampak
penting
usaha
atau
kegiatan
terpadu
yang
direncanakan terhadap lingkungan hidup dala suatu kesatuan hamparan ekosistem dan melibatkan satu instansi yang bertanggungjawab •
Safeguard kawasan yang merupakan hasil studi
mengenai dampak
lingkungan hidup dalam satun kesatuan hamparan ekosistem dan menyangkut kewenangan atau instansi yang bertanggungjawab •
Safeguard Regional yang merupakan hasil studi dampak penting usaha atau kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup dalam satu kesatuan hamparan eksistem
zona rencana pengembangan wilayah
sesuai dengan RUTRD dengan melibatkan kewenangan lebih dari satu instansi yang bertanggung jawab. 5.4.2. Penyajian Pemilihan Alternatif Proses penyajian pemilihan alternatif pada dasarnya disesuaikan dengan
komponen
yang
disajikan
sesuai
dengan
jenis
kegiatan
pembangunan yang akan dilaksankan. Proses penyajian pemilihan alternatif yang dimaksud sebagai berikut : •
Transparan; kegiatan pembangunan yang terkait harus diinformasikan
secara transfaran kepada pihak-pihak yang akan terkena dampak, Informasi harus mencakup daftara warga dan aset (tanah, bangunan, tanaman atau lainnya) yang kan terkena dampak •
Partisipatif ; warga yang berpotensi terkena dampak/dipindahkan (DP)
harus terlibat dalam seluruh tahap perencanaan proyek, seperti:
BAB V_SAFEGUARD SOSIAL DAN LINGKUNGAN
8
penentuan lokasi proyek, jumlah dan bentuk kompensasi/ganti rugi, serta lokasi tempat pemukiman kembali. •
Adil; pengadaan tanah tidak boleh memperburuk kondisi kehidupan DP. Warga tersebut memiliki hak untuk mendapatkan ganti rugi yang memadai, seperti tanah pengganti dan/atau uang tunai yang setara dengan harga pasar tanah dan asetnya.
•
Warga yang terkena dampak harus sepakat atas ganti rugi yang ditetapkan atau jika memungkinkan, secara sukarela menghibahkan sebahagian tanahnya pada kegiatan.
5.5.
ANALISIS
PENGELOLAAN
SAFEGUARD
SOSIAL
DAN
LINGKUNGAN
Komisi Safeguard pusat terdiri dari anggota tetap dan anggota tidak tetap yan dibentuk oleh Menteri atau pimpinan lembaga non Departemen, dan dalam menjalankan tugasnya komisi Safeguard pusat dibantu oleh Tim Teknis yang bertugas menilai dokumen-dokumen safeguard. Komisi Safeguard Daerah yang terdiri dari anggota tetap dan anggota tidak tetap yang dibentuk oleh Gubernur, dan dalam menjalankan tugasnya Komisi Safeguard daerah dibantu oleh Tim Teknis yang bertugas menilai dokumen-dokumen Safeguard. Komisi Safeguard Pusat bertugas untuk : •
Menyusun pedoman teknis pembuatan Dokumen Safeguard yang meliputi pembuatan
kerangka
acuan
analisis
dampak
lingkungan
(KA ANDAL), Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan lingkungan (RPL) •
Menanggapi dokumen KA-ANDAL
•
Menanggapi dokumen ANDAL
•
Menanggapi dokumen RKL
•
Menanggapi dokumen RPL
•
Membantu penyelesaian diterbitkannya keputusan tentang dokumen ANDAL,RKL,RPL.
•
Melaksanakan tugas lain yang ditentukan oleh Menteri
BAB V_SAFEGUARD SOSIAL DAN LINGKUNGAN
9
5.5.1. Sistem Pengelolaan Sistem pengelolaan pada prinsipnya adalah untuk menetapkan kelembagaan dalam sistem pengelolaan. Sistem pengelolaan yang dimaksud dalam hal : •
Perumusan KA-ANDAL, draft ANDAL dan RKL/RPL atau draft UKL/UPL, melaksanakan serta melakukan pemantauan pelaksanaannya
•
Konsultasi dengan warga yang secara potensial dipengaruhi dampak lingkungan atau PAP dalam forum stakeholder, baik pada saat perumusan KA-ANDAL, draft ANDAL dan RKL/RPL.
•
Melaporkan
pelaksanaan
RKL/RPL
dan
hasil
pemantauannya
ke
Bappedalda atau Walikota •
Keterbukaan informasi mengenai draft ANDAL dan RKL/RPL atau UKL/UPL pada publik dalam waktu yang tidak terbatas
•
Penanganan keluhan publik secara transparan
5.5.2. Pelaksanaan Pengelolaan Pelaksanaan
pengelolaan
dilakukan
oleh
lembaga
yang
telah
ditentukan oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Negara Lingkungan Hidup. Pelaksanaan pengelolaan tersebut sebagai berikut : •
Pemrakarsa Kegiatan
•
Bappedalda atau Dinas/Instansi terkait
•
Komisi Amdal
5.5.3. Pembiayaan Pengelolaan Pembiayaan pengelolaan Safeguard Sosial dan Lingkungan yang akan dilaksanakan melalui pelaksanaan RPIJM PU Cipta Karya Kota Makassar bersumber dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kota.
BAB V_SAFEGUARD SOSIAL DAN LINGKUNGAN
10
5.6.
ANALISIS
PEMANTAUAN
SAFEGUARD
SOSIAL
DAN
LINGKUNGAN
5.6.1. Tipe Pemantauan Tipe pemantauan yang akan dilaksanakan disesuaikan dengan program yang telah ditetapkan. Tipe pemantauan yang dimaksud sebagai berikut : •
Penelaah awal dari usulan kegiatan untuk melihat apakah kegiatan yang bersangkutan memerlukan pembebasan lahan atau kegiatan yang bersangkutan memerlukan pembebasan tanah atau kegiatan pemukiman kembali atau tidak
•
Pengklasifikasian berbagai kategori dampak yang akan ditimbulkan dari sub proyek yang diusulkan
•
Perumusan surat pernyataan bersama (jika melibatkan hibah sebidang tanah secara sukarela
•
Perumusan rencana tindak pembebasan tanah secara sederhana dan menyeluruh sesuai kebutuhan yang didukung oleh SK Gubernur/Walikota
•
Menyelenggaran
Tracer
Study
untuk
menjamin
bahwa
proses
pembebasan tanah telah sesuai standart yang berlaku. 5.6.2. Prosedur Pemantauan Prosedur pemantauan dilaksanakan untuk melihat seberapa besar dampak yang diakibatkan oleh kegiatan pembangunan yang dilaksanakan. Prosedur pemantauan yang dimaksud sebagai berikut : •
Jumlah Manusia Yang Akan Terkena Dampak , Dampak lingkungan
suatu kegiatan menjadi penting bila manusia di wilayah studi Safeguard yag terkena dampak lingkungan tetapi tidak menikmati manfaat dari kegiatan, jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah manusia yang menikmati manfaat dari kegiatan diwilayah studi. •
Luas Wi la ya h Per sebar an Damp ak ,dampak lingkungan suatu kegiatan
bersifat penting bila renana usaha atau kegiatan mengakibatkan adanya wilayah yang mengalami perubahan mendasar dari segi intensitas dampak,atau tidak berbaliknya dampak ,atau komulatif dampak
BAB V_SAFEGUARD SOSIAL DAN LINGKUNGAN
11
•
Lamanya Dampak Berl angsung ,dampak lingkungan bersifat penting bila
rencana usaha atau kegiatan mengakibatkan timbulnya perubahan mendasar dari segi intensitas dampak atau tidak berbaliknya,atausegi komulatif dampak,yang berlangsung hanya pada satu atau lebih tahapan kegiatan (perencanaan, konstruksi, operasi dan pasca operasi) •
Int ensit as Dampak ,intensitas dampak mengandung pengertian yang
timbul bersifat hebat ,drastic,serta berlangsung diareal yang bersifat luas,dalam kurun waktu yang relative singkat.Dengan demikian dampak lingkungan yang tergolong penting antara lain; bila rencana usaha atau kegiatan akan menyebabkan perubahan pada sifat-sifat fisik atau hayati lingkungan yang melampaui baku mutu lingkungan menurut perundangundangan yang berlaku, •
Banyaknya
Dampak
Komponen
tergolong
Lingkungan
penting
bila
Lain
Yang
rencana
Terkena
usaha
atau
Dampak ,
kegiatan
menimbulkan ampak sekunder dan dampak lanjutan lainnya yang jumlah komponennya lebih atau sama dengan komponrn lingkungan yang terkena dampak primer, •
Si f a t
K om u l a t i f
Da m p a k , Dampak tergolong penting bila dampak
lingkungan berlangsung berulang kali dan terus menerus,sehingga pada kurun waktu tertentu ,atau beragamnya terus menerus sehingga pada kurun waktu tertentu ,atau beragamnya dampak lingkungan bertumpuk dalam satu ruang tertentu sehingga tidak dapat diassimilasikan oleh lingkungan alam atau social yang menerimanya, •
, Dampak bersifat penting Be r b a l i k At a u T i d a k Be r b a l i k n y a Da m p a k apabila perubahan yang akan dialami oleh suatu komponen lingkungan tidak dapat dipulihkan kembali walaupun dengan intervensi manusia.
5.6.3. Pelaksanaan Pemantauan Pelaksanaan pemantauan yang akan diselenggaran akan melibatkan berbagai
komponen
yang
terkait
langsung
dengan
pelaksanaan
pembangunan. Pelaksanaan pemantauan melibatkan komponen safeguard
BAB V_SAFEGUARD SOSIAL DAN LINGKUNGAN
12
lingkungan antara lain; pemrakarsa kegiatan, Bappedalda, Instansi terkait dan komisi amdal yang telah ditetapkan. Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan RPIJM Bidang PU Cipta Karya Kota Makassar, hal-hal yang akan dipantau disesuaikan dengan program-program
yang
akan
diselenggarakan.
Untuk
lebih
jelasnya
pelaksanaan pemantauan dapat dilihat pada kajian Tabel di bawah ini.
Tabel 5.1. Kategori Subproyek Menurut Dampak Lingkungan Kategori
Dampak
Persyaratan Pemerintah
1
2
3
A. PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
TAHUN 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Pemasangan Paving Blok Kelurahan Tamangapa, Manggala, Bangkala dan Batua Subproyek yang tidak memiliki komponen konstruksi dan tidak mengakibatkan pencemaran udara, tanah dan air
Tidak Diperlukan ANDAL atau UKL/UPL
Pemasangan Paving Blok Kelurahan Maccini Sombala, Tanjung Merdeka, Parang Tambung, Pa’Baeng-Baeng, Mangasa, Bungaya dan Barombong Subproyek yang tidak memiliki komponen konstruksi dan tidak mengakibatkan pencemaran udara, tanah dan air
Tidak Diperlukan ANDAL atau UKL/UPL
Pemasangan Paving Blok Kelurahan Sudiang (Lapangan Upacara SD, Paccerakang dan Sudiang Raya Subproyek yang tidak memiliki komponen konstruksi dan tidak mengakibatkan pencemaran udara, tanah dan air
Tidak Diperlukan ANDAL atau UKL/UPL
Pemasangan Paving Blok Kelurahan Sudiang, Untia, Pai, Mariso dan Panambungan Revitalisasi Elevasi Jalan Pintu I UNHAS Subproyek yang tidak memiliki komponen konstruksi dan tidak mengakibatkan pencemaran udara, tanah dan air
Tidak Diperlukan ANDAL atau UKL/UPL
B. TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
Tahun 2011
Pelatihan Teknis Bangunan Gedung Pembangunan Kantor Camat Mariso, Tamalate dan Ujung Tanah
Tidak Diperlukan ANDAL atau UKL/UPL
BAB V_SAFEGUARD SOSIAL DAN LINGKUNGAN
13
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum Subproyek dengan ukuran dan volume kecil, mengakibatkan dampak lingkungan akan tetapi upaya pemulihanya sangat mungkin dilakukan Pelatihan Teknis Bangunan Gedung Pembangunan Taman Baca Baruga Barombong, Paccerakang, Kelurahan Manggala, Bunga Eja, Tamalanrea Indah dan Bontomarannu Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum Subproyek yang tidak memiliki komponen konstruksi dan tidak mengakibatkan pencemaran udara, tanah dan air
Tidak Diperlukan ANDAL atau UKL/UPL
Pelatihan Teknis Bangunan Gedung Pembangunan Posyandu Tamalanrea Indah, Bangkala, Panambungan, Mariso, Bontorannu, Barombong, Tanjung Merdeka, Paccerakang, Tamarunang dan Maccini Parang Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum Subproyek yang tidak memiliki komponen konstruksi dan tidak mengakibatkan pencemaran udara, tanah dan air
Tidak Diperlukan ANDAL atau UKL/UPL
Pelatihan Teknis Bangunan Gedung Pembangunan Posyandu Wajo, Manggala, Tamalanrea Indah dan Bunga Eja Pembangunan Taman Baca Rappocini, Panakkukang dan Bulu Rokeng Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum Subproyek yang tidak memiliki komponen konstruksi dan tidak mengakibatkan pencemaran udara, tanah dan air
Tidak Diperlukan ANDAL atau UKL/UPL
C. PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN
Tahun 2011
Pembangunan Bangunan Intake/Rumah Pompa Air Baku Malengkeri (Suplesi) Pengembangan Jaringan Distribusi IPA V Subproyek dengan ukuran dan volume kecil, mengakibatkan dampak lingkungan akan tetapi upaya pemulihanya sangat mungkin dilakukan
UKL/UPL
Penggantian Pompa Air Baku Kapasitas 250 Lt/dt, Heat 80 M Penggantian Mesin Genset 750 KVA
Tidak Diperlukan ANDAL atau UKL/UPL
BAB V_SAFEGUARD SOSIAL DAN LINGKUNGAN
14
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Penggantian Meter Air Baku/Flow Meter 600 MM Suplesi Malengkeri Penggantian Pipa Transmisi Diameter 600 MM HDPE-100 Penggantian Water Meter Pelanggan Penambahan sambungan Baru Subproyek yang tidak memiliki komponen konstruksi dan tidak mengakibatkan pencemaran udara, tanah dan air Penggantian Pipa Transmisi Diameter 600 MM HDPE-100 Penggantian Water Meter Pelanggan Penambahan Sambungan Baru Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Subproyek yang tidak memiliki komponen konstruksi dan tidak mengakibatkan pencemaran udara, tanah dan air
Tidak Diperlukan ANDAL atau UKL/UPL
Penggantian Pipa Transmisi Diameter 600 MM HDPE-100 Penggantian Water Meter Pelanggan Penambahan Sambungan Baru Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Subproyek yang tidak memiliki komponen konstruksi dan tidak mengakibatkan pencemaran udara, tanah dan air
Tidak Diperlukan ANDAL atau UKL/UPL
Penggantian Water Meter Pelanggan Penambahan Sambungan Baru Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Subproyek yang tidak memiliki komponen konstruksi dan tidak mengakibatkan pencemaran udara, tanah dan air
Tidak Diperlukan ANDAL atau UKL/UPL
Sumber : Hasil Anali sis
BAB V_SAFEGUARD SOSIAL DAN LINGKUNGAN
15
BAB VI KEUANGAN DAN ANALISIS PENINGKATAN PENDAPATAN
6.1. UMUM
Meningkatnya
tuntutan
kebutuhan
dana
sebagai
konsekwensi
penyerahan wewenang pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, melalui otonomi daerah menuntut berbagai upaya penyesuaian manajemen keuangan daerah termasuk arah pengelolaan pendapatan dan belanja daerah. Melalui desentralisasi fiskal, Pemerintah Daerah dituntut untuk mengelola keuangan daerah secara akuntabel dan transparan. Berdasarkan kebijakan normatif yang ada, pemerintah daerah diberi kesempatan untuk melakukan perubahan kebijakan dan sistem pengelolaan keuangan daerah. Dasar-dasar yang melatarbelakangi perubahan adalah : 1). perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan seiring otonomi daerah dan desentralisasi; 2). semangat reinventing governance dan good governance, dan 3), realitas regulasi dan instrumen pengelolaan keuangan daerah dalam bentuk peraturan pelaksanaan yang baru, dan mendorong terciptanya iklim investasi yang baik. 6.1.1. Komponen Keuangan
Hak pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah adalah: (1) memungut pajak dan restribusi daerah serta mengelola kekayaan daerah; (2) memperoleh dana perimbangan, dan (3) melakukan pinjaman.
BAB VI_KEUANGAN DAN ANALISIS PENINGKATAN PENDAPATAN 1
Dalam
melaksanakan
hak
tersebut,
pemerintah
daerah
mempunyai
kewajiban untuk: (1) mengelola sumber keuangan daerah secara efektif, efisien, transparan, akuntabel dan taat azas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
yang
berlaku;
(2)
mensinergikan
kebijakan
pembangunan daerah dengan kebijakan nasional; serta (3) melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada pemerintah pusat dan masyarakat. Pemerintah daerah mempunyai kewajiban menyelenggarakan segala kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk kemakmuran, kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan kewenangan tersebut diperlukan kemampuan pendanaan yang memadai. Pendapatan daerah menurut sumbernya, terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Dari ketiga sumber pendapatan tersebut,
pendapatan asli daerah merupakan
pendapatan yang memungkinkan untuk dioptimalkan. Sesuai dengan prioritas kebijakan keuangan daerah, kebijakan pendapatan daerah diarahkan pada optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. Dalam rangka melaksanakan optimalisasi sumber pendapatan daerah terutama
yang
berasal
dari
penerimaan
asli
daerah,
senantiasa
mempertimbangkan berbagai hal kepentingan masyarakat antara lain tidak mengganggu substansi dari nilai-nilai pelayanan dasar kepada masyarakat. Oleh karena itu intensifikasi maupun ekstensifikasi pendapatan asli daerah tetap memperhatikan aspek pelayanan dan senantiasa menjaga iklim yang kondusif untuk perkembangan dunia usaha. Arah
kebijakan
pendapatan
daerah
yang
ditempuh
adalah
Intensifikasi dan Ektensifikasi Pendapatan Asli Daerah melalui serangkaian kegiatan antara lain : peningkatan kualitas pelayanan dan Tertib Administrasi Pengelolaan Pendapatan Daerah. Strategi dan prioritas Pendapatan Daerah tahun 2004 – 2009 telah dirumuskan dalam program dan kegiatan prioritas sebagai berikut : •
Optimaslisasi pemanfaatan sumber-sumber pendapatan daerah;
BAB VI_KEUANGAN DAN ANALISIS PENINGKATAN PENDAPATAN 2
•
Penelitian dan pengkajian sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah;
•
Pemberdayaan fungsi dan peran perusahaan daerah;
•
Prioritas pembiayaan penggerakan ekonomi dan pelayanan publik;
•
Evaluasi Peraturan Daerah tentang pajak dan retribusi daerah;
•
Pemutakhiran data obyek dan subyek pajak dan retribusi daerah;
•
Pemantapan sistem akuntansi daerah;
•
Evaluasi dan penataan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan keuangan daerah;
•
Pelatihan Aparatur;
•
Kerjasama Lintas Daerah;
•
Penyiapan sistem informasi dan manajemen perpajakan. Berdasarkan program prioritas dan penunjang tersebut diatas
diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah sesuai dengan jenis penerimaan dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
6.1.2. Komponen Penerimaan Pendapatan Sesuai dengan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pendapatan daerah terdiri dari : a . Pendapa t an Asli Daera h : terdiri dari penerimaan Pajak Daerah,
Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, dapat direalisasikan secara rasional dan terukur dengan melaksanakan beberapa kegiatan yang mampu mendorong pendapatan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. b . Pendapat an Dar i Dana Peri mbangan, yaitu pendapatan yang sangat
terkait dengan pelaksanaan desentralisasi kewenangan dan fiskal yang diserahkan kepada daerah. Komponen Dana Perimbangan bersumber dari Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Penerimaan dana perimbangan yang dicapai atas
dasar
formulasi
bagi
hasil
yang
telah
ditetapkan
dengan
BAB VI_KEUANGAN DAN ANALISIS PENINGKATAN PENDAPATAN 3
kemampuan optimal pemungutan yang dilaksanakan di daerah serta intensitas koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah. c. Lain-Lai n Pendapat an Yang Sah, yaitu pada dasarnya dalam struktur
APBD adalah merupakan jenis penerimaan yang bersumber dari dana bantuan berupa kontijensi penyeimbang gaji, hibah, dana darurat dan bantuan keuangan dari provinsi.
6.1.3. Pendapatan Asli Daerah Target dan realisasi pendapatan pada tahun 2006 – 2008, mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan merupakan akumulasi dari Laporan Keterangan Pertanggunjawaban Walikota Akhir Tahun. Untuk lebih jelasnya perkembangan target dan realisasi pendapatan, dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.
Tabel 6.1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Periode 2006-2008 NO
URAIAN
1
2
I
2006
Tahun 2007
2008
3
4
5
PENDAPATAN DAERAH
829,108,496,280.68
920,971,740,075.00
1,010,284,431,000.00
Pendapatan Asli Daerah
120,890,776,136.68
125,936,173,075.00
137,237,118,000.00
Pajak Daerah
77,878,472,788.00
79,867,787,125.00
91,694,050,000.00
Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
37,066,083,922.47
38,487,896,750.00
37,152,142,000.00
1,891,718,875.39
3,701,549,700.00
3,857,926,000.00
4,054,500,550.82
3,878,939,500.00
4,533,000,000.00
Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
619,958,299,314.00
697,778,550,000.00
781,814,690,000.00
92,274,299,314.00
105,401,550,000.00
118,493,300,000.00
Dana Alokasi Umum (DAU)
513,004,000,000.00
583,842,000,000.00
643,328,390,000.00
Dana Alokasi Khusus (DAK)
14,680,000,000.00
8,535,000,000.00
19,993,000,000.00
88,259,420,830.00
97,257,017,000.00
91,232,623,000.00
4,300,000,000.00
4,058,617,000.00
-
-
-
-
78,205,560,890.00
79,500,000,000.00
87,500,000,000.00
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Hibah Dana Darurat Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan dari Pemerintah Daerah lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
5,753,859,940.00
Bantuan Keuangan dari Provinsi Pemerintah Daerah lainnya
JUMLAH PENDAPATAN II
-
13,698,400,000.00
3,732,623,000.00
829,108,496,280.68
920,971,740,075.00
1,010,284,431,000.00
BELANJA DAERAH
811,194,616,469.66
949,479,195,865.00
1,052,784,431,000.00
Belanja Tidak Langsung
429,714,288,676.01
485,355,906,460.00
581,224,140,000.00
382,650,566,084.65
432,452,881,164.00
516,531,429,000.00
Belanja Pegawai
BAB VI_KEUANGAN DAN ANALISIS PENINGKATAN PENDAPATAN 4
1
2
3
4
Belanja Bunga
1,621,374,677.47
3,481,000,000.00
2,714,711,000.00
Belanja Subsidi
4,457,413,399.89
2,987,988,525.00
1,500,000,000.00
Belanja Hibah
22,744,760,645.00
3,500,000,000.00
23,030,500,000.00
Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa Belanja Bantuan Keuangan kpd Prov/Kab/Kota dan Pemeritah Desa
15,788,416,953.00
42,934,036,771.00
35,447,500,000.00
2,451,756,916.00
-
-
-
-
-
-
-
2,000,000,000.00
381,480,327,793.65
464,123,289,405.00
Belanja Tak Terduga
Belanja Langsung Belanja Pegawai
III
5
471,560,291,000.00
102,679,891,954.00
103,860,687,740.00
Belanja Barang dan Jasa
255,150,566,084.65
220,461,417,168.00
227,897,231,605.00
Belanja Modal
126,329,761,709.00
140,981,980,283.00
139,802,371,655.00
JUMLAH BELANJA
811,194,616,469.66
949,479,195,865.00
1,052,784,431,000.00
SURPLUS (DEFISIT)
17,913,879,811.02
(28,507,455,790.00)
(42,500,000,000.00)
PEMBIAYAAN DAERAH
66,476,854,127.36
98,632,728,890.00
62,500,000,000.00
Penerimaan Pembiayaan Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)
49,064,678,602.36
63,570,092,340.00
52,500,000,000.00
47,040,760,066.36
49,566,826,000.00
45,000,000,000.00
Pencairan Dana Cadangan
-
-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
7,500,000,000.00
-
-
-
-
-
-
429,243,343.00
-
-
1,594,675,193.00
14,003,266,340.00
-
Jumlah Penerimaan Pembiayaan
49,064,678,602.36
63,570,092,340.00
52,500,000,000.00
Pengeluaran Pembiayaan
16,412,175,525.00
35,062,636,550.00
10,000,000,000.00
-
7,500,000,000.00
-
Penyertaan Modal ( Investasi ) Daerah
5,750,000,000.00
7,000,000,000.00
-
Pembayaran Pokok Utang
9,926,725,600.00
20,500,000,000.00
10,000,000,000.00
735,449,925.00
62,636,550.00
-
Pembayaran Utang Pajak
-
-
-
Pemberian Pinjaman Daerah
-
-
-
1,000,000,000.00
-
-
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan
17,412,175,525.00
35,062,636,550.00
10,000,000,000.00
Pembiayaan Netto Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)
31,652,503,077.36
28,507,455,790.00
42,500,000,000.00
49,566,826,000.93
-
-
Penerimaan Pinjaman Daerah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Penerimaan Piutang Daerah
Pembentukan Dana Cadangan
Pembayaran Utang Belanja
Dana Bergulir
DSCR
21.92
Sumber : Bappeda Kot a Makassar , 2009
BAB VI_KEUANGAN DAN ANALISIS PENINGKATAN PENDAPATAN 5
6.1.4. Dana Perimbangan Dana perimbangan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Perimbangan dari Provinsi. Adapun rincian dana perimbangan untuk pemerintah Kota Makassar yang diperoleh dalam kurung waktu tahun 2007 dan 2008 sebagai berikut :
Tabel 6.2. Dana Perimbangan Kota Makassar No
Uraian
2007
2008
1
2
3
4
1
Dana Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak
105,401,550,000.00
118,493,300,000.00
2
Dana Alokasi Umum
583,842,000,000.00
643,328,390,000.00
3
Dana Alokasi Khusus
8,535,000,000.00
19,993,000,000.00
4
Dana Perimbangan dari Propinsi
13,698,400,000.00
3,732,623,000.00
Sumber : Lapor an APBD Kot a Makassar 20 07-200 8
Dari tabel diatas menjunkkan bahwa pada pos Dana Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak terdapat kenaikan sebesar Rp.13.091.750.000 (11%), Dana Alokasi Umum (DAU) kenaikannnya hanya Rp.59.486.390.000 (9%),Dana Alokasi Khusus (DAK) naik sebesar Rp.11.458.000.000 (57%), dan Dana Perimbangan dari Propinsi turun sebesar Rp.9.965.777.000 (267%).
6.2. KOMPONEN PENGELUARAN BELANJA
Pada komponen pengeluaran belanja Kota Makassar yang terjadi dalam 2 tahun (2007-2008) terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja bantuan sosial dan belanja modal yang dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :
BAB VI_KEUANGAN DAN ANALISIS PENINGKATAN PENDAPATAN 6
Tabel 6.3. Komponen Pengeluaran Belanja Kota Makassar No
Uraian
2007
2008
1
2
3
4
1 2 3
Belanja Pegawai Belanja Barang dan jasa Belanja Bunga
535.132.773.118.00 220,461,417,168.00 3,481,000,000.00
620.392.116.740.00 227,897,231,605.00 2,714,711,000.00
4 5 6
Belanja subsidi Belanja Bantuan Sosial Belanja Modal
2,987,988,525.00 42,934,036,771.00 140,981,980,283.00
1,500,000,000.00 35,447,500,000.00 139,802,371,655.00
Sumber : Lapor an APBD Kot a Makassar 2 007-2 008
Tabel ini menggambarkan keadaan komponen pengeluaran pada pos belanja, dimana tingkat prosentase kenaikan/penurunan dari tahun 2007 dan 2008 pada masing-masing pos belanja yaitu belanja pegawai naik 16%, belanja barang dan jasa naik 3%, belanja subsidi turun 99 %, belanja bantuan sosial turun 21%, dan belanja modal turun 1%. 6.3. KOMPONEN PEMBIAYAAN
Pada komponen pembiayaan setiap daerah khususnya Kota Makassar yang bersumber dari penerimaan pembiayaan dan dikurangi pengeluaran pembiayaan untuk mendapatkan jumlah pembiayaan sebagaimana dalam Tabel berikut:
Tabel 6.4. Komponen Pembiayaan Kota Makassar No
Uraian
2007
2008
1
2
3
4
1
Penerimaan Daerah
63,570,092,340.00
52,500,000,000.00
2
Pengeluaran Pembiayaan
35,062,636,550.00
10,000,000,000.00
3
Jumlah Pembiayaan
98,632,728,890.00
62,500,000,000.00
Sumber : Lapor an APBD Kot a Makassar 20 07-200 8
Dari uraian tabel tersebut diatas terlihat bahwa terjadi penurunan baik penerimaan daerah sebesar Rp.11.070.092.340 atau turun 21%, dan pengeluaran pembiayaan turun Rp.25.062.636.550. atau turun 251%. Hal ini memerlihatkan bahwa terjadinya kenaikan penerimaan dibarengi juga
BAB VI_KEUANGAN DAN ANALISIS PENINGKATAN PENDAPATAN 7
kenaikan
pembiayaan,
namun
tingkat
prosentasenya
lebih
besar
pengeluaran pembiayaan dibandingkan dengan kenaikan penerimaan daerah.
6.4. PROFIL KEUANGAN KOTA MAKASSAR
Dalam setiap daerah mempunyai strategi untuk mendapatkan sumber dana untuk membiayai aktivitasnya diluar anggaran yang telah ditentukan, sehingga pada Kota Makassar tentunya juga mempunyai langkah-langkah untuk mendapatkan sumber pembiayaan termasuk di dalamnya
menggalakkan
penerimaan
dari
pajak
dan
bukan
pajak
sebagaimana dalam lampiran.
6.4.1. Keuangan Daerah Aspek keuangan merupakan salah satu penentu bagi kemajuan suatu daerah untuk meningkatkan proses perekonomian baik yang dipandang dari roda pemerintahaan maupun terhadap proses pembangunan. Kemajuan suatu daerah tentunya bukan saja diandalkan dari keuangan daerah itu sendiri tetapi ada peran swasta dan masyarakat khususnya untuk meningkatkan perekonomian. Keuangan daerah sebagai gambaran tentang tingkat kemajuan dalam mengelola sumber daya yang ada.
6.4.2. Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar 6.4.2.1. Laba Rugi 2006-2008 Posisi laporan laba/rugi dalam suatu pembukuan pada suatu perusahaan khususnya perusahaan PDAM Kota Makassar, merupakan suatu gambaran tentang kondisi posisi keuangan apakah perusaahaan tersebut berada pada kondisi profitabilitas yang artinya apakah perusahaan mempunyai kemampaun untuk memperoleh laba dari modal yang digunakan untuk mendapatkan laba tersebut. Untuk mengetahui lebih jelas bagaimana posisi laporan keungan laba rugi PDAM Kota Makassar perinciannya yaitu sebagai berikut :
BAB VI_KEUANGAN DAN ANALISIS PENINGKATAN PENDAPATAN 8
Tabel 6.5. Laporan Laba (Rugi) Komparatif Periode 31 Desember 2006-2008 PDAM Kota Makassar TAHUN URAIAN 1
2006
2007
2008 (Unaudit)
2
3
4
PENDAPATAN USAHA Pendapatan Penjualan Air
104,714,447,652.16
109,078,134,413.00
118.292.505.066.00
5,459,063,972.44
6,444,593,978.52
10.465.727.25
110,173,511,624.60
115,522,728,391.52
128.758.233.041.25
1,973,351,560.50
1,978,667,390.06
2.623.133.098.76
32,841,696,148.64
30,340,509,160.13
29.183.479.561.88
20,681,926,955.20
25,974,156,970.16
31.421.473.784.30
55,496,974,664.34
58,293,333,520.35
63.228.086.444.94
54,676,536,960.26
57,229,394,871.17
65.530.146.596.31
49,197,889,934.86
50,559,002,953.97
44.532.613.583.22
16,260,162,666.67
20,960,175,739.38
18.417.009.326.82
65,458,052,601.53
71,519,178,693.35
62.949.622.910.04
(10,781,515,641.27)
(14,289,783,822.18)
2.580.523.686.27
803,826,636.39
3,344,009,700.85
2.913.217.799.89
(387,280,069.93)
(140,033,602.77)
(208.688.271.59)
416,546,566.46
3,203,976,098.08
2.704.529.528.30
(10,364,969,074.81)
(11,085,807,724.10)
5.285.053.214.57
(11,085,807,724.10)
5.285.053.214.57
Pendapatan Penjualan Non Air
Jumlah Pendapatan Usaha BIAYA LANGSUNG USAHA Biaya Sumber Air Biaya Pengolahan Air Biaya Transmisi dan Distribusi Jumlah Biaya Langsung Usaha
Laba ( Rugi ) Kotor Usaha Biaya umum dan Administrasi Biaya Bunga Pinjaman Jumlah Biaya Umum dan Bunga
Laba ( Rugi ) Bersih Usaha
PENDAPATAN DAN BIAYA LAIN-LAIN Pendapatan Lain-lain Biaya Lain-lain
Jumlah Pendapatan dan Biaya Lainnya Laba ( Rugi ) Sebelum Pajak Pajak penghasilan (PPh)
LABA (RUGI) BERSIH SETELAH PAJAK
-
(10,364,969,074.81)
Sumber : PDAM Kot a Makassar, 2 008 Dat a Diolah
Dari Tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa penjualan air dan non air terjadi kenaikan dari tahun ke tahun yaitu pada tahun 2006 sebesar Rp.110.173.511.624.60 , tahun 2007 sebesar Rp. 115.522.728.391,52 dan tahun 2008 Rp.128.758.233.041.25
BAB VI_KEUANGAN DAN ANALISIS PENINGKATAN PENDAPATAN 9
6.4.2.2. Neraca Komparatif 31 Desember 2006-2008 Laporan keuangan dalam bentuk neraca adalah suatu gambaran posisi keuangan perusahaan tentang perbandingan antara pasiva dan aktiva atau antara hak penerimaan pendapatan perusahaan dengan kewajiban perusahaan
didalam
membayar
atau
mengembalikan
hutang-hutang
perusahaan kepada investor. Adapun bentuk neraca keuangan PDAM Kota Makassar perinciannya dapat dilihat pada Tabel berikut :
Tabel 6.6. Neraca Komparatif Per 31 Desember 2006-2008 (Unaudit) PDAM Kota Makassar AKTIVA 1
TAHUN 2006
2007
2008 (unaudit)
2
3
4
AKTIVA LANCAR Kas dan Setara Kas Deposito Jangka Pendek Piutang Usaha Peny. Piutang Usaha
Piutang Usaha Bersih Piutang Karyawan Piutang Lain-lain Persediaan Barang Uang Muka Biaya Uang Muka Pajak
Jumlah Aktiva Lancar
13,252,957,900.25
31,797,279,022.32
33,455,365,513.47
7,420,000,000.00
13,870,000,000.00
31,000,000,000.00
29,246,639,710.86
31,126,577,809.76
30,449.196.199.62
9,967,963,490.50
10,656,723,640.18
(11.062.970.290.62)
19,278,676,220.36
20,469,854,169.58
19.386.225.908,02
1,452,511,001.28
1,053,715,051.84
934.519.601,84
1,130,570,638.98
1,362,042,138.98
1.378.942.138,98
588,408,995.00
982,587,070.00
704.062.725,00
1,080,966,494.00
553,200,496.00
20.097.494.326,00
-
-
44,204,091,249.87
70,088,677,948.72
106.956.610.326,00
4,105,929,361.26
4,105,929,361.26
4.845.129.361,26
134,509,166,287.81
135,105,929,537.81
135.530.929.537,81
205,603,626,682.00
210,772,399,517.48
227.871.377.755,05
59,905,202,946.49
60,177,587,221.49
60.628.156.721,49
2,563,615,244.41
2,732,564,994.41
2.805.994.6441,41
5,997,878,030.50
6,280,378,030.50
5.054.744.030,50
6,865,962,451.00
8,316,101,090.00
8.704.787.790,00
419,551,381,003.47
427,490,889,752.95
445.541.119840,52
-
AKTIVA TETAP Tanah Bangunan Jaringan Pipa Mesin Pompa Alat Kantor dan Teknik Bengkel Kendaraan Mesin Kantor dan Komputer Nilai Perolehan Aktiva Tetap
BAB VI_KEUANGAN DAN ANALISIS PENINGKATAN PENDAPATAN 10
1
2
Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap
3
4
(219,072,070,823.92)
(241,918,164,369.91)
(263.373.986.959,78)
200,479,310,179.55
185,572,725,383.04
182.167.132.880,74
5,696,071,754.20
9,059,263,700.97
9.087.579.742,40
10,384,471,136.80
13,116,965,284.00
9.837.723.963.00
923,752,697.74
923,752,697.74
923,752,697.74
-
-
820,853,975.05
296,658,228.39
281.658.228.39
17,825,149,563.79
23,396,639,911.10
20.130.714.726.53
262,508,550,993.21
279,058,043,242.86
309.254.457.726.58
2,847,426,956.67
3,807,151,565.04
12.260.216.290.00
8,402,769,283.14
6,884,895,502.13
4.540.291.863.46
-
-
-
-
46,616,661,439.62
83,222,339,652.04
99.094.437.904.96
45,691,607,588.46
54,681,589,808.52
67.283.899.703.40
11,651,466,160.62
15,858,890,633.44
21.673.590.065.38
15,283,470,790.23
12,795,202,271.75
7.991.447.843.75
130,493,402,218.74
177,250,069,432.92
212.843.883.670.95
130.666.666.57
33,750,000.00
11.250.000.00
637.812.700.00
-
118.871.986.896.88
103,033,095,831.20
87.183.497.578.28
119.640.456.263.45
103,066,845,831.20
87.194.747.578.25
-
-
-
5,529,740,380.00
5,529,740,380.00
5,529,740,380.00
21,696,122,141.93
25,914,967,419.93
31.104.612.903.93
-
-
-
27,225,862,521.93
31,444,707,799.93
36.634.353.283.93
Modal Pemkot
17,291,644,384.15
17,291,644,384.15
17,291,644,384.15
Modal Pemerintah Pusat
14,611,271,563.20
14,611,271,563.20
14,611,271,563.20
156,638,802,326.00
156,638,802,326.00
156,638,802,326.00
Nilai Buku Aktiva Tetap AKTIVA LAIN – LAIN Bahan Iinstalasi Biaya Ditangguhkan Perhitungan Dengan Pemkot Proyek Dalam Penyelesaian Aktiva Lain-Lain Lainnya
Jumlah Aktiva Lain-Lain JUMLAH AKTIVA
-
KEWAJIBAN LANCAR Hutang Usaha Biaya YMH Dibayar Pendapatan Diterima Dimuka Hutang Pajak Hutang Jangka Panjang Hutang Bunga Hutang denda Pinjaman Kewajiban Jangka Pendek Lainnya
Jumlah Hutang Lancar
-
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Hutang Pemerintah Pusat (PDN) Pinjaman Luar Negeri (OBCF) IP-332 Pinjaman Luar Negeri (OBCF) IP-415
Jumlah Hutang Jangka Panjang
-
KEWAJIBAN LAIN-LAIN Hutang Usaha Lainnya Uang Muka Pelanggan Cadangan Dana Meter Hutang Jangka Panjang Lainnya
Jumlah Kewajiban Lain-Lain EKUITAS
Penyertan Yang Blm Ditentukan Statusnya
BAB VI_KEUANGAN DAN ANALISIS PENINGKATAN PENDAPATAN 11
1
2
Laba ( Rugi) Tahun Lalu Laba (Rugi) Tahun Berjalan
Jumlah Ekuitas JUMLAH KEWAJIBAN & EKUITAS
3
4
(193,027,929,209.43)
(210,159,490,370.440
(221.245.296.294.50)
(10,364,969,074.82)
(11,085,807,724.10)
5.285.053.214.57
(14,851,180,010.90)
(32,703,579,821.19)
(27.418.526.806.58)
262,508,550,993.22
279,058,043,242.86
309.254.457.726.58
Sumber : PDAM Kot a Makassar, 2 008 Dat a Diolah
Tabel tersebut di atas menjelaskan bahwa jumlah aktiva terdapat kenaikan dari tahun 2006 sebesar Rp. 262.508.550.993,22, tahun 2007 sebesar Rp.279.058.043.242,86 dan pada tahun 2008 (unaudit) sebesar Rp. 309.254.457.726,58. 6.5. PERMASALAHAN DAN ANALISIS
6.5.1. Kondisi Keuangan Pemerintah Kota Makassar Dari Laporan keuangan yang tergambar dalam
APBD tahun 2006
sampai dengan 2008, terjadi kenaikan pos tertentu disisi lain ada penurunan sebagaimana dalam lampiran.
a. Permasalahan
Kinerja Badan Usaha Milik Daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah belum optimal;
Dana perimbangan dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi belum sepenuhnya ditransfer ke Kasda secara tepat waktu;
Masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang pengelolaan pendapatan daerah;
Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak dan retribusi.
b. Solusi
Peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah melalui pengembangan lapangan usaha dan jaringan pemasaran;
Peningkatan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi mengenai dana perimbangan untuk dapat ditransfer tepat waktu.
BAB VI_KEUANGAN DAN ANALISIS PENINGKATAN PENDAPATAN 12
Peningkatan dan Penambahan sarana dan prasarana penunjang pengelolaan pendapatan daerah;
Sosialisasi dan pemberian motivasi kepada wajib pajak dan retribusi.
6.5.2. Proyeksi Kemampuan Keuangan Kota Makassar Untuk melihat penerimaan daerah dengan melakukan proyeksi minimal 5 tahun kedepan dengan dasar asumsi persentase kenaikan pertahunnya dengan melihat hasil yang dicapai tahun sebelumnya sebagaimana dalam lampiran.
Tabel 6.7. Proyeksi APBD Pemerintah Kota Makassar % Proyeksi Pertumbuhan
13.74%
15.20%
948,470,238,368
1,092,637,714,600
1,258,718,647,219
3.17%
6%
271,429,249,197
287,715,004,149
304,977,904,398
-Belanja Bunga
-28.23%
-10%
1,979,024,319
1,781,121,887
1,603,009,698
-Belanja Subsidi
-99.20%
-23%
684,799,500
527,295,615
406,017,624
-Belanja Hibah
84.80%
25%
44,981,445,313
56,226,806,641
70,283,508,301
-21.12%
21%
62,797,408,548
75,984,864,342
91,941,685,854
Uraian Bagian dan Pos
1.
Belanja Operasi -Belanja Pegawai -Belanja Barang
-Belanja Bantuan Sosial
11.25%
Jumlah (1) 2.
Proyeksi
% Per Tahun
No
2012
2013
2014
1,330,342,165,244
1,514,872,807,234
1,727,930,773,094
10,647,097,355
12,457,103,905
14,574,811,569
105,125,018,824
129,303,773,154
159,043,640,979
38,333,384,872
41,783,389,511
45,543,894,566
69,211,740,562
70,595,975,373
72,007,894,880
3,647,496,222
4,085,195,769
4,575,419,261
226,964,737,835
258,225,437,711
295,745,661,256
119,667,712,500
132,831,160,875
147,442,588,571
119,667,712,500
132,831,160,875
147,442,588,571
2,060,602,000
2,081,208,020
2,102,020,100
1,679,035,217,579
1,908,010,613,840
2,173,221,043,022
Belanja Modal -Belanja Tanah -Belanja Peralatan dan Mesin -Belanja Gedung dan Bangunan -Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan -Belanja Aset tetap Lainya
14.53%
17%
48.16%
23%
12.44%
9%
4.13%
2%
34.96%
12%
-Belanja Aset Lainya
Jumlah (2) 3
21.84%
Transfer ke Desa/ Kel. -Bagi Hasil Pajak
9.14%
11%
-Bagi Hasil Retribusi -Bagi Hasil Pendapatan Lainya
Jumlah (3) 4
9.14%
Belanja Tak Terduga Jumlah Biaya
1%
Sumber : Bappeda Kot a Makassar , Data Diol ah, 2009
BAB VI_KEUANGAN DAN ANALISIS PENINGKATAN PENDAPATAN 13
6.5.2.1. Proyeksi Penerimaan dan Belanja Dalam melakukan perencanaan baik dalam penerimaan maupun rencana pembiayaan/belanja yaitu dengan membuat proyeksi keuangan 5 tahun dengan asumsi prosentase masing-masing jenis penerimaan maupun pembiayaan/belanja sebagaimana terlihat pada Tabel lampiran.
Tabel 6.8. Struktur Pengeluaran Belanja SAP-D No 1
Sub-Komponen Belanja Belanja Operasi
Belanja Pegawai
620,392,116,740.00
Belanja Barang
227,897,231,605.00
Belanja Bunga
2,714,711,000.00
Belanja Subsidi
1,500,000,000.00
Belanja Hibah
23,030,500,000.00
Belanja Bantuan Sosial
35,447,500,000.00
Jumlah (1) 2
6,647,734,100.00
-Belanja Peralatan dan Mesin
56,492,494,533.00
-Belanja Gedung dan Bangunan
29,600,406,533.00
-Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan -Belanja Aset tetap Lainya -Belanja Aset Lainya
Jumlah (2) Transfer ke Desa/ Kel. -Bagi Hasil Pajak
65.219.768.944 2,596,215,765.00 160,556,619,608.00 87,500,000,000.00
-Bagi Hasil Retribusi
-
-Bagi Hasil Pendapatan Lainya
-
Jumlah (3) 4
910,982,059,345.00
Belanja Modal -Belanja Tanah
3
Rp
87,500,000,000.00
Belanja Tak Terduga
2,000,000,000.00
Jumlah (4)
2,000,000,000.00
Sumber : PP No. 24/ 2004 T ent ang Si stem Akut ansi Pemeri nt ahan
BAB VI_KEUANGAN DAN ANALISIS PENINGKATAN PENDAPATAN 14
Tabel 6.9. Struktur Pembiayaan SAP-D No 1
Subkomponen Pembiayaan Penerimaan Pembiayaan a.
Penggunaan SILPA
b.
Pencairan Dana Cadangan
c.
Pinjaman Dalam Negri –Pemerintah Pusat
-
d.
Pinjaman Dalam Negri –Pemda Lain
-
e.
Pinjaman Dalam Negri –Bank
-
f.
Pinjaman Dalam Negri –Non-Bank
-
g.
Pinjaman Dalam Negri –Oligasi
-
h.
Pinjaman Dalam Negri –Lainya
-
i.
Penerimaan Kembali Pinjaman kpd Pers. Negara
-
j.
Penerimaan Kembali Pinjaman kpd Pers. Daerah
-
k.
Penerimaan Kembali Pinjaman kpd Pemda Lainya
-
Jumla (1) 2
Rp.
45,000,000,000.00 7,500,000,000.00
52,500,000,000.00
Pengeluaran Pembiayaan a.
Pembentukan Dana Cadangan
-
b.
Pembayaran Pokok Pinjaman DN-Pemd.Pusat
c.
Pembayaran Pokok Pinjaman DN-Pemd. Lain
-
d.
Pembayaran Pokok Pinjaman DN-Bank
-
e.
Pembayaran Pokok Pinjaman DN-Non-Bank
-
f.
Pembayaran Pokok Pinjaman DN-Obligasi
-
g.
Pembayaran Pokok Pinjaman – Lainya
-
h.
Pemberian Pinjaman kpd Pers. Negara
-
i.
Pemberian Pinjaman kpd Pers. Daerah
-
j.
Pemberian Pinjaman kpd Pemda Lainya
-
10,000,000,000.00
Jumlah (2)
10,000,000,000.00
Pembiayaan Netto (1-2)
42,500,000,000.00
Sumber : PP No. 24/ 2004 T ent ang Si stem Akut ansi Pemeri nt ahan
6.5.2.2. Proyeksi PAD dan Dana Perimbangan Salah satu penerimaan yang bersumber penerimaan daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tercakup didalamnya pajak daerah, retribusi, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain pendapatan yang sah, dimana perlu dilakukan proyeksi kedepan minimal 5 tahun dengan berasumsi secara prosentase terhadap masing-masing pos
BAB VI_KEUANGAN DAN ANALISIS PENINGKATAN PENDAPATAN 15
penerimaan. Adapun asumsi yang digunakan dalam proyeksi PAD dapat dilihat pada Tabel lampiran.
Tabel 6.10. Proyeksi APBD dan Perimbangan Realisasi APBD No
Uraian Bagian dan Pos
% Per Tahun 2008
1.
% Proyeksi Pertumbuhan
Proyeksi 2012
2013
2014
Pendapatan a. Dana Alokasi Umum
643,328,390,000
9.25%
12.20%
908,680,666,581
1,019,539,707,903
1,143,923,552,268
b. Dana Alokasi Khusus
19,993,000,000
57.31%
11.50%
27,714,214,129
30,901,348,754
34,455,003,860
118,493,300,000
11.05%
5%
137,170,806,413
144,029,346,733
151,230,814,070
c. Dana Bagi Hasil Pajak d. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (Non Pajak)
2.
3
Pendapatan Asli Daerah a.
Retribusi
37,152,142,000
-3.60%
5%
43,008,248,383
45,158,660,802
47,416,593,842
b.
Pendapatan Pajak Daerah
91,694,050,000
12.90%
7%
112,329,154,094
120,192,194,881
128,605,648,522
c.
Penerimaan Bunga
d.
Penerimaan Lain Yang Sah
4,533,000,000
14.43%
11.30%
6,249,873,283
45,000,000,000
-10.15%
2%
47,754,360,000
7,500,000,000
100.00%
3%
8,195,452,500
7,742,149,277
6,956,108,964
Penerimaan Pembiayaan a.
Penggunaan SILPA
b.
Pencarian Dana Cadangan
c. Pusat
48,709,447,200
49,683,636,144
8,441,316,075
Pinjaman Dalam Negri- Pemerintah -
d.
Pinjaman Dalam Negri- Pemda Lain
e.
Pinjaman Dalam Negri –Bank
f.
Pinjaman Dalam Negri –Non-Bank
g.
Pinjaman Dalam Negri –Oligasi
h.
Pinjaman Dalam Negri –Lainya
i. Penerimaan Kembali Pinjaman kpd Pers. Negara j. Penerimaan Kembali Pinjaman kpd Pers. Daerah k. Penerimaan Kembali Pinjaman kpd Pemda. Lainnya
-
Jumlah Pendapatan
Sumber : Bappeda Kot a Makassar , Data Diola h, 2009
BAB VI_KEUANGAN DAN ANALISIS PENINGKATAN PENDAPATAN 16
8,694,555,557
Tabel 6.11. Proyeksi APBD dan Perimbangan Realisasi APBD No
% Per Tahun
Uraian Bagian dan Pos 2008
1
Rasio Perhitungan DSCR
21.92
2
Bagian Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3
Pos dana Alokasi Umum (DAU)
4
Pos Dana Otonomi Khusus
5
Pos Dana Bagian Hasil (DBH)+DBJBP
6
Belanja Wajib
% Proyeksi Pertumbuhan
Proyeksi 2012
2013
46.53%
12.10%
49.07
60.32
70.28
7.51%
9.20%
178,706,152,365
195,147,118,383
213,100,653,274
9.25%
12.20%
908,680,666,581
1,019,539,707,903
1,143,923,552,268
-
-
191,244,005,401
224,329,218,335
137,237,118,000 643,328,390,000 -
11.05%
118,493,300,000
2014
17.30%
19.40%
879,244,645,575
1,049,818,106,816
1,253,482,819,539
1.14%
2.10%
110,542,280,611
112,863,668,504
115,233,805,543
-105.00%
-25%
4,218,750,000
3,164,062,500
2,373,046,875
-28.23%
-15%
1,667,171,893
1,417,096,109
1,204,531,693
103,860,687,740
7
Angsuran Pokok Pinjaman
8
Angsuran Bunga Pinjaman
9
Biaya Lain (Biaya Komitmen+Jasa Giro Perbankan+Provesi)
10,000,000,000
-
16.28%
516,531,429,000
Belanja Anggota DPRD
263,138,173,107
-
-
Belanja Pegawai
-
2,714,711,000
-
-
-
-
-
-
DSCR Minimal 2,5
Sumber : Hasil Anali sis
6.5.2.3. Proyeksi Public Saving Untuk mendapatkan Publik Saving pada suatu daerah yang mengacu pada sumber penerimaan maupun belanja wajib pada data Laporan APBD sebagai perbandingan tahun 2007-2008 dapat dilihat pada Tabel lampiran.
Tabel 6.12. Public Saving Tahun Sumber Penerimaan
No
I
2005
2006
2007
2008
Pertumbuhan Rata-rata
(ribuan)
(ribuan)
(ribuan)
(ribuan)
(%)
Proporsi (%)
Penerimaan 1
PAD
2
DBHP+DBHBP
3
DAU
4
DAK
II
99,841,782 88,019,900 323,075,000 -
120,890,776 92,274,299 513,004,000 14,680,000
125,936,173 105,401,550 583,842,000 8,535,000
137,237,118
11.19%
20.11%
118,493,300
10.42%
18.72%
643,328,390
28.51%
51.25%
19,993,000
16.70%
30.02%
Belanja Wajib 1
Pembiayaan
2
Pembelanjaan
Total Public Saving
43,474,465 17,916,796 95,387,991
48,064,678
63,570,092
52,500,000
6.49%
11.67%
16,412,175
35,062,636
10,000,000
-17.67%
-31.76%
134,220,988
153,724,575
163,591,968
55.63%
100%
Sumber : Bappeda Kot a Makassar , Data Diol ah, 2009
BAB VI_KEUANGAN DAN ANALISIS PENINGKATAN PENDAPATAN 17
6.6. ANALISIS TINGKAT KETERSEDIAAN DANA
6.6.1. Analisis Kemampuan Keuangan Daerah a. Kemampuan Keuangan (PAD) Kota Makassar Analisis kemampuan keuangan daerah ditujukan untuk mengetahui kemampuan keuanfgan yang ada dalam kerangka pembiayaan pembangunan daerah. Proyeksi PAD dilakukan dalam rangka mengetahui seberapa besar kemampuan
keuangan
daerah
bersangkutan
dalam
membiayai
pembangunan yang akan datang (periode 5 tahun) dengan asumsi kenaikan 10%. Hasil proyeksi PAD Kota Makassar ditujukan untuk mengukur keuangan daerah dalam membiayai sektor-sektor pembangunan. Hasil proyeksi diperoleh gambaran pada penjelasan Tabel di bawah ini.
Tabel 6.13. Proyeksi PAD Kota Makassar Periode 5 Tahun (2010-2014) No
Tahun
Jumlah (Rp.000)
1
2
3
1
2010
157,822,685,700.00
2
2011
181,496,088,555.00
3
2012
208,720,501,838.25
4
2013
240,028,577,113.99
5
2014
276,032,863,681.09
Sumber : Hasil Anali sis
b. Kemampuan Pembiayaan Bidang PU/Cipta Karya Kemampuan pembiayaan pada dasarnya adalah jumlah biaya pelaksanaan yang akan dialokasikan untuk mendukung kegiatan sektor keciptakaryaan,
khususnya
penggunaan
dana
dalam
pelaksanaan
pembangunan bidang ke Cipta Karyaan Kota Makassar. Kemampuan pembiayaan tersebut didasarkan pada jenis-jenis pembangunan yang akan dan telah diprogramkan untuk dilaksanakan pada priode anggaran yang
BAB VI_KEUANGAN DAN ANALISIS PENINGKATAN PENDAPATAN 18
telah dipersiapkan setiap tahunnya. Proyeksi kemampuan pembiayaan Dinas PU Cipta Karya Kota Makassar dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.
Tabel 6.14. Proyeksi Kemampuan Pembiayaan Dinas PU Cipta Karya Kota Makassar Periode 2010-2014 No
Tahun
Jumlah (Rp)
%Terhadap PAD
1
2
3
4
1
2010
23,043,124,342.58
15%
2
2011
26,499,592,993.97
15%
3
2012
30,474,531,943.07
15%
4
2013
35,045,711,734.53
15%
5
2014
40,302,568,494.71
15%
Sumber : Hasil Anali sis
6.6.2. Aspek Keuangan Perusahaan a. Penilaian Rasio Keuangan Perusahaan 2006-2008 (Unaudit) Ratio keuangan perusahaan didasarkan pada prinsip bahwa nilai ratio dapat membantu menunjukkan berbagai hal yang memerlukan penelitian lebih lanjut dalam rangka mengembangkan strategi operasi pada masa mendatang. Secara umum penilaian kinerja keuangan mencakup pengukuran terhadap keseimbangan struktur permodalan, pendayagunaan aktiva, kemampuan menghasilkan laba, efisiensi dalam pengelolaan sumber dana dan penggunaan dana serta kemampuan membayar kewajiban yang jatuh tempo.
b. Ratio Likuiditas Menampilkan
dan
menjelaskan
kondisi
kemampuan
keuangan
berdasarkan rasio likuiditas yang terdiri dari current ratio, acid test ratio, cash ratio, perputaran piutang maupun periode rata-rata pengumpulan piutang serta perkembangannya. Tabel perhitungannya dapat dilihat pada Tabel berikut ini.
BAB VI_KEUANGAN DAN ANALISIS PENINGKATAN PENDAPATAN 19
Tabel 6.15. Ratio Likuiditas (Dalam Rupiah) PDAM Kota Makassar Periode 2006-2008 (Unaudit) TAHUN NO
URAIAN
1
1
2
Current Ratio (a/b)
2006
2007
2008 (unaudit)
3
4
5
0.34
0.40
0,50
a. Aktiva Lancar
44,204,091,249.87
70,088,677,948.72
106.956.610.214,31
b. Hutang Lancar
130,493,402,218.74
177,250,069,432.92
212.843.883.670,95
0.31
0.37
0,39
13,252,957,900.25
31,797,279,022.32
33.455.365.513,47
7,420,000,000.00
13,870,000,000.00
19,278,676,220.36
20,469,854,169.58
130,493,402,218.74
177,250,069,432.92
0.10
0.18
0,16
13,252,957,900.25
31,797,279,022.32
33.455.365.513,47
130,493,402,218.74
177,250,069,432.92
212.843.883.670,95
5.71
5.16
5.78
110,173,511,624.60
115,522,728,391.52
128.758.233.041,25
16.712.581.743,24
21.861.757.860,62
22.885.611.360,40
21.861.757.860,62
22.885.611.360,40
21.699.687.649,84
63.02
69.72
62.33
110,173,511,624.60
115,522,728,391.52
128.758.233.041,25
16.712.581.743,24
21.861.757.860,62
22.885.611.360,40
21.861.757.860,62
22.885.611.360,40
21.699.687.649,84
% Perubahan
2
Acid Test Ration (a+b+c)/d % Perubahan a. Kas dan Bank b. Deposito c. Piutang Usaha (besih) d. Hutang Lancar
3
Cash Ratio ( a/b)
31.000.000.000,00 19.386.225.909,02 212.843.883.670,95
% Perubahan a. Kas dan Bank b. Hutang Lancar 4
Perputaran Piutang (a) / ( ( b+c) / 2 ) % Perubahan a. Jumlah Pendapatan Usaha b. Piutang awal ( Bersih) c. Piutang akhir ( Bersih)
5
Periode Rata-Rata Pengumpulan Piutang (( b+c) / 2 / (a/360) % Perubahan a. Jumlah Pendapatan Usaha b. Pitang awal ( Bersih) c. Piutang Akhir ( Bersih)
Sumber : Hasil Anali sis Lapor an Keuangan PDAM, 2 009
Dari Tabel diatas, menunjukkan bahwa dari sisi current ratio sejak tahun 2006 sebesar 0,34 : 1 (34%), tahun 2007 sebesar 0,40 : 1 (40%) dan pada tahun 2008 sebesar 0,50 : 1 (50%), ini memberikan gambaran bahwa dalam menyelesaikan kewajiban yang segera dibayar tidak mampu untuk menyelesaikan segera
BAB VI_KEUANGAN DAN ANALISIS PENINGKATAN PENDAPATAN 20
Pada posisi Acid test ratio menunjukkan pada tahun 2006 sampai dengan 2008 yaitu hanya sebesar 0,31 : 1 (31%), 0,37 : 1 (37%) dan 0,39 : 1 (39%), artinya dalam menyelesaikan kewajiban hutang lancar dengan menggunakan dana kas/setoran kas dan piutang tidak dapat diselesaikan segera dan pada perhitungan cash ratio menunjukkan sejak tahun 20062008 yaitu sebesar 0,10 : 1 (10%), 0,18 : 1 (18%) dan 0,16 : 1 (16%), artinya dengan menggunakan dana kas untuk membayar kewajiban hanya mampu 16% dari dana kas yang ada. Perputaran piutang pada tahun 2006, piutang yang tertanam hanya mampu berputar 5,71 kali , tahun 2007 hanya 5.16 kali dan pada tahun 2008 hanya 5.78 kali, Periode rata-rata pengumpulan piutang hanya pada tahun 2006-2008 piutang dapat dikumpulkan rata-rata selama 2 bulan (60 hari, sehingga menyebabkan perputaran dana tersendat.
c. Ratio Solvabilitas Menampilkan dan menjelaskan perkembangan kondisi keuangan berdasarkan rasio solvabilitas yang teridiri dari total aktiva dibanding total hutang serta total hutang dibanding total ekuitas. Perhitungannya dapat dilihat pada Tabel berikut ini.
Tabel 6.16. Ratio Solvabilitas (Dalam Rupiah) PDAM Kota Makassar Periode 2006-2008 (Unaudit) TAHUN NO
URAIAN
1
2
1
Total Aktiva dengan Total Hutang (a/b)
2006
2007
2008 (unaudit)
3
4
5
0.95
0.90
0.92
262,508,550,993.21
279,058,043,242.86
309.254.457.726.58
277,359,731,004.12
311,761,623,064.05
336.672.984.533.16
-18.68
-9.53
-12.28
277,359,731,004.12
311,761,623,064.05
336.672.984.583.16
(14,851,180,010.90)
(32,703,579,821.19)
(27.418.526.806.58)
% Perubahan a. Jumlah Aktiva b. Jumlah Hutang 2
Total hutang dengan Ekuitas (a/b) % Perubahan a. Jumlah Hutang b. Jumlah ekuitas
Sumber : Hasil Anali sis Lapor an Keuangan PDAM, 2 009
BAB VI_KEUANGAN DAN ANALISIS PENINGKATAN PENDAPATAN 21
Perbandingan total aktiva dengan total utang mulai tahun 2006 2008
mengalami
fluktuasi
dari
95%
turun
sampai
92%,
dimana
menggambarkan bahwa perusahaan ini dapat dikatakan dalam keadaan insovable sebab
sudah melebihi hutan dibanding dengan kekayaan. Total
hutang dengan ekuitasnya menunjukkan titik sangat rawang mulai pada tahun 2006 - 2008 total utang lebih besar dari ekuitasnya yaitu 9,53% atau posisi
ekuitasnya
sebesar
(Rp.
27.418.526.806.58),
hal
ini
yang
menyebabkan dari tahun ketahun terus mengalami kerugian sehingga ekuitas habis terserap oleh kerugian yang dibarengi kewajiban yang sangat besar.
d. Ratio Rentabilitas Menampilkan dan menjelaskan perkembangan kondisi keuangan untuk mendapatkan laba berdasarkan rasio solvabilitas yang teridiri dari rasio perputaran aktiva usaha, ratio margin kotor, ratio margin operasi. Tabel perhitungannya dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 6.17. Ratio Rentabilitas (Dalam Rupiah) PDAM Kota Makassar Periode 2006-2008 (Unaudit) TAHUN NO
URAIAN
1
2
1
Perputaran Aktiva Usaha (a/b)
2006
2007
2008 (unaudit)
3
4
5
42%
41%
42%
110,173,511,624.60
115,522,728,391.52
128.758.233.041.25
262,508,550,993.21
279,058,043,242.86
309.254.457.726.58
50%
50%
51%
54,676,536,960.26
57,229,394,871.17
65.530.146.596.31
110,173,511,624.60
115,522,728,391.52
128.758.233.041.25
0%
0%
2%
(10,781,515,641.27)
(11.085.807.724.10)
2.580523.686.27
110,173,511,624.60
115,522,728,391.52
128.758.233.041.25
% Perubahan a. Pendapatan Usaha b. Jumlah Aktiva 2
Gross Margin Ratio ( a/b) % Perubahan a. Laba (Rugi) Kotor Usaha b. Jumlah Pendapatan Usaha
3
Operating Margin Ratio (a/b) % Perubahan a. Laba (Rugi) Bersih Usaha b. Jumlah Pendapatan Usaha
Sumber : Hasil Anali sis Lapor an Keuangan PDAM, 2 008
BAB VI_KEUANGAN DAN ANALISIS PENINGKATAN PENDAPATAN 22
Perputaran aktiva usaha, menggambarkan bahwa pada tahun 20062008 rentabilitasnya (kemampuan menciptakan laba atas aktiva yang ada) hanya rata-rata 41%. Pada analisis Gross Margin Ratio sejak tahun 20062008 rata-rata 50%. Dan Operating Ratio mulai tahun 2006-2008 hanya mampu 2% pada thn 2008.
6.7. ANALISIS PEMBIAYAAN PROGRAM
6.7.1. Analisis Pembiayaan Program Pembiayaan program didasarkan pada prioritas penanganan kawasan keterpaduan Kota Makassar. Usulan penetapan lokasi RPIJM Bidang PU/Cipta Karya Kota Makassar didasarkan pada kebutuhan pengembangan infrastruktur ke Cipta Karyaan. Usulan penetapan lokasi RPIJM tersebut dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.
Tabel 6.18. Lokasi Penetapan RPIJM Bidang PU/Cipta Karya Kota Makassar No
Uraian Kegiatan
1
2
1
Penataan Lingkungan Permukiman
2
Tata Bangunan dan Lingkungan
3
Prasarana Air Minum
4
Persampahan
5
Air Limbah
Sasaran 3
Peningkatan jalan lingkungan dan drainase perkotaan Penataan bangunan dan lingkungan untuk setiap kawasan berdasarkan fungsi dan peruntukannya Rehabilitas jaringan pipa transmisi dan distribusi yang telah mengalami keausan dan peningkatan kapasitas produksi untuk menjangkau kawasankawasan yang rawan air minum Pengadaan Alat-alat berat system pengelolaan persampahan Pembangunan IPAL
Lokasi 4
Kawasan perkotaan Kota Makassar Kawasan perkotaan Kota Makassar
Kawasan perkotaan Kota Makassar
Kawasan perkotaan Kota Makassar Kawasan perkotaan Kota Makassar
Sumber : Dinas PU Cipt a Kar ya Kot a Makassar , 20 08
6.7.2. Pelaksanaan Pembiayaan RPIJM Pelaksanaan pembiayaan RPIJM didasarkan pada komponen sektor bidang PU/Cipta Karya. Dalam Kerangka penggunaan alokasi dana beberapa sektor yang akan dibiayai sesuai program dalam usulan RPIJM (Matriks) pada Tabel terlampir.
BAB VI_KEUANGAN DAN ANALISIS PENINGKATAN PENDAPATAN 23
BAB VII KELEMBAGAAN DAERAH DAN ANALISIS PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN
7.1. UMUM
Kapasitas dan kewenangan instansi dalam kerangka mendukung RPIJM menjadi sangat penting karena besarnya tanggung jawab yang harus dipikul dalam menjalankan roda pengelolaan yang biasanya tidak sederhana bahkan cendrung cukup rumit. Untuk maksud tersebut peran kelembagaan bidang PU/Cipta Karya memiliki posisi yang cukup penting di dalam implentasi program yang akan disepakati. Aspek kelembagaan yang dimaksud dalam pelaksanaan RPIJM bidang PU/Cipta Karya Kota Makassar akan bertugas untuk menjalaskan fungsinya melalui suatu koordinasi baik secara vertikal maupun horisontal. Dengan demikian
akan
diperlukan
koordinasi
yang
intensif
untuk
tujuan
singkronisasi di dalam pelaksanaan program termasuk didalamnya Bappeda, Dinas-Dinas dan menengah,
maka
PDAM. Oleh karena RPIJM ini bersifat program jangka di
perlukan
peningkatan
kapasitas
kelembagaan
pemerintah baik kelembagaan masyarakat maupun swasta yang terkait langsung dengan program yang akan dilaksanakan. Untuk meningkatkan keterlibatan dan rasa memiliki masyarakat terhadap fasilitas yang akan dikembangkan perlu diperhatikan aspek sosial budaya masyarakat setempat. Hal ini perlu untuk menghidari terjadinya pertentangan tujuan antara kehendak pemerintah dan masyarakat. Juga
BAB_VII KELEMBAG. DAERAH & ANALISIS PENINGK. KAPASITAS KELEMBAG.
1
untuk menghilangkan kesan bahwa fasilitas yang dibangun semata-mata untuk
pemerintah,
sehingga
masyarakat
tidak
peduli
dengan
keberhasilannya. Oleh karena itu perlu adanya pendekatan dan sosialisasi yang terus-menerus sebelum proyek dilaksanakan. Masyarakat perlu dilibatkan pada setiap tahap kegiatan pembangunan, mulai dari perumusan gagasan, perencanaan, pelaksanaan, sampai operasi dan pemeliharaan. 7.2.
KONDISI KELEMBAGAAN
7.2.1. Kondisi Kelembagaan Pemerintah Kota Makassar Kondisi Kelembagaan pemerintah Kota Makassar serta Kapasitas dan kewenangan instansi untuk mendukung RPIJM menjadi sangat penting karena besarnya tanggung jawab yang harus dipikul dalam menjalankan roda pengelolaan yang biasanya tidak sederhana bahkan cendrung cukup rumit. Kondisi kelembagaan dalam pelaksanaan dan implementasi program keciptakaryaan, jika dikaji secara mendalam masih mengalami berbagai hambatan dan permasalahan. Hambatan dan permasalahan yang dimaksud sebagai berikut : a. Struktur organisasi Kelembagaan pada pemerintah Kota Makassar belum sesuai dengan kapasitas kewenangan yang dibutuhkan sesuai yang dipersyaratkan dalam peraturan pemerintah; b. Dukungan peraturan belum memadai; c. Terbatasnya dan relevansi SDM yang dimiliki dengan bidang tugas belum terselenggara secara optimal; d. Manajemen pelayanan masih perlu ditingkatkan;
Kondisi dan potensi kelembagaan, khususnya yang terkait dengan sumber daya manusia yang dimiliki oleh bidang PU/Cipta Karya Kota Makassar, dijelaskan pada Tabel berikut :
BAB_VII KELEMBAG. DAERAH & ANALISIS PENINGK. KAPASITAS KELEMBAG.
2
Tabel 7.1. Jumlah Kualitas Karyawan dan Kebutuhan Pelatihan Kota Makassar Tahun 2011 Golongan Bidang
I
II
III
Jenis Kelamin
IV
15 85 Pekerjaan Umum
77 13
Umur (thn)
Strata Pendidikan
Pria
Wanita
<25
26-35
36-45
>45
SLTP
SLTA
(orang)
(orang)
(orang)
(orang)
(orang)
(orang)
(orang)
(orang)
(orang)
15
-
2
62
23
46
31
12
1
Status Kepegawaian
Sarmud/ Diploma (orang)
Sarjana
Honorer
PNS
(orang)
(orang)
(orang)
23 42
151 19
74
190 124
72
13 102
Sumber : Dinas PU Kot a Makassar
KELEMBAGAAN DAERAH & ANALISIS PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN
3
Tabel 7.2. Latar Belakang Manajemen yang Menduduki Jabatan Struktural di Dinas PU Kota Makassar Tahun 2010 Nama Pegawai Ir. H. Ridwan Muhadir, M.Si Drs. Muslim Ir. H. Tajuddin Lammase, M.Si M. Arifin M., SE H. Laode Salimu Syamsul Bachri Ir. Baharuddin S. Ir. Yonathan Pandin Ir. Darmawagus, M.Pd Ir. Moch. Natsir Azis Ir. A. Muh. Ansar, M.Si Ir. H. M. Hamka, M.Si Tajuddin, ST.,M.Si Andi Asham S., ST Ir. H. Marzuki Mahdis, M.Si Muh. Fuad Azis Dm, ST.,M.Si Muh. Dahyar Hursany, M.Si Drs. Imbang Muryanto, M.Si Syarifuddin Hamzah, ST.,M.Si Aslahuddin Rachim, SH Ir. H. Arifuddin Muh. Nurdin, S.Sos H. Abd. Rasyid, S.Sos, MM Yusuf Soean, ST., M.Si
Jabatan Struktural
Gol.
Umur
Tingkat Pendidikan
Pengalaman Jabatan yang Lalu
Kepala Dinas
IV B IV A
53 Tahun 54 Tahun
S2 S1
-
IV B III D III D III D IV B III D IV A III D
54 Tahun 53 Tahun 55 Tahun 55 Tahun 53 Tahun 54 Tahun 48 Tahun 56 Tahun
S2 S1 S.MUDA S.MUDA S1 S1 S2 S1
Kasi. Penelitian & Pengawasan Jalan & Jembatan
IV B IV A III D III C
49 Tahun 46 Tahun 45 Tahun 46 Tahun
S2 S2 S2 S2
Kabid. Sarana & Prasarana Lingkungan Kasi. Prasarana Lingkungan Kasi. Air Bersih
IV A III C IV A
56 Tahun 42 Tahun 53 Tahun
S2 S2 S2 S2
Sekretaris Dinas
Kabid. Bang. Ged. Pemrintah, Sar. Umum & Perum. Kasi. Pemb. Ged. Pemerintah, Sarana Umum & Perum. Kasi. Pemel. Ged. Pemerintah,Sarana Umum & Perum. Kasi. Penel. & Pengaw.Ged.Pemerintah, Sar.Umum & Perum.
Kabid. Bidang Bangunan Air Kasi. Pembangunan Bangunan Air Kasi Pemeliharaan Bangunan Air Kasi. Penelitian & Pengawasasn Bangunan Air
Kabid. Jalan dan Jembatan Kasi. Pembangunan Jalan & Jembatan Kasi Pemeliharaan Jalan & Jembatan
Kasi. Sanitasi
IV A
44 Tahun
Kepala UPTD Lampu Penerangan Jalan & Taman
IV A
56 Tahun
S2
Kepala UPTD Perbengkelan
IV A
52 Tahun
S1
Kepala UPTD Rusunawa
III D
52 Tahun
S1
Kasubag. Umum & Kepegawaian
III C
48 Tahun
S1
Kasubag. Keuangan
IV A
50 Tahun
S2
Kasubag. Perlengkapan
III C
46 Tahun
S2
Sumber : Dinas PU Kot a Makassar
KELEMBAGAAN DAERAH & ANALISIS PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN
4
Tabel 7.2. Latar Belakang Manajemen yang Menduduki Jabatan Struktural di Dinas PU Kota Makassar Tahun 2010 Nama Pegawai Ir. H. Ridwan Muhadir, M.Si Drs. Muslim
Jabatan Struktural
Gol.
Umur
Tingkat Pendidikan
Pengalaman Jabatan yang Lalu
Kepala Dinas
IV B IV A
53 Tahun 54 Tahun
S2 S1
-
Kabid. Bidang Bangunan Air Kasi. Pembangunan Bangunan Air Kasi Pemeliharaan Bangunan Air Kasi. Penelitian & Pengawasasn Bangunan Air
IV B III D III D III D IV B III D IV A III D
54 Tahun 53 Tahun 55 Tahun 55 Tahun 53 Tahun 54 Tahun 48 Tahun 56 Tahun
S2 S1 S.MUDA S.MUDA S1 S1 S2 S1
Kabid. Jalan dan Jembatan Kasi. Pembangunan Jalan & Jembatan Kasi Pemeliharaan Jalan & Jembatan Kasi. Penelitian & Pengawasan Jalan & Jembatan
IV B IV A III D III C
49 Tahun 46 Tahun 45 Tahun 46 Tahun
S2 S2 S2 S2
Kabid. Sarana & Prasarana Lingkungan Kasi. Prasarana Lingkungan Kasi. Air Bersih
IV A III C IV A
56 Tahun 42 Tahun 53 Tahun
S2 S2 S2 S2
Sekretaris Dinas
Ir. H. Tajuddin Lammase, M.Si M. Arifin M., SE H. Laode Salimu Syamsul Bachri Ir. Baharuddin S. Ir. Yonathan Pandin Ir. Darmawagus, M.Pd Ir. Moch. Natsir Azis Ir. A. Muh. Ansar, M.Si Ir. H. M. Hamka, M.Si Tajuddin, ST.,M.Si Andi Asham S., ST Ir. H. Marzuki Mahdis, M.Si Muh. Fuad Azis Dm, ST.,M.Si Muh. Dahyar Hursany, M.Si Drs. Imbang Muryanto, M.Si Syarifuddin Hamzah, ST.,M.Si Aslahuddin Rachim, SH Ir. H. Arifuddin Muh. Nurdin, S.Sos H. Abd. Rasyid, S.Sos, MM Yusuf Soean, ST., M.Si
Kabid. Bang. Ged. Pemrintah, Sar. Umum & Perum. Kasi. Pemb. Ged. Pemerintah, Sarana Umum & Perum. Kasi. Pemel. Ged. Pemerintah,Sarana Umum & Perum. Kasi. Penel. & Pengaw.Ged.Pemerintah, Sar.Umum & Perum.
Kasi. Sanitasi
IV A
44 Tahun
Kepala UPTD Lampu Penerangan Jalan & Taman
IV A
56 Tahun
S2
Kepala UPTD Perbengkelan
IV A
52 Tahun
S1
Kepala UPTD Rusunawa
III D
52 Tahun
S1
Kasubag. Umum & Kepegawaian
III C
48 Tahun
S1
Kasubag. Keuangan
IV A
50 Tahun
S2
Kasubag. Perlengkapan
III C
46 Tahun
S2
Sumber : Dinas PU Kot a Makassar
KELEMBAGAAN DAERAH & ANALISIS PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN
7.2.2. Kondisi Kelembagaan Non Pemerintah Untuk meningkatkan keterlibatan dan rasa memiliki masyarakat terhadap fasilitas dan infrastruktur yang akan dikembangkan perlu diperhatikan aspek sosial budaya masyarakat setempat. Hal ini perlu untuk menghidari terjadinya konflik antara tujuan dan kehendak pemerintah demikian pula halnya dengan masyarakat. Guna menghilangkan kesan bahwa fasilitas dan infrastrutur yang dibangun semata-mata untuk pemerintah, sehingga masyarakat tidak peduli dengan keberhasilannya. Oleh karena itu perlu adanya pendekatan dan sosialisasi yang terusmenerus sebelum proyek dilaksanakan. Masyarakat perlu dilibatkan pada setiap tahap kegiatan pembangunan, mulai dari perumusan gagasan, perencanaan, pelaksanaan, sampai operasi dan pemeliharaan. 7.3. MASALAH, ANALISIS DAN USULAN PROGRAM
7.3.1. Masalah Yang Dihadapi
4
7.2.2. Kondisi Kelembagaan Non Pemerintah Untuk meningkatkan keterlibatan dan rasa memiliki masyarakat terhadap fasilitas dan infrastruktur yang akan dikembangkan perlu diperhatikan aspek sosial budaya masyarakat setempat. Hal ini perlu untuk menghidari terjadinya konflik antara tujuan dan kehendak pemerintah demikian pula halnya dengan masyarakat. Guna menghilangkan kesan bahwa fasilitas dan infrastrutur yang dibangun semata-mata untuk pemerintah, sehingga masyarakat tidak peduli dengan keberhasilannya. Oleh karena itu perlu adanya pendekatan dan sosialisasi yang terusmenerus sebelum proyek dilaksanakan. Masyarakat perlu dilibatkan pada setiap tahap kegiatan pembangunan, mulai dari perumusan gagasan, perencanaan, pelaksanaan, sampai operasi dan pemeliharaan. 7.3. MASALAH, ANALISIS DAN USULAN PROGRAM
7.3.1. Masalah Yang Dihadapi Secara umum masalah yang dihadapi di dalam pelaksanaan pembangunan, khususnya bidang PU/Cipta Karya Kota Makassar yang dapat di identifikasi sebagai berikut : a. Organisasi belum sesuai dengan kapasitas kewenangan yang dibutuhkan; b. Dukungan peraturan belum memadai; c. Terbatasnya kemampuan SDM yang dimiliki; d. Manajemen pelayanan masih perlu ditingkatkan; 7.3.2. Analisis Permasalahan Sebagai antisipasi kebijaksanaan dan strategi pengembangan fisik, sosial dan ekonomi maka aspek kelembagaan merupakan faktor penting dalam pelaksanaan dan pengawasan khususnya dalam menjabarkan strategi pengembangannya.
Beberapa
kebijaksanaan
dasar
dalam
strategi
pengembangan kelembagaan yang akan dikembangkan di Kota Makassar untuk mendukung pelaksanaan RPIJM 2011-2014 sebagai berikut :
Peningkatan fungsi dan peran serta setiap unit perencanaan di setiap tingkatan
pemerintahan
dan
dinas-dinas/lembaga/instansi
beserta
BAB_VII KELEMBAG. DAERAH & ANALISIS PENINGK. KAPASITAS KELEMBAG.
5
seluruh perangkat pemerintahan lainnya untuk menyamakan persepsi perencanaan tata ruang; Koordinasi didalam pelaksanaan program diawali dari perencanaan,
pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program secara berkala; Peningkatan
kapasitas
kelembagaan
dan
peningkatan
SDM
yang
menangani langsung pelaksanaan program melalui pelatihan dan diseminasi; 7.3.3. Usulan Program Usulan penetapan lokasi RPIJM Bidang PU/Cipta Karya Kota Makassar didasarkan pada kebutuhan pengembangan infrastruktur ke Cipta Karyaan. Usulan penetapan lokasi RPIJM tersebut dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.
Tabel 49. Lokasi Penetapan RPIJM Bidang PU/Cipta Karya Kota Makassar No
Uraian Kegiatan
Sasaran
Lokasi
1
2
3
4
1
Penataan Lingkungan Permukiman
Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Kumuh
Kawasan kumuh perkotaan dan kumuh nelayan Kota Makassar
2
Tata Bangunan dan Lingkungan
Penataan bangunan dan lingkungan untuk setiap kawasan
Kawasan Keterpaduan Kota Makassar
3
Prasarana Air Minum
Pemasangan jaringan pipa distribusi, buster pump dan unit pelayanan
Kawasan perkotaan Kota Makassar
4
Prasarana Dranase
Pembangunan/rehabilitasi dan normalisasi sistem saluran drainase disemua kawasan
Kawasan Keterpaduan Kota Makassar
5
Prasarana Jalan
Peningkatan kualitas jalan lingkungan
Kawasan Keterpaduan Kota Makassar
6
Persampahan
Pengadaan countainer dan kendaraan pengangkut sampah
Kawasan Keterpaduan Kota Makassar
7
Air Limbah
Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah
Kawasan Keterpaduan Kota Makassar
Sumber : Hasil Anali sis
Untuk mendukung peningkatan kapasitas kelembagaan, bidang PU/Cipta Karya dalam kerangka pelaksanaan program beberapa hal yang akan dilakukan antara lain sebagai berikut : a. Peningkatan kualitas SDM melalui jalur pendidikan bagi staf yang tingkat pendidikannya masih sarjana muda dan non sarjana melalui jalur pendidikan formal;
BAB_VII KELEMBAG. DAERAH & ANALISIS PENINGK. KAPASITAS KELEMBAG.
6
b. Peningkatan kualitas SDM aparat bidang PU/Cipta Karya melalui pelatihan dan kursus di bidang teknis dan manajerial untuk pengelolaan infrastruktur keciptakaryaan; c. Penghargaan bagi karyawan yang berprestasi. 7.4.
USULAN SISTEM PROSEDUR ANTAR INSTANSI
7.4.1. Kedudukan, Fungsi, Tugas dalam Pelaksanaan RPJIM Dinas Pekerjaan Umum dalam hal ini, Dinas PU Cipta Karya Kota Makassar
merupakan
implementasi
program
institusi investasi
yang
menangani
bidang
penyusunan
keciptakaryaan,
dan
memiliki
kewenangan dalam pengambilan keputusan dari proses perencanaan, penganggaran dan hubungan antar instansi terkait, dalam melaksanakan program/kegiatan yang telah dirumuskan dalam RPIJM untuk periode 4 tahun ke depan. Untuk mendukung pelaksanaan program keciptakaryaan Kota Makassar, maka diperlukan langkah-langkah koordinasi sebagai berikut :
Dalam hal penganggaran pelaksanaan program, maka Dinas PU/Cipta Karya akan berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
Dalam hal pelaksanaan program maka Dinas PU/Cipta Karya Kota Makassar, akan berkoordinasi dengan dinas/instansi yang terkait langsung dengan pelaksanaan program. Guna memudahkan pelaksanaan koordinasi, akan sangat ditentukan
oleh struktur organisasi yang telah terbentuk dan upaya penyempurnaan struktur organisasi bidang PU/Cipta Karya Kota Makassar sesuai peraturan pemerintah yang berlaku. Struktur Organisasi bidang PU/Cipta Karya Kota Makassar terdiri atas beberapa bidang dan seksi, dengan perincian sebagai berikut : a. Kepala Dinas b. Bagian Tata Usaha Terdiri atas :
Sub Bagian Umum dan kepegawaian
Sub Bagian Keuangan
Sub Bagian Perlengkapan
BAB_VII KELEMBAG. DAERAH & ANALISIS PENINGK. KAPASITAS KELEMBAG.
7
c. Bidang Bangunan Gedung Pemerintahan, Sarana Umum & Perumahan
Seksi Perumahaan
Seksi bangunan gedung Pemerintahan
d. Bidang Sarana dan Prasarana Lingkungan :
Seksi Prasarana Lingkungan
Seksi Seksi Air Bersih
Seksi Sanitasi
e. Bidang Jalan dan Jembatan :
Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan
Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
f. Bidang Bangunan Air :
Seksi Seksi Pembangunan, Sungai,Kanal dan drainase
Seksi pemeliharaan Sungai, Kanal dan Drainase
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
Bengkel dan Alat-Alat Berat
Lampu Penerangan Jalan dan Taman
Rusunawa
7.4.2. Penyampaian RPIJM Bidang PU/Cipta Karya Kota Makassar Skema proses pelaksanaan penyusunan RPIJM Bidang PU/Cipta Karya Kota Makassar, sebagai berikut :
BAB_VII KELEMBAG. DAERAH & ANALISIS PENINGK. KAPASITAS KELEMBAG.
8
SKEMA PENYUSUNAN RPIJM DAERAH (KOTA MAKASSAR) TINGKAT PROVINSI DINAS PU/PERKIM FASILITATOR
TINGKAT KOTA
SATGAS PROVINSI
KM PROVINSI
BAPPEDA
Sosialisasi TOT
Pembentukan Satgas Kota Makassar
DINAS PU/PERKIM
SATGAS KOTA
Penyiapan Dan Prioritas Program
Pemantauan Pembentukan Satgas Kota Makassar
Penyusunan Draft Skenario Pengem. Kota
Pendampingan Penyusunan Skenario Pengembangan Kota Penentuan Skenario Pengembangan Kota
Asistensi Skenario Pengembangan Kota Pendampingan Penyusunan Skenario Pengembangan Bidang CK Asistensi Skenario Pengembangan Bidang CK
Asistensi Rencana Investasi Badang CK
Penyusunan Draft Skenario Peng. Bid. CK Penentuan Skenario Pengembangan Bidang CK
Analisis Kelayakan Investasi Bidang CK - Kajian Kelayakan - Kap. Kelembagaan - Kap. Keuangan - Pentahapan - Paket Investasi
Pemantauan Pembentukan Satgas Kota Makassar
Penentuan Rencana Investasi Bidang CK Pemantauan Pembentukan Satgas Kota Makassar
Kompilasi RPIJM Bidang CK
Penyampaian RPIJM Kota Bidang CK
Analisis Program Investasi : - Kajian Kelayakan - Kap. Kelembagaan - Kap. Keuangan - Pentahapan - Paket Investasi
Pendampingan PEMDA Dalam Penyiapan Momerandum Bidang CK
BAB_VII KELEMBAGAAN DAERAH & ANALISIS PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN
7.5. KONDISI KELEMBAGAAN
Organisasi pelaksana kegiatan fasilitasi penyusunan RPIJM Bidang PU/Cipta Karya Kota Makassar terdiri dari :
Satgas Pusat, didukung oleh Sekretariat RPIJM
Satgas Provinsi, didukung oleh Satker DJCK Provinsi dan Konsultan
Satgas Kabupaten/Kota, didukung oleh Satker DJCK Provinsi dan Konsultan Dari uraian tersebut di atas, diagram organisasi pelaksana kegiatan
fasilitasi penyusunan RPIJM Bidang PU/Cipta Karya Kota Makassar sebagai berikut : Satgas Pusat Dukungan Sekretariat
Dukungan Satker DJCK Provinsi
Satgas Provinsi
9
7.5. KONDISI KELEMBAGAAN
Organisasi pelaksana kegiatan fasilitasi penyusunan RPIJM Bidang PU/Cipta Karya Kota Makassar terdiri dari :
Satgas Pusat, didukung oleh Sekretariat RPIJM
Satgas Provinsi, didukung oleh Satker DJCK Provinsi dan Konsultan
Satgas Kabupaten/Kota, didukung oleh Satker DJCK Provinsi dan Konsultan Dari uraian tersebut di atas, diagram organisasi pelaksana kegiatan
fasilitasi penyusunan RPIJM Bidang PU/Cipta Karya Kota Makassar sebagai berikut : Satgas Pusat Dukungan Sekretariat
Dukungan Satker DJCK Provinsi
Satgas Provinsi
Dukungan Konsultan
Satgas Kabupaten/Kota
Dukungan Konsultan
Guna merealisasikan pelaksanaan RPIJM bidang PU/Cipta Karya Kota Makassar dengan mempertimbangkan eksternal dan internal faktor yang mempengaruhi secara teknis pelaksanaan RPIJM ini, maka dibutuhkan strategi-strategi didalam pelaksanaannya. Rumusan strategi yang dimaksud dijelaskan pada matrik SWOT berikut.
BAB_VII KELEMBAG. DAERAH & ANALISIS PENINGK. KAPASITAS KELEMBAG.
10
MATRIKS SWOT ANALISIS
Identifikasi Faktor
1. Dukungan Pembiayaan Dari 2.
3. 4.
1. Potensi SDM yang cukup 2.
I n 3. t e 4. r n a l 1.
F a k t o r
2.
3. 4.
5.
memadai Dukungan PEMDA Kota Makassar Cukup Besar Di Dalam Pelaksanaan RPIJM Sarana Dan Infrastruktur Cukup Memadai Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Cukup Tinggi
Perkembangan Kawasan Kota Makassar Cenderung sporadis Secara Umum Kawasan Kota Makassar Rawan bencana Alam Penguasaan infrastruktur masih sangat terbatas Koordinasi di dalam pelaksanaan program sangat terbatas Munculnya kawasankawasan baru yang memerlukan pengendalian dan pembiayaan
Pemerintah Pusat untuk menangani Bidang PU/Cipta Karya Dukung Pemerintah Provinsi Untuk Mengembangan Kawasan Keterpaduan Kota Makassar Cukup Positif Penggalangan Dana Investasi dari sektor swasta cukup positif Minat Investasi di Kota Makassar Cukup Tinggi
1. Peningkatan SDM Aparat bidang 2. 3.
4.
PU Cipta Karya Optimalisasi pengembangan kawasan Keterpaduan Kota Makassar yang berkelanjutan Optimalisasi sumber-sumber pendanaan daerah untuk mendukung program bidang PU/Cipta Karya Optimalisasi partisipasi swasta dan masyarakat untuk ikut serta di dalam pembiayaan program bidang PU/Cipta Karya
1. Penegasan RTRW sebagai alat 2. 3.
4.
pengendali pembangunan Kota Makassar Peningkatan kesadaran masyarakat tentang peningkatan kualitas lingkungan hunian. Mengupayakan peningkatan jiwa interpreneur ship bagi masyarakat untuk menggalang sumber-sumber pendanaan Penguatan struktur kelembagaan bidang PU/Cipta Karya melalui penegasan tugas dan fungsi masing-masing bidang
1. Lemahnya koordinasi 2. 3. 4.
pelaksanaan program Globalisasi Ekonomi yang cukup kuat Sumber Pembiayaan yang semakin terbatas Penggalangan Dana Pembangunan Semakin Terbatas
1. Peningkatan Kualitas dan
2.
3.
Kuantitas SDM melalui jalur pendidikan dan pelatihan bidang PU/Cipta Karya Optimalisasi sumberdaya dalam pelaksanaan pembangunan bidang PU/Cipta Karya Efektifitas dan efisiensi di dalam penganggaran yang dibarengi dengan peningkatan pelayanan
1. Peningkatan koordinasi dan 2.
3.
manajemen tata pemerintahan yang baik. Peningkatan dan pemberdayaan manejemen bida PU/Cipta Karya Kota Makassar. Peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat untuk mendukung terselenggaranya pelaksanaan program bidang PU/Cipta Karya
BAB_VII KELEMBAG. DAERAH & ANALISIS PENINGK. KAPASITAS KELEMBAG.
11
BAB VIII RENCANA KESEPAKATAN (MEMORANDUM) RENCANA INVESTASI DAN KAIDAH PELAKSANAAN
8.1. RINGKASAN RENCANA PEMBANGUNAN Program investasi Kota Makassar yang merupakan rekapitulasi dari dokumen RPIJM yang telah disusun dengan mempertimbangkan kemampuan kota makassat dari aspek teknis, biaya dan waktu
selain itu rencana
program investasi harus melengkapi dengan kesepakatan pendanaan yang diwujudkan melalui persetujuan dan tanda tangan dari Walikota Makassar selaku kepala Daerah. Program investasi bidang PU/Cipta Karya disusun berdasarkan prioritas menurut kebutuhan Kota Makassar untuk memenuhi sasaran
dan
rencana
pembangunan
Kota
Makassar.
Setiap
daerah
diharapkan mempunyai prioritas yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan wilayah. Dokumen rencana program investasi yang merupakan rekapitulasi dan intisari dari RPIJM Kota Makassar. Dokumen rencana program investasi ini dilengkapi aspek legalitas yang diwujudkan dalam kesediaan Walikota Makassar selaku penyelenggara pembangunan daerah untuk melaksanakan program investasi yang telah diusulkan. 8.2. RINGKASAN PROGRAM PRIORITAS Kebijaksanaan
dan
program
pembangunan
infrastruktur
keciptakaryaan Kota Makassar tidak hanya menyangkut pembangunan dan penyediaan fasilitas umum bagi masyarakat, melainkan juga menyangkut
VIII_RENC. KESEPAKATAN (MEMOR.) RENCANA INVESTASI & KAIDAH PELAKSANAAN
1
pembangunan prasarana dan sarana fisik Keciptakaryaan. Dengan demikian peranan infrastruktur keciptakaryaan sangat penting dalam kebebasan memilih pembangunan yang memungkinkan lingkungan hidup dapat menunjang
proses
pembangunan
secara
berkelanjutan,
sebaliknya
kebijaksanaan pembangunan dan lingkungan hidup mempunyai pengaruh langsung pada perkembangan pembangunan. Dalam hal penataan bangunan dan lingkungan bertujuan untuk menjamin kondisi bangunan (menata dan mengatur) karena akan menjadi dasar di masa yang akan datang, Jika ditinjau dari intensitas bangunan yang ada saat ini, maka penataan bangunan dan lingkungan belum tertata dengan baik. Rencana penataan bangunan dan lingkungan terutama pada daerah yang sudah terbangun harus memperhatikan kelestarian lingkungan. Untuk itu, maka pada beberapa wilayah/kawasan yang peruntukan sebagai lahan
bebas
bangunan
akan
dijadikan
sebagai
open
space
untuk
memberikan nuansa lingkungan yang asri. Pada sub bidang air limbah bertujuan untuk mencapai kondisi masyarakat hidup sehat dan sejahtera dalam lingkungan yang bebas dari pencemaran air. Air limbah yang dimaksud adalah air limbah yang berasal dari perumahan dan permukiman penduduk yang terdiri dari limbah domestik (rumah tangga) yang bersumber dari air sisa mandi, cuci, dapur dan tinja manusia dari lingkungan perumahan dan permukiman serta air limbah industri rumah tangga yang tidak mengandung bahan beracun dan berbahaya (B3). Sub bidang persampahan, diperlukan pengelolaan lanjutan karena masih dapat dimanfaatkan atau masih memiliki nilai produktif jika dikelola. Produksi sampah yang dihasilkan akan tergantung dari jenis dan frekuensi aktivitas yang berlangsung pada suatu wilayah/kawasan. Sedangkan jenis produksi sampah masih sangat kuat dipengaruhi oleh kondisi sosial budaya dan
orientasi
ekonomi.
Pengelolaan
jenis
sampah
dan
intensitas
penanganannya antara kawasan dalam suatu wilayah sangat berbeda termasuk jumlah sampah yang dihasilkan. Untuk mengestimasi jumlah sampah yang akan dihasilkan dimasa yang akan datang (waktu/tahapan
VIII_RENC. KESEPAKATAN (MEMOR.) RENCANA INVESTASI & KAIDAH PELAKSANAAN
2
perencanaan) dianggap bahwa jumlah sampah yang dihasilkan tergantung dari besaran jumlah penduduk. Sistem drainase memiliki fungsi sebagai saluran pembuangan, dalam bentuk aliran permukaan dan sebagai saluran pembuangan air hujan maupun limbah yang berasal dari aktivitas rumah tangga. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dan berpengaruh dalam pembangunan sistem drainase adalah; kepadatan penduduk, kondisi jaringan yang ada (ada atau belum ada jaringan), kemiringan lereng dan curah hujan. Sektor air minum, merupakan kebutuhan pokok penduduk dari beberapa kebutuhan pokok lainnya. Sasaran estimasi kebutuhan air minum dikategorikan berdasarkan jumlah penduduk pendukung dan kebutuhan aktivitas perkotaan (fasilitas umum dan sosial). Sektor jalan diperlukan dalam rangka keterhubungan antara satu wilayah/kawasan dengan wilayah/kawasan lainnya. Disamping itu sektor jalan memegang peranan penting dalam pengembangan perekonomian masyarakat. Ketersedian sistem jaringan jalan memegang peranan penting dan hal mobilisasi dan kelancaran bertransportasi. Dari uraian tersebut di atas, penyusunan RPIJM pada hakekatnya adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap tempat tinggal, tempat berusaha baik dalam segi kualitas maupun kuantitas dalam lingkungan yang sehat dengan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang akan mendukung pengembangan wilayah secara efektif dan efisien serta memperhatikan keseimbangan-keterpaduan hubungan antara perkotaan dan perdesaan. Hal ini berarti bahwa, segala usaha pembangunan tersebut haruslah tercermin dan dapat menjamin terciptanya :
Peningkatan produktivitas kota
Peningkatan efisiensi pelayanan dan kegiatan
Pembangunan yang berkeadilan sosial
Makin mantapnya kemitraan pemerintah daerah dengan masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan, baik melalui organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya maupun perseorangan
VIII_RENC. KESEPAKATAN (MEMOR.) RENCANA INVESTASI & KAIDAH PELAKSANAAN
3