Moh. Mahfud MD, Politik MD, Politik Hukum Hukum di Indonesia Indonesia,, edisi revisi, cet. ke-4, Jakarta: Rajawali Pers, 2011 “politik “politik hukum itu merupa merupakan kan legal legal policy policy tentang tentang hukum hukum yang yang akan akan diberlak diberlakuka ukan n atau tidak tidak diberlakukan diberlakukan untuk mencapai tujuan negara” negara” “hukum “hukum diposisikan diposisikan sebagai alat untuk mencapai tujuan negara” (hal. 2) “politik hukum itu ada yang bersifat permanen atau jangka panjang dan ada yang bersifat periodik. Yang bersifat permanen, permanen, misalnya misalnya pemberlakuan pemberlakuan prinsip pengujian pengujian yudisial, yudisial, ekonomi ekonomi kerakyatan, kerakyatan, keseim keseimban bangan gan antara antara kepasti kepastian an hukum hukum,, keadila keadilan, n, dan kemanfa kemanfaatan atan,, pengg pengganti antian an hukkum hukkum-hu -hukum kum peninggalan peninggalan colonial colonial dengan dengan hukum-huk hukum-hukum um nasional, nasional, penguasaan penguasaan sumber sumber daya alam oleh Negara, Negara, kemerdekaan kekuasaan kehakiman, dan sebagainya. Di sini terlihat bahwa beberapa prinsip yang dimuat di dalam UUD sekaligus berlaku sebagai politik hukum.” (hal. 3) “yang bersifat periodic adalah politik hukum yang dibuat sesuai dengan perkembangan situasi yang dihadapi pada setiap period tertentu baik yang akan memberlakukan maupun yang akan mencabut” (hal. 3) Ex : prolegnas, kodifikasi dan unfikasi dalam bidang-bidang hukum tertentu. “cakupan studi politik, antara lain : 1. Kebijakan Negara (garis resmi) tentang hukum yang akan diberla diberlakuk kukan an atau tidak tidak diberla diberlakuk kukan an dalam dalam rangka rangka pencapa pencapaian ian tujuan tujuan Negara; Negara; 2. Latar Latar belaka belakang ng politik, politik, ekonomi, ekonomi, sosial, budaya (poleksosbu (poleksosbud) d) atas lahirnya produk hukum; hukum; 3. Penegakan Penegakan hukum hukum di dalam kenyataan lapangan.” (hal. 4) “hukum “hukum sebagai sebagai produk politik……memosisika politik……memosisikan n hukum hukum sebagai sebagai subsistem subsistem kemasyarakatan kemasyarakatan yang ditentukan oleh politik” (hal. 4) “…secara ilmiah, hukum dapat determinan atas politik, tetapi sebaliknya dapat pula politik determinan atas politik. Jadi dari sudut metodologi, semuanya benar secara ilmiah menurut asumsi dan konsepnya sendiri-sendiri.” (hal. 4) “dalam faktanya jika hukum dikonsepkan sebagai undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislative maka tak seorang pun dapat membantah bahwa hukum adalah produk politik sebab ia merupakan kristalisasi, formalsasi atau legalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling bersaingan baik melalui kompromi politik maupun melalui dominasi oleh kekuatan politik yang terbesar” (hal. 5) “menurut Mochtar Kusumaatmadja : politik dan hukum itu interdeterminan, sebab politik tanpa hukum itu zalim, sedangkan hukum tanpa politik itu lumpuh” (hal. 5) “konfigurasi politik yang demokratis akan melahirkan hukum yang responsive sedangkan konfigurasi politik yang otoriter otoriter akan akan melahirkan melahirkan hukum hukum yang ortodok ortodokss atau konserv konservatif” atif” (hal. 7) 7)
Indikator Sistem Politik
Konfigurasi Politik Demokratis
Konfigurasi Politik Otoriter
1. Parpol dan Parlemen kuat, menentukan haluan atau kebijakan negara 2. Lembaga netral
Eksekutif
(Pemerintah)
1. Parpol dan Parlemen lemah, di bawah kendali eksekutif 2. Lembaga Eksekutif intervensionis.
3. Pers bebas, tanpa sensor dan pembredelan.
(Pemerintah)
3. Pers terpasung, diancam sensor dan pemredelan
Indikator Karakter Produk Hukum
Konfigurasi Politik Demokratis
Konfigurasi Politik Otoriter
1. Pembuatannya partisipatif
1. Pembuatannya sentralistik-dominatif
2. Muatannya aspiratif
2. Muatannya positivistic-instrumentalistik.
3. Rincian isinya limitatif
3
Rincian isinya open interpretative
“Gezagsverhouding (hubungan kekuasaan) menjadi interviening variable yang dapat menjelaskan bahwa bisa saja lahir hukum responsif di dalam konfigurasi politik yang otoriter sejauh menyangkut produk hukum privat (perdata) dan tidak terkait dengan hubungan kekuasaan.” (hal. 8) “Dahrendorf mencatat ada enam cirri kelompok dominan atau kelompok pemegang kekuasaan politik : 1. Jumlahnya selalu lebih kecil dari jumlah kelompok yang dikuasai; 2. Memiliki kelebihan kekayaan khusus untuk tetap memelihara dominasinya berupa kekayaan materiil intelektual dan kehormatan moral; 3. Dalam pertentangan selalu terorganisasi lebih baik daripada kelompok yang ditundukkan; 4. Kelas penguasa hanya terdiri dari orang-orang yang memegang posisi dominan dalm bidang politik sehingga elite penguasa diartikan sebagai elite penguasa dalam bidang politik; 5. Kelas penguasa selalu berupaya memonopoli dan mewariskan kekuaaan politiknya kepada kelas/kelompoknya sendiri; 6. Ada reduksi perubahan social terhadap perubahan komposisi kelas penguasa.” (hal. 21-22) Karakter Produk Hukum (hal. 31-32) a.
Produk hukum responsif/polpulistik adalah produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat. Dalam proses pembuatannya memberikan peranan besar dan partisipasi penuh kelompok-kelompok sosial atau individu di dalam masyarakat. Hasilnya bersifat responsive terhadap tuntutan-tuntutan kelompok social atau individu dalam masyarakat.
b. Produk hukum konservatif/ortodoks/elitis adalah produk hukum yang isinya lebih mencerminkan visi social elite politik, lebih mencerminkan keinginan pemerintah, bersifat positivis-instrumentalis, yakni menjadi alat pelaksanaan ideology dan program Negara. Berlawanan dengan hukum responsive, hukum ortodoks lebih tertutup terhadap tuntutan-
tuntutan kelompok maupun individu-individu di dalam masyarakat. Dalam pembuatannya peranan dan partisipasi masyarakat relatif kecil.
