Pungutan Liar (Pungli), Jenis Tindak Pidana Kriminalitas Tergolong Berat Tin Hulukati, S.H., M.Hum
Abstrak
Pungutan liar (pungli), merupakan penyakit masyarakat yang telah membudaya dari tingkat eselon tertinggi sampai tingkat eselon masyarakat masyarakat kecil. Pemberantasan harus dilakukan secara terpadu dilakukan dengan cara moralistik (pembinaan mental dan moral manusia), dan cara abolisionistik (cara penanggulangan gejala), sebagai tindakan preventif. Melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan sekaligus mengadilinya, sebagai tindakan represif represif berdasarkan ketentuan perundang-undangan perundang-undangan yang terkait, dan para pelakunya dijatuhi pidana A. Pendahuluan
Keberadaan pungutan liar (disingkat pungli) sekarang ini tidak terlepas dari sejarah masa lalu yang penuh kelabu, bahkan pungli menjadi satu kebudayaan yang telah melembaga, termasuk jenis tindak pidana kriminalitas berat, karena tuntutan kondisi dan situasi yang memang mendukung pada masa itu. Menelusuri pengertian pungli, Soedjono menyatakan, bahwa menurut istilah dalam kamus bahasa cina; “i! artinya keuntungan; “"ung! artinya persembahan. #adi #adi
"ung "ungli li
diuc diucap apka kan n
"uuu "uuung ngli li
i, i,
arti artiny nyaa
adal adalah ah
memp memper erse semb mbah ahka kan n
keuntungan.$ "roses memberi memberi dan menerima menerima
dan kemudian kemudian mencapai mencapai bentukny bentuknyaa yang
mapan, dari sudut hukum disebut sebagai “pungutan liar!. %al ini sudah lama mewabah di masyarakat &ndonesia. Melalui &nstruksi "residen '.&. o. *ahun $++ $++ tentan tentang g perasi perasi *ertib ertib,, di masa masa rde rde -aru -aru berkua berkuasa, sa, telah telah dilanc dilancark arkan an operasi operasi tertib tertib,, yang yang bermak bermaksud sud menang menanggul gulang angii pungli pungli,, di dalam dalam usahan usahanya ya mewuju mewujudka dkan n keadaa keadaan n pemerin pemerintah tahan an yang yang
diidam diidamkan kan,, yang yang mencerm mencermink inkan an
pelayanan masyarakat. "enanggul "enanggulangan angannya nya tentu didasarkan pada asas hukum hukum acara pidana, pidana, yang meng mengan andu dung ng tuju tujuan an repr repres esip ip untuk prenventif , yang yang bersasa bersasaran ran terwuju terwujudny dnyaa
$
Soedjono . S%., "ungli analisa hukum / Kriminologi, "enerbit Sinar -aru -andung, 0et.&&, Maret $12, hlm. 23.
internasionalisasi hukum yang mapan termasuk pematuhan 4ndang5undang yang menjauhi pungli. amun apa yang terjadi terhadap operasi tertib (pstib) pada 6aman itu, penanggulangannya telah dilakukan, bukan untuk mencari kesalahan, tapi karena hal ini dihawatirkan akan dapat melahirkan pungli gaya baru yang tidak mustahil dapat dibuat oleh si pelaksana penanggulangan. B. Jenis dan Macam agam Pungutan Liar
i lingkungan pendidikan, jangan5jangan kita juga korupsi dengan tanpa disadari. -iasanya untuk mengambil hati pengajar, mahasiswa memberikan sesuatu sebagai permohonan perhatian dari dosen pengajar sebagai penerima, dengan cara menyampaikan bingkisan berupa upeti tanda terima kasih, agar dipermudah di dalam segala harapannya selama menjadi mahasiswa sebagai pemberi. 0ontoh lain lagi, para administratur memperlambat pelayanan terhadap mahasiswa, dengan harapan agar mahasiswa yang bersangkutan mengerti mengapa dia dihambat7 8pabila upetinya telah diberikan, biasanya pelayanan dipercepat. &nilah penyakit masyarakat yang tanpa disadari telah menggerogoti kehidupan dilingkungan kampus dan masyarakat luas. 8da lagi cara memanen pungli, dilakukan disaat penerimaan mahasiswa baru, para calo5calo dari berbagai unsur pegawai termasuk mahasiswa juga Satuan pengamanan (satpam) ikut menikmati panen penghasilan dari penerimaan mahasiwa. "engalaman pahit penulis di saat menerima uang rapel sebagai pegawai negeri yang baru dilantik, oleh bagian pembayaran keuangan saat itu di tahun $195an disodori untuk mengisi lembaran kertas dalam susunan nama sebagai penyumbang dari sejumlah uang yang tidak dimengerti peman:aatannya. "ungutan ilegal semacam ini oleh orang yang tidak dikenal penulis, telah dimuat melalui mas media bahwa pegawai negeri penerima rapel telah dipungut sejumlah anggaran. Kami ditegur semuanya oleh atasan pada waktu itu untuk memberikan pernyataan bahwa tidak benar, ada pungutan liar seperti dimuat di koran.. -ukankah pungli semacam ini telah membohongi publik dan diri sendiri, kenyataannya disatu pihak kami memang memberi dan di pihak lain kami harus
membuat pernyataan bahwa berita di koran (mas media) itu tidak benar. Mengapa pada saat itu tidak ada keberanian untuk mengatakan yang benar itu adalah benar dan yang salah adalah salah 7 8lasannya karena kami butuh kondite penilaian agar tidak didendam oleh mereka yang berkuasa pada saat itu. 8dapun "engelompokan jenis pungutan liar $. "ungli jenis tindak pidana, diantaranya ($) Korupsi uang negara; (<) Menghindarkan pajak dan bea cukai; (2) "emerasan; (=) "enyuapan. <. "ungli jenis pidana yang sulit dibuktikan, diantaranya ($) Komisi dalam pemberian kredit bank; (<) Komisi tender proyek; (2) &mbalan jasa, dalam pemberian i6in5i6in, kenaikan pangkat, penggunaan SK dan sebagainya; (=) "ungutan gaji pegawai; (3) "ungutan terhadap uang perjalanan; (>) "ungutan oleh pos5pos pencegatan. Mungkinkah pungli seperti itu bisa diberantas. *entunya memerlukan operasi pungli yang bersasaran merobah keadaan dan sikap mental, yang berkaitan dengan berbagai :aktor, mutlak memerlukan pengertian dan dukungan masyarakat. "elbagai pendapat telah dilontarkan mengapa terjadi korupsi dalam jangka waktu yang begitu lama, apakah betul karena $. Kurangnya gaji atau pendapatan pegawai negeri 7 <. Karena berlatar belakang kebudayaan atau kultur &ndonesia yang merupakan sumber penyebab meluasnya korupsi 7 2. Manajemen yang kurang baik dan pengawasan yang kurang e:ekti: dan e:isien 7 =. "enyebab korupsi karena modernisasi 7
!. Peranan Kriminologi di dalam Penanggulangan Pungli
Kriminologi hanya akan membantu mendeskripsi :enomena sosial tertentu, menggali
sebab5sebab
timbulnya
:enomena
tersebut,
dengan
mencoba
menghimpun :aktor5:aktor yang berhubungan dengan gejala tadi. Kemudian hasil analisa kriminologis ini bisa diman:aatkan untuk pelaksanaan kebijaksanaan penanggulangan oleh aparatur yang bersangkutan, dan di dalam pendekatan dan penganalisaan dikontribusikan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang terkait di dalam kriminologi. Sebagaimana kriminologi dikenal &lmu pengetahuan dari berbagai ilmu (the body of knowledge) yang memepelajari kejahatan sebagai masalah sosial manusia. ?aktor5:aktor yang berpengaruh terhadap sebab5sebab pungli meliputi < $). ?aktor sosial budaya yang berhubungan dengan sejarah bangsa; <). ?aktor5:aktor yang berhubungan dengan kondisi sosial ekonomi seperti masalah pertambahan penduduk, masalah pendidikan, lapangan kerja, gajih pegawa yang rendah dan lain5lain; 2). Sikap yang terbentuk oleh :aktor historis sosio kulturil seperti loyalitas yang berlebih terhadap keluarga golongan daripada loyalitas terhadap pemerintah, sikap pasi: masyarakat di dalam menuntut hak5hak terhadap penguasa@ =). Konstruksi teoritis dengan teori asosiasi yang berbeda5beda dari Sutherland mencerminkan bahwa setelah timbulnya pungli di dalam masyarakat yang disebabkan terjalinnya korelasi antar sikap mental anggota masyarakat dihubungkan dengan :aktor5:aktor sosial ekonomi, :aktor kesempatan seperti birokrasi, kacaunya administrasi dan lain5lain. ". !asar Hukum Pungutan Liar
-egitu dinamisnya perkembangan kejahatan pungli di & ndonesia, kini dikenal juga korupsi politik dengan ancaman pidana menurut 44. tentang "emilihan 4mum 44. o.2 *ahun $. *indak pidana (delik) yang ada dalam 44 "emilihan 4mum semuanya berjumlah $=, yaitu "s. +< ayat ($); (<); (2); (=); (3); <
Soedjono, &bid., hlm. $915$9
(>); (+);
(1); (); ($9); dan($$). %al yang berkaitan dengan korupsi ialah
perbuatan menyuap pemilih yang tercantum di dalam "s +2 ayat (2) dan memberikan sumbangan dana kampanye melebihi yang ditetapkan Komisi "emilihan 4mum (K"4). 2 8dapun isi "s. +2 ayat (2), 44. o.2 *ahun $ sebagai berikut $. "ada waktu diselenggarakan pemilihan menurut 44 ini; <. engan memberikan janji atau menyuap seseorang; 2. Supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu, pidana penjara maksimum 2 tahun sama dengan pemilih; %al tersebut terdapat pada ayat ($$) "s +2 yang berisi a. Memberikan dana kampanye; b. Melebihi batas yang ditetapkan oleh K"4. "idananya ialah kurungan maksimum tiga bulan atau denda maksimum sepuluh juta rupiah ('p. $9.999.999,5). "adahal pungutan liar (pungli) berupa uang sogokan atau uang siluman atau uang suap ini adalah tindak pidana yang sudah jelas telah diatur di dalam ketentuan Kitab 4ndang5undang %ukum "idana antara lain tercantum dalam "s.<9, "s. <$9, "s.=$1, "s =$ dan "s. =<9 K4%". yang dimasukkan menjadi delik korupsi menurut "s. 3, >, +, 1, , dan "s. $< dari butir a sampai dengan 44. o.<9 tahun <99$, yang merubah 44."emberantasan *indak "idana Korupsi o.2$
*ahun
$,
dengan
:ormulasi
sanksi
yang
lebih
diperberat
(geualificeerd ). 8dapun isi ketentuan tersebut antara lain, adalah sebagai berikut "s. <9 ayat ($), “di ancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah! Ke5$. -arang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu benda kepada seorang pejabat dengan maksud supaya digerakkan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya; 2
8ndi %am6ah, Pemberantasan !orupsi Melalui "ukum Pidana #asiunal dan $nternasional,iAisi "erguruan *inggi, "*. 'aja 0ra:indo, "ersada, #akarta, hlm. <1
Ke5<. -arang siap memberi sesuatu kepada seorang pejabat karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya, "encabutan hak dalam "s. 23 no. $5= dapat dijatuhkan. &si "asal 23 ayat ($ %ak5hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut dalam hal5hal yang ditentukan dalam kitab 4ndang5undang ini, atau dalam aturan umum lainnya ialah Ke5 $. %ak memegang jabatan pada umumnya, atau jabatan tertentu; Ke5 <. %ak memasuki angkatan bersenjata; Ke5 2 %ak memilih dan dipilih yang diadakan berdasarkan aturan5aturan umum; Ke5 =. %ak menjadi penasehat (raadsman) atau pengurus menurut hukum (gerechetelijk bewindvoerder) hak menjajadi wali, wali pengawas. "engampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak
sendiri.
Kemudian "s. 3 4ndang5undang o.2$ *hun $ isinya sebagai berikut “Setiap orang melakukan tindak pidana sebagaimana di maksud dalam "asal <9 K4%". dipidana dengan pidana penjara paling singkat $ satu) tahun dan paling lama 3 (lima) tahun dan atau denda paling sedikit 'p.39.999.999,B (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak denda 'p.<39.999.999,5 (dua ratus lima puluh juta rupiah)! idalam ketentuan ini berlaku adagium, %le& specialis derogat le& generalis' (ketentuan yang khusus dapat mengenyampingkan ketentuan yang umum. *ernyata peraturan yang sudah jelas ada ini, dianggap sebagai Seekor Singa mpong yang tidak berdaya, seakan5akan ketentuan yang ada dianggap oleh pelaku pungli tidak ber:ungsi karena aparat penegak hukumnya, telah ikut juga melibatkan diri menikmati pungutan liar berupa uang haram ini. perasi pungli yang bersasaran merobah keadaan dan sikap mental, yang berkaitan dengan berbagai :aktor, diharapkan mutlak memerlukan pengertian dan
dukungan masyarakat. Cabah penyakit pungli sudah menjangkiti semua lapisan masyarakat dan telah membudaya akrab sedemikian rupa menyatu dan mendarah daging kesegenap eselon sehingga sulit untuk diberantas. Sebagaimana penanggulangan yang tidak tegas, telah menghasilkan pungli besar5besaran yang sampai dengan saat ini dapat dilihat dalam kasus5kasus yang dilakukan melalui operasi oleh Komisi "emberantasan Korupsi (K"K). Sebagaimana pungutan liar yang telah dilakukan oleh mereka yang berpro:esi tenaga pendidik, dan menjadi "anitia "elaksana di dalam Komisi "emilihan 4mum(K"4), mengalami nasib aas telah melakukan penyuapan terhadap -adan "emeriksa keuangan (-"K), dengan harapan agar kejahatan yang dilakukannya tidak disebar luaskan keluar, hal tersebut menunjukkan bahwa penyakit pungli ini sudah membudaya sedemikian rupa sehingga di dalam pelacakannya harus menggunakan strategi dengan cara jebakan, karena sulitnya untuk menemukan pelaku korupsi atau koruptor selama ini. *ernyata kepada mereka yang mencoba melakukan penyuapan, keporgok, sehingga tidak dapat mengelak atas perbuatannya yang ingin medapatkan penghasilan melalui pungli dengan cara ilegal, menjadi rang Kaya adakan, dan kini terpaksa meringkuk di dalam penjara dan tahanan kepolisian. Koencaraningratpun memandang korupsi sebagai salah satu kelemahan dalam pembangunan mengatakan “#elas bahwa banyak yang masih harus kita rubah kalau kita hendak mengatasi penyakit5penyakit sosial budaya yang parah seperti krisis otoritas, kemacetan administrasi, dan korupsi menyeluruh yang sekarang mengganas dalam masyarakat kita itu. -agaimana caranya mengubah mentalitas lemah itu, dan membina mentalitas yang berjiwa pembangunan7 "enuis sependapat dengan Koencaraningrat yang mengatakan bahwa ($) dengan memberi contoh yang baik; (<) dengan memberi perangsang5perangsang yang cocok; (2) dengan persuasi: dan penerangan; dan
(=) dengan pembinaan dan pengasuhan suatu generasi yang baru untuk masa yang akan datang sejak kecil dalam kalangan keluarga! =. *ambahan penulis (3) "embinaan mental sejak dini dengan moral yang baik; (>) "enyuluhan hukum secara berkesinambungan. ". Jalur Pendekatan
"endekatan normati: dalam arti sempit, yaitu pendekatan yang ditujukan kepada norma hukum dengan beberapa jalur $. #alur hukum perdata,
kemungkinan gugatan perdata terhadap para
koruptor berupa ganti kerugian kepada negara berdasarkan "s. $2>3 K4% "erdata (-C); <.
#alur hukum administrasi, berdasarkan
Keputusan "residen o.$= 8
*ahun $19, yang mengatur tentang tata cara rekanan dan masalah komisi, diskon dan sebagainya, yang perlu dikaitkan dengan sanksi asdministrati:; 2.
#alur hukum pidana, koruptor telah diatur dalam "s. 2<, 22, dan "s. 2= 44. o.2$, *ahun $ jo. 44, o <9 *ahun <99$.
#. Kesim$ulan
"ungutan liar pada hakekatnya adalah interaksi antara petugas dan masyarakat yang didorong oleh pelbagai kepentingan pribadi. -eraneka ragam cara dalam proses pemberi dan penerima di dalam terjadinya pungli. 4ntuk penerima (pejabat) bisa karena dorongan untuk mempertahankan hidup, namun terdapat pula karena didorong oleh napsu untuk memperkaya diri,. dengan meman:aatkan mampang mumpung jadi pejabat untuk menguntungkan usahanya. Sebaliknya untuk masyarakat pemberi karena terdorong keadaan terpaksa, demikian pula dengan pejabat sebagai pemberi dan masyarakat sebagai penerima karena pemberian tersebut mempunyai obyek tertentu. tergantung tujuan yang diharapakan, oleh para pihak.. "ungli dapat dikategorikan dalam beberapa tingkatan yaitu =
Koencaraningrat, -unga 'ampai Kebudayaan, Mentalitas, dan "embangunan # akarta, "*. Dramedia, $+=, hlm.+3.
$. "ungli kecil5kecilan; <. "ungli sedang; dan 2. "ungli besar5besaran. -erhubung dengan hal tersebut pungutan liar tersebut perlu adanya pemberantasan secara terpadu, antara lain masing5masing pribadi menghindari diri dari tindakan yang akan menjebak kewilayah pungli, sebagai tindakan preAenti:. "ungli harus ditindak melalui, penjatuhan hukuman bagi setiap pelanggarannya, baik pemberi maupun penerima,.kedua5duanya harus di pidana sebagai tindakan represi:. Kehancuran suatu negeri “#ika %akim telah menerima suap, pejabat sudah berdagang, dan masyarakat apatis tidak berbuat apa5apa!.
!a%tar Ke$ustakaan
8ndi %am6ah, Pemberantasan !orupsi melalui "ukum Pidana #asional dan $nternasional, "*. 'aja Dra:indo "ersada, #akarta, <993;
&nstruksi "residen (&npres) o, tahun $++ tentang perasi *ertib, $12; . Moeljatno, !itab ndang-undang "ukum Pidana, Edisi -aru, -umi 8ksara, $. #akarta. Soedjono . "ungli, nalisa "ukum dan !riminologi, Sinar -aru, -andung, $12; 44, o.<9, *ahun <99$, "erubahan Ketentuan 4ndang5undang 2$ *ahun $; Cawasan *ridharma, o. +, *ahun FG&& "ebruari <993; 4ndang5*indak "idana Korupsi, o. 2$ *ahun $;
555555555555555