PROPOSAL PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BENDA DAN BANGUNAN BOLLA RIDIE SEBAGAI WARISAN BUDAYA BANGSA DI KABUPATEN SOPPENG, SULAWESI SELATAN
BIDANG KEGIATAN PKM PENELITIAN
Diusulkan oleh: Armelia Syafira Fauzan Machmud Nur Fuadyah Kahar
B111 15 420 B111 15 357 B111 15 023
2015 2015 2015
UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR 2017 i
PENGESAHAN PROPOSAL PKM-PENELITIAN 1. Judul Kegiatan : Perlindungan Hukum Terhadap Benda dan Bangunan Bolla Ridie sebagai Warisan Budaya Bangsa di Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan 2. Bidang Kegiatan : PKM-P 3. Ketua Pelaksana Kegiatan a. Nama Lengkap : Armelia Syafira b. NIM : B111 15 420 c. Jurusan : Ilmu Hukum d. Universitas : Hasanuddin e. Alamat Rumah dan Telp/HP :Perumahan Citra Daya Permai II, Jl. Terpedo Raya. Blok B6 No. 6 Makassar / 082350001704 f. Alamat Email :
[email protected] 4. Anggota Pelaksana Kegiatan : 2 (Dua) orang 5. Dosen Pendamping a. Nama Lengkap dan Gelar : Dr. Sakka Pati, S.H, M.H. b. NIDN : 00110271109 c. Alamat Rumah/Telepon :Perumahan Dosen Unhas Tamalanrea, Blok BG no.62, Makassar/ 6. Biaya Kegiatan Total a. Dikti : Rp 8.850.000 b. Sumber lain : Rp 7. Jangka Waktu Pelaksanaan : 3 bulan Makassar, 16 Oktober 2017 Menyetujui Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Ketua Pelaksana Kegiatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
(Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H.) NIP/NIK. 19731231 199903 1 003
(Armelia Syafira) NIM. B111 15 420
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Hasanuddin
Dosen Pendamping
(Dr. Ir. Abdul Rasyid J, M. Si) NIP 19650303 199103 1 004
( Dr. Sakka Pati, S.H, M.H.) NIDN. 0011027109
ii
DAFTAR ISI Halaman Sampul ............................................................................................ i Halaman Pengesahan ....................................................................................ii Daftar Isi.......................................................................................................iii Bab 1 Pendahuluan ..................................................................................... 1 1.1. Latar Belakang ....................................................................................... 1 1.2. Rumusan Masalah .................................................................................. 2 1.3. Tujuan Penulisan .................................................................................... 2 1.4. Urgensi ................................................................................................... 2 1.5. Luaran Kegiatan ....................................................................................3 Bab 2. Tinjauan Pustaka ............................................................................ 4 2.1. Tinjauan Tentang Dasar Hukum Perlindungan Bangunan Bersejarah .. 4 2.1.1. Bangunan Bersejarah Sebagai Cagar Budaya ..................................... 4 2.1.2. Pentingnya Perlindungan Bangunan Bersejarah ................................. 5 2.1.3. Dasar Hukum Perlindungan Bangunan Bersejarah ............................. 6 Bab 3. Metode Penelitian ............................................................................ 7 3.1. Tipe Penelitian ....................................................................................... 7 3.2. Jenis dan Sumber Data ........................................................................... 7 3.3. Teknik Pengumpulan Data ..................................................................... 7 3.4. Analisis Data…..................................................................................... 8 Bab 4. Biaya dan Jadwal Kegiatan............................................................9 4.1. Biaya ...................................................................................................... 9 4.2. Jadwal Kegiatan ..................................................................................... 9 Daftar Pustaka ............................................................................................. 10 Lampiran-Lampiran ................................................................................ 11 Lampiran 1 Biodata ................................................................................... 11 Lampiran 2 Justifikasi Anggaran .............................................................. 19 Lampiran 3 Susunan Organisasi................................................................ 21 Lampiran 4 Surat Pernyataan Ketua Pelaksana ........................................ 22
iii
1
BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Indonesia adalah negara yang kaya akan tradisi, budaya dan adat istiadat. Keragaman tersebut merupakan aset yang dimiliki sebagai warisan budaya yang nilai-nilainya harus tetap terjaga dan tidak boleh luntur oleh perubahan zaman. Sulawesi Selatan adalah salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki ragam bangunan sejarah, benda cagar budaya dan adat istiadat yang masih terpelihara eksistensinya sampai saat ini. Setiap kabupaten di Sulawesi Selatan mempunyai kekhasan budaya dan sejarahnya masing-masing, seperti juga Kabupaten Soppeng. Kota Soppeng dahulunya merupakan kota yang merupakan pusat kerajaan. Kerajaan Soppeng dahulunya memiliki wilayah kekuasaan dan pengaruh yang cukup luas pada masa pemerintahan Raja Pertama Soppeng, yaitu "Latemmamala Manurung'e Ri Sekkanyilik". Di kota ini terdapat komplek Istana Raja (Datu) Soppeng yang dibangun pada tahun 1261 M. Di komplek ini juga terdapat sejumlah bangunan bersejarah, salah satunya adalah Rumah Kuning (Bolla Ridie), yang merupakan tempat penyimpanan benda-benda atribut Kerajaan Soppeng. Rumah Kuning dan benda-benda atribut dari kerajaan Soppeng tersebut merupakan saksi bisu dari sejarah dari kota Soppeng. Sampai saat ini, bolla ridie dan seisinya itu dijaga oleh para Bissu. Bissu di Soppeng merupakan gender kelima selain perempuan (makunrai), laki-laki (uroane), perempuan berpenampilan laki-laki (calalai), dan laki-laki berpenampilan perempuan (calabai). Lebih dari pada itu, di bolla ridie ini juga sering dilakukan beberapa upacara adat. Maka dari itu, penulis menganggap bahwa sudah seharusnya bolla ridie dan seisinya ini dilindungi kelestariannya dengan memberi perlindungan hukum terhadapnya. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi kelestarian benda-benda dan bangunan peninggalan sejarah tersebut dapat dilakukan dengan cara, memastikan perlindungan hukumnya, pengembangan dengan cara meningkatkan funginya, serta pemanfaatan secara bijaksana yang juga meliputi penjagaan eksistensinya. Semua upaya tersebut tidak lain bertujuan untuk tetap menjaga nilai kebudayaan dan adat istiadat bangsa, terkhusus Kabupaten Soppeng, melalui peninggalan bersejarahnya. Dimana dalam hal ini, penulis mengkhususkan perlindungan hukum benda dan bangunan sejarah di bolla ridie di wilayah Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan. Hal tersebut dikarenakan belum jelasnya status dari benda pusaka dan bangunan sejarah di bolla ridie dan bagaimana pengelolaan serta pemanfaatannya. Selain itu, kurangnya informasi yang menampilkan data
2
terkait bolla ridie menjadi kekhawatiran penulis terhadap eksistensi dan tetap lestarinya benda-benda, tradisi serta bangunan di bolla ridie tersebut. Sehingga penelitan ini diharapkan pula untuk memastikan bahwa apakah implementasi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya atau disingkat dengan UUCB telah sesuai dari segi syarat suatu benda dalam hal ini bolla ridie dan benda pusaka didalamnya dapat dikategorikan sebagai cagar budaya, dan bagaimana pemerintah setempat merawat dan melindungi fungsi dari bolla ridie tersebut. 1.2 Rumusan Masalah 1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap bangunan bersejarah Rumah Kuning (Bolla Ridie) serta benda-benda didalamnya, di Kabupaten Soppeng, menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya atau disingkat dengan UUCB.? 2. Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap bangunan dan benda bersejarah sebagai Cagar Budaya dalam rangka melindungi warisan budaya Rumah Kuning (Bolla Ridie) Kabupaten Soppeng ? 1.3 Tujuan Penulisan 1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap pentingnya perlindungan atas tradisi, budaya, benda-benda dan bangunan bersejarah di Kabupaten Soppeng, khususnya Rumah Kuning (Bolla Ridie) 2. Untuk memastikan status hukum dari benda-benda dan bangunan bersejarah Rumah Kuning (Bolla Ridie) 1.4. Urgensi Dengan adanya penelitian tersebut, penulis berharap dapat memastikan status hukum dari bangunan sejarah Rumah Kuning (Bolla Ridie) dan bendabenda didalamnya, dan juga adanya kejelasan terhadap upaya melestarikan, merawat dan mengelola bangunan sejarah beserta benda-benda pusaka di dalamnya sesuai Undang-Undang atau aturan yang berlaku. Sehingga diharapkan ada hasil berupa Surat Keputusan yang menyatakan bahwa benda-benda dan bangunan bersejarah di Rumah Kuning Soppeng adalah sebagai cagar budaya yang harus dilindungi serta dilestarikan. 1.5. Manfaat Manfaat dari penelitian ini antara lain: ▪ Memberikan penjelasan terkait perlindungan hukum terhadap bangunan Bolla Ridie beserta benda-benda didalamnya sebagai warisan budaya nusantara ▪ Membantu pemerintah Kabupaten Soppeng dalam menginventarisasikan cagar budaya di Kabupaten Soppeng ▪ Membantu warga sekitar dalam melestarikan warisan budaya setempat
3
1.6. Luaran Luaran dari kegiatan penelitian ini nantinya berupa artikel ilmiah, surat rekomendasi yang ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Soppeng terkait status bolla ridie dan benda-benda didalamnya, serta publikasi melalui media terkait bolla ridie. Gambar pendukung latar belakang,
Bolla ridie yang dijaga oleh seorang bissu
Beberapa kegiatan di bolla ridie
Contoh beberapa atribut yang diperkirakan masih ada di Kabupaten Soppeng
4
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Tinjauan Tentang Dasar Hukum Perlindungan Bangunan Bersejarah 2.1.1. Bangunan Bersejarah Sebagai Cagar Budaya Cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. Dalam pelestarian cagar budaya termasuk di dalamnya bangunan bersejarah merupakan tanggungjawab pemerintah dalam mengelola, melindungi serta tepat dalam pengelolaannya. Untuk itu melindungi benda-benda yang bernilai sejarah tentunya diatur dalam Undang-Undang, bahwa setiap benda berdasarkan ketentuan termasuk cagar budaya, tentunya harus didaftar sesuai Dalam Pasal 29 ayat (2) UndangUndang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (“UU Cagar Budaya”), masyarakat diizinkan untuk mendaftarkan bangunan yang memenuhi kriteriakriteria tertentu sebagai cagar budaya. Pasal 29 UU Cagar Budaya: (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya wajib mendaftarkannya kepada pemerintah kabupaten/kota tanpa dipungut biaya. (2) Setiap orang dapat berpartisipasi dalam melakukan pendaftaran terhadap benda, bangunan, struktur, dan lokasi yang diduga sebagai Cagar Budaya meskipun tidak memiliki atau menguasainya. (3) Pemerintah kabupaten/kota melaksanakan pendaftaran Cagar Budaya yang dikuasai oleh Negara atau yang tidak diketahui pemiliknya sesuai dengan tingkat kewenangannya. (4) Pendaftaran Cagar Budaya di luar negeri dilaksanakan oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. (5) Hasil pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) harus dilengkapi dengan deskripsi dan dokumentasinya. (6) Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak didaftarkan oleh pemiliknya dapat diambil alih oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. Dalam mengusulkan bangunan tersebut menjadi bangunan cagar budaya, harus diperhatikan kriteria pada Pasal 5 UU Cagar Budaya, sebagai berikut: a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
5
b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun; c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa. Dalam hal pendaftaran, pemerintah kabupaten/kota bekerja sama dengan setiap orang (Pasal 28 UU Cagar Budaya). Pendaftaran sebuah benda cagar budaya adalah suatu hal yang penting mengingat, benda-benda bernafaskan sejarah peninggalan dengan karakter khas yang dimiliki merupakan sebuat aset yang tak tenilai harganya. Oleh sebab itu pelestariannya menjadi tugas utama. Menurut R. Soekmono pengertian dari pelestarian benda cagar budaya adalah 1) mencegah secara fisis tentang kerusakan atau pemusnahan benda cagar budaya serta mengupayakan agar benda cagar budaya tetap eksis dari bahaya kepunahan, dan 2) mempertahankan serta mengupayakan agar nilai-nilai budaya positif yang terkandung didalamnya dapat berkembang bahkan diwariskan secara terus menerus dalam rangka memperkuat jati diri bangsa (Blasius Suprapta, 1996:86). Akan tetapi, terdapat pengecualian atas ketentuan dalam Pasal 5 UU Cagar Budaya. Menurut Pasal 11 UU Cagar Budaya, benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang atas dasar penelitian memiliki arti khusus bagi masyarakat atau bangsa Indonesia, tetapi tidak memenuhi kriteria cagar budaya dapat diusulkan sebagai Cagar Budaya. Benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang memiliki arti khusus bagi masyarakat atau bangsa Indonesia tersebut dapat ditetapkan sebagai cagar budaya dengan Keputusan Menteri atau Keputusan Gubernur setelah memperoleh rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya sesuai dengan tingkatannya (Pasal 36 UU Cagar Budaya). 2.1.2. Pentingnya Perlindungan Bangunan Bersejarah Bangunan cagar budaya merupakan cagar budaya yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah. Pelestarian bangunan cagar budaya yang memiliki nilai penting tersebut didasarkan pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, lingkup pelestarian cagar budaya meliputi: a. Pelindungan, merupakan upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya. b. Pengembangan, merupakan peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui penelitian, revitalisasi, dan adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan pelestarian. c. Pemanfaatan, merupakan pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.
6
Perangkat hukum yang bertujuan memberikan perlindungan terhadap kekayaan intelektual di bidang seni dan sastra dengan pengembanganpengembangannya yang lahir dari keanekaragaman etnik/suku bangsa dan budaya adalah dengan dengan dibentuknya Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 selanjutnya disebut UUHC 2002. Sebelumnya, UUHC 2002 merupakan hasil revisi dari UU No. 6 Tahun 1982, UU No. 7 Tahun 1987, dan UU No. 12 Tahun 1997. UU Hak Cipta tersebut dimaksudkan untuk melindungi pencipta dan hasil karya ciptaannya. Dengan demikian diharapkan hasil kebudayaan di bidang karya ilmu, seni, sastra dapat dilindungi secara yuridis. 2.1.3. Dasar Hukum Perlindungan Bangunan Bersejarah Landasan hukum mengenai perlindungan bangunan bersejarah adalah ditetapkan pada Undang-undang Nomer 11 Tahun 2010 mengatur pengelolaan dan manajemen Cagar Budaya yang ada di Indonesia secara komprehensif. Tidak hanya mengatur proses perlindungannya yang sepatutnya secara akademik, tetapi juga secara ideologi dan memperhatikan azas-azas pemanfaatanya secara utuh. Hal ini berbeda dengan Undang-undang Benda Cagar Budaya sebelumnya yaitu UU RI nomor 5 tahun 1992 yang lebih berorientasi kepada pengelolaan secara akademik dan kaedah yang berlaku dalam perlindungan, tanpa memperhatikan azas manfaat. Dalam UU Tahun 2010 Nomor 11 pemanfaatan Cagar Budaya juga diatur sedemikian rupa dengan memperhatikan aspek perlindungan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Untuk maka diatur kepemilikan dan kepemanfaatannya secara teliti dan benar. Pengaturan hukum terkait perlindungan bangunan bersejarah juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (UUHC) Menurut Pasal 10 ayat (1) UUHC 2002, dalam hal Negara ditetapkan sebagai pemegang hak cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan bendabenda budaya nasional lainnya maka obyek ciptaan bangunan kuno yang tidak diketahui siapa penciptanya atau pemiliknya otomatis hak ciptanya dikuasai atau dipegang oleh negara sehingga tidak diperbolehkan menjual, menyewakan, atau bahkan mengalihwujudkan sembarangan tanpa izin pemegang hak cipta yaitu negara. Ketentuan ini lebih diarahkan pada perlindungan terhadap objek hak cipta yang dimaksud yaitu karya ciptaan bangunan kuno/bersejarah dari ancaman kepunahan, terutama pengalihannya dengan cara melawan hukum terhadap pihak lain. Wujud perlindungan itu teristimewa dalam hal mewakili kepentingan pencipta atau negara sebagai pemegang hak cipta terhadap pihak lain yang melakukan pelanggaran hak baik secara komersil maupun non komersil.
7
BAB 3 METODE PENELITIAN 3.1. Tipe Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian sosial yuridis dan hukum normatif (norm ative legal research) atau metode penelitian kepustakaan, dimana metode atau cara yang digunakan di dalam penelitian ini dengan meneliti bahan hukum yang ada. Dalam rangka mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicari jawabannya, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach) dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Selain itu juga mengkaji nilai-nilai yang terkadung dalam masyarakat 3.2. Jenis dan Sumber Data Bahan yang dikaji dan dianalisis dalam penelitian hukum normatif terdiri dari : 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, meliputi : a. norma atau kaidah dasar, yaitu pembukaan UUD 1945 b. peraturan dasar, yaitu batang tubuh UUD 1945. c. peraturan perundang-undangan lainnya yang mengkaji terkait permaslahan yang diteliti. d. Penjelasan dari sejarawan dan masyarakat sekitar dari objek penelitian. 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Seperti naskah akademis, rancangan undang-undang, hasil penelitian ahli hukum, dan lain-lain. 3) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia, dan lain-lain. 3.3. Teknik Pengumpulan Data Data dan informasi dikumpulkan melalui penelitian wawancara langsung, studi kepustakaan dan dokumentasi hukum untuk mendapatkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang relevan dengan permasalahan yang diteliti yang berhubungan dengan masalah yang ditelaah.
8
3.4. Analisis Data Data yang diperoleh akan dikategorikan sesuai jenis datanya. Kemudian data tersebut akan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu menganalisis data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, kemudian dipilih berdasarkan pikiran yang logis untuk menghindarkan kesalahan dalam proses analisis data. Hasil yang diperoleh akan dipaparkan secara deskriptif, yaitu dengan menguraikan, menjelaskan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini.
9
BAB 4 BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 4.1 Anggaran Biaya No.
Jenis Pengeluaran
Biaya (Rp)
1.
Peralatan Penunjang
Rp. 1.050.000
2.
Bahan Habis Pakai
Rp. 2.250.000
3.
Perjalanan
Rp. 3.150.000
4.
Lain-lain: Administrasi, Publikasi, Laporan, lainnya Jumlah Seluruhnya
Rp. 2.400.000
.
Rp. 8. 850.000
4.2 Jadwal Kegiatan No.
Kegiatan
1.
Pengumpulan literatur dari Buku, penjelasan Sejarawan dan internet Mengelompokan informasi yang diperoleh dari literatur yang ada
2.
3. 4.
Persiapan Penelitian Survei ke tempat penelitian
5.
Mencatat dan meneliti penemuan berdasarkan informasi dilapangan Mengolah dan menganalisis penemuan dilapangan dengan literatur yang telah dikumpulkan Penyusunan laporan akhir dan artikel ilmiah
6.
7. 8.
Publikasi
Bulan ke-1 1 2 3 4
Bulan ke-2 1 2 3 4
Bulan ke-3 1 2 3 4
10
DAFTAR PUSTAKA
Al-Bayqunie, Pepi. 2016. Calabai, Perempuan dalam Tubuh Lelaki. Buku. Ana Prasetyowati. 2008. Perlindungan Karya Cipta Bangunan Kuno/Bersejarah di Kota Semarang sebagai Warisan Budaya Bangsa. Jurnal. Francisca Romana Harjiyatni dan Sunarya Raharja. 2010. Perlindungan Hukum Benda Cagar Budaya Terhadap Ancama Kerusakan di Yogyakarta.Jurnal. Hardiansyah, Ancha. 2017. Bissu Gender Kelima dari Tanah Bugis. Internet, http//Beritaagar. Hukum Online.2015.Kreteria Sebuah Bangunan ditetapkan Sebagai Cagar Budaya. Internet, http//hukumonline. Muhammad Abdun Nasir. 2015. Perlindungan Hukum Terhadap Cagar Budaya di Kabupaten Semarang. Jurnal. Peter Mahmud Marzuki. 2013. Penelitian Hukum Edisi Revisi. Buku. Purwoko.2010.Arsitektur Art. Internet. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2006. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Buku. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Buku. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya. Buku.
11
Lampiran – Lampiran Lampiran 1. Biodata Ketua, Anggota dan Dosen Pendamping A. Identitas Diri 1. Nama Lengkap Armelia Syafira 2. Jenis Kelamin Perempuan 3. Program Studi Ilmu Hukum 4. NIM B11115420 5. Tempat Tanggal Lahir Jakarta, 20 Juli 1995 6. E-mail
[email protected] 7. Nomor Telepon/HP 082350001704 B. Riwayat Pendidikan SD SD Bhakti Tugas Jakarta SD Negeri Utama 2 Tarakan 2001-2005 2005-2007
Nama Institusi Jurusan Tahun MasukLulus
SMP
SMA
SMP Negeri 34 Makassar
SMA Negeri 18 Makassar
-
IPA
2007-2010
2010-2013
C. Pemakalah Seminar Ilmiah ( Oral Presentation ) No.
Nama Pertemuan Ilmiah/ Seminar
Judul Artikel Ilmiah
-
-
-
Waktu dan Tempat -
D. Penghargaan dalam 5 tahun terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya) Institusi Pemberi No. Jenis Penghargaan Tahun Penghargaan Delegasi Philip C. Jessup Indonesian Society of 1. Internasional Moot Court 2017 Internasional Law Competition 2017 Best Participant of Intensive Asian Law Student’s 2. Mootcourt School Kelas Association Local Chapter 2017 Perdata Universitas Hasanuddin Penerima Dana Program 3. Universitas Hasanuddin 2017 Mahasiswa Wirausaha
12
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan proposal program kreativitas mahasiswa bidang penelitian.
Makassar, 16 - Oktober - 2017 Pengusul,
(Armelia Syafira)
13
Lampiran Anggota I A. Identitas Diri 1. Nama Lengkap 2. Jenis Kelamin 3. Program Studi 4. NIM 5. Tempat Tanggal Lahir 6. E-mail 7. Nomor Telepon/HP
Nur Fuadyah Kahar Perempuan Ilmu Hukum B11115023 Sinjai, 30 April 1997
[email protected] 085146429783
B. Riwayat Pendidikan Nama Institusi Jurusan Tahun MasukLulus
SD SD Negeri 23 Sinjai -
SMP SMP Negeri 2 Sinjai Utara -
SMA SMA Negeri 2 Sinjai Utara IPA
2003-2009
2009-2012
2012-2015
C. Pemakalah Seminar Ilmiah ( Oral Presentation ) No.
Nama Pertemuan Ilmiah/ Seminar
Judul Artikel Ilmiah
-
-
-
Waktu dan Tempat -
D. Penghargaan dalam 5 tahun terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya) Institusi Pemberi No. Jenis Penghargaan Tahun Penghargaan 1. Finalis Esai Oscar Universitas Negeri Padang 2017 Business Law Society Delegasi Contract Drafting 2. Fakultas Hukum Universitas 2017 Business Law Competition 8th Indonesia Juara III Essai National 3. Universitas Padjadjaran 2017 Govermance Days Studi Ilmiah Mahasiswa 4. Finalis Paper FILM 2017 Universitas Sebelas Maret Institut Agama Islam Negeri 5. Finalis LKTI Fasih Law Fair 2017 Tulungagung Finalis LKTM Maritim 6. Universitas Hasanuddin 2016 Nasional 7. Pemenang Dana Hibah Tanoto Foundation 2016
14
Tanoto Student Research Award Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan proposal program kreativitas mahasiswa bidang penelitian.
Makassar, 16 - Oktober - 2017 Pengusul, (Nur
Fuadyah
Kahar)
15
Lampiran Anggota II A. Identitas Diri 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Nama Lengkap Jenis Kelamin Program Studi NIM Tempat Tanggal Lahir E-mail Nomor Telepon/HP
Fauzan Machmud Laki-Laki Ilmu Hukum B11115357 Watampone, 13 Juni 1997
[email protected] 082291248608
B. Riwayat Pendidikan
Nama Institusi Jurusan Tahun MasukLulus
SD SD Negeri 11 Watampone -
SMP SMP Negeri 4 Watampone -
SMA SMA Negeri 13 Watampone IPA
2003-2009
2009-2012
2012-2015
C. Pemakalah Seminar Ilmiah ( Oral Presentation ) No.
Nama Pertemuan Ilmiah/ Seminar
Judul Artikel Ilmiah
-
-
-
Waktu dan Tempat -
D. Penghargaan dalam 5 tahun terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya) Institusi N Jenis Pemberi Tahun o. Penghargaan Penghargaan 1.
16
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan proposal program kreativitas mahasiswa bidang penelitian.
Makassar, 16 - Oktober - 2017 Pengusul,
(Fauzan Machmud)
17
Lampiran Dosen Pendamping A. Identitas Diri 1. Nama Lengkap 2. Jenis Kelamin 3. Program Studi 4. NIDN 5. Tempat Tanggal Lahir 6. E-mail 7. Nomor Telepon/HP
Dr. Sakka Pati, S.H, M.H Perempuan Ilmu Hukum 0011027109 Soppeng, 11 Februari 1971
[email protected] 081342025101
B. Riwayat Pendidikan
Nama Institusi Jurusan Tahun MasukLulus
Sarjana Universitas Hasanuddin Ilmu Hukum
Magister Universitas Hasanuddin Ilmu Hukum
Doktor Universitas Hasanuddin Ilmu Hukum
1994- 1998
2006-2008
2015-201
C. Pemakalah Seminar Ilmiah ( Oral Presentation ) Nama Pertemuan Ilmiah/ No. Judul Artikel Ilmiah Seminar Seminar Nasional dan Call Keseimbangan dalam 1. Paper Hukum Kontrak Pembaharuan Hukum Kontrak Jual Beli Barang Seminar Nasional dan Call Internasional Melalui 2. Paper APHK Pembentukan UU Perdagangan Internasional Berdasarkan CISG 1980
Waktu dan Tempat 2016, Bali
2016, Palembang
D. Penghargaan dalam 5 tahun terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya) Institusi N Jenis Pemberi Tahun o. Penghargaan Penghargaan 1.
18
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan proposal program kreativitas mahasiswa bidang penelitian.
Makassar, 16 – Oktober- 2017 Dosen Pendamping,
(Dr. Sakka Pati, S.H. M.H.)
19
Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan 1. Peralatan Penunjang Justifikasi Pemakaian Kamera Printer
Untuk dokumentasi kegiatan dan dokumentasi informasi Untuk mencetak hasil penelitian
Kuantitas
Harga Satuan (Rp)
Jumlah (Rp)
Satu unit selama tujuh hari
100.000/hari
700.000
Satu unit selama satu bulan Jumlah
350.000/blan Seluruhnya
350.000 1.050.000
2. Bahan Habis Pakai Material
Justifikasi Pemakaian
Kuantitas
Harga Satuan (Rp)
Buku dan ATK
Untuk mencatat dan mendata informasi
Tiga set
100.000/set
Kertas Hvs
Media cetak hasil penelitian
Dua rim
50.000/rim
Tinta Printer Buku dan Literatur
Untuk mencetak hasil penelitian Untuk mendapatkan informasi terkait objek penelitian Untuk mendapatkan informasi terkait objek penelitian Untuk mendapatkan informasi terkait objek penelitian
Tiga box
100.000/box
Satu set
800.000/set
800.000
Satu unit
350.000
350.000
Tiga set selama tiga bulan
150.000
450.000
Jumlah
Seluhurnya
Modem Internet Paket Data Internet
Jumlah (Rp) 300.000 100.000 300.000
2.300.000
20
3. Biaya Perjalanan Material Ongkos Mobil ke Soppeng Sewa kendaraan ke tempat penelitian Konsumsi Penginapan
Justifikasi Pemakaian
Kuantitas
Harga Satuan (Rp)
Jumlah (Rp)
Media transportasi ke tempat penelitian
Tiga orang untuk pulang-pergi
150.000/orang
450.000
Media transportasi ke tempat penelitian
Tiga hari
300.000/hari
Tiga orang,
150.000/hari
Dua kamar selama lima hari
200.000/hari
Jumlah
Seluhurnya
Justifikasi Pemakaian
Kuantitas
Harga Satuan (Rp)
Jumlah (Rp)
Untuk memberikan tanda terima kasih
+_ Delapan orang
100.000/orang
800.000
Untuk mendapatkan informasi terkait objek penelitian
Empat hari
100.000/hari
Untuk sumber enegri dalam kegiatan Untuk tempat tinggal sementara saat penelitian
900.000
900.000
1.000.000
3.250.000
4. Lain - lain Material Souvenir untuk narasumber Biaya untuk pendekatan dengan masyarakat sekitar Biaya pembuatan laporan akhir penelitian Biaya untuk membuat luaran penelitian
Untuk proses hasil penelitian
Untuk proses publikasi hasil penelitian
set
500.000
+- Tiga set
600.000
Jumlah
Seluhurnya
400.000
500.000
600.000
2.300.000
21
Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Peneliti dan Pembagian Tugas
No.
Nama/NIM
Program Studi
Bidang Ilmu
Alokasi Waktu (jam/minggu)
1.
Amelia Syafira/ B11115420
Ilmu Hukum
Humaniora
20 jam/minggu
2.
Nur Fuadyah Kahar/ B11115023
Ilmu Hukum
Humaniora
20 jam/minggu
3.
Fauzan Machmud/ B11115357
Ilmu Hukum
Humaniora
20 jam/minggu
Uraian Tugas Sebagai ketua tim, memandu pada saat ditempat penelitian, mencari tau informasi dari masyarakat setempat, dan ikut serta dalam setiap kegiatan. Mencari informasi yang dibutuhkan, mengumpulkan data yang diperoleh, dan bendahara kegiatan penelitian. Membantu mencari informasi dan seluruh kegiatan, mendokumentasikan seluruh kegiatan dan informasi pendukung, serta sekretaris dalam kegiatan ini.
22
Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Pelaksana KEMENTRIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS HASANUDDIN KAMPUS TAMALANREA Jalan Perintis Kemerdekaan KM. 10 Makassar 90245 Telepon (0411) 586128, 586200, 584002 FAX (0411) 586128, 585188 SURAT PERNYATAAN KETUA PELAKSANA Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : Armelia Syafira NIM : B111 15 420 Program Studi : Ilmu Hukum Fakultas : Hukum Dengan ini menyatakan bahwa proposal PKM Pengabdian Kepada Masyarakat saya dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Benda dan Bangunan Bolla Ridie sebagai Warisan Budaya Bangsa di Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan yang diusulkan untuk tahun anggaran 2017/2018 bersifat original dan belum pernah dibiayai lembaga atau sumber dana lain. Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan di proses dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas negara. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenarbenarnya. Makassar, 20 Oktober 2017 Menyetujui Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
Yang menyatakan,
(Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H) NIP. 19731231 199903 1 003
(Armelia Syafira) NIM. B11115420
23