Otonomi Daerah Dan Otonomi KhususDeskripsi lengkap
Otonomi Daerah Dan Otonomi Khusus
MAKALAH OTONOMI DAERAH
OTONOMI DAERAHFull description
Full description
Deskripsi lengkap
otoda khusus jakartaFull description
SEJARAH OTONOMI DAERAH
Deskripsi lengkap
desentralisasi asimetrik
Makalah Otonomi Khusus Papua
Makalah Demokrasi Dan Otonomi DaerahDeskripsi lengkap
Full description
semoga bermanfaat
Otonomi Daerah
Kelompok 9
Kelompok 9
Anugrah B. C. 2312100077
Nikita
Ega Yasmikha Yasmikha S. 23121001
Tujuan Mampu memahami , mengidentifikasi, menganalisis dan mengimplementasikan Otonomi daerah
Standar kompetensi • Dapat mengidentifikasi hak dan kewajiban dalam otonomi
daerah , prinsip, tujuan serta asas dalam otonomi daerah • Memahami peraturan perundang-undangan daerah sesuai dengan undang-undang otonomi daerah • Mampu memahami otonomi daerah masa orde lama, orde baru dan masa kini
• Otonomi berasal dari bahasa Yunani. Auto=sendiri , nomos= hukum • Artinya bertindak atas dasar hukum/ aturan yang dibuat oleh diri sendiri.
• Otonomi berarti keleluasaan atau kekuasaan mengatur diri sendiri sesuai dengan prakarsa dan aspirasinya berdasarkan aturan yang berlaku.
Berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah: “Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.
Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
• Pemberdayaan masyarakat • Peningkatan kesejahteraan • Pengembangan kreatifitas • Peningkatan peran aktif (partisipasi) masyarakat
Mengapa muncul ide Otonomi Daerah?
• Secara teori, konsep otonomi daerah munculnya bersamaan dengan konsep sistem pemerintahan. • Ide otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia berkembang pesat sejak reformasi.
Beberapa peraturan perundangan yang mengatur tentang otonomi daerah dan pernah berlaku di Indonesia antara lain: • UU No. 1 tahun 1945; • UU No. 22 tahun1948; • UU No. 1 tahun 1957; • UU No. 5 tahun 1974; • UU No. 22 tahun 1999.
• UUD 1945 Amandemen IV, pasal 18, 18A dan 18B • Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah • Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintahan Daerah.
• Mewujudkan sistem pemerintahan demokrasi • Memeratakan pembangunan di seluruh wilayah tanah air. • Memberdayakan seluruh potensi bangsa • Menciptakan dan membentuk sikap kemandirian bangsa. • Meningkatkan kesejahteraan rakyat. • Meningkatkan pelayanan umum. • Meningkatkan daya saing daerah.
• Kewenangan politik, rakyat diberi kesempatan memilih langsung kepala daerahnya dan wakil rakyat • Kewenangan administrasi, menyangkut keuangan • Kewenangan dalam bidang pelayanan publik seperti: kesehatan, pendidikan, pertanian,pekerjaan umum, perhubungan, agama, pertambangan, dan lain-lain. • Membuat peraturan daerah dan mengusahakan sumber dana daerah. • Otonomi daerah dijalankan oleh pemerintah daerah selaku badan eksekutif daerah dan DPRD sebagai badan legislatif daerah.
• Politik luar negeri • Pertahanan dan keamanan • Yustisi • Moneter dan fiskal nasional • Agama.
• Mengatur & mengurus sendiri urusan pemerintahannya. • Memilih pemimpin daerah. • Mengelola aparatur daerah. • Mengelola kekayaan daerah. • Memungut pajak daerah dan retribusi daerah. • Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber-sumber pendapatan lain yang sah. • Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
• Melindungi masyarakat. • Menjaga persatuan, kesatuan & kerukunan nasional serta keutuhan NKRI. • Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. • Mengembangkan kehidupan demokrasi. • Mewujudkan keadilan & pemerataan. • Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan. • Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan • Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak • Mengembangkan sistem jaminan sosial • Menyusun perencanaan & tata ruang daerah
• Mengembangkan sumber daya produktif di daerah • Melestarikan lingkungan hidup • Mengelola administrasi kependudukan • Melestarikan nilai sosial budaya • Membentuk & menerapkan peraturan perundang-
undangan sesuai dengan kewenangannya
• Kesulitan untuk mengalihkan urusan yang biasa ditangani pemerintah pusat menjadi urusan pemerintah daerah. • Sulitnya pemerintah pusat melepaskan daerah begitu saja karena sudah terlalu lama mengasuh daerah. • Miskinnya kreativitas dan inisiatif daerah dalam melaksanakan program-program pembangunan daerah.