BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang
Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kra kratos tos ya yang ng ber berarti arti pem pemeri erinta ntahan han.. Dem Demokr okrasi asi ada adalah lah sua suatu tu pem pemerin erintah tahan an dimana rakyat memegang peranan penting yang menentukan kesejahteraan suatu Negara. Padaa wak Pad waktu tu sekr sekrang ang ini seb sebaga agaii ciri dem demokr okrasi asi ial ialah ah bah bahwa wa tia tiap-ti p-tiap ap keputusann kepu tusannya ya selalu bersandarkan bersandarkan atas dasar kelebihan suara. Golo Golongan ngan besar memperoleh suara terbanyak, sedangkan golongan kecil menderita kekalahan. Kesadaran Kesada ran akan penti pentingny ngnyaa demo demokrasi krasi sekarang ini sangat tinggi. tinggi. al ini dapat dilihat dari peran serta rakyat !ndonesia dalam melaksanakan Pemilihan "mum baik yang dilaksakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. !ni terlihat dari jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya yang sedikit. Pemilihan umum ini langsung dilaksanakan secara langsung pertama kali untuk memilih presiden dan wakil presiden serta anggota #P$, DP$, DPD, DP$D di tahu ta hun n %& %&&' &'.. (ala laup upun un ma masih sih ter terda dapa patt ma masa salah lah ya yang ng ti timb mbul ul ke keti tika ka wa wakt ktu u pelaksanaan. )etapi )etapi masih dapat dikatakan suses. Pemilihan umum *pemilu+ tahun %&&' merupakan satu momentum besar bagi perwujudan cita-cita bangsa dalam menciptakan pemerintahan yang demokratis. Pada periode ini amanat Pasal ""D /'0 dilaksanakan dengan untuk pertama kalinya dalam sejarah pemilu di !ndonesia, Presiden dan (akil Presiden dipilih lang langsu sung ng oleh oleh raky rakyat. Pemi Pemilu lu %&&' %&&' dian diangg ggap ap sebag sebagai ai kebe keberh rhas asil ilan an bang bangsa sa meng mengua uatk tkan an demo demokra krasi si di !ndo !ndone nesia sia dan dan menci mencipt ptaka akan n peme pemeri rint ntah ahan an yang yang langsung berasal dari aspirasi rakyat.
Pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan (akil Presiden secara umum memang dapat dikatakan lebih bersi1at demokratis jika dibandingkan dengan pengangkatan Presiden dan (akil Presiden oleh #ajelis Permusyawaratan $akyat *#P$+ karena mekanisme pelaksanaannya yang melibatkan rakyat secara langsung, Presiden dan (akil Presiden dalam hal ini mendapatkan mandat langsung serta dukungan yang nyata sebagai satu bentuk interaksi langsung antara pemilih dan yang dipilih. Di sisi lain untuk menguatkan pandangan tersebut setidaknya terdapat % *dua+ alasan mengapa pemilihan umum Presiden dan (akil Presiden perlu untuk dilaksanakan. Pertama, pemilihan langsung lebih membuka pintu bagi tampilnya Presiden dan (akil Presiden yang sesuai dengan kehendak mayoritas rakyat. Kedua, untuk menjaga stabilitas pemerintahan agar tidak mudah dijatuhkan di tengah jalan sesuai dengan yang berlaku di dalam sistem presidensial. 2erdasarkan pada pandangan dan alasan ini, menjadi satu hal yang logis jika kemudian muncul ekspektasi dari publik bahwa Pemilihan umum Presiden dan (akil Presiden diharapkan mampu menciptakan pemerintahan negara yang demokratis dan lepas dari otoritarian penguasa berdasarkan Pancasila dan ""D /'0, serta dapat membangun kedaulatan rakyat yang seutuhnya. Pilkada merupakan salah satu instrumen untuk memenuhi desentralisasi politik dimana dimungkinkan terjadinya trans1er lokus kekuasaan dari pusat ke daerah. Pilkada sebagaimana pemilu nasional merupakan sarana untuk memilih dan mengganti pemerintahan secara damai dan teratur. #elalui pilkada, rakyat secara langsung akan memilih pemimpinnya di daerah sekaligus memberikan legitimasi kepada siapa yang berhak dan mampu untuk memerintah. #elalui pilkada perwujudan kedaulatan rakyat dapat ditegakkan. Pilkada dengan kata lain merupakan seperangkat aturan atau metode bagi warga negara untuk menentukan masa depan pemerintahan yang absah *legitimate+. 3ejalan dengan semangat desentralisasi, sejak tahun %&&0 Pemilu Kepala Daerah
dilaksanakan
secara
langsung
*Pemilukada4Pilkada+.
3emangat
dilaksanakannya pilkada adalah koreksi terhadap system demokrasi tidak langsung *perwakilan+ di era sebelumnya, dimana kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh DP$D, menjadi demokrasi yang berakar langsung pada 2
pilihan rakyat *pemilih+. #elalui pilkada, masyarakat sebagai pemilih berhak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara, dalam memilih kepala daerah. 3ebelum tahun %&&0, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan $akyat Daerah *DP$D+. 3ejak berlakunya "ndang"ndang Nomor 5% )ahun %&&' tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan (akil Kepala Daerah atau disingkat Pilkada. Pilkada pertama kali diselenggarakan pada bulan 6uni %&&0. 3ejak berlakunya "ndang-"ndang Nomor %% )ahun %&&7 tentang Penyelenggara Pemilihan "mum, pilkada dimasukkan dalam re8im pemilu, sehingga secara resmi bernama Pemilihan umum Kepala Daerah dan (akil Kepala Daerah atau disingkat Pemilukada. Pemilihan kepala daerah pertama yang diselenggarakan berdasarkan undang-undang ini adalah Pilkada DK! 6akarta %&&7. Pada tahun %&, terbit undang-undang baru mengenai penyelenggara pemilihan umum yaitu "ndang-"ndang Nomor 0 )ahun %&. Di dalam undangundang ini, istilah yang digunakan adalah Pemilihan Gubernur, 2upati, dan (ali Kota. "ntuk menjamin Pemilihan Gubernur, 2upati, dan (alikota dilaksanakan secara demokratis sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 9 ayat *'+ "ndang"ndang Dasar Negara $epublik !ndonesia )ahun /'0 maka kedaulatan rakyat serta demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat wajib dihormati sebagai syarat utama pelaksanaan Pemilihan Gubernur, 2upati, dan (alikota. Kedaulatan rakyat dan demokrasi tersebut perlu ditegaskan dengan pelaksanaan Pemilihan Gubernur, 2upati, dan (alikota secara langsung oleh rakyat,
dengan melakukan
beberapa perbaikan
mendasar
atas berbagai
permasalahan pemilihan langsung yang selama ini telah dilaksanakan. Namun, pembentukan "ndang-"ndang Nomor %% )ahun %&' tentang Pemilihan Gubernur, 2upati, dan (alikota yang mengatur mekanisme pemilihan 3
kepala daerah secara tidak langsung melalui Dewan Perwakilan $akyat Daerah telah mendapatkan penolakan yang luas oleh rakyat dan proses pengambilan keputusannya tidak mencerminkan prinsip demokrasi. 3elain berdasarkan alasan tersebut di atas, terdapat pertimbangan mengenai kepentingan yang memaksa sesuai dengan Putusan #ahkamah Konstitusi Nomor 594P""-:!!4%&&/ yang di dalamnya memuat tentang persyaratan perlunya Peraturan Pemerintah Pengganti "ndang-"ndang apabila; . adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan "ndang-"ndang< %. "ndang-"ndang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum atau ada "ndang-"ndang tetapi tidak memadai< 5. kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat "ndang-"ndang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan. tas dasar
tersebut,
maka Presiden telah
menetapkan Peraturan
Pemerintah Pengganti "ndang-"ndang Nomor )ahun %&' tentang Pemilihan Gubernur, 2upati, dan (alikota. Pada Pasal %& yat *+ Peraturan Pemerintah Pengganti "ndang-"ndang tersebut menyatakan, Pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Gubernur, 2upati, dan (alikota yang masa jabatannya berakhir pada tahun %&0 dilaksanakan pada hari dan bulan yang sama pada tahun %&0. 2erdasarkan latar belakang di atas, maka judul makalah yang akan diambil adalah =PILKADA SERENTAK DI SELURUH INDONESIA MENUJU PEMILU SERENTAK.>
4
1.2
Rumuan Maala!
2agaimana gambaran umum Pilkada serentak di !ndonesia?
1."
Maku# #an Tu$uan
1.".1
Maku#
#aksud adalah ingin menggambarkan Pilkada serentak di !ndonesia. 1.".2
Tu$uan
dapun tujuan yang ingin dicapai pada adalah sebagai berikut; #emperoleh gambaran tentang Pilkada serentak di !ndonesia.
5
