Perilaku Konstitusion Konstitusional al dalam Hidup Berbangsa dan Bernegara Konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan hal yang yang pentin penting. g. Oleh Oleh karena karena itu, itu, bangsa bangsa Indone Indonesia sia sudah sudah memi memilik likii konstitusi sejak kemerdekaan dari UUD 1945, konstitusi RIS, UUDS 1950, samp sampai ai UUD UUD 19 1945 45 hasi hasill aman amande deme men. n. Kons Konsti titu tusi si nega negara ra tida tidak k hany hanya a seke sekeda darr teks teks-t -tek eks s yang yang tert tertua uang ng dala dalam m su suat atu u nask naskah ah.. Kons Konsti titu tusi si diharapkan bisa hidup dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Atau dengan kata lain, konstitusi benar-benar harus ditaati dan dijalankan oleh segenap komponen negara. Para penyelenggara penyelenggara negara wajib taat dan melaksan melaksanakan akan semua yang yang digari digariska skan n oleh oleh konsti konstitus tusi. i. Demik Demikian ian juga juga halnya halnya dengan dengan warga warga negara harus taat pada konstitusi. Fungsi pokok Konstitusi atau Undang Unda Undan ng Dasar asar adala dalah h untu untuk k memb embata atasi keku ekuasaa asaan n pem pemerin erinta tah h sedemi sedemikia kian n rupa rupa sehing sehingga ga penyel penyeleng enggar garaan aan kekuas kekuasaan aan tidak tidak bersif bersifat at sewenang-w sewenang-wenan enang. g. Agar Konstitus Konstitusii Negara Negara dapat dapat dilaksana dilaksanakan kan dengan dengan baik sesuai dengan dasar-dasar pemahaman taat asas dan taat hukum, maka sangat diperlukan sikap positif dari setiap warga Negara. Negara. Ketaatan terhadap konstitusi ini diwujudkan dalam perilaku konstitusional. Perilaku konstitusional adalah konstitusional adalah perilaku-perilaku yang senantiasa berd berdas asar ar dan dan hany hanya a berp berpij ijak ak pada pada atur aturan an-a -atu tura ran n peny penyel elen enga gara raan an bernegara yang tertuang dalam UUD 1945. Perilaku konstitusional juga dapat diartikan sebagai perilaku yang sesuai dengan konstitusi negara. Sebaliknya perilaku inkonstitusional inkonstitusional ialah perilaku yang tidak sesuai dan bertentangan atau menyimpang dari konstitusi negara. Seba Sebaga gaii warg warga a nega negarra yang yang baik baik adal adalah ah warg warga a nega negara ra yang yang memiliki kesetiaan terhadap bangsa dan negara, yang meliputi kesetiaan terh terhad adap ap ideo ideolo logi gi nega negara ra,, kese keseti tiaa aan n terh terhad adap ap kons konsti titu tusi si,, kese keseti tiaa aan n terh terhad adap ap pera peratu tura ran n peru perund ndan angg-un unda dang ngan an,, dan dan kese keseti tiaa aan n terh terhad adap ap kebijakan pemerintah. Oleh sebab itu, maka setiap warga Negara harus dan dan waji wajib b untu untuk k memi memili liki ki peri perila laku ku posi positi tiff terh terhad adap ap kons konsti titu tusi si,, yang yang mempun mempunyai yai makna makna berper berperila ilaku ku peduli peduli atau atau mempe memperh rhati atikan kan konsti konstitus tusii (UUD), mempelajari isinya, mengkaji maknanya, melaksanakan nilai-nilai yang terjandung didalamnya, mengamalkan dalam kehidupan, dan berani menegakkan jika konstitusi dilanggar. Perila Perilaku ku konsti konstitus tusion ional al wajib wajib dimili dimiliki ki dan ditera diterapka pkan n oleh oleh semua semua warga negara, karena perilaku konstitusional dapat menciptakan keadaan yang tertib, disiplin, dan sesuai dengan hukum.
1
Pembahasan tentang sikap positif terhadap konstitusi tersebut meliputi perilaku konstitusional bagi penyelenggaraan Negara, parpol maupun organisasi kemasyarakatan maupun sebagai warga Negara Indonesia sebagai berikut : :
A. Perilaku Konstitusional Bagi Penyelenggaraan Negara Dalam perkembangan kehidupan bernegara, bangsa Indonesia telah mengalami beberapa kali penggunaan konstitusi yang berlaku antara lain: UUD 1945 pada periode tahun 1945-1949, Konstitusi RIS dalam tahun 1949-1950, UUD S tahun 1950-1959, UUD 1945 tahun 1959-2002, dan UUD 1945 yang telah diamandemen dari tahun 2002 hingga sekarang (tahun 2009).
Berdasarkan konstitusi yang berlaku di Indonesia saat ini penyelenggaraan Nagara dilaksanakan oleh lembaga-lembaga Negara meliputi : MPR, Presiden, Kementrian Negara, DPR, DPD, KPU, Badan Pemeriksa Keuangan, MA, MK, TNI, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Lembaga-lembaga penyelenggara Negara tersebut melaksanakan tugas atau kewajibannya berdasarkan wewenang yang dimiliki berdasarkan ketetapan konstitusi lain :
1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dalam undang-undang. MPR bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota Negara. Wewenang MPR ialah: •
Mengubah dan menetapkan UUD
•
Melantik Presiden dan Wakil Presiden
•
Memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden dalam
masa jabatannya menurut UUD
2
•
Mengubah dan menetapkan UUD
•
Melantik Presiden dan Wakil Presiden
•
Memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden dalam
masa jabatannya menurut UUD
2. Presiden dan Kementrian Negara Calon Presiden dan/atau Wakil Presiden harus warga Negara Indonesia dan sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendak sendiri, tidak pernah mengkhianati Negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Presiden dan/atau Wakil Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD.Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR dan menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Syarat menjadi Presiden diatur dengan undang-undang. Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya atas usul DPR karena melakukan pelanggaran hokum berupa pengkhianatan Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat, atau perbuatan tercela, maupun terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden.
Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden DPR diajukan kepada MPR, dan MPR meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan pendapat DPR tersebut. Apabila pendapat DPR tersebut telah diperiksa diadili dan diputuskan Mahkamah Konstitusi memiliki kebenaran atau terbukti, MPR mengadakan sidang untuk memutuskan usul tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak MPR menerima usul tersebut. Keputusan MPR tentang usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden, harus diambil dalam rapat paripurna MPR yang dihadiri oleh sekurangkurangnya ¾ dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurangkurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis. Jika Presiden mangkat,
3
berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya. Kekosongan Wakil Presiden, selambatlambatnya enam puluh hari, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden. Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, maka tugas kepresidenan dilaksanakan oleh Menlu, Mendagri, dan Menteri Pertahanan.
Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Kedua pasangan capres dan cawapres yang merupakan peraih terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan MPR atau DPR.Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan Negara lain. Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan berdasar bagi kehidupan rakyat terkait dengan beban keuangan Negara, mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan DPR.Presiden menyatakaan keadaan bahaya, syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dalam undang-undang. Presiden mengangkat duta dan konsul, dalam pengangkatan duta dan penerimaan penempatan duta Negara lain Presiden memperhatikan pertimbangan DPR. Presiden memberikan grasi (ampunan yang diberikan kepala Negara kepada orang yang telah dijatuhi hukuman) dan rehabilitasi (pengembalian nama baik atau kedudukan) dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.Presiden memberikan amnesti (pengampunan atau pembebasan dari hukuman/terutama hukuman politik) dan abolisi (penghentian atau pembatalan penuntutan perkara) dengan memperhatikan pertimbangan DPR, Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan 4
pertimbangan kepada Presiden yang selanjutnya diatur dalam undang-undang.Dalam menjalankan tugas, Presiden dibantu oleh menteri-menteri Negara yang membidangi urusan tertentu misalnya pada bidang (pertahanan keamanan, luar negeri, dalam negeri, informasi, hukum dan HAM, pendidikan, ekonomi, kebudayaan, olah raga, riset dan teknologi, social, kelautan lingkungan hidup, kesehatan, dan lain-lain). Menteri-menteri Negara tersebut diangkat dan diberhentikan Presiden, serta bertanggung jawab kepada Presiden.Pembentukan, pengubahan dan pembubaran kementerian Negara diatur dengan undangundang. •
•
Tidak pernah menghianati Negara Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas
sebagai Presiden dan Wapres •
Mengajukan rancangan UU kepada DPR
•
Menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan UU
3. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum, susunan DPR ditetapkan dengan undang-undang. Tugas DPR ialah: •
Bersidang sedikitnya sekali dalam setahun
•
Membentuk undang-undang
•
Membahas
rancangan
undang-undang
bersama
dengan
Presiden Hak-hak DPR adalah untuk menyatakan pendapat, budget yaitu hak untuk menetapkan anggaran belanja Negara (APBN), interpelasi yaitu hak untuk meminta keterangan kepada Presiden, angket adalah hak untuk mengadakan penyelidikan atas kebijakan pemerintah, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas adalah hak kekebalan hukum.
5
4. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Anggota DPD dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum, jumlah anggota DPD tidak boleh lebih dari jumlah anggota DPR. DPD bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.DPD dapat mengajukan rancangan undang-undang tentang otonomi daerah, hubungan antar pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran atau penggabungan daerah, dan lain-lain kepada DPR.DPD berhak melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang, tentang otonomi daerah, hubungan antar pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran atau penggabungan daerah, dan lain-lain. •
Mengajukan
rancangan
undang-undang
tentang
otonomi
daerah, hubungan antar pusat dan daerah •
Pembentukan dan pemekaran atau penggabungan daerah,
dan lain-lain kepada DPR
5. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sebagai Negara yang menerapkan system penerapan rakyat atau demokrasi pemilihan umum merupakan sarana pesta demokrasi untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan DPRD. Pemilu di Indonesia dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali. Ketentuan lebih lanjut diatur dengan undang-undang. Menyelenggarakan pemilu yang langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil •
6. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara dibentuklah BPK, kemudian hasil pemeriksaan keuangan Negara diserahkan kepada DPR, DPD, DPRD sesuai dengan kewenangannya.Hasil pemeriksaan tersebut ditindak lanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-
6
undang.Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden. •
Memeriksa
pengelolaan
dan
tanggung
jawab
keuangan
Negara •
Menyerahkan laporan hasil pemeriksaan kepada DPR, DPD,
DPRD
7. Mahkamah Agung (MA) Kewenangan MA adalah menguji peraturan perundangundangan di bawah undang-undang, dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang. Calon Hakim Agung diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan menjadi Hakim Agung oleh Presiden. Kewenangan Komisi Yudisial adalah mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undangundang •
8. Mahkamah Konstitusi (MK) MK memiliki kewenangan untuk mengadili tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undangundang terhadap Undang-Undang Dasar. Kewenangan lain adalah memutuskan sengketa kewenangan yang diberikan UUD, memutuskan pembubaran partai politik, perselisihan tentang hasil pemilihan umum. •
Memutuskan sengketa kewenangan yang diberikan UUD
•
Memutuskan pembubaran partai politik, perselisihan tentang
hasil pemilihan umum
7
9. Tentara Nasional Indonesia Kesatuan Republik Indonesia
dan
Kepolisian
Negara
Sebagai usaha pertahanan dan keamanan Negara dilaksanakan melalui system pertahanan dan keamanan rakyat semesta, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. TNI yang terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara sebagai alat Negara yang bertugas mempertahankan, melindungi dan memelihara keutuhan serta kedaulatan Negara. Sedangkan Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia bertugas menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, serta sebagai penyelidik maupun penyidik terjadinya kasus kejahatan untuk dilimpahkan kepada kejaksaan. •
Mempertahankan, melindungi dan memelihara keutuhan serta
kedaulatan Negara •
Menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat
B. Perilaku Konstitusional Kemasyarakatan
Partai
Politik
dan
Organisasi
Sejalan dengan semangat pasal 28 UUD 1945 serta meningkatnya kesadaran warga Negara Indonesia dalam berpolitik, maka terjadi perkembangan yang signifikan tentang jumlah partai politik dan organisasi kemasyarakatan yang ada di Indonesia. Melalui organisasi politik tersebut seseorang dapat memperoleh kekuasaan dalam pemerintahan negara. Oleh sebab itu, perilaku parpol dalam menyampaikan aspirasi politik dari masyarakat harus secara konstitusional, tidak melakukan provokatif, anarkis, destruktif maupun perbuatan tercela lainnya yang jelas bertentangan dengan harapan seluruh rakyat Indonesia.
C. Perilaku Konstitusional Warga Negara Harus kita sadari bersama bahwa keberhasilan bangsa Indonesia dalam mewujudkan tujuan Negara sebagaimana yang digariskan dalam Pembukaan UUD 1945 alenia keempat, tidak semata-mata merupakan tugas penyelenggara Negara.Namun hal
8
ini menjadi kewajiban kita untuk menjalin pemerintah dan masyarakat yang harmonis.
hubungan antara
Sebagai warga Negara yang baik, perilaku kita harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.Misalnya jika kita kelak menjadi petani menjadilah petani yang baik menanam tanaman yang tidak menjerumuskan generasi muda kearah penyalahgunaan narkoba.Kita menyadari bahwa dalam kehidupan berbangsa bermasyarakat tidak terlepas dari berbagai permasalahan. Oleh sebab itu, dalam penyelesaian permasalahan dapat dihindari main hakim sendiri, kekerasan, anarkis dan tindakan lain yang tidak konstitusional. Dalam kehidupan bernegara kita dapat melakukan perbuatan yang konstitusional misalnya: Memberikan kritik atau saran kepada pemerintah melalui wakil rakyat •
Terhadap perlakuan tidak adil oleh siapapun termasuk pemerintah dalam melakukan upaya hukum harus melalui musyawarah atau jalur hukum •
Membiasakan untuk memberikan sesuatu daripada meminta sesuatu sebagaimana dikemukakan oleh John F. Kennedy yaitu, ‘jangan bertanya apa yang akan diberikan Negara kepadamu, tetapi tanyakan pada dirimu apa yang telah anda berikan kepada Negara atau bangsamu’ •
•
Siap membela Negara bila dibutuhkan sewaktu-waktu
•
Membiasakan untuk menghargai hasil karya orang lain
•
Mengakui dan menghargai hak-hak asasi orang lain.
Mematuhi dan menaati peraturan yang berlaku, peraturan lalu lintas, sekolah, dan lain sebagainya. •
•
•
baik
Tidak main hakim sendiri. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
Adanya keterbukaan dan etika dalam menghadapi suatu permasalahan. •
•
Mengembangkan sikap sadar dan rasional.
•
Menjalin persatuan dan kesatuan melalui berbagai kegiatan.
9
Pelaksanaan pemilihan umum secara transparan, jujur, adil, dan bebas, serta sesuai dengan peraturan yang berlaku. •
Pengambilan keputusan dengan musyawarah atau pemungutan suara, tidak dengan money politic, suap, kolusi, dan intimidasi. •
Pelaksanaan demonstrasi atau aksi-aksi secara damai bukan dengan kekerasan, infiltrasi, atau revolusi. •
•
Membayar pajak tepat waktu
Ikut melaksanakan pembelaan kemampuan, hak dan kewajiban. •
negara
sesuai
dengan
Memberikan kritik atau saran kepada pemerintah melalui wakil rakyat. •
Berikut adalah contoh perilaku inkonstitusional yang perlu dihindari dalam kehidupan berbangsa dan bernegara : 1. Melanggar apa yang menjadi isi Konstitusi atau melanggar aturan dan norma yang telah ditetapkan di dalam konstitusi. 2. Menyalahgunakan konstitusi untuk kepentingan pribadi atau kelompok, ataupun untuk memperkaya diri sendiri (korupsi). Agar perilaku Konstitusional dapat terwujud maka harus dilandasi dengan sikap yang positif terhadap UUD 1945. Warga Negara yang mendukung berlakunya UUD 1945 akan sangat mempengaruhi berlakunya sikap konstitusional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada banyak macam contoh Perilaku konstitusional, diantaranya : a. Sikap Terbuka b. Mampu mengatasi masalah c. Menyadari adanya perbedaan d. Memiliki harapan Realistis e. Penghargaan terhadap karya bangsa sendiri f. Mau menerima dan memberi umpan balik
10
a. Bersikap Terbuka Sikap terbuka atau transparan merupakan sikap apa adanya berdasarkan apa yang dilihat, didengar,dirasakan, dan dilakukan. Sikap terbuka sangat penting dilakukan sebagai upaya menghilangkan rasacuriga dan salah paham sehingga dapat dipupuk rasa saling percaya dan kerja sama gunamenumbuhkan sikap toleransi dan kerukunan hidup. Dengan sikap terbuka terhadap konstitusi Negara, kita belajar untuk memahami keberadaan sebagai warga Negara yang akan melaksanakanketentuan-ketentuan penyelenggara negra dengan seoptimal mungkin.
b. Mampu mengatasi masalah Setiap warga Negara harus memiliki kemampuan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi. sikap ini penting untuk di kembangkan karena akan membentuk kebiasaan menghadapimasalah, sehingga kalau sebelumnya hanya menjadi penonton, pengkritik atau menyalahkan oranglain, sekarang menjadi orang yang mampu member solusi ( jalan keluar ). kemampuan untukmengatasi masalah konstitusi negara akan memberikan iklim dan suasana yang semakin baik dalammenata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
c. Menyadari Adanya Perbedaan Bangsa Indonesia merupakan salah satu bangsa yang memiliki masyarakat yang sangat beragam sehingga tertanami stilah bhineka tunggala ika ( berbeda-beda namun tetap satu ). Perbedaan harus diterima sebagai suatu kenyataan atau realitas masyarakat di sekitar kita baik agama, suku bangsa, adat istiadat, dan budayanya. Dengan Bersikap seperti kesatuan dan persatuan Bangsa.
ini
akan
memudahkan
d. Memiliki Harapan Realistis 11
Negara Indonesia dengan wilayah yang luas dan jumlah penduduk terbesar keempat didunia memiliki permasalahan yang lebih kompleks dalam berbagai sektor kehidupan. Dalam penyelenggara kehidupan Negara, sangat penting bagi warga Negara untuk mampu memahami situasi dan kondisi Negara dalam kebijakan yang diambil, sehingga dalam keputusan nanti akan menghasilkan sesuatu yang bermamfaat bagi semua warga negara.
e. Penghargaan Terhadap Karya Bangsa Sendiri Bangsa Indonesia harus bangga terhadap hasil karya bangsa sendiri. Salah satu karya bangsa untuk kelangsungan kehidupan bangsa Indonesia adalah “ kemerdekaan dan kedaulatan bangsa” dalam penyelenggaraan Negara. Karena bangsa lain akan menghargai bangsa kita setelah kita menghargai bangsa sendiri.
f. Mau menerima dan memberi umpan balik Kesadaran untuk tunduk dan patuh terhadap konstitusi Negara sangat diperlukan dalam rangkamenghormati produkproduk konstitusi yang dihasilkan oleh para penyelenggara Negara. Selain sikap Konstitusional seperti tadi juga terdapat beberapa sikap yang harus dijunjung dalam menghargai dan menjalankan Konstitusi negara yaitu •
Memahami Pancasila dan UUD 1945:
•
Berperan serta dalam menegakan Pancasila dan UUD 1945
•
Mengembangkan pola hidup taat aturan
Perilaku konstitusional harus dilaksanakan oleh penyelenggara dan warga negara secara seimbang. Untuk mengembangkan perilaku konstitusional, pertama kali dengan mengetahui dan memahami aturan-aturan penyelenggaraan negara yang tecantum dalam UUD 1945. Oleh karena itu, sosialisasi UUD
12
1945 kepada seluruh warga negara harus dilaksanakan secara efektif melalui kegiatan pembelajaran di sekolah.
13
Daftar Pustaka Pratiwi, Mega., 2013, Perilaku Konstutisional dalam Hidup Berbangsa dan Bernegara (Online) http://mademegapratiwi.blogspot.com/2013/02/perilakukonstitusional-dalam-hidup.html Diakses pada tanggal 8 Oktober 2013. Fauzi, Rendra., 2013, Sikap Positif Terhadap Konstitusi Negara (Online) http://kingmacedonia.blogspot.com/2013/06/sikap-positif-terhadap-konsitusinegara.html Diakses pada tanggal 8 Oktober 2013
14
