D A S A R H U K U M
KAWASAN BERIKAT
GUDANG BERIKAT
PP
PP NO. 33 / 1996 tentang Tempat Penimbunan Berikat;
SK
SK Menteri Keuangan RI No. 399/KMK.01/ 1997 tentang Gudang Berikat;
SK Menkeu No. 128/ KMK.5/2000 tgl 11 April 2000 tentang Toko Bebas Bea;
SK Menkeu No. 123/KMK.05/2000 tgl 11 April 2000 tentang Entrepot Tujuan Pameran;
SK Dirjen BC No. 09/ BC/1997 tentang Tatacara Pendirian dan Tatalaksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Gudang Berikat.
SK Dirjen BC No. 74/BC/2001 tentang Tatacara Pengusahaan dan Tatalaksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ked an dari Toko Bebas Bea.
SK Dirjen BC No. 02/BC/2003 tgl 15 Januari 2003 tentang Tatacara Pendirian dan Tatalaksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Entrepot Tujuan Pameran.
Suatu bangunan atau tempat dengan batas-batas tertentu yang didalamnya dilakukan kegiatan usaha penimbunan, pengemasan, penyortiran, pengepakan, pemberian merek/label, pemotonagn, atau kegiatan lain dalam rangka fungsinya sebagai pusat distribusi barang-barang asal impor untuk tujuan dimasukkan ke DPIL, Kawasan Berikat, atau direekspor tanpa adanya pengolahan.
NO. 33 / 1996 tentang Tempat Penimbunan Berikat;
Menteri Keuangan RI No. 291 /KMK.05 /1997 yo. No. 547 /KMK.01/1997 yo No.292/KMK.01/1998 yo. No. 349 /KMK.01/ 1999 yo. No. 94 / KMK.05/ 2000 dan No 95/KMK.05/2000 tentang Kawasan Berikat berikut penyempurnaannya;
TOKO BEBAS BEA
ENTREPOT TUJUAN PAMERAN
PP NO. 33 / 1996 tentang Tempat Penimbunan Berikat;
PP NO. 33 / 1996 tentang Tempat Penimbunan;
SK
Dirjen BC No. 63/BC/1997 tentang Tatacara Pendirian dan Tatalaksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan Berikat.
P E N G E R T I A N
Bangunan, tempat atau kawasan
dengan batas-batas tertentu , didalamnya dilakukan kegiatan industri pengolahan, rancang bangun, perekayasaan, penyortiran, pemeriksaan awal, pemeriksaan akhir dan pengepakan atas barang atau bahan asal impor atau dari dalam Daerah Pabean Indonesia Lainnya yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor.
Bangunan dgn batas-batas tertentu Bangunan yang digunakan untuk kegiatan menjual barang asal impor dan atau barang asal Daerah Pabean; Pabean; l kepada kepada : warga negara asing tertentu yang bertugas di Indonesia , atau Orang yang berangkat keluar negeri ; atau orang yang tiba dari luar negeri; negeri; dengan mendapat pembebasan BM, l dengan Cukai dan Pajak atau tidak mendapatkan pembebasan. l
l
Suatu bangunan atau kawasan dengan batas-batas tertentu yg didalamnya dilakukan kegiatan usaha penyelenggaraan pameran barang hasil industri asal impor/atau barang hasil industri dalam Daerah Pabean yang penyelenggaraannya bersifat internasional.
P E N Y E L E N G G A R A
PENYELENGGARA KAWASAN BERIKAT(PKB) Perseroan Terbatas atau koperasi koperasi yang berbentukBadan Hukum atau Yayasan yang meimliki, mengelola dan menyediakan sarana dan prasarana guna keperluan pihak lain di KB.
PENYELENGGARA GUDANG BERIKAT (PGB) PT atau Koperasi yang memiliki, menguasai, mengelola dan menyediakan sarana dan prasarana guna keperluan pihak lain yang melakukan kegiatan usaha di GB. GB.
PENGUSAHA DI KAWASAN BERIKAT (PDKB) PT atau Koperasi yang melakukan kegiatan usaha Pngolahan di KB.
PENGUSAHA PADA GUDANG BERIKAT (PPGB) PT atau Koperasi yang nyata-nyata melakukan kegiatan usaha penimbunan, pengemasan, penyortiran, pengepakan, pemberian merek/label, pemotongan atau kegiatan lain dalam rangka fungsinya sebagai pusat distribusi barangbarang asal impor di Gudang Berikat
&
P E N G U S A H A P E R I Z I N A N
Penetapan suatu bangunan atau kawasan sebagai KB dan persetujuan sebagai PKBdiberikan oleh Menkeu. Setelah fisik bangunan berdiri. Melampirkan: Copy SIU, AMDAL atau persetujuan lainnya dari instansi tehnis; Copy Akte pendirian PT, Koperasi
Persetujuan penyelenggaraan GB (PGB) diberikan oleh Dirjen BC atas nama Menteri Keuangan. Permohonan sbg PGB, melampikan : Copy SIU di bidang jasa pergudangan atau izin lainnya dari intsnasi tehnis; Copy NPWP, PKP dan SPT PPh; Copy Bukti kepemilikan atau penguasaan suatu bangunan, tempat atau kawasan;
PENYELENGG ARA ETP (PETP) Badan Usaha yg memperoleh persetujuan untuk menyelenggarakan menyelenggarakan ETP di suatu bangunan atau kawasan yg sekaligus dpt menjadi penyelenggara pameran dagang yang bersifat internasional.
PENGUSAHA TOKO BEBAS BEA (PTBB) PT yang khusus menjual barangbarang asal asal impor dari Daerah Pabean Indonesia Lainnya (DPIL) di TBB.
Persetujuan pengusahaan TBB (PTBB) diberikan oleh Dirjen BC a/n Menteri Keuangan. Pengusaha mengajukan permohonan kpd Dirjen BC, dgn melampirkan : • Daftar isian kelengkapan permohonan; • Fotokopi izin usaha dan izin lain yg diperlukan dari instansi tehnis terkait; • Fotokopi akte pendirian perusahaan;
Penetapan suatu bangunan atau kawasan sebagai ETP dan persetujuan sebagai PETP diberikan oleh Dirjen BC an. Menkeu. Setelah bangunan berdiri. Melampirkan: • Daftar isian kelengkapan permohonan; • Fotokopi izin usaha dan izin lain yg diperlukan dari instansi tehnis terkait;
atau yayasan; Copy bukti pemilikan /penguasaan lokasi; Copy NPWP, PKP, SPT tahun terakhir; Peta lokasi/tempat yang mendapat izin dari PEMDA; Peta lokasi yang akn diusahakan sendiri sbg PDKB; BAP lokasi oleh KPBC.
Sebelum fisik bangunan berdiri. Melampirkan: Sama dengan atas (1-4); Rencana Peta Lokasi yang mendapat izin dari pemda; Rencan Peta Lokasi yang akan diusahakan sendiri sbg PDKB; Ket. tertulis dari pemilik Kawasan Industri; Daftar Isian. PERSETUJUAN PDKB Pengusaha memberitahukan kpd Dirjen BC dlm waktu 14 hari sebelum memulai kegiatannya. Melampirkan: Copy Bukti Pemilikan / penguasaan lokasi; Copy SIU Industri; Copy Akte Pendirian PT atau koperasi; Copy NPWP. PKP , SPT tahun terakhir; Peta tempat / Lokasi; Saldo awal Bahan; Baku, BAHAN
Fotokopi NPWP dan PKP & SPT; Fotokopi NPPBKC jika perusahaan menjual BKC; • Fotokopi bukti kepemilikan/penguasaan kepemilikan/pengua saan suatu bangunan; • Peta lokasi/tempat yg akan dijadikan TBB; • Peta letak gudang penimbunan, ruang pemeriksaan, ruang penjualan, ruang pamer dan ruang penyerahan; • Daftar jenis brg yg akan dijual; • Berita Acara; pemeriksaan lokasi yg dibuat Ka KPBC .
Copy API / APIT;
•
Copy Akta Pendirian PT atau
•
Koperasi; Peta lokasi / tempat dan layout; Berita Acara Pemeriksaan Lokasi
dari KPBC. Izin Prinsip GB : Copy SIU di bidang jasa pergudangan atau izin lainnya dari intsnasi tehnis; Copy Akta Pendirian PT atau Koperasi; Copy NPWP, PKP dan SPT PPh; Peta lokasi / tempat dan layout; Copy Bukti kepemilikan atau penguasaan suatu bangunan, tempat atau kawasan. PERSETUJUAN PPGB Pengusaha mengajukan permohonan kpd Menkeu melalui Dirjen BC, dengan dilampiri : Copy SIU di bidang jasa pergudangan / izin lainnya dari instansi tehnis; Copy Akta Pendirian PT atau Koperas;i Copy API/APIT; Copy NPWP, PKP, SPT Tahun terakhir; Rekomendasi PGB dan bukti penguasaan lokasi; Surat pernyataan sanggup menyerahkan jaminan;
Persetujuan atau penolakan permohonan diberikan dlm jkwt 30 hari sejak permohonan diterima dgn lengkap dan benar oleh Direktur Jenderal BC.
Fotokopi akte pendirian perusahaan; • Fotokopi NPWP dan PKP & SPT; • Fotokopi NPPBKC jika perusahaan menjual BKC; • Surat bukti kepemilikan/penguasaan kepemilikan/pengua saan suatu bangunan; • Peta lokasi/tempat yg akan dijadikan TBB; • Peta letak gudang penimbunan, ruang pemeriksaan, ruang penjualan, ruang pamer dan ruang penyerahan; • Surat Pernyataan sanggup mempertaruhkan jaminan; • Berita Acara pemeriksaan lokasi yg dibuat Ka KPBC. •
PERSETUJUAN PETP Pengusaha mengajukan permohonan kpd Menkeu melalui Dirjen BC sebelum bangunan berdiri, dengan dilampiri : Daftar isian kelengkapan permohonan; • Surat bukti kepemilikan/penguasaan kepemilikan/pengua saan suatu bangunan; • Fotokopi izin usaha dan izin lain yg diperlukan dari instansi tehnis terkait; • Fotokopi NPWP dan PKP & SPT; • Peta lokasi/tempat yg akan dijadikan TBB; • Surat Pernyataan sanggup mempertaruhkan jaminan;
DALAM PROSES, barang jadi, barang modal dan peralatan pabrik; Copy rekomendasi PKB. Persetujuan atau penolakan permohonan diberikan dlm jkwt 30 hari sejak permohonan diterima dgn lengkap dan benar oleh Direktur Jenderal BC.
S Y A R A T
Syarat Perusahaan sebagai PKB, dalam rangka: a. PMDN; b. PMA, sebagian atau seluruh modalnya; c. Non PMA/PMDN berbentuk PT; d. Koperasi yang berbadan hukum;. e. Yayasan. Syarat fisik KB: Dapat langsung dimasuki dari jalan umum dan dpt dilalui kendaraan pengangkut; Tdk boleh berhubungan langsung dengan bangunan lain; Memiliki sistem satu pintu utama untuk pemasukan dan pengeluaran barang; Memasang papan nama. Dikelilimgi pagar min 2,5 m. Tersedia ruangan yang memadaiuntuk pejabat BC di KB dan pos jaga pintu utama.
Peta letak gudang penimbunan, ruang pemeriksaan, ruang penjualan, ruang pamer dan ruang penyerahan; • Rekomendasi PGB dan bukti penguasaan lokasi.
Peta lokasi dan tata letak GB;
•
Berita Acara Pemeriksaan Lokasi
yang dibuat KPBC. Persetujuan atau penolakan permohonan diberikan dlm jkwt 60 hari sejak permohonan diterima dgn lengkap dan benar oleh Direktur Jenderal BC.
Syarat Perusahaan sebagai PGB, dlm rangka a. PMDN PMDN;; b. PMA, sebagi sebagian an atau atau seluruh modalnya; c. Non PMA/PMDN berbentuk PT; d. Koperasi Koperasi sbg sbg Badan hukum; hukum; e. Yaya Yayasa san. n. Syarat persetujuan sbg PBG. Persyaratan adminstrasi: Memiliki SIU di bidang jasa pergudangan atau izin lainnya dari intsnasi tehnis; NPWP, PKP dan SPT PPh; Memiliki Bukti kepemilikan atau penguasaan suatu bangunan , tempat atau kawasan; Memiliki API / APIT; Akta Pendirian PT atau Koperasi; Peta lokasi / tempat dan layout; Berita Acara Pemeriksaan Lokasi dari KPBC;
Persetujuan atau penolakan permohonan diberikan dlm jkwt 30 hari sejak permohonan diterima dgn lengkap dan benar oleh Direktur Jenderal BC. TBB harus mempunyai : ETP harus memupnyai : Gudang Penimbunan, yaitu ruang l Tempat penimbunan, yang dimiliki PTBB untuk gudang/lap.penimbunan gudang/lap.penimbunan di ETP menyimpan atau menimbun barang dipergunakan utk menyimpan brg baik barang asal impor maupun asal impor yg akan dipamerkan barang asal Daerah Pabean. dan/atau yg akan diekspor l Ruang Pemeriksaan, yaitu ruang kembali setelah pameran. yang dimiliki dimiliki PTBB yang berada berada l Tempat pameran, tempat yg didalam gudang penimbunan untuk berlokasi di area ETP yg khusus melakukan pemeriksaan barang. digunakan untuk memamerkan l Ruang Penjualan, yaitu yang brg. dimiliki PTBB untyuk menjual l Ruang pemeriksaan, ruang yg barang asal impor dan barang asal berada ditempat penimbunan Daerah Pabean. untuk melakukan pemeriksaan brg. TBB dapat berlokasi di: l Ruang kerja petugas Bea dan l Terminal Keberangkatan Bandara Cukai, adalah ruangan yug Internasional /Pelabuhan Utama disediakan PETP yg dipergunakan (outgoing duty free shop) ; atau utk pejabat BC dlm rangka l Terminal Kedatangan Bandara pengawasan. Internasional/Pelabuhan Internasional/Pelabuhan Utana (incoming duty free shop) ; atau Syarat fisik Tempat Penimbunan ETP l Dalam kota (down-town duty free : shop). Dapat langsung dimasuki dari l
Syarat fisik bangunan PDKB: Memiliki Tmp Penimbunan Bahan Baku, Tmp Pengolahan, Tmp Penimbunan barang jadi dan barang sisa serta barang busuk; Memasang papan nama yang dapat dibaca dan tampak jelas. Pemasukan dan pengeluaran brg impor ke dan dari KB hanya dpt dilakukan setelah mendpt persetujuan Pej. BC
Memiliki sistem administrasi
pembukuan yg sesuai dengan Standar Akuntansi. Persyaratan fisik GB: Lokasi diluar TPB , dpt langsung dimasuki dari jalan umum dan dapat dilalui kendaraan barang; Lokasi GB tidak berhubungan dengan bangunan lainnya;
jalan umum dan dpt dilalui kendaraan pengangkut; Tdk boleh berhubungan langsung dengan bangunan lain; Memiliki sistem satu pintu utama untuk pemasukan dan pengeluaran barang; Memasang papan nama.
Memiliki sistem satu pintu utama untuk pemasukan dan pengeluaran barang ke/dari GB; Mempunyaii fasilitas atau dapat dijamin tersedianya fasilitas prasarana dan sarana.
K E W A J I B A N
KEWAJIBAN PKB Membuat pembukuan sesuai standar akuntansi, menyimpan buku, catatan selama 10 tahun; Memberi rekomendasi kpd PDKB; Memasang tanda nama perusahaan dan no/tgl persetujuan PKB; Melaporkan kpd Ka. Kantor bila tdp PDKB yang tidak baeroperasi; Menyediakan ruangan dan sarana kerja untuk Pej. BC; Menyerahkan dok. Apabila diaudit. KEWAJIBAN PDKB Membuat pembukuan sesuai
KEWAJIBAN PGB Menyeleng. pembukuan atau catatan serta menyimpan selama 10 tahun; Memberi rekomendasi kpd PPGB. KEWAJIBAN PPGB Menyeleng. pembukuan atau catatan serta menyimpan selama 10 tahun; Menyimpan, mengatur dan menatausahakan barang secara tertib; Memberi kode setiap jenis barang sesuai sistem pembukuan secara konsisten;
KEWAJIBAN PTBB: KEWAJIBAN PETP : Menyimpan, mengatur dan Mempertaruhkan jaminan yang menatausahakan barang yang ditetapkan Dirjen; ditimbun didalam TBB secara Menyaediakan ruangan dan tertib; sarana kerja bagi Petugas BC; Menyelanggarakan Menyelanggarakan pembukuan Menyimpan, mengatur dan pemasukan dan pengeluaran serta menatausahakan barang yang pemindahan brg sesuai SAK; ditimbun didalam Tempat Penimbunan secara tertib; Menyimpan dan menatausahakn dengan baik dok. Yang berkaitan Menyelanggarakan Menyelanggarakan pembukuan selama 10 tahun; pemasukan dan pengeluaran Membuat laporan bulanan tnt brg; pemasukan, pemindahan, Menyimpan dan menatausahakn pengeluaran brg dan persediaan dengan baik dok. Yang berkaitan dan mengirimkan ke Ka. Kantor selama 10 tahun; paling lambat tgl 10 bln berikut;
L A R A N G A N
buku, catatan selama 10 tahun; Memasukan kembali barang sisa subkontrak; Memberi kode untuk setiap jenis barang; Menyediakan ruangan dan sarana kerja untuk Pej. BC; Mebuat laporan 3 bulan sekali kepada Ka KPBC s elamabtlambatnya tgl. 10 bulan berikutnya tentang persediaan bahan baku, barang dalam proses dan barang jadi; Menyerahkan dok. Apabila diaudit.
PKB dilarang memindahkan brg modal atau peralatan asal impor yang digunakan utk membangun konstruksi serta peralatan perkantoran tanpa persetujuan Dirjen BC. PDKB dilarang memindahkan brg modal atau peralatan asal impor yang berhubungaan langsung dng kegiatan produksi produksi PDKB PDKB tanpa persetujuan Dirjen BC. Barang impor yang dilarang tidak boleh dimasukan ke KB.
Menyediakan ruangan dan sarana
kerja yang memadai untuk Pejabat BC; Menyampaikan laporan setiap 2
(dua) bulan kpd KA KPBC meng. barang yang ditimbun didalam GB, serta pemasukan dan pengeluaran barang selama dua bulan terakhir; Menyerahkan atau memperlihatkan dok. Impor dan reekspor kpd Pej BC.
PGB dilarang: ♦ Meminjam atau memindahtangangkan memindahtangangkan barang atau peralatan asal impor tanpa persetujuan Dirjen BC; Mempergunakan barang atau ♦ peralatan asal impor untuk kegiatan diluar GB PPGB dilarang menimbun barang asal DPIL di dalam GB yang dikelolanya.
bila dilakukan audit; Menyaediakan ruangan dan sarana kerja bagi Petugas BC; Mencatat data pembeli brg; Memasang papan nama perusahaan; Memasang pemberitahuan ditempat yang dapat dilihatmengenai pembebasan thd brgyang dijualkhusus di TBB kedatangan; BKC yang dijual dilekati “Duty and excise not paid”.
TBB dilarang menjual brg selain jenis brg yang tercantum dalam persetujuan pengusahaan TBB.
berkaitan bila dilakukan audit; Membuat laporan bulanan tnt pemasukan, pengeluaran brg dan persediaan brg; Memasang papan nama ETP; Memasukan kembali brg impor setelah selesai dipamerkan; Memasukan kembali brg impor yang didatangkan untuk diekspor kembali setelah dipamerkan; Bertanggung jawab thd BM, cukai, dan PDRI yang terutang atas brg yang tdk diekspor kembali.
PETP dan /atau peserta pameran dilarang melakukan perubahan atas penggunaan barang impor untuk keperluan pameran tanpa persetujuan Dirjen.
T A N G G U N G J A W A B
F A S I L I T A S
PKB dan PDKB bertanggungjawab bertanggungjawab thd BM, cukai dan PDRI yang terutang atas brg yang dimasukan atau dikeluarkan dari KB.
PPGB bertanggungjawab thd BM, cukai dan PDRI yang terutang atas brg yang dimasukan atau dikeluarkan dari GB.
PTBB bertanggungjawab thd BM, cukai dan PDRI yang terutang atas brg yang dimasukan atau dikeluarkan dari perusahaannya.
PKB dan PDKB dibebaskan dari tanggungjawab tanggungjawab dalam hal barang yang ada di KB: Musnah tanpa sengaja, dan/atau Diekspor, dan/atau Di reekspor, dan/atau Diimpor utk dipakai, dan atau Dimasukkan ke KB lainnya.
PPGB dibebaskan dari tanggungjawab tanggungjawab dalam hal barang yang ada di Perusahaan : Musnah tanpa sengaja; Dimusanhkan dng persetujuan dan pengawasan Ka. Kantor yang mengawasi GB; Telah di reekspor; Diimpor utk dipakai Dimasukkan ke KB, dipindahkan ke GB lainnya, atau TPB.
PTBB dibebaskan dari tanggungjawab tanggungjawab dalam hal barang yang ada di Perusahaannya : Musnah tanpa sengaja; Telah di reekspor, atau dijual kpd yang berhak; Dipindahkan ke TPB.
FASILITAS YANG DIBERIKAN
FASILITAS BAGI PGB : Barang atau peralatan asal impor yang dipergunakan oleh PGB dalam rangka pembangunan/konstruksi pembangunan/konstruksi dan kegiatan GB diberikan fasilitas penagguhan BM, tidak dipungut PPN, PPnBM dan PPh pasal 22; Barang /bahan asal impor yang dimasukan oleh PPGB ke GB diberikan penagguhan BM, pembebasan cukai, tidak dipungut PPN, PPnBM dan PPh pasal 22; Barang dan bahan asal impor yang dimasukkan ke GB utk dikonsumsi did lm GB dikenakan BM, cukai, PPnBM, PPh pasl 22 Impor.
FASILITAS KEPABEANAN DAN CUKAI : l Brg impor yg dimasukkan ke TBB utk diljual diberikan fasilitas berupa penangguhan BM, pembebasan Cukai dan tidak dipungut PPN, PPnBM, PPh; pasal 22 Impor ; l Atas penyerahan BKP asal Daerah Pabean ke TBB tidak dipungut PPN dan PPnBM; l Atas pemasukan BKC asal Daerah Pabean ke TBB diberikan pembebasan Cukai.
Impor brg modal atau peralatan
utk konstruksi, peralatan kantor KB, diberikan fas. Penangguhan Penangguhan pembayaran BM dan tidak dipungut PPN, PPnBM dan PPh ps 22; Impor brg modal atau peralatan utk digunakan secara langsung dlm proses prod. di PDKB diberikan fas. Penangguhan pembayaran BM dan tidak dipungut PPN, PPnBM dan PPh ps 22; Brng. atau bahan asal impor utk diolah di PDKB diberi fas. Penagguhan BM, pembebasan cukai dan tidak dipungut PPN, PPnBM dan Pph ps.22;
Dibebaskan BM, cukai dan tdk dipungut PDRI, kpd: Anggota Korps Diplomatik beserta keluarganya yg berdomisili tetap di Indonesia yg membeli brg di TBB Dalam Kota dgn jumlah pembelian
PETP bertanggungjawab thd BM, cukai dan PDRI dan/atau denda administrasi yang terutang atas brg yang dimasukan untuk keperluan pameran ke ETP. PETP dibebaskan dari tanggungjawab dalam hal barang yang ada di Perusahaannya : Musnah tanpa sengaja; Telah di reekspor; Dimasukkan ke ETP lainnya; Dipindahkan ke TPP; Dimasukkan kembali ke KB.
FASILITAS : a. Utk PETP yg telah telah diberikan diberikan izin, izin, dgn SK Direjn BC an Menkeu, dpt diberikan fasilitas penagguhan BM, tidak dipungut PPN, PPnBM dan PPh ps.22 , terhadap impor brg modal dan / peralatan utk pembangunan atau kostruksi ETP. Berdasarkan penetapan Dirjen BC atau Pej. Yg ditunjuk, brg–brg sbb diberikan fasilitas : ♦Pembebasan BM dan tidak dipungut PDRI, utk brg pameran Gol. A; ♦Pembebasan BM, Cukai dan tidak dipungut PDRI s/d batas jumlah maksimum FOB USD 1,000.- utk brg pameran gol. B, tuk setiap
b.
KB diberi fas. tidak dipungut PPN dan PPnBM; Atas pemasukan BKC yang berasal dari DPIL dibebaskan dari pengenaan cukai; Pengiriman brg hasil prod. pDKB ke PDKB lainnya utk diolah lebih lanjut, tdk dipungut PPN dan PPnBM; Pengeluaran brg/bahan dari PDKB ke DPIL atau PDKB lainutk subkontrak, tdk dipungut PPN dan PPnBM; Penyerahan kembali BKP hasil subkontrak oleh perusahaan di DPIL atau PDKB lainnya tdk dipungut PPN dan PPnBM; Peminjaman mesin/peraltn pabrik utk subkontrak dari PDKB ke perusahaan DPIL atau PDKB lain dan pengembaliannya, tdk dipungut PPN dan PPnBM; Penyerahan hasil olahan KITE dari DPIL utk diolah lebih lanjut oleh PDKB, sama spt brg ekspor; Pengeluaran bgr dari KB utk orang yang memproleh Pembebasan /penngguhan BM, cukai dan PDRI,tidak dipungut PPN, PPnBM dan Pph ps.22.
tidak dibatasi; Tenaga ahli bangsa asing beserta keluarganya yg berdomisili berdomisili dan bekerja di Indonesia pd lembaga internasional yg membeli brg di TBB Dalam Kota dgn jumlah pembelian tidak dibatasi , kecuali untuk BKC; Orang yg bepergian ke luar negeri yg membeli brg di TBB keberangkatan dengan jumlah pembelian tidak dibatasi; Orang yg bepergian ke luar negeri yg melakukan transaksi barang di ruang pamer milik pengusaha TBB Keberangkatan, dgn jumlah pembelian tidak dibatasi; Orang yg baru tiba dari luar negeri yg membeli brg di TBB kedatangan diberlakukan sesuai ketentuan barang penumpang.
peserta pameran; Pembebasan BM, Cukai dan tidak dipungut PDRI, utk brg pameran Gol. C sampai batas jumlah maksimum FOB USD 1,000.- utk setiap peserta pameran; ♦Pembebasan BM, Cukai dan tidak dipungut PDRI, utk brg pameran Gol.D dgn batas jumlah : Utk 1 (satu) peserta pameran maksimum FOB USD 5,000.-; Utk kolektif lebih dari 5 (lima) peserta maksimum FOB USD 25,000.-; ♦ Pembebasan BM, Cukai dan tidak dipungut PDRI, utk brg pameran Gol. E; ♦ Pembebasan BM, Cukai dan tidak dipungut PDRI, utk brg pameran Gol. F. ♦
Pembebasan Cukai bagi orang yang PENGOLONGAN BARANG baru tiba dari luar negeri yang Golongan A , brg pameran yg membeli BKC di TBB : direncanakan akan diekspor MMEA adalah 1 liter per orang kembali; dewasa; Golongan B, brg cetakan untuk Hasil tembakau adalah sigaret 300 keperluan promosi seperti famlet, bartang atau cerutu 100 batang leaflet, brosur, dan gambar yg atau tembakau iris/hasil tembakau bersifat reklame; lainnya 500 gram per orang Golongan C, brg untuk keperluan dewasa atau dlm hal lebih dari stan pameran seperti dekorasi, satu jenis hasil tembakau, setara poster, dan foto; dgn perbandingan jumlah per jenis Golongan D, brg utk keperluan hasil tembakau tsb. reklame atau soevenier yg Penjualan brg asal impor kpd turis diberikan secara cuma-cuma asing/WNA hanya diberikan diberikan sesuai seperti pulprn, dompet yg telah kebutuhan / konsumsi dgn batasan dibubuhi tulisan/logo dari pabrik l
l
l
l
USD 250.- per orang /hari atau USD 1.000.-per keluarga / hari. l
l
l
P Pemasukan barang modal atau E peralatan yang dipergunakan untuk M pembangunan / konstruksi A /perluasan kantor KB : S Dilakukan sesuai tatalaksana U kepabeanan di bidang impor; K Dokumen yang wajib disiapkan : A PIB, dok. Pelengkap Pabean N berupa : invoice, packing-list, B Bl/AWB , persetujuan pendirian A KB; R A Dokumen sda. diajukan di KPBC N tempat pemasukan barang. G
Pemasukan barang oleh PGB PGB yang tlh mendapt izin prinsip dpt memasukan brg/peralatan utk konstruksi. Pemasukan nya dari TPS ke GB dengan PIB (BC 2.0) dng penngguhan BM, cukai dan PDRI,tidak dipungut PPN, PPnBM dan Pph ps.22 sesuai tatalaksana tatalaksana impor; Pemasukan Barang impor brp makanan /minuman utk dikonsumsi, dengan BC 2.0 dengan melunasi BM, cukai, PPnBM, PPh pasl 22 Impor.
Pemasukan barang modal /peralatan Pemasukan oleh PPGB: Pemasukan dari dari TPS ke GB GB dengan pabrik /barang /bahan dapat BC 2.3 rangkap 3 dan Icopy lbr I, dilakukan dari : dng peruntukan: TPS; Lbr I, dok. Pelindung GB; pengangkutan, KB lainya; II, utk Pej. BC di Pelabuhan PDKB dalam satu KB; Bongkar/TPS,
pembuatnya atau peserta pameran; Golongan E, brg atau bahan yg habis dipakai utk melakukan peragaan, demonstrasi atau percobaan mesin; Golongan F, makanan dan minuman yg habis dipakai utk kegiatan pembukaan dan penutupan pameran; Golongan G, barang pameran yg akan dijual.
Pemasukan brg Ke TBB dapat dilakukan dari: ♦ TPS; ♦ GB; ♦ TBB lainnya; ♦ DPIL.
Pemasukan brg Ke ETP dapat dilakukan dari: ♦ TPS; ♦ GB; ♦ KB; ♦ ETP lainnya.
Pemasukan barang impor dari TPS : BC.2.3 rangkap 3 dan 3 cpy lbr I , dng peruntukan Lbr I, dok. Pelindung pengangkutan II, utk Pej. BC di Pelabuhan Bongkar/TPS III, utk PTBB Copy lbr I, utk Pej BC pengawas KB, BPS, BI; BL/AWB; Invoice; Packinglist.
Pemasukan barang impor dari TPS ke gudang penimbunan : BC.2.3 rangkap 3 dan 3 copy lbr I , dng peruntukan Lbr I, dok. Pelindung pengangkutan, II, utk Pej. BC di Pelabuhan Bongkar/TPS, III, utk PETP, Copy lbr I, utk Pej BC di ETP, BPS, BI; BL/AWB; Form PAM yang diisi lengkap dan benar.
Dari GB :
Dari GB :
Produsen pengguna fas.
bapeksta keu./KITE; DPIL. Dokumen pabean atas pemasukan barang impor dari TPS : BC.2.3 rangkap 3 dan 3 cpy lbr I , dng peruntukan Lbr I, dok. Pelindung pengangkutan II, utk Pej. BC di Pelabuhan Pemasukan/TPS III, utk PDKB Copy lbr I, utk Pej BC pengawas KB, BPS, BI; BL/AWB; Invoice; Packinglist; Dokumen pendukung. Dari GB : BC.2.3 rangkap 3 dan 4 cpy lbr I , dng peruntukan Lbr I, dok. Pelindung pengangkutan, II, utk Pej. BC di GB, III, utk PPGB, Copy lbr I, utk Pej BC di KB, PDKB, BPS, BI; Invoice; Packinglist; Dokumen pendukung lainnya. Dari KB lainnya: BC.2.3 rangkap 3 dan 2 cpy lbr
III, utk PPGB, Copy lbr I, utk Pej BC pengawas GB; BL/AWB; Invoice; Packinglist.
BC.2.3 rangkap 3 dan 2 cpy lbr
I , dng peruntukan Lbr I, dok. Pelindung pengangkutan II, utk Pej. BC di GB III, utk PTBB Copy lbr I, utk Ka. Kantor dan PTBB; Invoice; Packing list yang diterbitkan oleh PPGB. Dari TBB ke TBB lainnya: BC.2.3 rangkap 3 dan 2 cpy lbr I , dng peruntukan Lbr I, dok. Pelindung pengangkutan, II, utk Ka Kantor TBB asal, III, utk PTBB asal, Copy lbr I, utk Ka Kantor PTBB tujuan, PTBB tujuan.
Dari DPIL: PPB-1 rangkap 2 dan 1 copy lbr I , dng peruntukan Lbr I utk Ka Kantor, II, utk PTBB, Copy lbr I, utk perusahaan DPIL; Faktur pajak; Dok. Pendukung lain.
I , dng peruntukan Lbr I, dok. Pelindung pengangkutan, II, utk Pej. BC di GB, III, utk PETP, Copy lbr I, utk utk Pej BC di ETP, dan PPGB; Form PAM yang diisi lengkap dan benar. Dari KB : BC.2.3 rangkap 3 dan 2 copy lbr I , dng peruntukan Lbr I, dok. Pelindung pengangkutan, II, utk Pej. BC di KB, III, utk PETP, Copy lbr I, utk utk Pej BC di ETP, dan PDKB; Form PAM yang diisi lengkap dan benar. Dari ETP lainnya : BC.2.3 rangkap 3 dan 2 copy lbr I , dng peruntukan Lbr I, dok. Pelindung pengangkutan, II, utk Pej. BC di ETP asal, III, utk PETP asal, Copy lbr I, utk utk Pej BC di ETP tujuan, dan PETP tujuan; Form PAM yang diisi lengkap dan benar yang mencantumkan uraian jenis barang, harga, golongan berikut nilai pabeannya secara rinci dan benar.
I , dng peruntukan Lbr I, dok. Pelindung pengangkutan II, utk Pej. BC di KB asal III, utk PDKB asal Copy lbr I, utk Pej BC di KB tujuan, PDKB; Kontrak. Dari PDKB dlm 1 KB: BC.2.3 rangkap 3 dan 2 cpy lbr I , dng peruntukan Lbr I, dok. Pelindung pengangkutan II, utk Pej. BC di PDKB asal III, utk PDKB asal Copy lbr I, utk Pej BC di PDKB tujuan, PDKB tujuan; Kontrak.
Dari KITE: BC.2.4 rangkap 2 dan 2 cpy lbr I , dng peruntukan Lbr I utk Pej. BC di KB II, utk PDKB III, utk KITE; Faktur pajak; Dok. Pendukung. Dari DPIL: BC.2.4 rangkap 2 dan 1 cpy lbr I , dng peruntukan Lbr I utk Pej. BC di KB II, utk PDKB III, utk perusahaan DPIL;
Faktur pajak;
P E N G E L U A R A N
Dok. Pendukung lain.
Pengeluaran brg hasil olahan dari PDKB dapat dilakukan untuk tujuan : EKSPOR : PEB/PEBT ;dan Dok BC 2.3 rangkap 3 serta 1 copylbr I, dengan peruntukan: Lbr I, dok. Pelindung pengangkutan II, utk Pej. BC di KB III, utk PDKB Copy lbr I, utk Pej BC di TPS. KB lainnya, utk diolah lebih lanjut dng: Dok. BC 2.3 rangkap 3 (lbr I utk dok. Pelindung pengangkutan, II utk Pej. BC KB asal, III utk PDKB asal) dan 2 copy lbr I (PDKB tujuan dan Pej. BC KB tujuan); Kontrak Pembelian. dalam satu KB KB utk PDKB lain dalam diolah lebih lanjut dengan: Dok. BC 2.3 rangkap 3 ( lbr I dok. Pelindung pengangkutan, II Pej. BC KB asal, III PDKB asal) dan 2 copy lbr I (PDKB tujuan dan Pej. BC PDKB tujuan); Kontrak pembelian.
Pengeluaran Barang Pengeluaran barang impor dari GB ke DPIL utk dipakai dan ke perusahaan di DPIL yang mendapat pembebasan BM, penangguhan PPN dan PPnBM utk dipakai; dengan menggunakan dok. PIB, sesuai tata laksana impor.
Pengeluaran barang impor dari GB ke KB dgn: Dok. BC 2.3 rangkap 3 (dok. Pelindung pengangkutan, Pej. BC di GB, PGB) dan 2 copy lbr I (PDKB, BPS) Invoice dan Packinglist yang dikeluarkan oleh PPGB Kontrak antara PPGB dng PDKB Pengeluaran barang impor dari GB yg akan diekspor kembali dengan menggunakan: Dokumen PEB dan BC 2.3 rangkap 3 (dok. Pelindung pengangkutan, Ka. Kantor yang mengawasi, PPGB) dan copy lbr I utk Pej. BC di TPS; dan utk pelaksanaan reekspor dng PEBT BC 3.1
Pengeluaran brg impor selain utk dijual, dengan tujuan: a. Ditimbun Ditimbun di TBB lainny lainnya a b. Diekspor Diekspor kembali kembali Pengeluaran barang asal Daerah Pabean selain utk dijual, dng tujuan: a. Ditimbun Ditimbun di TBB lainny lainnya a b. Dikembal Dikembalikan ikan ke ke DPIL DPIL ♦
Pengeluaran brg asal impor dan Daerah Pabean utk ditimbun di TBB lainnya dengan Dok BC 2.3 dilampiri invoice, packing list, dok. pendukung lain.
♦
Pengeluaran brg utk direkspor dengan: Dok. BC 2.3 rangkap 3 (lbr I dan PEB utk dok. pelindung pengangkutan, II utk Ka. Kantor, III utk PTBB) dan Copy lbr I utk Pej. BC di Pelabuhan Muat. Dilampiri dok. asal brg, dan dok. PEB.
♦
PengeluaranPengeluaran brg asal PengeluaranPengeluaran DP utk dikembalikan ke DPIL dengan: Dok. PPB-2, dng ketentuan: Utk BKP dikenakan PPN dan PPnBM Utk BKC dikenakan sesuai
Maximal 30 hari setelah pameran brg impor harus dikeluarkan dari ETP, dng tujuan: a. Reekspor b. KB c. Dipa Dipame merk rkan an ke ETP ETP lain lainny nya a d. DPIL ♦
Pengeluaran utk reekspor, dengan : PEB dan Ekstra copty PEB, serta BC 2.3 rangkap 3 (lbr I utk utk dok. pelindung pengangkutan, II utk Pej. BC di ETP, III utk PETP) dan Copy lbr I utk Pej. BC di TPS. dilampiri Form PAM dan formulir BC 2.3 pemasukan.
♦
Tujuan KBatas brg pameran selain yang berasal dari KB, dengan: BC 2.3 rangkap 3 (lbr I utk utk dok. pelindung pengangkutan, II utk Pej. BC di ETP, III utk PETP); dan 2 Copy lbr I utk Pej. BC di KB, dan utk KB dilampiri Form PAM, BC 2.3 pemasukan, dan kontrak jual beli. Tujuan ETP lainnya, dengan
Dok. BC 2.3 rangkap 3 ( lbr I dok. Pelindung pengangkutan, II Pej. BC di KB, III PDKB) dan 2 copy lbr I (PETP dan Pej. BC di PETP); Dilampiri rincian dan Gol. Barang berikut nilai pabeannya. Harus kembali ke KB asal dalam 1 bln. DPIL berupa brg yang telah diolah (dok. PIB; setelah tdpt realisasi ekspor dan/pengeluaran ke PDKB lain sebanyak-banyaknya 25%)
ketentuan cukai.
mengunakan: BC 2.3 rangkap 3 (lbr I utk utk dok. pelindung pengangkutan, II utk Pej. BC di ETP asl, III utk PETP asl); dan 2 Copy lbr I utk Pej. BC di ETP tujuan, dan utk ETP tujuan dilampiri form PAM , dan BC 2.3 Pemasukan
PTBB dpt melakukan pemindahan brg dlm satu TBB, dari: Gudang penimbunan ke ruang penjualan/pamer Ruang penjualan/pamer ke gud. Penimbunan R. Pamer ke ruang penyerahan R. penyerahan ke ruang pamer ♦
Tujuan DPIL, thd brg pameran golongan G setelah mendapatkan persetujuan Ka. Kantor a.n Dirjen BC. Dengan menggunakan PIB sesuai ketentuan impor
♦
Tujuan DPIL, thd brg pameran gol. A yang tdk diekspor kembali setelah mendpt persetujuan Dirjen a.n Menteri. Persetujuan dng mengajukan permohonan dilampiri: BC 2.3 Pemasukan, Copy Form PAM, Copy B/L atau AWB, copy Packing list.
Rekspor brg impor yang tdk diolah
di KB dng: PEBT dan BC 2.3 rangkap 3 (lbr I dok. Pelindung pengangkutan, II Pej. BC di KB, III PDKB) dan 1 copy lbr I (Pej. BC di Pelabuhan muat). PENGELUARAN MESIN DARI KB Utk tujuan pekerjaan sub-kontrak
dapat dipinjamkan kepada PDKB lainnya atau Sub-Kontraktor dalam DPIL. DPIL. Jangka waktu waktu 12 bulan dan dapat diperpanjang 2 x 12 bulan, dng : BC 2.3 wajib mempertaruhkan jaminan kpd Bendaharawan BC PDKB dapat mengeluarkan
mesin/peralatan pabrik ke DPIL dengan tujuan untuk diperbaiki/reparasi.Jangka diperbaiki/reparasi.Jangka waktu 12 bulan, denan: BC 2.3 wajib mempertaruhkan jaminan kpd Bendaharawan Bendaharawan BC Pengeluaran mesin /peralatan pabrik ke Luar Negeri dengan tujuan untuk diperbaiki/reparasi, diperbaiki/reparasi, dengan: PEBT BC 2.3 PDKB dapat mensubkontrak sebagian dari kegiatan pengolahannya di KB lainnya, DPIL, serta PDKB lainnya dlm 1 KB; • Penyerahan dengan: BC 2.3 • Bukan pekerjaaan pemeriksaan awal, Pem. Akhir, sortasi atau atau pengepakan • Jangka waktu 60 hari • Kontrak memuat : Uraian Pekerjaan, jk waktu, jumlah brg/bahan yang diterima dari PDKB, dan jml hasil pekerjaan yang dikembalikanke PDKB. Penyerahan kpd perusahaan di DPIL , harus menyerahkan surat kesediaan audit dari subkontrktor dan jaminan.
o
B A R
Brg modal atau peralatan utk konstruksi, peralatan kantor KB. Brg modal atau peralatan utk
Barang atau peralatan asal impor yang dipergunakan oleh PGB dalam rangka pembangunan/konstruksi dan
Barang asal impor untuk dijual di dalam daerah pabean kepada orangorang tertentu.
Golongan A , brg pameran yg direncanakan akan diekspor kembali;
N G
proses prod. di PDKB. Brng. atau bahan asal impor utk diolah di PDKB. Barang impor berupa makanan atau minuman untuk dikonsumsi di Kawasan Berikat.
Barang /bahan asal impor yang dimasukan oleh PPGB ke GB. Barang dan bahan asal impor yang dimasukkan ke GB utk dikonsumsi di dlm GB.
dijual kepada orang- orang tertentu. Barang dan peralatan yang diimpor oleh PTBB untuk pembangunan dan kegiatan TBB.
keperluan promosi seperti famlet, leaflet, brosur, dan gambar yg bersifat reklame; Golongan C, brg untuk keperluan stan pameran seperti dekorasi, poster, dan foto; Golongan D, brg utk keperluan reklame atau soevenier yg diberikan secara cuma-cuma seperti pulprn, dompet yg telah dibubuhi tulisan/logo dari pabrik pembuatnya atau peserta pameran; Golongan E, brg atau bahan yg habis dipakai utk melakukan peragaan, demonstrasi atau percobaan mesin; Golongan F, makanan dan minuman yg habis dipakai utk kegiatan pembukaan dan penutupan pameran; Golongan G, barang pameran yg akan dijual.
J A M I N A N
Untuk kawasan berikat jaminan diserahkan ketika barang dikeluarkan dari KB dengan tujuan Sub Kontrak di DPIL. Jaminan diserahkan kepada bendaharawan BC atau pejabat BC yang ditunjuknya. Jaminan dapat berupa : Jaminan tunai; atau Jaminan bank; atau Customs bond yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi yang disetujui oleh Menkeu; atau Surat Sanggup Bayar (SSB) bagi perusahaan yang tergolong daftar putih yang ditetapkan menteri.
P E M E R I K S A A N
Untuk pengamanan hak keuangan Negara dan menjamin dipenuhinya ketentuan kepabeanan dan cukai. Dilakukan audit atas; Pembukuan, Catatan, Dokumen PKB dan PDKB yg berkaitan dng: 1. Pemasukan Pemasukan dan dan pengeluaran pengeluaran brg ked an dari KB 2. Pemindaha Pemindahan n brg dlm dlm KB Serta Pencacahan sediaan brg
Untuk pengamanan hak keuangan Negara dan menjamin dipenuhinya ketentuan kepabeanan dan cukai. Dilakukan audit atas; Pembukuan, Catatan, Dokumen PGB dan PPGB yg berkaitan dng: 1) Pemasukan Pemasukan dan pengeluara pengeluaran n brg ked an dari GB 2) Pemindaha Pemindahan n brg dlm GB; Serta Pencacahan sediaan brg
Jika hasil audit : Kedapatan selisih kurang • jumlah dan/atau jenis brg
Jika hasil audit : Kedapatan selisih kurang • jumlah dan/atau jenis brg
P E
PPGB dan PGB yang bertindak sebagai PPGB wajib mempertaruhkan jaminan kepada bendaharawan bendaharawan BC. Besarnya jaminan berdasar pada bea masuk, cukai, dan PDRI dari importasi yang akan dilakukan PPGB selama 3 bulan.
Dalam KEP-74/BC/2001 tidak disinggung adanya jaminan.
Untuk pengamanan hak keuangan Negara dan menjamin dipenuhinya ketentuan kepabeanan dan cukai. Dilakukan audit atas; Pembukuan, Catatan, Dokumen PTBB, serta Pencacahan sediaan brg Jika hasil audit : • Kedapatan selisih kurang jumlah dan/atau jenis brg • Adanya penggunaan yang tdk sesuai dng peruntukan Konsekuansi hasil audit, PTBB wajib: Melunasi BM, Cukai, PPN,
Pengusaha yang akan menyelenggarakan ETP mengajukan permohonan persetujuan PETP salah satunya melampirkan surat pernyataan sanggup mempertaruhkan jaminan sebesar BM, cukai, dan PDRI terutang atas barang impor yang dipamerkan. Dalam mengusahakan ETP, PETP wajib mempertaruhkan jaminan yang jenis dan besarnya ditetapkan oleh Dirjen. Pameran yang diselenggarakan di luar ETP sebelum pelaksanaan pameran wajib mempertaruhkan jaminan yang dapat berupa jaminan tunai, jaminan bank, customs bond, atau SSB. Untuk jaminan SSB harus dengan izin Dirjen.
Untuk pengamanan hak keuangan Negara dan menjamin dipenuhinya ketentuan kepabeanan dan cukai. Dilakukan audit atas; Pembukuan, Catatan, Dokumen PETP yg berkaitan dng: 1) Pemasukan dan pengeluaran brg ke dan dari ETP 2) Pemindah Pemindahan an dan penggunaan penggunaan brg dlm ETP Serta Pencacahan sediaan brg Jika hasil audit tdp selisih lebih jumlah dan /atau jenis brg, maka: Dilakukan pemeriksaan lebih
M B U K U A N
Adanya penggunaan yang tdk sesuai dng peruntukan Konsekuansi hasil audit, PKB DAN PDKB wajib: Melunasi BM, Cukai, PPN, PPnBM, PPH psl 22 yang terutang Sanksi administrasi denda 100% pungutan Negara terutang •
Adanya penggunaan yang tdk sesuai dng peruntukan Konsekuansi hasil audit, PGB DAN PPGB wajib: Melunasi BM, Cukai, PPN, PPnBM, PPH psl 22 yang terutang Sanksi administrasi denda 100% pungutan Negara seharunya dibayar •
Jika tdp selisih lebih jumlah dan /atau jenis brg, maka: • Dilakukan pemeriksaan l;ebih Jika tdp selisih lebih jumlah dan /atau jenis brg, maka: lanjut sesuai ketentuan Dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sesuai ketentuan
LA PO RA N
Membu embua at la lapora poran n seti setiap ap tig tiga bul bula an
Membu embua at la lapora poran n seti setiap ap dua bula bulan n
PPnBM, PPH psl 22 yang terutang Sanksi administrasi denda 100% pungutan Negara seharunya dibayar
Jika tdp selisih lebih jumlah dan /atau jenis brg, maka: Dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sesuai ketentuan Memb Membua uatt lap lapo oran ran seti setia ap bul bulan an
lanjut sesuai ketentuan
Jika hasil audit kedapatan adanya pelanggaran atas ketentuan kepabeanan yg merugikan keuangan negara, maka: Dirjen dpt membekukan persetujuan PETP a.n. MenKeu Memb embuat uat la laporan oran seti setia ap bul bula an