Peraturan Bola voli menurut PBVSIDeskripsi lengkap
Deskripsi lengkap
Peraturan Bola voli menurut PBVSI
p
from web
Peraturan Dan Tata Tertib Ujian Praktik Kejuruan
Peraturan Tata Tertib KaryawanDeskripsi lengkap
Peraturan Tata Tertib KaryawanFull description
PerfakFull description
Deskripsi lengkap
peraturan lombaFull description
TATIB MUSCAB
PERATURAN TATA TERTIB LINGKUNGAN RW 13 Persada Kemala
Full description
Full description
Deskripsi lengkap
Full description
contohFull description
LATIHANDeskripsi lengkap
PERATURAN DAN TATA TERTIB MUSYAWARAH PENEGAK / AMBALAN SRIBADUGA MAHARAJA & DIAH PHITALOKA BAB I NAMA, KEDUDUKAN DAN WEWENANG Pasal 1
Nama Musyawarah Ambalan, yang selanjutnya disebut MUBAL Pasal 2
Kedudukan Musyawarah Ambalan berkedudukan sebagai forum pertemuan tertinggi bagi Pramuka Musyawarah Penegak untuk menampung aspirasi Pramuka Penegak di Gugusdepan. Pasal 3
Wewenang
1. 2. 3. 4.
Wewenang Musyawarah Ambalan adalah : Mengevaluasi pelaksanaan fungsi dan tugas pokok Pengurus Dewan Ambalan masa bakti sebelumny sebelumnya a Menyusun Rencana Kerja Pramuka Penegak di gugus depan Menetapkan Adat Ambalan Membentuk kepengurusan Dewan Ambalan Berikutnya
BAB II WAKTU DAN TEMPAT Pasal 4
Waktu Pada Tanggal 29 – 30 Oktober 2011 Pasal 5
Tempat MUBAL 2011 dilaksanakan di SMA Negeri 1 Surade BAB III DASAR Pasal 6
Dasar Dasar pelaksanaan Musyawarah Penegak / Ambalan adalah : Dasar Gerakan Pramuka. Pramuka. 1. Anggaran Dasar Rumah Tangga Gerakan Gerakan Pramuka. 2. Anggaran Rumah
1
3. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka nomor : 080 Tahun 1988 t entang Pola dan Mekanisme Pembinaan Pramuka Penegak dan Pandega. 4. Program Kerja Gugusdepan BAB IV PERSONIL Pasal 7
Peserta Peserta Musyawarah Ambalan adalah : 1. Pengurus Dewan Ambalan sebelumnya. 2. Anggota Pramuka Penegak yang berada di gugusdepan bersangkutan. Pasal 8
Penasihat Penasihat Musyawarah Ambalan adalah Pembina dan Pembantu Pembina yang memahami dan memantau perkembangan Ambalan yang mendapat mandat dari gugusdepan. Pasal 9
Peninjau Peninjau Musyawarah Ambalan adalah : 1. Pembina, Pembantu Pembina dan/atau Ikatan Purna Bakti yang memahami dan memantau perkembangan Ambalan yang mendapat mandat dari gugusdepan serta Pengurus Dewan Ambalan yang berasal dari gugusdepan yang diundang. 2. Dewan Kerja Ranting, Dewan Kerja Cabang dan Dewan Kerja Daerah serta Pramuka Penegak lainnya yang berasal dari gugusdepan lain yang diundang khusus. BAB V KUORUM Pasal 10
Kuorum
1. Musyawarah Ambalan dinyatakan sah apabila mencapai kuorum, yakni dihadiri oleh lebih dari 1/2 (setengah) dari jumlah per utusan yang seharusnya hadir. 2. Apabila pasal 10 ayat 1 tidak tercapai, maka Musyawarah Ambalan ditunda selama 2 x 10 menit dan selanjutnya dianggap sah. 3. Sidang-sidang dalam Musyawarah Ambalan dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah dari jumlah peserta yang seharusnya hadir. 4. Apabila pasal 10 ayat 3 tidak tercapai maka sidang-sidang ditunda selama 1 x 15 menit dan selanjutnya dianggap sah.
BAB VI JENIS, PIMPINAN DAN PESERTA SIDANG Pasal 11
Jenis Sidang
1. 2. 3.
4.
Jenis persidangan dalam Musyawarah Ambalan adalah Sidang Pendahuluan Sidang Pleno Sidang-sidang Komisi a. Komisi A : Penjelasan Kep. 080 Tahun 1988, Keorganisasian dan Tata Cara Pemilihan Pengurus Dewan Ambalan b. Komisi B : Rencana Kerja dan Pola Pembinaan c. Komisi C : Penyusunan Adat Ambalan Sidang Tim Perumus Pasal 12
Pimpinan Sidang
1. Pimpinan Sidang Pendahuluan Musyawarah Ambalan adalah 3 (tiga) orang 2. 3.
4. 5.
Pengurus Dewan Ambalan masa bakti Sebelumnya. Pimpinan Sidang Pleno Musyawarah Ambalan adalah Pimpinan Musyawarah Ambalan yang disebut Presidium. Presidium Musyawarah Ambalan berjumlah 3 (tiga) orang, yang dipilih dari dan oleh Peserta Musyawarah Ambalan dengan komposisi sebagai berikut : a. 1 (satu) orang peserta dari unsur Pengurus Dewan Ambalan, yang mendapat mandat dari Pengurus Dewan Ambalan b. 2 (dua) orang peserta dari unsur Dewan Ambalan (diutamakan yang duduk sebagai pemimpin sangga/kepala bidang). Sidang Komisi dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang Sekretaris Komisi yang dipilih dari anggota komisi. Sidang Tim Perumus dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang Sekretaris yang dipilih dari seorang anggota Tim Perumus. Pasal 13
Peserta Sidang
1. Sidang Pendahuluan Musyawarah Ambalan diikuti oleh seluruh peserta, Penasihat dan Peninjau Musyawarah Ambalan. 2. Sidang Pleno Musyawarah Ambalan diikuti oleh seluruh peserta, Penasihat dan Peninjau Musyawarah Ambalan. 3. Sidang Komisi Musyawarah Ambalan diikuti oleh peserta, Penasihat dan Peninjau yang mendapat pengesahan dari Sidang Pleno. 4. Sidang Tim Perumus Musyawarah Ambalan diikuti anggota Tim Perumus yang disahkan melalui Sidang Pleno, yang terdiri dari Ketua Komisi, Sekretaris Komisi dan Presidium.
3
BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 14
Hak Suara
1. Hak suara adalah hak yang dimiliki perutusan untuk diperhitungkan dalam perhitungan suara apabila dilaksanakan pengambilan keputusan dengan cara pemungutan suara. 2. Setiap perutusan memiliki satu hak suara. Penasihat dan Peninjau tidak memiliki hak suara. Pasal 15
Hak Bicara
1. 2. 3. 4.
Hak bicara adalah hak yang dimiliki untuk menyampaikan saran, usul dan pendapat. Setiap peserta Musyawarah Ambalan mempunyai hak bicara. Penasihat Musyawarah Ambalan mempunyai hak bicara atas persetujuan Sidang. Musyawarah Ambalan dapat meminta nasihat, petunjuk dan saran kepada Penasihat apabila dipandang perlu. 5. Peninjau Musyawarah Ambalan tidak mempunyai hak bicara. Pasal 16
Hak Pilih Hak pilih adalah hak yang dimiliki peserta Musyawarah Ambalan untuk dipilih dan memilih. Pasal 17
Kewajiban Seluruh Peserta, Penasihat dan Peninjau berkewajiban mematuhi Tata T ertib Musyawarah Ambalan. BAB VIII PENGAMBILAN KEPUTUSAN Pasal 18
Pengambilan Keputusan
1. Setiap pengambilan keputusan dalam Musyawarah Ambalan sedapat¬dapatnya dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat. 2. Apabila tidak tercapai mufakat, maka sidang ditunda selama 2 x 15 menit untuk mengadakan pembicaraan informal (lobbying). 3. Apabila tidak tercapai mufakat, maka dilakukan melalui pemungutan suara, yakni keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
BAB IX LAIN-LAIN Pasal 19
Masa berlaku Tata Tertib ini berlaku sejak disahkan oleh Musywarah Ambalan, sampai Musyawarah Ambalan berakhir. Pasal 20
Tambahan Hal-hal yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan diatur kemudian dengan persetujuan sidang.
KETETAPAN MUSYAWARAH PENEGAK / AMBALAN AMBALAN SRIBADUGA MAHARAJA – DIAH PHITALOKA PANGKALAN SMA NEGERI 1 SURADE NOMOR : 01/MUBAL/10/2011 Tentang PERATURAN DAN TATA TERTIB MUSYAWARAH PENEGAK / AMBALAN SRIBADUGA MAHARAJA & DIAH PHITALOKA
MENIMBANG
:
bahwa dalam melaksanakan musyawarah ambalan perlu adanya tata tertib
MENGINGAT
:
1. Anggaran Dasar gerakan pramuka. 2. Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.
MEMPERHATIKAN
:
Usulan dan tanggapan peserta sidang.
MEMUTUSKAN MENETAPKAN : Pertama : menetapkan tata tertib musyawarah ambalan Sribaduga Maharaja Diah Phitaloka Kedua : jika terdapat kekeliruan di dalamnya maka, dapat ditinjau ulang sebagai mana mestinya. Ketiga : Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Surade Pada Tanggal : 29 Oktober 2011 Waktu : 22.00 wib