19
KATA PENGATAR
Puji syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena dengan Rahmat, Karunia, serta Taufik dan Hidayah-Nya makalah "Peran Masyarakat dalam Sistem Politik di Indonesia" ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu, teriring Shalawat serta salam kami haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau, berkat beliau kita bisa terbawa ke alam yang penuh dengan ilmu dan hikmah. Semoga kebaikan semuanya dibalas oleh Allah SWT.
Makalah ini membahas tentang bentuk peranan warga Negara dalam sistem politik yang ada di Indonesia. Sebagai tambahan ilmu pengetahuan, kami menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kesempurnaan, maka kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan guna penyempurnaan makalah ini.
Makassar , 18 april 2016
Penulis
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ………………………………………………………………………1
DAFTAR ISI…………………………………………………………………………………2
BAB I PENDAHULUAN
Latar Belakang Masalah. ………….………………………………..……….…….3
Rumusan Masalah……………………..………………………………………..….5
Tujuan Penulisa ……………………………………………………..………….6
BAB II PEMBAHASAN
Sistem Politik di Indonesia…………………………………………..……….…….7
Peran Masyarakat dalam Sistem Politik di Indonesi…………………….....…12
Ciri – cirri Masyarakat Politik di Indonesia …….........……………..……….….17
Bentuk Peran masyarakat Dalam Sistem politik ……………………………....19
Peran Masyarakat dalam Sistem Politik Bidang Eksekutif ……..…………...20
Peran Masyarakat dalam Sistem Politik Bidang Legislatif ………..………....23
Peran Masyarakat dalam Sistem Politik Bidang Yidikatif ……………...…….24
BAB III PENUTUP
Kesimpulan ………………………………………………………….………….….26
Saran …………………………………………………………………….…………27
DAFTAR PUSTAKA ………………………………………………….……….………….28
BAB I
PENDAHULUAN
Latar Belakang Masalah
Negara merupakan organisasi yang mewadahi bangsa. Bangsa tersebut merasakan pentingnyakeberadaan negara sehingga tumbuhlah kesadaran untuk mempertahankan untuktetap tegaknya dan utuhnya negara melalui upaya bela negara. Sebagai suatu bangsa atauwarga negara, setiap manusia khususnya yang berada di Indonesia mempunyai kedudukan,hak dan kewajiban yang sama, yang pokok adalah bahwa setiap orang haruslah terjaminhaknya dan mendapatkan status kewarganegaraan, sehingga terhindar dari kemungkinan
menjadi statless atau tidak berkewarga
negaraan. Kala ini warga negara harus mengetahuihubungan timbal balik antara warga negara ataupun pemerintah yang menaunginya. Sepertimasyarakat Modern saat ini, hubungan timbal balik antar warga negara semakin nyata, makadiperlukan adanya pengetahuan tentang peranan warga negara yang sebenarnya seperti apa.
Partisipasi politik amat urgen dalam konteks dinamika perpolitikan dalam suatu masyarakat. Sebab dengan partisipasi politik dari setiap individu maupun kelompok masyarakat maka niscaya terwujud segala yang menyangkut kebutuhan warga masyarakat secara universal. Sehingga demikian, keikutsertaan individu dalam masyarakat merupakan faktor yang sangat penting dalam mewujudkan kepentingan umum. Dan paling ditekankan dalam hal ini terutama sikap dan perilaku masyarakat dalam kegiatan politik yang ada. Dalam artian setiap individu harus menyadari peranan mereka dalam mendirikan kontribusi sebagai insan politik. Dalam hal ini peranan meliputi pemberian suara, kegiatan menghadiri kampanye serta aksi demonstrasi. Namun kegiatan-kegiatan sudah barang tentu harus dibarengi rasa sukarela sebagai kehendak spontanitas individu maupun kelompok masyarakat dalam partisipasi politik. Dengan kegiatan-kegiatan politik ini pula, intensitas daripada tingkat partisipasi politik warga masyarakat dapat termanifestasi. Oleh karena itu, sikap dan perilaku warga masyarakat dalam kegiatan politik berupa pemberian suara dan kegiatan kampanye dalam pemilihan kepala daerah merupakan parameter dalam mengetahui tingkat kesadaran partisipasi politik warga masyarakat.
Paling tidak warga masyarakat ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan politik sekaligus mengambil bagian untuk mempengaruhi pemerintah dalam keputusan politik. Pemilihan kepala daerah sebagai wahana menyalurkan segala aspirasi masyarakt melalui suksesi dalam pemilihan kepala daerah, peran warga masyarakat terutama dalam mempengaruhi keputusan politik sangat prioritas. Dengan adanya pemilihan kepala daerah setiap individu maupun kelompok masyarakat dapat memanifestasikan kehendak mereka secara sukarela, tanpa pengaruh dari siapapun. Dalam hal ini setiap anggota masyarakat secara langsung dapat memberikan suara dalam pemilihan serta aktif dalam menghadiri kegiatan-kegiatan politiknya, seperti kampanye.
Namun keaktifan anggota masyarakat baik dalam memberikan suara maupun kegiatan kampanye tentu harus didorong oleh sikap orientasi yang begitu tinggi. Dan disamping itu pula kesadaran dan motivasi warga masyarakat dalam kegiatan politik sebagaimana di kemukakan tadi sangat penting untuk menopang tingkat partisipasi politik terhadap pemilihan kepala daerah. Karena dengan adanya sikap antusias dari warga masyarakat dalam partisipasi politik tentu membawa pada konsekuensi pada tatanan politik yang stabil. Oleh karena kesadaran dan pemahaman politik merupakan penunjang dalam mewujudkan stabilitas politik masyarakat dengan kesadaran dan pemahaman politik pula setiap sikap dan perilaku masyarakat secara partisipasi dapat terwujud sebagaimana mestinya.
Namun demikian sikap dan perilaku anggota masyarakat dalam partisipasi politik kadang kala mengarah pada sikap apatis, sinisme, dan arogan sehingga yang demikian ini mempengaruhi partisipasi mereka dalam pemilihan kepala daerah. Yang akhirnya mereka enggan memberikan suara dalam pemilihan dan juga tidak menghadiri kegiatan-kegiatan politik (kampanye). Fenomena-fenomena ini selalu muncul dimana-mana lebih-lebih lagi dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah.
Rumusan Masalah
Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam makalah ini adalah sebagai berikut :
Bagaimana sistem politik di Indonesia?
2 Bagaimana peran Masyarakat dalam sistem politik indonesia ?
3 Apakah ciri-ciri masyarakat politik di Indonesia ?
4 Bagaimana bentuk-bentuk peran masyarakat dalam sebuah lingkungan politik Eksekutif, Legislatif dan Yudikat ?
Tujuan Penulisan
Adapun tujuan disusunnya makalah ini adalah untuk :
Mengetahui Sistem politik di Indonesia
Mengetahui peran masyarakat dalam system politik Indonesia
Mengetahui ciri-ciri masyarakat politik di indonesia
Mengetahui bagaimana bentuk-bentuk peran masyarakat dalam sebuah lingkungan politik Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif.
BAB II
PAMBAHASAN
Sistem Politik di Indonesia
Sistem Politik adalah berbagai macam kegiatan dan proses dari struktur dan fungsi yang bekerja dalam suatu unit atau kesatuan (masyarakat/negara).
Sistem politik Indonesia diartikan sebagai kumpulan atau keseluruhan berbagai kegiatandalam Negara Indonesia yang berkaitan dengan kepentingan umum termasuk prosespenentuan tujuan, upaya-upaya mewujudkan tujuan, pengambilan keputusan, seleksi dan
penyusunan skala prioritasnya.
Politik adalah semua lembaga-lembaga negara yang tersebut di dalam konstitusi negara
( termasuk fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif ). Dalam Penyusunan keputusan-
keputusan kebijaksanaan diperlukan adanya kekuatan yang seimbang dan terjalinnya
kerjasama yang baik antara suprastruktur dan infrastruktur politik sehingga memudahkan
terwujudnya cita-cita dan tujuan-tujuan masyarakat/Negara. Dalam hal ini yang dimaksud
suprastruktur politik adalah Lembaga-Lembaga Negara. Lembaga-lembaga tersebut di
Indonesia diatur dalam UUD 1945 yakni MPR, DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden,
Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial. Lembaga-lembaga ini yang akan
membuat keputusan-keputusan yang berkaitan dengan kepentingan umum.
Badan yang ada di masyarakat seperti Parpol, Ormas, media massa, Kelompok
kepentingan (Interest Group), Kelompok Penekan (Presure Group), Alat/Media Komunikasi
Politik, Tokoh Politik (Political Figure), dan pranata politik lainnya adalah
merupakaninfrastruktur politik, melalui badan-badan inilah masyarakat dapat menyalurkan
aspirasinya. Tuntutan dan dukungan sebagai input dalam proses pembuatan keputusan.
Dengan adanya partisipasi masyarakt diharapkan keputusan yang dibuat pemerintah sesuai
dengan aspirasi dan kehendak rakyat
Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik, di mana kedaulatan berada di tangan
rakyat dan dijalankan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Indonesia
menganut sistem pemerintahan presidensil, di mana Presiden berkedudukan sebagai kepala
negara sekaligus kepala pemerintahan.
Para Bapak Bangsa (the Founding Fathers) yang meletakkan dasar pembentukan negara
Indonesia, setelah tercapainya kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Mereka sepakat
menyatukan rakyat yang berasal dari beragam suku bangsa, agama, dan budaya yang tersebar
di ribuan pulau besar dan kecil, di bawah payung Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Indonesia pernah menjalani sistem pemerintahan federal di bawah Republik Indonesia Serikat
(RIS) selama tujuh bulan (27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950), namun kembali ke bentuk
pemerintahan republik.
Setelah jatuhnya Orde Baru (1996 - 1997), pemerintah merespon desakan daerah-daerah
terhadap sistem pemerintahan yang bersifat sangat sentralistis, dengan menawarkan konsep
Otonomi Daerah untuk mewujudkan desentralisasi kekuasaan.
Undang-undang Dasar 1945
Konstitusi Negara Indonesia adalah Undang-undang Dasar (UUD) 1945, yang mengatur
kedudukan dan tanggung jawab penyelenggara negara; kewenangan, tugas, dan hubungan
antara lembaga-lembaga negara (legislatif, eksekutif, dan yudikatif). UUD 1945 juga mengatur
hak dan kewajiban warga negara.
Lembaga legislatif terdiri atas Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang merupakan lembaga
tertinggi negara dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Lembaga Eksekutif terdiri atas Presiden, yang dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh
seorang wakil presiden dan kabinet. Di tingkat regional, pemerintahan provinsi dipimpin oleh
seorang gubernur, sedangkan di pemerintahan kabupaten/kotamadya dipimpin oleh seorang
bupati/walikota.
Lembaga Yudikatif menjalankan kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh Mahkamah Agung
(MA) sebagai lembaga kehakiman tertinggi bersama badan-badan kehakiman lain yang berada
di bawahnya. Fungsi MA adalah melakukan pengadilan, pengawasan, pengaturan, memberi
nasehat, dan fungsi adminsitrasi.
Saat ini UUD 1945 dalam proses amandemen, yang telah memasuki tahap amandemen
keempat. Amandemen konstitusi ini mengakibatkan perubahan mendasar terhadap tugas dan
hubungan lembaga-lembaga negara.
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
Fungsi pokok MPR selaku lembaga tertinggi negara adalah menyusun konstitusi negara;
mengangkat dan memberhentikan presiden/wakil presiden; dan menyusun Garis-garis Besar
Haluan Negara (GBHN).
Fungsi pokok MPR yang disebut di atas dapat berubah bergantung pada proses amandemen
UUD 1945 yang sedang berlangsung.
Jumlah anggota MPR adalah 700 orang, yang terdiri atas 500 anggota DPR dan 200 anggota
Utusan Golongan dan Utusan Daerah, dengan masa jabatan lima tahun.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Selaku lembaga legislatif, DPR berfungsi mengawasi jalannya pemerintahan dan bersama-sama
dengan pemerintah menyusun Undang-undang.
Peran masyarakat dalam Sistem Politik di Indonesia
Dalam masyarakat Demokrasi peran Warga Negara sangatlah dibutuhkan untuk terciptanya masyarakat yang demokratis, sehingga peran warga Negara ini dapat menjadi acuan untuk terciptanya pemerintahan yang demokratis pula. Dalam menciptakan masyarakat yang demokatis maka tidak lain adalah keikutsertaan masayarakat dalam perannya terhadap politik. Sehingga masyarakat yang ikut berperan aktif dalam politik dapat mengembangkan partisipasi politiknya yang berpengaruh terhadap sistem politik Negara dan pemerintahannya.
Dalam konteks politik ini mengacu pada pada keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik. Partisipasi politik adalah keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan. Sebagai defenisi umum dapat dikatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan cara memilih pimpinan dan secara langsung dan secara tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum atau kepala daerah, menghadiri kegiatan (kampanye), mengadakan hubungan (contakting) dengan pejabat pemerintah, atau anggota parlement dan sebagainya.
Herbert Meclosky (1994:3), berpendapat bahwa partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan suka rela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum. Berdasarkan defenisi ini, partisipasi warga masyarakat menekankan pada keikutsertaan individu maupun kelompok masyarakat untuk melakukan kegiatan politik secara aktif.
Dimana setiap anggota masyarakat, seyogyanya memberikan suara dalam pemilihan kepala daerah. Dan juga dijelaskan bahwa kegiatan sukarela adalah dimana dalam pelaksanaan pemberian suara dalam pemilihan tanpa pengaruh paksaan dari siapapun.
"Norman H. Nie (2002:9), dan Sidney Verba" partisipasi politik adalah kegiatan pribadi warga negara yang loyal sedikit banyak langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara/tindakan-tindakan diambil oleh mereka, yang teropong terutama adalah "tindakan-tindakan yang bertujuan mempengaruhi keputusan-keputusan pemerintah" yaitu usaha-usaha untuk mempengaruhi alokasi nilai secara otoritatif untuk masyarakat.
Dari uraian-uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa partisipasi warga masyarakat, tindakan yang dilakukan demi mencapai kepentingan umum, yang berdasarkan pada nilai-nilai yang legal. Dalam hal ini partisipasi politik lebih menekankan pada beberapa hal yaitu:
Sikap warga masyarakat terhadap pemimpin
Kerjasama antara anggota masyarakat dengan pemimpin dalam mempengaruhi keputusan politik
Perilaku warga masyarakat dalam kegiatan politik harus didorong oleh nilai-nilai ideal.
Keikutsertaan warga masyarakat memberikan hal suara dalam pemilihan suka rela.
Gabriel Almond (2004:26), berpendapat bahwa yang dinamakan partisipasi politik hanya terbatas pada kegiatan sukarela saja yaitu: kegiatan yang dilakukan tanpa paksan atau tekanan dari siapapun. Milbiath (2001:143), menjelaskan partisipasi sebagai dimensi utama stratifikasi sosial.. dia membagi partisipasi politik menjadi empat bagian yaitu:
Pemimpin Politik
Pemimpin politik adalah pemegang kekuasaan yang memiliki legitimasi secara abash dari warga masyarakat. Pemimpin politik ini selalu memberikan perlindungan terhadap masyarakat sebagai objek kekuasaan.
Aktivis Politik
Aktivis politik adalah orang-orang yang selalu menghadiri setiap kegiatan politik.
Komunikator
Komunikator adalah orang yang menerima dan menyampaikan ide, sikap dan informasi politik lainnya kepada orang lain.
Warga Negara
Warga negara adalah semua individu maupun kelompok yang turun serta dalam agenda politik. Partisipasi politik dapat pula dikategorikan berdasarkan jumlah pelaku, yakni individual dan kolektif. Maksudnya, seseorang yang ikut memberikan keputusan politik lewat kegiatan politik. Sebaliknya partisipasi secara kolektif tentu menyangkut kegiatan warga negara secara serentak untuk mempengaruhi penguasa seperti dalam proses pemilihan.
Selanjutnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku politik individu. Menurut model ini terdapat empat faktor yang mempengaruhi perilaku politik seseorang actor politik. Pertama, lingkungan sosial tak langsung,seperti sistem politik, sistem ekonomi, budaya, dan media massa. Kedua, lingkungan sosial politik yang mempengaruhi dan membentuk kepribadian actor, seperti keluarga, agama, sekolah, dan kelompok pergaulan. Ketiga, struktur kepribadian yang tercermin dalam sikap individu. Keempat, faktor lingkungan sosial politik langsung berupa situasi yaitu keadaan yang mempengaruhi actor secara langsung ketika hendak melakukan suatu kegiatan seperti kehadiran orang lain, suasana kelompok, dan ancaman dengan segala bentuknya.
Faktor lingkungan social politik tak langsung mempengaruhi lingkungan sosial politik yang berupa sosialisasi, interalisasi dan politisas. Selain itu mempengaruhi juga sosial politik langsung berupa situasi. Faktor lingkungan yang akan mempengaruhi secara langsung oleh satu dari kedua faktor yang mencakup struktur kepribadian atau sikapnya terhadap objek kebijakan.
Ciri-Ciri Mayarakat Politik di Indonesia.
Adapun yang menjadi cirri-ciri masyarakat politik yaitu :
1. Adanya pendidikan politik bagi warga negaranya
Untuk menciptakan masyarakat politik maka pemerintah harus memberikan pendidikan politik kepada warga negaranya, pendidikan politik dimaksudkan untuk mengembangkan dan mempertahankan situasi politik yang sudah ada. Sehingga masyarakat akan menjadi melek politik dan dengan pendidikan politik masyarakat akan tahu bagaimana system politik dan budaya politik yang ada di Negara tersebut sehingga sangat perpengaruh terhadap keberlangsungsn dan perkembangan politik di Negaranya. Pendidikan politik di Indonesia dilakuakan diantaranya melalui pendidikan formal di sekolah seperti pelajaran Pendidikan Kewarganegaaan.
2. Adanya Kesadaran Politik warga negara yang tinggi
Dengan pendidikan politik yang diperoleh warga Negara maka diharapkan munculnya rasa kecintaan kepada negaranya sehingga diharapka munculnya kesadaran politik. Kesadaran politik yang tinggi warga Negara sangat diperlukan untuk keberlangsungan pemerintahan.
3. Adanya Budaya Politik yang berkembang di masyarakat suatu Negara
Budaya politik akan muncul dengan sendirinya seiring dengan perkembangan politik suatu Negara. Budaya adalah sesuatu yang dilakukan berulang-ulang dan dijadikan suatu nilai sehingga muncul ciri dari politik suatu Negara.
4. Bagaimana cara sosialisasi politik masyarakatnya
Cara menerapkan sosialisasi politik terhadap warga negaranya, baik melalui lembaga formal maupun non formal harus dilakukan untuk mempertahankan keberlangsungan politik suatu negara. Jika sosialisasi yang dilakuakan pemerintah berjalan baik maka budaya politik yang sudah ada akan terus bertahan dan berkembang seiring denga waktu.
5. Adanya peran aktif warga Negara dalam sistem politik
Peran aktif warga Negara sangat dibutuhkan untuk menjaga kestabilitasan politik dan pemerintah suatu Negara. Negara tidak akan berkembang secara politik jika tidak ada peran aktif warga Negara dalam politik. Hal ini akan mengakibatkan suatu pemerintahan yang absolute, karena tidak adanya pengawasan dari masyarakatnya.
6. Adanya keloyalan warga Negara terhadap negaranya
Keloyalan warga Negara sangat mempengaruhi perkembangan politik suatu Negara. Dengan partisipasi yang aktif warga Negara dan keloyalan terhadap Negara maka proses perkembangan budaya politik di suatu Negara akan mengalami kemajuan yang sangat pesat. Dibutuhkan keloyalan tidak hanya sekedar mencari kekuasaan akan mengangkat drajat seseorang yang bersedia untuk selalu loyal terhadap negaranya sehingga kemungkinan-kemungkian terjadinya penyelewengan akan terkikis dengan sendirinya
7. Tumbuh dan berkembangnya masyarakat madani
Masyarakat madani berpengaruh terhadap perkembangan politik suatu Negara, Negara akan lebih mudah dalam meningkatkan partisipasi politik, dalam hal sosialisasi dan pengawasan jalannya politik akan lebih stabil jika masyarakat madani berkembang dalam suatu masyarakat.
Masyarakat dalam ilmu politik sendiri terbentuk dalam tiga karakter. yaitu masyarakakat yang Kritis, Konservatif, dan Idealis. diantaralain sebagai berikut :
Masyarakat Kritis adalah masyarakat yang berani menantang apa yang dikatakan atau dikemukakan oleh pihak-pihak yang lebih berkuasa, pemerintah dan lembaga untuk menantang perilaku atau praktek yang dilakukan seseorang atau menganalisis pekerjaan sebuah serikat, atau gerakan sosial, atau untuk menantang dan melawan (oppose) kekuatan-kekuatan dominan di dalam komunitas.
Masyarakat Konservatif adalah masyarakat yang selalu mendukung dengan kebijakan-kebijakan Pemerintah karena mereka merasa diuntungkan dengan kebijakan tersebut.
Masyarakat Idealis adalah masyarakat yang mempunyai pengetahuan politik yang selalu merasa kurang puas dengan kinerja pemerintah karena tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan.
Demokratis adalah kebebasan berpendapat dan menguluarkan aspirasinya terhadap pemerintah, dan biasanya mengandung unsur pro dan kontra
Masalah politik tanpa kecepatan dan ketepatan penyelesaian politik menjadi celah atau membuka ruang untuk terus disoroti, dikomentari dan dianalisis oleh banyak pihak. Kebebasan berpendapat dan berekspresi menjadi wahana tumbuh suburnya aneka pendapat. Dan dalm situasi itu, baik ketika berkontribusi pada penyelesaian masalah yang sedang dihadapi. Namun ketika berlaru-larut maka kebebasan berpendapat dengan aneka opini menjadi disinsentif bagi demokrasi. Publik akan menjadi muak, jenuh dan jengkel dengan olah politik.
Bentuk Peran Masyarakat Dalam Sistem Politik
modeL partisipasi politik bersumber pada faktor "kebiasaan" partisipasi politik di suatu zaman, maka bentuk partisipasi politik mengacu pada wujud nyata kegiatan politik tersebut. Samuel P. Huntington dan Joan Nelson membagi bentuk-bentuk partisipasi politik menjadi:
Kegiatan Pemilihan – yaitu kegiatan pemberian suara dalam pemilihan umum, mencari dana partai, menjadi tim sukses, mencari dukungan bagi calon legislatif atau eksekutif, atau tindakan lain yang berusaha mempengaruhi hasil pemilu;
Lobby – yaitu upaya perorangan atau kelompok menghubungi pimpinan politik dengan maksud mempengaruhi keputusan mereka tentang suatu isu;
Kegiatan Organisasi – yaitu partisipasi individu ke dalam organisasi, baik selaku anggota maupun pemimpinnya, guna mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah;
Contacting – yaitu upaya individu atau kelompok dalam membangun jaringan dengan pejabat-pejabat pemerintah guna mempengaruhi keputusan mereka, dan
Tindakan Kekerasan (violence) – yaitu tindakan individu atau kelompok guna mempengaruhi keputusan pemerintah dengan cara menciptakan kerugian fisik manusia atau harta benda, termasuk di sini adalah huru-hara, teror, kudeta, pembutuhan politik (assassination), revolusi dan pemberontakan.
Kelima bentuk partisipasi politik menurut Huntington dan Nelson telah menjadi bentuk klasik dalam studi partisipasi politik. Keduanya tidak membedakan apakah tindakan individu atau kelompok di tiap bentuk partisipasi politik legal atau ilegal. Sebab itu, penyuapan, ancaman, pemerasan, dan sejenisnya di tiap bentuk partisipasi politik adalah masuk ke dalam kajian ini.
Klasifikasi bentuk partisipasi politik Huntington dan Nelson relatif lengkap. Hampir setiap fenomena bentuk partisipasi politik kontemporer dapat dimasukkan ke dalam klasifikasi mereka. Namun, Huntington dan Nelson tidak memasukkan bentuk-bentuk partisipasi politik seperti kegiatan diskusi politik, menikmati berita politik, atau lainnya yang berlangsung di dalam skala subyektif individu.
Menurut kami, peran serta dalam masing-masing bidang yang akan dibahas berikutnya adalah dengan bergabung dengan salah satu dari lembaga tersebut baik itu Eksekutif, Legislatif maupun yudikatif.
Peran Masyarakat dalam Sistem Politik Bidang Eksekutif
Rakyat Indonesia harus dapat bersikap positif dalam mengembangkan demokrasi pancasila dapat menggunakan hak pilih, baik hal memilih maupun dipilih, ikut melaksanakan pemilu secara langsung umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil. Musyawarah, mufakat mengakui dan menghormati hak asasi manusia termasuk kebebasan beragama dan menjunjung tinggi hokum yang sedang berlaku.
1. Peran serta masyarakat secara umum
Bentuk perwujudan dan wewenang warga Indonesia dalam demokrasi pancasila yaitu :
Menjadi anggota / pengurus ormas atau orpol sesuai dengan pasal 28 UUD 1945
Memperoleh pendidikan dan ikut menangani serta mengembangkan pendidikan sesuai dengan pasal 31 UUD 1945
Ikut aktif kegiatan koperasi dan kegiatan ekonomi denga pasal 33 UUD 1945
Warga Negara Indonesia harus ikut bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan pengembangan demokrasi pancasila dalam kehidup
An bermayarakat berbangsa dan bernegara.
2. Peran Serta Pendidik
Peserta didik adalah mereka (warga belajar) yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan dari jenjang pendidikan dasar sampai dengan perguruan tinggi.
Suara dari peserta didik sebagai oposisi adalah benar-benar murni sebagai moral force (kekuatan moral) yang membawa aspirasi rakyat tanpa ada vested intercts (kepentingan tertentu).
a. Peserta Didik Sebagai Pengkritik Setia (Loyal Opposhon).
Peserta didik adalah pengkritik setia yang harus dibina dan dibimbing pemerintah (eksekutif dan legeslatif) agar saran dan kritik yang lontarkan dapat menjadi alternative bagi perencanaan masalah terhadap persoalan yang sedang dihadapi.
b. Peserta didik sebagai kelompok kepentingan (interst group)
Beberapa kegiatan sehubungan dengan peserta didik sebagai preesure group atau interst group yaitu :
Mengadakan seminar – seminar atau symposium dan kajian-kajian terhadap suatu kebijakan pemerintahan yang dirasa tidak rasional dan dapat merugikan kepentingan orang banyak.
Melakukan kunjungan ke instansi pemerintah sebagai decision maker (pembuat keputusan) untuk mengadakan audensi (temu wicara) sekaligus memberi masukan –masukan sebagai alternative pemecahan masalah sehingga dapat membatlkan atau menunda keputusan yang akan dibuat.
Mengadakan mimbar bebas
c. Peserta didik sebagai control social (social control).
Peserta didik sebagai control berarti adanya kegiatan pengawasan dan pengendalian yang dilakukan secara incidental, periodic maupun terus-menerus untuk memantau sekaligus mempngaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah.
Peran Serta Dalam Sistem Politik di Indonesia
Partisipasi politik dapat diartikan sebagai penentu sikap keterlibatan hasrat setiap individu dalam situasi dan kondisi organisasi. Sehingga pada akhirnya mendorong individu tersebut berperan serta dalam pencapaian tujuan organisasi serta ambil bagian dalam setiap pertanggungjawaban bersama.
Secara umum arti lembaga eksekutif adalah pelaksanaan pemerintah yang dikepalai oleh presiden yang dibantu pejabat, pegawai negeri, baik sipil maupun militer. Sedangkan wewenang menurut Meriam Budiardjo mencangkup beberapa bidang: 1) Diplomatik: menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan negara-negara lainnya. 2) Administratif: melaksanakan peraturan serta perundang-undangan dalam administrasi negara. 3) Militer: mengatur angkatan bersenjata, menjaga keamanan negara dan melakukan perang bila di dalam keadaan yang mendukung. 4) Legislatif: membuat undang-undang bersama dewan perwakilan. 5) Yudikatif: memberikan grasi dan amnesti.
Sistem Lembaga Eksekutif terbagi menjadi dua:
Sistem Pemerintahan Parlementer: Kepala negara dan kepala pemerintahan terpisah. Kepala pemerintahan dipimpin oleh perdana menteri, sedangkan kepala negara dipimpin oleh presiden. Tetapi kepala negara disini hanya berfungsi sebagai simbol suatu negara yang berdaulat.
Sistem Pemerintahan Presidensial: Kepala pemerintahan dan kepala negara, keduanya dipegang oleh presiden.
Peran serta masyarakat dalam bidang Eksekutif ini adalah bentuk keikutsertaan dari suatu warga Negara dalam menjalankan tugas dalam bidang eksekutif. Seperti menjadi Presiden, Wakil Presiden, Menteri Kabinet dan lainnya. Karena pada dasarnya Eksekutif adalah warga Negara biasa yang terpilih dalam pemilu.
Peran Serta Masyarakat dalam Sistem Politik Bidang Legislatif
Dilihat dari kata Legislate yang bermakna lembaga yang bertugas membuat undang-undang. Namun tidak hanya sebatas membuat undang-undang, melainkan juga merupakan wakil rakyat atau badan parlemen. Pernyataan ini didasari oleh teori kedaulatan rakyat yaitu teori yang bertentangan dengan teori monarki dan absolutisem. Jadi hakikatnya badan legislatif digunakan untuk mencegah terjadinya tindakan sikap absolut dari pemerintah pusat atau presiden. Adapun fungsi dari badan legislatif sebagai berikut:
Question Hour/Pertanyaan Parlemen Anggota legislatif diizinkan mengajukan pertanyaan kepada pemerintahan pusat mengenai hal-hal yang perlu ditanyakan yang jelasnya berkaitan dengan nasib rakyat.
Interpelasi Hak anggota legislatif untuk meminta keterangan pada kebijakan pemerintah pusat terutama yang telah dilaksanakan di lapangan.
Engquete/Angket Hak untuk anggota legislatif untuk melakukan penyelidikan sendiri dengan cara membentuk panitia penyelidik.
Mosi Hak kontrol yang memiliki potensi besar untuk menjatuhkan lembaga eksekutif.
Peran Serta Masyarakat dalam Sistem Politik Bidang Yudikatif
Lembaga ini merupakan lembaga ketiga dari tatanan politik Trias Politica yang berfungsi mengontrol seluruh lembaga negara yang menyimpang atas hukum yang berlaku pada negara tersebut. Fungsi Lembaga Yudikatif adalah sebagai alat penegakan hukum, penyelesaian penyelisihan, hak menguji apakah peraturan hukum sesuai atau tudak dengan UUD dan landasan Pancasila, serta sebagai hak penguji material.
Badan Yudikatif Indonesia berfungsi menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dengan tujuan menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman di Indonesia, menurut konstitusi, berada di tangan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya (peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tatausaha negara) serta sebuah Mahkamah Konstitusi.
Berbagai cara bisa dilakukan warga Negara dalam menyampaikan aspirasi dan keinginan politik dalam peran sertanya pada sistem politik yang ada. Berikut contoh peran serta warga Negara dalam sistem politik di Indonesia:
1. Konvensional
Ikut dalam Pemilu baik menggunkan hak aktif maupun pasifnya
Ikut memberikan kritikan dan masukan lewat berbagai media, semisal media social seperti FB
Berkomunikasi dengan para pejabat dalam penyesuaian sebuah kebijakan publik semisal lewat demonstrasi sesuai dengan aturan
2. Non Konvensional
Demonstrasi dengan tidak meminta izin dulu kepada pihak yang berwajib
Menghina pejabat publik
BAB III
PENUTUP
Kesimpulan
Dalam rangka menguatkan pelaksanaan demokrasi dan sistem kepartaian yang efektif sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diperlukan penanaman nilai-nilai politik dalam masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang sadar akan pentingnya pendidikan politik baik secara sukarela maupun yang ingin eksis dalam kegiatan-kegiatan politik.
Partisipasi politik adalah aktivitas warganegara yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan politik. Partisipasi politik dilakukan orang dalam posisinya sebagai warganegara, bukan politikus ataupun pegawai negeri. Sifat partisipasi politik ini adalah sukarela, bukan dimobilisasi oleh negara ataupun partai yang berkuasa. Ruang bagi partisipasi politik adalah sistem politik. Sistem politik memiliki pengaruh untuk menuai perbedaan dalam pola partisipasi politik warganegaranya.
Bahwa partai politik merupakan sarana partisipasi politik masyarakat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi untuk menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab. Hal ini untuk memperkukuh kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang kuat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur serta demokratis dan berdasarkan hukum.
Saran
Adapun beberapa saran yang dapat kami sampaikan berhubungan dengan pembahasan pada makalah ini, yaitu:
Partisipasi dan peran serta masyarakat dalam suatu sistem politik adalah menentukan nasib dari suatu negara. Karena itu, pendidikan politik harus ditanamkan semenjak dini.
Faktor ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem perpolitikan di Indonesia harus disikapi oleh partai politik dengan melakukan suatu sistem perubahan internal sehingga dapat membangun kepercayaan publik khususnya kaum perempuan yang memiliki hak sama dengan kaum laki-laki.
DAFTAR PUSTAKA
Budiarjo, Miriam. 2009. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
Gatara, Said dan Said, Moh. Dzulkiah. 2007. Sosiologi Politik. Bandung. Pustaka Setia
Rush, Michael dan Althoff, Phillip. 2011. Pengantar Sosiologi Politik. Jakarta: Rajawali Pers
Sahid, Komarudin. 2011. Sosiologi Politik. Bogor: Ghalia Indonesia
Wahyudin, Tur. 2008. Partisipasi Politik, dalam http://turwahyudin. wordpress.com/2008/04/16/partispasi-politik/, diakses tanggal ! Desember 2009
William, Liddle. 1992. Partisipasi dan Partai Politik Indonesia pada Awal Orde Baru. Jakarta: Pustaka Utama Grafitri
http://artikel-makalah-belajar.blogspot.com/2012/01/partisipasi-politik.html
http://irf4nh4kim.wordpress.com/2012/12/22/partisipasi-politik-dan-contoh-kasus/
http://id.wikipedia.org/wiki/Partisipasi_politik
http://handikap60.blogspot.com/2013/03/bentuk-bentuk-partisipasi-politik.html
Mata Kuliah : SANKRI
Dosen : Dr. HALIM,S.H.,M.H.
PERAN MASYARAKAT DALAM SISTEM POLITIK
DI INDONESIA
Di Susun Oleh
ACHMAD FAUZI KUSMIN 2016.04.003
INDRAWATI 2016.04.011
HASMAWATI 2016.05.005
ASMILAH ABDULLAH 2016.04.006
IBNU MASHUD 2016.04.012
ANDI ARYA ARYADILLA 2016.04.001
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI KONSENTRASI AKP/APK
STIA LAN MAKASSAR
TAHUN 2016
