MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
---------
PERAN ADVOKAT DALAM PENEGAKAN HUK HUKU U1 M 2 Oleh: Jimly Asshiddiqie Asshiddiqi e
A. CITA CITA NEGARA NEGARA HUKUM HUKUM DAN DAN SISTEM SISTEM HUKUM HUKUM NASIONAL NASIONAL Indonesia diidealkan dan dicita-citakan oleh the founding fatherssebagai fatherssebagai suatu Negara Hukum Rechtsstaat/ ( The Rule of Law ). UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) (3) menega menegaska skan n bahwa bahwa“N “Nega egara ra Indon Indonesi esia a adala adalah h Negar Negara a Huku Hukum3”. Namun Namun,, bagai bagaiman mana a cetak cetak biru biru dan dan desai desain n makro makro penja penjabar baran an ide ide negar negara a hukum itu, selama ini belum pernah dirumuskan secara komprehensif. Yang ada hanya pembangunan bidang hukum yang bersifat sektoral. Oleh karena itu, itu, hukum hukum hendak hendaknya nya dapat dapat dipah dipahami ami dan dan dike dikemba mbang ngkan kan sebaga sebagaii satu satu kesatuan kesatuan sistem. sistem. Apalagi, Apalagi, negara negara hendak hendak dipaham dipahamii sebagai sebagai suatu suatu sep kon hukum, yaitu sebagai Negara Hukum. Dalam hukum bagai se suatu kesatuan sistem terdapat (1) elemen kelembagaanelemen ( institusional institusional ), (2) elemen kaedah aturan (ele (e lemen instrumen ins trumental tal ), dan (3) elemen perilaku para subjek hu kum yang menyandang hak dan kewajiban yang ditentukan oleh norma aturan itu (elemen (elemen subjektif dan kultural ). Ketiga elemen sistem hukum itu mencakup (a) kegiatan pembuatan hukumlaw ( making ), (b) kegiatan pelaksanaan atau pene penera rapan pan hukum hukum law l(aw administrati administrating ng ), dan dan (c) (c) kegi kegiat atan an per peadil adi r lan atas pelanggaran pelanggaran hukum law ( adjudicating ). Biasanya, kegiatan terakhir lazim juga disebut disebut sebagai sebagai kegiata kegiatan n pene gakan gakan hukum hukum dalam dalam arti arti yang yang sempi sempittlaw ( enforcement ) yang di bidang pidana melibatkan peran kepolisian, kejaksa an, Bahan Orasi Hukum pada acara “Pelantikan DPP IPHI Masa Bakti 2007 – 2012”. Bandung, 19 Januari 2008. 1
2
Ketua M ahakamah ahakam ah Konstitusi R epublik In donesia.
3
Pasal 1 ayat (3) ini merupakan hasil Perubahan Keempat UU D 1945.
1
advokat, dan kehakiman atau di bidang perdata melibat kan peran advokat (pengacara) dan kehakiman. Selain itu, ada pula kegiatan lain yang sering dilu dilupak pakan an oran orang, g, yaitu yaitu:: (d) (d) pemas pemasyar yaraka akatan tan dan pendi pendidi dikan kan hukum hukum law ( socialization and law education ) dalam arti seluas-luasnya yang juga berkaitan denga dengan n (e) (e) pengel pengelol olaan aan info inform rmas asii hukum hukumlaw ( information m ation management ) sebagai kegiatan penunjang. Ke lima kegiatan itu biasanya dibagi ke dalam tiga wilayah fungsi kekuasaa n negara, yaitu (i) fungsi legislasi dan regulasi, (ii) fungsi fungsi eksekut eksekutif if dan adminis administra trati tif, f, serta serta (iii (iii)) fungsi fungsi yudikati yudikatiff atau judi4sial . Organ legislatif adalah lembaga parlemen, organ eksekutif adalah birokrasi pemerintahan, sedangkan organ judikatif adalah birokrasi aparatur penegakan hukum yang mencakup kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Kese mua itu harus pula dihubungkan dengan hirarkinya masing-masing mulai dari organ tertinggi sampai terendah, yaitu yang terkait dengan aparatur tingkat pusat, aparatur tingkat provinsi, dan aparatur tingkat kabupaten/kota. Dalam keseluruhan elemen, komponen, hirarki dan aspek-aspek yang 5 bers bersif ifat at sist sistem emik ik dan dan sal saling ing berk berkai aita tan n satu satu sama sama lain lain itu itulah, la h,tercakup
pengertian sistem hukum yang harus dikembangkan dalam kerangka Negara Hukum Hukum Indo Indonesia nesia berdasa berdasarka rkan n UUD 1945. 1945. Jika Jika dinami dinamika ka yang berkena berkenaan an dengan dengan keselur keseluruhan uhan aspek, aspek, elemen elemen,, hirarki hirarki dan komponen komponen terseb tersebut ut tidak tidak bekerja secara seimbang dan sinergis, maka hukum sebagai satu kesatuan sistem juga tidak dapat diharapkan tegak sebagaimana mestinya. Sebagai contoh, karena bangsa kita mewarisi tradisi hukum Eropa Konti nental (civil (civil law ), ) , kita cenderung menumpahkan begitu banyak perhatian pada kegiatan pembuatan hukum law ( making ), tetapi kurang memberikan perhatian yang sama banyaknya terhadap kegiatan penegakan hukum law( enforcing ). Bahkan, kitapun dengan begitu saja menganut paradigma dan doktrin berpikir yang yang lazi lazim m dala dalam m sist sistem emci civi vill law law , yaitu yaitu berla berlakun kunya ya teori teori fikti fiktie e yang beranggapan bahwa begitu suatu norma hukum ditetapkan, maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu hukum. Ketidaktahuan Ketidaktahuan seseorang seseorang akan hukum tidak tidak dapat dapat membebas membebaskan kan orang orang itu itu dari dari tuntuta tuntutan n hukum. hukum. Teori Teori ini diberi diberi Montesquieu,The Montesquieu, The Spirit of the laws, Translated by Thomas Nugent, (London: G. Bell & Sons, Ltd, 1914), Part XI, Chapter 67. 4
Hans Kelsen, Kelsen,General General Theory of Law and State,translated t ranslated by: Anders Wedberg, Wedberg, (New York; Russell & Russell, 1961), hal. 115 dan 123-124. 5
2
pembenaran pula oleh prinsip yang juga akui di universal, universal, yaitu persamaan di hadap hadapan an hukum hukum equal eq ( ualit ity y befor before e the the law law ). Oran Orang g kaya kaya di Jaka Jakart rta a haru harus s diperlakukan sama oleh hukum dengan orang miskin di daerah terpencil di Mentawai (Sumbar), di Lembah Baliem (Papua), suku Kubu di perbatasan Jambi-S Jambi-Sumat umatera era Selata Selatan, n, ataupun ataupun suku ter penci pencill di pulaupulau-pul pulau au keci kecill di seluruh wilayah Nusantara. Teori fiktie di atas memangfiktie memangfiktie sifatnya atau hayalan saja, karena tidak mencerminkan mencerminkan realitas realitas yang sebenarnya. sebenarnya. Untuk lingkungan negara-negara negara-negara maju maju dan apalagi apalagi kecil kecil seperti seperti Belanda dengan dengan tingkat tingkat kesejah kesejahter teraan aan dan pengetahuan masyarakatnya masyarakatnya yang merata, merata, tentu tidak ada persoalan persoalan dengan teori fiktie itu. Dalam masyarakat homogen seperti itu informasi hukum yang tersedia dalam masyarakat bersifat simetris. Tetapi di negara yang demikian besar wilayahnya, wilayahnya, begitu banyak pula jumlah jumlah penduduknya, penduduknya, serta miskin miskin dan terbelakang terbelakang pula kondisi kesejahteraan kesejahteraan dan pendidikan pendidikan nya seperti seperti Indonesia, Indonesia, sudah tentu sistem informasi hukum yang tersedia dalam masyarakat tidak bersif bersifat at simetr simetris. is. Tidakl Tidaklah ah adil adil untuk untuk memaksak memaksakan an berlaku berlaku sesuatu sesuatu norma norma hukum kepada mereka yang sama sekali tidak mengerti, tidak terlibat, terlibat, dan tidak tidak terjangkau terjangkau pengetahuannya pengetahuannya tentang norma aturan yang diberlakukan diberlakukan itu kepadanya. Jika dalam norma aturan itu terjadi proses kriminalisasi, sudah tentu orang yang bersangkutan terancam menjadi kriminal tanpa ia sendiri menyadarinya. Oleh karena itu, di samping adanya dan di antara kegiatan pembu pembuat atan an hukum hukum law ( making making ) dan dan penegaka negakan n hukum hukum law ( enforc enforcing ing ), diperlukan diperlukan kegiatan, kegiatan, yaitu pemasya rakata rakatan n hukum hukum law l(aw socializati socialization on) yang cenderung diabaikan dan di anggap tidak penting selama ini. Padahal, inilah kunc kuncii tegak egakny nya a huku hukum. m. Tanp Tanpa a basi basis s sosi sosial al yang yang nyad ny meadar arii hak hak dan dan kewajibannya kewajibannya secara hukum, maka hukum apapun yang dibuat tidak akan efektif, tidak akan tegak, dan tidak akan ditaati dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu, memahami hukum secara kompre hensif sebagai suatu sistem sistem yang terint terintegra egrasi si menjadi menjadi sangat sangat penting penting untuk untuk dilakuka dilakukan. n. Strate Strategi gi pembangun pembangunan an hukum hukum ataupun ataupun pembangu pembangunan nan nasional nasional untuk untuk mewujud mewujudkan kan gagasan Negara Hukum Rechtsstaat ( atau atau The Rule of Law ) juga tidak boleh terjeb terjebak ak hanya hanya berori berorienta entasi si membuat membuat hukum hukum saja, saja, ataupun ataupun hanya hanya dengan dengan
3
melihat salah satu elemen atau aspek saja dari keseluruhan sistem hukum tersebut di atas. Itulah sebabnya, saya sering mengemukakan penting kita sebagai bangsa menyusun dan merumuskan mengenai apa yang kita maksud dengan konsepsi Negara Hukum Indonesia yang diamanatkan dalam UUD 1945, terutama sekarang telah ditegaskan ditegaskan dalam rumusan ketentuan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Semua lembaga atau institusi institusi hukum yang ada daklah hen dil dilihat ihat
seba sebaga gaii
bagi bagian an
dar dari
kesel eselur uruh uhan an
sist sistem em
huku hukum m
yang yang
perl perlu u
dike dikemb mban angk gkan an dala dalam m kera kerang ngka ka Nega Negara ra Huku Hukum m itu. itu. Untu Untuk k itu, itu, bang bangsa sa Indones Indonesia ia perlu perlu menyusun menyusun suatu suatublue-print , suatu suatu desai desain n makro makro tent tentan ang g Negara Hukum dan Sistem Hukum Indonesia yang hendak kita bangun dan tegakkan di masa depan.
B. PENE PENEGA GAKA KAN N HUKU HUKUM M Pene Penega gaka kan n Huku Hukum m law ( enforc enforcement ement ) dal dalam arti arti luas uas menc mencak akup up kegi kegiat atan an untu untuk k mela melaksa ksanak nakan an dan mener menerapk apkan an hukum hukum sert serta a melaku melakukan kan tindak tindakan an hukum hukum terhada terhadap p setiap setiap pelangg pelanggaran aran atau atau penyimpa penyimpangan ngan hukum hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melal melalui ui prosedu prosedurr arbitr arbitrase ase dan mekani mekanisme sme penyele penyelesaia saian n seng keta lainnya lainnya (alternati alternative ve desputes or conflicts conflicts resolu resoltion). tion u ). Bahkan, dalam pengertian yang lebih luas lagi, kegiat an penegakan hukum mencakup pula segala aktifitas yang yang dimaksudk m aksudkan an agar hukum hukum sebagai sebagai perangk perangkat at kaedah kaedah norma norm tif tif ayang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam gala se aspek kehidupan bermasya bermasyarak rakat at dan bernega bernegara ra benar-b benar-be nar e ditaat ditaatii dan sungguhsungguh-sung sungguh guh dijalankan sebagaimana mesti nya. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu menyan menyang gkut kegiatan kegiatan peninda penindakan kan terhad terhadap ap setiap setiap pelangga pelanggaran ran atau atau - pe nyimpan nyimpangan gan terhad terhadap ap peratu peraturan ran perundan perundang-un g-undang dang an, khususn khususnya ya –yang –yang lebih lebih sempit sempit lagi— lagi— melalu melaluii proses proses per adilan pidana yang melibatkan peran aparat kepo lisian, kejaksaan, jaksaan, advokat atau pengacara, dan badan-badan per adilan. Karena Karena itu, itu, dalam dalam arti arti sempi sempit, t, aktor aktor-a -akt ktor or utam utama a yang yang peran peranan nya an sangat sangat menonjo menonjoll dalam dalam proses proses penegak penegakan an kum hu itu adalah adalah polisi polisi,, jaksa, jaksa, pengacara dan hakim. Para pe negak hukum ini dapat dilihatpertama-tama pertama-tama
4
sebagai sebagai orang orang atau atau unsur unsur manusia manusia dengan dengan kualit kualitas, as, kualifi kualifikasi kasi,, dan kultur kultur kerjanya kerjanya masing-masing. masing-masing. Dalam pengertian pengertian demikian demikian perso alan penegakan hukum hukum tergant tergantung ung aktor, aktor, pelaku, pelaku, peja pejbat a atau atau apara aparatt peneg penegak ak hukum hukum itu itu sendiri. Kedua, Kedua, penegak hukum dapat pula dilihat sebagai institusi, badan atau organisasi organisasi dengan kualitas birokrasinya sen diri-sendiri. Dalam kaitan itu kita kita meliha melihatt peneg penegaka akan n hukum hukum dari dari kaca kac mata mat a a kelemb kelembaga agaan an yang yang pada pada kenyataannya, kenyataannya, belum terinsti terinsti tusionalisasikan secara rasional dan impersonal (institutionalized ). Namun, kedua perspektif tersebut perlu dipahami secara kompr komprehe ehensi nsiff dengan dengan melih melihat at pula pula kete keterk rkai aita tanny nnya a satu satu sama sama lain lain serta serta kete keterk rkai aitan tanny nya a dengan dengan berb berbaga agaii fakt faktor or dan elem elemen en yang yang terk terkai aitt denga dengan n hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang rasional. Prof Profes esii huku hukum m perl perlu u dit ditata ata kemb kembal alii dan dan diti diting ngka kattkan kan mutu mutu dan dan kesejahteraannya. Paraprofesional hukum itu antara lain meliputi (i) legislator (politisi) (politisi)6, (ii) perancang hukum legal ( drafter ), (iii) (iii) advok at, (iv) iv) notaris, (v) pejabat pembuat akta tanah, (vi) polisi, (vii) jaksa, viii) ( panitera, panite ra, (ix) ix) hakim, h akim, dan (x) arbite arbiterr atau atau wasit. wasit. Untuk Untuk meningka meningkatka tkan n kualit kualitas as profes profesiona ionalilisme sme masing-m masing-masi asing ng profes profesii terseb tersebut, ut, diperl diperlukan ukan sistem sistem sertif sertifika ikasi si sional sio nanal dan stan standar daris isasi asi,, term termasu asuk k berk berkena enaan an denga dengan n siste sistem m kesej kesejaht ahter eraan aannya nya.. Di samping itu juga diperlukan program pen didikan dan pelatihan terpadu yang dapat terus menerus membina sikap mental, meningkatkan meningkatkan pengetahuan pengetahuan dan kemampuan profesional aparat hukum tersebut. Agenda pengembangan kualitas profesional di kalang an profesi hukum ini ini perl perlu u dipi dipisa sahk hkan an dari dari prog progra ram m pemb pembi naan naa i n pegaw pegawai ai admin adminis istr trasi asi di lingkungan lembaga-lembaga hukum tersebut, seperti di pengadilan ataupun di lembaga perwakilan rakyat. Dengan demikian, orientasi peningkatan mutu apar aparat at hukum hukum ini ini dapat dapat benar benar-be -benar nar dikem dikemban bangka gkan n secar secara a tera terara rah h dan dan berkesinambung berkesinambungan. an. Di samping itu, pem binaan kualitas profesional aparat hukum ini dapat pula dila k ukan melalui peningkatan keberdayaan organisasi kukan prof profes esiinya nya masin masingg-mas masin ing, g, seper seperti ti Ikat Ikatan an Haki Hakim m Indon Indonesi esia, a, Persatuan Untuk sementara ini, para politisi sebagai legislator di lembaga perwa kilan memang belum dapat dikategorikan sebagai profesi yang tersendiri. Akan tetapi, di lingkungan sistem politik yang sudah mapan dan peran-peran profesional telah terbagi sangat ketat, jabatan sebagai anggota parlemen juga dapat berkembang berkembang makin lama makin profesional. profesional. Politisi Politisi lama kelamaan kelamaan menjadi menjadi profesi profesi karena karena menjadi pilihan hidup profesional dalam masyarakat. 6
5
Advokat Indonesia,Ikatan Ikatan Notaris Indonesia, dan sebagainya. Di
s a m p in g
i tu ,
age n da
p eneg aka n
h ukum
ju g a
merlukan me
kepemimpinan kepemimpinan dalam semua tingkatan tingkatan yang me menuhi dua syarat.Pertama, syarat.Pertama, kepem kepemim impi pinan nan dihar diharap apkan kan dapat dapat menjad menjadii pengg pengger erak ak yang yang efekt efektif if untuk untuk tind tindaka akan-t n-tin inda dakan kan peneg penegaka akan n huku hukum m yang yang pasti pasti; Kedua, Kedua ; , kepemimpinan kepemimpinan tersebut tersebut diharapkan diharapkan dapat menjadi teladan bagi ling kungan yang dipimpinnya dipimpinnya masing-masing mengenai integri tas kepribadian badian orang yang taat aturan. Salah Salah satu satu aspek aspek penti penting ng dala dalam m rang rangka ka peneg penegaka akan n hukum hukum adala adalah h pros proses es
pemb pembud uday ayaa aan, n,
soci social aliizati zation on
and and
law law
pema pemasy syar arak akat atan an,, educ educat atio ion ).n Tanp Tanpa a
dan dan
pend pendiidika dikan n
didu diduku kung ng
oleh oleh
huku hukum mlaw ( kesa kesada dara ran, n,
pengetahuan dan pemahaman oleh para subjek hukum dalam masyarakat, nonsens suatu norma hukum h ukum da pat pat diharapka n tegak teg ak dan d an ditaati. d itaati. Karena itu, agenda agenda pembudaya budayaan, an, pemasya pemasyaraka rakatan tan dan pendidik pendidikan an hukum hukum ini perlu perlu dikembangkan tersendiri dalam rangka perwujudan ide nega ra hukum di masa depan. Beberapa faktor yang terkait de ngan soal ini adalah (a) pembangunan dan pengelolaan pen gelolaan sistem dan infra struktur informasi hukum ya ng berbasis berbas is -tek nologi informasi information infor ( mation technology technology ); (b) peningkatan Upaya Publikasi, Publikasi, Komun Komunik ikasi asi dan dan Sosia Sosiali lisas sasii Hukum Hukum;; (c) (c) penge pengemba mbanga ngan n pendi pendidi dikan kan dan pelatihan pelatihan hukum; dan (d) pemasyarakatan pemasyarakatan citra citra dan keteladanan-ket keteladanan-keteladanan eladanan di bidang bidang hukum. hu kum. Dalam rangka komunikasi komunikasi hukum, perlu dipikirkan dipikirkan kembali kebutuhan adanya media digital dan elektro nika, nika, baik baik radio, radio, televi televisi si maupun maupun jarin jaringan gan internet dan media lain nya nya yang dimiliki dan dikelola khu sus oleh pemerintah. pem erintah. Menge Mengenai nai televisi televisi dan radio dapat dikatakan dikatakan bahwa televisi dan radio swasta sudah sangat banyak dan karena itu, ke mungkinan terjadinya dominasi arus informasi sepihak dari peme rintah seperti terjadi selama masa Orde Baru tidak mungkin lagi terjadi. Karena itu, sumber informasi dari masyarakat dan dari pemodal sudah tersedia sangat banyak dan bera gam. Namun, arus informasi informasi dari pemerintah kepada masyarakat, masyarakat, khususnya khus usnya berkenaan berken aan dengan deng an pendidi p endidikan kan dan pemasyarakatan hukum terasa sangat kurang. Untuk itu, pem bangunan media khusus tersebut dirasakan sangat perlukan. perlu di kan. Kebijakan semacam ini perl perlu u
dipe dipert rtim imba bang ngka kan n
ter temasu ma r suk k
meng mengen enai ai
6
kemu kemung ngki kina nan n
memp memper erku kuat at
keduduk kedudukan an TVRI dan RRI sebagai sebagai media media pendidi pendidikan kan hukum hukum seperti seperti yang dimaksud.
C. PERAN PERAN ADVOK ADVOKAT AT DALAM DALAM PENEG PENEGAK AKAN AN HUKUM HUKUM Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupak merupakan an kekuasaa kekuasaan n yang yang merdeka merdeka untuk untuk menyelen menyelenggar ggarakan akan peradi peradilan lan guna guna menega menegakka kkan n hukum hukum dan keadi keadila lan. n. Oleh Oleh kare karena na itu, itu, sela selain in pelak pelaku u kekuasaa kekuasaan n kehakima kehakiman, n, yaitu yaitu Mahkamah Mahkamah Agung dan Mahkamah Mahkamah Konstit Konstitusi usi,, badan-ban lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman juga harus mendukung terlaksananya terlaksananya kekuasaan kehakiman yang merdeka. Salah 7 satunya adalah profesi advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggungja bertanggungjaw w ,ab
sebagai sebagaimana mana selanj selanjutny utnya a diatur diatur dalam dalam Undang-U Undang-Unda ndang ng Nomor Nomor 18 Tahun Tahun 2003. Ketentuan Pasal 5 Ayat (1) UU Advokat memberikan status kepada Advokat Advokat sebagai sebagai penegak penegak hukum hukum yang mempunya mempunyaii keduduka kedudukan n setara setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Kedudukan tersebut memerlukan suatu organisasi yang merupakan satusatunya wadah profesi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) UU Advokat, yaitu” yaitu”Organisasi Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkat meningkatkan kan kualitas kualitas profesi profesi Advokat Advokat ”. ” . Oleh Oleh kare karena na itu, itu, Orga Organi nisa sasi si Advokat, yaitu PERADI, pada dasarnya adalah organ negara dalam arti luas luas yang yang bers ersifat ifat mandir diri
indepe pend nden entt stat state e orga organ n) (inde
yang juga
melaksanakan fungsi Negara.8 Dengan demikian, profesi advokat memiliki peran penting dalam upaya penegakan hukum. Setiap proses hukum, baik pidana, perdata, tata usaha nega negara ra,, bahk bahkan an tata tata nega negara ra,, sela selallu meli meliba batk tkan an prof profes esii advo advoka kat yang t kedu kedudu duka kann nnya ya seta setara ra deng dengan an pene penega gak k huku hukum m
lainn ainnya ya.. Dala Dalam m
upay upaya a
pemberan pemberantasa tasan n korupsi korupsi,, terutam terutama a prakti praktik k mafia mafia peradil peradilan, an, advokat advokat dapat dapat 7
Huruf B Konsideran Menimbang UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
Lihat Lihat Perti Pertimban mbangan gan Hukum Hukum Putusa Putusan n MK Nomor Nomor 014/PUU014/PUU-IV/ IV/200 2006 6 mengen mengenai ai Penguji Pengujian an Undang-Undang Advokat. 8
7
berperan besar dengan memutus mata rantai praktik mafia peradilan yang terj terjad adi. i. Peran Peran ters tersebu ebutt dija dijala lank nkan an atau atau tidak tidak bergan bergantu tung ng kepad kepada a prof profes esii advo advoka katt dan dan orga organi nisa sasi si advo advoka katt yang yang tela telah h dija dijami min n keme kemerd rdek ekaa aan n dan dan kebebasannya dalam UU Advokat. Kemandirian dan kebebasan yang dimiliki oleh profesi advokat, tentu haru harus s diik diikut utii oleh oleh adany adanya a tang tanggun gungj gjawa awab b masin masingg-mas masin ing g advo advokat kat dan dan Orga Organi nisa sasi si
Prof Profes esii
yang yang
mena menaun ungi giny nya. a. Kete Ketent ntua uan n
UU
Advo Advoka katt
tel telah
memberi memberikan kan rambu-r rambu-rambu ambu agar profesi profesi advokat advokat dijala dijalankan nkan sesuai sesuai dengan dengan tujuan tujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Hal yang paling paling mudah dilihat adalah dari sumpah atau janji advokat yang dilakukan sebelum menjalankan profesinya, yaitu: “Demi Allah saya bersumpah/saya bersumpah/saya berjanji : -
bahwa bahwa saya akan memegang memegang teguh teguh dan mengam mengamalkan alkan Pancasi Pancasila la sebagai sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
-
bahw bahwa a saya saya untuk untuk memp mempero eroleh leh profesi profesi ini, ini, langsu langsung ng atau atau tidak tidak langs langsung ung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga;
-
bahwa saya saya dalam melaksanakan melaksanakan tugas tugas profesi sebagai sebagai pemberi pemberi jasa hukum hukum akan bertindak bertindak jujur, jujur, adil, adil, dan bertanggung bertanggung jawab berdasark berdasarkan an hukum hukum dan keadilan;
-
bahw bahwa a saya saya dala dalam m mela melaks ksan anak akan an tuga tugas s prof profes esii di dala dalam m atau atau di luar luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, peja ejabat bat
penga engadi dila lan n
atau atau
peja pejaba batt
lain lainny nya a
agar agar
meme memena nang ngka kan n
atau atau
menguntungkan bagi perkara Klien yang sedang atau akan saya tangani; -
bahwa saya saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan akan menjalankan menjalankan kewajiban kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Advokat;
-
bahwa saya saya tidak akan menolak untuk untuk melakukan melakukan pembelaan pembelaan atau memberi memberi jasa jasa hukum hukum di dalam dalam suatu suatu perkara perkara yang menurut menurut hemat hemat saya merupakan merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi saya sebagai seorang Advokat.
Sumpa Sumpah h ters terseb ebut ut pada pada hakik hakikat atnya nya adal adalah ah janj janjii seora seorang ng yang yang akan akan menj menjal alan anii
prof profes esii
seba sebaga gaii
adv advokat okat,,
kepa kepada da
Tuha Tuhan, n, diri diri send sendir irii,
dan dan
masyar masyaraka akat. t. Seanda Seandain inya ya seti setiap ap advo advoka katt tidak tidak hanya hanya menguc mengucapk apkann annya ya sebagai formalitas, formalitas, tetapi meresapi, meresapi, meneguhi, dan menjalankannya, menjalankannya, tentu
8
kondisi penegakan hukum akan senantiasa meningkat lebih baik. Kekuasaan kehakiman akan benar-benar dapat menegakkan hukum dan keadilan. Selain itu, untuk mewujudkan profesi advokat yang berfungsi sebagai penegak hukum dan keadilan juga ditentukan ditentukan oleh peran Organisasi Advokat. Advokat. UU Advokat telah memberikan aturan tentang pengawasan, tindakan-tindakan terhada terhadap p pelangga pelanggaran, ran, dan pemberh pemberhenti entian an advokat advokat yang pelaksan pelaksanaann aannya ya dijalankan dijalankan oleh Organisasi Organisasi Advokat. Ketentuan Pasal 6 UU Advokat misalnya misalnya menentukan bahwa advokat dapat dikenai tindakan dengan alasan: a. mengabaikan atau atau menelantarkan kepentingan kliennya; b. berbua berbuatt atau atau bertin bertingka gkah h laku laku yang yang tidak tidak patut patut terhad terhadap ap lawan lawan atau atau rekan rekan seprofesinya; c. bersikap, bertingkah bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan mengeluarkan pernyataan yang menu menunju njukka kkan n sikap sikap tidak tidak horma hormatt terha terhadap dap huku hukum, m, peratu peraturan ran perun perundan danggundangan, atau pengadilan; d. berbuat hal-hal yang bertentangan bertentangan dengan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya; e. melakuka melakukan n pelangg pelanggaran aran terhadap terhadap peratura peraturan n perundan perundangun gundang dangan an dan atau perbuatan tercela; f. melanggar sumpah/janji Advokat dan/atau kode etik profesi profesi Advokat.
D.
INFRASTRUKTUR INFRASTRUKTUR SISTEM KODE ETIK ADVOKAT Untuk Untuk menunjan menunjang g ber fungsinya sistem hukum diperlukan suatu sistem
etika yang ditegakkan secara positif berupa k ode etika di sektor publik. Di kode setiap setiap sektor kenegaraan dan pemerintahan pemerintahan selalu terda pat peraturan tata tert tertib ib serta serta pedom pedoman an organ organis isasi asi dan dan tata tata kerja kerja yang yang bers bersif ifat at inte intern rnal al.. Di lingkungan lingkungan organisasi-or organisasi-organi gani sasi masyarakat juga selalu terdapat Anggaran atau Pedoman Dasar dan Anggaran atau Pedoman Rumah Tangga organi sasi. Namun, baru sedikit sekali di antara organisasi atau lembaga-lembaga tersebut yang telah memiliki perang kat Kode Etika yang disertai oleh infra stru strukt ktur ur kele kelemb mbag agaa aan n Dewa Dewan n Keho Kehorm rmat atan an atau ataupu pun n Komi Komisi si Etik Etika a yang yang bert bertug ugas as mene menega gakk kkan an kode kode eti etika dima dimaks ksud ud.. Di samp sampin ing g itu, itu, kala kalaup upun un pedom pedoman an atau atau angga anggaran ran dasar dasar dan rumah rumah tangg tangga a ters terseb ebut ut sudah sudah ada, ada, dokumen-dokumen itu hanya ada di atas kertas dalam arti tidak sungguhsung sunggu guh h
dija dijadi dika kan n
pedo pedoma man n
peri pelaku lariku
9
bero berorg rgan aniisasi sasi..
Pada Pada
umum umumny nya, a,
dokumen-dokumen dokumen-dokumen per atur aturan an,, pedoma pedoman n atau atau angga anggaran ran dasar dasar dan rumah rumah tang tangga ga ters terse ebut hanya hanya dibu dibuka ka dan diba dibaca ca pada pada saat saat diada diadakan kan kong kon res, g mukt muktam amar ar
atau atau
musy musyaw awar arah ah
nasi nasion onal al
orga organi nisa sasi si
yang yang sangkutan. ber ber
Selebihnya, dokumen-dokumen tersebut ha nya biasa dilupakan. Demikian Demikian pula halnya UU Advokat teleh menentukan menentukan adanya kewajiban menyusun kode etik profesi advokat oleh Organisasi Advokat untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi advokat. Setiap advokat wajib tunduk dan mema mematu tuhi hi kode kode
eti etik
prof profes esii
adv advokat okat dan dan
kete ketent ntua uan n
tenta entang ng
Dewa Dewan n
Kehor Kehorma matan tan Orga Organi nisas sasii Advoka Advokat. t. Berla Berlaku ku tidak tidaknya nya kode kode etik etik ters tersebu ebutt bergantung sepenuhnya kepada advokat dan Organisasi Advokat. Untuk itu perlu dibangun infrastruktur agar kode etik yang dibuat dapat dite ditegak gakkan kan.. Infr Infrast astru rukt ktur ur ters terseb ebut ut membu membutuh tuhkan kan budaya budaya taat taat atur aturan an di lingku lingkungan ngan advokat advokat itu sendiri, sendiri, baik baik aturan aturan hukum hukum negara negara maupun maupun aturan aturan berorganisasi termasuk anggaran dasar dan rumah tangga serta kode etik profesi. Tradisi taat aturaninil aturaninilah ah yang masih harus dibudayakan dibudayakan secara luas. Selai Selain n itu, itu, siste istem m dan mekani mekanisme sme peneg penegaka akan n kode kode e tik jug a harus dilembagakanmelalui dilembagakanmelalui pembentukan Dewan Kehormatan Kehormatan yang credible diikuti dengan mekanisme pengawasan yang tegas dan efektif . Sebagai organisasi profesi yang memberikan jasa kepada masyarakat, mekanisme pengawasan yang dibuat tentu harus pula membuka ruang bagi part partis isip ipasi asi publ publik ik dan menja menjalan lankan kan prin prinsi sip p tran transp spara aransi nsi.. Tanpa Tanpa adany adanya a transp transparan aransi si dan partis partisipa ipasi si publi publik, k, Organi Organisasi sasi Advokat Advokat tidak tidak akan dapat dapat menjalankan menjalankan fungsinya fungsinya meningkatkan meningkatkan kualitas advokat demi tegaknya hukum dan keadilan sesuai dengan amanat UU Advokat.
10
DAFTAR PUSTAKA
Asshiddi Asshiddiqie, qie, Jimly. Jimly. Gagas Gagasan an Kedau Kedaula latan tan Rakya Rakyatt dala dalam m Konst Konstit itus usii dan dan Pelaksanaannya di Indonesia . Jakarta: Ichtiar Baru-van Hoeve, 1994. _______________. “UUD “UUD 1945 1945:: Kons Konsti titu tusi si Nega Negara ra Kese Keseja jaht hter eraa aan n dan dan Reali Realita tas s di Masa Masa Depan Depan”. ”.Pi Pidat dato o Pengu Pengukuh kuhan an Guru Guru Besar Besar pada pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1998. ______________. Konstitusi Konstitusi & Konstitusional Konstitusionalisme isme Indonesia Indonesi . aEdisi Edisi Revisi Revisi.. Jakarta: Konstitusi Press, 2005. ______________. Hukum Hukum Tata Negara Negara dan PilarPilar-Pil Pilar ar Demokra Demokrasi. si. Jakarta: Konstitusi Press, 2005. ______________. Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara. Jakarta: Konstitusi Press, 2005. Kelsen, Kelsen, Hans. Hans. Gener General al Theor Theory y of Law Law and and Stat State. e.transl t ranslated ated by: Anders Anders Wedberg. New York: Russell & Russell, 1961. Montesquieu.The Montesquieu. The Spirit of the laws. Translated Translated by Thomas Nugent. London: G. Bell & Sons, Ltd, 1914. Phillips, O. Hood and Paul Jackson. Constituti Constitutional onal And Administrat Administrative ive Law. Eighth Edition. London: Sweet & Maxwell, 2001.
11
