Pentingnya Ketahanan Nasional dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Ketahanan Nasional merupakan kemampuan suatu bangsa dan negara untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa guna dapat mencapai kesejahteraan bangsa dan melanjutkan pembangunan yang berkesinambungan. Ketahanan Nasional sangat dipengaruhi oleh Ketahanan dan Kestabilan dalam bidang: • Politik • Ekonomi • Sosial Budaya • Pertahanan Keamanan Nasional Ketahanan dan Kestabilan Politik: Iklim Politik yang mendukung terciptanya kestabilan politik sangat diperlukan dalam mencapai terwujudnya ketahanan nasional. Untuk itu diperlukan dukungan yang kuat dalam bentuk: • pemerintahan yang bersih (clean and good governance), dengan tingkat legitimasi dan kredibilitas yang tinggi. • terselenggaranya system yang transparan dan iklim demokrasi yang sehat. Ketahanan dan Kestabilan Ekonomi: • Diperlukan dukungan dalam bentuk sistem perekonomian yang kuat dan bertumpu pada ketahanan dan kemampuan bangsa sendiri, baik dalam hal sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang berkualitas (resource based) sehingga tidak mudah goyah oleh gejolak yang bersifat internal maupun eksternal. • Kekuatan dan kestabilan sistem perekonomian dapat terbentuk dengan adanya sistem dan pelaksanaan yang baik dalam sektor moneter maupun riil dalam bentuk kebijakan moneter maupun kebijakan fiskal yang membangun. Ketahanan dan Kestabilan Sosial Budaya: Faktor-faktor yang mempengaruhi: - Nilai-nilai yang ditanamkan dan diyakini oleh masyarakat maupun system sosial – budaya yang diciptakan oleh pemerintah. - Tingkat pendidikan masyarakat, untuk terciptanya tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan faktor yang sangat penting agar masyarakat tidak rentan, memiliki daya tahan dalam menghadapi setiap gejolak serta memiliki kemampuan untuk berusaha dan bertumpu di atas kekuatan lokal dan keunggulannya sendiri. Kestabilan Pertahanan dan Keamanan Nasional (HanKamNas): • System Pertahanan dan Keamanan Nasional yang kuat dan dijalankan dengan benar, dengan keberpihakan pada kepentingan seluruh rakyat sangat penting untuk memberikan jaminan rasa aman, khususnya untuk menjalankan kegiatan perekonomian atau usaha bagi seluruh masyarakat sebagaimana telah dicanangkan dari awal berdirinya republik tercinta ini (khususnya tercantum dalam UUD ’45). • Pada akhirnya jaminan rasa aman ini akan menjamin kelancaran roda perekonomian guna mewujudkan kesejahteraan bangsa. Permasalahan yang Dihadapi dan Dampaknya pada Ketahanan Nasional Akar Permasalahan Penyebab Timbulnya Krisis dan Rentannya Ketahanan Nasional Krisis yang telah berkepanjangan di Indonesia terjadi sebagai akibat dari kombinasi dan akumulasi gejolak eksternal yang berdampak penularan (contagion effect) pada segala struktur maupun tatanan system dalam negeri. Berawal dari gejolak pasar uang yang sangat hebat berakibat pada krisis yang sangat mendalam di berbagai sektor.
Pada dasarnya krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia merupakan akibat dari: • besarnya keinginan untuk menguasai pasar global tanpa dukungan infrastruktur teknologi serta sistem manajemen (pengelolaan sumber daya) yang kuat. • cepatnya proses integrasi dunia usaha / perekonomian Indonesia ke dalam perekonomian global, tanpa pembangunan fondasi yang kokoh • lemahnya dukungan instrumen kelembagaan yang efisien serta tertata baik • kurangnya penguasaan di bidang infrastruktur teknologi industri yang tepat guna, yang mengandalkan keunggulan lokal. • lemahnya akses pada jalur informasi global. • lemahnya struktur pendanaan pada dunia usaha. • lemahnya sistem pendidikan yang belum membuat masyarakat memiliki kemampuan dan kemandirian. • lemahnya struktur industri, sehingga masih sangat tergantung pada negara lain, baik dalam hal impor bahan dasar, penguasaan teknologi maupun proses produksi. • lemahnya daya saing, karena kurangnya penguasaan yang dapat menciptakan produk unggulan. • lemahnya akses pasar global. • kurang optimalnya pemanfaatan sumber daya, (sumber daya manusia maupun sumber daya alam). • lemahnya tata pelaksanaan dan lembaga hukum. Dampak Krisis Pada Ketahanan Nasional • depresiasi Rupiah sebagai akibat dari gejolak pasar uang yang bersifat eksternal telah menciptakan suatu kondisi stagflasi dan instabilitas pada perekonomian Indonesia. • depresiasi nilai tukar rupiah yang sangat tajam berdampak pada turunnya tingkat kepercayaan pada mata uang rupiah. • penerapan tingkat suku bunga tinggi yang diharapkan dapat mengembalikan stabilitas nilai mata uang rupiah telah membuat turunnya kinerja dan bahkan tingkat likuiditas perbankan nasional sebagai akibat dari lemahnya sistem perbankan. • hal ini membuat “matinya” pergerakan sektor riil sebagai akibat dari menurunnya kegiatan dunia usaha serta investasi secara drastis. • krisis pada sektor riil telah menciptakan kepanikan pada tatanan masyarakat secara keseluruhan yang belum ditunjang oleh taraf pendidikan yang memadai, serta penguasaan akan akses jalur informasi membuat terciptanya krisis sosial. • krisis sosial telah mengakibatkan meningkatnya kriminalitas dan kerusuhan sosial. • dampak dari krisis sosial ini pada akhirnya juga telah mengakibatkan krisis kepercayaan pada pemerintahan yang ada. • krisis kepercayaan menimbulkan gejala disintegrasi di berbagai wilayah. • berbagai kerusuhan sebagai akibat dari krisis sosial telah membuat turunnya tingkat kepercayaan dari para investor, khususnya investor asing yang mengakibatkan larinya modal usaha secara besar-besaran dari dalam negeri. • meningkatnya kriminalitas yang tidak didukung oleh sistem pertahanan dan keamanan yang baik membuat masyarakat tidak merasa mendapat jaminan rasa aman untuk melakukan produktivitas mereka sehingga memperparah kondisi sektor riil.
Puncak krisis pada tahun 1998 maupun dampak krisis global sejak tahun 2008 telah mengakibatkan: - Tingginya tingkat inflasi - Tingkat pertumbuhan pendapatan nasional yang bergerak ke bilangan negatif - Defisit transaksi berjalan - Tingkat pengangguran meningkat tajam - Meningkatnya angka putus sekolah. - Meningkatnya masalah kesehatan serta menurunnya harapan hidup masyarakat. Belajar dari Krisis Belajar dari krisis yang berkepanjangan telah semakin membuktikan bahwa Ketahanan Nasional yang kuat sangat diperlukan untuk menjamin kelangsungan kesejahteraan dan pembangunan suatu bangsa dan negara. Beberapa faktor yang perlu ditingkatkan untuk memulihkan Ketahanan Nasional: • Pengembangan sumber daya yang dimiliki dalam negeri (resource based), baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam dengan memberi perhatian jauh lebih besar pada sistem pelatihan maupun pengembangan (R&D). • Sistem pendidikan yang siap pakai dan memiliki keterkaitan dengan sektor industri yang dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, termasuk pengembangan sistem pendidikan yang akrab teknologi informasi dari tingkat pendidikan terendah, serta kemudahan akses pendidikan tinggi hingga ke jenjang pendidikan tinggi yang akan meningkatkan daya saing sumber daya manusia. • Penguasaan teknologi industri yang tepat guna dalam mendukung resource based industry. • Penguasaan teknologi informasi dan akses ke jalur informasi. • Struktur industri yang kuat dan menyeluruh dari hulu ke hilir, sehingga mampu mengurangi tingkat ketergantungan pada luar negeri. • Kesediaan lapangan kerja yang juga bertumpu pada sumber daya yang dimiliki (resource based). • Pelayanan Kesehatan yang baik bagi seluruh rakyat, merupakan kunci bagi berjalannya roda perekonomian maupun pembangunan nasional. • Sistem Pertahanan dan Keamanan yang berpihak pada kepentingan masyarakat banyak, yang dapat memberikan jaminan rasa aman bagi masyarakat dalam menjalankan roda perekonomian. • Sistem Pemerintahan yang efisien dan kredibel dalam menjalankan fungsinya. • Sistem perekonomian yang transparan dengan memanfaatkan jalur akses ke pasar global maupun ke seluruh sumber daya yang diperlukan secara lebih efisien (multi source). • Sistem sosial politik yang transparan dan bersih melalui pelaksanaan sistem demokrasi. • Alur Pengeluaran Pemerintah dalam bentuk subsidi yang transparan pada sektor-sektor yang tepat guna. • Peran perusahaan-perusahaan swasta yang lebih besar dalam peningkatan perekonomian Indonesia. • Sistem pendanaan dunia usaha yang tidak bertumpu pada pemilikan modal satu pihak ataupun hutang luar negeri, namun dengan memanfaatkan akses pendanaan dalam bentuk aliansi atau penyertaan modal yang akan mengurangi risiko serta kerentanaan bidang usaha terhadap gejolak. • Sistem pendistribusian dan akses pasar internasional yang lebih baik.
Peran IPTEK Dalam Membangun Ketahanan Nasional Penguasaan suatu bangsa akan ilmu pengetahuan dan teknologi mutlak diperlukan karena dapat: • Merupakan aset penting dalam pengembangan sektor perekonomian. • Meningkatkan kualitas dan nilai sumber daya manusia di pasar tenaga kerja. • Meningkatkan keunggulan daya saing produk dan jasa yang ditawarkan di pasar global. • Meningkatkan nilai investasi suatu negara di pasar internasional. • Membangun struktur industri nasional yang kuat. • Meningkatkan nilai usaha di masa mendatang (future value) pada pasar saham. • Membangun sistem perekonomian yang efisien tanpa adanya ekonomi biaya tinggi. • Membangun akses pasar global yang efisien bagi setiap produk dan jasa dalam negeri. • Mengurangi tingkat ketergantungan pada negara lain dengan menciptakan tingkat persamaan keberdayaan yang lebih seimbang (balance equality). • Meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memperkuat daya tahan bangsa. Teknologi Utama penunjang industri dalam negeri yang perlu dikembangkan: • Teknologi telekomunikasi - informasi. • Teknologi penunjang industri yang bertumpu pada sumber daya yang dimiliki yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Arti Penting Teknologi Telekomunikasi – Informasi: • Penunjang sistem pendidikan yang sesuai bagi negara kesatuan Indonesia yang berbentuk kepulauan. • Penunjang terlaksananya sistem informasi yang transparan dalam segala aspek bernegara. • Memperbesar peluang implementasi sistem multi resource bagi dunia usaha / industri untuk menghilangkan dampak ekonomi biaya tinggi. • Membuka kesempatan akses ke pasar global bagi komoditas unggulan Indonesia secara lebih efektif dan efisien, melalui pemanfaatan teknologi informasi dan telekomunikasi (ICT). • Membuka peluang bagi sistem pendanaan dunia usaha yang lebih efisien serta beresiko rendah (low risk). • Mempengaruhi nilai-nilai sosial budaya masyarakat ke arah tatanan masyarakat yang lebih modern, berwawasan luas dan dinamis. • Menjadikan informasi lebih bernilai guna bagi masyarakat. Teknologi Industri yang perlu mendapat prioritas untuk dikembangkan: • Teknologi pertanian dan peternakan yang modern dan handal, untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri serta meningkatkan daya saing dan daya jual di pasar internasional, seperti bio-teknologi yang ramah lingkungan. • Teknologi pengolahan hasil hutan. • Teknologi pengolahan minyak bumi dan gas alam. Aspek yang perlu diperhatikan dalam pemilihan bidang penguasaan IPTEK: • Menunjang industri yang realistis, bertumpu pada sumber daya yang dimiliki (resource based). • Memberikan nilai tambah yang tinggi (high added value) bagi setiap produk dan jasa yang dihasilkan.
• Memberi keunggulan daya saing bagi setiap produk dan jasa yang dihasilkan. • Mengurangi tingkat ekonomi biaya tinggi dalam proses produksi. • Ramah lingkungan. Faktor penunjang implementasi IPTEK dalam membangun ketahanan nasional: • Kebijakan pemerintah yang mendukung di segala sektor. • Sistem / suasana yang kondusif bagi berkembangnya industri yang berdasarkan pada penguasaan teknologi, seperti industri telekomunikasi - informasi. • Kebijakan dan subsidi di bidang pendidikan yang akrab dengan teknologi informasi guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia. • Dukungan pemerintah pada pemberdayaan sektor perdagangan internasional yang efisien. • Program pembudayaan sarana media informasi maupun pemanfaatan teknologi telekomunikasi untuk lebih memberdayakan masyarakat. • Dorongan pemerintah untuk merangsang sektor swasta lebih mengembangkan sistem pelatihan, penelitian dan pengembangan (R&D), seperti dalam bentuk pemberian intensif atau keringanan pajak bagi sektor swasta yang menanamkan investasi yang cukup besar di bidang R&D. • Peran sektor swasta dalam mengembangkan bidang R&D serta memberikan masukan bagi kebijakan pemerintah. Upaya Bangkit dari Krisis Tidak mudah untuk memulihkan kondisi bangsa dan negara dari krisis yang berkepanjangan. Era Globalisasi dapat mempercepat upaya bangkit dari krisis karena: • Terbukanya peluang pasar yang sangat besar bagi setiap produk dan jasa dalam negeri yang memiliki keunggulan daya saing dan nilai tambah yang tinggi. • Terbukanya akses ke pasar global melalui pengusaan teknologi telekomunikasi – informasi yang berkembang pesat. • Terbukanya peluang yang lebih besar untuk sistem pendanaan maupun akses ke sumber daya (multi resource) yang lebih efisien serta berisiko rendah. Beberapa upaya yang diperlukan untuk dapat segera bangkit dari Krisis: • Skala prioritas pada sektor-sektor maupun industri-industri tertentu yang tepat guna, bertumpu pada sumber daya yang dimiliki serta memberi nilai tambah yang tinggi (high added value). • Kebijakan-kebijakan yang menunjang tingkat pertumbuhan perekomonian serta menjamin berlangsungnya laju pembangunan dan pertumbuhan nasional, baik dalam bentuk kebijakan moneter, fiskal maupun kebijakan sektor riil, termasuk iklim usaha yang kondusif. • Sistem pelaksanaan dan pengawasan yang transparan dalam segala sektor untuk menjamin kestabilan kondisi dan kehidupan berbangsa dan bernegara. • Memanfaatkan era globalisasi sebagai momentum yang tepat untuk segera bangkit dari krisis dengan memanfaatkan akses ke pasar internasional. Bangkitnya Perekonomian dan Ketahanan Nasional • Tingkat kepercayaan masyarakat pada mata uang rupiah serta pada pemerintahan mulai pulih. •Ditandai dengan: - menurunnya tingkat laju inflasi - menurunnya tingkat suku bunga yang membangkitkan kembali gairah kegiatan perekonomian.
- nilai mata uang rupiah yang berangsur relatif stabil - tingkat pertumbuhan yang beranjak Langkah Strategis Untuk Menjamin Ketahanan Nasional Sektor-sektor yang perlu mendapat prioritas dan perhatian utama: • Sektor pendidikan yang akrab dengan teknologi informasi. • Sektor Kesehatan. Tingginya tingkat harapan hidup sangat diperlukan untuk menunjang produktivitas dan tingkat kemampuan masyarakat dalam menjalankan roda perekonomian bangsa. • Sektor Kesejahteraan Rakyat. Hal ini dapat ditunjang dengan pemberian subsidi pada sektorsektor yang tepat guna seperti sektor pendidikan, kesehatan dan penelitian maupun pengembangan infrastruktur yang berdampak langsung bagi pengingkatan kesejahteraan rakyat. • Sektor Industri penunjang kesejahteraan rakyat yang bertumpu pada sumber daya yang dimiliki (resource based industry) serta penguasaan teknologi tinggi. Langkah-langkah Strategis Bisnis dalam upaya menjaga dan menjamin ketahanan nasional: • Menjaga kestabilan moneter. • Menjalankan kebijakan-kebijakan yang tepat baik dalam sektor moneter, fiskal maupun sektor riil yang menunjang pulihnya perekonomian bangsa. • Menciptakan iklim berusaha yang kondusif dan sistem persaingan yang sehat dalam dunia industri strategis untuk meningkatkan daya saing di pasar internasional. • Meningkatkan kemampuan manajemen para pelaku usaha dalam menjalankan dunia usaha. • Membudayakan etika bisnis serta membenahi perangkat hukum dalam menjamin kepastian berusaha di Indonesia, khususnya bagi para investor asing. • Memfokuskan pengeluaran pemerintah (subsidi) pada sektor-sektor yang tepat guna. • Meningkatkan kemampuan dalam bidang penguasaan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) yang dapat menunjang pengembangan resourced based industry. • Mengembangkan jaringan infrastuktur yang baik untuk menunjang pengembangan resourced based industry. • Mengembangkan kebijakan yang mendukung maupun jaringan telekomunikasi informasi untuk memperluas dan mempermudah akses pasar global bagi peningkatan daya saing Indonesia. Langkah-langkah strategis guna mengurangi tingkat ketergantungan perekonomian Indonesia pada luar negeri: • mengembangkan resourced based industry yang memiliki keunggulan teknologi serta meningkatkan daya saing komoditas ekspor untuk mengurangi tingkat ketergantungan pada komponen impor, guna menghindari defisit transaksi berjalan • Membuka lapangan kerja untuk mengurangi larinya tenaga kerja terampil dan berkualitas di Indonesia ke luar negeri. • Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam bidang penguasaan IPTEK, beralih dari teknologi perakitan ke teknologi manufaktur - produksi. • Meningkatkan kebijakan yang mendukung pengembangan bidang pelatihan, penelitian dan pengembangan (R&D), khususnya pada pengembangan dan penguasaan teknologi yang tepat guna yang dapat mendukung resource based industry, guna memperkuat industri nasional. Saat ini Indonesia termasuk negara yang sangat sedikit membelanjakan pendapatannya di bidang pengembangan dan penelitian (hanya 0,25 % dari GNP) di bandingkan dengan negara-negara
ASEAN maupun ASIA lainnya, seperti Malaysia (0,70 % dari GNP), Korea (1,5 %) dan Jepang (3,2 %). • Mengatur kebijakan dan peraturan yang mendukung pengembangan industri telekomunikasi – informasi serta perdagangan internasional yang efisien. • Mengurangi tingkat ketergantungan pada hutang luar negeri dengan melakukan sistem pendanaan yang tidak bertumpu pada kepemilikan satu pihak dan yang beresiko rendah. • Membuka akses penguasaan sumber daya produksi maupun pasar global yang efisien. • Membudayakan penggunaan sistem informasi untuk meningkatkan efisiensi sektor perdagangan di masyarakat, melalui pemanfaatan teknologi informasi dan telekomunikasi (ICT) dengan harga yang terjangkau. • Menyediakan sarana-sarana informasi yang terjangkau bagi masyarakat luas, khususnya masyarakat bisnis, tanpa kecuali, bagi semua lapisan. Share
•
Laporkan
•
Tanggapi
•
Beri Nilai
○ ○ ○ ○
TANGGAL KOMENTAR BERDASARKAN :
• 24 April 2009 06:22:41 0
dulu th 70 an mata kuliah Kewiraan yang salah satu topicnya adalah Ketahanan Nasional saya rasa bagus terus menerus diajarkan dlm membentuk character bangsa ini sebelum terjun ke politik praktis Suka Balas |
• 24 April 2009 09:13:41 0
Benar Oom Jay. Sepertinya krisis yg melanda saat ini termasuk krisis berupa degradasi moral yg menjadi pangkal dari segala krisis lainnya, entah itu krisis sense of belonging dari para pemangku jabatan dan wakil rakyat, ”penggadaian aset” negara dan pengabaian kepentingan rakyat, karena memang tidak ada lagi penghayatan dan pembentukan karakter manusia Indonesia seutuhnya.
Manusia2 Indonesia yg benar2 menyadari dirinya sebagai bagian dari negeri ini juga, sehingga selalu berpikir, bertindak dan berjuang untuk kepentingan, keutuhan dan kemajuan Indonesia. Inipula yg sudah saya rasakan bertahun2 yg lalu, hingga di tahun 2000 saya rampungkan tulisan ini. Dan krisis yg terjadi saat ini, saya rasa lebih berat dari krisis di tahun 98 (dalam arti tidak hanya ditinjau dari segi krisis ekonomi, tapi juga krisis di berbagai aspek lainnya). Suka Balas |
• 6 July 2009 17:14:56 0
aq lagi bikin bahan diskusi yang ngulas pemanfaatan SDA untuk menjaga ketahanan nasional aq sangat terbantu dengan artikel ini THx Suka Balas |
• 6 July 2009 18:23:27 0
Senang bisa membantu Mbak Nuning. Very welcome kalau ada yg ingin didiskusikan lebih lanjut. CU, -MoraSuka Balas |
Tulis Tanggapan Anda
Top of Form
Submit
Bottom of Form Top of Form
SEARCH
Bottom of Form
ONLINE BLOGSHOP
Internet & Social Media 2011 in Numbers Mentrasfer Energi Lewat Tulisan Peranan Kritik Dalam Membangun Karakter di Media Sosial Bandung
FENOMENA MEDIA SOSIAL Media sosial sudah menjadi media utama, khususnya bagi mereka yang berasal dari Generasi Internet kelahiran
• • •
Media Sosial itu Energinya Luar Biasa Media Sosial dan Pengembangan Karir Dunia Internet Memang Maya, Tetapi …
•
Pimpinan PT Sidomuncul Itu Ternyata Hanya Seorang Penipu? Bang Borneo | 4 jam yang lalu
•
Aksi Calon Pemain Timnas di Lapangan Mini Choirul Huda | 6 jam yang lalu
•
Umbaran “Brutal” Abraham Samad Armand | 9 jam yang lalu
•
Aku Winwin Faizah, Seorang Korban Dunia Maya! winwin faizah | 13 jam yang lalu
•
Selasaikan Kisruh PSSI dengan Konsultasi AFC dan FIFA Syamsuardi Dedi | 13 jam yang lalu
•
BERITA ADMIN
• • • •
• • • • •
LETTER TO ADMIN
»Ngariung di Kompasiana Blogshop … »Rincian Acara KOMPASIANIVAL 2011 »Pemenang “Semarak Ultah Alfamart Shop & … INDEX
TERAKTUAL Langkanya Kue Rangi Betawi Blogger Malaysia Kritik Program Pamer Prilaku Asusila … Wuuiih..Enaknya Makan Laksa Bersama Mertua !! Siapa Bilang 100.000 Rupiah Tidak Bisa Menabung Investasi … Indonesia, Kompasiana Dan Panggung Sandiwara
INSPIRATIF BERMANFAAT MENARIK
Inilah 5 PNS dengan Nilai Kekayaan Fantastis Tradisi Tahunan Di Pulau Faroe: Pembantaian Ratusan Paus Wisata Air Terjun Terindah di Indonesia Rincian Acara KOMPASIANIVAL 2011 Pemenang Miss Universe dari Tahun 1952-2011 'Terlengkap'
About Kompasiana | Terms & Conditions | Tutorial | FAQ | Contact Us | Kompasiana Toolbar © 2008 – 2011
STRATEGI PENGEMBANGAN PERBATASAN WILAYAH KEDAULATAN NKRI oleh : Eddy MT. Sianturi, SSi dan Nafsiah, SP, Peneliti Puslitbang Strahan Balitbang Dephan
Perbatasan negara merupakan manifestasi utama kedaulatan wilayah suatu negara.
Perbatasan suatu negara mempunyai peranan penting dalam penentuan batas wilayah kedaulatan, pemanfaatan sumber daya alam, menjaga keamanan dan keutuhan wilayah. Penentuan perbatasan negara dalam banyak hal ditentukan oleh proses historis, politik, hukum nasional dan internasional. Dalam konstitusi suatu negara sering dicantumkan pula penentuan batas wilayah. Pembangunan wilayah perbatasan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Wilayah perbatasan mempunyai nilai strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan nasional, hal tersebut ditunjukkan oleh karakteristik kegiatan antara lain :
a. Mempunyai dampak pentingbagi kedaulatan negara. b. Merupakan faktor pendorong bagi peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat sekitarnya. c. Mempunyai keterkaitan yang saling mempengaruhi dengan kegiatan yang dilaksanakan di wilayah lainnya yang berbatasan dengan wilayah maupun antar negara. d. Mempunyai dampak terhadap kondisi pertahanan dan keamanan, baik skala regional maupun nasional. Ketahanan wilayah perbatasan perlu mendapatkan perhatian secara sungguh-sungguh karena kondisi tersebut akan mendukung ketahanan nasional dalam kerangka NKRI. Keamanan wilayah perbatasan mulai menjadi concern setiap pemerintah yang wilayah negaranya berbatasan langsung dengan negara lain. Kesadaran akan adanya persepsi wilayah perbatasan antar negara telah mendorong para birokrat dan perumus kebijakan untuk mengembangkan suatu kajian tentang penataan wilayah perbatasan yang dilengkapi dengan perumusan sistem keamanannya. Hal ini menjadi isu strategis karena penataan kawasan perbatasan terkait dengan proses nation state building terhadap kemunculan potensi konflik internal di suatu negara dan bahkan pula dengan negara lainnya (neighbourhood countries). Penanganan perbatasan negara, pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya perwujudan ruang wilayah nusantara sebagai satu kesatuan geografi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan (Sabarno, 2001) . Kondisi Daerah Perbatasan Saat Ini Pada umumnya daerah pebatasan belum mendapat perhatian secara proporsional. Kondisi ini terbukti dari kurangnya sarana prasarana pengamanan daerah perbatasan dan aparat keamanan di perbatasan. Hal ini telah menyebabkan terjadinya berbagai permasalahan seperti, perubahan batas-batas wilayah, penyelundupan barang dan jasa serta kejahatan trans nasional (transnational crimes). Kondisi umum daerah perbatasan dapat dilihat dari aspek Pancagatra yaitu : •
Aspek Ideologi.
Kurangnya akses pemerintah baik pusat maupun daerah ke kawasan perbatasan dapat menyebabkan masuknya pemahaman ideologi lain seperti paham komunis dan liberal kapitalis, yang mengancam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dari rakyat Indonesia. Pada saat ini penghayatan dan peng-amalan Pancasila sebagai ideologi negara dan falsafah hidup bangsa tidak disosialisasikan dengan gencar seperti dulu lagi, karena tidak seiramanya antara kata dan perbuatan dari penyelenggara negara. Oleh karena itu perlu adanya suatu metoda pembinaan ideologi Pancasila yang terusmenerus, tetapi tidak bersifat indoktrinasi dan yang paling penting adanya keteladanan dari para pemimpin bangsa. •
Aspek Politik.
Kehidupan sosial ekonomi di daerah perbatasan umumnya dipengaruhi oleh kegiatan di negara tetangga. Kondisi tersebut berpotensi untuk mengundang ke-rawanan di bidang politik, karena meskipun orientasi masyarakat masih terbatas pada bidang ekonomi dan sosial, terutama apabila kehidupan ekonomi masyarakat daerah perbatasan mempunyai ketergantungan kepada perekonomian negara tetangga, maka hal inipun selain dapat menimbulkan kerawanan di bidang politik juga dapat menurunkan harkat dan martabat bangsa. Situasi politik yang terjadi di negara tetangga seperti Malaysia (Serawak & Sabah) dan Philipina Selatan akan turut mempengaruhi situasi keamanan daerah perbatasan. •
Aspek Ekonomi.
Daerah perbatasan merupakan daerah tertinggal (terbelakang) disebabkan antara lain : 1) Lokasinya yang relatif terisolir (terpencil) dengan tingkat aksesibilitas yang rendah.
2) Rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat. 3) Rendahnya tingkat kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat daerah perbatasan (jumlah penduduk miskin dan desa tertinggal). 4) Langkanya informasi tentang pemerintah dan pembangunan masyarakat di daerah perbatasan (blank spot). Kesenjangan sosial ekonomi masyarakat daerah perbatasan dengan masyarakat negara tetangga mempengaruhi watak dan pola hidup masyarakat setempat dan berdampak negatif bagi pengamanan daerah perbatasan dan rasa nasionalisme. Maka tidak jarang daerah perbatasan sebagai pintu masuk atau tempat transit pelaku kejahatan dan teroris. •
Aspek Sosial Budaya.
Akibat globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat, teknologi informasi dan komunikasi terutama internet, dapat mempercepat masuk dan berkembangnya budaya asing ke dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pengaruh budaya asing tersebut banyak yang tidak sesuai dengan kebudayaan kita, dan dapat merusak ketahanan nasional, karena mempercepat dekulturisasi yang bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Masyarakat daerah perbatasan cenderung lebih cepat terpengaruh oleh budaya asing, dikarenakan intensitas hubungan lebih besar dan kehidupan ekonominya sangat tergantung dengan negara tetangga. •
Aspek Pertahanan dan Keamanan.
Daerah perbatasan merupakan wilayah pembinaan yang luas dengan pola penyebaran penduduk yang tidak merata, sehingga menyebabkan rentang kendali pemerintah, pengawasan dan pembinaan teritorial sulit dilaksanakan dengan mantap dan efisien. Seluruh bentuk kegiatan atau aktifitas yang ada di daerah perbatasan apabila tidak dikelola dengan baik akan mempunyai dampak terhadap kondisi pertahanan dan keamanan, di tingkat regional maupun internasional baik secara langsung dan tidak langsung. Daerah perbatasan rawan akan persembunyian kelompok GPK, penyelundupan dan kriminal lainnya termasuk terorisme, sehingga perlu adanya kerjasama yang terpadu antara instansi terkait dalam penanganannya. Permasalahan Yang Dihadapi Penanganan perbatasan selama ini memang belum dapat dilakukan secara optimal dan kurang terpadu, serta seringkali terjadi tarik-menarik kepentingan antara berbagai pihak baik secara horizontal, sektoral maupun vertikal. Lebih memprihatinkan lagi keadaan masyarakat sekitar daerah perbatasan negara, seperti lepas dari perhatian dimana penanganan masalah daerah batas negara menjadi domain pemerintah pusat saja, pemerintah daerahpun menyampaikan keluhannya, karena merasa tidak pernah diajak serta masyarakatnya tidak mendapat perhatian. Merekapun bertanya siapa yang bertanggung jawab dalam membina masyarakat di perbatasan ? Siapa yang harus menyediakan, memelihara infrastruktur di daerah perbatasan, terutama daerah yang sulit dijangkau, sementara mereka tidak tahu dimana batas-batas fisik negaranya ? Kenyataan di lapangan ditemukan banyak kebijakan yang tidak saling mendukung dan/atau kurang sinkron satu sama lain. Dalam hal ini, masalah koordinasi yang kurang mantap dan terpadu menjadi sangat perlu untuk ditelaah lebih lanjut. Koordinasi dalam pengelolaan kawasan perbatasan, sebagaimana hendaknya melibatkan banyak instansi (Departemen/LPND), baik instansi terkait di tingkat pusat maupun antar instansi pusat dengan pemerintah daerah. Misalnya, belum terkoordinasinya pengembangan kawasan perbatasan antar negara dengan kerjasama ekonomi sub regional, seperti yang ditemui pada wilayah perbatasan antara Malaysia Timur dengan Kalimantan dengan KK Sosek Malindo dan BIMP-EAGAnya, serta dengan rencana pengembangan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Sanggau di Kalimantan Barat dan KAPET SASAMBA di Kalimantan Timur yang secara konseptual dan operasional perlu diarahkan dan dirancang untuk menumbuhkan daya saing, kompabilitas dan komplementaritas dengan wilayah mitranya yang ada di negara tetangga.
Selain isu koordinasi dalam pengembangan kawasan perbatasan, komitmen dan kebijakan Pemerintah untuk memberikan prioritas yang lebih tinggi dalam pembangunan wilayah perbatasan telah mengalami reorientasi yaitu dari orientasi keamanan (security approach) menjadi orientasi kesejahteraan/pembangunan (prosperity/development approach). Dengan adanya reorientasi ini diharapkan penanganan pembangunan kawasan perbatasan di Kalimantan dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal berikut : a) Pendekatan keamanan yang diterapkan Mabes TNI di dalam penanganan KK Sosek Malindo, walaupun berbeda namun diharapkan dapat saling menunjang dengan pendekatan pembangunan. b) Penanganan KK Sosek Malindo selama ini ternyata tidak tercipta suatu keterkaitan (interface) dengan program pengembangan kawasan dan kerjasama ekonomi regional seperti BIMP-EAGA, yang sebenarnya sangat relevan untuk dikembangkan secara integrative dan komplementatif dengan KK Sosek Malindo. c) Terkait dengan beberapa upaya yang telah disepakati di dalam pengembangan kawasan perbatasan antar negara, khususnya di Kalimantan dengan KK Sosek Malindonya, diperlukan pertimbangan terhadap upaya percepatan pengembangan kawasan perbatasan tersebut melalui penanganan yang bersifat lintas sektor dan lintas pendanaan. Isu pengembangan daerah perbatasan lainnya secara umum diilustrasikan sebagai berikut : 1) Kaburnya garis perbatasan wilayah negara akibat rusaknya patok-patok di perbatasan Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur menyebabkan sekitar 200 hektare hutan wilayah Republik Indonesia berpindah masuk menjadi wilayah Malaysia (Media Indonesia, 21 Juni 2001). Ancaman hilangnya sebagian wilayah RI di perbatasan Kalimantan Barat dengan Malaysia Timur akibat rusaknya patok batas negara setidaknya kini menjadi 21 patok yang terdapat di Kecamatan Seluas, kabupaten Bengkayang, memerlukan perhatian. Selain di Kabupaten Bengkayang, kerusakan patok-patok batas juga terjadi di wilayah Kabupaten Sintang dan Kapuas Hulu, masing-masing berjumlah tiga dan lima patok (Media Indonesia, 23 Juni 2001). 2) Pengelolaan sumber daya alam belum terkoordinasi antar pelaku sehingga memungkinkan eksploitasi sumber daya alam yang kurang baik untuk pengembangan daerah dan masyarakat. Misalnya, kasus illegal lodging yang juga terkait dengan kerusakan patok-patok batas yang dilakukan untuk meraih keuntungan dalam penjualan kayu. Depertemen Kehutanan pernah menaksir setiap bulannya sekitar 80.000-100.000 m3 kayu ilegal dari Kalimantan Timur dan sekitar 150.000 m3 kayu ilegal dari Kalimantan barat masuk ke Malaysia (Kompas, 20 Mei 2001). 3) Kepastian hukum bagi suatu instansi dalam operasionalisasi pembangunan di wilayah perbatasan sangat diperlukan agar peran dan fungsi instansi tersebut dapat lebih efektif. Contohnya, Perum Perhutani yang ditugasi Pemerintah untuk mengelola HPH eks PT. Yamaker di perbatasan Kalimantan-Malaysia baru didasari oleh SK Menhut No. 3766/Kpts-II/1999 tanggal 27 Mei 1999, namun tugas yang dipikul Perhutani meliputi menata kembali wilayah perbatasan dalam rangka pelestarian sumber daya alam, perlindungan dan pengamanan wilayah perbatasan dan pengelolaan hutan dengan sistem tebang pilih . Tugas ini bersifat lintas sektoral dan lintas wilayah sehingga diperlukan dasar hukum yang lebih tinggi. 4) Pengelolaan kawasan lindung lintas negara belum terintegrasi dalam program kerja sama bilateral antara kedua negara, misalnya keberadaan Taman Nasional Kayan Mentarang yang terletak di Kabupaten Malinau dan Nunukan, di sebelah Utara Kalimantan Timur, sepanjang perbatasan dengan Sabah Malaysia, seluas 1,35 juta hektare. Taman ini merupakan habitat lebih dari 70 spesies mamalia, 315 spesies unggas dan ratusan spesies lainnya.
5) Kawasan perbatasan mempunyai posisi strategis yang berdampak terhadap hankam dan politis mengingat fungsinya sebagai outlet terdepan Indonesia, dimana terjadi banyak pelintas batas baik dari dan ke Indonesia maupun Malaysia. Ancaman di bidang hankam dan politis ini perlu diperhatikan mengingat kurangnya pos lintas batas legal yang disepakati oleh kedua belah pihak, misalnya di Kalimantan Barat dengan Serawak/Sabah hanya ada 2 pos lintas batas legal dari 16 pos lintas batas yang ada. 6) Kemiskinan akibat keterisolasian kawasan menjadi pemicu tingginya keinginan masyarakat setempat menjadi pelintas batas ke Malaysia berlatar belakang untuk memperbaiki perekonomian masyarakat mengingat tingkat perekonomian Malaysia lebih berkembang. 7) Kesenjangan sarana dan prasarana wilayah antar kedua wilayah negara pemicu orientasi perekonomian masyarakat, seperti di Kalimantan, akses keluar (ke Malaysia) lebih mudah dibandingkan ke ibukota kecamatan/kabupaten di wilayah Kalimantan. 8) Tidak tercipta keterkaitan antar kluster social ekonomi baik kluster penduduk setempat maupun kluster binaan pengelolaan sumber daya alam di kawasan, baik keterkaitan ke dalam maupun dengan kluster pertumbuhan di negara tetangga. 9) Adanya masalah atau gangguan hubungan bilateral antar negara yang berbatasan akibat adanya peristiwa-peristiwa baik yang terkait dengan aspek ke-amanan dan politis, maupun pelanggaran dan eksploitasi sumber daya alam yang lintas batas negara, baik sumber daya alam darat maupun laut. Berdasarkan isu strategis dalam pengelolaan daerah perbatasan negara selama ini, dapat dikemukakan beberapa permasalahan yang menonjol di daerah perbatasan sebagai berikut : a) Belum adanya kepastian secara lengkap garis batas laut maupun darat. b) Kondisi masyarakat di wilayah perbatasan masih tertinggal, baik sumber daya manusia, ekonomi maupun komunitasnya. c) Beberapa pelanggaran hukum di wilayah perbatasan seperti penyelundupan kayu/illegal lodging, tenaga kerja dan lain-lain. d) Pengelolahan perbatasan belum optimal, meliputi kelembagaan, kewenangan maupun program. e) Eksploitasi sumber daya alam secara ilegal, terutama hasil hutan dan kekayaan laut. f) Munculnya pos-pos lintas batas secara ilegal yang memperbesar terjadinya out migration, “economic asset” secara ilegal. g) Mental dan professional aparat (stake holders di pusat dan daerah serta aparat keamanan di pos perbatasan). Perkembangan Lingkungan Strategis Masalah perbatasan tidak terlepas dari perkembangan lingkungan strategis baik internasional, regional maupun nasional. Dalam era globalisasi, dunia makin terorganisasi dan makin tergantung satu sama lain serta saling membutuhkan. Konsep saling keterkaitan dan ketergantungan dalam masyarakat internasional berpengaruh dalam bidang-bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamananan. Berbagai negara sambil tetap mempertahankan identitas serta batas-batas teritorial negaranya, mereka membuka semua hambatan fisik, administrasi dan fiskal yang membatasi gerak lalu lintas barang dan orang. Perkembangan kerjasama ASEAN diharapkan akan dapat menciptakan keterbukaan dan saling pengertian sehingga dapat dihindarkan terjadinya konflik perbatasan. Hal ini didukung oleh semakin meningkatnya hubungan masyarakat perbatasan baik dari sudut sosial budaya maupun ekonomi. Dalam era reformasi dan dengan kondisi kritis yang masih berkepenjangan, penanganan masalah perbatasan belum dapat dilakukan secara optimal.
Strategi Pengembangan Daerah Perbatasan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan. Konsepsi peng-elolaan perbatasan negara merupakan “titik temu” dari tiga hal penting yang harus saling bersinergi, yaitu: 1) Politik Pemerintahan Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dalam wadah NKRI. 2) Pelaksanaan otonomi daerah yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, terutama masyarakat di daerah-daerah. 3) Politik luar negeri yang bebas-aktif dalam rangka mewujudkan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Oleh sebab itu dalam penyusunan peraturan perundang-undangan harus selalu memperhatikan dan berdasarkan tiga hal tersebut di atas. Pembentukan Kelembagaan Khusus menangani Masalah Perbatasan. Persoalan pengelolaan perbatasan negara sangat kompleks dan urgensinya terhadap integritas negara kesatuan RI,sehingga perlu perhatian penuh pemerintah terhadap penanganan hal-hal yang terkait dengan masalah perbatasan, baik antar negara maupun antar daerah. Pengelolaan perbatasan antar negara masih bersifat sementara (ad-hoc) dengan leading sektor dari berbagai instansi terkait. Pada saat ini, lembaga-lembaga yang menangani masalah perbatasan antar negara tetangga adalah: 1) General Border Committee RI-PNG diketuai oleh Panglima TNI. 2) Join Border Committee RI-PNG (JBC) diketuai oleh Menteri Dalam Negeri. 3) Join Border Committee RI-UNTAET (Timtim) diketuai oleh Dirjen Pemerintah Umum Departemen Dalam Negeri. 4) Join Commisison Meeting RI – Malaysia (JCM) diketuai oleh Departemen Luar Negeri yang sifatnya kerjasama bilateral. Dalam penanganan masalah perbatasan agar dapat berjalan secara optimal perlu dibentuk lembaga yang dapat berbentuk : Forum/setingkatDewan dengan keanggotaan terdiri dari pimpinan Institusi terkait. Dewan dibantu oleh sekretariat Dewan. Bentuk ini mempunyai kelebihan dan penyelesaian masalah lebih terpadu dan hasilnya lebih maksimal, karena didukung oleh instansi terkait. Sedangkan kelemahannya tidak operasional, keanggotaan se-ring berganti-ganti, sehingga kurang terjadi adanya kesinambungan kegiatan. Badan (LPND) yang mandiri terlepas dari institusi lain dan langsung di bawah presiden. Bentuk ini mempunyai kelebihan bersifat otonom, hasil kebijakannya bersifat operasional dan personil terdiri dari sumber daya manusia yang sesuai dengan bidang kerjanya. Sedangkan kelemahannya dapat terjadi pengambil-alihan sektor, sehingga kebijakan yang ditetapkan kurang didukung oleh sektor terkait. Mewujudkan sabuk pengaman (koridor). Dalam menjaga kedaulatan Negara dan keamanan. Untuk lebih mewujudkan keamanan negara RI Khususnya di wilayah perbatasan dengan negara tetangga perlu diciptakan sabuk pengaman yang berfungsi sebagai sarana kontrol dimulai dari titik koordinat ke arah tertentu sepanjang perbatasan. Penyusunan Program Secara Komprehensif dan Integral. Penyusunan program secara integral dan komprahensif dalam hal ini melibatkan sektor-sektor yang terkait dalam masalah penanganan perbatasan, seperti masalah kependudukan, lalu lintas barang/perdagangan, kesehatan, ke-amanan, konservasi sumber daya alam. Penataan batas negara dalam upaya memperkokoh keutuhan integritas NKRI. Penataan batas seperti yang telah diuraikan di atas berupa batas fisik baik batas alamiah ataupun buatan. Dengan kejelasan batas-batas tersebut akan memperjelas kedaulatan fisik wilayah negara RI.
Pembangunan Ekonomi dan Percepatan Pertumbuhan Perekonomian Perbatasan Berbasis Kerakyatan. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting dalam peningkatan ketahanan di daerah perbatasan. Kualitas sumber daya manusia ataupun tingkat kesejahteraan yang rendah akan mengakibatkan kerawanan terutama dalam hal yang menyangkut masalah sosial dan pada gilirannya dapat mengganggu stabilitas nasional secara keseluruhan. Oleh sebab itu perlu adanya peningkatan taraf hidup masyarakat di daerah perbatasan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam usaha pertumbuhan perekonomian perbatasan yang berbasis kerakyatan antara lain: 1) Potensi sumber daya alam setempat 2) Kelompok swadaya masyarakat. Sedangkan bentuk usaha percepatan pertumbuhan perekonomian perbatasan yang berbasis kerakyatan antara lain: Penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat adat/kelompok-kelompok swadaya masyarakt yang sudak ada. Pemberdayaan, pendam-pingan dan penguatan peran serta perempuan dalam kegiatan perekonomian atau sosial. Pengembangan wawasan kebangsaan masyarakat di kawasan perbatasan. Menghidupkan peran lembaga keungan mikro dalam peningkatan pertumbuhan perekonomian. Identifikasi potensi dan pengembangan sektor-sektor unggulan di daerah perbatasan. Sistem Keamanan Perbatasan Sistem keamanan perbatasan dapat dijelaskan sebagai berikut : a. Faktor-faktor yang berpengaruh dalam penataan sistem ke-amanan perbatasan Indonesia dengan negara tetangga antara lain adalah Geografi, letak geografi Indonesia sangat strategis, karena berada di jalur perdagangan internasional. Hal-hal penting yang berkaitan dengan letak geografi antara lain : Di wilayah laut, berbatasan dengan 10 negara (India,Malaysia, Singapura,Thailand, ietnam, Philipina, Palau, PNG, Australia,Timor Lorosae). Di wilayah darat, berbatasan dengan 3 negara (Malaysia,PNG dan Timor Lorosae). Jumlah pulau 17.508, panjang pantai 80.791 Km, luas wilayah termasuk ZEE 7,7 juta Km lautan 5,8 juta Km. Perbandingan luas wilayah darat dan laut adalah 1 : 3. b. Sumber kekayaan alam di perbatasan perlu mendapatkan pe-ngamanan/perhatian serius yang meliputi : 1) Potensi pertambangan umum/migas 2) Potensi kehutanan 3) Potensi kehutanan/perkebunan 4) Potensi perikanan
KETAHANAN NASIONAL BAB-I PENDAHULUAN 1. Umum
a. Tingkat kemajuan suatu bangsa dalam mewujudkan citacitanya, pada hakekatnya merupakan produk perjuangan generasi sebelumnya yang dicapainya secara bertahap, berlanjut dan berkesinambungan dengan pola yang sesuai situasi dan kondisi pada zamannya. b. Proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 telah mengantar bangsa Indonesia kealam kemerdekaan dengan membentuk negara kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Cita-cita yang dicetuskan dalam rangka pembentukan negara kesatuan Republik Indonesia itu dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial berdasarkan Pancasila. c. Bangsa Indonesia dalam penyelenggaraan kehidupan negara yang dijiwai oleh cita-cita nasional telah terjadi interaksi yang dinamis tentang diri dan lingkungannya, memiliki cara pandang, wawasan nasional atau pandangan hidup yang disebutnya Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah pandangan hidup bangsa Indonesia dalam memanfaatkan konstelasi geografi Indonesia, sejarah dan kondisi sosial budaya untuk mengejawantahkan segala dorongan dan rangsangan didalam usaha pencapaian aspirasi bangsa dan kepentingan serta tujuan-tujuan nasional. d. Dalam usaha mencapai kepentingan, tujuan dan cita-cita nasional, bangsa Indonesia dihadapkan pada tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan yang harus ditanggulangi. Oleh karena itu untuk menghadapi hal tersebut bangsa Indonesia harus mempunyai kekuatan, kemampuan, daya tahan dan keuletan yang handal yang berpedoman pada Wawasan Nusantara. Adapun kekuatan, kemampuan,keuletan dan daya tahan tersebut dinamakan Ketahanan Nasional.
2. Maksud dan Tujuan 1. Maksud. Sebagai bahan ajaran bagi para Perwira Siswa
Pendidikan Reguler Seskoad dalam mengikuti pendidikan.
2. Tujuan. Agar para Perwira Siswa memahami faktor-faktor
statis dan dinamis dalam Tahnas serta mampu menganalisis dan menerapkan dalam pelaksanaan tugas.
3. Ruang Lingkup dan Tata Urut. Pembahasan pelajaran ini meliputi uraian tentang konsepsi dasar Tahnas,delapan gatra, hubungan antar gatra dan kaitannya dengan pembangunan nasional, yang disusun dengan tata urut sebagai berikut: a. Pendahuluan. b. Konsepsi Dasar Tannas Indonesia. c. Konsepsi Gatra demi Gatra. d. Konsepsi hubungan antar Gatra. e. Pola Umum Operasional Tannas Indonesia. f. Ketahanan Nasional dan Pembangunan Nasional. g. Evaluasi. h. Penutup.
BAB-II KONSEP DASAR KETAHANAN NASIONAL INDONESIA 4. Pengertian. Ketahanan Nasional Indonesia merupakan kondisi dinamik bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan, yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, didalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan serta gangguan baik yang datang dari luar mapun dari dalam, yang langsung mapun tidak langsung
membahayakan integritas, indentitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 serta perjuangan mengejar tujuan perjuangan nasional Indonesia. Dalam pengertian tersebut, ketahanan nasional adalah kondisi kehidupan nasional yang harus diwujudkan. Suatu kondisi kehidupan yang dibina secara dini terus menerus dan sinergik, mulai dari pribadi, keluarga, lingkungan, daerah dan nasional, bermodalkan keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional. Proses berkelanjutan untuk mewujudkan kondisi tersebut dilakukan berdasarkan pemikiran geostrategi berupa suatu konsepsi yang dirancang dan dirumuskan dengan memperhatikan kondisi bangsa dan konstelasi geografi Indonesia. Konsepsi tersebut dinamakan konsepsi ketahanan nasional Indonesia. 5. Konsepsi Tahnas. Konsepsi Tahnas Indonesia adalah konsepsi pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh dan menyeluruh dan terpadu berlandaskan Pancasila, UUD 1945 dan Wawasan Nusantara. Dengan kata lain, konsepsi Tahnas Indonesia merupakan pedoman (sarana) untuk meningkatkan (metoda) keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, dengan pendekatan kesejahteraan dan keamanan. Kesejahteraan dapat digambarkan sebagai kemampuan bangsa dalam menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai nasionalnya, demi sebesar-besar kemakmuran yang adil dan merata, rohaniah dan jasmaniah. Sedangkan keamanan adalah kemampuan bangsa melindungi nilai-nilai nasionalnya terhadap ancaman dari luar maupun dari dalam. 6. Hakekat Tahnas dan Konsepsi Tahnas Indonesia. a. Hakekat Ketahanan Nasional Indonesia adalah keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, untuk dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam mencapai tujuan nasional.
b. Hakekat konsepsi ketahanan nasional Indonesia adalah pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan secara seimbang, serasi dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan nasional. 7. Asas-asas Ketahanan Nasional Indonesia. Asas Ketahanan Nasional Indonesia adalah tata laku yang didasari nilai-nilai yang tersusun berlandaskan Pancasila, UUD 1945 dan Wawasan Nusantara yang terdiri dari : a. Asas Kesejahteraan dan Keamanan. Kesejahteraan dan keamanan dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan dan merupakan kebutuhan manusia yang mendasar serta esensial, baik sebagai perorangan maupun kelompok dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan demikian kesejahteraan dan keamanan merupakan asas dalam system kehidupan nasional. Tanpa kesejahteraan dan keamanan sistem kehidupan nasional tidak akan dapat berlangsung, sehingga dengan demikian kesejahteraan dan keamanan merupakan nilai intrinsik yang ada pada sistem kehidupan nasional itu sendiri. Dalam realisasinya kondisi kesejahteraan dan keamanan dapat dicapai dengan menitikberatkan pada kesejahteraan, tetapi tidak berarti mengabaikan keamanan. Sebaliknya memberikan prioritas pada keamanan tidak boleh mengabaikan kesejahteraan. Baik kesejahteraan maupun keamanan harus selalu ada, berdampingan pada kondisi apapun. Dalam kehidupan nasional tingkat kesejahteraan dan keamanan nasional yang dicapai merupakan tolok ukur ketahanan nasional. b. Asas Komprehensif Integral atau menyeluruh Terpadu. Sistem kehidupan nasional mencakup segenap aspek kehidupan bangsa secara utuh menyeluruh dan terpadu dalam bentuk perwujudan persatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi dan selaras dari seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan demikian ketahanan nasional mencakup ketahanan segenap aspek
kehidupan bangsa secara utuh, menyeluruh dan terpadu (komprehensif integral). c. Asas Kekeluargaan. Asas kekeluargaan mengandung keadilan, kearifan, kebersamaan, kesetaraan, gotong royong, tenggang rasa dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam asas ini diakui adanya perbedaan dan perbedaan tersebut harus dikembangkan secara serasi dalam hubungan kemitraan, serta dijaga agar tidak berkembang menjadi konflik yang bersifat antagonistik yang saling menghancurkan. 8. Sifat. Ketahanan Nasional (Tahnas) Indonesia sebagai Kondisi Dinamik Bangsa Indonesia memiliki sifat-sifat : a. Manunggal, yaitu memilki sifat integratif yang diartikan terwujud kesatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi dan selaras seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. b. Mawas Kedalam, yaitu Ketahanan Nasional terutama diarahkan kepada diri bangsa dan negara itu sendiri, karena Ketahanan Nasional bertujuan mewujudkan hakekat dan sifat nasionalnya sendiri dengan kemandirian. Hal ini tidak berarti bahwa ketahanan nasional menganut isolasi atau nasionalisme sempit. Sikap mawas kedalam, dalam memelihara hubungan internasional, memberikan dampak keluar yang memiliki unsur daya saing. c. Kewibawaan, yaitu Ketahanan Nasional, sebagai hasil pandangan yang bersifat manunggal tersebut mewujudkan kewibawaan nasional yang akan diperhitungkan oleh pihak lain sehingga merupakan daya tangkal (deterrent). Makin tinggi tingkat kewibawaan makin besar daya tangkal tersebut. d. Dinamis, yaitu tingkatan Ketahanan Nasional suatu negara tidak tetap melainkan dapat meningkat dan menurun tergantung pada situasi dan kondisi bangsa dan
negara itu sendiri. Ini sesuai dengan pengertian bahwa segala sesuatu didunia ini senantiasa berubah dan bahwa perubahan itu sendiri berubah. e. Menitik Beratkan Konsultasi dan Saling Menghargai Ketahanan Nasional tidak mendahulukan sikap adu kekuasaan dan adu kekuatan. Konsepsi adu kekuasaan dan adu kekuatan bertumpu pada kekuatan fisik, sedangkan Ketahanan Nasional tidak mengutamakan kekuatan fisik tetapi memanfaatkan daya dan kekuatan lain, seperti kekuatan moral yang ada pada suatu bangsa. 9. Kebijaksanaan Umum. Pada dasarnya Konsepsi Tahnas (Indonesia) memberikan umpan balik pada Pola Operatif pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan didalam kehidupan nasional, yaitu : a. Pengaturan dan penyelenggaraan aspek-aspek kehidupan nasional (Gatra) dilaksanakan secara utuh menyeluruh (komprehensif-integral). b. Pengaturan dan penyelenggaraan aspek-aspek kehidupan nasional menggunakan pendekatan kesejahteraan dan keamanan. c. Pengaturan dan penyelenggaraan aspek-aspek kehidupan dilaksanakan berdasarkan kondisi riil, hakekat tantangan dan ancaman, serta berorientasi pada tujuan nasional. Karena itu, diperlukan apresiasi yang tepat. d. Setiap aspek kehidupan nasional (Gatra) harus dilihat sebagai sumber kekuatan nasional. Konsepsi Tahnas Indonesia yang berpedoman pada Wawasan Nusantara pada hakekatnya merupakan konsepsi pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan didalam kehidupan nasional, bangsa dan negara Indonesia. Pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan yang hendak dicapai untuk mewujudkan Tahnas Indonesia dapat digambarkan sebagai kemampuan Bangsa dan Negara Indonesia untuk menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai Pancasila
dan UUD 45. Sedang pengaturan dan penyelenggaraan keamanan yang mewujudkan Tannas Indonesia dapat digambarkan sebagai kemampuan untuk melindungi nilai-nilai itu terhadap ancaman dari dalam maupun dari luar. 10. Evaluasi. 1. Apa yang saudara ketahui tentang konsepsi Ketahanan Nasional Indonesia ? b. Apa yang dimaksud dari asas kesejahteraan dan keamanan ? c. Apa yang saudara ketahui tentang sifat mawas kedalam dari Tannas Indonesia sebagai kondisi dinamik bangsa ? 4. Jelaskan apa yang dimaksud tentang sifat menitik beratkan konsultansi dan saling menghargai ? e. Jelaskan bagaimana pola operatif pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan didalam kehidupan nasional kita ?
BAB III KONSEPSI GATRA DEMI GATRA 11. Gatra Geografi. Dari data tentang letak geografi Indonesia dapat memberikan gambaran tentang bentuk kedalam dan bentuk keluar. Bentuk kedalam menampakkan corak, wujud dan tata susunan dan bentuk keluar dapat diketahui situasi dan kondisi lingkungan serta hubungan timbal balik antara negara dan lingkungannya. Negara Indonesia sebagai wadah bangsa Indonesia dengan batas-batas nasionalnya, memberikan ciri bagi bangsa Indonesia.
a. Geografi sebagai Faktor Statis 1) Topografi. Negara Republik Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang berbentuk kepulauan, terdiri dari + 17.534 buah pulau. Luas seluruh wilayah Republik Indonesia, berdasar TAP MPR No. IV Tahun 1973 ialah + 7.3 Juta km2 Wilayah daratan Republik Indonesia sekarang adalah 1.919.170 km2 . Luas wilayah perairan meliputi + 5,4 juta km2. Perbandingan luas wilayah daratan dan wilayah lautan ialah 1 : 3. 2) Posisi Astronomis. Indonesia terletak diantara 95 o dan 141o Bujur Timur serta antara 6 o Lintang Utara dan 11 o Lintang Selatan : Indonesia berada di daerah tropik. 3) Posisi Perbatasan. Disebelah Timur Wilayah Indonesia berbatasan dengan wilayah Papua Nugini, Australia dan Timor Leste sedangkan disebelah utara berbatasan dengan wilayah India (Nikobar), Malaysia, Singapura, Philipina dan Vietnam. 4) Posisi Silang. Indonesia menempati dan memiliki posisi silang bukannya dalam arti geografi, tetapi juga dalam arti transportasi, lalulintas, komunikasi, ideologi dan politik, sosial dan ekonomi, demografi dan militer. Posisi yang demikian ini memberikan kepada Indonesia kedudukan dan peranan yang penting sekali dalam persoalan-persoalan dalam negeri maupun luar negeri. Namun posisi yang semacam ini memiliki kerawanannya, karena “terbuka” kesegala pejuru dan dapat di “dekati” dari segenap penjuru pulau. 5. Iklim. Karena letaknya didaerah tropis, maka iklim
Indonesia panas dan lembab. Tumbuh-tumbuhan dan hutan– hutan hidup subur. Iklim tersebut berpengaruh terhadap perikehidupan ekonomi, sosial, politik, budaya dan juga terhadap pertahanan dan keamanan.
6) Sumber-sumber Kekayaan Alam. Indonesia mempunyai potensi sumber-sumber alam yang kaya terutama bahan-bahan vital dan strategis seperti minyak bumi, timah, bauksit, karet dan lain-lain. b. Geografi sebagai Faktor Dinamis 1) Etnologi. Bangsa Indonesia merupakan hasil daripada perpaduan budaya antara penduduk asli dengan bangsa-bangsa pendatang dari Asia dan Eropa melalui proses sejarah yang berabad-abad lamanya. 2) Sosial Budaya. Tata hidup sosial budaya Bangsa Indonesia berlandaskan kepribadian nasional yang melalui proses seleksi menerima unsur-unsur sosial budaya dari luar, yang menjadi satu keselarasan baru yang serasi tanpa menghilangkan ciri-ciri aslinya. Di Indonesia unsur-unsur agama dan budaya (HinduBudha-Islam-Khatolik-Protestan dan aliran kepercayaan lainnya) dapat hidup rukun berdampingan secara harmonis. 3) Sejarah. Sejarah bangsa Indonesia sejak abad ke 16 merupakan rangkaian perjuangan melawan penjajahan dan penindasan. Perlawanan yang terus menerus terhadap penjajahan lokal oleh bangsa Portugis, Inggris dan penjajahan seluruh wilayah Indonesia oleh bangsa Belanda dan Jepang, telah membuktikan betapa besar semangat perjuangan bangsa Indonesia terhadap setiap dominasi asing. 4) Mental Psikologi. Unsur-unsur diatas membentuk sifat, watak dan perangai bangsa Indonesia yang reseptif terhadap macam-macam faham, aliran, kepercayaan dan pengetahuan. Ia tidak apriori menolak barang baru, toleran dan mempunyai rasa kekeluargaan dan persaudaraan. Betapapun perbedaan adat istiadat, bahasa, budaya namun sifat persatuan dan kesatuan seperti dalam motto “Bhineka Tunggal Ika” tetap tercermin.
5) Ideologi. Pancasila merupakan dasar falsafah Negara dan bangsa Indonesia dan sekaligus merupakan alat pemersatu, pandangan hidup, pegangan hidup, tujuan hidup dan cara hidup Bangsa Indonesia. Ia menjiwai setiap bentuk tata laku dan perilaku bangsa Indonesia. Sejak dijadikan dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945 hingga sekarang, Pancasila tetap dapat memancarkan hikmah dan keramatnya. 6) Politik. Politik dalam negeri dan politik luar negeri Indonesia berlandaskan falsafah Pancasila, UUD 1945 untuk mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia. Indonesia menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif, anti kolonialisme dan anti imperialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya dari manapun datangnya. 7) Ekonomi. Sumber-sumber alam seperti minyak bumi, biji besi, timah, batubara, bauksit, emas, perak, nikel, tembaga dan lain-lainnya merupakan sumber kekayaan bangsa Indonesia. 8) Komunikasi. Perhubungan darat, laut maupun jaring-jaring telekomunikasi radio dan sarana perhubungan dalam dan luar negeri menyangkut kepentingan strategi dan taktik. Pemindahan penduduk dalam rangka transmigrasi maupun pemindahan pasukan beserta logistiknya sangat memerlukan sarana tersebut. Diperlukan sarana yang kuat untuk melindungi lalu lintas laut, udara dan daratan dari hambatan, ancaman, gangguan dan tantangan dari luar dan dalam lalu-lintas internasional melintasi laut dan udara, Samudera Indonesia. Hal ini memberi kemungkinan kepada Indonesia untuk memainkan peranan sebagai pengawas dan pengatur lalu-lintas tersebut sesuai dengan kepentingan nasionalnya. 9) Demografi. Penyebaran penduduk yang tidak merata dan pertumbuhan penduduk Indonesia cukup tinggi merupakan suatu kerawanan. Namun demikian
bila dapat dikelola dengan baik merupakan suatu potensi bagi bangsa Indonesia. 12. Gatra Kekayaan Alam. Kekayaan alam Indonesia adalah segala sumber dan potensi alam diatas permukaan serta didalam bumi dan laut yang berada diwilayah kekuasaan/juridiksi Negara Republik Indonesia, yang berdasar pada: a. TAP MPR NO. IV Tahun 1973. b. Batas-batas landas kontinen Indonesia yang telah disetujui antara negara tetangga. c. Zone Ekonomi Ekslusif Indonesia 200 mil laut diukur dari garis-garis pangkal laut, yaitu jalur diluar laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan UU No 4 Prp. Tahun 1960 tentang perairan Indonesia. Pasal 33 ayat (3) UUD-45 beserta penjelasannya menetapkan, bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hal ini sesuai dengan “Charter of Economic Rights and Duties Of States” PBB, yang menyatakan bahwa setiap negara memiliki dan berhak menjalankan kedaulatan secara penuh, meliputi hak memiliki, menggunakan dan mengusahakan atas seluruh kekayaan alamnya. Konsep penguasaan oleh negara tersebut tidak berarti, bahwa warga negara Republik Indonesia tidak boleh mengusahakan serta memanfaatkan kekayaan alam yang ada. Sumber-sumber kekayaan alam sebagai karunia Tuhan adalah untuk memberi kehidupan kepada mahluknya dan kekayaan wilayah Nusantara baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama bangsa untuk memenuhui keperluan hidup sehari-hari bangsa Indonesia. Tujuan pengelolaan kekayaan alam adalah untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dari segenap potensi sumber alam yang tersedia untuk meningkatkan kesejahteraan dan keamanan Bangsa dan Rakyat Indonesia berlandaskan Wawasan Nusantara. a. Faktor-faktor yang Mempengaruhi 1) Lokasi sumber kekayaan alam tidak merata diseluruh Nusantara dan tidak ada kaitannya dengan distribusi penduduk Indonesia, sehingga pemanfaatannya memerlukan berbagai pertimbangan.
2) Sifat kekayaan alam saling bergantung dan mempengaruhi, sehingga pemanfaatannya memerlukan pertimbangan secara teknis, ekonomi, sosial dan lingkungan. 3) Untuk dapat memanfaatkan kekayaan alam secara optimal diperlukan modal, pengetahuan dan teknologi serta tenaga yang terampil. b. Kebijaksanaan dan Strategi 1. Pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan Indonesia pada
dasarnya adalah oleh dan untuk Bangsa Indonesia, dilakukan dengan cara-cara yang tidak merusak tata lingkungan hidup manusia dengan memperhitungkan kebutuhan generasi yang akan datang. Dalam keadaan kemampuan nasional masih terbatas maka dapat dilakukan kerjasama dengan perusahaan asing, dengan syarat yang paling menguntungkan bagi kepentingan nasional. 2) Dalam hubungan pemanfaatan kekayaan alam sebagai komoditi ekspor harus didasarkan pada prinsip peningkatan kesempatan kerja dengan mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi dan barang jadi, serta mendapatkan harga yang sebaik mungkin. 3) Pengembangan kekayaan alam sebagai sumber energi harus menghemat pemakaian sumber minyak dan gas bumi, dan menggantikannya dengan sumbersumber non minyak, seperti batu bara, tenaga air, tenaga panas bumi, tenaga nuklir serta energi non konvensional seperti biogas, biomas, tenaga angin dan tenaga surya. 4) Melindungi serta mengolah sumber kekayaan alam dengan cara tepat, terarah dan bijaksana serta memetingkan manfaat untuk rakyat banyak daripada segolongan kecil masyarakat atau pribadi.
5) Untuk dapat mengolah serta memanfaatkan sumber kekayaan alam berdasar asas maksimal, lestari dan daya saing, maka perlu : a) Melakukan inventarisasi tentang jumlah, mutu jenis dan penyebaran kekayaan alam untuk mengetahui potensi riil yang dapat dimanfaatkan. b) Menyusun kebijaksanaan dan peraturan tentang penggunaan yang efisien dan memberikan kemanfaatan, kesejahteraan dan keamanan. c) Membuat perencanaan jangka panjang dengan cara pendekatan yang komprehensif integral serta dituangkan kedalam bentuk program pelaksanaan yang serasi. 4. Membangun kemampuan nasional untuk tersedianya : Pembentukan dana yang cukup, tenaga kerja terlatih, ilmu pengetahuan serta teknologi yang tepat guna, serta aparat negara yang berkesadaran nasional. e) Membina kesadaran nasional untuk pemanfaatan, kelestarian kekayaan alam dan penggarapan secara tersinkronisasi dan terintegrasi oleh berbagai pihak guna pencapaian hasil yang maksimal. 13. Gatra Penduduk. “Penduduk” diartikan sebagai : manusia ( orang seorang maupun kelompok) yang mendiami atau bertempat tinggal disuatu tempat wilayah. Penduduk dari suatu daerah propinsi atau negara Indonesia dapat dilihat dari struktur, karakteristik dan komposisi serta faktor penyebab perubahannya. Analisa kependudukan berkaitan dengan masalah sosial, ekonomi, politik, maupun keamanan dan ketahanan nasional sebagai akibat dari perubahan jumlah, komposisi, perimbangan dan persebaran.
a. Faktor-faktor yang mempengaruhi 1) Jumlah dan komposisi penduduk setiap saat dapat berubah disebabkan karena fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Pengaruh fertilitas dan mortalitas terdapat perubahan jumlah dan komposisi penduduk dapat bersifat sebagai berikut : a) Tingkat fertilitas dan mortalitas sama-sama tinggi, maka jumlah dan komposisi penduduk akan sangat lamban perubahannya. b) Bila tingkat fertilitas dan mortalitas sama-sama rendah, maka jumlah dan komposisi penduduk juga tidak banyak mengalami perubahan. c) Bila fertilitas tinggi sedangkan mortalitas menurun dengan cepat dan atau rendah, maka jumlah dan komposisi penduduk akan mengalami perubahan yang pesat. d) Bila fertilitas rendah sedangkan mortalitas tinggi, maka jumlah dan komposisi penduduk juga akan mengalami perubahan besar (namun hal ini jarang terjadi). 2) Jumlah dan komposisi penduduk dipengaruhui oleh bekerjanya variable demografis. Tiap variable juga dipengaruh oleh faktor-faktor lain. Variable fertilitas dan mortalitas sangat dipengaruhi oleh kemajuan ilmu pengetahuan yang telah berhasil menemukan berbagai obat untuk pemberantasan penyakit telah menyebabkan turunnya tingkat mortalitas. 3) Masalah Kependudukan di Indonesia dewasa ini pada dasarnya dapat digolongkan menjadi dua hal, yaitu :
a) Laju pertambahan penduduk Indonesia yang pesat terjadi sejak awal abad ke 20 yang lalu. Hal ini disebabkan menurunnya tingkat fertilitas. Laju pertambahan penduduk yang lebih pesat dari pertumbuhan ekonomi akan membawa konsekwensi sosial ekonomis, politik dan keamanan, maka tiap tahun peduduk yang termasuk golongan umur sekolah dan golongan pencari kerja juga terus meningkat. b) Persebaran penduduk di Indonesia yang sudah sejak dahulu kala memang tidak berimbang. Bilamana tingkat kemajuan sosial, ekonomi, politik dan keamanan tidak segera diratakan keseluruh pelosok Nusantara niscaya sebagian besar arus migrasi akan tetap menuju ke Jawa. Pembalikan arus migrasi ke luar Jawa hanya terjadi bilamana pemerataan hasil pembangunan keseluruh pelosok Nusantara dapat terlaksana. Masalah Kependudukan yang dihadapi Indonesia sejak awal abad ke 20 yang lalu bila dihubungkan dengan aspek Ketahanan Nasional dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Laju pertambahan penduduk dapat mempunyai arti positif bila dikaitkan dengan tersedianya tenaga kerja dan juga tersedianya angkatan kerja dan hal ini berarti memperkuat Ketahanan Nasional. b. Kebijaksanaan dan Strategi. 1. Kebijaksanaan. Peningkatan pelayanan kesehatan dan
perbaikan gizi bagi seluruh penduduk serta program Keluaraga Berencana merupakan suatu bentuk pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah dibidang kesehatan. Peningkatan usaha transmigrasi yang terpadu dengan usaha pengembangan pusat pertumbuhan, pusat pelayanan dan pembangunan wilayah secara keseluruhan. Penciptaan dan perluasan lapangan kerja yang dapat memenuhi dan mencukupi kebutuhan hidup para pekerja dan keluarganya.
2) Strategi. Pembangunan kesejahteraan dan keamanan harus diimbangi dengan pengaturan pertumbuhan serta persebaran jumlah penduduk secara serasi. Pengaturan laju pertumbuhan penduduk yang dirumuskan dalam kebijaksanaan kependudukan yang menyeluruh dan terpadu. 14. Gatra Ideologi. Ideologi adalah suatu sistem nilai yang merupakan kebulatan ajaran yang memberikan motivasi. Dalam ideologi juga terkandung konsep dasar tentang kehidupan yang dicita-citakan oleh suatu bangsa. Keampuhan suatu ideologi bergantung kepada rangkaian nilai yang dikandungnya yang dapat memenuhi serta menjamin segala aspirasi hidup dan kehidupan manusia, baik sebagai perseorangan maupun sebagai anggota masyarakat. a. Ketahanan dibidang Ideologi. Ketahanan Nasional Indonesia dibidang ideologi adalah kondisi dinamik bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan serta gangguan yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan kelangsungan hidup ideologi bangsa dan negara Republik Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia memiliki 5 (lima) unsur yaitu sila-sila sebagaimana dirumuskan dalam pembukaan Undang-undang dasar 1945, yaitu : Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusian yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima nilai ini merupakan kesatuan yang bulat dan utuh karena masing-masing nilai tidak dapat dipahami dan diberi arti secara terpisah dari keseluruhan nilai lainnya. Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa tidak identik dengan agama tetapi berkaitan dengannya. Nilai Ketuhanan yang maha Esa memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua pemeluk dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa untuk berkembang dengan
subur, rukun dan damai. Nilai ini berfungsi sebagai kekuatan mental-spiritual didalam Ketahanan Nasional. Dalam nilai Kemanuasiaan yang adil dan beradab tersimpul nilai persamaan derajat, persamaan kewajiban dan hak, cinta-mencintai, hormat-menghormati, keberanian membela kebenaran dan keadilan, toleransi dan nilai gotong royong. Nilai Persatuan Indonesia dalam masyarakat Indonesia yang pluralistik ini merupakan faktor pengikat yang menjamin persatuan nasional. Nilai ini menempatkan persatuan dan kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara diatas kepentingan pribadi atau golongan. Persatuan nasional merupakan unsur utama bagi bangsa yang ingin maju. Nilai kerakyatan dijelmakan oleh persatuan nasional yang riil dan wajar dimana kedaulatan berada ditangan rakyat (demokrasi).Nilai ini mengutamakan kepentingan negara dan bangsa, musyawarah menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Demokrasi tanpa pimpinan dapat menjelma menjadi anarki dan pimpinan tanpa demokrasi dapat mengarah kediktaktoran dan totalister. Karena itu perlu diciptakan keseimbangan antara kepemimpinan dan kerakyatan. Nilai Keadilan Sosial menjamin kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara menyeluruh dan merata. Dalam nilai ini tersimpul sikap adil, menghormati hak orang lain dan sikap kegotong-royongan. Pancasila tidak hanya merupakan ideologi bangsa dan negara Indonesia, tetapi juga merupakan dasar negara Republik Indonesia yang merupakan sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia. Sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, Pancasila dapat mempersatukan masyarakat Indonesia yang majemuk. Sebagai jiwa dan kepribadian Bangsa Indonesia, Pancasila memberikan corak dan ciri khas kepada Bangsa Indonesia. Memiliki ideologi Pancasila yang sempurna dan cocok belum menjamin Ketahanan Nasional bangsa Indonesia dibidang ideologi. Untuk mencapai Ketahanan Nasional dibidang ini diperlukan penghayatan dan pengamalan Pancasila secara murni dan konsekwen, baik obyektif maupun subyektif.
Pelaksanaan obyektif yaitu bagaimana pelaksanaan nilainilai dalam ideologi itu dalam Undang-Undang Dasar dan segala peraturan perudang-undangan dibawahnya serta segala kegiatan penyelenggaraan Negara, sedangkan pelaksanaan subyektif adalah bagaimana nilai-nilai tersebut dilaksanakan oleh pribadi masing-masing dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai pribadi, anggota masyarakat dan warga negara. b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi 1. Kemajemukan masyarakat Indonesia. Secara sosiologi
bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk yang terdiri dari berbagai suku bangsa dengan adat istiadat, bangsa, pandangan hidup serta agama dan kepercayaan yang berbeda-beda. Dari segi agama ada yang menganut agama Islam, Kristen Protestan, Katolik Roma, Hindu dan Budha. Disamping itu ada juga penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Masing-masing mempunyai nilai-nilai yang dijadikan falsafah dan pandangan hidupnya sebagai umat beragama dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di samping Pancasila. Perbedaan nilai-nilai ini sudah barang tentu dapat memperkaya dan memperkuat kepribadian dan kebudayaan bangsa. Tetapi dipihak lain hal ini dapat merupakan titiktitik rawan yang bisa menimbulkan sparatisme, sukuisme dan daerahisme dan perpecahan bangsa. Khusus yang menyangkut hubungan antar agama dan ideologi, nilai-nilai yang terkandung didalamnya tidak perlu dipertentangkan karena satu sama lain bisa memperkuat. Masing-masing mempunyai fungsi dan wilayah cakupan yang tidak perlu berbenturan. Agama mengatur sikap dan tingkah laku umatnya dalam kehidupan dunia dan akhirat, sedangkan ideologi dalam hal ini Pancasila mengatur sikap dan tingkah laku setiap
Warga negara Indonesia dalam hidup bernegara dan bermasyarakat. Konsep Bhineka Tunggal Ika dan Wawasan Nusantara harus terus dikembangkan dan ditanamkan dalam masyarakat yang mjemuk ini sebagai upaya untuk
selalu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Disamping itu perlu dikembangkan sikap yang wajar dari anggota masyarakat itu sendiri dan pemerintah terhadap ideologi. 2) Perkembangan Dunia. Perkembangan dunia yang sangat cepat dan mendasar dipelbagai bidang dalam mencari tata hubungan baru dilapangan politik, ekonomi, maupun pertahanan dan keamanan telah menimbulkan persaingan antara kekuatan-kekuatan besar dunia dalam berbuat pengaruh, antara lain melalui penyusupan ideologi biarpun bangsa-bangsa di dunia makin menyadari, bahwa mereka saling membutuhkan dan saling bergantung kepada yang lain. 3) Kepemimpinan. Peranan kepemimpinan, formal maupun informal, dalam menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila menduduki tempat yang sangat strategis dan menentukan dalam masyarakat Indonesia. Penonjolan sikap dan tingkah laku seorang pemimpin dan kerabat keluarganya yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila akan memberi pengaruh yang sangat besar kepada masyarakat lingkungannya. Pengamalan nilai-nilai ini untuk masyarakat Indonesia ditentukan oleh suri tauladan para pemimpin yang menjadi penuntun masyarakat. 4) Pembangunan Nasional. Moral dan landasan pelaksanaan pembangunan nasional adalah Pancasila. Kalau tujuan pembangunan nasional tidak tercapai atau tidak berhasil mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata material dan spiritual, hal ini sudah barang tentu akan berpengaruh negatif terhadap Ketahanan Nasional Bangsa Indonesia dibidang Ideologi. Pembangunan yang berhasil akan memantapkan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Dengan Pancasila gerak dan laju Pembangunan Indonesia harus dapat memberikan kehidupan yang lebih baik seperti yang dicita-citakan bersama. Kalau tidak, akan terbuka kemungkinan bangsa Indonesia akan berpaling dari Pancasila dan
mencoba membangun masa depannya dengan diilhami ideologi lain, seperti liberalisme atau komunisme. c. Kebijaksanaan dan Strategi. Sudah merupakan kesepakatan nasional, bahwa Pancasila sebagai landasan idiil bangsa dan negara Indonesia dan UUD 1945 sebagai landasan struktural bangsa dan negara Indonesia harus dipertahankan dan bahkan dilestarikan. Secara formal ketahanan nasional di bidang idiologi bagi bangsa dan negara Indonesia tidak merupakan masalah. Untuk mencapai Ketahanan Nasional dibidang idiologi secara nyata diperlukan pengahayatan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekwen. Untuk memperkuat Ketahanan nasional bangsa indsonesia dibidang idiologi perlu ditempuh strategi berikut : 1) Pengembangan Wawasan Nusantara. Bagi masyarakat Indonesia yang majemuk wawasan yang memandang kepulauan Indonesia sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan perlu dikembangkan. 2. Pembangunan yang merata dan seimbang. Kondisi geografi Indonesia mengharuskan dan mewajibkan suatu strategi pembangunan yang merata diseluruh wilayah Indonesia untuk memupuk rasa persatuan dan kesatuan dan untuk menghindarkan rasa keterpencilan yang dapat dengan mudah menumbuhkan keterasingan dan rasa tidak puas yang akan menghidupkan sparatisme. Pembangunan nasional juga harus menunjukkan keseimbangan antara pembangunan materil fisik dengan pembangunan mental spiritual untuk menghindari tumbuhnya materialisme dan sekularisme. 3) Pendidikan untuk memperkuat pancasila. Disamping melalui pendidikan moral pancasila nilai–nilai pancasila dapat ditanamkan pada diri anak didik dengan cara mengintegrasikannya kedalam mata pelajaran lain seperti sejarah Bangsa Indonesia, Kepramukaan,
pendidikan moral pancasila juga perlu diberikan kepada masyarakat secara non formal dan informal. 15. Gatra politik a. Ketahanan di bidang politik. Tannas dibidang politik Indonesia diartikan sebagai kondisi dinamik bangsa Indonesia berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, didalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan serta gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam yang langsung maupun tidak langsung membahayakan kelangsungan kehidupan politik bangsa dan negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 1) Politik dalam negeri. Politik dalam negeri adalah kehidupan politik dan kenegaraan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang disebut Demokrasi Pancasila. Kondisi-kondisi serta situasi kehidupan politik dan kenegaraan yang memungkinkan terlaksananya proses pembaharuan kehidupan politik dengan sisitim politik yang benarbenar demokrartis, dinamis efektif dan efesien yang dapat memperkuat kehidupan konstitusional. a) Sistem pemerintahan. Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi (Hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Kedaulatan rakyat dipegang oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Majelis ini menetapkan Undang-Undang Dasar dan Garis-Garis Besar Haluan Negara, dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden. Majelis inilah yang memegang kekuasaan negara yang tertinggi, sedang Presiden menjalankan haluan negara menurut Garis-Garis Besar yang telah ditetapkan. Presiden tunduk dan bertanggung jawab kepada Majelis. Ia adalah “mandataris” dari
Majelis. Presiden ialah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi dibawah Majelis dengan kekuasaan dan tanggung jawab ditangannya. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Presiden harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat untuk membentuk Undang-Undang dan menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara. Menteri negara diangkat dan diberhentikan oleh Presiden; Menteri negara tidak bertanggung jawab pada Dewan Perwakilan Rakyat. Meskipun Kepala Negara tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat, ia bukan diktator, artinya kekuasaannya tidak terbatas. Ia harus memperhatikan sunguh-sungguh suara Dewan Perwakilan Rakyat. Kedudukan Dewan Perwakilan rakyat adalah kuat. Dewan ini tidak bisa dibubarkan oleh Presiden. Kecuali itu Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat semuanya merangkap menjadi anggota Majelis Permusyawaratan rakyat. Oleh karena itu, Dewan Perwakilan Rakyat dapat senantiasa mengawasi tindakan-tindakan Presiden dan jika Dewan menganggap bahwa presiden sungguh melanggar haluan negara yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar atau oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, maka Majelis itu dapat diundang untuk persidangan istimewa agar supaya minta pertanggung jawaban kepada Presiden. (Tata cara permintaan pertanggung jawaban ini telah diatur TAP MPR NO. III/MPR/1978, pasal 7). Meskipun kedudukan Menteri Negara bergantung Presiden, akan tetapi mereka bukan pegawai tinggi biasa oleh karena itu MenteriMenterilah yang terutama menjalankan kekuasaan pemerintah dalam praktek. Sebagai pemimpin Departemen, Menteri mengetahui seluk beluk lingkungan pekerjaannya. Untuk menetapkan politik pemerintah dan koordinasi dalam pemerintahan negara, para Menteri bekerja bersama satu sama lain seerat-eratnya dibawah pimpinan Presiden.
2. Pola kehidupan politik. Untuk terwujudnya ketahanan dibidang politik dalam negeri, perlu dipertahankan pola yang dipandang sesuai dengan kehidupan politik Bangsa Indonesia. Walaupun landasan idiil konstitusionalnya tetap, yakni Pancasila dan UUD-45, penyimpangan-penyimpangan telah terjadi seakan-akan merupakan uji coba (trial and error) dari sistem pemerintahan yang disusun menurut kepentingan politik berbagai golongan. Meskipun pada saat-saat tertentu masih terdapat sesuatu yang rawan dalam bidang politik dalam negeri RI, tetapi hal itu tidak terletak kepada sistem/pemeritahan negaranya, melainkan hanya menyangkut sesuatu kebijaksanaan pada sesuatu saat. Dari pengalaman tersebut maka sistem politik/pemeritahan negara dalam UUD-45 merupakan pola yang perlu dipertahankan, untuk tetap terwujudnya ketahanan politik Dalam Negeri. c) Cara pengambilan putusan. Didalam negara demokrasi, perbedaan pendapat merupakan sesuatu yang biasa. Namun demikian, perlu ada pengaturan dan penyelesaian, sehingga perbedaan pendapat itu akan menemukan intisari dari permasalahan dengan sebaik-baiknya. Didalam masyarakat pada dasarnya perlu dikemukakan adanya alasan mufakat, sehingga segala sesuatu diperlukan adanya alasan obyektif yang dapat dimengerti dan dapat diterima oleh pihak lain. Hanya dalam hal-hal tertentu yang sangat terpaksa dan telah diusahakan dengan segala usaha tidak memperoleh mufakat, dapat dilakukan pemungutan suara. Dengan demikian dapat dicegah kediktatoran mayoritas yang hanya mengandalkan banyaknya suara, demikian pula dapat dicegah adanya kediktatoran minoritas yang mengandalkan pernyataan tidak menyetujui sesuatu masalah.
d) Penyesuaian. Suatu sistem politik tidak mungkin bersifat statis beku, melainkan senantiasa berubah dan bergerak serta harus memiliki kemampuan mengadaptasi yang besar. Kemampuan mengadaptasi itu terletak pada seni kepemimpinan dari Kepala Negara dan pembantupembantunya, serta dinamika dari Bangsa Indonesia yang diwakili oleh wakil-wakilnya dalam DPR/MPR. Didalam menghadapi aspirasi yang hidup didalam masyarakat itu harus tetap dalam ruang lingkup Pancasila dan UUD-45, sehingga berkembang tetap pada arahnya. Penyesuaian tersebut harus benar-benar dilakukan atas dasar musyawarah untuk mufakat secara jujur, dan tidak hanya didasarkan atas kacamata legalitas belaka. e) Pencapaian tujuan. Tujuan Negara RI seperti tertera dalam alinea ke-4 UUD-45 merupakan sesuatu yang ditentukan dan disepakati oleh Bangsa Indonesia, termasuk cara yang ditempuh untuk mencapainya. Pencapaian tujuan tersebut harus dilandasi oleh Pancasila, landasan konstitusional UUD-45 dan landasan operasional Garis-garis Besar Haluan Negara. f) Integrasi. Sistem politik merupakan suatu sub sistem dari seluruh sistem sosial dan harus mampu mengintegrasikan sistem sosial itu sendiri. Ancaman, hambatan, tantangan dan gangguan terhadap sistem sosial dapat berupa rasa tidak puas, keresahan, ketegangan, perpecahan, desintegrasi dan sebagainya. Dalam hal ini maka Pancasila harus berperan politik dalam negeri dapat diukur dengan kemampuan melaksanakan sistem politik serta struktur politik dari UUD-45, sebagai bagian integral dari kehidupan kenegaraan. 2) Politik Luar Negeri. Politik Luar Negeri adalah salah satu sarana pencapaian kepentingan nasional dalam pergaulan antar bangsa. Politik Luar Negeri Indonesia
berlandaskan pada Pembukaan UUD-45 yakni melaksanakan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dan anti penjajahan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. a) Sebagai komponen strategi nasional. Politik luar negeri merupakan proyeksi kepentingan nasional dalam kehidupan antar bangsa. Dijiwai oleh falsafah negara Pancasila sebagai tuntutan etika dan moral, politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif diabdikan kepada kepentingan nasional terutama untuk pembangunan nasional. Dengan demikian politik luar negeri merupakan komponen strategi nasional. Ketahanan Nasional dibidang politik luar negeri Indonesia adalah kondisi dinamik Bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional didalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan serta gangguan yang datang dari luar maupun dalam, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan politik luar negeri Indonesia. b) Garis Politik Luar Negeri. Politik Luar Negeri yang bebas dan aktif berarti : Bebas : Dalam pengertian bahwa Indonesia tidak memihak pada kekuatan-kekuatan yang pada dasarnya tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Aktif : Dalam pengertian tidak pasif, peranan Indonesia dalam percaturan Internasional tidak reaktif dan tidak menjadi obyek percaturan Internasional, tetapi berperan serta atas dasar cita-cita bangsa yang tercermin dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi 1) Faktor yang mempengaruhi politik dalam negeri :
1. Kepemimpinan nasional harus diterima oleh semua pihak. Sistem Pemilu sebaiknya menggunakan perpaduan antara sistem Proporsional & Sistem Distrik, namun lebih disempurnakan sehingga anggota DPR tidak tergantung dengan Parpol (tidak takut di Recall), namun nomor urut pemilihan tergantung dari jumlah pilihan rakyat. Apabila menggunakan sistem Distrik (Dati II) akan banyak suara yang hilang dan merugikan partai gurem namun jumlah partai harus dibatasi. 2. Pelaksanaan Pemilu. Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur dan adil akan memuaskan semua pihak yang melakukan pemilihan, dan berakibat meningkatkan Tannas. Sebaliknya apabila azas luber itu tidak terjamin maka keresahan akan timbul dan keadaan Tannas dapat menurun. c) Imbangan suara dalam lembaga-lembaga perwakilan rakyat. Bila imbangan suara di DPR/MPR dari fraksi-fraksi yang mendukung pemerintah hanya mempunyai perbedaan yang sangat kecil dengan fraksi-fraksi yang menentangnya, maka pemerintah akan labil dan akan menurunkan Tahnas. Sebaliknya apabila perbedaan suara itu cukup banyak, maka keadaan pemerintah akan menjadi lebih stabil dan akan meningkatkan Tahnas. Perlu diperhatikan bahwa apabila perbedaan suara itu terlalu banyak ialah lebih dari 2/3 suara dimiliki oleh satu golongan, akan melemahkan fungsi kontrol yang juga dapat menurunkan Tannas. d) Pemilihan pembantu-pembantu presiden. Pemilihan pembantu-pembantu presiden akan dapat berpengaruh bagi pelaksanaan tugas Presiden sebagai mandataris MPR. Seyogyanya diperhatikan agar semua kekuatan-kekuatan sosial politik dapat berparsitipasi dan merasa ikut bertanggung jawab, tidak hanya dalam bidang legislatif, tetapi juga bidang–bidang lain dalam penyelenggaran pemerintahan negara.
4. Keresahan masyarakat. Keresahan masyarakat, terutama keresahan dikalangan generasi muda, yang tidak dapat diatasi oleh pemerintah akan dapat menurunkan Tannas. Sebaliknya apabila keresahan itu dapat penyaluran secara tepat keara yang positif, akan menaikan Tannas,keresahankeresahan yang mudah timbul dalam negara yang sedang membangun antara lain adalah : (1) Perbedaan yang menyolok antara si kaya dan si miskin. (2) Kesempatan memperoleh pekerjaan yang layak. (3) Kesempatan mengikuti pendidikan yang seluas-luasnya. (4) Kesempatan mengeluarkan pendapat secara bebas. (5) Pergantian generasi dengan perencanaan yang kurang mantap. f) Pengawasan Keuangan dan Penegakan Hukum. Apabila fungsi pengawasan keuangan telah dapat berjalan ketat, maka kepercayaan rakyat kepada pemerintah akan naik, sebaliknya kalau fungsi pengawasan keuangan masih lemah maka akibatnya kebocoran terjadi dimana-mana, dan kepercayaan rakyat kepada pemerintah akan menurun. Apabila fungsi penegakan hukum dapat berjalan baik, maka kepercayaan rakyat kepada alat-alat penegak hukum akan meningkat dan sebaliknya. Semuanya itu berpengaruh akan naik turunnya Tannas. g) Pembauran Bangsa. Apabila warganegara Indonesia keturunan asing bersikap eksklusif dan mementingkan dirinya sendiri-sendiri, maka pengelompokan etnis akan timbul, yang akhirnya dapat menjurus ke pertentangan antar kelompok
etnis, keadaan itu akan melemahkan Tannas. Sebaliknya kalau pembauran dapat diwujudkan maka kita terhindar dari adanya rasialisme dan Tannas kita akan naik. h) Wadah penyalur pendapat masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam politik hanya dapat tumbuh apabila aspirasinya dapat disalurkan melalui kelembagaan Penyalur Pendapat Masyarakat, baik pada tempat desa, media massa maupun kelembagaan lain. j) Pemerataan hasil-hasil pembangunan. Usaha dari hasil pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Bila asas pemerataan ini tidak tercapai, maka akan timbul ketimpangan sosial yang dapat menjurus kepada keresahan-keresahan yang dapat menurunkan Ketahanan Nasional. 2) Faktor yang mempengaruhi politik Luar Negeri : a) Faktor-faktor statis. Politik luar negeri pada hakekatnya merupakan sebagian dari kebijaksanaan nasional dari sistem politik suatu bangsa.Faktor-faktor riil yang harus diperhitungkan adalah : (1) Letak geografi Indonesia. Posisi silang Indonesia dapat memberikan keuntungan bagi pertumbuhan bangsa dalam arti kontak-kontak yang luas dengan bangsabangsa lain dapat dipetik manfaatnya. Posisi yang demikian ini memberikan kedudukan dan peranan yang penting sekali kepada Indonesia dalam persoalan-persoalan dalam negeri dan luar negeri. Namun posisi yang semacam ini memiliki kerawanan karena “terbuka” kesegala penjuru dan dapat di “dekati” dari segenap penjuru pulau. Dilain pihak karena kepentingan nasional bangsa-
bangsa sangat heterogen maka perlu kemampuan yang tinggi dalam menyerap hal-hal yang menguntungkan dan menolak unsur-unsur yang merugikan. Disamping itu kewaspadaan perlu dipelihara karena kepentingan-kepentingan itu beraneka ragam dan kadang-kadang bertentangan, dan yang akan selalu berusaha menarik Indonesia. (2) Kemampuan Penduduk. Indonesia merupakan negara ke-5 terbesar dalam jumlah penduduk di dunia dan merupakan negara yang terbesar penduduknya dibelahan bumi bagian selatan ini. Besarnya penduduk merupakan faktor yang positif dalam pengadaan tenaga kerja, namun kemampuan dan keterampilan merupakan faktor penentu pula dalam produktifvitas bangsa. (3) Kekayaan alam. Kecuali letak geografis yang sangat strategis Indonesia memiliki kekayaan alam, yang amat diperlukan dalam abad teknologi dewasa ini. Kekayaan alam Indonesia secara potensial tidak dapat dipisahkan dari permasalahan energi yang dihadapi oleh dunia. Permasalahan energi akan terus merupakan faktor yang berpengaruh dalam percaturan politik Internasional. Telah terbukti bahwa energi sewaktu-waktu dipakai sebagai senjata dengan tujuan politik tertentu. b) Faktor-faktor Dinamik. Garis besar percaturan internasional dewasa ini adalah sebagai berikut : (1) Perjuangan negara-negara berkembang untuk mempersempit perbedaan kemajuan dan kesejahteraan antara negara maju dengan negara berkembang dilakukan melalui forum internasional, seperti
UNCTAD. Dialog Utara-Selatan, Gerakan Non Aligned dan Konperensi Islam merupakan forum dimana Indonesia ikut aktif. (2) Rendahnya tingkat kesehatan masyarakat rakyat dan pendapatan nasional perkapita, kenaikan jumlah penduduk yang cukup tinggi sangat menentukan keberhasilan pembangunan dan kemajuan ekonomi negara-negara berkembang. (3) Kerawanan dan pertentangan regional yang bersumber lokal, yang penyelesaiannya menjadi rumit karena kepentingan negara-negara besar terlihat didalamnya. (4) Meningkatnya arti dan faktor-faktor non militer sebagai senjata politik. Misalnya dengan penggunaan energi dan pangan. Disamping itu kegiatan-kegiatan teror, pembajakan, penculikan dan lain-lain tetap akan merupakan kekuatan yang akan digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan politik sesuatu negara. 5. Perkembangan ekonomi internasional masih ditandai oleh akibat berbagai krisis dimasa lalu. Resesi, pengangguran dan inflasi tetap mewarnai keadaan ekonomi negara-negara maju. Dilain pihak peningkatan masalah hutang dan memburuknya nilai tukar perdagangan internasional juga tetap mewarnai keadaan perekonomian negara berkembang. (6) Disamping keadaan yang tidak menentu diatas, pada akhir-akhir ini nampak adanya gejala-gejala friksi diantara negara berkembang sendiri yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan nyata, yang dapat meningkat menjadi pertentangan terbuka
yang sangat membahayakan solidaritas dan melemahkan posisi. (7) Media komunikasi massa dunia saat ini masih dikuasai negara maju, sering menyebarkan berita yang tidak obyektif dan karenanya tidak menguntungkan negara berkembang. c. Kebijaksanaan dan Strategi 1) Politik Dalam Negeri. a) Kebijaksanaan. Pemantapan kesadaran kehidupan politik dan kenegaraan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 bagi setiap warga negara, sehingga dapat terjamin kelancaran usaha mencapai tujuan nasional. Pemantapan kondisi-kondisi serta situasi untuk memungkinkan terlaksanannya proses pembauran kehidupan politik dengan sistem politik yang demokratis, stabil, dinamis, efektif dan efisien agar mampu memperkuat kehidupan konstitusional. b) Strategi. (1) Pemantapan kehidupan konstitusional, demokrasi dan tegaknya hukum. (2) Pendidikan politik rakyat sehingga tumbuh kesadaran sebagai yang tercantum dalam sikap mental dan pola tingkah laku politik berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. (3) Penyelenggaraan Pemilihan Umum dengan asas langsung, umum, bebas dan rahasia.
(4) Komunikasi sosial timbal balik antar masyarakat dengan lembaga perwakilan rakyat maupun dengan pemerintah. (5) Peningkatan peranan organisasi profesi/ fungsional masyarakat. (6) Penyempurnaan wadah penyalur pendapat masyarakat pedesaan. (7) Penyiapan kader-kader pimpinan nasional 2) Politik Luar Negeri. a) Kebijaksanaan. (1) Wawasan Nusantara. Nusantara sebagai wilayah merupakan konsep nasional yang harus diperjuangkan dan dipertahankan. Perjuangan bangsa Indonesia untuk mendapat pengakuan terdapat konsep nusantara telah dilakukan dengan jalan bilateral maupun multilateral. Wawasan Nusantara merupakan inti dari kehidupan nasional baik politik dalam negeri maupun luar negeri. 2. Tata ekonomi baru dan gerakan non blok. Perlu digalang persatuan antara negara-negara berkembang dalam mempercepat terwujudnya tata ekonomi dunia baru. Meneruskan usaha-usaha yang telah dilancarkan oleh Indonesia baik secara vertikal maupun horisontal, di forum internasional maupun regional, gerakan non blok dan kelompok G-7. Dialog Utara-Selatan hingga saat ini belum menunjukkan hasil yang diharapkan.
(3) Kerjasama regional. Meningkatkan posisi ASEAN sebagai organisasi regional yang tangguh dan perlu diperhitungkan dalam percaturan internasional. Walaupun ASEAN adalah organisasi regional bidang ekonomi dan sosial budaya, namun unsur politik tidak dapat ditinggalkan oleh organisasi ini, karena unsur ini, memperkuat rasa kohesi antara negara-negara anggota. Peningkatan saling pengertian dan kebersamaan pandangan terhadap masalah Internasional dan penyerasian antara kepentingankepentingan nasional negara-negara anggota baik kedalam maupun keluar. Hal ini diperlukan, karena ASEAN bukan organisasi supra nasional. b) Strategi 1. Pelaksanaan politik luar negeri yang bebas aktif diabdikan kepada kepentingan nasional, terutama untuk kepentingan pembangunan disegala bidang. (2) Meningkatkan kerjasama antar bangsa untuk menggalang perdamaian dan ketertiban dunia demi kesejahteraan umat manusia berdasarkan kemerdekaan dan keadilan sosial. (3) Meningkatkan peranan Indonesia di fora internasional dalam rangka membina dan meningkatkan persahabatan dan kerjasama antar bangsa-bangsa demi perdamaian dan ketertiban dunia. (4) Memperkokoh kesetiakawanan, persatuan dan kerjasama ekonomi diantara negara-negara yang sedang membangun lainnya untuk mempercepat terwujudnya Tata Ekonomi Dunia Baru.
5. Meneruskan usaha-usaha pemantapan stabilitas dan kerjasama di wilayah Asia Tenggara dan Pasifik Barat Daya khususnya dalam lingkungan ASEAN dalam rangka mempertinggi tingkat Ketahanan Nasional untuk mencapai Ketahanan Nasional. (6) Untuk menampilkan citra negara berkembang secara wajar dan obyektif perlu digalang persatuan dan kerjasama badanbadan media komunikasi massa di negaranegara berkembang terutama dalam menyusun tata komunikasi dunia baru. 16. Gatra Ekonomi. Konsep ekonomi dalam Ketahanan Nasional Indonesia menyangkut aspek Ekonomi Kemasyarakatan dengan pengertian ekonomi kemasyarakatan menyangkut masyarakat sebagai kesatuan dan keseluruhan struktur dan komposisi perekonomian nasional. Kekuatan atau kelemahan Ketahanan Nasional bidang ekonomi dapat dinilai pada struktur distribusi dari pendapatan masing-masing yang diterima oleh berbagai golongan masyarakat dan partisipasinya dalam memproduksi pendapatan nasional. Semakin adanya keseimbangan yang dirasakan adil, dalam distribusi dan partisipasi oleh masyarakat dapat diartikan Tannas bidang ekonomi semakin baik. Dengan demikian pencapaian Pendapatan Nasional Total ataupun Pendapatan Nasional rata-rata perkapita yang tinggi suatu bangsa tidak dengan sendirinya berarti dicapainya tingkat Ketahanan Nasional yang tinggi. Kedua adalah pembangunan ekonomi nasional. Tujuan pembangunan ekonomi nasional yang murni ialah : perombakan struktur ekonomi lama yang bersifat kolonial menuju kepada struktur perkembangan nasional, yakni unsur-unsur nasional dan golongan rakyat banyak harus mendapat pembagian serta peranan yang adil dan seimbang. Proses perombakan itu tidak boleh menghambat kehidupan ekonomi dan seyogyanya tetap diikuti dengan kenaikan pendapatan nasional. Pertumbuhan ekonomi itu dianggap benar, bila hasil pertumbuhan itu memperbaiki perimbangan dan tidak memperbesar ketimpangan dalam struktur. Aspek yang ketiga dalam bidang ekonomi adalah Tannas akan semakin relatif tinggi bilamana semakin terjaminnya pencukupan dan tersedianya barang/jasa yang penting sesuai kebutuhan golongan masyarakat
yang memerlukan. Dari segi produksi dapat dikatakan, semakin terjaminnya keseluruhan faktor produksi, berarti semakin kuat Tannas bidang ekonomi. Inti permasalahan Tannas bidang ekonomi terletak pada potensi dan kondisi dinamikanya untuk mempertahankan kontinuitas kehidupan ekonomi Indonesia, yaitu mengenai struktur ekonomi, faktor dinamika eksteren dan faktor dinamika intern. Struktur perekonomian bisa tercermin dalam berbagai bentuk, seperti komposisi pendapatan nasional, komposisi ekspor-impor. a. Ketahanan dibidang Ekonomi. Ketahanan dibidang ekonomi Indonesia adalah kondisi dinamik bangsa Indonesia yang berisi kekuatan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan keuletan nasional, dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan serta gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam yang langsung maupun tidak langsung membahayakan kelangsungan kehidupan ekonomi bangsa dan negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945. Struktur penggolongan masyarakat Indonesia berdasarkan prosentase yang diterima dari Pendapatan Nasional masih mencolok dan timpang yakni 1) 40% jumlah penduduk berpendapatan rendah. 2) 40% jumlah penduduk berpendapatan menengah. 3) 20% jumlah penduduk berpendapatan tinggi. Untuk mengetahui Tannas bidang ekonomi sangat relevan untuk diteliti sampai dimana pendapatan Nasional Indonesia secara keseluruhan ataupun persektor masih bergantung kepada unsur asing, dalam teknologi, modal manajemen, bahan baku, pasaran dan sebagainya. b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi. Tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan terhadap kelangsungan ekonomi suatu bangsa pada hakekatnya ditujukan kepada faktor produksi dan pengolahannya. Karena itu pembinaan ekonomi pada dasarnya merupakan penentuan kebijaksanaan ekonomi dan pembinaan faktor produksi serta pengolahannya didalam produksi dan distribusi barang serta jasa, baik didalam negeri maupun dalam hubungannya dengan luar negeri.
1) Bumi dan sumber alam. Sebagai pernyataan yang dapat dibenarkan, bahwa Indonesia mempunyai kekayaan alam secara potensial yang besar dan beraneka ragam. Inventarisasi data dan eksplorasi mengenai kekayaan alam sangat diperlukan, yang merupakan basis bagi keseluruhan strategi pembangunan. Hal ini bertalian erat dengan riset dan pendidikan serta teknologi yang perlu dipersiapkan. Dari segi strategi Hankam, kekayaan nasional ini harus diamankan dari unsur-unsur asing, mengingat perang besar pada dasarnya disebabkan oleh perebutan energi minyak atau kekayaan alam lainnya. 2) Masalah Pertanahan. Ditinjau dari sudut sosial ekonomi dan sosial politik masalah pertanahan di Indonesia dapat menjadi sumber pokok keresahan agraris. Hal ini disebabkan oleh kurang terasanya keadilan sosial dalam aspek-aspek pemilikan, penguasaan dan penggarapan tanah. Kelangkaan sebagai akibat pertambahan penduduk paling jelas kelihatan dipulau Jawa, Madura dan Bali. Keadaan alam dan kurang kesuburan tanah, kekurangan prasarana, pertambahan penduduk yang sangat cepat, kekuatan ikatan serta batas-batas hukum adat, merupakan penyebab krisis pertanahan. Kebutuhan untuk perluasan kawasan industri, pemekaran lingkungan-lingkungan perkotaan, pemukiman dan prasarana perhubungan, kecenderungan kenaikan investasi pada tanah dari kelebihan daya beli, telah mendorong nilai harga tanah terus naik. Akumulasi dan pemusatan pemilikan serta penguasaan atas tanah ditangan segolongan/seseorang tertentu yang melewati batas maksimal yang dibenarkan oleh undang-undang jelas merugikan pihak lain. Akumulasi dan pemusatan pemilikan serta penguasaan tanah ditangan sekelompok kecil orang tertentu cenderung menimbulkan “tanah guntay” yang berarti letak tanah berada diluar kecamatan tempat tinggal pemilik/penguasaan tanah. Keadaan yang demikian sering pula menyebabkan tanah menjadi “idle” atau
kurang bermanfaat, sedangkan anggota-anggota masyarakat yang lain berteriak kekurangan tanah. Pertimbangan hubungan antara pemilik/penguasa tanah dan penggarap tanah, khususnya yang menyangkut pembagian hasil dan penerima balas jasa merupakan masalah pokok yang mengandung akibat yang luas dan berantai dibidang sosial ekonomi dan sosial politik. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan Undang-Undang bagi Hasil (UUBH) yang berlaku sejak 1960 beserta segenap perangkat peraturanperaturan hukum lainnya memberikan landasan untuk menanggulangi berbagai masalah pertanahan, walaupun masih harus dilengkapi dengan serangkaian peraturan pelaksanaan lain. 3. Masalah pangan. Kenaikan produksi pangan Indonesia terendah diantara negara-negara ASEAN sedangkan konsumsi naik terus. Walaupun ada kenaikan produksi, tetapi bahan pangan harus di impor lebih banyak, yaitu 324 ribu ton dalam tahun 1970 dan 1,8 juta ton dalam tahun 1978. Kita membeli 20-30% dari sisa produksi pangan dunia yang dijual belikan. Karena yang diperjual belikan itu 4% saja dari produksi dunia, maka impor menjadi peka sekali. Swasembada pangan merupakan sasaran yang sangat vital. Usaha meningkatkan produksi pangan kini mengutamakan suply bibit unggul, pupuk dan lain sebagainya. 4. Masalah energi. Kenaikan konsumsi minyak bumi dalam negeri cukup cepat dalam dasawarsa yang lalu. Dengan berlangsungnya usaha pembangunan kebutuhan akan energi cenderung meningkat di segala bidang. Konsumsi energi perkapita di Indonesia masih berada pada tingkat yang paling rendah diantara negara-negara ASEAN, Sebaliknya tingkat kenaikan konsumsi energi pertahun di Indonesia belum memadai dibanding dengan negara-negara ASEAN. 5) Masalah tenaga kerja. Pertumbuhan penduduk yang tepat dan tidak diimbangi dengan perluasan kesempatan kerja menimbulkan pengangguran kelihatan dan tidak kelihatan. Penanggulangan pengangguran di pedesaan dengan jalan pemindahan
penduduk ke daerah lain yang masih mempunyai potensi tanah dan alam atau dengan industrialisasi tetap memerlukan waktu dan biaya besar. Peningkatan jumlah penduduk yang laju dan pengangguran yang makin bertambah dapat menimbulkan kegoncangan sosial.Untuk jangka panjang diperlukan kebijaksanaan penduduk yang mengatur keluarga berencana dan distribusi penduduk secara ekonomi geografi. 6) Masalah kesempatan kerja. Masalah kurangnya kesempatan kerja menyebabkan banyak tenaga kerja di daerah pedesaan tidak terserap secara penuh. Meskipun jarang terlihat adanya pengangguran terbuka di daerah pedesaan, akan tetapi sebagian besar tenaga kerja di daerah pedesaan tidak dapat bekerja penuh dan banyak pula diantaranya yang termasuk dalam katagori setengah menganggur.Disamping kurangnya kesempatan kerja, sebagian besar tenaga kerja yang tersedia tidak memiliki ketrampilan yang dibutuhkan untuk menopang pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Keadaan yang demikian sering memaksa para pekerja menerima upah yang jauh lebih rendah dari yang seharusnya mereka terima. Gejala lain yang timbul sehubungan dengan kurangnya kesempatan kerja dan atau tidak dimilikinya ketrampilan tertentu sering menimbulkan terjadinya mismatch yang berarti bahwa pekerjaan yang ia lakukan tidak sesuai dengan ketrampilan yang dimiliki. Keadaan setengah menganggur, gaji yang lebih rendah dari yang seharusnya diterima, serta mismatch merupakan ciri dari sebagian besar keadaan tenaga kerja Indonesia dewasa ini. 7) Masalah Kemiskinan. Keadaan ketenagakerjaan serta kesempatan kerja yang tidak memadai ditambah pula dengan tingkat pendapatan yang rendah erat hubungannya dengan masalah kemiskinan di Indonesia. Berbagai data yang tersedia menunjukkan bahwa dewasa ini antara 40-45% dari seluruh penduduk Indonesia hidup dibawah garis kemiskinan. Sempitnya pemilikan tanah untuk sebagian besar petani di Jawa serta kurangnya kesempatan kerja di
luar lapangan pertanian juga merupakan faktor penyebab rendahnya tingkat pendapatan penduduk didaerah perdesaan serta timbulnya kemiskinan. Rendahnya tingkat pendapatan serta tidak dimilikinya ketrampilan tertentu, disamping lapangan pekerjaan yang masih terbatas merupakan faktor penyebab timbulnya kemiskinan di daerah perkotaan. Keadaan kemiskinan baik di daerah pedesaan maupun di daerah perkotaan seringkali merupakan penyebab timbulnya keresahan di kalangan masyarakat yang dapat berakibat lemahnya ketahanan nasional. 8) Faktor modal. Umumnya terdapat kekurangan modal untuk pembangunan dan kemampuan masih terbatas. Kemampuan reinvestasi modal perusahaan masih kurang. Pendapatan ekspor biasanya habis untuk pembiayaan impor. Untuk mengatasi kekurangan tersebut diusahakan penanaman modal luar negeri yang berupa bantuan atau pinjaman pemerintah maupun swasta yang harus diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produksi didalam negeri. Dengan demikian dapat dijamin kemampuan pembayaran kembali dan mengurangi ketergantungan negara kepada bantuan modal asing. Peningkatan kapasitas produksi tidak hanya bertujuan peningkatan volume, tetapi juga memperoleh teknologi baru, ketrampilan kerja, kepemimpian perusahaan, kesempatan kerja.Karena penggunaan teknologi mutakhir tidak dapat menciptakan lapangan kerja secara luas, maka negara berkembang perlu mengambil kebijaksanaan pembangunan industri yang taraf permulaan masih bersifat padat karya atau memilih teknologi madya. Untuk jangka panjang harus ditempuh strategi pembangunan yang bertujuan : pendidikan keterampilan/kejuruan secara massal, berencana dan terarah. 9) Industrialisasi untuk memperluas kesempatan kerja. Peningkatan produksi barang dan jasa untuk keperluan konsumsi didalam negeri dan untuk ekspor barang setengah jadi atau barang jadi. Kebijaksanaan yang ditempuh untuk memperoleh modal :
1. Sektor Pengerahan Dana, melalui kelembagaan seperti deposito berjangka Tabanas dan Taska, pasar uang dan pasar modal serta Emisi Saham untuk masyarakat. b) Sektor Investasi, ialah dengan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri dan UndangUndang Penanaman Modal Asing. Pembangunan Indonesia dalam tahap dewasa ini masih harus bergantung kepada impor modal peralatan mesinmesin dan bahan baku disamping teknologi dari luar negeri, karena itu adanya persediaan devisa yang cukup harus tetap dijaga. Secara struktural neraca pembayaran Indonesia masih lemah dihadapkan dengan kebutuhan devisa yang semakin meningkat. c. Kebijaksanaan dan Strategi 1) Kebijaksanaan. Terciptanya landasan yang kuat bagi bangsa Indonesia untuk tumbuh dan berkembang atas kedaulatan sendiri menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Pembangunan bidang ekonomi ditujukan untuk mencapai keseimbangan antara bidang pertanian dan industri serta terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat. 2) Strategi. Pembangunan ekonomi harus didasarkan pada demokrasi ekonomi dimana masyarakat harus memegang peranan aktif dalam kegiatan pembangunan ekonomi. Harus dihindari free fight liberalism, etatism dan monopoli. Sasaran yang harus dicapai secara bertahap adalah mengembangkan struktur ekonomi yang seimbang antara pertanian dan industri. 17. Gatra Sosial Budaya. Istilah sosial budaya menunjuk kepada dua segi utama daripada kehidupan bersama manusia, yaitu : segi kemasyarakatan dimana manusia demi kelangsungan hidupnya harus mengadakan kerja sama dengan sesama manusia dan segi kebudayaan yang merupakan keseluruhan cara hidup, yang manivestasinya nampak dalam tingkah laku dan hasil
tingkah laku yang terlembagakan. Sosial budaya dalam arti luas mencakup segala aspek kehidupan. Sedang dalam arti sempit sosial budaya, sering ditempatkan disamping ideologi, politik, ekonomi dan pertahanan keamanan. a. Ketahanan dibidang Sosial Budaya. Ketahanan dibidang sosial budaya Indonesia diartikan sebagai kondisi dinamik bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional didalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan serta gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam yang langsung maupun tidak langsung membahayakan kelangsungan kehidupan sosial budaya bangsa dan negara Republik Indonesia yang berdasar Pancasila dan UUD 1945. Kehidupan sosial budaya bangsa dan negara Indonesia adalah kehidupan yang menyangkut aspek kemasyarakatan dan kebudayaan yang dijiwai oleh falsafah dasar Pancasila. Esensi pengaturan dan penyelenggaraan kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia dengan demikian adalah pengembangan kondisi budaya, sehingga setiap warga masyarakat dapat merealisasikan pribadi dan segenap potensi manusiawinya yang dilandasi nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang akan diwujudkan sebagai ukuran tuntutan sikap, dan tingkah laku bagi bangsa dan negara Indonesia akan memberikan landasan, semangat dan jiwa yang secara khas merupakan ciri pada elemen-elemen sosial budaya bangsa dan Negara Republik Indonesia. 1) Kebudayaan Nasional. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah nilai-nilai kebudayaan yang digali dari nilai-nilai luhur yang ada dalam pandangan hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila itu dijabarkan dan dijadikan ukuran dan tuntutan sikap, perilaku dan gaya hidup bangsa Indonesia dalam segala aspek kehidupan. Untuk lebih memudahkan proses pelembagaan ini diperlukan penjabaran nilai-nilai dasar Pancasila sebagai pedoman yang dapat dipergunakan sebagai penuntunan dan pegangan hidup bagi sikap
dan tingkah laku setiap manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Karena inti kebudayaan adalah kemanusiaan, maka usaha pembangunan kebudayaan nasional harus memudahkan proses mempertinggi derajat dan martabat Bangsa Indonesia. Karena itu, nilai-nilai kebudayaan nasional harus berkembang sejalan dengan proses pertumbuhan dan kemajuan, dengan tetap berpijak pada kepribadian bangsa. Keluar, ia membuka diri terhadap kebudayaan asing sepanjang dapat mengembangkan dan memperkaya kebudayaan bangsa sendiri, sedang kedalam, ia memandang corak ragam nilai-nilai kebudayaan yang telah berkembang sepanjang sejarah. Kebudayaan bangsa Indonesia pada hakekatnya adalah satu dan senantiasa berorientasi kepada dan demi persatuan sesuai dengan pernyataan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, dan konsepsi Bhineka Tunggal Ika. 2) Integrasi Nasional. Pancasila adalah titik tolak dan tujuan integrasi nasional. Masyarakat Indonesia yang majemuk, yang terdiri dari berbagai suku bangsa yang tersebar diatas berbagai pulau dengan bahasa, adatistiadat, agama dan kepercayaan yang berbeda-beda pulau adalah merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh. Integrasi nasional harus lahir dari tujuan nasional yang berlandaskan pada falsafah Pancasila dan keaneka ragaman sosial sesuai dengan konsepsi Bhineka Tunggal Ika. 3) Identitas Nasional. Identitas nasional atau kepribadian nasional adalah ekspresi dinamis tentang tujuan dan tekad hidup bangsa ia merupakan resultante dari sejarah nasional dan tujuan nasional yang berintikan falsafah dan ideologi Pancasila. Sikap, perilaku dan gaya hidup bangsa Indonesia merupakan ungkapan kepribadian nasional yang diekspresikan dalam bentuk sistem nilai-nilai yang dianutnya, maupun dalam tingkah laku lahiriah. Menurut orientasi Pancasila, manusia dan masyarakat Indonesia memiliki sifat-sifat kepribadian sebagai berikut :
a) Religius, dalam arti religiusitas sebagai kesadaran serta manifestasinya hubungan manusia Indonesia dengan dasar hidup yang mutlak dan transedental. b) Bersifat kekeluargaan, dalam arti semangat dan kesadaran akan sikap dan tanggung jawab dalam kehidupan kebersamaan yang nampak dalam sikap hidup yang ramah tamah, gotong royong pengayoman dan musyawarah. c) Hidup serba selaras, dalam arti sebagai semangat dan kesadaran akan sikap dan tanggung jawab dalam kehidupan mandiri manusia Indonesia dalam tingkah lakunya yang menghendaki keselarasan hubungan dengan Tuhannya, dengan sesamanya (masyarakat) dan dengan lingkungan alam sekitarnya, memberikan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat antara kepentingan keduniaan dan keakhiratan, antara kepentingan jiwa dan raga, antara kepentingan individu dan masyarakat, antara perikehidupan darat, laut dan udara, menghendaki keserasian hidup dalam masyarakat dan keserasian hubungan antar bangsa-bangsa. d) Bersifat kerakyatan, dalam arti yang menjunjung asas musyawarah dengan semangat dan kesadaran yang selalu mendahulukan kepentingan umum, persatuan dan kesatuan bangsa diatas kepentingan individu, suku dan golongan. b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi 1) Agama. Agama dan perikehidupan beragama di Indonesia sangat mempengaruhi Tannas dibidang sosial budaya. Nilai pertama dan yang merupakan nilai tertinggi dari ideologi dan falsafah bangsa dan negara adalah nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Tuhan Yang Maha Esa menurunkan agama memang untuk
perbaikan dan kemajuan. Dalam masyarakat Pancasila peranan agama jelas sangat besar, dimana setiap umat beragama diakui sepenuhnya akan haknya untuk memeluk agamanya dan menjalankan ibadahnya menurut agama dan kepercayaan itu. Apabila setiap umat beragama benar-benar menjalankan kemurnian ajaran agamanya, maka masyarakat dan negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 akan bertambah kuat. 2) Tradisi. Tradisi diartikan sebagai keseluruhan kepercayaan, anggapan dan tingkah laku, yang diwariskan dari generasi ke generasi, dari latar belakng kehidupan bangsa dan negara serta suku-suku bangsa, dengan segala bentuk adat istiadat, bahasa dan kebudayaan masing-masing. Nilai, norma dan lembaga-lembaga sosial yang terkandung didalamnya akan sangat mempengaruhi Tannas Indoensia dibidang sosial budaya. Hal ini bergantung kepada pangkal tolak tradisi pada ukuran dari pengejawantahan nilai-nilai luhur dalam falsafah dan ideologi Pancasila dan UUD 1945. 3) Pendidikan. Ilmu pengetahuan dan teknologi. Pendidikan secara sadar dan tertib berfungsi merubah sikap, tingkah laku dan nilai sosial budaya kearah yang dikehendaki. Pendidikan disatu pihak mengembangkan tingkah laku dalam wujud nyata nilai-nilai falsafah/ideologi Pancasila dan dilain pihak ia mengembangkan nilai-nilai lain yang menunjang. Pendidikan juga merubah serta meniadakan nilai-nilai sosial budaya yang kurang/tidak menunjang peningkatan Tannas dibidang sosial budaya. Sejalan dengan itu pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi akan sangat mempunyai pengaruh, baik positif maupun negatif terhadap Tannas Indonesia dibidang sosial budaya. c. Kebijaksanaan dan Strategi
1) Kebijaksanaan. Pengaturan dan penyelenggaraan kehidupan sosial budaya akan ikut berperan aktif memperkuat Tannas Indonesia apabila kemampuan nasional dalam sosial budaya dibangun dan ditempatkan sebagai kekuatan untuk menunjang Tannas. Politik dan strategi dasar pembangunan kehidupan sosial budaya harus diarahkan untuk menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan nasional dibidang sosial budaya. 2) Tujuan. Terwujud suatu tingkat Tannas Indonesia dibidang sosial budaya yang lebih kuat dan tangguh, yang dapat menjamin kelangsungan hidup sosial budaya bangsa dan negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 3) Sasaran. Untuk mencapai tujuan tersebut diatas, maka sasaran strategi pembangunan nasional dibidang sosial budaya, adalah : 1. Terbinanya mutu manusia dan bangsa Indonesia sebagai sumber dan kekuatan dasar kehidupan sosial budaya bangsa, baik dalam kadar sikap mental, kondisi fisik dan kecerdasan yang lebih sesuai dengan peranannya, baik sebagai subyek maupun obyek pembangunan. 2. Terwujudnya kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya yang berdasarkan falsafah dan ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 4) Strategi. 1. Bidang agama. Meningkatkan usaha-usaha penghayatan dan pemahaman bahwa perikehidupan beragama adalah selaras dengan penghayatan dan pengamalan Pancasila, bahwa ajaran-ajaran dan hukum-hukum agama memberikan dasar moralitas dan rintisan jalan kemajuan disamping fungsinya menuntun manusia untuk dunia akhirat. Meningkatkan terus usaha-usaha pembinaan kerukunan hidup umat beragama dalam rangka
usaha memperkokoh persatuan dan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Meningkatkan usaha-usaha pelayanan dalam rangka pengamanan dan penambahan sarana-sarana yang diperlukan bagi kehidupan keagamaan. b) Bidang Pendidikan. (1) Membina suatu sistem pendidikan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, yang lebih mampu memenuhi kebutuhan pembangunan dan mengakomodasi tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. (2) Meningkatkan usaha-usaha pendidikan dalam rangka usaha meningkatkan mutu manusia Indonesia dengan kadar sikap mental, kondisi fisik dan kecerdasan yang lebih sesuai dengan kebutuhan pembangunan. 3. Bidang kebudayaan 1. Meningkatkan usaha-usaha pembinaan kebudayaan nasional sebagai pengejawantahan manusia Indonesia atas dasar norma-norma Pancasila. 2. Meningkatkan pembinaan disiplin nasional yang lebih nyata dalam rangka usaha lebih memperkokoh persatuan nasional, dan sikap mental yang lebih sesuai dengan proses pembangunan dan pembaharuan. 3. Meningkatkan pembinaan bahasa Indonesia secara baik dan
benar untuk memperkokoh kesatuan budaya bangsa. Pembinaan bahasa daerah, tradisi, kesenian dan adat istiadat daerah yang dilakukan dalam rangka pengembangan bahasa Indonesia dan untuk mempertebal perbendaharaan bahasa Indonesia sebagai satu sarana identitas nasional.
d) Bidang Kependudukan. Meningkatkan usahausaha mengatasi masalah kependudukan dengan segala implikasinya demi kelestarian kehidupan manusia dan bangsa secara manusiawi disatu pihak, dan untuk menempatkannya sebagai sumber dan kekuatan Tannas secara kualitatif maupun kuantitatif. Usaha-usaha tersebut, terutama ditujukan pada 3 determina penduduk, yaitu : fertilitas, mortalitas dan migrasi. e) Bidang pelayanan sosial. Meningkatkan usahausaha pelayanan sosial seperti peningkatan pelayanan kesehatan dan pemberantasan penyakit, peningkatan perbaikan gizi, peningkatan usaha-usaha bantuan dan jaminan sosial dalam rangka perwujudan sekuritas sosial dan peningkatan kesejahteraan sosial umumnya. f) Bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Meningkatkan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diarahkan kepada kemampuan sendiri, kemampuan penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai unsur integral Tannas. 18. Gatra Pertahanan dan Keamanan Negara. Pertahanan dan keamanan negara Indonesia adalah daya upaya rakyat semesta Indonesia dengan TNI dan Polri sebagai intinya dan merupakan salah satu fungsi utama pemerintah dan negara Republik Indonesia didalam rangka menegakkan Ketahanan Nasional dengan tujuan mencapai keamanan bangsa dan negara, serta keamanan perjuangannya. Pertahanan dan Keamanan dilaksanakan dengan menyusun, mengerahkan dan menggerakan seluruh potensi nasional termasuk kekuatan masyarakat diseluruh bidang kehidupan nasional secara teritegrasikan dan terkoordinasikan. a. Ketahanan dibidang Hankamneg. Ketahanan dibidang Hankamneg adalah kondisi dinamik bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, didalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman,
hambatan serta gangguan yang dating dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan pertahanan dan keamanan bangsa dan negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945, substansi, essensi dan ciri-ciri. Hakekat ketahanan dibidang Hankamneg adalah perjuangan rakyat semesta dalam mana seluruh potensi dan kekuatan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, agama dan militer disusun dan dikerahkan secara terpimpin, terkoordinasi dan teritengrasi, baik dibidang nasional maupun internasional. 1) Tujuan Tannas bidang Hankamneg. Tannas bidang Hankamneg adalah suatu konsepsi didalam pengaturan dan penyelenggaraan pertahanan dan keamanan nasional didalam kehidupan nasional, bangsa Indonesia yang berisi petunjuk tentang bagaimana mengatur dan menyelenggarakan perjuangan rakyat semesta, sehingga didapat kemampuan yang maksimal untuk mengatasi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG) dengan tujuan untuk melindungi bangsa dan tumpah darah Indonesia, mengamankan dan menyelematkan perjuangan bangsa Indonesia sesuai dengan kepentingan dan tujuan nasional yang terumuskan dalam UUD 1945. 2) Ciri-ciri. Falsafah, pandangan dan faham bangsa Indonesia. Falsafah dan pandangan tentang pertahanan keamanan Indonesia tercermin dalam pembukaan UUD 1945 dan batang tubuh UUD 1945. Bangsa Indonesia cinta damai dan ingin bersahabat dengan segala bangsa didunia serta tidak menghendaki terjadinya sengketa bersenjata ataupun perang. Bangsa Indonesia menentang penjajahan dalam segala penampilannya dan memihak keadilan dan kebenaran. Oleh karena itu politik pertahanan dan keamanan Indonesia adalah defensif aktif dan preventif aktif. Bangsa Indonesia hanya berperang apabila ternyata tidak terdapat jalan lain untuk menyelesaikan pertikaian, sehingga dipaksa untuk mengambil tindakan perlawanan demi tegaknya eksistensi negara
kesatuan Indonesia. Bila bangsa Indonesia terpaksa berperang, maka perwujudan sampai kemenangan akhir tercapai dengan segala daya dan upaya yang sebelumnya telah dipersiapkan. 3) Faham bangsa Indonesia tentang damai dan perang. Bangsa Indonesia cinta damai karena memahami sepenuhnya, bahwa penggunaan kekerasan dalam memecahkan masalah sengketa akan selalu menimbulkan malapetaka bagi umat manusia. Karena itu bangsa Indonesia dalam penyelesaian pertikaian baik nasional maupun internasional mengutamakan cara-cara damai. Walaupun cinta damai akan tetapi bangsa Indonesia bertekad bulat dan bersikap teguh untuk mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatannya terhadap segala bentuk ancaman, tantangan, hambatan, gangguan dan serangan dari manapun juga datangnya. Apabila tekad ini harus berwujud perang, maka ini dilakukan semata-mata karena bangsa Indonesia lebih cinta akan kemerdekaannya. Bagi bangsa Indonesia perang adalah jalan yang terakhir yang terpaksa harus ditempuh untuk mempertahankan ideologi Pancasila, kemerdekaan dan kedaulatan Negara Republik Indonesia serta keutuhan bangsa. Oleh karena itu, bagi bangsa Indonesia perang adalah perang atas dasar Ideologi dan berdasarkan keadilan dan kebenaran. 4) Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara yang dianut didalam pertahanan dan keamanan adalah Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara melandasi upaya peningkatan Ketahanan Nasional dan juga ketahanan dibidang Hankam. 5) Doktrin Pertahanan dan Keamanan Nasional. Doktrin perjuangan bangsa Indonesia dibidang Hankamneg adalah doktrin yang berlandaskan Pancasila dan landasan konstitusional UUD 1945 serta doktrin-doktrin nasional lainnya, ialah Wawasan Nusantara, Integrasi Hankamneg yang merupakan asas dan pedoman perwujudan sistem pertahanan dan keamanan dengan
bidang-bidang masalah keamanan dalam negeri, masalah pemantapan wilayah dan masalah partisipasi TNI dan Polri diluar bidang Hankam dirumuskan tersendiri. 6) Sistem Pertahanan Semesta. Pelaksanaan Hanneg Indonesia didasarkan atas Sistem Hanneg yang berintikan TNI sebagai komponen utama didukung oleh komponen cadang dan komponen pendukung serta potensi-potensi lainnya seperti potensi ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya, geografi, dan sebagainya. Sistem Hanta diproses melalui upaya memasyarakatkan dan mengikutsertakan seluruh rakyat dalam upaya bela negara dalam masyarakat bangsa Indonesia. Sistem Hanta merupakan perpaduan serasi antara Sistem Senjata Teknologi (Sistek) dan Sistem Senjata Sosial (Sissos) bersifat semesta (cq Kewilayahan) dan menyangkut segenap bidang kehidupan bangsa. Sistek dan Sissos dikembangkan secara prinsipal dan konsepsional dirumuskan dan disusun atas dasar sumber falsafah hidup bangsa, pengalaman perjuangan dan kondisi serta situasi negara dan bangsa Indonesia. b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi. Faktor-faktor yang mempengaruhi upaya peningkatan Ketahanan Nasional bidang Hankamneg antara lain: 1. Geografi. Untuk dapat mempertahankan negara sesuai dengan sifat geografi Indonesia yang berupa Nusantara diperlukan kekuatan Hankamneg yang bermutu, mahir dalam melaksanakan operasi-operasi gabungan, memiliki kemampuan strategis yang memadai sebagai faktor penangkal dengan kemampuannya untuk menguasai dan melindungi setiap titik, setiap jengkal tanah dan wilayah perairan di setiap penjuru tanah air. Manusia merupakan factor yang sangat menentukan. Selain berfisik sehat dan terlatih, dituntut juga sikap mental dan pengorganisasian yang baik, diwujudkan dalam moral yang tinggi karena keyakinan akan kebenaran motivasi perjuangan (ideologi/politik), nasionalisme,
patriotisme, dan kepercayaan diri, rasa solidaritas, jiwa kerja sama dan kebanggaan kesatuan, karena prestasi dan sejarah. Integrasi TNI dan kemanunggalan TNI dengan rakyat merupakan suatu keharusan karena perang bersifat semesta, berdaya pemusnahan massal. Pemerataan penyebaran dalam kepadatan penduduk tidak seimbang, sehingga banyak terdapat daerahdaerah strategis yang relatif terlalu jarang dan terlalu padat penduduknya. Adanya penduduk yang mampu berperan positif dalam pertahanan semesta sangat menentukan karena Ketahanan Hankamneg khususnya merupakan usaha integral rakyat. 2. Kondisi Internasional. Kenyataan yang ada menunjukkan bahwa pada hakekatnya pertentangan-pertentangan internasional merupakan refleksi dari kepentingankepentingan nasional masing-masing negara. Kondisi internasional menunjukkan tidak adanya pola-pola perimbangan kekuatan yang tidak lagi didasarkan atas sistem bipolar atau neobipolar, akan tetapi lebih merupakan perimbangan kekuatan yang bersifat polisentris dengan kepentingan-kepentingan nasional bangsa-bangsa yang bersangkutan berupa regionalisme dan koeksistensi yang sangat menonjol, adanya tekanan tekanan internasional yang dalam kelanjutannya dapat berwujud dan berakibat timbulnya konflik-konflik bersenjata. 3) Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat di negara-negara maju mengakibatkan ketinggalan dan ketergantungan Indonesia dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Perlu diambil langkah yang konkrit untuk mengurangi lebarnya jurang ketinggalan tersebut. Dalam upaya dibidang Hankamneg diusahakan peningkatan kemampuan nasional dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, penelitian dan pengembangan. 4) Keterbatasan sumber daya dan ketidakpastian masa depan. Sumber daya makin lama semakin langka, sedang kebutuhan manusia terus meningkat, seolah-
olah tidak ada batasnya. Oleh karena itu selalu ada penyesuaian antara kebutuhan dengan sumber daya yang ada. Karena tidak adanya kepastian masa depan, maka upaya Hankamneg harus senantiasa diarahkan untuk memperhitungkan apa yang bakal terjadi di masa depan. Selanjutnya harus selalu merumuskan jalan dan tindakan apa yang perlu dipilih untuk menghadapi setiap perubahan. Dengan demikian diharapkan agar ketidakpastian dapat ditekan serendah-rendahnya dengan perjuangan, perhitungan dan kesiagaan untuk menghadapi setiap kemungkinan. 5) Kepemimpinan dan pengelolaan (Manajemen). Berhasil atau gagalnya usaha bangsa Indonesia dibidang Hankamneg akan sangat dipengaruhi oleh adanya kepemimpinan yang kuat, bersih dan berwibawa dan dinamis, terlebih-lebih pada masamasa darurat dimana kepemimpinan diperlukan untuk dapat menjamin kelangsungan kehidupan nasional yang merdeka dan berdaulat. Demikian pula kemampuan manajemen pada semua eselon, termasuk kemampuan implementasi perlu ditingkatkan sesuai dengan kepribadian Indonesia. Anggaran pertahanan yang sangat terbatas lebih-lebih memerlukan tingkat manajemen yang tinggi. c. Kebijaksanaan dan Strategi 1. Politik dan Strategi Dasar Hankamneg. Berdasarkan
landasan politik dan strategi, hakekat tantangan dan Wawasan Nusantara, maka dirumuskan politik dan strategi dasar Hankamneg yang bertujuan pertama, untuk menjamin tetap tegaknya dan terlindunginya Negara Kesatuan RI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dari segala ancaman, hambatan, tantangan dan gangguan, baik dari dalam maupun dari luar negara dan kedua mengamankan, menyelematkan perjuangan bangsa Indonesia guna mencapai segala kepentingan, tujuan-tujuan dan cita-cita perjuangannya yang diwujudkan melalui rangkaian rencana dan pelaksanaan pembangunan nasional.
a) Politik Hankamneg. Politik Pertahanan dan Keamanan Negara dapat dirumuskan sebagai berikut : 1. Defensif aktif: diwujudkan dengan membangun kekuatan Hankamneg yang merupakan kemampuan untuk menangkal dan menanggulangi ancaman-ancaman dalam segala bentuk dan manifestasinya dari manapun datangnya. (2) Preventif aktif : diwujudkan dengan membangun kekuatan Hankamneg yang merupakan kemampuan untuk menangkal, mencegah serta mengatasi gangguan dan ancaman yang mungkin timbul terhadap keamanan, ketentraman dan ketertiban didalam negara. (3) Bebas dan aktif dalam menyelenggarakan kerjasama regional/internasional guna menciptakan kerukunan, perdamaian dan kestabilan regional di Asia Tenggara dengan didasari Ketahanan Nasional yang sepadan dan mendorong terwjudnya Ketahanan Regional. Bebas dan aktif dalam mengusahakan adanya kerjasama internasional dalam rangka perjuangan untuk menghapuskan imperialisme dalam segala bentuk manifestasinya. b) Strategi Dasar Hankamneg. Strategi Dasar Pertahanan da Keamanan Negara dapat dirumuskan sebagai berikut : (1) Membina Ketahanan Nasional disegala kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia dengan antara lain mewujudkan stabilitas dan melaksanakan pembinan dan pembangunan wilayah nasional.
(2) Melindungi jalannya pembangunan nasional guna menjamin tercapainya kepentingan nasional, tujuan-tujuan dan sasaran nasional. (3) Membangun kemampuan Pertahanan Semesta dengan meningkatkan kesadaran tanggung jawab, kewaspadaan, kemampuan dan kesiagaan warga negara, masyarakat dan bangsa. (4) Membangun TNI yang tangguh, efektif dan efisien dengan kekuatan cadangan yang segera dapat dikembangkan, sepadan dengan tugas yang dihadapkan dalam rangka perwujudan Sishanta dan memanfaatkan kemajuan ilmu dan teknologi yang mutakhir yang sedapat mungkin ditunjang oleh industri nasional, khususnya industri Hankam untuk mencari kemungkinan pembuatan loncatan-loncatan kedepan dalam pembangunan, sesuai dengan fungsi yang diemban oleh TNI. (5) Memelihara integritas dan kemanunggalan antara komponenkomponen TNI serta kemanunggal-an TNI dan rakyat. (6) Penyusunan kekuatan Hankamneg yang mampu ikut mewujudkan perdamaian dan keamanan regional di Asia Tenggara khususnya dan dunia pada umumnya. d. Pola Dasar Pelaksanaan Hankamneg 1) Bangsa Indonesia melaksanakan Hankamneg atas dasar falsafah Pancasila, UUD 1945 dan Wawasan Nusantara. Atas dasar itu pola dasar pelaksanaan Hankamneg dapat disimpulkan sebagai berikut :
a) Semua warganegara berhak dan wajib turut serta dalam pertahanan negara. b) Kesatuan dibidang Hankamneg sesuai perumusan dalam Wawasan Nusantara yang perwujudannya adalah : Sishanta. 2) Penyelenggaraan upaya dibidang Hankamneg selalu dapat dipolakan sesuai pola pemikiran perumusan Strategi : Pembinaan, Pembangunan Kekuatan dan Penggunaan Kekuatan, yang ketiga-tiganya merupakan bagian yang dapat dibedakan tetapi sulit untuk dipisahkan. 3. Perumusan politik Strategi Hankamneg dilaksanakan kepada
kepentingan Tujuan Nasional, Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional yang dilaksanakan pada lembagalembaga tertinggi secara seksama dengan memanfaatkan keahlian yang ada dengan pendekatan multidisipliner, lintas sektor dan lintas departemen dan selalu memperhitungkan faktor-faktor kondisi, baik yang statis maupun dinamis. Demikian arti pentingnya strategi atau perumusan strategi, sehingga dapat dikatakan, bahwa apabila kebijaksanaan dibidang strategi salah, maka kepandaian para panglima, kemenangan gemilang dalam pertempuran, keberanian Prajurit dan kehebatan persenjataan dan perlengkapan itu tidak akan mencapai dampak yang diinginkan sesuai dengan kepentingan dan tujuan nasional yang semula diharapkan. 4) Pembangunan/Pembinaan Sumber Daya Hanneg. Pola pelaksanannya meliputi pembinaan sumber daya manusia, sarana, wadah atau ruang juang dan sistemnya. Dibidang sumber daya manusia yang terdiri atas TNI dan segenap warganegara Indonesia : secara batiniah, dibekali, dibina dengan pola tingkah laku Pancasila, Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan perangkat peraturan disamping kepemimpinan dan manajemen yang baik. Diluar TNI dengan usaha penyadaran, pembinaan dan pendidikan sebagaimana tersebut diatas, dalam peningkatan ketahanan secara lahiriah
ditingkatkan kualitas jasmani, kemahiran, kecerdasan dan keterampilan. Dibidang prasarana dan bidang Hanneg dilaksanakan dengan modernisasi manajemen pembangunan Hankam yang didukung oleh industri nasional lainnya dan pengadaan melalui usaha penelitian dan pengembangan. Dibidang ruang juang ditingkatkan dengan system pembinaan territorial. 5) Dibidang penggunaan kekuatan Hanneg, pola pelaksanaan-nya adalah dengan Sishanta dengan segala aspek kaitan dan ruang lingkupnya yang terus ditingkatkan dengan penggarapan dibidang pengkajian dan pembinaan sistem, doktrin, strategi militer, taktik teknik dan administrasinya serta latihan-latihan dan uji coba yang senantiasa dilakukan. 19. Evaluasi a. Apa yang saudara ketahui tentang mental psikologi dari faktor dinamis. b. Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap gatra kekayaan alam. c. Bagaimana kebijaksanaan dan strategi dari gatra penduduk. 4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan indentitas Nasional. 5. Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap gatra Hankamneg.
BAB IV KONSEPSI HUBUNGAN ANTAR GATRA
20. Umum. Antar Trigatra dan Pancagatra serta antar gatra itu sendiri terdapat hubungan timbal balik yang sangat erat. Sifat
hubungan tersebut saling terkait, saling mengisi dan saling bergantung sehingga : Ketahanan Nasional Indonesia adalah suatu pengertian keseluruhan, utuh, dimana terdapat saling hubungan erat antara gatra didalam keseluruhan kehidupan nasional. Kelemahan disalah satu bidang dapat mengakibatkan kelemahan dibidang lain dan mempengaruhi kondisi keseluruhan.Ketahanan Nasional Indonesia bukan merupakan suatu penjumlahan ketahanan segenap gatranya, melainkan ditentukan oleh struktur konfigurasi aspeknya secara struktur fungsional.Ketahanan Nasional Indonesia hakekatnya bergantung kepada kemampuan bangsa/negara Indonesia didalam mempergunakan aspek alamiahnya sebagai dasar penyelenggaraan kehidupan nasional disegala bidang.
21. Hubungan antar Gatra dalam Trigatra. Geografi Indonesia sebagai faktor statis maupun dinamis mempengaruhi gatra-gatra lainnya. Bentuk topografis, letak astronomis, iklim dan posisi silang memberikan pengaruh pada pandangan hidup, wawasan dan sikap hidup dan perikehidupan penduduk Indonesia. Geografis sebagai factor statis juga memberikan kemudahan dan hambatan dan nilai tambah bagi pendayagunaan serta kelestarian sumber alam. Penduduk Indonesia dalam dimensi jumlah, komposisi, penyebaran dan tingkat kenaikan jumlahnya serta mutunya akan berpengaruh pada pemanfaatan kekayaan alam. Mata pencaharian penduduk dipengaruhi oleh keadaan geografi sekelilingnya serta kekayaan alam yang dikandungnya. Penyebaran penduduk erat hubungannya dengan usaha transmigrasi dan pusat-pusat pertumbuhan. Kekayaan alam baru mempunyai manfaat nyata jika telah diolah oleh penduduk yang memiliki kemampuan dan teknologi untuk itu. Sebaliknya, letak geografis serta jenis, mutu dan penyebaran kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan penduduk akan memberikan tata dan perikehidupan serta pola budaya penduduknya. Tingkat pengetahuan dan teknologi penduduk serta tingkat kebutuhan untuk pemenuhan hidup, menentukan tingkat pemanfaatan serta kelestarian kekayaan alam tersebut.
22. Hubungan antar Gatra dalam Pancagatra. Ideologi sebagai falsafah hidup bangsa dan landasan idiil negara, bernilai penentu didalam memelihara kelangsungan hidup bangsa dan
pencapaian tujuan nasionalnya. Karena itu mutlak perlu untuk diamankan terhadap tiap ancaman, hambatan dan gangguan yang akan merubah atau meniadakan ideologi nasional itu.Ketahanan di gatra lain merupakan “deterrent factor” terhadap maksud tersebut. Tingkah laku politik seseorang dipengaruhi oleh bermacam hal yang satu dengan lainnya saling berkaitan. Ia dipengaruhi oleh tingkat kecerdasan dan kesadaran berpolitik, tingkat kemakmuran ekonomi, ketaatan beragama, keakraban sosial dan rasa keamanannya.Karena saling berkaitan, maka perubahan disalah satu aspek akan mempunyai pengaruh terhadap aspek lain. Situasi politik yang kacau yang memungkinkan terjadinya pertikaian dan pemberontakan merupakan suatu kerawanan yang membahayakan Tannas, sebaliknya keadaan politik stabil dan dinamis memungkinkan pembangunan disegala bidang dan memberikan rasa aman serta memperkokoh Tannas. Ketahanan ekonomi berhubungan erat dengan ketahanan dibidang ideologi politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan yang berfungsi sebagai penunjang. Sebaliknya keadaan ekonomi stabil dan maju menjangkau stabilitas dan peningkatan dibidang lain. Keadaan sosial yang serasi, stabil dinamis, berbudaya dan berkepribadian hanya dapat berkembang didalam suasana aman dan damai. Kemegahan sosial budaya suatu bangsa biasanya mencerminkan tingkat kesejahteraan nasionalnya, baik fisik materi maupun mental kejiwaan. Keadaan sosial yang timpang dengan segala kontradiksi, tanpa budaya dan kepribadian memungkinkan timbul ketegangan sosial yang dapat berkembang menjadi revolusi sosial yang jelas membahayakan Ketahanan Nasional. Ketahanan pertahanan keamanan memerlukan juga penunjang gatra lain. Keadaan stabil, maju dan berkembang dibidang ideologi, politik, ekonomi dan sosial budaya memperkokoh pertahanan keamanan nasional. Sebaliknya dapat dikatakan bahwa tanpa pertahanan keamanan nasional yang memadai Tannas kita akan menjadi lemah. 23. Hubungan antar Trigatra dengan Pancagatra a. Ketahanan nasional hakekatnya bergantung kepada kemampuan bangsa/negara didalam mempergunakan aspek
alamiahnya sebagai dasar penyelenggaraan kehidupan nasional disegala bidang. b. Ketahanan Nasional adalah suatu pengertian holistik dimana terdapat saling hubungan erat antara gatra didalam keseluruhan kehidupan nasional. c. Kelemahan disalah satu bidang dapat mengakibatkan kelemahan bidang lain dan mempengaruhi kondisi keseluruhan. d. Ketahanan nasional bukan merupakan suatu penjumlahan ketahanan segenap gatranya, melainkan ditentukan oleh struktur atau konfigurasi aspek-aspek secara structural fungsional (resultante). 24. Hubungan antar gatra. Masing-masing gatra saling terkait secara integrative, saling mengisi dan saling bergantung dalam menciptakan Ketahanan Nasional. Kemajuan dalam salah satu aspek sebagai akibat pembangunan akan memberikan pengaruh yang negatif, apabila tidak diikuti oleh aspek-aspek yang lain. Karena Ketahanan Nasional Indonesia merupakan pengertian keutuhan hubungan antar gatra dalam kehidupan nasional, maka usaha untuk peningkatan Ketahanan Nasional Indonesia melalui usaha pembangunan nasional secara berencana harus menjamin adanya pertumbuhan yang seimbang dan konfigurasi dari delapan aspek (gatra) dalam kehidupan nasional. 25. Evaluasi 1. Jelaskan hubungan antar gatra dalam Trigatra ? 2. Jelaskan hubungan antar gatra dalam Pancagatra ? 3. Jelaskan hubungan antar Trigatra dengan Pancagtra ?
BAB V POLA UMUM OPERASIONAL TANNAS INDONESIA 26. Perwujudan dan Peningkatan Tahnas. Perwujudan dan peningkatan Ketahanan Nasional Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Wawasan Nusantara, dilaksanakan secara realistik dan pragmatis, sesuai dengan kemampuan dan keterbatasan yang ada. Bangsa Indonesia beruntung mempunyai kekuatan dan kemampuan yang sama didalam semua bidang kehidupan nasionalnya, sehingga memungkinkan suatu pertumbuhan yang seimbang. Banyak negara terutama negara berkembang terpaksa membangun didalam ketimpangan Ketahanan Nasionalnya dan berasas mencapai suatu pertumbuhan yang seimbang melalui pertumbuhan yang timpang. Oleh Karena itu diperlukan apresiasi tepat tentang kekuatan dan kelemahan kondisi Ketahanan Nasionalnya. Segi kuat hendaknya dijadikan pancangan kaki dan dimanfaatkan seoptimal mungkin dengan memberikan kesempatan kepada segi yang lemah untuk diperbaiki dan diperkuat, sehingga lambat laun dapat diperoleh suatu kekuatan nasional yang serasi dan seimbang. Politik dan strategi nasional yang bijaksana akan memperhatikan dan berpijak pada kondisi dan situasi Ketahanan Nasional Indonesia yang riil. 27. Dasar Pengembangan Tahnas. Ketahanan Nasional Indonesia dikembangkan berdasar suatu sikap mental percaya pada diri sendiri. Bangsa Indonesia yang merdeka dan berdaulat, harus percaya dan yakin, bahwa ia dapat mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri dengan baik dan tidak bergantung kepada bantuan dari luar. Andaikata diperlukan bantuan maka hal tersebut bersifat komplementer. Karena negara Indonesia merupakan bekas daerah jajahan, maka masih terdapat kelompok masyarakat yang bermental kolonial dan memiliki rasa ketergantungan kepada bekas penjajahnya. Sikap mental demikian harus secara sadar di kikis habis dan sebagai gantinya harus ditumbuhkan suatu sikap mental yang berkepercayaan pada diri sendiri yang patriotik dan nasionalistis, tanpa menjerumuskan diri kedalam fanatisme dan nasionalisme yang sempit.
28. Evaluasi 1. Apa yang dijadikan hal utama dalam perwujudan dan peningkatan Ketahanan Nasional ? 2. Bagaimana sikap mental bangsa Indonesia dalam mengembangkan dan meningkatkan Ketahanan Nasional ?
BAB VI KETAHANAN NASIONAL DAN PEMBANGUNAN NASIONAL INDONESIA
29. Hubungan Ketahanan Nasional dengan Pembangunan Nasional. Berhasilnya Pembangunan Nasional akan meningkatkan Ketahanan Nasional. Selanjutnya Ketahanan Nasional yang tangguh akan lebih mendorong lagi pembangunan nasional. Dan untuk tetap memungkinkan berjalannya pembangunan nasional yang selalu harus menuju ketujuan yang ingin dicapai dan agar dapat secara efektif dielakkan tantangantantangan, ancaman, hambatan dan gangguan yang timbul, baik dari luar maupun dari dalam, perlu dipupuk terus menerus Ketahanan Nasional yang meliputi segala aspek kehidupan bangsa dan negara. Jadi antara pembangunan nasional dan Ketahanan Nasional terdapat hubungan timbal balik dimana Pembangunan Nasional sebagai input (masukan) dan Ketahanan Nasional sebagai output (luaran) dari upaya bangsa dan negara untuk menjamin eksistensi dan kelangsungan hidupnya, serta perjuangan mengejar cita-cita/tujuan nasionalnya. 30. Konsepsi Ketahanan Nasional dalam rangka Pembangunan Nasional. Setiap usaha pembangunan yang serba multi sektoral yang menyentuh seluruh aspek kehidupan nasional akan selalu dapat diarahkan dan selalu berada dalam pola integral komprehensif, untuk disatu pihak, dalam usaha mencapai tingkat keamanan untuk dapat menjamin eksistensi dan kelangsungan hidup, serta dilain pihak usaha untuk mencapai
tingkat kesejahteraan menuju kejayaan bangsa dan negaranya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Jadi pembangunan nasional dapat menjadi sarana meningkatkan Ketahanan Nasional manakala pembangunan nasional berjalan sesuai dengan arah pedoman yang digariskan pola dasar itu. 31. Pembangunan Nasional dalam Rangka Konsepsi Ketahanan Nasional. Pembangunan Nasional dalam rangka konsepsi Ketahanan Nasional pada hakekatnya merupakan pengaturan dan penyelenggaraan hubungan interaksi dan interdepensi yang seimbang dan serasi antara gatra menuju sasaran yang diinginkan yaitu perubahan fisik, sikap mental (pembaharuan) dan cara berpikir (modernisasi) yang menjamin adanya rasa keamanan dan rasa kesejahteraan secara adil dan merata bagi seluruh rakyat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.Pembangunan Nasional dalam rangka konsepsi Ketahanan Nasional adalah : a. Pembangunan yang pola dasarnya, kebijaksanaan dan strateginya bersifat utuh menyeluruh/manunggal, yang menjamin keseimbangan dan konfigurasi dari delapan aspek (Astagatra) kehidupan nasional. 2. Pembangunan yang menjamin keseimbangan dan keserasian keamanan dan kesejahteraan materiil dan spiritual demi kelangsungan hidup dan menuju kejayaan bangsa dan negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Pembangunan yang perencanaannya disusun berdasarkan apresiasi yang tepat tentang kondisi riil bangsa dan negara, hakekat tantangan dan ancaman yang dihadapi, serta selalu berorientasi pada pencapaian sasaran tertentu dalam kurun waktu tertentu pula sebagai bagian dari usaha pencapaian tujuan nasional seperti yang terdapat pada pembukaan UUD 1945. 4. Pembangunan yang didasarkan pada sikap mental percaya pada diri sendiri, ulet dan tangguh dengan
mendahulukan sifat-sifat kerakyatan, religius dan kekeluargaan dalam satu kesatuan/integrasi nasional. 32. Evaluasi 1. Bagaimana kaitannya antara Ketahanan Nasional dengan pembangunan nasional Indonesia ? 2. Jelaskan yang saudara ketahui tentang pembangunan nasional dalam rangka konsepsi Ketahanan Nasional ?
BAB VIII PENUTUP 33. Demikian bahan ajaran Tannas ini disusun dengan harapan dapat dijadikan landasan dalam memandang masa depan serta dapat ditangkap nilai-nilai berharga guna pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang semakin meningkat.
ooo000ooo
POLSTRAHANKAMNAS
A. PENGANTAR B. POLITIK HANKAMNAS C. STRATEGI HANKAMNAS D. PEMBANGUNAN DAN PENGGUNAAN KEKUATAN HANKAMNAS
A. PENGANTAR
Arti Hankamnas - Fungsi pemerintahan negara - Meliputi pertahanan (luar), dan Keamanan (dalam) - Melibatkan militer dan rakyat
2. Tujuan Hankamnas Menjaga tetap tegaknya keberadaan bangsa – negara
Tugas Pokok Hankamnas Membina ketahanan hankam dalam rangka tanas, dengan mengamankan: - Ideologi Negara - Kedaulatan dan Kemerdekaan - Kepentingan Nasional - Hasil Bangsa Nasional
4. Fungsi Hankamnas
- Membina kesadaran membela negara - Membina kekuatan hankam yang menyatu dengan rakyat - Mewujudkan wilayah negara sebagai satu kesatuan hankam
5. Dasar Politik Hankamnas Pertahanan : Defensif Aktif, tidak ofensif Keamanan : Preventif Aktif, tidak represif
6. Hakikat Hankamnas
Keterlibatan rakyat (Perlawanan Rakyat Semesta) dalam menghadapi & mengatasi segala macam dan bentuk ancaman, baik dari luar maupun dari dalam negeri
B. Politik Hankamnas
1. Pengertian Pernyataan cita-cita bangsa negara tentang pembinaan secara total dari potensi hankam untuk mencapai tujuan hankam dalam rangka Tunas
2. Prinsip Penuntun
- Jaminan terhadap ketidakpastian - Bersandar pada kemampuan sendiri - Politik bebas aktif - Persatuan-Kesatuan (Wanus) - Keterlibatan rakyat (Siskamnas) - Perdamaian dunia 3. Kebijakan Hankamnas Mencegah perang melalui upaya politik Mengembangkan penangkalan melalui siskamnas Mengembangkan kerjasama regional secara fungsional (Kamhan, bukan Hankam) Menciptakan Tanreg (Ketahanan Regional)
4. Perumusan Politik Hankamnas - Waktu harus jatuh - sama (samenvallen) dengan politik nasional - Jangkauan jauh ke depan : perlu perkiraan intelejen & asumsi-asumsi - Perumusan konkrit berdasarkan kenyataan nyata
Perumusan konkrit berdasarkan kemampuan nyata
C. Srategi Hankamnas Arti Langkah-langkah pembangunan & penggunaan kekuatan dan sarana hankamnas dalam rangka pelaksanaan Politik hankamnas
Tujuan Mewujudkan daya tangkal terhadap gangguan keamanan dalam negeri dan ancaman luar negeri dengan membangun kekuatan hankam, serta meniadakan kerawanan yang ada. 3. Pedoman Pembuatan Renstra Hankam Prinsip ekonomi dan prioritas Mencukupi kebutuhan sendiri Dislokasi kekuatan Berdasar peraturan perundangan Penelitian, Pengembangan, dan Teknologi Militer masuk barak, dan siap sewaktu-waktu dibutuhkan untuk keamanan Manajeman hankam Pemanfaatan peluang D. Pembangunan dan Penggunaan Hankamnas Pembangunan Hankamnas : Menciptakan Daya tangkal (Kekuatan yang memberi keyakinan pada pihak yang mempunyai maksud tidak baik dan melakukan agresi dengan cara apapun, tidak dapat mencapai maksud dan tujuan-nya).
Penggunaan Hankamnas
Pola dasar (diarahkan ke dalam negeri) dengan :
Persuasi (Edukasi) : kerjasama, membangun Ancaman Langsung : menakuti dengan peringatan lisan / gerakan yang dibarengi tindakan preventif POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL Desember 1, 2007, 11:26 pm Filed under: esensial
54 Votes . Politik (etimologis) adalah segala sesuatu yag berkaitan dengan urusan yang menyangkut kepentingan dari sekelompok masyarakat (negara). Secara umum politik mempunyai dua arti, yaitu poplituik dalam arti kepentingan umum (politics) dan politik dalam arti kebijakan (policy). Politik dalam arti politics adalah rangkaian asas/prinsip, keadaan, jalan, cara atau alat yag akan digunakan untuk mencapai tujuan. Sedangkan politik dalam arti policy adalah penggunaan pertimbangan tertentu yang dapat menjamin terlaksananya usaha untuk mewujudkan keinginan atau citacita yang dikehendaki. Dapat disimpulkan bahwa politik adalah bermacam-macam kegiatan yang menyangkut proses penentuan tujuan-tujuan dari sistem negara dan upaya-upaya dalam mewujudkan tujuan itu, pengambilan keputusan (decisionmaking) mengenai seleksi antara beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas dari tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Untuk melaksanakan tujuan itu diperlukan kebijakan-kebijakan umum (public policies) yang menyangkut pengaturan dan pembagian atau alokasi dari sumber-sumber yang ada. Dalam perkembangannya istilah strategi condong ke militer sehingga ada tiga pengertian strategi : Strategi militer yang sering disebut sebagai strategi murni yaitu penggunaan kekauatan militer untuk tujuan perang militer Strategi besar (grand strategy) yaitu suatu strategi yang mencakup strategi militer dan strategi nonmiliter sebagai usaha dalam pencapaian tujuan perang Strategi nasional yaitu strategi yang mencakup strategi besar dan di orientasikan pada upaya optimlaisasi pelaksanaan pembangunan dan kesejahteraan bangsa 2. Indonesia menuangkan politik nasionalnya dalam bentuk GBHN karena GBHN yang merupakan kepanjangan dari Garis-garis Besar Haluan Negara adalah haluan negara tentang penyelenggaraan negara dalam garis-garis besar sebagai pernyataan kehendak rakyat secara menyeluruh dan terpadu di tetapkan oleh MPR untuk lima tahun guna mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. 3. Agar perencanaan pelaksanaan politik dan strategi dapat berjalan dengan baik maka harus dirumuskan dan dilakukan pemikiran-pemikiran strategis yang akan digunakan. Pemikiran strategis adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengantisipasi perkembangan keadaan lingkungan yang dapat mempengaruhi bahkan mengganggu pelaksanaan strategi nasional, umumnya dilakukan Telaah Strategi atau suatu kajian terhadap pelaksanaan strategi yang akan dilaksanakan dengan selalu memperhatikan berbagai kecenderungan. Juga dilakukan Perkiraan Strategi yaitu suatu analisis terhadap berbagai kemungkinan perkembangan keadaan dan lingkungan, pengembangan sasaran alternatif, cara bertindak yang ditempuh, analisis kemampuanh yang dimiliki dan pengaruhnya, serta batas waktu berlakunya penilaian terhadap pelaksanaan strategi. 4. Wawasan strategi harus mengacu pada tiga hal penting, di antaranya adalah : Melihat jauh ke depan; pencapaian kondisi yang lebih baik di masa mendatang. Itulah alasan mengapa kita harus mampu mendahului dan mengestimasi permasalahan yang akan timbul, mampu membuat desain yang tepat, dan menggunakan teknologi masa depan Terpadu komprehensif integral; strategi dijadikan kajian dari konsep yang mencakup permasalahan yang memerlukan pemecahan secara utuh menyeluruh. Gran strategy dilaksanakan melalui bidang ilmu politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, baik lintas sektor maupun lintas disiplin Memperhatikan dimensi ruang dan waktu; pendekatan ruang dilakukan karena strategi akan berhasil bila didukung oleh lingkungan sosial budaya dimana strategi dan manajemen tersebut di operasionalkan, sedangkan pendekatan waktu sangat fluktuatif terhadap perubahan dan ketidakpastian kondisi yang berkembang sehingga strategi tersebut dapat bersifat temporer dan kontemporer 5. Dalam ketatanegaraan Indonesia, unsur-unsur uatama sistem keamanan nasional adalah sebagai berikut : Negara sebagai organisasi kekuasaan yang mempunyai hak dan peranan terhadap pemilikan, pengaturan, dan pelayanan yang diperlukan dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa Bangsa Indonesia sebagai pemilik negara berperan untuk menentukan sistem nilai dan arah/ kebijaksanaan negara yang digunakan sebagai landasan dan pedoman bagi penyelenggaraan fungsi-fungsi negara Pemerintah sebagai unsur manajer atau penguasa berperan dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan umum dan pembangunan ke arah cita-cita bangsa dan kelangsungan serta pertumbuhan negara Masyarakat sebagai unsur penunjang dan pemakai berperan sebagai kontributor, penerima, dan konsumen bagi berbagai hasil kegiatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan Dilihat secara strukutural, unsur-unsur utama sistem keamanan nasional tersusun atas empat tatanan yaitu : tata kehidupan masyarakat (TKM), tata politik nasional (TPN), tata administrasi negara (TAN), dan tata laksana pemerintahan (TLP). TKM dan TPN merupakan tatanan luar (outer setting), sedangkan TAN dan TLP merupakan tatanan dalam (inner setting) dari sistem keamanan nasional. Secara proses, sistem keamanan nasional berpusat pada suatu rangkaian tata pengambilan keputusan berwenang (TPKB) yang terjadi pada tatanan dalam (TAN dan TLP). Untuk penyelenggaraan TPKB diperlukan proses arus masuk yang dimulai dari TKM lewat TPN. Aspirasi dari TKM yang berintikan kepentingan rakyat dapat berasal dari rakyat (individu/ormas), parpol, kelompok penekan, organisasi kepentingan, dan pers. Rangkaian kegiatan dalam TPKB menghasilkan berbagai keputusan yang tehimpun dalam proses arus keluar berupa berbagai kebijakan yang
dituangkan ke dalam berbagai bentuk peraturan perundngan sesuai dengan sifat permasalahan dan klasifikasi kebijakan serta instansi atau pejabat yang mengeluarkan, selanjutnya di salurkan ke TPN dan TKM. 6. Mekanisme penyususunan politik dan strategi nasional di tingkat suprastruktur politik diatur oleh Presiden/ Mandatris MPR. Dalam melaksanakan tugasnya Presiden dibantu oleh lembaga-lembaga tinggi negara lainnya serta dewandewan yang merupakan badan koordinatif, seperti Dewan Stabilitas Ekonomi, Dewan Pertahanan Keamanan Nasional,dll. Selanjutnya proses penyusunan politik dan strategi nasional ditingkat ini dilakukan setelah presiden menerima GBHN, kemudian menyusun program kabinet dan memilih para menteri yang akan melaksanakan program kabinet tersebut. Program kabinet dapat dipandang sebagai dokumen resmi yang memuat politik nasional yang digariskan oleh presiden. Jika politik nasional ditetapkan oleh Presiden/Mandataris MPR, maka strategi nasional dilaksanakan oleh para menteri dan pimpinan lembaga pemerintah nondepartemen sesuai dengan bidangnya atas petunjuk presiden. Di tingkat infrastruktur, penyusunan politik dan strategi nasional merupakan sasaran yang hendak dicapai oleh rakyat Indonesia dalam rangka pelaksanaan strategi nasional yang meliputi bidang hukum, politik, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Sesuai dengan kebijakan politik nasional, maka penyelenggaraan negara harus mengambil langkah-langkah untuk melakukan pembinaan terhadap semua lapisan masyarakat dengan mencantumkan apa yang menjadi keinginan rakyat Indonesia sebagai sasaran sektoralnya. Peranan masyarakat dalam turut mengontrol jalannya politik dan strategi nasional yang telah ditetapkan oleh MPR maupun yang dilaksanakan oleh Presiden/Mandataris sangat besar. 7. Lahirnya UU Nomor 22 Tahun 1999 sebagai salah satu wujud politik dan strategi nasional, telah memberikan dua bentuk otonomi kepada dua daerah, yaitu otonomi luas kepada daerah kabupaten/kota, dan otonomi terbatas kepada daerah provinsi. Sebagai konsekuensinya, maka kewenangan pemerintah pusat dibatasi. Lahirnya UU Nomor 22 Tahun 1999 secara legal formal menggantikan dua UU sebelumnya, yaitu UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah dan UU Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. 8. Sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 1999 bahwa perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal mengandung pengertian bahwa kepada daerah diberikan kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan sendiri dan didukung dengan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Kebijakan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah dilakukan dengan mengikuti pembagian kewenangan atau money follows function. Hal ini berarti bahwa hubungan keuangan antara pusat dan daerah perlu diberikan pengaturan sedemikian rupa sehingga kebutuhan pengeluaran yang akan menjadi tanggung jawab daerah dapat dibiayai dari sumber-sumber penerimaan yang ada. Sejalan dengan kebijakan tersebut, maka pengaturan pembiayaan daerah dilakukan berdasarkan asas penyelenggaraan pemerintahan. Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi dilakukan atas beban APBD; pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan asas dekonsentrasi dilakukan atas beban APBN; pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka tugas pembantuan dilakukan atas beban anggaran tingkat pemerintahan yang menugaskan.
Strategi Pertahanan Dan Keamanan Strategi pertahanan yang dibahas disini akan bertolak dari hal hal yang berkaitan dengan pemanfaatan maksimal dari seluruh sumber daya yang dimiliki oleh negara RI dalam mengantisipasi segala ancaman yang membahayakan entitas nasional bangsa Indonesia. Konsep utama strategi pertahanan adalah melakukan pembinaan dari rakyat sebagai unsur utama dari entitas bangsa tersebut. Dalam konteks ini maka untuk tercapainya suatu strategi pertahanan idaman maka juga diperlukan peranti yang tepat guna melakukan proses pembinaan rakyat sebagai unsur utama strategi nasional pertahanan.
Tujuan dan Sasaran Tujuan : • ○
1. Terwujudnya suatu pertahanan nasional yang menitikberatkan pada pendayagunaan rakyat sebagai unsur utama pertahanan dengan koordinasi yang sinergis antara seluruh
unsur pertahanan dan unsur intelijen serta didukung oleh kemandirian seluruh sistim sarana, prasarana dan fasilitas mau pun kemampuan pertahanan. 2. Terciptanya suasana yang kondusif di wilayah regional untuk terwujudnya tujuan tersebut. Sasaran : • ○
1. Terbentuknya unsur pertahanan nasional yang diawaki oleh rakyat yang telah sadar akan nilai-nilai bela negara, dikoordinir oleh pimpinan yang profesional dengan data intelijen yang akurat dan komprehensif dan didukung oleh peralatan yang cukup memadai yang di produksi di dalam negeri sejalan dengan makin maju dan mandirinya industri pertahanan dalam negeri. 2. Adanya suatu bentuk kerjasama regional dalam bidang ekonomi maupun sosial dan kebudayaan yang mengarah pada konvergensi positif di bidang pertahanan nasional RI.
Konsep Strategi Pertahanan RI
Dalam uraian ini dibahas konsep pertahanan nasional RI. Sesuai dengan penjelasan di atas bahwa pembinaan dan pendayagunaan rakyat adalah unsur utama dalam pertahanan RI, maka sistematis pertahanan RI harus disusun dalam urutan sebagai berikut. 1. Penumbuhan kesadaran rakyat dalam konteks pertahanan nasional. Hakekat ancaman keberadaan bangsa dan potensi-potensi ancaman tersebut khususnya bentuk, asal dan tujuannya dari ancaman-ancaman tersebut harus dibina dan ditanamkan pada seluruh rakyat. Hal ini bisa dicapai dengan penyuluhan lewat media-media pekabaran dan penerangan langsung lewat siaran radio, TV, pendidikan pentingnya kesadaran bela negara mulai dari SD hingga PTN. 2. Mengajak rakyat untuk ikut giat dalam formasi pertahanan itu sendiri dalam arti yang sebenarnya. Di sini diusulkan untuk dibentuk dua jenis unsur pertahanan. Yang pertama adalah unsur pertahanan inti (central core-defence entity) yang berupa tentara profesional dan digaji pemerintah pusat dengan segala sarana dan prasarana pendukungnya. Yang ke-dua adalah unsur pertahanan teritorial (territorial defence entity) yang personilnya adalah rakyat yang berdinas secara periodik dan bersifat wajib dengan pembiayaan di serahkan pada pemerintah daerah. Kedua unsur pertahanan ini harus di koordinir dalam suatu format komando gabungan yang diatur secara sinergi antara pemerintah pusat dengan daerah. Ada pun secara kematraan, unsur pertahanan teritorial sesuai dengan namanya hanya akan mencakup satu matra, yakni matra darat sedangkan unsur pertahanan inti akan memiliki tiga matra yakni darat, laut dan udara. 3. Pembentukan dan pengorganisasian badan intelijen yang memadai dan ber redundansi tinggi. Pada era informasi saat ini pengadaan badan intelijen yang berkemampuan seperti di atas sudah merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditawar lagi. Badan intelijen ini akan berfungsi untuk pendukung pengadaan data yang akurat guna pelaksanaan operasi operasi pertahanan baik yang akan dilakukan oleh unsur pertahanan inti maupun teritorial atau gabungan keduanya. Badan intelijen ini harus dipisahkan secara organisasi dari unsur-unsur pertahanan di atas akan tetapi harus diberikan mekanisme yang sedemikian sehingga bisa menjalankan tugasnya sebagai unsur pengadaan data pengedali operasi secara terintegrasi dalam sistim nasional pertahanan.
4. Kemandirian kemampuan sarana dan prasarana pertahanan. Khususnya perlengkapan militer yang harus di usahakan untuk di buat sendiri di dalam negeri. Mulai dari yang sederhana seperti seragam dinas sampai alat-alat berat. Pencapaian tujuan ini bisa dilakukan dengan mulai membeli lisensi pembuatan perangkat militer dilanjutkan dengan kegiatan penelitian dan pengembangan dengan melibatkan kerjasama unsurunsur pemerintah, swasta dan universitas untuk alih teknologi pembuatan perangkat militer tersebut. Dalam konteks ini harus dibuat urutan peringkat. Peringkat pertama adalah kebutuhan pembentukan unit infanteri (contoh: seragam dinas, senjata serbu, radio taraf regu dan kompi, pengadaan jeep dan truk). Selanjutnya bisa diteruskan ke pembuatan perangkat militer yang lain. Jika keuangan memungkinkan, maka bisa juga seluruh proses dilakukan sejajar. 5. Meningkatkan persahabatan dengan negara negara tetangga, khususnya di wilayah regional (ASEAN) dalam konteks ekonomi, perdagangan, industri dan kebudayaan. Dengan semikian akan tercapai suatu sikap saling mengerti, yang dapat mencegah konflik yang bisa berakibat negatif pada sistim nasional pertahanan RI. Pengadaan latihan bersama juga bisa dilakukan dengan intensif.
Postur Pertahanan RI.
Kekuatan Laut Fungsi utama kekuatan laut pada masa damai adalah mengamankan wilayah samudra serta menciptakan suasana keamanan yang kondusif untuk kegiatan ekonomi. Dalam keadaan perang kekuatan laut kita sedapat mungkin memiliki kemampuan untuk menahan serbuan musuh di laut dan jika perlu harus sanggup menumpas kekuatan musuh sebelum mendarat ke pantai pantai RI. Di sini konsep penghancuran kekuatan musuh akan dipusatkan pada konteks pertahanan pantai dalam artian empasisnya tetap pada proyeksi kekuatan yang terbatas. Dalam melaksanakan tugas tersebut kekuatan udara akan memberikan dukungan penuh pada kekuatan laut. Untuk pelaksanaan tugas tersebut dibutuhkan armada kapal perang dari kategori fregat dan perusak didukung oleh sejumlah besar kapal selam pantai dan kapal penyerang cepat. Kekuatan laut juga harus dilengkapi dengan sejumlah kapal pengangkut pasukan dalam jumlah yang memadai untuk mendukung kelancaran operasi amfibi. Postur kekuatan laut akan terdiri dari: •
○
○
○
Armada Penghancur yang terdiri dari : Gugus (eskader) kapal antipesawat, Gugus kapal antikapal permukaan, Gugus kapal antikapal selam dan kemampuan bombardemen pantai dan Gugus Bawah Air. Armada Pengawal bertugas mengawal gugus kapal pengangkut pasukan dan gugus ini berkekuatan Gugus kapal-kapal penyerang cepat yang harus dilengkapi dengan peluru peluru kendali, antipesawat, antikapal dan antikapal selam. Armada Pengangkut akan berkekuatan gugus kapal pengangkut pasukan berbagai jenis yang berfungsi mengangkut pasukan dan peralatan tempur ke titi-titik konflik.
○
Dan formasi terakhir adalah Armada Pendukung yang terdiri dari Gugus kapal penyapu ranjau, penyebar ranjau, penyigi hidrografi, kapal rumah sakit dan kapal tanker. Armada penghancur dan pengawal pada masa damai bisa bertugas untuk berpatroli mengamankan perairan nasional. Setiap Gugus (eskader) akan berkekuatan minimum 3 Skadron maksimum 5 Skadron, masing-masing Skadron berkekuatan 4 – 6 kapal dengan fungsi yang sama. Kecuali helikopter yang mendukung operasi maritim secara taktis dan berpangkalan di atas kapal kapal perang utama maupun pendukung, kekuatan laut tidak akan dilengkapi dengan pesawat jenis lain. Seluruh kemampuan serang udara maritim yang lebih besar kapasitasnya dari kemampuan helikopter tersebut akan diambil alih oleh kekuatan udara. Demikian juga untuk tugas tugas militer yang bersifat ‘darat’. Kekuatan laut masih bisa memiliki formasi kecil kekuatan ‘darat’ berupa sejumlah unit infanteri ringan dengan kapasitas terbatas yang bisa dibawa ikut berlayar dan Polisi Militer Angkatan Laut. Akan tetapi pasukan darat AL atau Korps Marinir yang besar dan berkemampuan ofensif tidak lagi diperlukan. Unsur ‘pasukan darat’ untuk fungsi ofensif ini dengan seluruh matra perlengkapannya akan diambil alih oleh kekuatan darat inti yang mana pasukan pasukan nya sudah dilatih dengan kualifikasi amfibi. Juga untuk pengamanan pelabuhan dan fasilitas AL bisa diambil alih oleh pasukan darat teritorial di provinsi provinsi pantai. Dengan demikian Markas Besar Angkatan Laut hanya akan terbatas pada penanganan kapal-kapal perang dan operasi laut.
Kekuatan Udara Pada masa damai kekuatan udara akan berfungsi utama untuk mengamankan wilayah udara serta ikut memonitor wilayah lautan, berkoordinasi dengan kekuatan laut. Pada masa perang, kekuatan udara akan berfungsi untuk menghancurkan musuh di laut dalam rangka membantu kekuatan laut. Jadi di sini fungsi kekuatan udara sangat taktis dan tidak dimaksudkan untuk memiliki potensi proyeksi kekuatan yang besar. Kekuatan udara juga berfungsi sebagai sarana angkutan gerak cepat ke titik-titik konflik di seluruh wilayah nasional. Adapun kompartemen kekuatan udara meliputi: Komando Udara Taktis
Komando ini berkekuatan Wing Sergap, Wing Pemburu dan Wing Penyerang. Seluruhnya terbatas pada fungsi operasi udara taktis. Wing Sergap akan berfungsi sebagai unsur patroli udara dan penanganan unsur asing yang memasuki wilayah dirgantara nasional tanpa ijin. Wing Pemburu akan berfungsi untuk menghadapi pesawat lawan dalam keadaan perang udara. Wing Penyerang akan berfungsi untuk mendukung operasi darat dan menghancurkan garis belakang lawan dalam suasana perang. Komando Udara Maritim Kekekuatan ini terdiri dari Wing Patroli Maritim dan Wing Serang Maritim. Wing Patroli Maritim berkoordinasi dengan kekuatan laut akan memonitor seluruh wilayah perairan nasional. Adapun Wing Serang Maritim akan berfungsi untuk menghancurkan sasaran di permukaan mau pun bawah laut yang tentunya dalam menjalankan tugasnya berkoordinasi penuh dengan kekuatan laut. Komando Udara Pengangkut Komando ini berfungsi untuk mengangkut pasukan darat inti ke lokasi lokasi konflik dengan mebawa seluruh peralatannya. Dalam kasus bencana alam juga bisa dimobilisir untuk mebantu pasukan darat teritorial. Jajaran terbesar dalam kekuatan udara adalah Wing, sesuai dengan doktrin kita yang bersifat taktis. Setiap Wing akan berkekuatan minimum 3 Skadron Terbang dengan didampingi 1 Skadron Teknik atau kekuatan maksimum 5 Skadron Terbang dengan 1 Skadron Teknik. Setiap Komando Udara akan berkekuatan antara 3 sampai 4 Wing. Beberapa Skadron di jajaran Wing Penyerang (yang bertugas mendukung operasi darat) juga harus di lengkapi dengan helikopter tempur juga Wing Angkut harus memiliki helikopter angkut yang memadai. Demikian juga beberapa Skadron di jajaran Komando Udara Maritim harus diperlengkapi dengan helikopter antikapal selam dan helikopter antikapal dalam jumlah yang cukup. Unsur pertahanan udara pasif seperti jaringan radar (radar network) dengan peluru kendali mau pun meriam antipesawat seluruhnya ada di bawah komando kekuatan darat. Pengamanan dan Pengendalian pangkalan udara akan diambil alih oleh kekuatan darat teritorial yang di wilayah wewenangnya ada pangkalan
udara militer. Untuk tugas ini maka kekuatan darat tersebut akan dibekali dengan kualifikasi yang diperlukan. Demikian juga tugas ofensif ‘darat’ dari kekuatan udara untuk fungsi fungsi yang khas operasi udara akan dilakukan oleh pasukan darat inti yang telah memiliki kualifikasi lintas udara, terjun payung, SAR Tempur, Pengendalian Tempur dan kualifikasi lain yang diperlukan. Dengan demikian unit pasukan ‘darat’ kekuatan udara bisa dihilangkan. Kekuatan ‘darat’ kekuatan udara hanya terbatas pada Polisi Militer Angkatan Udara. Markas Besar Angkatan Udara, nantinya hanya terbatas pada pengurusan seluruh aktivitas operasi/operasi militer di udara dengan menggunakan matra udara murni pesawat terbang.
Badan Intelijen Pertahanan Badan Intelijen Pertahanan bertugas untuk mengumpulkan data yang akan menjadi tumpuan segala bentuk pelaksanaan operasi militer dalam berbagai skala guna kepentingan pertahanan nasional. Karena formasi dari kekuatan laut, darat dan udara yang sifatnya sangat taktis dan berpotensi proyeksi kekuatan yang relatif rendah serta sangat menggantungkan pada kodisi dan situasi lingkungan sekitar wilayah regional yang kondusif untuk keperluan pertahanan itu sendiri maka posisi Badan Intelijen ini akan menjadi sangat vital. Dalam melaksanakan tugasnya Badan Intelijen ini harus bersifat independen dan untuk kelancaran tugas koordinasi yang kontinyu dan sinergis. Dukungan penuh dari unsur unsur kompartemen negara lainnya -departemen lain misalnya- mutlak diperlukan. Badan Intelijen ini akan menempatkan agen-agennya baik di dalam dan di luar negeri untuk mendeteksi segala denyut perubahan suhu politik ekonomi maupun sosial baik di dalam dan di luar negeri yang akan berpengaruh pada situasi kondusif pada pertahanan nasional RI. Jadi badan ini harus mengumpulkan data yang lengkap tidak saja kegiatan kemiliteran tetapi juga naik dan turunnya saham, kondisi politik negara tetangga dan tingkat kriminalitas negara tetangga. Yang mana semuanya harus bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan situasi kondusif bagi pertahanan nasional RI. Sesuai dengan tugasnya yang terbatas pada pengisian pangkalan data maka Badan Intelijen ini lebih pada penyediaan sarana data tersebut secara lengkap. Adapun pengolahan data tersebut menjadi informasi akan diserahkan pada institusi masing-masing yang membutuhkannya.
Badan Intelijen ini harus sanggup mengoperasikan segala bentuk teknologi informasi yang canggih dan didukung oleh sumber daya manusia yang berkualifikasi dalam pelaksanaan tugas tersebut. Harus juga diperjuangkan bahwa Badan ini akan mampu memiliki semua perangkat keras mau pun lunaknya yang diproduksi di dalam negeri.
Jaringan Pertahanan Nasional (National Defence Network) Jaringan ini merupakan suatu kumpulan seluruh unsur bangsa yang digabungkan dalam suatu format pangkalan data yang untuk keperluan pertahanan nasional. Termasuk dalam jaringan ini adalah jaringan pertahanan udara yang akan mengatur, menyeimbangkan dan mensinergikan tugas dan fungsi pesawat tempur, radar-radar pengawas wilayah udara berikut peluru kendali dan meriammeriam antipesawat serta kapal-kapal perang yang dilengkapi dengan rudal antipesawat. Lalu juga jaringan pertahanan maritim yang akan mengatur, menyeimbangkan dan mensinergikan tugas dan fungsi kapal-kapal perang, kapal selam, kapal pendukung, pesawat patroli dan penyerang maritim serta markasmarkas pasukan darat yang berkualifikasi amfibi. Jaringan ini juga berisikan data lengkap tentang kondisi dan situasi dari unsur pertahanan teritorial sekaligus berfungsi mengatur, menyeimbangkan dan mensinergikannya dengan tugas dan fungsi dari unsur pertahanan inti dari ketiga matra. Data data intelijen dari Badan Intelijen Pertahanan juga akan dimasukkan di sini berikut data data kemampuan industri militer maupun penunjang militer dalam negeri. Seluruhnya dalam format yang harus selalu bisa digapai oleh pihak yang berwewenang setiap saat dibutuhkan dan senantiasa dilakukan proses pemutakhiran yang teratur. Jaringan pertahanan nasional bisa juga disambungkan dengan jaringan sejenis dari negara negara sahabat dalam limgkup regional untuk lebih meningkatan kapasitas informasinya dalam rangka meningkatkan kemampuannya dalam mendukung pertahanan nasional negara RI. POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL 1.
A. DEFINISI POLITIK
Bicara mengenai politik . Apa yang dimaksud dengan politik? politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara.
Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional dan nonkonstitusional. merujuk pada semua langkah politik yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di suatu negara. Karena Undang-Undang Dasar adalah hukum tertinggi dalam suatu negara maka suatu tindakan konstitusional adalah semua langkah yang sesuai hukum . Tetapi selanjutnya karena konstitusi diuraikan dalam berbagai undang-undang dan lain peraturan perundangundangan, maka sering pemerintah yang mempunyai kewenangan untuk membuat undang-undang bersama parlemen (di Indonesia Dewan Perwakilan Rakyat) maka dalam beberapa situasi pelanggaran hukum bisa merupakan pelanggaran terhadap peraturan di bawah konstitusi sehingga untuk menetapkan apakah suatu undang-undang tidak bertentangan dengan konstitusi dibentuklah Mahkamah Konstitusi. Teori politik merupakan kajian mengenai konsep penentuan tujuan politik, bagaimana mencapai tujuan tersebut serta segala konsekuensinya. Dalam konteks memahami politik perlu dipahami beberapa kunci, antara lain: Kekuasaan politik, legitimasi, sistem politik, perilaku politik, partisipasi politik, proses politik, dan tidak kalah pentingnya adalah mengenai seluk beluk partai politik. Politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama (teori klasik Aristoteles). Partisipasi kita sebagai warga adalah ikut memperhatikan jalannya pemerintahan, turut kritis mengikuti jalannya pemerintahan dengan berbagai kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tentunya dengan menjadi warga yang baik terlebih dahulu dengan menjalankan kewajiban-kewajiban dan berhak memilih wakil rakyat yang mereka percaya tentunya untuk kebaikan bersama. 4.
DEFINISI STRATEGI NASIONAL
Kata “Politik” secara etimologis berasal dari bahasa Yunani Politeia, yang akar katanya adalah polis, berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, yaitu negara dan teia, berarti urusan. Dalam bahasa Indonesia, politik dalam arti politics mempunyai makna kepentingan umum warga negara suatu bangsa. Politik merupakan rangkaian asas, prinsip, keadaaan, jalan, cara dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang kita kehendaki. Politics dan policy mempunyai hubungan yang erat dan timbal balik. Politics memberikan asas, jalan, arah, dan medannya, sedangkan policy memberikan pertimbangan cara pelaksanaan asas, jalan, dan arah tersebut sebaik-baiknya. Politik secara umum menyangkut proses penentuan tujuan negara dan cara melaksanakannya. Pelaksanaan tujuan itu memerlukan kebijakan-kebijakan umum (public policies) yang menyangkut pengaturan, pembagian, atau alokasi sumber-sumber yang ada. Dengan demikian, politik membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan (policy), dan distribusi atau alokasi sumber daya. a)
Negara
b)
Kekuasaaan
c)
Pengambilan Keputusan
d)
Kebijakan Umum
e)
Distribusi
Pengertian Strategi Strategi berasal dari bahasa Yunani strategia yang diartikan sebagai “the art of the general” atau seni seorang panglima yang biasanya digunakan dalam peperangan. Karl von Clausewitz (1780-1831) berpendapat bahwa strategi adalah pengetahuan tentang penggunaan pertempuran untuk memenangkan peperangan. Sedangkan
perang itu sendiri merupakan kelanjutan dari politik. Dalam pengertian umum, strategi adalah cara untuk mendapat-kan kemenangan atau pencapaian tujuan. Dengan demikian, strategi tidak hanya menjadi monopoli para jendral atau bidang militer, tetapi telah meluas ke segala bidang kehidupan. Politik dan Strategi NasionalPolitik nasional diartikan sebagai kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional. Dengan demikian definisi politik nasional adalah asas, haluan, usaha serta kebijaksanaan negara tentang pembinaan (perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, dan pengendalian) serta penggunaan kekuatan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Sedangkan strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional. Dasar Pemikiran Penyusunan Politik dan Strategi NasionalPenyusunan politik dan strategi nasional perlu memahami pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam sistem manajemen nasional yang berlandaskan ideologi Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional. Penyusunan Politik dan Strategi Nasional Politik dan strategi nasional yang telah berlangsung selama ini disusun berdasarkan sistem kenegaraaan menurut UUD 1945. sejak tahun 1985 telah berkembang pendapat yang mengatakan bahwa jajaran pemerintah dan lembaga-lembaga yang tersebut dalam UUD 1945 merupakan “suprastruktur politik”. Lebaga-lembaga tersebut adalah MPR, DPR, Presiden, DPA, BPK, MA. Sedangkan badan-badan yang ada dalam masyarakat disebut sebagai “infrastruktur politik”, yang mencakup pranata politik yang ada dalam masyarakat, seperti partai politik, organisasi kemasyarakatan, media massa, kelompok kepentingan (interest group), dan kelompok penekan (pressure group). Suprastruktur dan infrastruktur politik harus dapat bekerja sama dan memiliki kekuatan yang seimbang. Mekanisme penyusunan politik dan strategi nasional di itngkat suprastruktur politik diatur oleh presiden/mandataris MPR. Sedangkan proses penyusunan politik dan strategi nasional di tingkat suprastruktur politk dilakukan setelah presiden menerima GBHN. Strategi nasional dilaksanakan oleh para menteri dan pimpinan lembaga pemerintah non departemen berdasarkan petunjuk presiden, yang dilaksanakan oleh presiden sesungguhnya merupakan politik dan strategi nasional yang bersifat pelaksanaan. Pandangan masyarakat terhadap kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, maupun bidang Hankam akan selalu berkembang karena: a)
Semakin tinggina kesadaran bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
b)
b.Semakin terbukanya akal dan pikiran untuk memperjuangkan haknya.
c)
Semakin meningkatnya kemampuan untuk menentukan pilihan dalam pemenuhan kebutuhan hidup.
d) Semakin meningkatnya kemampuan untuk mengatasi persoalan seiring dengan semakin tingginya tingkat pendidikan yang ditunjang oleh kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. e)
Semakin kritis dan terbukanya masyarakat terhadap ide baru.
4.1
Politik Dalam Segi Pertahanan
Dari segi kepentingan pengunaan, kata politik mempunyai arti yang berbeda-beda. Untuk lebih memberikan pengertian arti politik disampaikan beberapa arti politik dari segi kepentingan pengunaan yaitu, a. Dalam arti kepentingan umum (politics) Politik dalam arti kepentingan umum atau segala usaha untuk kepentingan umum, baik yang berada di bawah kekuasaan negara di pusat maupun di daerah, lazim disebut politik yang artinya adalah suatu rangkaian asas atau prinsip, keadaan serta jalan, cara dan alat yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tertentu atau suatu
keadaan yang kita kehendaki disertai dengan jalan, cara dan alat yang akan kita gunakan untuk mencapai keadaan yang kita inginkan. b. Dalam artian kebijaksanaan (policy) Politik adalah penggunaan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang dianggap lebih menjamin terlaksananya suatu usaha, cita/cita keinginan atau keadaan yang kita kehendaki. Dalam arti kebijaksanaan, titik beratnya adalah adanya: 1.
proses pertimbangan.
2.
menjamin terlaksananya suatu usaha.
3.
pencapaian cita-cita atau keinginan.
Jadi politik adalah tindakan dari suatu kelompok individu mengenai suatu masalah dari masyarakat atau negara. Dengan demikian, politik membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan: a. Negara, adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang ditaati oleh rakyatnya. b. Kekuasaan, adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginannya. c. Pengambilan keputusan politik, adalah pengambilan keputusan melalui sarana umum, keputusan yang diambil menyangkut sektor publik dari suatu negara. d. Kebijakan umum, adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seseorang atau kelompok politik dalam memilih tujuan dan cara mencapai tujuan itu. e. Distribusi, adalah pembagian dan pengalokasian nilai-nilai (values) dalam masyarakat. Nilai adalah sesuatu yang diinginkan dan penting, nilai harus dibagi secara adil. Politik nasional adalah suatu kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional. Strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional. 4.2
Strategi
Strategi berasal dari bahasa Yunani (strategia) yang diartikan sebagai “the art of the general” atau seni seorang panglima yang biasanya digunakan dalam peperangan. Karl von Clausewitx (1780-1831) berpendapat bahwa strategi adalah pengetahuan tentang penggunaan pertempuran untuk memenangkan peperangan. Sedangakan perang itu sendiri merupakan kelanjutan dari politik. Dalam abad modern sekarang ini penggunaan kata strategi tidak lagi berbatas pada konsep atau seni seorang panglima dalam peperangan, tetapi sudah digunakan secara luas, termasuk dalam ilmu ekonomi maupun bidang olahraga. Dalam pengertian umum, strategi adalah cara untuk mendapatkan kemenangan atau pencapaian tujuan. Dengan demikian, strategi tidak hanya menjadi monopoli para jenderal atau bidang militer, tetapi telah meluas ke segala bidang kehidupan. Strategi pada dasarnya merupakan seni dan ilmu menggunakan dan mengembangkan kekuatan (ideology, politik, ekonomi, social budaya, dan hankam) untuk mencapai tujuan yang ditetapkan sebelumnya.
4.3 Politik dan Strategi Nasional Politik nasional diartikan sebagai kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional. Dengan demikian definisi politik nasional adalah asas, haluan, usaha serta kebijaksanaan negara tentang pembinaan (perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, dan pengendalian) serta penggunaan kekuatan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Strategi nasional disusun untuk pelaksanaan politik nasional, misalnya strategi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jadi strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional. 4.4 Dasar Pemikiran Penyusun Politik dan Strategi Nasional Penyusun politik dan strategi nasional perlu memahami pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam sistem manajemen nasional yang berlandaskan ideologi Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Landasan pemikiran dalam sistem manajemen nasional ini sangat penting sebagai kerangka acuan dalam penyusunan politik dan strategi nasional, karena di dalamnya terkandung dasar Negara, cita-cita nasional, dan konsep strategis bangsa Indonesia. 4.5 Penyusunan Politik dan Strategi Nasional Politik dan strategi nasional yang telah berlangsung selama ini disusun berdasarkan system kenegaraan menurut UUD 1945. Sejak tahun 1985 telah berkembang pendapat yang mengatakan bahwa jajaran pemerintah dan lembaga-lembaga yang tersebut dalam UUD 1945 merupakan “suprastruktur politik”. Lembaga-lembaga tersebut adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Presiden, Dewan Pertimbangan Agung (DPA), Badan Pemerintah Keuangan (BPK), dan MA. Sedangkan badan-badan yang ada dalam masyarakat disebut sebagai “infrastruktur politik”, yang mencakup piñata politik yang ada dalam masyarakat, seperti partai politik, organisasi kemasyarakatan, media massa, kelompok kepentingan (interest group), dan kelompok penekan (pressure group). Suprastruktur dan infrastruktur politik harus dapat bekerja sama dan memiliki kekuatan yang seimbang. Mekanisme penyusunan politik dan strategi nasional di tingkat suprastruktur politik diatur oleh presiden atau mandataris MPR. Dalam melaksanakan tugas ini, presiden dibantu oleh berbagai lembaga tinggi negara lainnya serta dewan-dewan yang merupakan badan koordinasi, seperti Dewan Stabilitas Ekonomi Nasional, Dewan Pertahanan Keamanan Nasional, Dewan Tenaga Atom, Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional RI, Dewan Maritim, Dewan Otonomi Daerah, dan Dewan Stabilitas Politik dan Keamanan. Sedangkan proses penyusunan politik dan strategi nasional di tingkat suprastruktur politik dilakukan setelah presiden menerima GBHN. Selanjutnya, presiden menyusun program cabinet dan memilih menteri-menteri yang akan melaksanakan program tersebut. Program kabinet dapat dipandang sebagai dokumen resmi yang memuat politik nasional yang digariskan oleh presiden. Yang dilaksanakan oleh presiden sesungguhnya merupakan politik dan strategi nasional yang bersifat pelaksanaan. Di dalamnya sudah tercantum program-program yang lebih konkret yang disebut sasaran nasional. Proses politik dan strategi nasional pada infrastruktur politik merupakan sasaran yang akan dicapai oleh rakyat Indonesia. Sesuai dengan kebijakan politik nasional, penyelenggara negara harus mengambil langkah-langkah pembinaan terhadap semua lapisan masyarakat dengan mencantumkan sasaran sektoralnya. Melalui pranata-pranata politik, masyarakat ikut berpartisipasi dalam kehidupan politik nasional. Dalam era reformasi saat ini masyarakat memiliki peran yang sangat besar dalam mengontrol jalannya politik dan strategi nasional yang telah ditetapkan oleh MPR maupun yang dilaksanakan oleh presiden. Pandangan masyarakat terhadap kehidupan politik, ekonomi, social budaya, maupun bidang Hankam akan selalu berkembang karena: 1.
Semakin tingginya kesadaran bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2.
Semakin terbukanya akal dan pikiran untuk memperjuangkan haknya.
3.
Semakin meningkatnya kemampuan untuk menentukan pilihan dalam pemenuhan kebutuhan hidup.
4.
Semakin meningkatnya kemampuan untuk mengatasi persoalan seiring dengan semakin tingginya tingkat pendidikan yang ditunjang oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
5.
Semakin kritis dan terbukanya masyarakat terhadap ide baru.
6.Politik serta Strategi Pertahanan Keamanan 7. Modul ini sambungan dari modul yang ada di bawah ini ya.... 8. Pak Dosen selalu memberikan banyak materi...jadi gini deh... 9. 10. E. PEMBANGUNAN DAN PENGGUNAAN KEKUATAN Tujuan pembangunan Hankamnas berpangkal pada strategi Hankamnas, Seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, pertahanan keamanan harus dibangun pertama-tama untuk mewujudkan daya tangkal, yaitu kekuatan yang memberikan keyakinan kepada setiap pihak yang mempunyai maksud memusuhi bangsa Indonesia dan merencanakan melakukan agresi dengan cara apa pun juga, tidak dapat mencapai tujuan atau maksudnya. Daya tangkal demikian terutama harus bersandar pada kekuatan rakyat Indonesia seluruhnya harus memiliki ketahanan ideologi dan mental yang tangguh untuk menolak serta melawan setiap usaha atau gejala atau musuh dari dalam maupun dari luar negeri yang membahayakan kelangsungan hidup bangsa Indonesia ideologi Pancasila, nilai-nilai nasional lainya, serta integritas wilayah negera Republik Indonesia. Daya tangkal ini kemudian harus dibulatkan dengan membangun kekuatan-kekuatan nyata maupun potensial yang secara integrative mewujudkan kemampuan-kemampuan yang sanggup melaksanakan tugas umum yang terkandung dalam strategi pertahanan keamanan, dan yang sekaligus melaksanakan hak serta kedaulatan negara atas wilayahnya berdasarkan Wasantara. 1. Sasaran Kekuatan Kekuatan rakyat di bidang pertahanan keamanan yang merata di seluruh wilayah negara dan nyata dapat dirasakan, yang terwujud oleh masa rakyat yang militant, spontan, didasari ketahanan ideologi Pancasila dan rasa cinta terhadap tanah air, untuk menentang setiap usaha atau gejala yang membahayakan atau melawan musuh yang mengancam kelangsungan hidup bangsa Indonesia tanpa mengenal menyerah. a. ABRI sebagai kekuatan Hankam Angkatan perang atau ABRI dengan kekuatan siap yang kecil dan cadangan yang cukup, yang sanggup menghadapi situasi yang bisa timbul di masa depan dan menjalankan berbagai tugas lainnya yang bisa dibebankan kepadanya termasuk pelaksanaan hak serta kedaulatan negara atas seluruh wilayahnya. Polri yang cukup dan mampu menjalankan ketertiban masyarakat, menyelenggarakan penyelamatan. b. ABRI sebagai kekuatan sosial ABRI yang mampu merupakan penjelmaan jiwa dan semangat pengabdian ABRI sebagai kekuatan sosial, yang bersama-sama kekuatan sosial lainnya dapat melaksanakan kegiatankegiatan yang menunjang usaha peningkatan stabilitas nasional, perwujudan cita-cita kemerdekaan dan pencapaian tannas yang menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. 2. Sasaran Kemampuan Hankamnas Sasaran kemampuan Hankamnas adalah sebagai berikut. a. Kemampuan intelijen strategik
b. Kemampuan pembinaan wilayah c. Kemampuan lawan subversi d. Kemampuan lawan berusuhan massal e. Kemampuan lawan teror f. Kemampuan pengamatan laut g. Kemampuan pengintaian dan perondaan lepas pantai h. Kemampuan peperangan laut i. Kemampuan peperangan darat j. Kemampuan pengamatan udara k. Kemampuan pertahanan udara l. Kemampuan penyerangan udara m. Kemampuan peperangan amfibi n. Kemampuan penyerbuan lintas udara o. Kemampuan peperangan lawan gerilya p. Kemampuan pemindahan strategi q. Kemampuan penertiban masyarakat r. Kemampuan penyelamatan masyarakat s. Kemampuan peperangan hukum t. Kemampuan peperangan wilayah 3. Sasaran Program Sektor Hankamnas dibagi 4 subsektor, yaitu: a. Subsektor kekuatan pertahanan. b. Subsektor kekuatan keamanan. c. Subsektor dukungan umum. d. Subsektor bakti ABRI. Setiap subsector terdiri dari program-program dengan sasaran-sasaran programnya sebagai yang diutarakan berikut ini. a. Subsektor kekuatan pertahanan Subsektor ini, meliputi program-program berikut ini. 1) Program bala pertahanan wilayah. Program ini menangani pembinaan kekuatan TNI-AD, TNI-AL, TNI-AU yang menitikberatkan pada kemampuan-kemampuan wilayah masingmasing. 2) Program bala pertahanan terpusat. Program ini menangani pembinaan kekuatan TNI-AD, TNI-AL, dan TNI-AU yang menitikberatkan pada peningkatan kemampuan masing-masing secara nasional. 3) Program bala cadangan. Program ini menangani pembinaan kekuatan cadangan dengan titik berat pada pembentukan satuan tempur, angkutan, dan personalia militer cadangan golongan perwira. 4) Program intelijen dan komunikasi terpusat. Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan intelijen strategi dan komunikasi strategi. 5) Program angkutan terpusat. Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan pemindahan-pemindahan strategik. b. Subsektor kekuatan keamanan Subsektor ini, meliputi program-program berikut ini. 1) Program kepolisian daerah. Program ini melaksanakan pembinaan kemampuan kepolisian daerah. 2) Program kepolisian pusat. Program ini untuk membina kepolisian pusat. 3) Program angkutan terpusat. Program ini untuk peningkatan angkutan strategik Polisi. 4) Program bantuan keamanan masyarakat. Program ini untuk pembinaan kekuatan bantuan keamanan masyarakat pada peningkatan pembentukan berbagai jenis kepolisian khusus baik pemerintah maupun swasta.
5) Program intelijen kepolisian. Program ini untuk meningkatkan kemampuan intelijen kepolisian. c. Subsektor dukungan umum Subsektor ini meliputi program-program sebagai berikut. 1) Program penelitian dan pengembangan. Program ini, dimaksudkan untuk meningkatkan penelitian dan pengembangan, antara lain penyempurnaan doktrin Hankamnas serta kerja sama dengan lembaga-lembaga penelitian lain. 2) Program pembekalan dan pemeriharaan terpusat. Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan pembekalan dan pemeliharaan terpusat, seperti produksi senjata ringan, amunisi, bahan-bahan peledak, alat-alat perhubungan, bekal perang, perbaikan berat, dan modifikasi alat tempur. 3) Program pendidikan, kesehatan dan kegiatan umum personalia. Program ini untuk meningkatkan kemampuan personalia melalui pendidikan kejuruan/keahlian, pendidikan pembentukan personalia, demiliterisasikan pegawai sipil, pendidikan perawatan personalia, penyaluran personalia. 4) Program administrasi dan manajemen. Program ini untuk meningkatkan kemampuan administrasi dan manajemen. d. Subsektor Bakto ABRI Subsektor ini terdiri dari program bakti ABRI yang mencakup peningkatan operasi bakti.
11. F. PENGGUNAAN KEKUATAN Pola dasar penggunaan kekuatan Hankamnas secara umum diperlukan untuk suatu operasi tentang tepatnya kekuatan dan kelemahan. Segi yang kuat dijadikan pancangan kaki dan dimanfaatkan seoptimal mungkin dengan memberikan kekuatan kepada segi yang lemah untuk diperbaiki dan diperkuat sehingga lambat laun dapat diperoleh kekuatan nasional yang seimbang dan serasi. Dengan demikian, politik dan strategi Hankamnas akan memperhatikan dan berpijak kepada situasi dan kondisi kekuatan yang riil. Pola dasar penggunaan kekuatan Hankamnas yang ditujukan ke dalam mencakup kegiatan sebagai berikut. 1. Persuasi 2. Ancaman Langsung 3. Penghancuran 12.
13. RANGKUMAN Politik Hankamnas ialah asas, haluan, usaha serta kebijaksanaan tindakan negara dalam bidan hankam tentang pembinaan (perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, dan pengendalian) serta penggunaan secara totalitas dari potensi nasional untuk mencapai tujuan Hankamnas dalam rangka mencapai tujuan nasional. Strategi Hankamnas ialah tata cara untuk melaksanakan politik nasional untuk mencapai tujuan Hankamnas. Pertahanan dan keamanan nasional bertujuan menjamin tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 terhadap segala ancaman baik yang datang dari luar negeri maupun dari dalam negeri dalma rangka mencapai tujuan nasional. Upaya pertahanan dan keamanan nasional tersebut diwujudkan dalam Sishankamrata yang bersifat kerakyatan, kesemestaan dan kewilayahan. Dalam upaya mencapai tujuan Hankamnas, yang dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara digunakan landasan pemeliharaan atau prinsip dasar yaitu jaminan terhadap ketidakpastian masa depan, bersandar kepada kemampuan diri sendiri, politik bebas aktif, perdamaian dunia, Wasantara dan sishankamrata saling memperkuat (sinergi) dengan politik strategi bidang-bidang kehidupan lainnya (yang berhubungan dengan
masalah-masalah kesejahteraan). Polstra Hankamnas merupakan bagian integral politik strategi Nasional, Polstra Hankamnas bersifat saling mengisi, saling mendukung dengan Polstra bidang lainnya. Polstra Hankamnas dilandasi oleh ideologi Pancasila dan UUD 1945. Oleh karenanya mengandung prinsip-prinsip, perlindungan seluruh bangsa Indonesia yang berpijak kepada kemampuan diri sendiri. Bangsa Indonesia cinta kepada perdamaian, tetapi lebih cinta kepada kemerdekaan dan kedaulatan. Perang adalah tindakan yang tidak sesuai dengan Pancasila (tidak berperikemanusiaan). Oleh karena itu, bagi bangsa Indonesia merupakan jalan terakhir, sejauh mungkin konflik/pertentangan diselesaikan dengan cara damai. Kendatipun demikian upaya pertahanan dan keamanan Nasional, harus dibina dan ditingkatkan untuk menghadapi ketidakpastian ancaman yang mungkin timbul yang datang dari dalam atau dari luar. Oleh karena kita menganut politik luar negeri “bebas aktif” dan berakar pada falsafah Pancasila, maka sistem pertahanan dan keamanan negara keluar bersifat defensif-aktif yang berarti tidak agresif dan ekspansif, dan ke dalam bersifat preventif-aktif yang berarti sedini mungkin mengambil langkah-langkah dan tindakan guna mencegah dan mengatasi setiap kemungkinan timbulnya ancaman. Untuk melaksanakan politik hankamnas maka strategi yang ditempuh ialah membangun kekuatan “penangkalan” untuk menghadapi gangguan keamanan dalam negeri. Dalam upaya menyusun strategi tersebut dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip; ekonomis dan politis, mencukupi kebutuhan sendiri, dislokasi kekuatan, undang-undang dan doktrin, penelitian pengembangan dan teknologi, dwifungsi ABRI, manajemen dan pemanfaatan peluang.
POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL
03JUN2011Tinggalkan sebuah Komentar by novieanggraeni in politik
Rate This
Strategi Strategi berasal dari kata yunani strategis yang artinya the art of the general. Antoine Henri Jomini (1779-1869) dan Karl Von Clausewitz secara ilmiah Jomini memberikan pengertian yang bersifat deskriptif. Ia katakan bahwa strategi adalah seni menyelenggarakan perang diatas peta dan meliputi seluruh wawasan operasi, sedangkan Clausewitz dengan tegas membedakan politik dan strategi. Dalam abad modern sekarang ini arti strategi tidak lagi terbatas pada konsep ataupun seni seorang pangliman di masa perang tetapi sudah berkembang den menjadi tanggung jawab seorang pemimpin. Strategi merupakan oleh karena penglihatan pengertian itu memerlukan intuisi. Seakan-akan orang harus merasa di mana ia sebaiknya menggunakan kekuatan yang tersedia. Disamping strategi merupakan seni, lambat laun ia juga merupakan ilmu pengetahuan. Lambat laun strategi yang tadinya hanya di gunakan dalam bidang militer, memperoleh perhatian pula dari bidang lain. Strategi pada dasarnya merupakan suatu rangkaian kerangka rencana dantindakan yang disusun dan disiapkan dalam suatu rangkaiyan pentahapan yang masing-masing merupakan jawaban yang optimal terhadap tantangan baru yang mungkin terjadi sebagai akibat dari langkah sebelumnya, dan kesluruhan proses ini terjadi dalam suatu arah tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Startegi nasional adalah seni dan ilmu mengembangkan dan menggunakan kekuatan nasional dalam masa damai maupun masa perang untuk mendukung pencapaian tujuan-tujuan yang ditetapkan politik nasional. Dalam rangka nasional, maka strategi nasional merupakan pelaksanaan dari kebijakan nasional, atau dengan kata lain, strategi adalah politik dalam pelaksanaan. Dengan demikian maka strategi nasional sebagai rencana dan pelaksanaan harus kenyal, dinamis, disesuaikan dengan kondisi, situasi dan kemampuan disamping nilai seni.
Politik politik merupakan suatu proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalammasyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara berbagaidefinisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik. Politik nasional menggariskan usaha-usaha untuk mencapai tujuan nasional yang dalam perumusannya dibagi dalam tahap-tahap utama, yaitu jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Politik nasional meliputi: 1. Politik dalam negeri, yang diarahkan untuk mengangkat, meninggikan, dan memelihara harkat dan derajat dan potensi rakyat Indonesia yang pernah mengalami kehinaan dan kemelaratan akibat penjajahan menuju sifat-sifat bangsa yang terhormat, dan dapat dibanggakan. 2. Politik luar negeri yang bersifat bebas aktif anti imperialism dan kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya, mengabdi kepada kepentingan nasional dan amanat penderitaan rakyat serta diarahkan kepada pembentukan solidaritas antar bangsa terutama bangsa Asia-Afrika dan Negara-negara non Aligned. 3. Politik ekonomi yang bersifat swasembada /swadaya dengan tidak berarti mengisolasi diri, tetapi diarahkan kepada peningkatan taraf hidup dan daya kreasi rakyat Indonesia sebesar-besarnya. 4. Politik pertahanan keamanan, yang bersifat defensive aktif dan diarahkan kepada pengamanan serta perlindungan bangsa dan Negara serta usaha-usaha nasional dan penanggulangan segala macam tantangan, ancaman, dan hambatan. Hal-hal yang berkaitan dengan politik : •
Partai dan Golongan
Roger F Saltou yang mendefinisikan partai politik sebagai kelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisasikan, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih, bertujuan untuk menguasai pemerintahan dan menjalankan kebijakan umum yang mereka buat. •
Hubungan Internasional
hubungan internasional adalah hubungan antar negara, namun dalam perkembangan konsep ini bergeser untuk mencakup semua interaksi yang berlangsung lintas batas negara •
Masyarakat
adalah sekumpulan orang orang yang mendiami wilayah suatu negara. •
Kekuasaan
Dalam teori politik menunjuk pada kemampuan untuk membuat orang lain melakukan sesuatu yang tidak dikehendakinya. Max Weber menuliskan adanya tiga sumber
kekuasaan: pertama dari perundangundangan yakni kewenangan; kedua, dari kekerasan seperti penguasaan senjata; ketiga, dari karisma. •
Negara
negara merupakan suatu kawasan teritorial yang didalamnya terdapat sejumlah penduduk yang mendiaminya, dan memiliki kedaulatan untuk menjalankan pemerintahan, dan keberadaannya diakui oleh negara lain. Korelasi strategi nasional dan politik nasional Strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional tersebut dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran nasionalnya. Agar strategi nasional ini berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh politik nasional, maka terlebih dahulu harus diadakan pemikiran strategi yaitu melaksanakan telaah strategi dan perkiraan strategi yang berarti berfikir secara intensif, analitis, sintesis, serta menyeluruh. Politik nasional adalah penentu tujuan nasional dalam bentuk GBHN, sedang strategi nasional adalah merupakan upaya pencapaian tujuan nasional yang ditentukan oleh politik nasional diwujudkan dalam bentuk repelita. Politik dan strategi nasional sangat dipengaruhi oleh unsure-unsur ideology, politik, ekonomi, social budaya, dan hankam serta ancaman dari dalam maupun dari luar negeri. Oleh karena itu syarat utama bagi pelaksanaan politik dan strategi nasional adalah terciptanya stabilitas nasional. Pelaksanaan politik dan strategi nasional dirumuskan melalui proses yang disebut pemikiran startegi, yaitu pemikiran strategi tingkat nasional yang mampu mempertemukan antara : 1. Sasaran-sasaran alternative 2. Cara bertindak yang dipilih 3. Kekuatan nasional yang tersedia. 4. Tersedianya anggaran dan pembiayaan. 5. Tersedianya data dan informasi yang up to date. Oleh karena politik dan strategi nasional tersebut merupakan budi daya bangsa dan Negara Republik Indonesia untuk mempertahankan eksistensi dan kelangsungan hidupnya maka: 1. Harus tercipta suatu stabilitas nasional yang mantap. 2. Tata bina nasional yang baik. 3. Perasn serta seluruh warga Negara secara positif.
4. Mencegah dan mengurangi segala ancaman, gangguan, hambatan, maupun tantangan yang timbul maupun tantangan yang diperkirakan akan timbul. Didalam proses perumusan politik dan strategi nasional perlu diperhatikan azas-azas sebagai berikut : 1. Azas keterpaduan dan prioritas. 2. Azas manfaat dan prioritas. 3. Azas kekenyalan dan pandangan jauh ke depan. 4. Azas pembagian kewenangan dan tanggung jawab.
Tingkat penentu kebijakan dalam pemerintahan kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah, dieksekusi oleh berbagai tingkatan lembaga pemerintahan sesuai urgensi dan sifat kebijakan tersebut. 1. Tingkat kebijakan puncak kebijakan puncak merupakan kewenangan Presiden, sebagai kepala negara. kebijakan ini meliputi penentuan susunan Undang-Undang Dasar yang bersifat universal bagi seluruh wilayah negara. 2. Tingkat kebijakan umum tingkat kebijakan umum menyangkut masalah makro kondisi nasional negara sehingga dapat secara efektif dan efisien membangun rancangan pemerintahan yang di dambakan semua warga negara. 3. Tingkat penentu kebijakan khusus tingkat kebijakan khusus merupakan tindak lanjut atas kebijakan umum, dimana pada tingkat ini dirumuskan secara mendalam mengenai strategi, prosedur, administrasi dan lain-lain. Kebijakan ini ada pada tingkat menteri. 4. Tingkat penentu kebijakan teknis tingkat kebijakan teknis merupakan penjabaran lebih lanjut mengenai eksekusi kebijakan yang meliputi implementasi dari program, rencana dan kegiatan. 5. Tingkat penentu kebijakan di daerah Wewenang terhadap kebijakan daerah terdapat pada Gubernur dimana peraturanperturan yang dihasilkannya disebut Perda. Perda setiap wilayah provinsi berbeda-beda karena setiap daerah memiliki kondisi strategis ekonomi, budaya, kompenen masyarakat
yang berbeda. selain faktor tersebut masih banyak lagi faktor -faktor yang mempengaruhinya. Pengertian Politik. Kata politik secara etimologis berasal dari bahasa Yunani yaitu "Politeai". "Politeai" berasal dari kata "polis" yang berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, yaitu negara dan "teai" yang berarti urusan. Bahasa Indonesia menerjemahkan dua kata Bahasa Inggris yang berbeda yaitu "politics" dan "policy" menjadi satu kata yang sama yaitu politik. Politics adalah suatu rangkaian asas (prinsip), keadaan, cara dan alat yang akan digunakan untuk mencapai tujuan atau cita-cita tertentu. Policy diartikan kebijakan, adalah penggunaan pertimbangan-pertimbangan yang dianggap dapat lebih menjamin tercapainya suatu usaha, cita-cita atau keinginan atau tujuan yang dikehendaki. Politik secara umum adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik Pend. Kewarganegaraan – ATA 07/08 Halaman 1 dari 9(negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem tersebut dan melaksanakan tujuan-tujuan tersebut, meliputi Pengambilan Keputusan (decision making), mengenai apakah yang menjadi tujuan dari sistem politik itu menyangkut seleksi antara beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas dari tujuan-tujuan yang telah dipilih. Untuk melaksanakan tujuan-tujuan itu perlu ditentukan Kebijaksanaan-kebijaksanaan Umum (public policies) yang menyangkut pengaturan dan pembagian dari sumber-sumber dan resources yang ada. Untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan itu perlu memiliki kekuasaan (power) dan wewenang (authority), yang digunakan untuk membina kerjasama dan untuk menyelesaikan konflik yang timbul dalam proses ini. Hal itu dilakukan baik dengan cara meyakinkan (persuasif) maupun paksaan (coercion). Tanpa adanya unsur paksaan maka kebijaksanaan hanya merupakan
perumusan keinginan (statement of intent) belaka. Dari uraian tersebut diatas, politik membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan : - Negara - Kekuasaan - Pengambilan Keputusan - Kebijakan - Distribusi dan alokasi sumber daya 1. Negara Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Boleh dikatakan negara merupakan bentuk masyarakat yang paling utama dan negara merupakan organisasi politik yang paling utama dalam suatu wilayah yang berdaulat. 2. Kekuasaan Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sesuai dengan keinginnannya. Dalam politik perlu diperhatikan bagaimana kekuasaan itu diperoleh, dilaksanakan dan dipertahankan. Pend. Kewarganegaraan – ATA 07/08 Halaman 2 dari 93. Pengambilan Keputusan Pengambilan Keputusan sebagai aspek utama dari politik, dan dlam pengambilan keputusan perlu diperhatikan siapa pengambil keputusan itu dan untuk siapa keputusan itu dibuat. Jadi politik adalah pengambilan keputusan melalui sarana umum. Keputusan yang diambil menyangkut sektor publik dari suatu negara. 4. Kebijakan Umum Kebijakan (policy) merupakan suatu kumpulan keputusan yang diambil seseorang atau kelompok politik dalam rangka memilih tujuan dan cara
mencapai tujuan itu. Dasar pemikirannya adalah bahwa masyarakat memiliki beberapa tujuan bersama yang ingin dicapai secara bersama pula oleh karena itu diperlukan rencana yang mengikat yang dirumuskan dalam kebijakankebijakan oleh pihak yang berwenang. 5. Distribusi Distribusi adalah pembagian dan penjatahan nilai-nilai (Values) dalam masyarakat. Nilai adalah sesuatu yang diinginkan, atau yang penting dengan demikian nilai harus dibagi secara adil. Jadi politik itu membicarakan bagaimana pembagian dan pengalokasian nilai-nilai secara mengikat.
Pengertian Strategi Kata strategi berasal dari kata "strategia" berasal dari bahasa Yunani yang berarti "the art of general" atau seni seorang panglima yang biasa digunakan dalam peperangan. Karl Von Clausewitz (1780-1831) berpendapat bahwa startegi adalah pengetahuan tentang penggunaan pertempuran untuk memenangkan peperangan. Sedangkan perang itu sendiri merupakan kelanjutan dari politik. Dalam abad modern sekarang ini penggunaan kata strategi tidak lagi terbatas pada konsep atau seni seorang panglima dalam peperangan saja, akan tetapi Pend. Kewarganegaraan – ATA 07/08 Halaman 3 dari 9sudah digunakan secara luas termasuk dalam ilmu ekonomi maupun di bidang olah raga. Arti strategi dalam pengertian umum adalah cara untuk mendapatkan kemenangan atau tercapainya suatu tujuan termasuk politik. Dengan demikian kata strategi tidak hanya menjadi monopoli para jenderal atau bidang militer saja, tetapi telah meluas ke segala bidang kehidupan. Strategi pada dasarnya merupakan seni dan ilmu yang menggunakan dan mengembangkan kekuatan-kekuatan (ideologi, politik, ekonomi, sos bud dan
hankam) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengertian Politik Dan Strategi Nasional (Polstranas) Pengertian Politik Nasional Politik Nasional adalah asas, haluan, usaha serta kebijaksanaan negara tentang pembinaan (perencanaan, pengembangan, pemeliharaan dan pengendalian) serta penggunaan secara kekuatan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Dalam melaksanakan politik nasional maka disusunlah strategi nasional. Misalnya strategi jangka penedek, jangka menengah dan jangka panjang. Strategi Nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran-sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional. Dasar Pemikiran Penyusunan Politik Dan Strategi Nasional Dasar pemikirannya adalah pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam sistem manajemen nasional yang berlandaskan ideologi Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Landasan pemikiran dalam sistem manajemen nasional ini penting artinya karenadidalamnya terkandung dasar negara, cita-cita nasional dan konsep strategis bangsa Indonesia. Pend. Kewarganegaraan – ATA 07/08 Halaman 4 dari 9Penyusunan Politik Dan Strategi Nasional Politik dan strategi nasional yang telah berlangsung selama ini disusun berdasarkan sistem kenegaraan menurut UUD 1945. Sejak tahun 1985 telah berkembang pendapat dimana jajaran pemerintah dan lembaga-lembaga yang tersebut dalam UUD 1945 disebut sebagai "Suprastruktur Politik", yaitu MPR, DPR, Presiden, BPK dan MA. Sedangkan badan-badan yang ada dalam masyarakat disebut sebagai "Infrastruktur Politik", yang mencakup pranatapranata politik yang ada dalam masyarakat, seperti partai politik, organisasi kemasyarakatan, media massa, kelompok kepentingan (interest group) dan kelompok penenkan (pressure group). Antara suprastruktur dan infrastruktur
politik harus dapat bekerja sama dan memiliki kekuatan yang seimbang. Mekanisme penyusunan politik dan strategi nasional ditingkat suprastruktur politik diatur oleh Presiden (mandataris MPR). Dalam melaksanakan tugasnya ini presiden dibantu oleh lembaga-lembaga tinggi negara lainnya serta dewan-dewan yang merupakan badan koordinasi seperti Dewan Stabilitas Ekonomi Nasional, Dewan Pertahanan Keamanan Nasional, Dewan Tenaga Atom, Dewan Penerbangan dan antariksa Nasional RI, Dewan Maritim, Dewan Otonomi Daerah dan dewan Stabitas Politik dan Keamanan. Sedangkan proses penyusunan politik dan strategi nasional di tingkat suprastruktur politik dilakukan setelah Presiden menerima GBHN, selanjutnya Presiden menyusun program kabinetnya dan memilih menteri-menteri yang akan melaksanakan program kabinet tersebut. Program kabinet dapat dipandang sebagai dokumen resmi yang memuat politik nasional yang digariskan oleh presiden. Jika politik nasional ditetapkan Presiden (mandataris MPR) maka strategi nasional dilaksanakan oleh para menteri dan pimpinan lembaga pemerintah non departemen sesuai dengan bidangnya atas petunjuk dari presiden.Apa yang dilaksanakan presiden sesungguhnya merupakan politik dan Pend. Kewarganegaraan – ATA 07/08 Halaman 5 dari 9strategi nasional yang bersifat pelaksanaan, maka di dalamnya sudah tercantum program-program yang lebih konkrit untuk dicapai, yang disebut sebagai Sasaran Nasional. Proses politik dan strategi nasional di infrastruktur politik merupakan sasaran yang akan dicapai oleh rakyat Indonesia dalam rangka pelaksanaan strategi nasional yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sos bud dan hankam.Sesuai dengan kebijakan politik nasional maka penyelenggara negara harus mengambil langkah-langkah untuk melakukan pembinaan terhadap semua lapisan masyarakat dengan mencantumkan sebagai sasaran sektoralnya. Melalui pranata-pranata politik masyarakat ikut berpartisipasi dalam kehidupan
politik nasional. Dalam era reformasi saat ini peranan masyarakat dalam mengontrol jalannya politik dan strategi nasional yang telah ditetapkan MPR maupun yang dilaksanakna oleh presiden sangat besar sekali. Pandangan masyarakat terhadap kehidupan politik, ekonomi, sos bud maupun hankam akan selalu berkembang hal ini dikarenakan oleh: - Semakin tingginya kesadaran bermasyarakat berbangsa dan bernegara. - Semakin terbukanya akal dan pikiran untuk memperjuangkan haknya. - Semakin meningkatnya kemampuan untuk menentukan pilihan dalam pemenuhan kebutuhan hidup. - Semakin meningkatnya kemampuan untuk mengatasi persoalan seiring dengan semakin tingginya tingkat pendidikan yang ditunjang kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. - Semakin kritis dan terbukanya masyarakat terhadap ide-ide baru. Stratifikasi Politik Nasional Berdasarkan stratifikasi dari politik nasional dalam negara RI, sebagai berikut: Pend. Kewarganegaraan – ATA 07/08 Halaman 6 dari 91. Tingkat Penentu Kebijakan Puncak. a. Tingkat kebijakan puncak meliputi kebijakan tertinggi yang lingkupnya menyeluruh secara nasional yang mencakup : penentuan UUD, penggarisan masalah makro politik bangsa dan negara untuk merumuskan tujuan nasional (national goals) berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Kebijakan puncak ini dilakukan oleh MPR dengan hasil rumusannya dalam berbagai GBHN dengan Ketetapan MPR. b. Dalam hal-hal dan keadaan tersebut yang menyangkut kekuasaan kepala negara seperti tercantum dalam pasal 10 s/d 15 UUD 1945, maka dalam penentu tingkat kebijakan puncak ini termasuk pula kewenangan Presiden sebagai Kepala Negara. Bentuk hukum dari kebijakan nasional yang ditentukan oleh Kepala negara itu dapat dikeluarkan berupa: Dekrit,
Peraturan atau Piagam Kepala Negara. 2. Tingkat Kebijakan Umum. a. Tingkat kebijakan umum merupakan tingkat kebijakan di bawah tingkat kebijakan puncak, yang lingkupnya juga menyeluruh nasional dan berupa penggarisan mengenai masalah-masalah makro strategis guna mencapai tujuan nasional dalam situasi dan kondisi tertentu. Hasil-hasilnya dapat berbentuk : - Undang-Undang yang kekuasaan pembuatannya terletak ditangan Presiden dengan persetujuan DPR (UUD 1945 pasal 5 (1))atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. - Peraturan Pemerintah untuk mengatur pelaksanaan Undang-Undang yang wewenang penerbitannya berada di tangan Presiden (UUD 1945 pasal 5 (2)). - Keputusan atau Instruksi Presiden yang berisi kebijakan-kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang wewenang pengeluarannya berada di tangan Presiden dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional dan perundang-undangan yang berlaku (UUD 1945 pasal 4 (1)). Pend. Kewarganegaraan – ATA 07/08 Halaman 7 dari 9- Dalam keadaan tertentu dapat pula dikeluarkan Maklumat Presiden. 3. Tingkat Penentu Kebijakan Khusus. Kebijakan khusus merupakan penggarisan terhadap suatu bidang utama (major area) pemerintah sebagai penjabaran terhadap kebijakan umum guna merumuskan strategi, administrasi, sistem dan prosedur dalam bidang utama tersebut. Wewenang kebijakan khusus terletak pada Menteri, berdasarkan dan sesuai dengan kebijakan pada tingkat diatasnya. Hasilnya dirumuskan dalam bentuk Peratuan Menteri atau Instruksi Menteri dalam bidang pemerintahan yang dipertanggungjawabkan kepadanya. Dalam keadaan tertentu dapat
dikeluarkan pula Surat Edaran Menteri. 4. Tingkat Penentu Kebijakan Teknis. Kebijakan teknis meliputi penggarisan dalam suatu sektor dibidang utama tersebut diatas dalam bentuk prosedur dan teknis untuk mengimplementasikan rencana, program dan kegiatan. Wewenang pengeluaran kebijakan teknis terletak ditangan Pimpinan Eselon Pertama Departemen Pemerintahan dan Pimpinan Lembaga-Lembaga Non Departemen. Hasil penentuan kebijakan dirumuskan dalam bentuk Peraturan, Keputusan atau Instruksi Pimpinan Lemabaga Non Departemen atau Direktorat Jenderaldalam masing-masing sektor atau segi administrasi yang dipertanggungjawabkan kepadanya. Didalam tata laksana pemerintahan, Sekretaris Jenderal (Sekjen) sebagai pembantu utama Menteri bertugas untuk mempersiapkan dan merumuskan kebijakan khusus Menteri dan Pimpinan Rumah Tangga Departemen. Selain itu Inspektur Jenderal dalam suatu Departemen berkedudukan sebagai Pembantu Utama Menteri dalam penyelenggaraan pengendalian ke dalam Departemen. Ia mempunyai wewenang pula untuk mempersiapkan kebijakan khusus Menteri. Pend. Kewarganegaraan – ATA 07/08 Halaman 8 dari 95. Kekuasaan Membuat Aturan Di Daerah. Kekuasaan membuat aturan di daerah dikenal dua macam: a. Penentuan kebijakan mengenai pelaksanaan Pemerintahan Pusat di daerah yang wewenang pengeluarannya terletak pada Gubernur, dalam kedudukannya sebagai Wakil Pemerintahan Pusat Di Daerah yuridiksinya masing-masing, bagi daerah tingkat I pada Gubernur dan bagi daerah tingkat II pada Bupati atau Wali Kota. Perumusan hasil kebijakan tersebut dikeluarkan dalam keputusan dan instruksi Gubernur untuk propinsi dan instruksi Bupati atau Wali Kota untuk kabupaten atau kota madya. b. Penentuan kebijakan pemerintah daerah (otonom) yang wewenang pengeluarannya terletak pada Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD.
Perumusan hasil kebijakan tersebut diterbitkan sebagai kebijakan daerah dalam bentuk Peraturan Daerah Tingkat I atau II, keputusan dan instruksi Kepala Daerah Tingkat I atau II. Menurut kebijakan yang berlaku sekarang, maka jabatan Gubernur dan Bupati atau Wali Kota dan Kepala Daerah Tingkat I atau II disatukan dalam satu jabatan yang disebut Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I, Bupati/Kepala Daerah Tingkat II atau Wali Kota/Kepala Daerah Tingkat II.
