Pengantar Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan

1. PENGANTAR PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN KEWARGANEGARAAN (PPKN) BAB I A. PENGERTIAN PENDIDIKAN PANCASILA DAKEWARGANEGARAAN.

Pendidikan kewarganegaraan sebenarnya dilakukan dan dikembangkan di seluruh dunia, meskipun dengan berbagai istilah atau nama. Mata kuliah tersebut sering disebut civic education, citizenship education, education, dan bahkan ada yang menyebut democracy education. Mata kuliah ini memiliki peran yang strategis dalam mempersiapkan warga yang cerdas bertanggung jawab, dan berkeadaban. Berdasarkan rumus “Civic International”   (1995), disepakati bahwa pendidikan demokrasi penting untuk pertumbuhan civic culture,untuk culture,untuk keberhasilan  pengembangan  pengembangan dan pemeliharaan pemeliharaan pemerintahan pemerintahan demokrasi demokrasi (Mansoer, (Mansoer, 2005) Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional 43/DIKTI/Kep/2006 43/DIKTI/Kep/2006 tentang Rambu-Rambu Rambu-Rambu Pelaksanaan Kelompok mata kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi terdiri atas mata kuliah Pendidikan Agama,Pendidi Agama,Pendidikan kan Kewarganegaraan,dan Kewarganegaraan,d an Bahasa Indonesia. Berdasarkan ketentuan tersebut maka kelompok mata kuliah  pengembangan  pengembangan kepribadian tersebut wajib diberikan di semua fakultas dan jurusan di seluruh perguruan tinggi di Indonesia. B. TUJUAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (PPKN) Berdasrkan keputusan DIRJEN Dikti No. 43/Dikti/Kep/2006, tujuan pendidikan  pancasila dan kewarganegaraan kewarganegaraan adalah dirumuskan dalam visi,misi, dan kompetensi kompetensi  berikut. Visi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di perguruan tinggi adalah sumber nilai dan pedoman dalam pengembangan dan penyelenggaraan program studi, guna mengantarkan mahasiswa memantapkan kepribadiannya sebagai manusia seutuhnya, hal ini berdasarkan pada suatu realitas yang dihadapi, bahwa mahasiswa adalah generasi bangsa yang harus memiliki visi intelektual, relegius, berkeadaban,  berkemanusiaan,  berkemanusiaan, dan cinta tanah air dan bangsanya. bangsanya. Misi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di perguruan tinggi adalah untuk membantu mahasiswa memantapkan kepribadiannya, agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila, rasa kebangasaan dan cinta tanah air dalam menguasai, menerapkan dan mengembangkan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni rasa tanggung jawab dan  bermoral. Oleh karena itu kompetensi yang diharapkan mahasiswa adalah untuk menjadi ilmuwan dan professional yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air,demokrasi,berkeadaban. Selain itu kompetensi yang diharapkan agar mahasiswa

menjadi warga Negara yang memiliki daya saing, berdisiplin,dan berpartisipasi dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan system nilai Pancasila. Berdasarkan pengertian tersebut maka kompetensi mahasiwa dalam pendidikan tinggi tidak dapat dipisahkan dengan filsafat bangsa. C. LANDASAN ILMIAH DAN LANDASAN HUKUM 1. Landasan Ilmiah a. Dasar Pemikiran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Setiap warga negara dituntut untuk dapat hidup berguna dan bermakana bagi negara dan bangsanya, serta mampu mengantisipasi dan perubahan masa depannya. Untuk itu diperlukan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (Ipteks) yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai moral, nilai — nilai kemanusiaan dan nilai-nilai budaya bangsa. Nilai-nilai dasar tersebut berperan sebagai panduan dan pegangan hidup setiap warga negara dalam kehidupan  bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebagai suatu perbandingan di berbagai Negara juga dikembangkan materi Pendidikan Umum(General Education/Humanities)  sebagai pembakalan nilainilai yang mendasari sikap dan perilaku warga negaranya. 1) Amerika Serikat: History, Humanity, dan Philodophy. 2) Jepang: Japanese, History, Ethnic, dan Philosophy. 3) Filipina: Philiphino, Family Planning, dan Study of Human Rights.

Di beberapa Negara di kembangkan pula bidang studi yang jenis dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, yaitu yang dikenal dengan Civic  Education.  b. Objek Pembahasan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Setiap ilmu memenuhi syarat-syarat ilmiah, yaitu mempunyai objek, metode,system yang bersifat universal. Objek pembahasan setiap ilmu harus  jelas,baik objek material maupun objek formalnya. Objek materiil adalah bidang sasaran yang dibahas dan dikaji oleh suatu bidang atau cabang ilmu. Sedangkan objek formal adalah sudut pandang tertentu yang dipilih untuk membahas objek material tersebut. Adapun objek materiil dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalah segala hal yang berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila dan warga Negara baik emperik maupun nonemperik, yang meliputi wawasan, sikap dan perilaku warga negara dalam kesatuan bangsa dan negara. Sebagai objek formalnya mencakup dua segi, yaitu segi hubungan antara warga negara dan negara(termasuk hubungan antar warga negara) dan segi pembelaan negara. Dalam hal ini pembahasan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan terarah

 pada warga negara Indonesia dalam hubunganya dengan negara Indonesia dan  pada upaya pembelaan negara Indonesia. Objek pembahasan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan menurut Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi No. 43/DIKTI/KEP/2006 dijabarkan lebih rinci yang meliputi pokok-pokok bahasan sebagai berikut: Substansi kajian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan mencakup: 1) Filsafat Pancasila 2) Identitas Nasional 3) Demokrasi Indonesia 4)  Negara dan Konstitusi 5)  Rule of law dan Hak Asasi Manusia 6) Hak dan Kewajiban Warga Negara serta Negara 7) Geopolitik Indonesia 8) Geostrategic Indonesia 9) Good  dan Clean Government  c. Rumpun Keilmuwan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dapat disejajarkan dengan Civics Education yang dikenal di berbagai negara. Sebagai bidang studi ilmiah, Pendidikan Pancasila dan Kewarganeraan bersifat antar displiner (antar bidang)  bukan monodispliner, karena kumpulan pengetahuan yang membangun ilmu Pancasila dan Kewarganegaraan ini diambil dari berbagai displin ilmu. BAB 2 2. LANDASAN HUKUM a. UUD 1945 1) Pembukaan UUD 1945, khusus pada alenia kedua dan keempat, yang mumuat cita-cita tujuan dan aspirasi bangsa Indonesia tentang kemerdekaan. 2) Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa “Segala warg a negara bersama kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hokum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. 3) Pasal 30 ayat (1) menyatakan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara” . 4) Pasal 31 ayat (1) menyatakan bahwa “titap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran”. b. Ketetapan MPR No. II/MPR//1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara. c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. 1) Dalam pasal 9 ayat (1) disebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang di wujudkan dalam  penyelenggaraan negara.

2) Dalam pasal 9 ayat (2) disebutkan bahwa keikutsertaan warga negara dalam bela negara sebagaimana dimaksud ayat (1) diselenggarakan melalui: a. Pendidikan kewarganegaraan;  b. Pelatihan kemiliteran secara wajib; c. Pengabdian sebagai prajurit tentara nasional Indonesia secara sukarela dan wajib;dan d. Pengabdian secara profesi. d . Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman. Penyusutan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan penilaian hasil belajar mahasiswa dan Nomor 45/U/2002 tentang kurikulum Inti Pendidikan Tinggi telah di tetapkan bahwa Pendidikan Agama,Pendidikan Bahasa dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan kelompok Matakuliah Pengembangan Keprubadian, yang wajib diberikan dalam Kurikulum setiap program studi/kelompok program studi. e.Adapun pelaksanaannya berdasaarkan surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 43/DIKTI/Kep/2006, yang memuat rambu-rambu pelaksanaan kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian dan Perguruan Tinggi. 2. FILSAFAT PANCASILA

A. PENGERTIAN FILSAFAT Dalam wacana ilmu pengetahuan sbenarnya pengertian filsafat adalah sangat sederhana dana mudah dipahami. Fisalafat adalah suatu bidang ilmu yang senantiasa ada dan menyertai kehidupan manusi. Dengan kata lain selama manusia hidup, maka sebenarnya ia tidak dapat mengelak dari filsafat, atau dalam kehidupan manusia senantiasa berfilsafat. Jika seseorang hanya berpandangan bahwa materi merupakan sumber kebenaran dalam kehidupan, maka orang tersebut berfilsafat materialisme. Jika seseorang berpandangan bahwa kenikmatan adalah nilai terpenting dan tertinggi dalam kehidupan maka orang tersebut berpandangan filsafat hedonism, demikian juga  jika seseorang berpandanga bahwa dalam kehidupan masyarakat dan negara adalah kebebasan individu, maka orang tersebut berfilsafat liberalisme, jikalau seseorang memisahkan antara kehidupan kenegaraan atau kemasyrakatan dan kehidupan agama,maka orang tersebut berfilsafat sekulerisme, dan masih banyak pandangan filsafat lainnya. Sebelum dipahami lebih lanjut pengertian filsafat maka dipandang penting terlebih dahulu memahami istilah dan pengertian “filsafat”. Secara etimologi istilah “filsafat” berasal dari bahasa Yunani “philein” yang artinya “cinta” dan “shopos”

yang artinya “hikmah” atau “kebijaksanaan” atau “wisdom”  (Nasution 1973). Jadi secara harafiah istilah filsafat adalah mengandung makana cinta kebijaksanaan. Hal ini tampaknya sesuai dengan sejarah timbulnya ilmu pengetahuan, yang sebelumnya dibawah naungan filsafat. Jadi manusia dalam kehidupan pasti memilih apa  pandangan dalam hidup yang dianggap paling benar,paling dan membawa kesejahteraan dalam kehidupannya, dan pilihan manusia sebagai suatu pandangan dalam hidupnya itulah disebut filsafat. Pilihan manusia atau bangsa dalam menentukan tujuan hidupnya ini dalam rangka untuk mencapai kebahagiannya dalam kehidupannya. Keseleruhana arti filsafat yang meliputi berbagai masalah tersebut dapat dikompakkan menjadi 2 macam sebagai berikut: Pertama, Filsafat sebagai produk   mencakup pengertian 1. Pengertian Filsafat yang mencakup arti-arti Filsafat sebagai pengetahuan, ilmu, konsep dari para filsuf pada zaman dahulu teori sistem atau pandangan tertentu, yang merupakan hasil dari proses berfilsafat dan yang mempunyai ciri-ciri tertentu. 2. Filsafat sebagai salah satu problema yang ddihadapai oleh manusia sebagai hasil aktivitas berfilsafat. Filsafat dalam jenis ini mempunayai ciri-ciri khas tertentu sebagai suatu hasil kegiatan berfilsafat pada umumnya proses  pemecahan persoalan filsafat ini diselesaikan dengan kegiatan  berfilsafat(dalam pengertian filsafat sebagai proses yang dinamis). Kedua, Filsafat sebagai suatu proses mencakup pengetian. Filasafat yang diartikan sebagai suatu bentuk aktivitas berfilsafat, dalam proses suatu permasalahan dengan menggunakan suatu cara dan metode tertentu yang sesuai dengan permasalahnnya. Dalam pengertian ini filsafat merupakan suatu sistem  pengetahuan yang bersifat dinamis. Filsafat dalam artian ini tidak lagi hanya merupakan sekumpulan dogma yang hanya diyakini, ditekuni dan dipahami sebagai suatu sistem nilai tertentu, tetapi lebih merupakan suatu aktivitas berfilsafat, suatu proses dinamis dengan menggunakan suatu cara dan metode tersendiri. B. PENGERTIAN PANCASILA SEBAGAI SUATU SISTEM Pancasila yang terdiri atas lima sila pada hakikatnya merupakan sistem filsafat. Sistem adalah suatu kesatuan dari bagian-bagian yang saling berhubungan, saling  bekerja sama untuk satu tujuan dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yng utuh, sistem lazimnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 1. Suatu kesatuan bagian-bagian;\ 2. Bagian-bagian tersebut memiliki fungsi sendiri-sendiri; 3. Saling berhubungan, saling ketergantungan

4. Kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan bersama(tujuan sistem) 5. Terjadi dalam suatu lingkungan yang kompleks (Shore dan Voich, 1974:22) Pancasila yang terdiri dari bagian-bagian yaitu sila-sila pancasila, setiap sila pada hakikatnya merupakan suatu asas sendiri,fungsi sendiri-sendiri untuk tujuan tertentu, yaitu suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Isi sila-sila Pancasila pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan. C. KESATUAN SILA-SILA PANCASILA 1. Susunan Pancasila yang bersifat hierarkis dan membentuk piramida Susuan pancasila adalah hierarkis dan mempunyai bentuk piramida. Pengertian matematika piramida digunakan untuk menggambarkan hubungan hierarki sila-sila dari Pancasila dalam urut-urutan luas(kuantitas) dan juga dalam hal sifatsifatnya(kualitas). Kalau dilihat dari intinya, urut-urutan lima sila menunjukkan suatu rangkaian tingkat dalam luasnya dan isi sifatnya, merupakan pengkhususan dari silasila yang dimukanya. Jika urut-urutan lima siladianggap mempunyai maksud demikian, maka antara lima sila ada hubungan yang saling mengikat sehingga Pancasila merupakan satu kesatuan keseluruhan yang bulat. Andai kata urut-urutan itu dipandang sebagai tidak mutlak dan diantara satu sila dengan sila lainnya tidak ada sangkut-pautnya, maka Pancasila menjadi terpecah-pecah. Oleh karena itu, Pancasila tidak dapat dipergunakan sebagai suatu asas kerohanian bagi negara. Disamping itu, jika tiap-tiap sila dapat diartikan dalam berbagai keinginan, maka artinya keberadaan Pancasila sudah dianggap tidak ada. Secara ontologis kesatuan sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem bersifat hierarkis dan berbentuk piramida adalah sebagai berikut: bahwa hakikatnya adanya Tuhan adalah karena dirinya sendiri, Tuhan sebagai Causa Prima. Oleh karena itu, segala sesuatu yang ada termasuk manusia karena diciptakan Tuhan atau manusia ada sebagai akibat adanya Tuhan (Sila 1). Adapun manusia adalah sebagai subjek  pendukung pokok negara, karena negara adalah lembaga kemanusiaan, negara adalah  persekutuan hidup bersama yang anggotanya adalah manusia(Sila 2). Maka negara adalah sebagai akibat adanya manusia yang bersatu( Sila 3), sehingga terbentuklah  persekutuan hidup bersama yang disebut rakyat. Maka rakyat pada hakikatnya merupakan unsur negara disamping wilayah dan pemerintah. Rakyat adalah sebagai totalitas individu-individu dalam negara yang bersatu (Sila 4). Keadilan pada hakikatnya merupakan suatu tujuan keadilan dalam hidup bersama atau dengan lain  perkataan keadilan sosial (Sila 5) pada hakikatnya sebagai tujuan dari lembaga hidup  bersama yang disebut negara (lihat Notonagoro, 1984:61 dan 1975:52,57). 2. Kesatuan Sila-Sila Mengkualifikasi

Pancasila

yang

Saling

Mengisi

dan

Saling

Sila-sila Pancasila sebagai kesatuan dapat dirumuskan pula dalam hubungannya daling mengisi atau mengkualifikasi dalam rangka hubungan hierarkis pyramidal tadi.

Tiap-tiap sila seperti telah disebutkan di atas mengandung empat sila lainnya, dikualifikasi oleh empat sila lainnya. Untuk kelengkapan dari hubungan kesatuan keseluruhan dari sila-sila Pancasila dipersatukan dengan rumus hierarkis tersebut diatas. a.

 b.

c.

d.

e.

Sila pertama : Ketuhanan yang Maha Esa adalah Ketuhanan yang  berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatukan Indonesia, yang  berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam  permusyawaratan/perwakilan, yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kedua: kemanusiaan yang dan beradab adalah kemanusiaan yang Berketuhanan Yang Maha Esa, yang berpersatukan Indonesia, yang  berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam  permusyawaratan/perwakilan, yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ketiga: persatuan Indonesia adalah persatuan yang berkeTuhanan Yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yang berkeadilan sosil bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila keempat: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam  permusyawaratan/perwakilan, adalah kerakyatan yang berkeTuhanan Yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan Indonesia, yang  berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima: Keadilan sosila bagi seluruh rakyat Indonesia adalah keadilan yang  berkeTuhanan Yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang  berkerakyatan yang pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam  permusyawaratan/perwakilan.

D. KESATUAN FILSAFAT

SILA-SILA

PANCASILA

SEBAGAI

SUATU

SISTEM

Kesatuan sila-sila Pancasila pada hakikatnya bukanlah hanya merupakan kesatuan yang bersifat formal logis saja namun juga meliputi kesatuan dasar ontologis, dasar epistomologis serta dasar aksiologis dari sila-sila Pancasila. Sebagaimana dijelaskan bahwa kesatuan sila-sila Pancasila adalah bersifat hierarkis dan mempunyai bentuk pyramidal, digunakan untuk menggambarkan hubungan hierarkis sila-sila dalam Pancasila dalam urut-urutan luas(kuantitas) dan dalam  pengertian inilah hubungan kesatuan sila-sila Pancasila itu dalam arti formal logis. Selain kesatuan sila-sila Pancasila itu hierarkis dalam kuantitas juga dalam hal isi sifatnya, yaitu menyangkut makana serta hakikat sila-sila Pancasila. 1. Dasar Ontologis Sila-Sila Pancasila Pancasila sebagai suatu kesatuan sistem filsafat tidak hanya kesatuan yang menyangkut sila-silanya saja melainkan juga meliputi hakikat dasar dari sila-sila

Pancasila atau secara filosofis merupakan dasar ontologis sila-sila Pancasila. Pancasila yang terdiri atas lima sila, melainkan memiliki satu kesatuan dasar ontologis. Dasar ontologis Pancasila pada hakikatnya adalah manusia, yang memiliki hakikat mutlak monopluralis, oleh karena itu hakikat dasar juga disebut sebagai dasar antropologis. Subjek pendukung pokok sila-sila Pancasila adalah manusia, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut: bahwa yang berkeTuhanan yang Maha Esa, yang  berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta yang  berkeadilan sosial pada hakikatnya adalah manusia 2. Dasar Epistemologis Sila-Sila Pancasila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya juga merupakan suatu sistem pengetahuan. Dalam kehidupan sehari-hari Pancasila merupakan pedoman atau dasar bagi bangsa Indonesia dalam memandang realitas alam semesta, manusia, masyarakat, bangsa, dan negara tentang makna hidup serta sebagai dasar bagi manusia dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam hidup kehidupan. Pancasila dalam pengertian seperti yang demikian ini telah menjadi suatu sistem citacita atau keyakinan-keyakinan (belief system) yang telah menyangkut praksis, karena dijadikan landasan bagi cara hidup manusia atau suatu kelompok masyarakat dalam  berbagai bidang kehidupan. Hal ini berarti filsafat telah menjelma menjadi ideology (Abdulgani, 1998). Sebagai suatu ideologi makna Pancasila memiliki tiga unsur  pokok agar dapat menarik loyalitas dari pendukungnya yaitu: 1) logos  yaitu rasioanalitas atau penalarannya, 2)  pathos yaitu penghayatannya, dan 3) ethos yaitu kesusilaanya (Wibisono, 1996:3). Sebagai suatu sistem filsafat serta ideology maka Pancasila harus memiliki unsur rasional terutama dalam kedudukannya sebagai suatu sistem pengetahuan. Berikut tentang  susunan Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan.  Sebagai suatu sistem pengetahuan maka Pancasila memiliki susunan yang bersifat formal logis baik dalam arti susunan sila-sila Pancasila maupun isi arti sila-sila Pancasila. Susunan kesatuan sila-sila Pancasila adalah bersifat hierarkis dan berbentuk  pyramidal, di mana sila pertama Pancasila mendasari dan menjiwai keempat sila lainnya serta sila kedua didasari sila pertama serta mendasari dan menjiwai sila-sila ketiga, keempat, dan kelima, sila ketiga mendasari dan dijiwai sila pertama dan kedua serta mendasari dan menjiwai sila-sila keempat dan kelima, sila keempat didasari dan dijiwai sila pertama, kedua dan ketiga serta mendasari dan menjiwai sila kelima,adapun sila kelima didasari dan dijiwai sila-sila pertama, kedua, ketiga, dan keempat. 3. Dasar Aksiologis Sila-Sila Pancasila Sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat juga memiliki suatu kesatuan dasar aksiologisnya, yaitu nilai-nilai dalam Pancasila pada hakikatnya juga merupakan suatu kesatuan. a. Teori Nilai

Menurut tinggi randahnya, nilai-nilai dapat dikelompokkan dalam empat tingkatan sebagai berikut: 1) Nilai-nilai kenikmatan  : dalam tingkat ini terdapat deretan nilai-nilai yang mengenakan dan tidak mengenakan ( Die Wertreihe des Angnehmen und Unangehmen),  yang menyebabkan orang senang atau menderita tidak enak. 2) Nilai-nilai kehidupan  : dalam tingkat ini terdapatlah nilai-nilai yang  penting bagi kehidupan (Werte des VItalen Fuhlens) misalnya kesehatan. 3) Nilai-nilai kejiwaan  : dalam tingkat ini terdapat nilai-nilai kejiwaan (geistige werte) yang sama sekali tidak tergantung dari keaadaan jasmani mapun lingkungan. 4) Nilai-nilai kerohanian  : dalam tingkat ini terdapat modalitas nilai dari yang suci dan tak suci (wermodalitas des heiligen und Unheiligen)  b.  Nilai-Nilai Pancasila sebagai Suatu Sistem Isi arti sila-sila Pancasila pada hakikatnya dapat dibedakan atas, hakikatnya dapat dibedakan atas, hakikat Pancasila yang umum universal yang merupakan substansi sila-sila Pancasila, sebagai pedoman pelaksanaan dan penyelenggaraan negara yaitu sebagai dasar negara yang bersifat umum atau kolektif serta aktualisasi Pancasila yang bersifat khusus dan konkret dalam berbagai bidang kehidupan. Haikatnya sila-sila Pancasila (substansi Pancasila) merupakan nilanilai, sebagai pedoman negara adalah norma, adapun aktualisasinnya merupakan konkret Pancasila.  Nilai-nilai yang terkandung dalam sila I sampai dengan sila V Pancasila merupakan cita-cita, harapan, dan dambaan bangsa Indonesia yang akan diwujudkan dalam kehidupannya. Sejak dahulu kala nila-nilai itu selalu didambakan, dicita-cita bangsa Indonesia agar terwujud dalam masyarakat yang tata tentrem, karta raharja, gemah ripah loh jinawi, dengan penuh harapan yang di upayakan terealisasi dalam sikap, tingkah laku dan perbuatan manusia Indonesia. E. PANCASILA SEBAGAI NILAI DASAR FUNDAMENTAL BAGI BANGSA DAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1. Dasar Filosofis Dasar pemikiran filosafis dari sila-sila Pancasila sebagai dasar filsafat negara dalah bahwa Pancasila sebagai filsafat bangsa dan negara Republik Indonesia, mengandung makna bahwa dalam setiap aspek kehidupan kebangsaan, kemasyarakatan serta kenegaraanharus berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan. 2.  Nilai-nilai Pancasila sebagai Dasar Filsafat Negara  Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu sumber dari hukum dasar negara Indonesia. Sebagai suatu

sumber dari hukum dasar, secara objektif merupakan suatu pandangan hidup, kesadaran, cita-cita hukum, serta cita-cita moral yang luhur yang meliputi suasana kejiwaan, serta watak bangsa Indonesia, yang pada tanggal 18 Agustus 1945 telah dipadatkan dan diabstraksikan oleh para pendiri negara menjadi lima sila dan ditetapkan secara yuridis formal menjadi dasar filsafat negara Republik Indonesia. Ditetapkan dalam ketetapan No. XX/MPRS/1966. F. PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI BANGSA DAN NEGARA INDONESIA Istilah ideology berasal dari kata ‘idea’ yang berarti ‘gagasan konsep,pen gertian dasar, cita-cita’ dan ‘logos’ yang berarti ‘ilmu’. Kata ‘idea’ berasal dari kata bahasa Yunani ‘eiios’ yang artinya ‘bentuk’. Di samping itu, ada kata ‘idean’ yang artinya ‘melihat’. Maka secara harafiah, ideology berarti ilmu pengertian-pengertian dasar. Cita-cita yang dimaksud adalah cita-cita yang bersifat tetap yang harus dicapai, sehingga cita-cita yang bersifat tetap itu sekaligus merupakan dasar, pandangan, atau faham. G. MAKNA-MAKNA NILAI-NILAI SETIAP SILA PANCASILA 1. Ketuhanan Yang Maha Esa Dalam sila ini segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dan  penyelenggaraan negara bahkan moral negara, hukum dan penyelenggaraan negara, politik negara, pemerintah negara, hukum dan peraturan perundangundangan negara, kebebasan dan hak asasi warga negara harus dijiwai nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab Dalam sila ini kehidupan kenegaraan terutama dalam peraturan perundangundangan negara harus mewujudkan tercapainya tujuan ketinggian harkat dan martabat manusia, terutama hak-hak kodrat manusia sebagai hak dasar (hak asasi) harus dijamin dalam peraturan perundang-undangan negara 3. Persatuan Indonesia Dalam sila ini terkandung nilai bahwa negara adalah sebagai penjelma sifat kodrat manusia monodualis yaitu sebagai makhluk individu dan makhluk sosial.  Negara adalah merupakan suatu persekutuan hidup bersama di antara elemenelemen yang membentuk negara yang berupa, suku, ras, kelompok, golongan maupun kelompok agama. 4. Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan  Nilai yang terkandung dalam sila ini Hakikat rakyat adalah merupakan sekelompok manusia yang bertujuan mewujudkan harkat dan martabat manusia dalam suatu wilayah 5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Dalam sila ini suatu dasar yang harus diwujudkan dalam bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya serta melindungi seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. BAB 3 3. IDENTITAS NASIONAL A. PENGERTIAN IDENTITAS NASIONAL

Istilah “identitas nasional” secara terminologis adalah suatu ciri yang di miliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis yang membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain. Berdasarkan hakikat pengertian “identitas nasional” diatas, maka identitas nasional suatu bangsa tidak dapat dipisahkan dengan jadi diri suatu bangsa atau lebih popular disebut sebagai kepribadian suatu bangsa. Manusia sebagai individu sulit dipahami manakala ia terlepas dari manusia lainnya. Oleh karena itu, manusia dalam melakukan interaksi dengan individu lainnya senantiasa memiliki suatu sifat kebiasaan, tingkah laku serta karakter yang khas yang membedakan manusia tersebut dengan manusia lainnya. Namun demikian pada umumnya pengertian atau istilah kepribadian sebagai suatu identitas adalah keseluruhan atau totalitas dari factor-faktor biologis, psikologis, sosiologis yang mendasari tingkah laku individu. Tingkah laku tersebut terdiri atas kebiasaan, sikap, sifat-sifat serta karakter yang berada pada seseorang sehingga seseorang tersebut berbeda dengan orang yang lainnya. Oleh karena itu, kepribadian adalah tercemin pada keseluruhan tingkah laku dalam hubungan dengan manusia lain B. FAKTOR-FAKTOR  NASIONAL

PENDUKUNG

KELAHIRAN

IDENTITAS

Kelahiran identitas nasional suatu bangsa memiliki sifat, ciri khas serta keunikan sendiri-sendiri yang sangat ditentukan oleh factor-faktor yang mendukung kelahiran identitas nasional tersebut. Adapun factor-faktor yang mendukung kelahiran identitas national bangsa Indonesia meliputi (1) factor objektif, (2) factor subjektif, yaitu factor historis, sosial, politik, dan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia