PENGANTAR ILMU HUKUM
Hukum adalah himpunan aturan-aturan yang mengatur segala sesuatu dan mengandung sanksi atau hukuman. Istilah hukum berasal dari bahasa Arab " Ahkam" yang berarti perintah, dan bahasa Belanda; "Recht" yang berati hukum, dan "wet" yang berati undang-undang.
Definisi hukum menurut beberapa ahli:
Suroyo Wignyodipuro: Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang bersifat memaksa memberikan suatu perintah larangan atau izin untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dengan maksud untuk mengatur tata tertib dalam kehidupan masyarakat.
E. Utrecht: Hukum adalah himpunan petunjuk-petunjuk tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh masyarakat bersangkutan.
Pembagian aliran-aliran hukum didunia:
Anglo saxon; dianut oleh negara inggris dan negara-negara jajahannya (termasuk Amerika Serikat), disebut juga dengan Human Law.
Eropa continental; dianut oleh negara-negara Eropa yang dibuat oleh negara Perancis dan negara-negara jajahannya termasuk negara Belanda, kemudian saat Belanda menjajah Indonesia, hukum ini juga diterapkan di Indonesia. Disebut juga sebagai Civil Law atau kode sipil Perancis.
Adat; ada di negara-negara Asia dan Afrika.
Islam; dianut oleh negara-negara islam.
Komunis; berlaku di negara-negara komunis-sosialis, misalnya Republik Rakyat China, Korea Utara.
Sedangkan hukum-hukum yang ada di negara Indonesia sendiri ada 3 jenis, yaitu:
Hukum adat; merupakan hukum tertua yang ada di Indonesia, berawal dari aturan-aturan suku sejak zaman nenek moyang bangsa Indonesia.
Hukum islam; muncul setelah adanya penyebaran agama islam yang dibawakan oleh pedagang-pedagang Arab dan Persia.
Hukum barat; bermula ketika negara Indonesia dijajah oleh negara Belanda, maka sejak saat itu negara Belanda membuat aturan-aturan yang dibawakan dari negara asalnya yang sedang dijajah oleh Perancis.
Kemudian setelah Indonesia merdeka, terbentuklah aliran hukum yang baru yang dinamakan Hukum nasional. Didalam aturan-aturan hukum barat, ada beberapa aturan yang dinyatakan sudah tidak berlaku lagi atau tidak sesuai dengan kaidah-kaidah bangsa Indonesia. Sehingga terbentuknya hukum nasional ini merupakan hasil dari peleburan tiga jenis hukum sebelumnya yang disesuaikan dengan budaya-budaya Indonesia.
Pengantar ilmu hukum pertama kali digunakan sebagai mata kuliah di Universitas Gajah Mada (UGM), pada 15 Maret tahun 1946. Sebelumnya, pengantar ilmu hukum sudah diajarkan pada zaman kolonial belanda di Sekolah Tinggi Hukum. Materi pengantar ilmu hukum pada awalnya hanya bersifat filosofils dan teoritis dan kurang memperhatikan atau mempersoalkan hal yang bersifat dokmatis. Setelah diterima di Indonesia, para ahli hukum memberikan materi ini disesuaikan dengan kondisi dan keadaan yang berlaku di Indonesia.
Berdasarkan PP No.37 tahun 1948, materi pengantar ilmu hukum dibagi menjadi dua yaitu Pengantar Ilmu Hukum (PIH) dan Pengantar Tata Hukum Indonesia (PTHI). Pada tahun 1950 diadakan pemisahan mata kuliah pengantar ilmu hukum yang dibagi menjadi dua bagian yang berdiri sendiri yaitu PIH dan PTHI.
Objek dan Metode Penelitian Ilmu Hukum
Objek ilmu hukum ada 4 yaitu: alam, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan manusia. Manusia telah menciptakan ilmu pengetahuan yang pada garis besarnya dibagi menjadi dua kelompok yaitu: Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Sedangkan metode penelitian ilmu hukum dibagi menjadi dua bagian, yaitu:
Metode deduksi, yaitu metode berdasarkan pada proses penyelidikan atas asas yang bersifat umum yang dipergunakan untuk menerapkan peristiwa-peerisiwa khusus atau tertentu. Maka dari itu teori ini dimulai dari yang umum ke khusus. Metode ini merupakan metode penyelidikan yang paling banyak digunakan dan umum dipakai.
Metode induksi, yaitu suatu metode yang merupakan kesimpulan-kesimpulan umum yang diperoleh berdasarkan proses pemikiran setelah mempelajari peristiwa khusus. Metode ini dimulai dari yang khusus ke umum.
Penggolongan Ilmu Hukum
Didalam prakteknya, ilmu hukum tidak dapat berdiri sendiri. Ilmu lain yang menjadi pembantu bagi ilmu hukum adalah:
Filsafat hukum; mempelajari tentang hakikat-hakikat dasar dari hukum seperti kekuatan mengikat dari hukum.
Psikologi hukum; mempelajari hukum sebagai perwujudan dari perkembangan jiwa atau masyarakat. Hubungan hukum dengan psikologi adalah nampak pada paksaan psikologis yang dialami oleh saksi pidana terhadap pelaku tindak pidana.
Antropologi hukum; mempelajari hukum dari konteks kultur masyarakat tertentu, baik pada masyarakat modern maupun pada masyarakat sederhana, dengan kata lain mempelajari hukum dari aspek kebudayaan.
Sejarah hukum; mempelajari asal usul perkembangan dan sistem hukum yang telah berlaku dalam masyarakat tertentu.
Perbandingan hukum; mempelajari perbandingan antara dua sistem hukum atau lebih untuk mencari unsur-unsur yang mengandung kesamaan didalam hukum dimasing-masing tempat, negara dan berlaku diberbagai masyarakat.
Sosiologi; ilmu pengetahuan yang secara analisis dan empiris mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala-gejala sosial lainnya.
Politik hukum; menyelidiki, menentukan atau memilih perubahan-perubahan apa yang harus diadakan dalam hukum supaya bisa menjadi lebih sesuai dengan perasaan hukum yang ada pada masyarakat.
Ilmu hukum positif (ius constitutum); mempelajari suatu hukum yang sedang berlaku pada suatu negara tertentu yang menyelidiki apakah pangkal peninjauannya dan azaz-azaz apakah yang diterimanya sebagai dasar dan sistem yang dipakainya memang sesuai dengan kenyataan-kenyataan hukum yang berlaku dalam masyarakat tertentu.
Ilmu teori hukum atau ajaran hukum umum; ilmu yang berusaha memberikan pengertian hukum, azas hukum dan dasar-dasar dari hukum yang bersifat ideal, umum, dan universal terlepas dari suatu tata hukum positif yang tertentu dari suatu negara.
Unsur-unsur Hukum
Hukum terdiri dari serangkaian aturan mengenai tingkah laku manusia dalam masyarakat
Mengatur tata tertib dalam kepentingan manusia dalam masyarakat
Supaya dapat terlaksana dengan baik, perlu dilengkapi saksi yang memaksa
Saksi-saksi itu harus tegas
Tujuan dan Fungsi Hukum
Hukum itu tidak mempunyai tujuan sendiri dan yang mempunyai tujuan adalah manusia. Akan tetapi hukum bukanlah merupakan tujuan manusia. Hukum merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan manusia. Dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi.
Teori-teori tentang tujuan hukum:
Teori etis; bertujuan keadilan isi hukum yang ditentukan oleh keyakinan yang etis tentang yang adil dan yang tidak
Teori utilistis; hukum ingin menjamin kebahagiaan yang terkesan bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya sehingga pada hakikatnya tujuan hukum adalah manfaat dalam menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar bagi orang yang sangat banyak
Teori campuran; tujuan utama dan pokok dari hukum adalah ketertiban. Kebutuhan akan ketertiban merupakan syarat pokok atau fundamental bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur. Selain itu, tujuan hukum lainnya adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan tujuannya menurut masyarakat dan zamannya
Menurut Ahmad Ali, tujuan hukum ada 3 aliran yaitu:
Aliran etis yang menganggap pada azaz atau dasarnya tujuan hukum adalah untuk menciptakan keadilan
Aliran utilistis yang menganggap pada azaz ataau dasarnya tujuan hukum adalah untuk menciptakan kebermanfaatan
Aliran yuridis formal menganggap pada azaz atau dasarnya tujuan hukum adalah untuk menciptakan kepastian hukum. Teori ini dituangkan dalam undang-undang atau hukum positif
Fungsi hukum ada dua macam, yaitu: * Fungsi aktif : Merombak hukum yang telah ada menuju suatu keadaan yang dicita-citakan. Fungsi ini disebut sebagai alat perekayasa sosial (social engenery). * Fungsi pasif : Hanya untuk menjaga status hukum atau status Qua. Fungsi ini disebut sebagai sarana sosial kontrol.
Menurut Mochtar Kusumaatmadja; hukum di Indonesia tidak cukup berperan sebagai alat tetapi juga sebagai sarana pembantuan masyarakat mengingat pembangunan selalu membawa perubahan. Seharusnya hukum itu mengambil peran sehingga perubahan-perubahan dapat dikontrol agar berlangsung tertib dan teratur.
Menurut SoedjonoDirdjosisworo; fungsi dan peran hukum adalah:
Sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat
Sebagai sarana untuk mewujudkan kaidah sosial lahir batin
Sebagai sarana penggerak pembangunan
Sebagai fungsi kritis
Sebagai sarana untuk menyelesaikan perselisihan atau persengketaan
Mengapa Orang Taat Kepada Hukum ???
Ada beberapa alasan mengapa orang mau mentaati hukum atau aturan, diantaranya:
Mereka yang memang ingin mentaati hukum (atas kehendak sendiri)
Karena ada sanksi atau takut pada hukuman
Ingin mencapai suatu keadilan
Menurut Utrecht, orang ingin mentaati hukum karena; *) merasa bahwa peraturan hukum itu dirasakan sebagai hukum karena mereka mempunyai kepentingan berlakunya peraturan sebagai hukum, *) dia harus menerimanya supaya ada rasa ketentraman yang menganggap peraturan hukum sebagai peraturan hukum secara nasional, sebagai akibat adanya sanksi hukum, *) karena masyarakat memang menghendaki, *) adanya perkara sosial orang merasa malu dituduh sebagai orang yang asosial apabila orang melanggar suatu kaidah sosial.
Sumber-sumber Hukum
Undang-undang
Konvensi atau kebiasaan
Yurisprudensi (putusan pengadilan yang memiliki hak infra yang kuat)
Traktat atau perjanjian
Dokrin/teori-teori atau ajaran atau pendapat para ahli hukum
Asas perundang-undangan:
Undang-undang tidak berlaku surut
Lex posteriori derogat legi priori; undang-undang yang berlaku kemudian membatalkan undang-undang yang terdahulu. Misalnya BW yang mengatur tentang hak milik telah digantikan oleh Undang-Undang Pokok Agraria No.5 tahun 1960
Lex superior derogat legi inferior; undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai derajat yang lebih tinggi juga. Misalnya ketetapan MPR lebih tinggi dari pada undang-undang yang dibuat oleh DPR
Lex specialis derogat legi generalis; undang-undang yang bersifat khusus mengkesampingkan undang-undang yang bersifat umum. Misalnya undang-undang tentang hak atas tanggungan tahun 1996 mengkesampingkan atau mengkhususkan dari undang-undang hukum perdata.
Undang-undang tidak berlaku abadi
TAP MPR/III/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan perundang-undangan yaitu:
UUD 1945
TAP MPR (ketetapan MPR RI)
Undang-Undang
Perpu (peraturan pemerintah peengganti undang-undang)
PP (peraturan pemerintah)
Kepres (keputusan presiden)
Perda (peraturan daerah)
Kaidah atau Norma
Ilmu hukum adalah himpunan petunjuk hidup perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh masyarakat bersangkutan.
Kaidah/norma adalah ketentuan-ketentuan atau baik buruk perilaku manusia ditengah pergaulan hidupnya dengan menentukan perangkat-perangkat aturan yang bersifat perintah atau anjuran serta larangan. Dengan kata lain, kaidah adalah patokan/ukuran atau pedoman untuk berperilaku atau bersikap tindak dalam hidup.
Jenis-jenis kaidah/norma:
Norma agama: Kaidah yang berasal dari kehendak tuhan melalui rasul/nabi atau perantara tuhan sehingga kaidah ini disebut sebagai kaidah ketuhanan
Norma kesopanan: Serangkaian ketentuan yang bertujuan untuk mengarahkan agar hidup menjadi lebih baik dan lebih menyenangkan. Kaidah kesopanan yang fundamental merumuskan inti kehidupan yang baik adalah orang harus memelihara kesadaran hidup bersama
Norma kesusilaan: Kaidah kehidupan pribadi yang khusus mengenai hati nurani seorang individu ditengah pergaulan sesamanya
Norma hukum: Memberikan suatu petunjuk hidup yang menentukan sikap anggota masyarakat yang satu terhadap anggota masyarakat yang lain. Kaidah hukum ini dilengkapi dengan unsur memaksa dengan penerapan sanksi atau hukuman
Norma agama, kesopanan, dan kesusilaan merupakan kaidah normatif yaitu tergantung dari masyarakat disetiap tempat yang berbeda. Sedangkan norma hukum merupakan yuridis formal yang berlaku umum bagi kehidupan masyarakat.
