PENGANTAR FILSAFAT HUKUM HUKUM DAN KEBENARAN
MAKALAH
Disusun Oleh:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
NIKSON AULIA RUHMAN FITRIANI TAHIR ESRIYATI N MOHAMMAD RIZAL MUH. ISNAIN RAMDHANI WAILAN LAURENS M. M RAHMAT SALEH BAGUS PURWATAMA PUTRA
(D 101 11 471) (D 101 11 515) (D 101 11 512) (D 101 12 493) (D 101 11 452) (D 101 11 453) (D 101 08 029) (D 101 11 417) (D 101 11 405) (D 101 11 466)
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TADULAKO KELAS NON REGULER MARET 2014
KATA PENGANTAR
Puji syukur patut kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga penyusunan makalah ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya, dengan judul
“
HUKUM DAN
KEBENARAN . ”
Makalah ini berisikan tentang pengertian dan macam-macam pembagian dari teori kebenaran, serta makna kebenaran dalam perspektif hukum. Kami menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna, baik dalam segi bentuk maupun isi yang terkandung didalamnya, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu kami harapkan demi kesempurnaan makalah ini Akhir kata, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta di dalam penyusunan makalah ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkati segala usaha kita.
Palu, 7 Maret 2014
Tim Penyusun
DAFTAR ISI
SAMPUL MAKALAH ............................................................................................ KATA PENGANTAR ............................................................................................ DAFTAR ISI ........................................................................................................... BAB I PENDAHULUAN .......................................................................................
A. LATAR BELAKANG .................................................................................. B. RUMUSAN MASALAH .............................................................................. C. RUANG LINGKUP PEMBAHASAN ......................................................... BAB II PEMBAHASAN .........................................................................................
A. PENGERTIAN TEORI KEBENARAN .................................................... B. MACAM-MACAM TEORI KEBENARAN ................................................ C. KEBENARAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ................................... BAB III PENUTUP .......................................................................................
A. KESIMPULAN ............................................................................................. DAFTAR PUSTAKA ..............................................................................................
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang
Negara indonesia adalah negara hukum, Dasar pijakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum tertuang pada Pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Dimasukkannya ketentuan ini ke dalam bagian pasal UUD 1945 menunjukkan semakin kuatnya dasar hukum serta menjadi amanat negara, bahwa negara Indonesia adalah dan harus merupakan negara hukum. Konsepsi negara hukum Indonesia dapat dimasukkan negara hukum materiil, yang dapat dilihat pada Pembukaan UUD 1945 Alenia IV. Dasar lain yang dapat dijadikan landasan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yakni pada Bab XIV tentang Perekonomian Nagara dan Kesejahteraan Sosial Pasal 33 dan 34 UUD 1945, yang menegaskan bahwa negara turut aktif dan bertanggung jawab atas perekonomian negara dan kesejahteraan rakyat. Negara Hukum Indonesia menurut UUD 1945 mengandung prinsip prinsip sebagai berikut : a. Norma hukumnya bersumber pada Pancasila sebagai hukum dasar nasional; b. Sistem yang digunakan adalah Sistem Konstitusi; c. Kedaulatan rakyat atau Prinsip Demokrasi; d. Prinsip kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan (Pasal 27 (1) UUD 1945); e. Adanya organ pembentuk undang-undang (Presiden dan DPR); f. Sistem pemerintahannya adalah Presidensiil;
g. Kekuasaan kehakiman yang bebas dari kekuasaan lain (eksekutif); h. Hukum bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan
bangsa,
dan
ikut
melaksanakan
ketertiban
dunia
yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial; dan i. Adanya jaminan akan hak asasi dan kewajiban dasar manusia (Pasal 28 A-J UUD 1945). Dalam hal ini bahwa negara indonesia merupakan negara hukum maka akan banyak produk-produk hukum yang dihasilkan dan apakah berdasarkan teori kebenaran yang dianut positivisme termasuk teori korespondensi dan 3 teori lainnya. Bahwa suatu pernyataan adalah benar jika terdapat fakta-fakta empiris yang mendukung pernyataan tersebut. Atau dengan kata lain, suatu pernyataan dianggap benar apabila materi yang terkandung dalam pernyataan tersebut bersesuaian (korespodensi) dengan obyek faktual yang ditunjuk oleh pernyataan tersebut. B. Rumusan Masalah
1. Apa pengertian teori kebenaran ? 2. Apa saja macam-macam teori kebenaran ? 3. Bagaimana makna kebenaran dalam perspektif hukum? C. Ruang Lingkup Pembahasan
Ruang lingkup pembahasan dari makalah ini adalah tentang pengertian dan macam-macam pembagian dari teori kebenaran, serta makna kebenaran dalam perspektif hukum.
BAB II PEMBAHASAN A. Pengertian Teori Kebenaran
Kebenaran adalah satu nilai utama di dalam kehidupan human. Sebagai nilai-nilai yang menjadi fungsi rohani manusia. Artinya sifat manusiawi atau martabat kemanusiaan (human dignity) selalu berusaha “memeluk” suatu kebenaran. Berdasarkan scope potensi subjek, maka susunan tingkatan kebenaran itu dapat dikelompokkan menjadi: 1. Tingkatan kebenaran indera adalah tingakatan yang paling sederhana dan pertama yang dialami manusia; 2. Tingkatan ilmiah, pengalaman-pengalaman yang didasarkan disamping melalui indra, diolah pula dengan rasio; 3. Tingkat filosofis, rasio dan pikir murni, renungan yang mendalam mengolah kebenaran itu semakin tinggi nilainya; 4. Tingkatan religius, kebenaran mutlak yang bersumber dari Tuhan yang Maha Esa dan dihayati oleh kepribadian dengan integritas dengan iman dan kepercayaan. Manusia selalu mencari kebenaran, jika manusia mengerti dan memahami kebenaran, sifat asasinya terdorong pula untuk melaksankan kebenaran itu. Sebaliknya pengetahuan dan pemahaman tentang kebenran, tanpa melaksankan konflik kebenaran, manusia akan mengalami pertentangan batin, konflik spilogis. Karena di dalam kehidupan manusia sesuatu yang dilakukan harus diiringi akan
kebenaran dalam jalan hidup yang dijalaninya dan manusia juga tidak akan bosan untuk mencari kenyataan dalam hidupnya yang dimana selalu ditunjukkan oleh kebenaran. B. Macam-macam Teori Kebenaran
1. Teori Corespondence Menerangkan bahwa kebenaran atau sesuatu kedaan benar itu terbukti benar bila ada kesesuaian antara arti yang dimaksud suatu pernyataan atau pendapat dengan objek yang dituju/ dimaksud oleh pernyataan atau pendapat tersebut. Masalah kebenaran menurut teori ini hanyalah perbandingan antara realita obyek (informasi, fakta, peristiwa, pendapat) dengan apa yang ditangkap oleh subjek (ide, kesan). Jika ide atau kesan yang dihayati subjek (pribadi) sesuai dengan kenyataan, realita, objek, maka sesuatu itu benar. Kebenaran adalah kesesuaian pernyataan dengan fakta, yang berselaran dengan realitas yang serasi dengan sitasi aktual. Dengan demikian ada lima unsur yang perlu yaitu : a) Pernyataan ( statement ) b) Persesuaian (agreemant ) c) Situasi ( situation) d) Kenyataan (reality) e) Putusan ( judgements) Kebenaran adalah fidelity to objektive reality (kesesuaian pikiran dengan kenyataan). Teori ini dianut oleh aliran realis. Pelopornya plato,
Aristoteles dan Moore dikembangkan lebih lanjut oleh Ibnu Sina, Thomas Aquinas di abad skolatik, serta oleh Berrand Russel pada abad moderen. 2. Teori Consistency Teori ini merupakan suatu usah apengujian (test) atas arti kebenaran. Hasil test dan eksperimen dianggap relible jika kesan-kesanyang berturut-turut dari satu penyelidik bersifat konsisten dengan hasil test eksperimen yang dilakukan penyelidik lain dalam waktu dan tempat yang lain. Menurut teori consistency untuk menetapkan suatu kebenaran bukanlah didasarkan atas hubungan subyek dengan realitas obyek. Sebab apabila didasarkan atas hubungan subyek (ide, kesannya dan comprehensionnya) dengan obyek, pastilah ada subyektivitasnya. Oleh karena itu pemahaman subyek yang satu tentang sesuatu realitas akan mungkin sekali berbeda dengan apa yang ada di dalam pemahaman subyek lain. 3. Teori Pragmatisme Paragmatisme menguji kebenaran dalam praktek yang dikenal apra pendidik sebagai metode project atau medoe problem olving dai dalam pengajaran. Mereka akan benar-benar hanya jika mereka berguna mampu memecahkan problem yang ada. Artinya sesuatu itu benar, jika mengmbalikan pribadi manusia di dalam keseimbangan dalam keadaan tanpa persoalan dan kesulitan. Sebab tujuan utama pragmatisme ialah supaya manusia selalu ada di dalam keseimbangan, untuk ini manusia harus mampu melakukan penyesuaian dengan tuntutan-tuntutan lingkungan.
Dalam dunia pendidikan, suatu teori akan benar jika ia membuat segala sesutu menjadi lebih jelas dan mampu mengembalikan kontinuitas pengajaran, jika tidak, teori ini salah. Jika teori itu praktis, mampu memecahkan problem secara tepat barulah teori itu benar. Yang dapat secara efektif memecahkan masalah itulah teori yang benar (kebenaran). Teori pragmatisme (the pragmatic theory of truth) menganggap suatu pernyataan, teori atau dalil itu memliki kebenaran bila memiliki kegunaan dan manfaat bagi kehidupan manusia. Kaum pragmatis menggunakan kriteria kebenarannya dengan kegunaan (utility) dapat dikerjakan (workobility) dan akibat yang memuaskan (satisfaktor consequence). Oleh karena itu tidak ada kebenaran yang mutak/ tetap, kebenarannya tergantung pada manfaat dan akibatnya. 4. Kebenaran Performatis Teori ini menyatakan bahwa kebenaran diputuskan atau dikemukakan oleh pemegang otoritas tertentu. Contoh pertama mengenai penetapan 1 Syawal. Sebagian muslim di Indonesia mengikuti fatwa atau keputusan MUI atau pemerintah, sedangkan sebagian yang lain mengikuti fatwa ulama tertentu atau organisasi tertentu. Contoh kedua adalah pada masa rezim orde lama berkuasa, PKI mendapat tempat dan nama yang baik di masyarakat. Ketika rezim orde baru, PKI adalah partai terlarang dan semua hal yang berhubungan atau memiliki atribut PKI tidak berhak hidup di Indonesia. Contoh lainnya pada masa pertumbuhan ilmu, Copernicus (1473-1543) mengajukan teori
heliosentris dan bukan sebaliknya seperti yang difatwakan gereja. Masyarakat menganggap hal yang benar adalah apa-apa yang diputuskan oleh gereja walaupun bertentangan dengan bukti-bukti empiris. Dalam fase hidupnya, manusia kadang kala harus mengikuti kebenaran performatif. Pemegang otoritas yang menjadi rujukan bisa pemerintah, pemimpin agama, pemimpin adat, pemimpin masyarakat, dan sebagainya. Kebenaran performatif dapat membawa kepada kehidupan sosial yang rukun, kehidupan beragama yang tertib, adat yang stabil dan sebagainya. Masyarakat yang mengikuti kebenaran performatif tidak terbiasa berpikir kritis dan rasional. Mereka kurang inisiatif dan inovatif, karena terbiasa mengikuti kebenaran dari pemegang otoritas. Pada beberapa daerah yang masyarakatnya masih sangat patuh pada adat, kebenaran ini seakan-akan kebenaran mutlak. Mereka tidak berani melanggar keputusan pemimpin adat dan tidak terbiasa menggunakan rasio untuk mencari kebenaran. C. Kebenaran dalam Perspektif Hukum
Pada satu sisi hukum dipandang hitam putih, berarti kebenaran itu hanya satu yaitu berdasarkan pada kesesuaian norma hukum dengan peristiwa hukum. Jika demikian halnya maka hukum yang dilihat pada aspek kepastian yaitu kesesuaian legalitas dengan fakta-fakta hukum. Di sisi yang lain para ilmuan hukum memahami hukum itu dari berbagai sudut, ada yang melihat dari sudut filsat, ada dari sudut sejarah, ada dari sudut antropolgi, ada dari sudut politik bahkan ada dari sudut psikologi. Hal ini berarti kebanaran hukum itu sangat veriatif . Jika ia maka kebenaran hukum itu hanya terletak pada penegak hukum.
Telah disadari dalam penegakan hukum diharapkan agar penegak hukum terutama para hakim dalam hal menjutuhkan satu putusan harus memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Ketiga tujuan hukum ini adalah realisasi dari pemikiran kebenaran filosuf, pemikiran sosiolog dan pemikiran legalitor. Ketiga pemikiran ini jika dikaitkan dengan ketiga teori yang ada tentunya teori pragmatis sangat relatif untuk digunakan. Sebuah kebenaran yang berbeda dengan pendapat, maka tinggalkan pendapatnya itu. Teori pragmatif berkaitan dengan rasa kemanfaatan hukum. Jadi dalam perspektif kebenaran pragmatif tidak berorintasi pada sebuah proses atau suatu peristiwa hukum tetapi hasil dari proses atau peristiwa hukum itu. Teori koherensi diimplementasikan dalam tataran ius constitidum, (ide-ide hukum) yang kesesuaian dengan realitas perilaku masyarakat. Pendekatan deduktif sangat mendominasi kebenaran koherensi. Tataran hukum dalam hal ini adalah aspek keadilan yang diutamakan, seperti konsep keadilan Aristotelles. Rasa keadilan untuk setiap orang atau kelompok sangat variatif, oleh sebab itu jangan secara apriori menjustifikasi setiap putusan hakim itu tidak adil. Hakim sebagai
pematah
kepentingan
pencari
keadilan
mempunyai
pandangan
berdasarkan pada keyakinannya atas sebuah fakta hukum. Demikian juga dalam perspektif teori korespondensi, kesesuaian putusan hakim dengan kebenaran fakta-fakta hukum. Kebenaran legalitas, artinya penerapan hukum hukum terhadap sebuah perkara didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terdapat pada peristiwa terjadi. teori kebenaran korespondensi mengutamakan kepastian hukum (asas legalitas).
BAB III PENUTUP A. KESIMPULAN
Indonesia sebagai negara yang berdasar atas hukum (rechtsstaat) tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machtsstaat) sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan pengertian sekaligus pemaknaan yang luas dan menyeluruh terhadap sendi-sendi kehidupan ketatanegaraan khususnya pemerintahan negara di negeri ini. Kebenaran adalah satu nilai utama di dalam kehidupan manusia. Ada 4 macam teori kebenaran yaitu : 1. Teori Corespondence 2. Teori Consistency 3. Teori Pragmatisme 4. Kebenaran Performatif Dari ke empat teori kebenaran tersebut setelah kami analisis secara keseluruhan kami menyimpulkan bahwa produk produk hukum yang ada di Indonesia telah benar menurut ke empat teori kebenaran tersebut karena semuanya di buat tidak bertentangan dengan UUD 1945 bahkan merupakan penjabaran mengenai pasal – pasal yang terdapat dari UUD1945.
DAFTAR PUSTAKA
Noor, Mohammad Syam, Filsafat Pendidikan Dan Dasar Filsafat Pendidikan Pancasila, Surabaya, Usaha Nasional, 1984. Undang-Undang Dasar 1945 :Pustaka Mandiri, Surakarta file:///C:/Users/ASUS/Downloads/Filsafat%20hukum%20%20%20Pengantar%20 filsafat%20dan%20filsafat%20hukum.htm http://wikipedia.com www.google.com
