DITBINMAS BAHARKAM POLRI
CURICULUM VITAE DRS DRS. R R. AGUS KUSMANTO AKBP NRP 68040654 - KASI JEMENPAM SUBDIT BINKAMSA DITBINMAS BAHARKAM POLRI - MABES POLRI JURANG MANGU BARAT, BARAT PONDOK AREN AREN, TANGERANG 08128044304 --- K-2 ( ANAK 2 )
DITBINMAS BAHARKAM POLRI 2
Ancaman pada A d Abad Ab d 21 yang menghambat terwujudnya keamanan Ketidakpastian Politik Perubahan peraturan
pemerintah Pergerakan separatis Penyerangan ilegal Permintaan tidak realistis Penipuan Penggelapan
DITBINMAS BAHARKAM POLRI
Terorisme Demonstrasi Kerusuhan Pengangguran Sosial Konflik Agama Konflik Etnik Spionase dll
3
3
PENGARUH PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STATEGIS Individu
Global Nasionall Aktual
DEMOKRATISASI, HAK AZAZI MANUSIA, LINGKUNGAN HIDUP, PERTAMBAHAN PENDUDUK, PENDUDUK PERKEMBANGAN IPTEK, INDUSTRIALISASI, SUKU, RAS, AGAMA, ANTAR GOL KEJAHATAN LINTAS NEGARA, PERANG ANTAR NEGARA PERUBAHAN IKLIM, KRISIS EKONOMI GLOBAL KESENJANGAN SOSIAL, KEJAHATAN, BENCANA DLL
DITBINMAS BAHARKAM POLRI
TIMBULKAN GANGGUAN KAMTIBMAS
Kelompok
4
tingkat g ppotensi ancaman dan gangguan
1 TREND PERKEMBANGAN KAM GLOBAL Pengaruh perkembangan politik, sosek Dan keamanan di beberapa negara ?
2 KONDISI IPOLEKSOSBUDKAM - NASIONAL Terutama issue Sara, HAM, Demokratisasi, Ling Hidup, Hidup mengakibatkan : konflik sosial sosial, unjuk rasa buruh, kerusuhan, anarkisme, pertikaian, perkelahian
GANGGUAN NYATA, --AMBANG GANGGUAN GANGGUAN, POTENSI GANGGUAN
3 KONDISI KAM SAAT INI - AKTUAL Kejahatan, kecelakaan, kecerobohan, Kelalaian, kesalahan, --- bencana--DITBINMAS BAHARKAM POLRI
5
1
BOM WTC DI AMERIKA DAMPAK PERANG DI SURIAH KONFLIK PALESTINA ISRAIL SITUASI AFGANISTAN PERBAHAN HARGA MINYAK DUNIA AKIBAT KONFLIK • UKRAINA TDK MENANDATANGI PERJANJIAN DG UNI EROPA
• • • • •
Global R i Regional l
SITUASI KAMTIBMAS DI INDONESIA
• ROHINGNYA MYARMAR • KONFLIK PAKISTAN DAN INDIA • PENGUNGSI TIMTENG KE AUSTRALIA
DITBINMAS BAHARKAM POLRI
6
CONTOH :
• Embargo AS terhadap Irak mengakibatkan meningkatnya harga minyak dunia
naiknya subsudi BBM dalam negeri memicu naiknya harga BBM dalam negeri Eskalasi gangguan Kamtibmas dalam negeri meningkat Demo / unjuk rasa
DITBINMAS BAHARKAM POLRI
7
CONTOH :
Sejak terjadi Bom WTC
11 September 2001, terdapat kecenderungan isu keamanan menjadi j di masalah l h ditingkat diti k t global l bl
kegiatan Terorisme di dunia meningkat kegiatan Terorisme di Indonesia ga meningkat DITBINMAS BAHARKAM POLRI
8
Kegiatan Teror Bom di Indonesia Cuplikan data : • • • • • • • • • • • • • • •
14 April 1978 -- Masjid Istiglal Jakarta 20 JJanuari 1985 – Candi Borobudur 11 Des 1998 – Atrium Senin – bisnis 9 Peb 1999 – Mal Kelapa Gading 28 Mei 2000 – GKPI Medan 13 Sep 2000 – Lantai dasar Parkir BEJ Juli 2001 – Gereja Santa Anna Pd. Bambu 2001 -- Asrama Haji Sudiang Makasar 18 Januari 2002 – Gardu PLN depan bekas Terminal Cililitan 1 JJulili 2002 – Mal M l Graha G h Cij Cijantung t 12 Okt 2002 – Legian Kuta Bali 3 Peb 2003 – Wisma Bhayangkari Mabes Polri 1 April 2003 – Pipa PT. PGN di Medan 14 Juli 2003 – Gedung DPR Ri 5 Agustus 2003 – Hotel JW Marriot
• 9 September 2012 di Yayasan Yatim Piatu Pondok Bidara di Jalan Nusantara Rt 04/13, Beji, Depok
• Ditemukan 12 bom rakitan di Bekasi - 2013 • Penggrebekan terduga terorisme di Pamulang 6 tewas Jan 2014
Ancaman bom masih mungkin terjadi di Indonesia dengan waktu & tempat yg belum diketahui
9
Ancaman baru terorisme di Indonesia • 2000 – 2005 • 2005 – 2009 • Nurdin N di M Top T
- Alumni pelatihan di Afganistan - Alumni militer Philipina Selatan – Moro - tidak id k terlibat lib alumni l i dr d kedua k d diatas di
Ada Pergeseran Sasaran : kepentingan barat Pelaku • Pendidikan rendah • ekonomi rendah
DITBINMAS BAHARKAM POLRI
• Aparat p • Sipil/Pejabat • rumah ibadah – masjid dhirar Pelaku • Pendidikan tinggi • ekonomi menengah
10
Media Radikalisme • • • •
Media Massa Ketemu langsung Hubungan keluarga Lembaga g p pendidikan
- Majalah, selebaran, internet dll - diskusi, seminar, dakwah, pertemuan dll - pernihahan ( amrozi Cs) -p pesantren,, universitas
Ops • Wilayah binaan dibikin konflik / kalau ada konflik, dengan situasi tersebut akan mudah masuk faham radikalisme • Berkembang doktrin : Pok Pok pembawa maut dan pembunuh senyap
DITBINMAS BAHARKAM POLRI
11
Prediksi ancaman 1 Menciptakan 1. M i k konflik k flik horizontal h i l - Pemilukada - issu hak atas tanah - penentangan UU Ormas - slogan amar makruf nahi mungkar - aliran sesat - issu Siah dan Suni
2. Penyerangan tokoh yang menyerang pok radikal 3. Menyerang even nasional 4 Perlawanan 4. P l N i (terkait Napi (t k it fasilitas f ilit dan d kesenjangan)
DITBINMAS BAHARKAM POLRI
12
2
• Indonesia termasuk 10 negara favorit dalam g investasi,, namun terdapat p kendala kegiatan dalam bidang keamanan, dengan adanya: – Instabilitas keamanan lokal dan kondisi sosial – Ketidakpastian hukum dan jaminan keamanan dalam realisasi investasi
Japan Bank for International Coorporate (JBIC) Institute, 2006
DITBINMAS BAHARKAM POLRI
13
Gangguan Kamtibmas di beberapa daerah
Issue : Sara,, Hak Asasi Manusia Demokratisasi Lingk hudup
Pembakaran Pengrusakan Penganiayaan Pembunuhan Perampkan Penyerobotan P b k Pembongkaran Sabotase Perkelahian dll
Berbagai g ggejolak j / konflik sosial di Indonesia : Kasus Cikesik Banten Kasus Mesujij Lampung p g Kasus Bima NTB Kasus Sampang Madura Kasus Sara Lampung Berbagai bentrok antar warga – Jakarta • Berbagai bertrok terkait Pilpres/Pilkada • dll • • • • • •
• Stabilitas sosial politik dan keamanan lokal sangat berpengaruh pada iklim investasi / daya tarik investasi di Indonesia DITBINMAS BAHARKAM POLRI
14
KASUS CIKESIK BANTEN
PILKADA MOJOKERTO 2010 KASUS SYIAH SAMPANG MADURA
15
3 Kejahatan j berimplikasi kontijensi BENTUK KEJADIAN
Kejahatan j trans nasional
Kejahatan thd y negara g kekayaan
• Bentrok massa • Perkelahian pelajar/mahasiswa • Unjuk rasa anarkis • Pemogokan buruh • Kasus K SSara • • • • •
Narkotika Psikotropika Perdagangan manusia Perdagangan Senpi Kejahatan dunia maya
• BBM ilegal g Loging g g • Ilegal • Korupsi
132 24 17 36 9
Data Pusdalops Polri Januari s.d September 2013
14.493 399 72 36 37 1.254 921 405
DITBINMAS BAHARKAM POLRI
16
DEMO BURUH 31 OKT 2013 UNTUK KENAIKAN UMP
17
UNJUK RASA ANARKIS
18
Faktor-Faktor yang mempengaruhi daya tarik Investasi (Penelitian KPPOD dan The Asie Foundation tahun 2003)
DITBINMAS BAHARKAM POLRI
19
Keamanan lokal lokal,, stabilitas sosial & politik serta kepastian hukum, hukum, menjadi isu penting dalam mengawal pembangunan nasional ( termasuk dlm berinvestasi ?) 1
Indonesia harus membangun Kamnas yang kokoh dan kuat, melibatkan seluruh instansi dan masyarakat y
2
Industrial security harus dikelola secara profesional agar dapat menjamin keberlangsungan usaha, oleh karena itu perlu standar security system ? DITBINMAS BAHARKAM POLRI
20
Pengertian dalam PERKAP 24 / 2007 SEGALA UPAYA YANG BERKAITAN DENGAN PERLINDUNGAN TERHADAP INSTALASI SUMBERDAYA, INSTALASI, SUMBERDAYA UTILITY, UTILITY MATERIAL DAN INFORMASI RAHASIA INDUSTRI DALAM RANGKA MENCEGAH TERJADINYA KERUGIAN DAN KERUSAKAN
PENCEGAHAN KEJAHATAN & KERUGIAN
21
Menurut Prof. Dr. Awaloedin Djamin, MPA Yang dimaksud “Industrial Security” yang dalam buku-buku di Amerika Serikat disingkat “security”. Industrial Security mencakup bidang yang cukup luas, yaitu semua organisasi, baik perusahaan, lembaga dan instansi pemerintah, universitas, rumah sakit, dan sebagainya. Intinya adalah “crime and loss prevention” agar organisasi mencapai tujuannya secara produktif, efektif dan efisien. fi i L Loss tentu dapat d terjadi j di karena k b bencana alam (atau bencana buatan buatan manusia), ketidak mampuan manajemen, dan hubungan industrial yang tidak baik antara buruh dan pengusaha. h Jadi J di tidak tid k semata-mata t t dari d i “crime” “ i ” atau kejahatan.Sebagian besar uraian mengenai security memang mengenai pencegahan kejahatan, baik yang berasal dari luar ataupun dari dalam organisasi i i sendiri, di i yang akibatnya kib t adalah d l h kerugian k i (loss). Seperti halnya dengan kegiatan organisasi pada umumnya, security harus di “manage”, agar berhasil guna dan berdaya guna.
SASARAN
SEGALA UPAYA YANG BERKAITAN DENGAN PERLINDUNGAN TERHADAP INSTALASI, SUMBERDAYA, UTILITY, MATERIAL DAN INFORMASI RAHASIA INDUSTRI DALAM RANGKA MENCEGAH TERJADINYA KERUGIAN DAN KERUSAKAN
FISIK TANGIBLE (ASET FISIK)
NON FISIK INTANGIBLE (ASET NON FISIK)
22 DITBINMAS BAHARKAM POLRI
Gedung, Pabrik, Mesin,, Mobil,, Gudang, Produk, Barang berharga, Keuangan, Karyawan, y dll
Informasi-spesifik, data resep ramuan produk, formula, desain, spesifikasi rekayasa, sistem prosedur bisnis operasi, citra produk, akuntabilitas-profesionalitas akuntabilitas profesionalitas perusahaan, kepercayaan publik, integritas karyawan, dll
Dimensi pekerjaan security
TANGIBLE
INTANGIBLE
NON- PHYSICAL
PHYSICAL 1. Keselamatan dan keamanan tempat p kerja – operasional; 2. Perlindungan Infrastruktur & Fasilitas; 3. Perlindungan Eksekutif.
Pam giat, material & pers 23
• • • • • • • • • •
Management Resiko Pencegahan kerugian Perlindungan Aset Keamanan protektif Izin & kontrol Investigasi Perusahaan Hubungan Industri K Keamanan I Informasi f i Pengamanan proses bisnis Inteligen bisnis & pendukung konter inteligen
Pam giat, info/dok
P A M A S E T
DIMENSI PEKERJAAN PAM CUKUP LUAS SHG TANGGUNG JAWAB PENGAMANAN ASET ADA PADA SELURUH KOMUNITAS PERUSAHAAN : UNSUR MANAJEMEN, KARYAWAN , SATPAM DAN MITRA KERJA
dalam • PEMERINTAH – POLRI SBG UNSUR UTAMA dibantu INSTANSI TERKAIT
MASYARAKAT
PEMERINTAH - POLRI
• OPERATOR – BUJP / PRAKTISI • USERS (INDUSTRI, (INDUSTRI KLIEN KLIEN-PENGGUNA) PENGGUNA)
OPERATOR BUJP
BADAN AUDIT
• ASOSIASI PROFESI SECURITY • LEMBAGA PENDIDIKAN • BADAN AUDIT
LEMBAGA PENDIDIKAN
• MASYARAKAT
USER INDUSTRI
ASOSIASI PROFESI
DITBINMAS BAHARKAM POLRI
24
Pengamanan pada organisasi/perusahaan ( Cara C mengamankan k asett ? ) • MENDASARI 1 REGULASI YG BERLAKU
Terkait dengan Keamanan Nasional 2 SESUAI DENGAN
STRATEGI BINKAMTIBMAS
Membangun pengamanan swakarsa
25 DITBINMAS BAHARKAM POLRI
S M P
Sistem Manajemen Organisasi Aset FISIK Aset Non FISIK
Sistem Manajemen Pengamanan merupakan bagaian dari Sistem Manajemen Organisasi Pengamanan (Pam Aset) merupakan tanggung jawab seluruh fungsi pada organisasi (unsur manajemen, karyawan, Satpam dan mitra kerja)
NKRI
UUD 1945 • MERDEKA
CITA-CITA
• BERSATU
BERDASARKAN
NASIONAL
• BERDAULAT
PANCASILA
• ADIL & MAKMUR
PEMBUKAAN
• ASPEK KEAMANAN NASIONAL
UUD 1945
MELINDUNGI SEGENAP BANGSA INDONESIA & SELURUH TUMPAH DARAH INODNESIA
TUJUAN NASIONAL
• ASPEK KESEJAHTERAAN SOSIAL MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN UMUM & MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA
• ASPEK HUB INTERNASIONAL
KAMNAS YG • KOKOH • KUAT MASY YG DINAMIS SBG POTENSI UTK UTK CAPAI KESEJAHTERAAN LAHIR & BATIN
IKUT MELAKS KETERTIBAN DUNIA BERDASARKAN KEMERDEKAAN, PERDAMAIAN ABADI & KEADILAN SOSIAL
DITBINMAS BAHARKAM POLRI
26
Regulasi Keamanan Nasional UUD 1945
Pasal 30, Amandemen ke - 4
1 MENDASARI REGULASI YG BERLAKU
(1) Setiap Warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahn & keamanan negara ((2)) Usaha p perthn & keamanan negara g dilaksanakan melalui sistem keamanan rakyat semesta, oleh TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung ((4)) Kepolisian p Negara g Republik p Indonesia sebagai g alat negara, g ,y yang g menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi mengayomi, melayani masyarakat serta menegakan hukum (5) ….. Syarat-syarat keikut sertaan warga g negara g dalam usaha pertahanan & keamanan diatur dengan undang-undang
Pelibatan masyarakat dlm Binkamtibmas
27
UU No. No 2/2002 ttg Polri
Tugas Pokok Polri
UU No. 2/2002 Pasal 13 Tugas pokok Polri adalah a. memelihara Kamtibmas b menegakkan hukum, b. hukum dan c. memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
UUD 1945 UU NO. 2 / 2002 TUPOK POLRI
HARKAMTIBMAS
GAKKUM
LIN, YOM, YANMAS DIBANTU
POLSUS – PPNS – PAM SWAKARSA
28
P l 2 Pasal Fungi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang Har ktm, gakkum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kpd masy
Pasal 3 Pengemban fungsi Kepol adalah Polri dibantu oleh (1) PPNS (2) Polsus (3) Bentuk bentuk
Pamswakarsa
PENGEMBAN FUNGSI KEPOLISIAN UU No. 2/2002 ttg Polri Psl 14 (1) huruf f. Polri bertugas : melaks koord, was. & bin teknis thd Polsus, PPNS & bentuk Pamswakarsa Psl 15 (2) huruf g. Polri berwenang : memberikan petunjuk, mendidik & melatih aparatt P Polsus l d dan petugas t P Pam Swakarsa dlm bid teknis kepolisian Psl 36 (1) Polri dan pengembang f. Kepol lainnya wajib waj b menunjukkan e u ju a tanda ta da pengenal pe ge al sebagai keabsahan kewenangan dalam bertugas
29
Psl 9 (1) Kapolri menetapkan, menyelenggarakan, dan mengendalikan kebijakan j teknis kepolisian.
• POLSUS • PPNS • BENTUK BENTUK-BENTUK BENTUK PAM SWAKARSA
Polri menetapkan kebijakan teknis kepolisian bagi seluruh pengemban fungsi kepolisian, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaannya
STRATEGI BINKAMTIBMAS
• MEMBANGUN KAM SWAKARSA
2
KEAMANAN NASIONAL SISTEM KEAMANAN RAKYAT SEMESTA SISKAM SWAKARSA Siskamling Polri
Perkap 23/2007
Instansi & Swasta
masy
TERWUJUDNYA KAMTIBMAS
UUD 1945, Psl 30 UU No. 2/2002 Psl. 3
P O L M A s
PERMUKIMAN Kam Swakarsa
KAWASAN BISNIS
Perkap 24/2007
ORGANISASI PERUSAHAAN INSTANSI
INDUSTRIAL SECURITY
Sitem Manajemen Pengmanan
30
Bentuk Pengamanan Swakarsa Bentuk Pengamanan Swakarsa adalah suatu bentuk pengamanan yang diadakan atas kemauan, kesadaran, dan kepentingan masyarakat sendiri yg kemudian memperoleh pengukuhan dari Polri.
INDUSTRIAL SECURITY LING KERJA LING PENDIDIKAN
PERUSAHAAN INSTANSI
SATPAM BUJP SISKAMLING LING PEMUKIMAN
KAMPUNG PERUMAHAN
31
Industrial Security dan Siskamling diposisikan sebagai bentuk pengamanan swakarsa
• SISTEM PENGAMANAN SWAKARSA
Membangun keamanan nasional ibarat membangun kekuatan rantai dimana kekuatan rantai terletak pada kakuatan mata rantai terlemah, MAKA tiap mata rantai harus diperkuat dengan sistem manajemen pengamanan Industrial Security ( organisasi, g ,p perusahaan dan/atau Instansi/lembaga pemerintah ) Industrial Security y harus diperkuat p sistem keamanan swakarsanya.
di implementasikan
Perkap 24/2007 ttg SMP merupakan Instrumen/pedoman untuk membangun Keamanan swakarsa di lingkungan32 I d t i l security Industrial it yang melibatkan lib tk seluruh komunitas organisasi
32
Pelibatan masyy ppada Industrial Securityy tindakan
situasi
REPRESIF
darurat 20 % MASY 80 % POLRI
PREVENTIF
rawan 50 % MASY
PREEMTIF
aman 80 % MASY
50 % POLRI
Bantuan Pam mendasari : 1. 22. 3. 4.
Perkap No. 9 / 2006 ttg Tata cara penyelengg Pelayanan, Pam dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum P k NNo. 1 / 2009 tt Perkap ttg Gun G Kuat K t ddalam l titindakan d k KKepolisian li i Perkap No. 8 / 2010 ttg Tata cara lintas ganti dan CB dalam PHH Perkap No. 8 / 2009 ttg Hak Azazi Manusia (HAM)
20 % POLRI
PENINDAKAN PENANGGULANGAN PENCEGAHAN
PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN PENGAMANAN (SMP) Perkap No. 24 / 2007 ttg SMP
33
KEPRES NO. 63 TAHUN 2004 TTG PENGAMANAN OBVITNAS Psl 4 (1) Pengelola Obyek Vital Nasional bertanggung jawab atas penyelenggaraan pengamanan Obyek Vital Nasional masing-masing b d berdasarkan k prinsip i i pengamanan internal. = pengamanan swakarsa Psl 4 (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia berkewajiban memberi bantuan pengamanan terhadap Obyek Vital Nasional.
34
DITBINMAS BAHARKAM POLRI
MEMBANGUN PENGAMANAN SWAKARSA (memenuhi standar kualitas & kemampuan) Psl 5 (2) BANTUAN PENGAMANAN BERDASARKAN KEBUTUHAN & PERKIRAAN ANCAMAN DAN/ATAU GANGGUAN YG MUNGKIN TIMBUL Psl 6
AMAN
• MENERAPKAN SISTEM MANAJEMEN PENGAMANAN SWAKARSA (SMP) • MELAKSANAKAN AUDIT SISTEM MANAJEMEN PENGAMANAN SWAKARSA
• MENENTUKAN KRITERIA ESKALASI ANCAMAN (AMAN, RAWAN, DARURAT) • MENYUSUN MEKANISME BANTUAN PENGAMANAN
RAWAN DARURAT
PERATURAN KAPOLRI NO 24/2007 TTG SISTEM MANAJEMEN PENGAMANAN ORGANISASI, PERUSAHAAN DAN/ATAU INSTANSI/LEMBAGA PEMERINTAH mengatur tentang :
SATPAM
merupakan instrumen hukum dan panduan induk dalam membangun pengamanan swakarsa yang profesional dan terukur
BUJP Perkap 24 / 2007 Tt SMP Ttg
ASOSIASI PROFESI SECURITY SISTEM MANAJEMEN PENGAMANAN BADAN AUDIT Dalam penerapan penerapan-nya nya merupakan satu kesatuan sistem
35
DITBINMAS BAHARKAM POLRI
PAS 223 SMP BERDASARKAN PERKAP 24/2007 MERUP HASIL HARMONISASI BEBERAPA STANDAR INTERNASIONAL – TERUTAMA PADA PAS 223 - ISO
•
PAS 223 (Publicly Available Specification) tentang societal security merupakan standar terbaru ISO.
•
Berbeda dengan standar lain yang dikeluarkan sebelumnya isu mengenai societal security sebelumnya, langsung menjadi acceptance global standard tanpa melalui mekanisme drafting dan lainnya, karena telah diajukan dan disetujui oleh sebagian negara anggota ISO dan disahkan melalui Technical Committee 223.
•
Isi tentang PAS ini memberikan petunjuk tentang standar sistem manajemen pengamanan (SMP)
Security Management System PAS 223 ( ang dijadikan Ac (yang Acuan) an) Start
Management Review Security Policy
Checking / Corrective Action Monitoring & Measurement N Nonconformance f & Corrective C ti & Preventive Action Records SMS Audits
Continual Improvement
Implementation Structure & Responsibility Training, Awareness, Competence Communication SMS Documentation Document ocu e t Co Control to Operational Control Emergency Preparedness / Response
Planning Security Risks and Threats L Legal l & Oth Other R Requirements i t Objectives & Targets Security Management Program
37
37
5 Standar SMP 1
5 15. 16 16.
1 1.
2
4 11. 12. 13 13. 14.
3 6. 7. 8. 9. 10.
DITBINMAS BAHARKAM POLRI
2. 3. 4 4. 5.
38
38
Aspek yg diharmonisasikan 1.1
Pada Standar Proses Manajemen nya agar mampu dihadapkan pd FKK,PH & AF (Manajemen Resiko – identifikasi aset, identifikasi ancaman)
2 2.
P d Standar Pada St d KKompetensi t i agar memiliki kwalifikasi Kepolisian Terbatas (jenjang pendidikan – Gada Pratama, Madya, Utama)
3.
Pada Standar Sistim Peralatan
4 4.
Pada Standar Audit
memiliki SNI atau sesuai dgn ketentuan agar transparan & akuntable (dilaksanakan oleh Badan Audit Publik Independent)
DITBINMAS BAHARKAM POLRI
39
39
• ISPS Code • ICAO/IATA • OHAS/SMK3
P k Nomor Perkap N 24/2007 TTG SMP
mencegah resiko kerawanan Internal
SMP SEBAGAI HARMONISASI MELENGKAPI BERBAGAI STANDAR BERBAGAI STANDAR
SMP mampu dihadapkan pada resiko akibat ancaman & gangguan dari dalam & luar sistem
POLRI
INSTALASI
MAT & UTILITY
INDUSTRIAL SUCURITY
SMP ORGANISASI HRS MAMPU MENGAMANKAN DIRI DAN LINGKUNGANNYA
INFORMASI RAHASIA
SUMBER DAYA
BERBAGAI JENIS STANDAR SBG JAMINAN ” BRAND” (internal hazard & treath)
40
40
ESENSI PENERAPAN SMP DLM PERKAP 24/2007 1 1.
Penerapan SMP tidak merubah sistem yg sudah berjalan (harmonisasi dg sistem yg ada) dg menambah fungsi kepolisian terbatas agar mampu dihadapkan pd ancaman ektenal, shg proses harmonisasi tdk dirasakan menambah biaya tp diterima sbg investasi.
2.
Sistem yg diterapkan mempunyai tujuan bersama utk menciptakan iklim perlindungan thd keberlangsungan usaha.
3.
Standar SMP memiliki pendekatan standar yg sama dg sistem umum lainnya yi PDCA (Plan, Do, Check, Action) shg standar SMP sehingga mudah diterapkan bersama standar manajemen lainnya.
4.
Aspek standar yg telah diharmonisasikan spt standar kompetensi, spesifikasi sistem perangkat dan akreditasi terukur dan transparan dg g regulasi g yg telah diterbitkan oleh Polri. berbagai DITBINMAS BAHARKAM POLRI
41
Dalam PENERAPAN PERATURAN KAPOLRI NO 24/2007 yg perlu diperhatikan :
SATPAM - NYA
BUJP - NYA
SISTEM MANAJEMEN-NYA
1.
2.
Memiliki kompetensi sesuai ketentuan a pelatihan dasar, a. dasar lanjutan, lanjutan utama b. pelatihan spesialisasi sesuai kebutuhan (antisipasi teror bom, kebakaran, investigasi dll) Menggunakan Seragam & Atribut sesuai ketentuan
1. 2.
Memilik izin operasional dari Kapolri Menyediakan Satpam yg kompeten / dididik
1. 2.
Menerapkan Standar SMP yang dijabarkan dalam 16 elemen Dokumen SMP : a. Hasil H il manajemen j resiko ik pengamanan b. Berbagai prosedur pengamanan (SOP) c. Renpam, Renkon, Rengiat d. Analisa data keamanan
DITBINMAS BAHARKAM POLRI
42
Penjabaran Perkap 24/2007 ttg SMP sebagai pedoman teknis dalam penerapannya : 1. Perkap Nomor : 24/2010 ttg Tata Cara Pelaksanaan Audit untuk Penerbitan Surat Rekomendasi dan SIO BUJP
Audit BUJP
2. Kep Kapolri Nomor : Kep/529/IX/2011 ttg Pedoman Teknis Tata Cara Penyelenggaraan Pelatihan bagi Satpam
Pelatihan Satpam
3 SK 3. SKep Kapolri K l i NNo : SKEP/47/VI/2009 ttg PPedoman d TTeknis k i Si Sistem Registrasi KTA Satpam
Registrasi Satpm
4. Skep Kapolri No : SKEP/99/XI/2009 ttg Pedoman Teknis Penunjukan Badan Audit Publik untuk Melakanakan Audit Penerapan SMP
Badan Audit
5. Skep Kapolri No : SKEP/591/XI/2009 ttg Pedoman Spesifikasi Teknis Seragam dan Atribut Satpam
Seragam Satpam
6. Skep Kapolri No. : SKEP/119/XII/2009 ttg Naskah Sementara Pedoman Registrasi Asosiasi/Organisasi Profesi di bidang Pengamanan.
Asosiasi Profesi
7. Kep Kabaharkam Polri Nomor : 74/IX/2013 tanggal 4 Sept 2013 ttg Pd Pedoman SSertifikasi tifik i Penerapan P Sistem Si t Manajemen M j Pengamanan P Swakarsa berdasarkan Perkap No. 24 Tahun 2007.
Sertifikasi SMP
43
43
SISTIMATIKA PERATURAN KAPOLRI NO 24/2007 TTG SISTEM MANAJEMEN PENGAMANAN • • • • • • • • •
BAB I BAB II BAB III BAB IV BAB V BAB VI BAB VII BAB VIII BAB IX
KETENTUAN UMUM SISTEM MANAJEMEN PENGAMANAN ((1)) Sistem SATUAN PENGAMANAN (2) Kompensi SDM HUBUNGAN TATA CARA KERJA BADAN USAHA JASA PENGAMANAN (3) Peralatan PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN (4) Audit EVALUASI DAN PENILAIAN SANKSI (Pelat, Gam & Atribut, Registrasi & KTA, BUJP) KETENTUAN PENUTUP
DITBINMAS BAHARKAM POLRI
44
Bab II Bagian Kedua Pasal 4 Perkap p 24/2007 ttg g SMP
1 •
Penetapan kibijakan pengamanan dan menjamin komitmen terhadap penerapannya. penerapannya
2 •
Perencanaan pemenuhan kebijakan tujuan dan sasaran manajemen pengamanan
3
•
4 • 5
•
Penerapan kebijakan SMP secara efektif dgn kembangkan puan dan mekanisme pendukung yg diperlukan utk capai bijak, tujuan dan sasaran pengamanan. Pengukuran, pemantauan dan evaluasi kinerja pam serta lakukan tindakan perbaikan dan pencegahan. Peninjauan secara teratur dan peningkatan pelaksanaan SMP scr berkesinambungan dgn tujuan kat kinerja pam. DITBINMAS BAHARKAM POLRI
45
Unsur-unsur / elemen yg tdp dalam standar penerapan SMP
16 elemen p penerapan p SMP 1
bijak
2
ren
3
laks
4
was
5
kajij ulang
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13 13. 14. 15. 16 16.
pemeliharaan dan pembangunan komitmen; pemenuhan aspek peraturan perundang-undangan keamanan; manajemen risiko pengamanan; tujuan dan sasaran; perencanaan dan program; pelatihan, kepedulian, p p dan kompetensi p pengamanan; p g konsultasi, komunikasi dan partisipasi; pengendalian dokumen dan catatan; penanganan keadaan darurat; pengendalian proses dan infrastruktur; pemantauan dan pengukuran kinerja; pelaporan, perbaikan dan pencegahan ketidaksesuaian; pengumpulan dan penggunaan data; audit; tinjauan manajemen; Kaji ulang - FEED BACK peningkatan berkelanjutan. berkelanjutan
DITBINMAS BAHARKAM POLRI
46
Keppres No. 63/2004 Skep/738/X/2005 - Bantuan penyusunan konfigurasi pengamanan, - Koordinasi dan bantuan pers Pam sesuai identifikasi resiko
YANG TERLIBAT : PERBANTUAN POLRI & TNI
CSR
MASYARAKAT
9,10
FKPM 2, 7
KARYAWAN & MITRA KERJA PAM SWAKARSA - SATPAM, SATPAM MGR SECURITY, KA SATPAM DANRU
6,7, 8, 9
2,3,4,5,6,8,9,10
1,2,11,12,13,14,15,16
TTerwujudnya j d Pengamanan P Swakarsa S k di perusahaan h yang melibatkan seluruh komunitas perusahaan
UU No. 40/2007 ttg CSR Perkap 7/2008 ttg Polmas Peran masy & FKPM dlm CSR, Condev - Katkan security awareness, - Sosialisasi SMP kpd p karyawan, y , Security, mitra kerja dan BUJP. - Kompetensi Auditor internal - Kompetensi Satpam - Atribut Satpam - Legalitas BUJP UU No. 2/2002 PP No. 43/2012 Perkap No. 24/2007
DITBINMAS BAHARKAM POLRI
47
PENGAMANAN SISTEM PAM FISIK
Sistem Manajemen Pengamanan dibutuhkan bagi
Struktur Organisasi, Perencanaan Tanggung jawab Prosedur Proses
ELECTRONIC PROTECTION
PHISICAL PROTECTION
SYSTEM SECURITY SECURITY MANNING
PROCEDURAL PROTECTION
Pengendalian Risiko ancaman dan gangguan terhadap g organisasi
Pengembangan, Pengembangan Penerapan, Pencapaian, Pengkajian dan Pemeliharaan j kebijakan P Pengamanan digunakan untuk
Organisasi yang Aman, Efisien dan Produktif
Security bukan lagi Cost, tetapi sebagai investasi
48
Dokumen Standar SMP Intel dasar
(ipoleksosbud)
Crime Index
Data kriminalitas wilayah dari Kepolisian
Kejadian internal berdasarkan Identifikasi resiko pam
• Rencana Pengamanan (Renpam) Tahunan (Bijak/Strategi Pengamanan)
• Rencana Kegiatan Pengamanan ((Securityy dailyy Activityy Technical Guide))
• Rencana Kontijensi 49
Mekanisme Sertifikasi Penerapan SMP 1. Aplikasi AUDIT
2. Aplikasi RE-AUDIT
9. Audit Surveilance
Organisasi, Organisasi, Perusahaan P h &/ Instansi Lembaga Pemerintah
3. Audit DIAGNOSTIC ASSESMENT
PRE - AUDIT FINAL AUDIT
VERIFIKASI
4. Tim Audit - Lap
BADAN AUDIT PUBLIK
5. Lap & Rekom
2. Pemberian Mandat
6. Giat Verifikasi 7. Hasil Verifikasi - Lap 8. Sertifikasi
POLRI
50
IMPLEMENTASI AUDIT, VERIFIKASI & SERTIFIKASI SMP BERDASARKAN PERATURAN KAPOLRI NO 24/2007 PELAKSANA AUDIT&/ VERIFIKASI
GIAT AUDIT & VERIFIKASI
METODE AUDIT/ VR
AUDETE & SASARAN AUDIT/VR
HASIL EVALUASI & PENILAIAN (VERIFIKASI) THD LAP AUDIT SMP
PERBANKAN
POLRI + BADAN AUDIT
DIAGNOSTIC ASSESMENT
TINJAUAN DOKUMEN
PERATURAN PAM & ADM PAM
SERTIFIKAT EMAS (PENCAPAIAN 85-100%)
PRE - AUDIT
WAWANCARA/ INTERVIEW
SARANA & PRASARANA PAM
SERTIFIKAT PERAK (PENCAPAIAN 60-84%)
TINJAUAN LAPANGAN
SDM & SATPAM (KOMPETENSI)
TINDAKAN PEMBINAAN (PENCAPAIAN 0-59%) 0 59%)
FINAL AUDIT VERIFIKASI
PROGRAM & OPS PENGAMANAN AUDIT SURVEILANCE
51
PPelaksanaan lk penilaian il i & evaluasi l i thd laporan l audit dit SMP ( verifikasi audit penerapan SMP ) 1.
pemeriksaan dokumen penerapan SMP secara selektif prioritas pada beberapa elemen SMP yang mencerminkan kemampuan penyelenggaraan pengamanan swakarsa;
2.
pemeriksaan pada tindakan perbaikan atas temuan audit SMP;
3.
tinjauan lapangan untuk memastikan kesesuaian dengan pelaksanaannya DITBINMAS BAHARKAM POLRI
52
Organisasi yang telah mendapat Sertifikat penerapan SMP 1.
PT. Pertamina (Persero) RU IV Cilacap, Kantor Pusat, TBBM Surabaya, TBBM Jakarta Group TBBM Makasar, Makasar TBBM Kertapati Kertapati, TBBM Pontianak Pontianak, TBBM Medan dan TBBM Banjarmasin ( 9 lokasi )
2.
PT. PLN (Persero)
PJB UP Gresik, UP Paiton, PJB UP Muara Tawar, PLN Sektor AsamAsam PLN Sektor Belawan, Asam, Belawan PLN Sektro Tello, Tello PLN Pembangkitan Tanjung Jati B, PJB UP Muara Karang, PJB UP Cirata, PLN AP2B Sulselbar, PLN P3B Limo Cinere, PLN Sektor Tarahan, PJB UP Brantas, PLN Dis Jaya, PLN UP Bakaru, PLN Sektor Keramasan dan PLN P3b Sumatera. Sumatera ( 16 lokasi )
3.
PT. Indonesia Power
UBP Suralaya, UBP Bali, UBP Kamojang, UBP Priok, UBP Grati, UBP Semarang, UBP Mrica, UBP Saguling, UBP Bali ( 9 lokasi )
4.
Perusahaan lainnya :
Holcim Indonesia (Narogong dan Cilacap), Pabrik Kertas Ciwi Kimia, PT. Wijaya Karya, Conoco Phillips (Suban dan Grissik), Indocement Tunggal Prakarsa (Cirebon, Tarjun), Kaltim Prima Coal, Waskita Karya, Krakatau Steel Steel, Semen Padang Padang. ( 12 lokasi ) Jumlah 46 Perusahaan (9+16+9+12)
53
Keuntungan penerapan SMP ? 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9 9.
Meningkatkan citra perusahaan – membangun reputasi Meningkatkan g kinerja j di lingkungan g g p perusahaan Meningkatkan efisiensi kegiatan / meningkatkan produktifitas Memperbaiki manajemen organisasi dengan menerapkan perencanaan pelaksanaan, perencanaan, pelaksanaan pengukuran dan tindakan perbaikan (plan, do, check, act – corrective action) Meningkatkan penataan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan Mengurangi risiko usaha / mencegah kerugian Meningkatkan g daya y saing g Meningkatkan komunikasi internal dan hubungan baik dengan berbagai pihak yang berkepentingan Menjamin keberlangsungan usaha DITBINMAS BAHARKAM POLRI
54
Sasaran Strategis Penerapan SMP 1.
merupakan salah satu pedoman pembinaan thd masyarakat model kawasan industri dlm menyelenggarakan pengamanan swakarsa swakarsa..
2.
keamanan swakarsa pada industrial security ditangani g oleh p pelaku yyang gp profesional dan bisa dipertanggung jawabkan
3.
diharapkan pengguanaan kekuatan Polri lebih efisien f terfokus f k pada d pelayanan l k keamanan d di sektor publik publik//umum
DITBINMAS BAHARKAM POLRI
55