Penemuan Hukum Dalam Perspektif Hukum Progresif dan Problematika Penegakan Hukum di IndonesiaFull description
afjnakvdzmjkafnvkaz njkv
kimiaDeskripsi lengkap
Penemuan Hukum Dalam Perspektif Hukum Progresif dan Problematika Penegakan Hukum di IndonesiaDeskripsi lengkap
Bagaimana sebenarnya penegakan hukum di IndonesiaFull description
anti korupsiDeskripsi lengkap
dampak korupsi tugas pendidikan budaya anti korupsiDeskripsi lengkap
Law Enforcement in the Sea of Indonesia
Tanya jawab tentang penegakan hukum di IndonesiaFull description
Tugas Kuliah. Review karya Daniel S. LevFull description
pDeskripsi lengkap
Full description
Karena pertimbangan atau target-target ekonomis, pembangunan kurang memperhatikan aspek perencanaan dan dampak pelaksanaannya terhadap lingkungan. Akibatnya, lingkungan pun tercemar bahkan r…Full description
PENEGAKAN HUKUM penegakan hukum pidana pada kenyataannya sering terjadi orang ditangkap dan ditahan tanpa adanya surat perintah penangkapan dan/atau penahanan, bahkan proses penangkapannya sering pula dilakukan tanpa mengindahkan hakhak asasi manusia, atau melanggar pasal !" ayat #!$ UU No%&' tahun !''' tentang HAM, terkait asas praduga tak bersalah, yang berbunyi (
)*etiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan suatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya se+ara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan perundangundangan) dan berdasarkan pasal UU yang sama, setiap orang memiliki )hak untuk tidak disiksa) dalam penegakan hukum% -an dalam pasal ' ayat #.$ UU No% tahun . tentang Kekuasaan Kehakiman Pejabat yang melanggar ketentuan tersebut di atas bukan lagi dapat dipidana akan tetapi )dipidana)%
*eperti yang kita ketahui Praperadilan adalah 0e0enang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutuskan tentang 1 a$ *ah tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau permintaan yang berkepentingan demi tegaknya hukum dan keadilan ( b$ *ah tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan yang berkepentingan demi tegaknya hukum dan keadilan ( dan +$ Permintaan gantirugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan (Hal mana tentang Praperadilan tersebut se+ara limitati2 diatur dalam pasal 33 sampai pasal "& Undangundang No%" tahun !'"! tentang KUHAP%
*ejauh ini di dalam praktiknya hak tentang Praperadilan tersebut hanya dilakukan oleh tersangka atau keluarga tersangka melalui kuasa hukumnya dengan +ara melakukan Gugatan Praperadilan terhadap pihak Kepolisian atau terhadap pihak Kejaksaan ke Pengadilan Negeri setempat yang substansi gugatannya mempersoalkan tentang sah tidaknya penangkapan atau penahanan atau tentang sah tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan% Kita tidak pernah mendengar bah0a Kepolisian mempraperadilankan Kejaksaan tentang sah tidaknya Penghentian Penuntutan terhadap tersangka/terdak0a, atau sebaliknya pihak Kejaksaan mempraperadilankan pihak Kepolisian tentang sah tidaknya Penghentian Penyidikan%
Perlu untuk diketahui oleh masyarakat pada umumnya dan Penegak Hukum pada khususnya bah0a pasal 33 s/d pasal "& KUHAP yang mengatur tentang Praperadilan tidak hanya memberikan hak kepada tersangka atau keluarganya untuk mempraperadilankan Kepolisian dan Kejaksaan, namun pasal tersebut juga memberi hak kepada Kepolisian untuk mempraperadilankan Kejaksaan begitu juga sebaliknya pasal tersebut juga memberi hak kepada Kejaksaan untuk mempraperadilankan Kepolisian% 4ika suatu perkara pidana sudah di *P-P #P%!5$ dari Kepolisian ke Kejaksaan dan dalam perkembangannya menurut penilaian pihak Kejaksaan kasus tersebut telah memenuhi syarat untuk dilakukan penuntutan, namun ditengah jalan tibatiba pihak Kepolisian mengeluarkan *P& #*urat Penetapan Penghentian Penyidikan$ terhadap kasus tersebut maka demi tegaknya hukum dan keadilan seharusnya upaya akhir yang ditempuh pihak Kejaksaan adalah melakukan Gugatan Praperadilan terhadap pihak Kepolisian ke Pengadilan Negeri% 6egitu juga jika suatu perkara telah dinyatakan +ukup bukti oleh pihak Kejaksaan #P%.!$ dan/atau telah perkara tersebut telah dilimpahkan dari Kepolisian kepada Kejaksaan, namun ditengah jalan tibatiba Kejaksaan mengeluarkan *P& #*urat Penetapan Penghentian Penuntutan$, maka seharusnya demi tegaknya hukum dan keadilan pihak Kepolisian harus berani melakukan Gugatan Praperadilan terhadap pihak Kejaksaan ke Pengadilan Negeri%
Namun dalam praktiknya hal sema+am itu sangat sulit terjadi karena masingmasing pihak berusaha saling menjaga hubungan baik atas dasar pertimbangan rasa segan
sesama aparat dan/atau adanya rasa saling membutuhkan dalam system kerja dan/atau adanya rasa 7saling pengertian)% -an kondisi sema+am ini jika dibiarkan terus tanpa ada upaya untuk memperbaiki agar sesama penegak hukum ter+ipta budaya saling kontrol, maka iklim sema+am ini pada gilirannya akan menganggu upaya penegakan supremasi hukum di negara kita ini% -alam negara hukum yang berusaha menegakkan supremasi hukum sangat diperlukan suatu lembaga kontrol yang independen yang salah satu tugasnya mengamati/men+ermati terhadap sah tidaknya suatu penangkapan, penahanan atau sah tidaknya penghentian penyidikan suatu perkara pidana atau sah tidaknya alasan penghentian penuntutan suatu perkara pidana baik itu dilakukan se+ara resmi dengan mengeluarkan *P&, apalagi yang dilakukan se+ara diamdiam%%
-i samping itu diharapkan juga pihak Kepolisian dapat mengontrol kinerja Kejaksaan apakah perkara yang sudah dilimpahkan benarbenar diteruskan ke Pengadilan% 6egitu juga pihak Kejaksaan diharapkan dapat mengontrol kinerja Kepolisian di dalam proses penanganan perkara pidana apakah perkara yang sudah di *P-P #P%!5$ ke Kejaksaan yang dinilai telah +ukup bukti pada 0aktunya benarbenar dilimpahkan oleh Penyidik ke Kejaksaan atau berhenti se+ara diamdiam% -i dalam era supremasi hukum ini Kepolisian harus berani mempraperadilankan pihak Kejaksaan jika suatu perkara yang telah dinyatakan +ukup bukti #P%.!$ atau tahap ., ternyata perkara tersebut tidak jadi dilimpahkan ke Pengadilan% 6egitu juga sebaliknya% dan berbi+ara upaya prapradilan kayaknya ini hanya dapat diandalkan kepada pihak Ad8okat/Penga+ara, sebagai penegak hukum yang independen% 9ang jelas Praperadilan bukan hanya hak dari tersangka atau keluarga tersangka, tapi juga merupakan hak dari Kepolisian dan Kejaksaan%