PENEGAKAN HUKUM DI WILAYAH LAUT INDONESIA (Farida Puspitasari, SH, M.Hum)
1. Pendahuluan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara kepulauaan (archipelagic state) terbesar di dunia yang memiliki 17.508 pulau (dua pulau telah menjadi bagian negara Timor Leste, yaitu pulau Atauro dan pulau Yako serta pulau Sipadan dan pulau Ligitan yang oleh International Court of Justice pada tahun 2002 diputuskan menjadi milik Malaysia), dengan luas lautnya mencapai 5,8 juta km² dan garis pantai sepanjang ± 81.000 km.1 Wilayah NKRI terletak pada posisi silang dunia di antara dua benua dan dua samudera. Posisi geografis yang demikian ini menyebabkan laut di antara pulau-pulau menjadi laut yang sangat penting artinya bagi lalu lintas pelayaran internasional, selain itu di dalam laut yang luas tersebut terkandung potensi sumber daya laut yang melimpah dan memiliki nilai strategis bagi kesinambungan pembangunan nasional bahkan kemudian memancing pihak-pihak tertentu untuk memanfaatkannya secara illegal. Hal ini tidak saja menganggu stabilitas keamanan di laut, namun juga merupakan potensi konflik dengan negaranegara lain. Seluruh bangsa Indonesia memiliki kepentingan yang sama terhadap laut, yaitu terwujudnya kondisi laut yang aman dan terkendali dalam rangka menjamin integritas wilayah guna menjamin kepentingan nasional. Guna mewujudkan kondisi keamanan di laut, diperlukan adanya upaya
penegakan
kedaulatan
dan
penegakan
hukum.
Masalah
penegakan hukum di laut menjadi satu isu nasional yang penting, mengingat kerugian yang dialami negara sangat besar akibat berbagai pelanggaran hukum yang terjadi di laut. 1
Pelanggaran hukum tersebut
Pokok-pokok Pikiran TNI Angkatan Laut Tentang Keamanan Di Laut, 2002, Jakarta: Mabes AL, hlm.1 1
meliputi
perompakan
(armed
robbery),
pembajakan
(piracy),
penyelundupan manusia (imigran gelap), penyelundupan barang (seperti kayu, gula, beras, BBM, senjata api, narkotika, psikotropika), illegal fishing, pencemaran laut, eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam secara illegal, serta pelanggaran lain di wilayah laut Indonesia Secara faktual, penegakan keamanan di laut memiliki dua dimensi yaitu penegakan kedaulatan dan penegakan hukum, sehingga diperlukan suatu perspektif baru bahwa kedua dimensi tersebut saling terkait satu dengan lainnya. Jika dipandang sebagai suatu sistem, maka keamanan laut merupakan rangkaian mulai dari persepsi atau pemahaman segenap komponen bangsa, struktur organisasi serta prosedur dan mekanisme penyelenggaraan keamanan di laut yang melibatkan berbagai instansi yang memiliki kewenangan dalam penegakan kedaulatan dan penegakan hukum di laut.2 Sistem keamanan laut harus dibangun dengan prinsip mensinergikan
kekuatan
yang
dimiliki
oleh
berbagai
instansi
penyelenggara penegakan keamanan di laut tersebut. Sinergi kedua aspek tersebut diwujudkan dengan kesatuan yang tercermin dalam struktur organisasi, mekanisme dan prosedur aparat penyelenggara keamanan di laut. Penegakan kedaulatan di laut mempunyai dua dimensi pemahaman, yaitu kedaulatan (sovereignity) dan hak berdaulat (sovereign right) di laut suatu negara yang telah diatur secara universal dalam UNCLOS 1982.3 Pengelolaan
sumber
kekayaan
laut
memerlukan
suatu
kebijaksanaan pemerintah yang bersifat makro dan terpadu, dan ditopang oleh perangkat hukum yang kuat. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, maka hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum selain dapat berlangsung secara normal dan damai, juga dapat dilaksanakan manakala terjadi pelanggaran hukum, dalam hal inilah hukum yang telah dilanggar itu harus 2 3
Ibid, hlm.2 Ibid, hlm.16 2
ditegakkan. Melalui penegakan hukum tersebut, hukum kemudian menjadi kenyataan.4 Obyek ilmu hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan hukum yang tidak berdiri sendiri. Arti pentingnya suatu peraturan hukum adalah karena hubungannya yang sistematis dengan peraturan-peraturan hukum lain. Jadi, hukum merupakan suatu sistem. F. Sugeng Istanto5 sependapat dengan Black yang merumuskan bahwa sistem adalah an orderly combination or arrangement of particular part of elements into a whole. 6
Hukum merupakan susunan yang teratur dari elemen-elemen yang
membentuk satu kesatuan. Kesatuan tersebut diterapkan terhadap kompleks elemen-elemen yuridis seperti peraturan hukum, asas hukum, dan pengertian hukum. Penegakan hukum juga harus merupakan suatu sistem. Penegakan hukum di laut, khususnya hukum laut internasional hanya akan efektif apabila diterapkan secara universal dan apabila terdapat kekuatan yang menegakkan hukum tersebut. Sebagai akibat sulitnya menyusun hukum laut dan kurang terpadunya kekuatan yang diperlukan untuk menegakkannya, maka timbul peluang tindakan-tindakan seperti pembajakan, perompakan, penyelundupan segala macam barang, pencemaran laut, pencurian ikan dan lain-lain. Fakta-fakta hukum yang mendasar tersebut menimbulkan konsekuensi akan munculnya faktorfaktor baru. Faktor pertama, karena hukum laut itu pada hakikatnya lemah, maka ukuran serta hubungan relatif antar kekuatan-kekuatan di laut itu secara berkelanjutan memainkan peranan yang penting. Cara terbaik untuk mengatasi kelemahan hukum laut tersebut adalah memelihara tingkat kehadiran di laut dan menciptakan penggunaan laut secara rutin sebagai preseden hukum yang valid. Faktor baru kedua adalah, bahwa batas antara keadaan damai, keadaan krisis, dan keadaan perang di laut 4
Sudikno Mertokusumo, 1996, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberty, hlm.140 F. Sugeng Istanto, 2004, Bahan Kuliah Politik Hukum, Yogyakarta: Sekolah Pasca Sarjana UGM, hlm.20 6 HC.Black, 1990, Black’s Law Dictionary: Sixht Edition, St.Paul Minn, West Publisihing co. 5
3
tidak begitu tegas, dan lebih merupakan kontinum (rangkaian) dari apa yang terjadi di darat.7 Kecenderungan negara-negara pantai untuk menyusun hukum laut nasional yang memadai untuk menjamin keamanan dan kesejahteraan rakyatnya dapat menimbulkan peluang dan resiko konflik dengan negara lain apabila tidak dilaksanakan menurut konvensi hukum laut internasional dengan semangat persahabatan dan saling menghargai. Menyadari pentingnya keamanan laut, perlu kiranya menyamakan persepsi karena tanpa disadari dapat menggiring kita dalam suatu polemik berkepanjangan yang berdampak negatif, yang justru akan menghambat upaya membangun persatuan dan kesatuan bangsa. Keamanan laut bisa diwujudkan dengan penegakan kedaulatan dan penegakan hukum di laut, tapi selain dua aspek tersebut, keamanan laut juga mengandung pengertian bahwa laut bisa dikendalikan dan aman digunakan oleh pengguna dan bebas dari ancaman atau gangguan terhadap aktivitas pemanfaatan laut, yaitu:8 1. Laut bebas dari ancaman kekerasan, yaitu ancaman dengan kekuatan bersenjata yang teroganisir dan memiliki kemampuan untuk menganggu serta membahayakan personel atau negara. Ancaman tersebut dapat berupa, pembajakan, perompakan, sabotase maupun aksi teror bersenjata; 2. Laut bebas dari ancaman navigasi, yang ancaman yang ditimbulkan oleh kondisi geografi dan hidrografi serta kurang memadainya sarana bantu navigasi sehingga membahayakan keselamatan pelayaran; 3. Laut bebas dari ancaman terhadap sumber daya laut berupa pencemaran
dan
perusakan
ekosistem
laut
serta
konflik
pengelolaan sumber daya laut;
7
Soewarso, Kumpulan Karangan Tentang Evolusi Pemikiran Masalah Keangkatan Lautan, Jakarta: Penerbit SESKOAL, hlm.378. 8 Pokok-pokok Pikiran TNI Angkatan Laut Tentang Keamanan Di Laut, op.cit, hlm.15. 4
4. Laut bebas dari ancaman pelanggaran hukum, yaitu tidak dipatuhinya hukum nasional maupun hukum internasional seperti illegal fishing, illegal logging, illegal migrant, penyelundupan dan lain-lain. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas timbul masalah yang kompleks dilaut, karena bertemunya dua kepentingan yang saling mengikat, yaitu kepentingan nasional dan internasional sehingga menyebabkan tegaknya keamanan di laut tidak dilaksanakan oleh satu institusi secara mandiri. Penegakan hukum di laut di Indonesia saat ini masih bersifat sektoral, ada beberapa instansi yang di beri wewenang oleh undang-undang untuk penegakan hukum di laut, yaitu Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), Kepolisian Negara Republik Indonesia, Ditjen Imigrasi, Ditjen Bea Cukai, Ditjen Perhubungan Laut, Ditjen Perikanan, Ditjen Kehutanan. Stabilitas keamanan di laut diperlukan dalam upaya untuk menghadapi segala bentuk gangguan dan ancaman di laut dengan mengerahkan kekuatan berbagai instansi yang berwenang melaksanakan penegakan kedaulatan dan hukum di laut. Penegakan hukum di laut tidak hanya ditangani satu instansi saja, karena undang-undang memberikan mandat kepada beberapa instansi pemerintah yang diberi wewenang untuk melaksanakan penegakan hukum tersebut. Aparat penegak hukum di laut terkotak-kotak dalam sistem yang tidak terintegrasi dengan baik karena
bersifat
sektoral.
Sifat
sektoral
menimbulkan
beberapa
permasalahan hukum, diantaranya tumpang tindih wewenang yang menimbulkan konflik antar penegak hukum. Sampai saat ini belum ada usaha pemerintah atau lembaga yang berwenang membuat undangundang, untuk mengatasi tumpang tindih wewenang dalam penegakan hukum di laut. Seharusnya penegakan hukum di laut di lakukan secara terpadu oleh berbagai instansi dan tunduk pada undang-undang tersendiri. Salah satu upaya keterpaduan dalam rangka penegakan hukum di laut sebenarnya sudah dilaksanakan melalui operasi bersama antar berbagai instansi dalam rangka penegakan hukum di laut melalui Surat 5
Keputusan
Bersama
(SKB)
antara
Menhankam/Pangab,
Menhub,
Menkeu, Menkeh, dan Jaksa Agung No. Kep/B/45/XII/1972, SK901/M/1972,
Kep/779/MK/III/12/1972,
J.S.B/72/1
dan
Kep/085/J.A/12/1972, tanggal 19 Desember 1972 tentang Pembentukan Badan
Koordinasi
Keamanan
Laut
(Bakorkamla)
dan
Komando
Pelaksanaan Operasi (Kolaksops) Bersama Keamana Laut (Kamla). Operasi bersama dalam rangka penegakan hukum di laut yang diatur melalui SKB ini, belumlah kuat untuk menggunakan kewenangan atau tidak menggunakan kewenangan dalam rangka penegakan hukum di laut secara terpadu, sehingga SKB tidak dapat di jadikan ukuran untuk menilai tindakan aparat penegak hukum di laut untuk bertindak sewenang-wenang atau bertindak menyalahgunakan kewenangannya. Penelitian dalam karya tulis ini diharapkan dapat mengkaji secara analitis mengenai penegakan hukum di wilayah laut Indonesia. Penelitian karya tulis ini menggunakan metode penelitian normatif atau kepustakaan. Penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan seperti buku, makalah, peraturan perundangundangan, perjanjian internasional, majalah, dan surat kabar yang berkaitan dengan obyek yang diteliti. Sistematika karya tulis ini adalah sebagai berikut: 1. Pendahuluan 2. Penegakan Hukum a. Pengertian Penegakan Hukum b. Faktor-faktor Dalam Penegakan Hukum c. Mekanisme Penegakan Hukum 3. Wilayah Laut Indonesia a. Wilayah Laut Di Bawah Kedaulatan Republik Indonesia b. Wilayah Laut Dibawah Yurisdiksi Republik Indonesia 4. Implementasi Penegakan Hukum Di Wilayah Laut Indonesia 5. Kesimpulan 6
2. Penegakan Hukum a. Pengertian Penegakan Hukum Hukum menurut David Berker dan Collin Padfield seperti yang dikutip Sidik Sunaryo adalah: as a rule of human conduct imposed upon and enforced among the members of a given state.9 Pendapat David Berker dan Collin Padfiel di atas memberikan pemahaman bahwa hukum merupakan kumpulan aturan, baik tertulis maupun tidak tertulis sebagai pedoman tingkah laku manusia yang mempunyai daya paksa oleh badan yang diberi otoritas sehingga memiliki daya eksekusi. Otoritas yang dimiliki memberikan
legitimasi
kepada
badan
tesebut
untuk
melakukan
penegakan hukum. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan–hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari subyeknya, penegakan hukum dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum yang melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Penegakan hukum dalam arti sempit, dari segi subyeknya dapat diartikan sebagai upaya aparatur penegak hukum untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.10 Pengertian penegakan hukum dapat ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya, dalam hal ini pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Penegakan hukum dalam arti luas 9
Sidik Sunaryo,2005, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Malang: UMM Press, hlm.3. Jimmly Asshiddiqie, 2006, Penegekan Hukum, diakses dari www.solusihukum.com pada tanggal 12 Agustus 2006 10
7
mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalam aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Penegakan hukum dalam arti sempit hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Pembedaan antara aturan formal hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya juga muncul dalam bahasa inggris, yaitu dengan dikembangkannya istilah “the rule of law” atau dalam istilah “ the rule of law and not of a man” versus istilah “ the rule by law” yang berarti “the rule of man by law” . Istilah “ the rule of law” mengandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam arti formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Istilah “the rule of law and not of man”, dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah “the rule by law” yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.11 Uraian di atas menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegak hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. b. Faktor-faktor Dalam Penegakan Hukum 1.) Faktor Aparat Penegak Hukum Faktor ini meliputi bagian-bagian yang bergerak dalam mekanisme penegakan hukum. Bagian-bagian itu adalah aparatur penegak hukum yang 11
diharapkan
mampu
memberikan
Ibid 8
kepastian,
keadilan,
dan
kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Aparatur penegak hukum dalam arti sempit, dimulai dari polisi, jaksa, hakim, penasehat hukum dan petugas-petugas sipir lembaga pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur yang terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya, yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya pemasyarakatan kembali (resosialisasi) terpidana. 12 Ada 3 (tiga) elemen penting yang mempengaruhi mekanisme bekerjanya aparatur penegak hukum, yaitu: (i) institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya; (ii) budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan (iii) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistematik haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan secara internal dapat diwujudkan secara nyata.13 Secara
sosiologis,
setiap
aparat
penegak
hukum
tersebut
mempunyai kedudukan (status) dan peranan (role). Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan. Kedudukan tersebut merupakan wadah, yang isinya hak dan kewajiban tertentu. Hak dan kewajiban tadi merupakan peranan atau role, oleh karena itu maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya mempunyai peranan. Suatu hak merupakan wewenang untuk berbuat dan tidak
12 13
Ibid Ibid 9
berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Suatu peranan tertentu dapat dijabarkan dalam unsur-unsur sebagai berikut:14 -
Peranan yang ideal (ideal role);
-
Peranan yang seharusnya (expected role);
-
Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (perceived role); Peranan yang sebenarnya dilakukan (actual
-
role) Peranan yang ideal dan peranan yang seharusnya berasal dari pihakpihak lain yang telah dirumuskan dalam beberapa undang-undang dan peraturan hukum lainnya., sedangkan peranan yang dianggap oleh diri sendiri dan peranan yang sebenarnya dilakukan berasal dari diri pribadi yang kemudian menimbulkan diskresi. Diskresi menyangkut pengambilan keputusan yang tidak terikat oleh hukum, karena penilaian pribadi lah yang memegang peranan. 2.) Faktor Hukum Faktor ini meliputi ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Untuk mengetahui suatu ketentuan merupakan ketentuan hukum yang berlaku atau bukan harus dilihat dari ajaran atau teori sumber hukum. Sumber hukum merupakan suatu teori atau ajaran tentang ukuran yang digunakan untuk menentukan apakah suatu ketentuan merupakan ketentuan hukum atau bukan. Adapun ukuran yang digunakan adalah:15 •
Ukuran isi atau materi ketentuan hukum;
•
Ukuran proses pembentukan atau pembuatan ketentuan hukum.
Dengan menggunakan dua ukuran ini, maka sumber hukum menurut pengertian diatas dapat dibagi menjadi dua, yaitu: a.) Sumber hukum materiil 14
Soerjono Soekanto, 2002, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.14. 15 F.Sugeng Istanto, Op.Cit, hlm.17-18. 10
Sumber hukum materiil adalah prinsip yang menetukan isi ketentuan hukum yang berlaku. Suatu ketentuan yang isinya sesuai dengan isi prinsip yang berlaku atau diterima dalam kehidupan masyarakat yang bersangkutan adalalah ketentuan hukum. Sebaliknya, jika suatu ketentuan hukum tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku atau diterima umum di dalam masyarakat maka ketentuan yang bersangkutan bukan merupakan ketentuan hukum. b.) Sumber hukum formil Sumber hukum formil adalah suatu proses yang menjadikan suatu ketentuan menjadi ketentuan hukum positif. Suatu ketentuan merupakan ketentuan hukum jika proses pembentukan atau pembuatannya sesuai dengan proses yang berlaku dalam masyarakat. Proses pembentukan hukum yang berlaku dalam dalam suatu masyarakat pada umumnya ada dua macam, yaitu: •
Perundang-undangan (wetgeving atau legislation) merupakan proses pembentukan hukum yang harus memenuhi dua syarat, yaitu dilakukan oleh organ negara yang berwenang dan melalui prosedur yang telah ditentukan.
•
Kebiasaan (custom) merupakan proses pembentukan hukum yang tidak memenuhi salah satu atau dua syarat di atas. Proses pembentukan hukum berupa kebiasaan ini juga harus memenuhi dua syarat, yaitu sebagai berikut: -
Syarat materiil, yaitu adanya suatu pengulangan perbuatan
yang
berulang-ulang
sama atau
yang
terus
dilakukan menerus
secara sehingga
menimbulkan suatu kebiasaan. -
Syarat psikologis, yaitu adanya opinion juris sive necessitates yaitu adanya kesadaran dari masyarakat bahwa pengulangan itu merupakan akibat dari suatu keharusan sehingga masyarakat menerima kebiasaan itu sebagai kaidah yang mengikat. 11
Sumber hukum formil dalam bentuk peraturan perundang-undangan di negara Republik Indonesia diatur dalam Tap MPR Nomor III/ MPR/ 2000 tentang Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan, yaitu: 1. UUD 1945 2. Ketetapan MPR 3. Undang-undang 4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) 5. Peraturan Pemerintah 6. Keputusan Presiden 7. Peraturan Daerah. 3.) Faktor fasilitas pendukung Fasiltas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya. Jika faktor fasilitas pendukung tidak dipenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Kepastian dan kecepatan penyelesaian perkara tergantung pada fasilitas
pendukung yang ada
dalam bidang-bidang pencegahan dan pemberantasan kejahatan. 4.) Faktor masyarakat Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-penadapat tertentu mengenai hukum. Ada beberapa pengertian atau arti yang diberikan pada hukum, yaitu sebagai berikut:16 •
Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan;
•
Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan;
16
Soerjono Soekanto, Op. Cit, hlm.35 12
•
Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni pedoman perilaku baik yang diharapkan;
•
Hukum diartikan sebagai tata hukum;
•
Hukum diartikan sebagai petugas atau pejabat;
•
Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa;
•
Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan;
•
Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik;
•
Hukum diartikan sebagai jaminan nilai;
Berbagai pengertian tersebut diatas timbul karena masyarakat hidup
dalam
konteks
yang
berbeda
sehingga
yang
seharusnya
dikedepankan adalah keserasiannya supaya ada titik tolak yang sama. Masyarakat
juga
mempunyai
kecenderungan
yang
besar
untuk
mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini adalah penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur dan proses. Keadaan tersebut juga dapat memberikan pengaruh baik, yakni bahwa penegak hukum akan merasa bahwa perilakunya senantiasa mendapat perhatian dari masyarakat. Masalah lain yang timbul sebagai akibat anggapan masyarakat tersebut diatas adalah mengenai segi penerapan perundang-undangan. Jika penegak hukum menyadari dirinya dianggap hukum oleh masyarakat, maka
kemungkinan
penafsiran
mengenai
pengertian
perundang-
undangan bisa terlalu luas atau bahkan sempit. Selain itu mungkin timbul kebiasaan
untuk
kurang
menelaah
bahwa
perundang-undangan
kadangkala tertinggal dengan perkembangan di dalam masyarakat. Anggapan-anggapan masyarakat tersebut harus mengalami perubahan dalam kadar tertentu. Perubahan tersebut dapat dilakukan melalui penerangan atau penyuluhan hukum yang berkesinambungan dan senantiasa dievaluasi hasil-hasilnya, untuk kemudian dikembangkan lagi. 13
Kegiatan-kegiatan tersebut nantinya akan dapat menempatkan hukum pada kedudukan dan peranan yang semestinya.17 c. Mekanisme Penegakan Hukum Berbicara mengenai masalah penegakan hukum sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari pemikiran-pemikiran tentang efektivitas hukum yang mampu menjamin bahwa hukum ditegakkan secara proporsional. Penegakan hukum yang mengandung prinsip proporsional adalah penegakan hukum yang mampu menegakkan tidak saja aturan normatif (aspek kepastian hukum), tapi juga aspek filosofinya (aspek dan nilai keadilan).
Untuk
menuju
terwujudnya
penegakan
hukum
secara
proporsional dimaksud, sangat diperlukan adanya media dan perangkat yang disebut sistem peradilan.18 Terkait dengan fokus kajian ini adalah sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana di dalamnya selalu melibatkan dan mencakup sub-sistem dengan ruang lingkup masingmasing tahap proses peradilan pidana seperti yang diungkapkan oleh Martiman Prodjohamidjojo, yaitu sebagai berikut:19 •
Tahap penyidikan dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia;
•
Tahap penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
•
Tahap pemeriksaan di sidang pengadilan yang dipimpin oleh Hakim;
•
Tahap pelaksanaan putusan pengadilan yang dilaksanakan oleh
Jaksa
dan
Lembaga
Pemasyarakatan
dengan
pengawasan Ketua Pengadilan. Sistem peradilan memuat sub-sistem yang di dalamnya mengatur mekanisme dan prosedur penegakan hukum yang kemudian dikenal 17
Ibid, hlm.42-43 Sidik Sunaryo, Op.Cit,hlm.217. 19 M.Karyadi& R.Soesilo, 1997, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Bogor:Politea, hlm.23 18
14
dengan hukum acara pidana. Menurut Wiryono Prodjodikoro seperti yang dikutip oleh Andi Hamzah menyatakan bahwa hukum acara pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana, oleh karena itu merupakan suatu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.20 Simon merumuskan bahwa hukum acara pidana disebut juga hukum pidana formal untuk membedakannya dengan hukum pidana material. Hukum pidana material berisi petunjuk dan uraian tentang delik, peraturan tentang syarat-syarat dapat dipidananya suatu perbuatan, petunjuk tentang orang yang dapat dipidana, dan aturan tentang pemidanaan: mengatur kepada siapa dan bagaimana pidana itu dapat dijatuhkan. Hukum pidana formal, mengatur bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana.21 Serangkaian sub-sistem sebagaimana tersebut di atas, untuk negara Indonesia mengacu pada kodifikasi hukum pidana formil, yakni Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang diberlakukan dengan UU RI No.8 Tahun 1981. KUHAP menjadi dasar pijakan penegakan hukum pidana materiil. Ketentuan mengenai proses beracara untuk kasus-kasus pidana di Indonesia harus mengacu pada ketentuan KUHAP. Berdasarkan KUHAP penegakan hukum mencakup proses tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Berikut ini adalah penjelasan mekanisme penegakan hukum yang meliputi proses tahap seperti tersebut di atas. 1. Penyelidikan Pasal 1
butir 5 KUHAP memberi definisi penyelidikan sebagai
berikut: 20 21
Andi Hamzah,2001, Hukum Acara Pidana Indonesia , Jakarta: Sinar Grafika, hlm.7. Ibid,hlm.4. 15
Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur undang-undang ini. Penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan “penyidikan”. Sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan terlebih dahulu penyelidikan oleh pejabat penyelidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari fungsi penyidikan. Penyelidikan dapat juga disamakan dengan pengertian tindakan pengusutan sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti sesuatu peristiwa yang di duga merupakan tindak pidana.22 Pihak yang berwenang melakukan penyelidikan diatur dalam Pasal 1 butir 4 KUHAP, yaitu sebagai berikut: Penyelidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. Pasal di atas menegaskan bahwa yang berwenang melaksanakan fungsi penyelidikan adalah hanya pejabat polisi Negara Republik Indonesia, tidak dibenarkan adanya campur tangan dari instansi atau pejabat lain. Fungsi dan wewenang penyelidik meliputi ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 KUHAP, yang dapat dipisahkan dan ditinjau dari beberapa segi, yaitu: 23 Fungsi dan wewenang berdasar hukum, meliputi:
a. -
Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
-
Mencari keterangan dan barang bukti;
-
Menyuruh
berhenti
seseorang
yang
dicurigai
dan
menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
22
M.Yahya Harahap, 2000, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan, Jakarta:Sinar Grafika, hlm.101 23 Ibid, hlm.103-108 16
-
Mengadakan
tindakan
lain
menurut
hukum
yang
bertanggung jawab. Kewenangan berdasarkan Perintah Penyidik, meliputi:
b. -
Penangkapan,
larangan
meninggalkan
tempat,
penggeledahan dan penyitaan;
c.
-
Pemeriksaan dan penyitaan surat;
-
Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
-
Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik. Kewajiban
penyelidik
membuat
dan
menyampaikan
laporan. 2. Penyidikan Pasal 1 butir 2 KUHAP memberikan definisi penyidikan sebagai berikut: Penyidikan adalah serangkaian menurut cara yang diatur dalam serta mengumpulkan bukti yang tentang tindak pidana yang tersangkanya.
tindakan penyidik dalam hal dan undang-undang ini untuk mencari dengan bukti itu membuat terang terjadi dan guna menemukan
Tindakan penyidikan titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya. Pihak yang berwenang melakukan penyidikan diatur dalam Pasal 1 butir 1 KUHAP, yaitu sebagai berikut: Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenangn khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Pasal di atas sudah menjelaskan pihak-pihak yang disebut penyidik, kemudian dipertegas dan diperinci lagi dalam Pasal 6 KUHAP yang menjelaskan siapa yang berwenang sebagai penyidik ditinjau dari segi
17
instansi maupun kepangkatan. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 6 KUHAP tersebut, yang berhak diangkat sebagai pejabat penyidik adalah:24 1.) Pejabat Penyidik Polri Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a menjelaskan bahwa salah satu instansi yang berwenang melakukan tindakan penyidikan adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia. Berdasarkan diferensiasi fungsional, KUHAP telah meletakkan tanggung jawab fungsi penyidikan kepada instansi kepolisian, dan agar seorang pejabat polisi dapat diberi jabatan sebagai
penyidik,
maka
harus
memenuhi
syarat
kepangkatan
sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) KUHAP. Penjelasan Pasal 6 ayat (2) KUHAP tersebut menguraikan kedudukan dan kepangkatan penyidik yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, yang diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan Penuntut Umum dan Hakim Peradilan Umum. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) KUHAP Pejabat Penyidik Polri karena kewajibannya mempunyai wewenang sebagai berikut: -
Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
-
Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
-
Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diir tersangka;
-
Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
-
Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
-
Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
-
Memanggil orang untuk di dengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
-
Mendatangkan orang yang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
24
Ibid,hlm.109-113. 18
-
Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
2.) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) diberi wewenang khusus oleh undang-undang, yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b. Wewenang yang dimiliki oleh PPNS bersumber pada ketentuan undangundang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan dalam salah satu pasal-pasalnya. Jadi, selain pejabat penyidik Polri, undang-undang pidana khusus tertentu juga memberikan
wewenang
kepada
PPNS
yang
bersangkutan
untuk
melakukan penyidikan. Satu hal penting yang perlu diingat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) KUHAP, wewenang penyidikan yang dimiliki oleh PPNS hanya terbatas sepanjang menyangkut tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan pejabat penyidik Polri. 3.
Penuntutan
Pasal 1 butir 7 KUHAP memberikan definisi penuntutan sebagai berikut: Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan kepada siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.25 Penuntutan dilakukan oleh penuntut umum, Pasal 13 KUHAP menjelaskan bahwa “Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undangundang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan
25
Andi Hamzah, Op.Cit,hlm.157-158 19
hakim”. Selain penjelasan arti penuntut umum yang terdapat dalam Pasal 13 KUHAP tersebut di atas, penjelesan definisi penuntut umum terlebih dahulu telah diuraikan dalam Pasal 1 butir 6 KUHAP, yaitu sebagai berikut: a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undangundang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. b. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang
ini
untuk
melakukan
penuntutan
dan
melaksanakan penetapan hakim. Berdasarkan ketentuan Pasal 14 KUHAP, penuntut umum mempunyai wewenang meliputi: -
Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
-
Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memberikan petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
-
Memberikan
perpanjangan
penahanan,
melakukan
penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status
tahanan
setelah
perkaranya
dilimpahkan
oleh
penyidik; -
Membuat surat dakwaan;
-
Melimpahkan perkara ke pengadilan;
-
Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
-
Melakukan penuntutan;
20
-
Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undnag-undang ini;
-
Melaksanakan penetapan hakim.
4. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan Pelaksanaan sidang pengadilan dipimpin oleh hakim. Pasal 1 butir 8 KUHAP memberikan definisi tentang hakim, yaitu: Hakim adalah pejabat pengadilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Pengertian mengadili juga dirumuskan dalam Pasal 1 ayat 9 KUHAP, yaitu sebagai berikut: Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Menurut sistem yang dianut di Indonesia seperti yang telah dikemukan di atas, sidang di pengadilan di pimpin oleh hakim. Hakim harus aktif bertanya dan memberi kesempatan kepada pihak terdakwa yang diwakili oleh penasehat hukumnya untuk bertanya kepada saksi-saksi, begitu pula kepada penuntut umum. Semua itu dilakukan untuk mencari kebenaran materiil,
karena
hakim
bertanggung
jawab
atas
segala
yang
diputuskannya.26 3. Wilayah Laut Indonesia Pengaturan tentang kedaulatan dan yurisdiksi negara di laut secara komprehensif diatur dalam UNCLOS 1982 yang mengakui hak negaranegara untuk melakukan klaim atas pelbagai macam zona laut dengan status hukum yang berbeda-beda. Selama ini pengertian wilayah secara yuridis terbatas pada masalah kedaulatan, sedangkan dalam pengaturan berdasarkan hukum laut internasional dikenal adanya yurisdiksi negara di bagian-bagian laut yang bukan wilayah negara, maka pembahasan pada 26
Ibid,hlm.97 21
sub bagian ini tidak dapat dilepaskan dari masalah tersebut diatas. Kepentingan nasional Indonesia di laut tidak hanya terbatas pada zonazona laut yang merupakan wilayah negara, tetapi juga meliputi bagianbagian laut di luar wilayah negara dimana Indonesia memiliki kedaulatan dan yurisdiksi untuk pemanfaatannya. a. Wilayah Laut Di Bawah Kedaulatan Republik Indonesia Wilayah laut Indonesia yang berada di bawah kedaulatan RI meliputi: 1. Perairan Pedalaman Aturan
hukum
internasional
mengatur
mengenai
pengertian
perairan pedalaman dalam Convention on the Territorial Sea and Contiguous Zone 1958 yang menyatakan bahwa perairan pedalaman mencakup “perairan di sisi darat laut wilayah (teritorial)”.27 Sedangkan dalam UNCLOS 1982, pengertian perairan pedalaman dinyatakan dalam Pasal 8 ayat (1) “ Kecuali sebagaimana diatur dalam Bagian IV, perairan pada sisi darat garis pangkal laut teritorial merupakan bagian perairan pedalaman wilayah negara tersebut”.28 Aturan hukum nasional dalam Pasal 1 ayat (3) UU No.4 Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia menyatakan bahwa perairan pedalaman Indonesia adalah “Semua perairan yang terletak pada sisi dalam sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2”.29 Pasal 3 ayat (4) UU No. 6 Tahun 1966 tentang Perairan Indonesia dinyatakan bahwa “Perairan Pedalaman Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah dari pantai-pantai Indonesia, termasuk didalamnya semua bagian dari perairan yang terletak sisi darat garis penutup sebagaimana dimaksud pasal 7”.30 Berikut ini adalah ketentuan Pasal 7 tersebut:31
27
Artikel 5 ayat (1) Convention on the Territorial Sea and Contiguous Zone 1958 Artikel 8 ayat (1) UNCLOS 1982 29 Pasal 1 ayat (3) UU No.4 Tahun 1960 30 Pasal 3 ayat (4) UU.6 Tahun 1996 31 Pasal 7 UU.No.6 Tahun 1996 28
22
(1) Di
perairan
kepulauan,
untuk
penetapan
batas
perairan
pedalaman, Pemerintah Indonesia dapat menarik garis-garis penutup pada mulut sungai, kuala, teluk, anak laut dan pelabuhan. (2) Perairan pedalaman terdiri atas: a. Laut pedalaman; b. Perairan darat. (3) Laut pedalaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a adalah bagian laut yang terletak pada sisi darat garis penutup, pada sisi laut garis terendah. (4) Perairan darat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b adalah segala perairan yang terletak pada sisi darat garis rendah kecuali pada mulut sungai. Daerah dasar laut yang berada dibawah perairan pedalaman, walaupun secara geografis merupakan bagian landas kontinen, namun secara yuridis bagian tersebut tidak termasuk landas kontinen, tetapi masuk rezim laut wilayah.32 Perairan pedalaman dianggap dianggap sebagai bagian yang merupakan satu kesatuan dengan negara pantai. Negara pantai mempunyai kedaulatan penuh dalam lingkup perairan pedalaman termasuk kekayaan-kekayaan alam yang terkandung baik di permukaan dasar laut maupun dalam tanah dibawahnya. Kedaulatan penuh yang dimiliki oleh negara pantai atas perairan pedalaman dan ketiadaan hak umum untuk melintas secara damai di perairan itu menyebabkan tidak adanya hak bagi kapal asing untuk memasuki perairan pedalaman tanpa ijin, apalagi ikut mengambil kekayaan hayati maupun kekayaan mineral yang terdapat di perairan pedalaman 2. Perairan Kepulauan Perairan kepulauan (ArchpelagicWaters) sebenarnya berasal dari konsep negara kepulauan (Archpelagic States) yang dihasilkan oleh pakar hukum laut internasional baik yang berasal dari negara-negara kepulauan maupun bukan negara-negara kepulauan. Berdasarkan hasil pemikiran 32
Hasjim Djalal, 1979, Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut, Jakarta: BPHN, hlm.39. 23
pakar-pakar hukum laut internasional tersebut, pada sidang-sidang United Nations Sea-Bed Committee, empat negara kepulauan yaitu Indonesia, Filiphina,
Fiji,
Mauritius
berhasil menyusun
dan
memperkenalkan
Rancangan Pasal-Pasal tentang negara kepulauan yang kemudian dimasukkan
dalam
naskah
perundingan
konferensi.
Perundingan
konferensi tersebut menghasilkan naskah Rancangan keempat negara kepulauan yang ternyata mendapat dukungan yang positif dari negara peserta. Namun, karena dalam penerapan garis pangkal kepulauan diketahui
akan
mengakibatkan
terjadinya
perubahan
laut
yang
sebelumnya merupakan laut lepas menjadi perairan teritorial33 maka sebagian besar negara-negara peserta konferensi mengusulkan agar tetap diakuinya prinsip kebebasan pelayaran, penerbangan, perlunya penetapan tentang penetapan garis pangkal, perlunya rumusan definsi negara kepulauan secara obyektif dan status hukum perairan kepulauan tersebut. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, perairan kepulauan adalah perairan yang terletak di sisi dalam garis-garis pangkal kepulauan. Garis pangkal kepulauan yang dimaksud adalah garis pangkal lurus kepulauan yang menghubungkan titik terluar pulau-pulau dan karang kering terluar negara kepulauan tersebut.34 Sedangkan menurut UNCLOS 1982, perairan kepulauan adalah perairan yang ditutup oleh garis pangkal kepulauan yang ditarik sesuai dengan ketentuan Pasal 47 tanpa memperhatikan kedalaman atau jarak pantai.35 Rezim perairan kepulauan menggunakan prinsip kedaulatan. Meskipun demikian, pelaksanaannya dibatasi oleh ketentuan-ketentuan hukum internasional. Pembatasan tersebut meliputi: • Jaminan hak lintas damai bagi pelayaran kapal asing;36 33
Rebecca M.M Wallace, 1986, Hukum Internasional: Penerjemah Bambang Armunadi, Semarang: Penerbit Ikip Semarang Press, hlm.148. 34 Mochtar Kusumaatmadja & Etty R.Agoes, 2003, Pengantar Hukum Internasional, Bandung: PT.Alumni, hlm.179. 35 Artikel 49 ayat (1) UNCLOS 1982 36 Artikel 17 UNCLOS 1982 24
• Jaminan lintas alur laut kepualauan; • Jaminan lintas transit; 37 • Jaminan dan penghormatan terhadap hak perikanan tradisional dan kabel laut yang ada.38 3. Laut Teritorial Beberapa literatur hukum laut menyebutkan istilah laut teritorial dalam berbagai istilah. Browlie menggunakan istilah the maritime belt, marginal sea, dan territorial water. Brierly menggunakan istilah territorial sea atau internal water. Laut teritorial harus dibedakan dengan perairan pedalaman (internal water atau national water).39 Tetapi secara umum istilah yang digunakan adalah laut teritorial (territorial sea). Aturan hukum internasional yang mengatur pengertian tentang laut teritorial, dinyatakan dalam Konvensi Den Haag 1930 bahwa “Wilayah negara meliputi suatu jalur laut yang dalam konvensi ini dinamakan laut territorial dan kedaulatan negara pantai meliputi ruang udara diatas teritorial, demikian pula dasar laut dari laut teritorial dan tanah dibawahnya”.40 Konvensi ini belum menetapkan lebar laut teritorial yang menjadi hak negara pantai. Sedangkan Konvensi Jenewa 1958 mengenai Laut Teritorial dan Jalur Tambahan merumuskan bahwa laut teritorial merupakan suatu jalur yang terletak sepanjang pantai suatu negara yang berada di bawah kedaulatan negara”.41 Konvensi ini juga belum bersepakat mengenai lebar laut teritorial, tapi negara-negara peserta mengemukakan berbagai klaim mengenai lebar laut teritorial, yakni mulai dari 3 mil – 6 mil, bahkan sampai muncul pendapat bahwa negara-negara dapat menentukan batas laut teritorialnya sendiri. UNCLOS 1982 mengatur bahwa “Kedaulatan suatu negara pantai, selain wilayah daratan dan perairan pedalamannya, dan dalam hal suatu negara kepulauan, 37
Artikel 38 UNCLOS 1982 Artikel 51 UNCLOS 1982 39 Chairul Anwar, 1982, Hukum Internasional: Horizon Baru Hukum Laut Internasional, Jakarta:Djambatan, hlm.15. 40 Artikel 1 dan 2 Konvensi Den Haag 1930 41 Artikel Konvensi Jenewa 1958 tentang Laut Teritorial dan Jalur Tambahan 38
25
perairan kepulauannya, meliputi pula suatu jalur laut yang berbatasan dengannya yang dinamakan laut teritorial.”42 Konvensi ini berhasil menetapkan batas laut teritorial yaitu 12 mil laut diukur dari garis pangkal pantai. Aturan hukum nasional yang mengatur mengenai laut teritorial adalah UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia yang menetapkan bahwa lebar laut teritorial Indonesia adalah 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia.43 Mengenai status hukum Laut
Teritorial
berlaku
prinsip
kedaulatan
negara,
yang
dalam
pelaksanaannya dibatasi oleh ketentuan-ketentuan hukum internasional. b. Wilayah Laut Di Bawah Yurisdiksi Republik Indonesia Wilayah laut Indonesia yang berada di bawah yurisdiksi Republik Indonesia meliputi: 1. Zona Tambahan Starke berpendapat bahwa zona tambahan adalah suatu jalur perairan yang berdekatan dengan batas jalur maritim, tidak termasuk kedaulatan negara pantai, tetapi dalam zona itu negara pantai dapat melaksanakan hak-hak pengawasan tertentu untuk tujuan kesehatan atau peraturan-peraturan lainnya.44 Aturan hukum internasional yang mengatur tentang zona tambahan adalah UNCLOS 1982 yaitu “Dalam suatu zona yang berbatasan dengan laut teritorialnya, yang dinamakan zona tambahan, Negara pantai dapat melaksanakan
pengawasan
yang
diperlukan
pelanggaran peraturan perundang-undangannya,
untuk
mencegah
bea cukai, fiskal,
imigrasi dan saniter di wilayah laut teritorialnya, serta menghukum pelanggar peratuan perundang-undangan tersebut diatas yang dilakukan
42
Artikel 2 ayat (1) UNCLOS 1982 Pasal 3 ayat (2) UU. No.6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia 44 J.G.Starke, 2001, Pengantar Hukum Internasional I, Edisi Kesepuluh, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.328. 43
26
di dalam wilayah atau laut tertorialnya.”45 Sedangkan lebar zona tambahan ditetapkan maksimal 24 mil laut dari garis pangkal laut teritorial.46 Karena lebar zona tambahan diukur 24 mil laut dari garis pangkal laut teritorial diukur, maka harus dikurangi 12 mi laut yang merupakan bagian laut teritorial itu. Sehingga, sebenarnya lebar zona tambahan adalah hanya 12 mil laut. Mengenai aturan hukum nasional, sampai sekarang Indonesia belum membuat Undang-undang yang secara khusus mengatur tentang zona tambahan. Untuk itu, peraturan perundangan yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam mengklaim atau menetapkan zona tambahan adalah UU No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Hukum Laut 1982, UU No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, UU No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, UU No.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, UU No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan lainnya. Dalam rezim zona tambahan tidak berlaku kedaulatan negara sebagaimana di laut teritorial, melainkan hanya berlaku yurisdiksi negara. Di luar yurisdiksi tersebut, maka zona tambahan tetap merupakan laut lepas kecuali jika negara pantai menetapkan Zona Ekonomi Eksklusif. 2. Zona Ekonomi Eksklusif Zona ekonomi eksklusif diartikan sebagai suatu daerah di luar laut teritorial yang lebarnya tidak boleh melebihi 200 mil laut diukur dari garis pangkal yang digunakan untuk mengukur lebar laut teritorial, yang tunduk pada rezim hukum khusus berdasarkan hak dan yurisdiksi negara pantai serta hak dan kebebasan negara lain. Berdasarkan pengertian tersebut, maka unsur-unsur zona ekonomi eksklusif meliputi: 1. Zona ekonomi eksklusif adalah bagian laut yang terletak di luar laut teritorial;
45 46
Artikel 33 ayat (1) UNCLOS 1982 Artikel 33 ayat (2) UNCLOS 1982 27
2. Keberadaannya di luar laut teritorial tidak diselingi oleh bagian laut lain tetapi langsung berdampingan dengan laut teritorial itu sendiri; 3. Zona ekonomi eksklusif diatur oleh rezim hukum khusus karena UNCLOS 1982 menetapkan hak dan yurisdiksi Negara pantai dan sekarang juga diakui hak serta kebebasan negara lain. Lebar zona ekonomi eksklusif ditetapkan 200 mil laut diukur dari garis pangkal tempat mengukur lebar laut teritorial. Garis pangkal yang dimaksud adalah suatu garis awal yang menghubungkan titik-titik terluar yang diukur pada kedudukan garis air rendah (low water line), dimana batas-batas kea rah laut baik laut teritorial, jalur tambahan, zona eknomi eksklusif maupun landas kontinen. Penetapan batas zona ekonomi eksklusif antara dua negara yang saling berhadapan atau berdampingan harus ditetapkan berdasarkan perjanjian internasional. Namun, apabila tidak tercapai kesepakatan di antara kedua negara tersebut, maka perselisihan mengenai zona ekonomi eksklusif harus diselesaikan melalui jalur penyelesaian secara damai. Sebaliknya apabila telah tercapai kesepakatan mengenai zona ekonomi eksklusif, maka kedua negara yang telah menetapkan batas itu memiliki kewajiban sebagai berikut: (1) Penarikan garis batas luar zona ekonomi eksklusif dan garis penetapan batas harus dicantumkan pada peta atau daftar koordinat geografis batas zona eknomi eksklusif tersebut; (2) Harus mengumumkan peta atau daftar koordinat geografis batas zona ekonomi eksklusif; (3) Harus mendepositkan satu copy atau salinan dari setiap peta atau daftar koordinat itu pada Sekretaris Jenderal PBB. Letak zona ekonomi eksklusif berada di luar laut
teritorial,
sedangkan ruang lingkupnya mencakup permukaan air (floor), kolom air (colloum), dasar laut (seabed) dan tanah dibawahnya (subsoil). Oleh karena letaknya di luar laut teritorial maka status zona ekonomi eksklusif tidak tunduk pada kedaulatan negara melainkan tunduk pada dua rezim 28
hukum yaitu sumber daya alam yang terkandung di dalamnya tunduk pada hak berdaulat negara pantai dan status perairan laut serta tanah di bawahnya tunduk pada rezim hukum laut bebas. Hak negara pantai di zona ekonomi eksklusif berupa hak berdaulat dan yurisdiksi. Hak berdaulat itu meliputi: (1) Melakukan eksplorasi yaitu kegiatan inventarisasi sumber daya alam di zona ekonomi eksklusif; (2) Melakukan eksploitasi yaitu kegiatan untuk mengelola atau memanfaatkan sumber daya alam di zona ekonomi eksklusif; (3) Melakukan konservasi yaitu kegiatan yang bersifat perlindungan demi tersedianya cadangan sumber daya alam hayati di zona ekonomi eksklusif. Sumber daya alam yang merupakan obyek dari hak berdaulat tersebut mencakup sumber daya alam yang terdapat pada perairan, dasar laut, dan tanah di bawah dasar laut, termasuk pemanfaatan tenaga air, arus dan angin yang ada di zona ekonomi eksklusif. Berkenaan dengan pengelolaan dasar laut dan tanah di bawahnya, Pasal 56 ayat (3) UNCLOS 1982 menetapkan tunduk pada ketentuan landas kontinen yang diatur dalam Bab VI UNCLOS ini. Yurisdiksi negara pantai di zona ekonomi eksklusif meliputi: (1) Pembuatan dan pemakaian pulau buatan, instalasi dan bangunan; (2) Riset ilmiah kelautan; (3) Perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Selain itu, negara pantai juga memiliki hak untuk melakukan penegakan hukum terhadap peraturan perundang-undangan sebagai berikut: (1) Menaiki, melakukan inspeksi, menahan, dan mengajukan ke pengadilan kapal-kapal beserta awaknya; (2) Kapal-kapal dan awaknya yang ditahan akan dibebaskan segera setelah dilakukan pembayaran uang jaminan;
29
(3) Negara pantai dalam melakukan penahanan kapal-kapal asing harus segera memberitahu perwakilan negara bendera kapal atas tindakan yang diambil dan denda yang dikenakan; (4) Dalam hal tidak terdapat suatu perjanjian internasional, negara pantai atas pelanggaran hukum dan perundangan penangkapan ikan dari zona ekonomi eksklusif tidak diperkenankan melakukan hukuman penjara. 4. Implementasi Penegakan Hukum Di Wilayah Laut Indonesia Penegakan hukum dilaut secara umum diartikan sebagai suatu kegiatan negara atau aparatnya berdasarkan kedaulatan negara dan atau berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum internasional.
Penegakan
hukum di laut menjamin agar supaya peraturan hukum yang berlaku di laut baik aturan hukum nasional maupun internasional ditaati oleh setiap orang dan atau badan hukum termasuk negara sebagai subyek hukum sehingga dengan demikian dapat tercipta ketertiban dan kepastian hukum diwilayah laut. Penegakan hukum di wilayah laut oleh negara atau aparatnya
pada
hakekatnya
adalah
terselenggaranya
penegakan
kedaulatan negara itu sendiri, karena kewenangan dan kemampuan penyelenggaraan hukum pada dasarnya bersumber pada kedaulatan negara dan merupakan pengejawantahan kedaulatan. Kepemilikan
wilayah
laut
yang
luas
dan
kaya
membawa
konsekuensi akan mengundang pihak asing untuk mencoba mengambil kekayaan yang terkandung di dalamnya. Untuk menjelaskan tentang kewenangan penegakan hukum Indonesia di wilayah lautnya menurut perspektif hukum internasional, maka digunakan prinsip yurisdiksi teritorial dan prinsip yurisdiksi teritorial yang diperluas. UNCLOS 1982 yang telah diratifikasi Indonesia dengan UU RI Nomor 17 Tahun 1985 memberikan kewenangan negara pantai untuk menegakkan hukumnya pada tiap rezim perairan Indonesia baik di wilayah perairan yang masuk dalam
30
kedaulatannya maupun dalam wilayah dimana Indonesia mempunyai yurisdiksi. Menurut teori, kekuasaan negara pantai di dalam pelabuhan dan perairan pedalamannya sangat luas, tapi pertimbangan praktis telah membawa
sebagian
besar
negara-negara
dalam
menggunakan
kekuasaannya dengan bijak terhadap kapal-kapal asing yang melintas di pelabuhannya. Jadi, suatu praktek telah di bangun sebagai satu penghormatan pelaksanaaan yurisdiksi atas peristiwa-peristiwa yang terjadi di atas kapal asing ketika berlabuh di pelabuhannya. Untuk mengetahui kewenangan Indonesia sebagai negara pantai dalam menegakkan hukumnya di wilayah laut di bawah kedaulatannya, maka
penting
untuk
diketahui
mengenai
yurisdiksi
yang
merepresentasikan hak dan kewenangan negara tersebut atas penerapan hukum nasionalnya. Penegakan hukum di wilayah laut Indonesia menggunakan yurisdiski yang berasaskan teritorial. Asas teritorial menetapkan bahwa yurisdiksi negara berlaku bagi orang, perbuatan, dan benda yang ada di wilayahnya. Berlakunya yurisdiksi teritorial berdasarkan kedaulatan negara yang bersangkutan atas wilayahnya.Yuridiksi teritorial juga diartikan sebagai kekuasaan negara secara geografis yang menggambarkan bagian permukaan bumi dan ruang angkasa di atasnya serta tanah di bawahnya yang merupakan kedaulatan atas wilayahnya baik meliputi orang maupun benda di dalamnya. Prinsip
yurisdiksi
teritorial
digunakan
untuk
menentukan
kewenangan negara pantai sebagai existing powers untuk menanggulangi tindak pidana yang terjadi di wilayah lautnya. Penerapan yurisdiksi teritorial dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana yang terjadi
di
Indonesia
memberikan
pemahaman
bahwa
prinsip
ini
menganggap hukum pidana Indonesia berlaku dalam wilayah Republik Indonesia bagi siapapun yang melakukan tindak pidana.
31
Selain darat, wilayah negara juga meliputi wilayah laut dan udara yang diatur oleh hukum internasional. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 KUHP yang menyatakan bahwa:47 Aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di wilayah negara Indonesia. Sesuai rumusan pasal di atas, maka terwujud kedaulatan negara Indonesia di dalam wilayahnya. Prinsip ini kemudian diperluas oleh Pasal 3 KUHP yang menyatakan bahwa: Ketentuan pidana perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang berada di luar Indonesia melakukan tindak pidana di dalam kapal Indonesia. Maka, dengan demikian siapa saja, juga orang-orang asing, dalam kapalkapal laut Indonesia meskipun sedang berada atau berlayar dalam wilayah negara lain takluk pada hukum pidana Indonesia. Ini berarti bahwa siapa saja yang melakukan tindak pidana di dalam atau di atas suatu kapal Indonesia meskipun dalam laut wilayah negara lain dapat dituntut dan dihukum oleh pengadilan negara Indonesia. Hal ini tidak mengurangi kemungkinan bahwa dalam negara asing tersebut, menurut peraturan hukum negara asing tersebut, seseorang yang melakukan tindak pidana tadi juga dapat dipidana oleh pengadilan negara asing itu. Hak-hak berdaulat dan yurisdiksi khusus yang dimiliki Indonesia atas wilayah laut di bawah yurisdiksi mengandung arti bahwa Indonesia berhak
mengatur
segalanya
tanpa
mengesampingkan
hukum
internasional, terutama hukum laut. Untuk mengetahui yurisdiksi Indonesia dalam penegakan hukum tindak pidana di laut, Indonesia dapat menerapkan yurisdiksi dengan asas teritorial yang diperluas, yang tunduk pada pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh hukum kebiasaan internasional, perjanjian, dan prinsip-prinsip umum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab. Asas teritorial yang diperluas menetapkan 47
Pasal 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia 32
bahwa yurisdiksi negara kecuali berlaku bagi orang, perbuatan dan benda yang ada di wilayahnya, juga berlaku bagi orang, perbuatan dan benda yang ada atau terjadi di luar wilayahnya. Negara mempunyai yurisdiksi atas orang, perbuatan, dan benda tersebut, kecuali bila orang, perbuatan, dan benda itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan negara tadi. Asas teritorial yang diperluas digunakan Indonesia sebagai negara pantai untuk menentukan hak berdaulatnya atas wilayah-wilayah laut di luar wilayahnya sendiri. Tindakan aparat penegak hukum tindak pidana di laut dalam mengambil langkah pengamanan maupun hal-hal lainnya yang dianggap penting harus memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP. KUHAP mengatur tentang mekanisme dan prosedur bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya. Guna mewujudkan stabilitas keamanan di laut diperlukan upaya untuk menghadapi segala bentuk gangguan dan ancaman di laut dengan mengerahkan
kekuatan
dari
berbagai
instansi
yang
berwenang
melaksanakan penegakan hukum di laut. Oleh karena itu, prioritas yang perlu dikedepankan adalah bagaimana kegiatan operasional di laut dapat dilaksanakan secara efektif dengan semua kekuatan aparat negara dikerahkan secara sinergis. Bila ditinjau dari pembagian rezim laut berdasarkan wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan dan yurisdiksi Republik Indonesia, maka di bawah ini dapat dimatrikulasikan peran aparat penegak hukum, khususnya di bidang penyidikan yaitu sebagai berikut:48 NO
1 2
Jenis Tindak Pidana
Perairan Pedalaman
Pembajakan (TZMKO Tahun 1939) Perikanan (UU No.31 48
Zona Tambahan
ZEEI
> 200 mil
TNI AL/ POLRI
Perairan Kepulauan/ Laut Teritorial TNI AL / POLRI
TNI AL
TNI AL
TNI AL
PPNS DKP
TNI AL / PPNS
TNI AL
TNI AL
-
Pokok-pokok Pikiran TNI AL Tentang Keamanan Di Laut, Op.Cit, hlm.19. 33
3 4
5 6
Tahun 2004) Cagar Budaya (UU No 5 Tahun 1992) Konservasi Sumber Daya Alam (UU No.5 Tahun 1990) Lingkungan Hidup (UU No.23 Tahun 1997) Kehutanan (UU No.41 Tahun 1999)
7
Pelayaran (UU No.21 Tahun 1992)
8 9
Bahan Bakar Minyak Kepabeanan (UU No.10 Tahun 1995) Keimigrasian (UU No.9 Tahun 1992)
10
PPNS LH/POLRI/TNI AL POLRI/PPNS KEHUTANAN/TNIA AL TNI AL/POLRI/PPNS HUBLA POLRI PPNS BEA CUKAI
DKP PPNS DIKNAS/TNI AL POLRI/PPNS KEHUTANAN/PPN S PERIKANAN/TNI AL PPNS LH/POLRI/TNI AL POLRI/PPNS KEHUTANAN/TNI AL TNI AL/POLRI/PPNS HUBLA POLRI PPNS BEA CUKAI
POLRI/PPNS IMIGRASI
POLRI/PPNS IMIGRASI
PPNS DIKNAS/TNI AL POLRI/PPNS KEHUTANAN/PPN S PERIKANAN
11
Narkotika dan Psikotropika (UU No. 22 Tahun 1997 dan UU No.5 Tahun 1997)
POLRI/PPNS KESEHATAN
POLRI/PPNS KESEHATAN
12
Senjata Api/Amunisi/Bahan Peledak ( UU No.12 Drt Tahun 1951)
POLRI
POLRI
TNI AL
TNI AL
TNI AL
TNI AL
-
-
-
-
-
-
-
-
-
PPNS BEA CUKAI POLRI / PPNS IMIGRASI POLRI / PPNS KESEHAT AN/ BEA CUKAI -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Kewenangan penyidikan masing-masing aparat penegak hukum di laut di atur dalam undang-undang yang masing-masing memberi legitimasi untuk bertindak sesuai bidangnya. Keseluruhan jenis tindak pidana di laut pada dasarnya dikategorikan sebagai tindak pidana khusus, jadi dalam hal ini berlaku asas hukum lex specialis derogate legi generali, atau aturan hukum yang khusus mengesampingkan aturan hukum yang umum. Meskipun demikian KUHAP tetap menjadi pedoman dalam mekanisme beracara setiap tindak pidana. Tindak pidana di laut yang aparat penyidiknya di laksanakan oleh Polri, maka setelah melakukan penyidikan, berkas penyidikan langsung diserahkan kepada Penuntut Umum, hal ini diatur dalam Pasal 8 ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Sedangkan tindak pidana di laut yang aparat 34
-
penyidiknya dilaksanakan oleh PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) kewenangannya secara umum diatur dalam Pasal 6 ayat 1 huruf b KUHAP yang menyatakan bahwa penyidik adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Pada dasarnya wewenang yang dimiliki PPNS bersumber pada ketentuan undang-undang pidana khusus. Jadi, disamping penyidik Polri, undangundang pidana khusus tersebut juga memberikan wewenang kepada PPNS untuk melakukan penyidikan. Wewenang penyidikan PPNS hanya terbatas pada sepanjang menyangkut dengan tindak pidana yang sesuai bidangnya masingmasing. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi penyidik Polri. Jadi, kewenangan PPNS hanya sesuai dengan lingkup yang diberikan oleh Undang-undang yang menjadi dasar pelaksanaan tugas PNS yang bersangkutan, di luar itu PNS tersebut tidak berwenang melakukan penyidikan. Apabila PPNS telah selesai melakukan penyidikan, maka hasil penyidikan tersebut harus diserahkan kepada penuntut umum. Cara penyerahan hasil penyidikan kepada penuntut umum dilakukan PPNS melalui penyidik Polri. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 107 ayat (3) KUHAP yang menyatakan bahwa dalam hal tindak pidana telah selesai disidik oleh PPNS maka ia segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Polri. Penyidik Polri berwenang untuk memeriksa segala kekurangan yang dilakukan oleh PPNS sebelum meneruskan hasil penyidikan PPNS tersebut kepada penuntut umum. Wewenang penyidik Polri dalam pemeriksaan hasil penyidikan PPNS itu dimaksudkan untuk menghindari pengembalian
berkas
perkara
oleh 35
penuntut
umum
berdasarkan
ketentuan Pasal 110 ayat (2) KUHAP, yakni penuntut umum dapat segera mengembalikan hasil penyidikan kepada penyidik apabila berpendapat bahwa hasil penyidikan dianggap kurang lengkap. Jika hasil penyidikan tersebut sudah lengkap dan diterima oleh penuntut
umum,
kemudian
penuntut
umum
dengan
segala
kewenangannya melimpahkan berkas perkara tersebut ke Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili pelanggaran dan kejahatan terhadap ketentuan tentang tindak pidana di laut. Pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat dimana dilakukan penahanan kapal dan atau pelakunya. Inilah yang disebut kompetensi relatif. Pasal 84 KUHAP mengatur mengenai kompentensi relatif ini yang menyatakan bahwa pengadilan negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan di daerah hukumnya. Legalitas kewenangan Perwira TNI AL untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di laut dari waktu ke waktu mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Bila diurut sesuai perkembangan zaman, kewenangan tersebut tidak pernah dicabut atau dihapus bahkan diperkuat dan diatur di dalam berbagai perundang-undangan, dimulai dari produk hukum jaman pemerintahan Belanda, produk hukum nasional hingga konvensi hukum laut internasional terkini (UNCLOS 1982). Kewenangan sebagai penyidik tersebut dicantumkan secara jelas dalam pasal perundang-undangan dan hingga saat ini masih berlaku sebagai hukum positif yang dilaksanakan dan diterima dalam praktek proses peradilan di Indonesia. Berikut ini adalah dasar hukum Perwira TNI AL sebagai penyidik: a.
Ordonansi
(Undang-undang)
TZMKO
(Territoriale
Zee
En
Maritime Kringen Ordonantie) Staatsblad 1939 No 442 Undang-undang tentang kelautan jaman Pemerintahan Hindia Belanda ini masih berlaku walaupun beberapa pasalnya ada yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Ketentuan yang penting mengenai acara 36
pelaksanaan penegakan hukum di laut menurut ordonansi tersebut antara lain dalam Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15. Pasal 13: 1.) Penegakan dan pengawasan atau ditaatinya aturan-aturan ordonansi ini, dibebankan kepada Panglima Angkatan Laut di Surabaya, komandan-komandan kapal perang Republik Indonesia dan pangkalan-pangkalan udara Angkatan Laut, nakhoda-nakhoda kapalkapal Direktorat Jendral Perhubungan Laut, orang-orang yang ada di bawah perintah panglima-panglima, komandan-komandan, nakhodanakhoda ini, yang untuk itu diberi surat perintah dari mereka, perwiraperwira Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang diserahi pimpinan atas kapal-kapal daerah, syahbandar-syahbandar dan pejabat-pejabat yang bertugas sebagai demikian, pandu-pandu, demikian pula juragan-juragan kapal daerah dan selanjutnya orang –orang yang ditunjuk oleh Kepala Staf Angkatan Laut. 2.) Sejauh hal demikian diperlukan untuk menjamin pemasukan bea-bea negara, pejabat-pejabat bea cukai juga diserahi tugas dengan penegakan dan pengawasan dimaksud dalam pasal satu. Pasal 14: Selain dari orang-orang yang pada umumnya, ditugaskan dengan pengusutan-pengusutan tindak-tindak pidana, maka orang-orang yang disebut dalam pasal terdahulu berwenang untuk mengusut tindak-tindak pidana yang ditetapkan dengan atau berdasarkan pada ordonansi ini, demikian pula pelanggaran-pelanggaran dari ketentuan-ketentuan larangan mengenai pemasukan, pengeluaran dan pengangkutan melalui laut, dan tindak-tindak pidana yang diuraikan dalam pasal 167 dan 168, sejauh pasal-pasal ini mengenai memasuki dengan melawan hukum kapal-kapal stasion pandu, kapal-kapal suar, dan bangunan mercu suar pantai, pasal 196 sampai dengan pasal 199, 324 sampai dengan 326, 438 sampai dengan 443, 447 sampai dengan 451, 473 dan 564 sampai dengan 566 dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Pasal 15: 1. Orang-orang yang ditugaskan dengan pengusutan tindak-tindak pidana dimaksud dalam pasal terdahulu, dengan memperhatikan yang ditetapkan dalam pasaal 17, berwenang untuk menahan dan memeriksa kapal-kapal dan alat-alat penyeberang yang pelayarpelayarnya disangka melakukan atau mempersiapkan perbuatanperbuatan yang bertentangan dengan aturan-aturan yang ditetapkan dengan atau berdasarkan ordonansi ini, ataupun pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan dimaksud dalam pasal terdahulu. Sejauh menyangkut juragan-juragan kapalkapal daerah wewenang ini terbatas pada kapal-kapal nelayan dan 37
alat-alat penyeberang berukuran kurang dari 100 meter kubik isi kotor. 2. Mereka menuntut, supaya kepada mereka diperhatikan surat-surat kapal untuk meyakinkan diri mengenai kebangsaan kapal, pemilik kapal, tempat dimana kapal didaftarkan dan keterangan-keterangan lainnya yang dapat berguna bagi pemeriksaan. 3. Mereka berwenang untuk menyita benda-benda – di dalamnya termasuk kapal-kapal atau alat-alat penyeberang – dengan mana atau dengan bantuan mana, menurut sangkaan telah dilakukan tindak pidana, demikian pula benda-benda yang menurut sangkaan telah diperoleh dengan jalan tindak pidana. b.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
Pasal 14 ayat (1) UU NO.5 Tahun 1983 Aparatur penegak hukum di bidang penyidikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang ditunjuk oleh panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. c.
UNCLOS 1982
Pemerintah Indonesia telah meratifikasi UNCLOS 1982 melalui UU RI No.17 Tahun 1985. Berikut ini adalah ketentuan dalam UNCLOS 1982 yang dapat dijadikan dasar hukum bagi tindakan penyidikan yang dilakukan oleh TNI AL (dalam hal ini Kapal Republik Indonesia) sebagai pelaksana tugas penegakan kedaulatan dan hukum di laut. Pasal 29 UNCLOS memberikan batasan pengertian kapal perang, yaitu kapal yang awaknya sebagai aparat penegak kedaulatan dan hukum di laut, batasan itu adalah sebagai berikut: Untuk maksud Konvensi ini “Kapal Perang” berarti suatu kapal yang dimiliki oleh angkatan bersenjata suatu negara yang memakai tanda luar yang menunjukkan ciri khusus kebangsaan kapal tersebut, di bawah komando seorang perwira yang diangkat untuk itu oleh pemerintah negaranya dan yang namanya terdapat di dalam daftar dinas militer yang tepat atau daftar serupa, dan yang diawaki oleh awak kapal yang tunduk pada angkatan bersenjata reguler. Berdasarkan ketentuan pasal diatas, UNCLOS 1982 melalui perundangundangan nasional secara yuridis formal memberikan kewenangan
38
penegakan hukum bagi kapal perang terhadap setiap bentuk kejahatan, dalam hal ini adalah tindak pidana di laut. Berkaitan dengan hasil penyidikan terhadap tindak pidana di laut, maka Perwira TNI AL langsung menyerahkan kepada penuntut umum, tidak perlu melalui penyidik Polri seperti halnya PPNS. Ketentuan yang menjadi dasar hukumnya adalah Pasal 284 KUHAP yang menyatakan bahwa dalam dua tahun setelah undang-undang ini (KUHAP) ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini (KUHAP), dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi. Berdasarkan uraian Pasal 284 KUHAP, maka yang dimaksud dengan “ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu” adalah ketentuan khusus acara pidana yang terdapat dalam undang-undang yang mengatur tentang beberapa tindak pidana di laut. Hasil penyidikan yang disampaikan kepada penuntut umum jika kurang lengkap langsung dikembalikan kepada penyidik Perwira TNI AL untuk dilengkapi disertai dengan petunjuk, tanpa perlu berkoordinasi lagi seperti penyidik PPNS. Apabila hasil penyidikan dalam berkas perkara sudah lengkap maka penyidik TNI AL kemudian menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum dilengkapi dengan Berita Acara Serah
Terima.
Penuntut
umum
dengan
segala
kewenangannya
melimpahkan berkas perkara tersebut ke Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili pelanggaran dan kejahatan terhadap ketentuan tentang tindak pidana di laut. Pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat dimana dilakukan penahanan terhadap kapal dan atau pelakunya. Aparat penegak hukum yang berwenang menangani tindak pidana bidang penyidikan di wilayah laut di bawah kedaulatan Indonesia dan di wilayah laut di bawah yurisdiksi Indonesia berbeda. Prosedur penyerahan 39
hasil penyidikan tiap aparat penegak hukum kepada penuntut umum juga berbeda. Hasil penyidikan PPNS sebelum disampaikan ke penuntut umum harus terlebih dahulu disampaikan kepada penyidik Polri, hal ini untuk menghindari dikembalikannya berkas perkara oleh penuntut umum. Hasil penyidikan Perwira TNI AL tidak disampaikan kepada penyidik Polri seperti halnya PPNS, tapi langsung disampaikan kepada penuntut umum. Pertanggungjawaban hasil penyidikan masing-masing aparat penyidik kepada satu instansi tertentu tidak ada, karena PPNS hanya berkoordinasi dengan penyidik Polri, dan penyidik TNI AL berdiri
sendiri sehingga
masing-masing menyerahkan berkas perkara penyidikan kepada penuntut umum. Pertanggungjawaban merupakan hal yang mutlak dari setiap pelaksanaan tugas, karena berfungsi untuk mengevaluasi atas hasil yang telah dicapai apakah sesuai dengan tujuan yang ditentukan bersama atau tidak. Persoalan yang timbul dalam masalah penegakan hukum di wilayah laut Indonesia adalah mengenai lemahnya koordinasi antara aparat penegak hukum yang terjadi karena semangat superioritas dan merasa mempunyai kewenangan antar mereka, sehingga sikap dan sifat karakter introvert dan ekslusivitas dari masing-masing aparat penegak hukum yang mempunyai kewenangan penyidikan tindak pidana di laut menjadi kendala struktural dari aparat penegak hukum tersebut. Tumpang tindihnya peraturan perundangan memberikan kewenangan beragam pada aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum di laut, dalam hal ini pada tahap proses penyidikan. 4. Kesimpulan Proses penegakan hukum akan berjalan efektif jika ada keserasian antara 4 (empat) faktor yang mencakup faktor hukum, aparat penegak hukum, fasilitas atau sarana pendukung, dan masyarakat yang diatur sebagai subyek hukum. Faktor hukum penting untuk mengetahui suatu ketentuan merupakan ketentuan hukum yang berlaku atau bukan yang 40
bisa dilihat dari ajaran atau teori sumber hukum. Sumber hukum materiil adalah prinsip yang menetukan isi ketentuan hukum yang berlaku. Suatu ketentuan yang isinya sesuai dengan isi prinsip yang berlaku atau diterima dalam kehidupan masyarakat yang bersangkutan adalalah ketentuan hukum. Sebaliknya, jika suatu ketentuan hukum tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku atau diterima umum di dalam masyarakat maka ketentuan yang bersangkutan bukan merupakan ketentuan hukum. Sumber hukum formil adalah suatu proses yang menjadikan suatu ketentuan menjadi ketentuan hukum positif. Suatu ketentuan merupakan ketentuan hukum jika proses pembentukan atau pembuatannya sesuai dengan proses yang berlaku dalam masyarakat. Jika dilihat dari faktor hukum tersebut, maka peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penegakan hukum di laut adalah merupakan ketentuan hukum yang berlaku. Permasalahan muncul yang kemudian berpengaruh pada faktor aparat penegak hukum adalah karena masing-masing peraturan perundang-undangan itu memberikan legitimasi yang sama kepada setiap aparat penegak hukum di laut tersebut, sehingga terjadi tumpang tindih kewenangan. Kewenangan merupakan hak yang melahirkan peranan. Peranan yang ideal dan peranan yang seharusnya berasal dari pihakpihak lain yang telah dirumuskan dalam beberapa undang-undang dan peraturan hukum lainnya., sedangkan peranan yang dianggap oleh diri sendiri dan peranan yang sebenarnya dilakukan berasal dari diri pribadi yang kemudian menimbulkan diskresi. Diskresi menyangkut pengambilan keputusan yang tidak terikat oleh hukum, karena penilaian pribadi lah yang memegang peranan. Bervariasinya aparat penegak hukum dalam bidang penyidikan disamping menyebabkan konflik kepentingan antar aparat penegak hukum dalam
menyikapi
kewenangan
yang
melekat
kepadanya,
juga
menciptakan celah hukum bagi oknum penyidik untuk mempermainkan hukum itu sendiri. Penyimpangan yang sering terjadi adalah dengan kewenangan yang melekat pada tiap aparat penegak hukum itu mereka 41
melakukan diskresi atas tindakan-tindakan yang seharusnya merujuk pada batasan-batasan hukum, dalam hal ini adalah peraturan perundangundangan. Ego sektoral masing-masing penyidik masih menjadi dominasi dari penyebab penyimpangan tersebut. Kenyataan inilah yang menjadi salah satu faktor kriminogen terhadap timbulnya permasalahan hukum proses beracara pidana yang disamping secara inheren muncul dari kelemahan mendasar produk peraturan yang membingkai ketentuan proses beracara pidana tersebut, tetapi juga menjadi sebab dari penyimpangan-penyimpangan prosedural yang lahir dari kebijakan dan diskresi yang dikeluarkan oleh aparat penegak hukumnya. Faktor fasilitas atau sarana pendukung juga mempunyai peran yang signifikan dalam upaya penegakan hukum di laut. Bagaimana mungkin suatu negara mampu mempertahankan kedaulatannya jika tidak didukung oleh infrastruktur yang baik. Idealnya, untuk mengamankan wilayah laut Indonesia, termasuk Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, yang secara keseluruhan seluas 5,8 juta km², dibutuhkan 543 kapal. Dengan perhitungan adanya pergiliran (employment cycle), yakni 50 persen beroperasi dan 50 persen perbaikan, maka dibutuhkan sebanyak 1.086 kapal. Saat ini untuk mengawal kawasan seluas itu, armada yang ada hanya berjumlah 180 kapal. Terdiri dari 114 kapal milik TNI AL, 20 kapal milik Polri, 37 kapal milik Bea Cukai, dan 9 kapal milik KPLP. Bila dari unsur yang siap beroperasi sebanyak 50 persen atau sekitar 90 kapal, maka wilayah patrolinya menjadi sangat terbatas. Faktor masyarakat juga mempunyai kecenderungan pengaruh yang besar terhadap upaya penegakan hukum. Masyarakat mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini adalah aparat penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak
hukum
tersebut
yang menurut
pendapatnya
merupakan
pencerminan dari hukum sebagai struktur dan proses. Masalah lain yang timbul sebagai akibat anggapan masyarakat tersebut diatas adalah 42
mengenai segi penerapan perundang-undangan. Jika penegak hukum menyadari dirinya dianggap hukum oleh masyarakat, maka kemungkinan penafsiran mengenai pengertian perundang-undangan bisa terlalu luas atau bahkan sempit. Berdasarkan hasil penelitian, di bagian akhir tulisan ini penulis dapat menarik kesimpulan bahwa luasnya wilayah laut Indonesia yang tidak didukung oleh aparat penegak hukum yang loyal terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan serta tidak didukung oleh infrastruktur yang memadai membawa akibat tidak efektifnya proses penegakan hukum di wilayah laut Indonesia. Saran yang ingin disampaikan dalam naskah karya tulis ini adalah bahwa
tumpang tindih peraturan perundang-undangan di wilayah laut
yang memberikan legitimasi kepada masing-masing aparat penegak hukum di laut segera dituntaskan. Hal itu bisa dilakukan dengan membuat keputusan presiden yang dapat dijadikan payung hukum nasional dalam gerakan pemberantasan tindak pidana atau pelanggaran di wilayah laut Indonesia. Perlunya melengkapi sarana dan prasarana dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum, baik dari teknologinya maupun sumber daya manusianya, karena tidak dapat dipungkiri bahwa luasnya wilayah laut Indonesia memerlukan sarana dan prasarana yang harus memadai. Selain itu, oknum-oknum petugas dan aparat penegak hukum yang sering mempermainkan hukum harus dibenahi dan dibersihkan. Meski peraturan perundang-undangan di benahi serta sarana dan prasarana dilengkapi, tapi tanpa diikuti pembenahan mental dan pembersihan oknum-oknum petugas dan aparat penegak hukum, maka mustahil penegakan hukum di laut Indonesia dapat efektif dilaksanakan.
43
