ANDI GALIH PRABOWO 11010111140498 HUKUM DAN POLITIK “PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA”
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Latar Be Bea a!a" !a"# #
Negara Indonesia merupakan negara hukum, negara yang berlandaskan hukum. Tetapi perwujudan hukum di Indonesia saat ini dapat dikatakan masih jauh dari yang seharusnya. Ketidaksesuaian antara tujuan dan fungsi dari h ukum masih terlihat di dalam proses penegakan hukum di negara kita ini. Kesulitan para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya memang sangat beralasan. Tidak bisa diterapkannya teori yang benar dengan kondisi yang ada, mungkin merupakan faktor utama adanya kesetimpangan ini, mulai dari petinggi hukum yang korup hingga rakyat yang tidak mengakui hukum. Padahal, dengan diterapkannya hukum secara baik dan benar, maka hasilnya akan berbanding lurus dengan ketertiban yang berujung pada kesejahteraan warga negaranya. “ the greatest happiness for the greatest number. Pendapat Prof. !r. "ochtar Kusumaatmadja, #.$., %%.". tentang hukum adalah, “ tidak hanya keseluruhan asas&asas dan kaedah&kaedah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan meliputi lembaga&lembaga dan proses yang mewujudkan berlakunya kaedah&kaedah itu dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan. Kita telah mengetahui, apa yang benar dan seharusnya dalam sistem penegakkan penegak kan hukum. Tetapi masalah timbul, seperti biasa kesulitan dalam menjalankan sesuatu adala h prakteknya.Kita telah memiliki landasan hukum yang menurut kita benar, tetapi masalahnya ialah kesulitan dalam menerapkannya dalam kenyataan. Kesetimpangan antara das sein 'keadaan saat ini( dan das sollen 'keadaan yang seharusnnya( sangat terlihat dalam hukum kita. #etelah ini saya akan mencoba menguraikan tentang kedua hal diatas,keadaan yang seharusnya dan keadaan yang sebenarnya dalam kehidupan bermasyarakat. "asalah penegakan hukum adalah merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. )alaupun )alaupun kemudian setiap masyarakat dengan karakteristiknya karak teristiknya masing masing mungkin memberikan corak permasalahannya tersendiri di dalam kerangka penegakan hukumnya. Namun setiap masyarakat mempunyai tujuan yang sama, agar di dalam masyarakat tercapai kedamaian sebagai akibat dari penegakan hukum yang formil. Kedamaian tersebut dapat diartikan bahwa di satu pihak terdapat ketertiban antar pribadi yang bersifat ekstern dan di lain pihak terdapat ketenteraman pribadi intern. !emi tercapainya suatu ketertiban dan kedamaian maka hukum berfungsi untuk memberikan jaminan bagi seseorang agar kepentingannya diperhatikan oleh setiap orang lain. *ika kepentingan itu terganggu, maka hukum harus melindunginya, serta setiap ada pelanggaran hukum. 1
+leh karenanya hukum itu harus dilaksanakan dan ditegakkan tanpa membeda&bedakan atau tidak memberlakukan hukum secara diskriminatif. Karakteristik hukum sebagai kaedah selalu dinyatakan berlaku umumuntuk siapa saja dan di mana saja dalam wilayah negara, tanpa membeda&bedakan. "eskipun ada pengecualian dinyatakan secara eksplisit dan berdasarkan alasan tertentu yang dapat diterima dan dibenarkan. ada dasarnya hukum itu tidak berlaku secara diskriminatif, kecuali oknum aparat atau organisasi penegak hukum dalam kenyataan sosial telah memberlakukan hukum itu secara diskriminatif. khirnya penegakan hukum tidak mencerminkan adanya kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat. Penegakan hukum, tekanannya selalu diletakkan pada aspek ketertiban. $al ini mungkin sekali disebabkan oleh karena hukum di identikkan dengan penegakan perundang& undangan, asumsi seperti ini adalah sangat keliru sekali,karena hukum itu harus dilihat dalam satu sistem, yang menimbulkan interaksi tertentu dalam berbagai unsur sistem hukum. Pelaksanaan hukum di Indonesia sering dipahami dari sudut pandangyang berbeda.$ukum berposisi sebagai penolong bagi pihak yang diuntungkandan menjadi kejam bagi pihak yang dirugikan. $ukum harus bersikap netral bagi setiap pencari keadilan dan bukan bersifat diskriminatif, memihak padayang kuat dan berkuasa. Permasalahan hukum di Indonesia timbul karena beberapa hal, baik dari system peradilan, perangkat hukum, inkonsistensi penegakkan hukum, inter-ensi kekuasaan maupun perlindungan hukum. anyak perkara yang melibatkan pihak penguasa atau oknum aparat penegak hukum yang bisa sebelum masuk pengadilan atau diputus bebas oleh hakim. $al ini akan memunculkan pemahaman ketidak percayaan masyarakat terhadap hukum.
B. T$%$a" %$a" &a" &a" Ma"'a Ma"'aat at
Tujuan kami membuat makalah ini adalah sebagai bukti bahwa, kami sanggup menyelesaikan tugas yang di berikan oleh dosen pengampu mata kuliah hukum politik. #elain itu makalah ini bertujuan juga agar pembaca dapat lebih mengetahui tentang penegakan hu kum. "anfaat makalah ini antara lain / •
!apat di jadikan sumber untuk wawasan tentang penegakan hukum oleh pembaca.
•
"engetahui lebih dalam tentang penegakan hukum di Indonesia.
2
BAB II
A. Pe"#e Pe"#ert rt(a" (a" H$ H$!$ !$) )
!rs.0. 1trecht, #$. !alam bukunya berjudul Pengantar dalam $ukum'2345( 1trecht berpendapat bahwa hukum adalah himpunan peraturan&peraturan 'perintah&perintah dan larangan&larangan( yang mengurus tata tertib suatu masyarakat. !efinisi ini menegaskan bahwa hukum wajib ditaati oleh masyarakat itu demi terwujudnya ketertiban masyarakat itu sendiri. !efinisi ini juga mengimplikasikan bahwa ketidaktaatan pada perintah dan larangan akan menyebabkan ketidakteraturan masyarakat. #.". min, #$. !alam bukunya buku nya berjudul ertamasya ke lam $ukum min mendefinisikan hukum sebagai kumpulan peraturan&peraturanyang terdiri dari norma&norma dan sanksi&sanksi. #elanjutnya min menyatakan bahwa tujuan hukum adalah mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara. Kalau dibandingkan dengan definisi hukum yang dikemukakan oleh 1trechtdiatas, min min menambahkan aspek isi dari perintah dan larangan, yakni norma&norma dan sanksi&sanksinya. !engan demikian, kedua ahli hukumini menggaris bawahi aspek perintah dan larangan dari hukum yang berisinorma&norma dan sanksi&sanksinya. Keduanya juga setuju bahwa hukum ada dan ditaati demi menjamin keteraturan masyarakat. *.6.T #imorangkir, #$, dan )oerjono )oerjono #astropranoto, #$. !alam bukunya berjudul Pelajaran $ukum Indonesia kedua ahli hukum ini mendefinisikan hukum sebagai Peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yangdibuat oleh badan&badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan&peraturan tadi akan mengakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukum tertentu. !ibandingkan dengan dua definisi terdahulu, harus diakui bahwa sejauh ini hukum tetap dipahami sebagai seperangkat peraturan 'perintah dan larangan( yang berfungsi mengatur prilaku masyarkat demi tercapainya keteraturan kehidupan sosial. Prof !r. 7ran8 "agnis&#useno. !alam bukunya berjudul 0tikaPolitik, Prof. "agnis mendefinisikan hukum sebagai #istem norma&normayang mengatur kehidupan dalam masyarakat. !isini "agnis menempatkan hukum sebagai salah satu norma dari tiga norma umum norma hukum,norma sopan santun dan norma moral adalah jenis norma umum yang mengatur tingkah laku hidup manusia. !isebut norma no rma umum karena norma&norma tersebut berlaku secara umum, kapan dan dimana pun juga. rtinya, setiap kali kita berada ditempat mana pun didunia ini, kita pasti bertemu dan menaati ketiga norma umum ini. Kalau ada norma umum,maka ada juga norma khusus yang keberlakuannya lebih sempit dalam suatu masyarakat tertentu. "isalnya larangan untuk tidak merokok di kampus. Tetapi Tetapi larangan ini tidak belaku di rumah atau di jalan, jadi orang terikat dan menaati larangan merokok hanya di kampus. "eskipun termasuk salah satu norma umum, norma hukum memiliki kekhasan dan perbedaan dibandingkan dengan kedua norma lainnya. Kekhasan itu terletak pada jenis sanksi yang diterima kalau seseorang melanggar salah satu dariketiga norma umum yang ada.
3
$ukum #ebagai #uatu #istem sistem hukum yang tidak hanya mengacu pada aturan 'codes of rules( dan peraturan 'regulations(, namun mencakup bidang yang luas, meliputi struktur,lembaga dan proses 'procedure( yang mengisinya serta terkait dengan hukumyang hidup dalam masyarakat 'li-ing law( dan budaya hukum huk um 'legal structure(. "enurut %awrence 7riedman, unsur&unsur sistem hukum itu terdiri daristruktur hukum 9legal structure, substansi hukum 9legal substance dan budayahukum 9legal culture.2 #truktur hukum meliputi badan eksekutif, legislatif dan yudikatif serta lembaga&lembaga terkait, seperti Kejaksaan, Kepolisian, Pengadilan, Komisi :udis :udisial, ial, Komisi Pemberantasan Korupsi 'KPK( dan lain&lain. #edangkan substansi hukum adalah mengenai norma, peraturan maupun undang&undang. udaya hukum adalah meliputi pandangan, kebiasaan maupun perilaku dari masyarakat mengenai pemikiran nilai&nilai dan pengharapan dari sistim hukum yang berlaku, dengan perkataan lain, budaya hukum itu adalah iklim dari pemikiran sosial tentang bagaimana hukum itu diaplikasikan, dilanggar atau dilaksanakan. Tanpa Tanpa budaya hukum huku m sistem hukum itu sendiri tidak akan berdaya,seperti ikan mati yang terkapar di keranjang, bukan seperti ikan hidup yang berenang di lautnya 'without legal culture, the legal system is inert, a dead fish lying in a basket, not a li-ing fish swimming in its sea(. #etiap masyarakat, Negara dan komunitas pasti memiliki budaya h ukum sendiri. #elalu ada sikap dan pendapat mengenai hukum. $al ini tidak berarti bahwa setiap orang dalam satu komunitas memberikan pemikiran yang sama. $ukum adalah kontrol sosial dari pemerintah 'law is go-ernmental social control(, sebagai aturan dan proses sosial sosial yang mencoba mendorong perilaku, perilaku, baik yang berguna atau mencegah ; perilaku yang buruk. !i sisi lain kontrol sosial adalah jaringan atau aturan dan proses yang menyeluruh yang membawa akibat hukum terhadap perilaku tertentu, misalnya aturan umum perbuatan melawan hukum. Tidak ada cara lain untuk memahami memaha mi sistem hukum selain melihat perilaku hukum yang dipengaruhi oleh aturankeputusan aturankeputusan pemerintah atau undang&undang yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. *ika seseorang berperilaku secara khusus adalah karena diperintahkan hukum atau karena tindakan pemerintah atau pejabat lainnya atau dalam sistem hukum.Tetapi hukum.Tetapi kita juga membutuhkan kontrol sosial terhadap pemerintah, karena tidak dapat kita pungkiri, bahwa tiada kuda tanpa kekang. egitu juga tiada penguasa danaparaturnya yang bebas dari kontrol sosial. #emua tahu ada orang yang berwenang menyalahgunakan jabatannya, praktek suap dan KKN sering terjadi dalam tirani birokrat."aka untuk memperbaiki harus ada kontrol yang dibangun dalam sistim.
1 %awrence 7riedman, “american law,'%ondon/).) Norton96ompany, 23<=(, hal > 2
!onald lack, “ Behavior of Law, Law, ' New :ork, #an 7ransi sco, %ondon / cademi c Pre ss, 23?> 23?>(, (, hal. hal. ; 4
!engan kata lain, lain, hukum mempunyai tugas jauh mengawasi penguasa itu sendiri, kontrol yang dilakukan terhadap pengontrol. Pemikiran ini berada di balik pengawasan dan keseimbangan 'check and balance( dan di balik Peradilan Tata 1saha Negara, Inspektur *enderal, uditur dan lembaga&lembaga seperti, KPK, Komisi *udisial. *udisial. Kesemuanya ini harus mempunyai komitmen yang tinggi untuk memberantas memberantas segala bentuk penyalahgunaan wewenang dari pihak penguasa. $ukum akan menjadi berarti apabila perilaku manusia dipengaruhi oleh hukum dan apabila masyarakat menggunakan hukum menuruti perilakunya, sedangkan di lain pihak efekti-itas hukum berkaitan erat dengan masalah kepatuhan hukum sebagai norma. !alam praktek kita melihat ada undang&undang sebagian besar dipatuhi dan ada undang&undang yang tidak dipatuhi. #istem hukum jelas akan runtuh jika setiap orang tidak mematuhi undang& undang dan undang&undang itu akan kehilangan maknanya. Ketidakefektifan undang&undang cenderung mempengaruhi waktu sikap dan kuantitas ketidakpatuhan serta mempunyai efek nyata terhadap perilaku hukum, termasuk perilaku pelanggar hukum. Kondisi ini akan mempengaruhi penegakan hukum yang menjamin kepastian dan keadilan dalam masyarakat. Kepastian hukum dapat kita lihat dari dua sudut, yaitu kepastian dalam hukum itusendiri dan kepastian karena hukum. “Kepastian dalam hukum dimaksudkan bahwasetiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat&kalimat di dalamnyatidak mengandung penafsiran yang berbeda&beda. kibatnya akan membawa perilaku patuh atau tidak patuh terhadap hukum. !alam praktek banyak timbul peristiwa&peristiwahukum, di mana ketika dihadapkan dengan substansi norma hukum yang mengaturnya,kadangkala tidak jelas atau kurang sempurna sehingga timbul penafsiran yang berbeda& beda yang akibatnya akan membawa kepada ketidakpastian hukum. #edangkan “kepastian karena hukum dimaksudkan, bahwa karena hukum itu sendirilah adanya kepastian, misalnya hukum menentukan adanya lembaga daluarsa, dengan lewat waktu seseorang akan mendapatkan hak atau kehilangan hak. erartihukum dapat menjamin adanya kepastian bagi seseorang dengan lembaga daluarsa akanmendapatkan sesuatu hak tertentu atau akan kehilangan sesuatu hak tertentu. $ukum tidak identik dengan undang&undang, jika hukum diidentikkan dengan perundang& undangan, maka salah satu akibatnya dapat dirasakan, adalah kalau ada bidang kehidupan yang belum diatur dalam perundang&undangan, maka dikatakan hukumtertinggal oleh perkembangan masyarakat. !emikian juga kepastian hukum tidak identik dengan dengan kepastian undang&undang. pabila kepastian hukum diidentikkan dengankepastian undang& undang, maka dalam proses penegakan hukum dilakukan tanpamemperhatikan kenyataan hukum ')erkelijkheid ')erkelijkheid ( yang berlaku. $al ini berbeda dengan kebijakan dasar yang relatif netral dan bergantung pada nilai uni-ersal dari tujuan dan alasan pembentukan undang&undang. !alam praktek kita melihat ada undang& undang sebagian besar dipatuhi dan ada undang&undang yang tidak dipatuhi. 5
#alah satu fungsi hukum adalah alat penyelesaian sengketa atau konflik ,disamping fungsi yang lain sebagai alat pengendalian sosial dan alat rekayasa sosial. @una terciptanya ketertiban didalam masyarakat diperlukan suatu tatanan. $ukum sebagai salah satu bentuk tatanan disamping kebiasaan dan kesusilaan berperan b esar dalam terciptanya ketertiban. $ukum disini adalah hukum tertulis seperti peraturan perundang&undang putusan hakim '*urisprudensi( perjanjian 'traktat (. Perkembangan ilmu hukum diawali oleh filsafat dan disusul oleh dogmatik hukum 'ilmu hukum positif(. !iantara keduanya terdapat perbedaan yang tajam. 7ilsafat hukum sangat spekulatif sedangkan hukum positif sangat teknis. #ehingga untuk menjebatani keduanya diperlukan teori hukum yang semula berbentuk ajaran hukum umum 'algemene rechtsleer(. Teori Teori hukum berisi ciri&ciri umum seperti asas&asas hukum maupun permasalahan yang sama dari berbagai sistem hukum.5 !ogmatik hukum 'ilmu hukum positif(, teori hukum, filsafat hukum pada akhirnya harus diarahkan kepada praktik hukum. Praktik hukum menyangkut dua aspek utama, yaitu pembentukan hukum dan penerapan hukum. huku m. Kedua aspek tersebut diharapkan mampu mengatasi gejala hukum yang timbul dimasyarakat sebagaimana tertuang dalam dogmatik hukum.
B. Pe"e# Pe"e#a! a!a" a" H$ H$!$ !$) )
Pada hakekatnya hukum mengandung ide atau konsep&konsep dan dengan demikian boleh digolongkan kepada suatu yang abstrak. Ke dalam kelompok yang abstrak ini termasuk ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan social. !engan demikian, apabila kita berbicara mengenai penegakan hukum, maka pada ha kekatnya kita berbicara mengenai penegakan ide&ide serta konsep&konsep yang nota benenya adalah abstrak itu. !irumuskan secara lain, maka penegakan hukum merupakan satu usaha untuk mewujudkan ide& ide tersebut menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide&ide inilah yang pada hakekatnya dari penegakan hukum.= Penegakan hukum pada prinsipnya harus dapat memberi manfaat atau berdaya guna 'utility( bagi masyarakat, namun di samping itu masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan. "aka dari itu tidak dapat kita pungkiri, bahwa apa yang dianggap berguna 'secara sosiologis( belum tentu adil, begitu juga sebaliknya apa yang dirasakan adil 'secara filosopis(, belum tentu berguna bagi masyarakat. !alam kondisi yang demikian ini, masyarakat hanya menginginkan adanya suatu kepastian hukum, yaitu adanya suatu peraturan yang dapat mengisi kekosongan hukum tanpa menghiraukan apakah hukum itu itu adil atau tidak.
3 Philipus ". $adjon, Tatiek #ri !jatmiati,rgumentasi $ukum, '@adjah "ada 1ni-ersity Press, :ogyakarta,
;AA3(, hal 3
sosiologis,'bandung/ sinar 4 Prof. !r. #atjipto Bahardjo, #$,masalah penegakan hukum suatu tinjauan sosiologis,'bandung/ baru(, hal 24 6
Kenyataan sosial seperti ini memaksa pemerintah untuk segera membuat peraturan secara praktis dan pragmatis, mendahulukan bidang&bidang yang paling mendesak sesuai dengan tuntutan masyarakat tanpa perkiraan strategis, sehingga melahirkan peraturan&peraturan yang bersifat tambalsulam yang daya lakunya tidak bertahan lama. kibatnya kurang menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat. #ebaiknya mekanisme dan prosedur untuk menentukan prioritas re-isi atau pembentukan undang&undang baru, masyarakat harus mengetahui sedini mungkin dan tidak memancing adanya resistensi dari masyarakat, maka setidak&tidaknya dilakukan duamacam pendekatan yaitu pendekatan sistem dan pendekatan kultural politis. "elalui pendekatan sistem prioritas re-isi atau pembentukan undang&undang baru, harus dilihat secara konstekstual dan konseptual yang bertalian bertalian erat erat dengan dimensi&dimensi dimensi&dimensi geopolitik, ekopolitik, demopolitik, sosiopolitik dan kratopolitik . !engan kata lain politik hukum tidak berdiri sendiri, lepas dari dimensi politik lainnya, apalagi jika hukum diharapkan mampu berperan sebagai sarana rekayasa sosial. Kepicikan panda ngan yang hanya melihat hukum sebagai alat pengatur dan penertib saja, tanpa menyadari keserasian hubungannya dengan dimensi&dimensi lain, akan melahirkan produk dan konsep yang kaku tanpa cakrawala wawasan dan pandangan sistemik yang lebih luas dalam menerjemahkan perasaan keadilan hukum masyarakat. Penegak hukum yang yang bertugas menerapkan hukum mencakup ruang lingkup yang sangat luas, meliputi, petugas strata atas, menengah dan bawah. "aksudnya adalah sampai sejauh mana petugas harus memiliki suatu pedoman salah satunya peraturan tertulis yang mencakup ruang lingkup tugasnya. !alam penegakkan hukum, kemungkinan penegak hukum mengahadapi hal&hal sebagai berikut /4
• • • •
#ampai sejauh mana petugas terikat dengan peraturan yang ada #ampai batas&batas mana petugas berkenan memberikan kebijakan Teladan macam apakah yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat #ampai sejauh manakah derajat sinkronisasi penugasan yang diberikan kepada para petugas sehingga memberikan batas&batas yangtegas pada wewenangnya
Pada situasi seperti ini, kesadaran moral warga masyarakat tentu saja tidak akan lagi selalu sama dan sebangun dengan kesadaran hukum rakyat. $ukum yang dikembangkan dari cita pembaharuan dan pembangunan negara&negara nasional pun karenanya akan memerlukan dasar legitimasi lain, yang tak selamanya dipungut begitu saja dari legitimasi moral rakyat yang telah ada selama ini. $ukum&hukum ekonomi, lalu lintas dan tata kota yang mendasarkan diri maksud&maksud pragmatis jelaslah kalau terlepas dari kesadaran moral tradisional.6
Filsafat Hukum Hukum,, #inar @rafika, *akarta, ;AA>, hlm. 34 5 Cainuddin, Filsafat 7
!alam pelaksanaan penegakan hukum, keadilan harus diperhatikan, namun hukum itu tidak identik dengan keadilan, hukum huk um itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. #etiap orang yang mencuri harus dihukum tanpa membeda&bedakan siapa yang mencuri. #ebaliknya keadilan bersifat subjektif, indi-idualistis dan tidak menyamaratakan.? dil bagi seseorang belum tentu dirasakan adil bagi orang lain. "enurut #oerjono #oekamto, hukum dapat berfungsi dengan baik diperlukan keserasian dan hubungan antara empat faktor, yakni/<
•
•
•
•
$ukum dan peraturan itu itu sendiri. Kemungkinannya Kemungkinannya adalah bahwa terjadi ketidak cocokan dalam peraturan perundang&undangan mengenai bidang& bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lainnya adalah ketidakcocokan antara peraturan perundang&undangan deng an hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan. Kadang kala ketidakserasian antara hukum tertulis dengan hukum kebiasaan, dan seterusnya. "entalitas Petugas yang menegakkan hukum. Penegak hukum antara lain lain mencakup hakim, polisi, jaksa, pembela, petugas pemasyarakatan, dan seterusnya. pabila peraturan perundang&undangan sudah baik, akan tetapi jika mental penegak hukum kurang baik, maka akan terjadi pada sistem penegakkan hukum. 7asilitas yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan hukum. Kalau peraturan perundang&undangan sudah baik dan juga mentalitas penegaknya baik, akan tetapi fasilitas kurang memadai, maka penegakkan hukum tidak akan berjalan dengan semestinya. Kesadaran dan kepatuhan hukum dari para warga masyarakat.
"enurut %awrence "eir 7riedman '23?4,233<( terdapat tiga unsur dalam sistem hukum, yakni #t ruktur '#tructure(, substansi '#ubstance( danKultur $ukum '%egal 6ulture(.3 Kendala penegakkan hukum di Indonesia disebabkan oleh keterpurukan d alam tiga unsur sistem hukum yang mengalami pergeseran dari cita cita cita dalam 11! 23=4. #ebagai sumber hukum tertinggi, 11! 23=4 telah menggariskan dasar bagi terlaksananya pemerintahan yang baik ' good go-ernance(. “ Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya,6etakan Masalahnya,6etakan Pertama, 6 #oetandyo )ignjosoebroto, “ Hukum, '*akarta/ 0%#" dan $1", ;AA;(, hal. 5
ristoteles dalam buah pikirannya “0thica Nicomacea dan “ Bhetoricamengatakan, hukum mempunyai tugas yang suci, yakni memberikan pada setiap orangapa yang berhak ia terima. nggapan ini berdasarkan etika etika dan berpendapat bahwa hukum bertugas bertugas hanya membuat adanya keadilan saja '0thische theorie(. Tetapi Tetapi anggapan semacam ini tidak mudah dipraktekkan, maklum tidak mungkin orang membuat peraturan hukum sendiri bagi tiap&tiap manusia, sebab apabila itu dilakukan maka tentu tak akan habis&habisnya. #ebab itu pula hukum harus membuat peraturan peraturan umum, kaedah hukum tidak diadakan untuk menyelesaikan suatu perkara tertentu. Kaedah hukum tidak menyebut suatu nama seseorang tertentu, kaedah hukum hanyamembuat suatu kualifikasi tertentu.2A Kualifikasi tertentu itu sesuatu yang abstrak. Pertimbangan tentang hal&hal yang konkrit diserahkan pada hakim.
*. N(a(+N( N(a(+N(a( a( Da,ar Da,ar H$! H$!$) $)
erdasarkan anggapan tersebut di atas maka hukum tidak dapat kita tekankan tekankan pada suatu nilai tertentu saja, tetapi harus berisikan berbagai nilai, misalnya kita tidak dapat menilai sahnya suatu hukum dari sudut peraturannya atau kepastian hukumnya,tetapi juga harus memperhatikan nilai&nilai yang lain. Badbruch mengatakan bahwa hukum itu harus memenuhi berbagai karya disebutsebagai nilai dasar dari hukum. Nilai dasar hukum tersebut adalah/ keadilan, kegunaan dan kepastian hukum.22 #ekalipun ketiga&tiganya itu merupakan nilai dasar dari hukum,namun di antara mereka terdapat suatu #pannungs-erhaltnis 'ketegangan(, oleh karena diantara ketiga nilai dasar hukum tersebut masing&masing mempunyai tuntutan yang berbeda satu sama lainnya, sehingga ketiganya mempunyai potensi untuk saling bertentangan, #eandainya lebih cenderung berpegang pada nilai kepastian hukum atau dari sudut peraturannya, maka sebagai nilai ia segera menggeser nilai&nilai keadilan dan kegunaan. Karena yang penting pada nilai kepastian itu adalah peraturan itu sendiri.Tentang apakah peraturan itu telah memenuhi rasa keadilan dan berguna bagi masyarakat adalah di luar pengutamaan nilai kepastian hukum. egitu juga jika kita lebih cenderung berpegang kepada nilai kegunaan saja, maka sebagai nilai ia akan menggeser nilai kepastian hukum maupun nilai keadilan, karena yang penting bagi nilai kegunaan adalah kenyataan apakah hukum tersebut bermanfaat atau berguna bagi masyarakat.
10 0. 1trecht, “ Pengantar Dalam Hukum #ndonesia , '*akarta/ alai uku Ichtiar, 23>;(, hal. ;=&;< 11
#atjipto Bahardjo, “ #lmu “ #lmu Hukum, Hukum, 'andung / lumni, 23<>(, hal. ;2 9
!emikian juga halnya jika kita hanya berpegang pada nilai keadilan saja, maka sebagai nilai ia akan menggeser nilai kepastian dan kegunaan, karena nilai keadilan tersebut tidak terikat kepada kepastian hukum ataupun nilai kegunaan, disebabkan oleh karena sesuatu yang dirasakan adil belum tentu sesuai dengan nilai kegunaan dan kepastian hukum. !engan demikian kita harus dapat membuat kesebandingan di antara ketiga nilai itu atau dapat mengusahakan adanya kompromi secara proporsional serasi, seimbang dan selaras antara ketiga nilai tersebut. tersebut. Keabsahan berlakunya hukum dari dari segi peraturannya barulah merupakan satu segi, bukan merupakan satu&satunya penilaian, tetapi lebih dari itu sesuai dengan potensi ketiga nilai&nilai dasar yang saling bertentangan. pa yang sudah dinilai sah atas dasar persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu peraturannya, bisa saja dinilai tidak sah dari kegunaan atau manfaat bagi masyarakat. !alam menyesuaikan peraturan hukum dengan peristiwa konkrit atau kenyataan yang berlaku dalam masyarakat ')erkelijkheid(, ')erkelijkheid(, bukanlah merupakan hal yang mudah, karena hal ini melibatkan ketiga nilai dari hukum itu. +leh karena itu dalam praktek tidak selalu mudah untuk mengusahakan kesebandingan antara ketiga nilai tersebut. Keadaan yang demikian ini akan memberikan pengaruh tersendiri terhadap efekti-itas bekerjanya peraturan hukum dalam masyarakat. Kalau kita bicara tentang nilai kepastian hukum, maka sebagai nilai tuntutannya adalah semata& mata peraturan hukum positif atau peraturan perundang&undangan. Pada umumnya bagi praktisi hanya melihat pada peraturan perundang&undangan saja atau melihat dari sumber hukum yang formil. #ebagaimana diketahui undang&undang itu, tidak selamanya sempurna dan tidak mungkin mungkin undang&undang itu dapat mengatur segala kebutuhan hukum dalam masyarakat secara tuntas. da kalanya undang&undang itu tidak lengkap dan ada kalanya undang&undang itu tidak ada ataupun tidak sempurna. Keadaan ini tentunya menyulitkan bagihakim untuk mengadili perkara yang dihadapinya. Namun, dalam menjalankan fungsinya untuk menegakkan keadilan, maka hakim tentunya tidak dapat membiarkan perkara tersebut terbengkalai atau tidak diselesaikan sama sekali.
10
