MAKALAH UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA.docxDeskripsi lengkap
KONSEP PEMBERANTASAN KORUPSIFull description
straegi pemberantasan korupsiFull description
makalah peran mahasiswa dalam pemberantasan korupsi
nzFull description
New Zealand EmailsFull description
KEBIDANANFull description
Handbook on BIM principles from NZDescription complète
An analysis of 'Dreamers of the Dark' by W. R. van Leeuwen (Roel van Leeuwen). The thesis has been withdrawn from the University of Waikato website and library after complaints were received…Full description
ARISTOTELES
ARISTOTELESDeskripsi lengkap
sebuah makalah yang membahas tentang konsep, strategi dan upaya pemberantasan korupsiDeskripsi lengkap
menjelaskan tentang kerja sama internasional dalam pemberantasan korupsi
Full description
Mahassiswa yang korupsi
THANK YOU FOR YOUR ATTENTION..
The Independent Police Conduct Authority (IPCA)
Dalam bab 12 Independent Police Conduct Authority Act 1988, dikatakan bahwa fungsi otoritas ini antaralain :
Menerima komplain terkait kesalahan pelaksanaan atau pengabaian tugas yang dilakukan anggota Kepolisian; dan
Menginvestigasi kejadian bilamana anggota Kepolisian saat bertugas mengakibatkan kematian atau luka tubuh yang serius.
Ombudsman
Tugas utama badan ini adalah menerima komplain terhadap lembaga-lembaga pemerintah.
Di tahun 1983, wewenangnya diperluas mencakup investigasi terhadap lembaga yang tidak/gagal memberikan informasi yang diminta (oleh swasta atau masyarakat) sesuai Official Information Act.
Berkewajiban melindungi whistleblowers, menginvestigasi administrasi penjara atau tempat penahanan lainnya.
Serious Fraud Office (SFO)
Secara khusus bertanggung jawab atas investigasi dan penuntutan kejahatan ekonomi dalam hal ini penipuan berat dan kompleks.
Penegak Hukum dan Lembaga Anti-korupsi
Sejak tahun 1961 meniadakan hukuman mati.
Dengan pemerintahan yang transparan serta media yang yang proaktif menjadikan hukuman sosial menjadi alat pemberi efek jera yang ampuh.
Lembaga yang berperan dalam memberantas korupsi adalah IPCA, Ombudsman, dan SFO.
Sistem Penegakan Hukum terkait Tindak Pidana Korupsi
Pendidikan Anti-korupsi Sejak Dini.
Budaya Jujur dalam Kehidupan Bermasyarakat.
Kehidupan Masyarakat yang Sejahtera dan Bahagia.
Penegakan Hukum dan Lembaga "Anti-korupsi" yang kuat.
Keterbukaan Pemerintah dan Tingginya Kualitas Layanan Publik.
Tranparency International New Zealand (TINZ).
Aspek-aspek yang Berperan Penting dalam Menekan Angka Korupsi
OVERVIEW NEW ZEALAND
Sumber : http://www.transparency.org
SEMINAR ANTI KORUPSI
PRESENTED BY :
KELOMPOK 6
ARI KUSWANTORO
EKIE
KHARISMA RISKY MAULUDI
RENDY KURNIAWAN
YOHANNES WHIMPY
Transparansi dan keterbukaan di Selandia Baru sangat tegas diberlakukan.
Petugas pelayan publik (PNS) diwajibkan untuk melaporkan selain seluruh kegiatannya, juga setiap kekayaan yang dimilikinya.
Di bidang pendidikan ada NZQA (New Zealand Qualifications Authority) & (NZE) yang dikelola oleh State Services Commission (SSC) (komisi pelayanan publik) yang berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik.
Keterbukaan Pemerintah dan Tingginya Kualitas Layanan Publik
PENGUNGKAPAN INVESTIGASI
PENUNTUTAN
PROSES PENINDAKAN KORUPSI
Indikasi Korupsi
Korupsi
WHISTLEBLOWER
OMBUDSMAN
IPCA
Tindak Pidana Korupsi
SFO
PENGADILAN
Aspek yang berperan dalam menekan angka korupsi antara lain :
Tingkat pendidikan yang tinggi dan pendidikan anti korupsi sejak dini;
Budaya jujur.
Masyarakat memilki taraf kehidupan yang tinggi.
Penegakan hukum dan peran lembaga "anti-korupsi" yang aktif memberantas korupsi;
Transparansi pemerintah dan tingginya kualitas layanan publik; dan
Peran aktif lembaga anti korupsi masyarakat.
Sistem Penegakan Hukum
Hukuman sosial dianggap lebih ampuh dalam memberikan efek jera. Sehingga hukuman bagi koruptor umumnya hukuman penjara dan pemberhentian dari jabatan.
Pengukuran tingkat korupsi suatu negara seharusnya tidak hanya didasarkan pada CPI.
KESIMPULAN
PERAN SERTA TINZ :
Pelatihan anti-korupsi.
Integrity Plus 2013 New Zealand National Integrity System Assessment.
Corruption Perception Index dan Global Corruption Barometer
Pengesahan UNCAC (United Nations Convention Against Corruption )
OECD Anti-Bribery Convention
Open Government Partnership (OGP)
Tranparency International New Zealand (TINZ)
Keadaan sebenarnya tidak sebaik yang digambarkan CPI. Memang pemerintahan Selandia Baru sendiri mengakui bahwa tingginya CPI tidak menghilangkan korupsi secara menyeluruh, namun bila kita mengamati media berita di negara ini maka kita akan melihat adanya kasus-kasus korupsi yang menyebabkan CPI terlihat bias.
Berdasarkan Global Corruption Barometer Selandia Baru hampir 65% masyarakat berpendapat bahwa tindak korupsi malah semakin bertambah, namun nilai CPI malah meningkat yaitu dari 90 menjadi 91.*
*Sumber : http://www.transparency.org.nz/2013/Global-Corruption-Barometer-2013.html
CPI dibandingkan Keadaan yang terjadi di Selandia Baru
Dalam politik :
John Banks, Walikota Auckland sedang dalam masa pengadilan dimana dia diduga tidak melaporkan dengan benar donasi politik yang diterima.
Maurice Williamson, seorang Menteri yang merupakan anggota partai Nasional tidak lama ini mengundurkan diri dari jabatannya setelah mengakui telah menghubungi kepolisian terkait investigasi kepolisian terhadap pengusaha Cina yang memberikan donasi pada Partai Nasional.
Dalam olahraga, muncul dugaan terhadap beberapa pemain kriket top seperti mantan pemain tim Nasional Lou Vincent yang melakukan pengaturan skor pertandingan di banyak pertandingan.
Dalam bisnis, SFO sedang menginvestigasi eksportir buah kiwi Zespri, setelah anak perusahaannya dan sebuah distributor independen di Cina ditemukan melakukan penyelundupan.
Contoh Kasus-Kasus
Dalam penilaian CPI Selandia Baru, TI menggunakan alat ukur sebagai berikut :
Global Corruption Barometer (2013)
Control of Corruption (2010)
Open Budget Index (2010)
Indikator Lain terkait Pemerintahan dan Pengembangan
Indikator lainnya :
Global Competitiveness Index (2012-2013)
Human Development Index (2011)
Press Freedom Index (2011-2012)
Judicial Independence (2011-2012)
Rule of Law (2010)
Voice and Accountability (2010)
Berbagai aspek saling mempengaruhi satu sama lain yang mengakibatkan domino effect sehingga terjadi sistem pemerintahan yang bebas korupsi.
Corruption Perception Index
Click to edit Master title style
08/07/2014
#
Click to edit Master text styles
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
Click to edit Master title style
Click to edit Master text styles
Click to edit Master text styles
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
Click to edit Master text styles
Click to edit Master text styles
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
08/07/2014
#
Click to edit Master title style
08/07/2014
#
Click to edit Master text styles
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
Click to edit Master text styles
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
Click to edit Master title style
Click to edit Master text styles
08/07/2014
#
Click to edit Master text styles
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
08/07/2014
#
Click to edit Master title style
Click to edit Master title style
Click to edit Master subtitle style
08/07/2014
#
Click to edit Master title style
08/07/2014
#
08/07/2014
#
08/07/2014
#
Click to edit Master text styles
Click to edit Master title style
Click to edit Master text styles
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
08/07/2014
#
Click to edit Master title style
Click to edit Master text styles
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
Click to edit Master title style
Click to edit Master text styles
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
08/07/2014
#
Click to edit Master title style
Click to edit Master text styles
08/07/2014