50
BAB IV
TEORI YANG DIGUNAKAN
4.1 Tinjauan Teori Yang Relevan Dengan Fenomena
4.1.1 Pengertian Keuangan Daerah
Masalah keuangan daerah menjadi masalah yang sering dan banyak dibicarakan dalam sektor publik.
Halim (2001:19) mendefinisikan Keuangan daerah sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Adapun ruang lingkup dari keuangan daerah menurut Halim (2001:20) ada 2 (dua) yaitu:
Keuangan daerah yang dikelolah lansung, meliputi :
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
Barang-barang inventaris milik daerah.
Kekayaan daerah yang dipisahkan, emiputi Badan Usama Milik Daerah (BUMD).
Selanjutnya diungkapkan oleh Halim (2001:20) bahwa, Keuangan Daerah dikelolah melalui manajemen keuangan daerah. Adapun arti dari keuangan daerah sendiri yaitu pengorganisasian dan pengelolaan sumber-sumber daya/kekayaan yang ada pada suatu daerah untuk mencapai tujuan yang dikehendaki daerah tersebut. Sedangkan alat untuk melaksanakan manajemen keuangan daerah yaiutu tata usaha daerah yang terdiri dari tata usaha umum dan tata usaha keuangan yang sekarang lebih dikenal dengan akuntansi keuangan daerah.
Dari pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa keuangan daerah adalah pengelolaan, pengorganisasian, sumber daya yang terdapat dalam suatu daerah serta segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang.
4.1.2 Pelaksanaan
Agar suatu pelaksanaan berjalan dengan baik, hendaknya dikaji dari beberapa sisi, yaitu: fungsi pelaksanaan harus terpenuhi, serta sikap dan perilaku seseorang pemimpin yang hendaknya memenuhi kriteria agar dia dapat menggerakkan bawahannya. Jika syarat-syarat untuk penggerakkan ini dipandang akan terpenuhi, maka dapat direkomendasikan bahwa dari sisi pelaksanaan dinyatakan layak. (Husein Umar, 2005:140)
Sedangkan menurut George R. Terry (2006:3) mengemukakan bahwa : "Pelaksanaan (actuating) merupakan usaha untuk menggerakkan anggota-anggota kelompok demikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran-sasaran perusahaan yang bersangkutan dan sasaran anggota-anggota perusahaan tersebut".
Hal yang sama diungkangkap oleh Higgins dalam Salusu (2008:409), pelaksanaan/implementasi adalah rangkuman dari berbagai yang didalamnya sember daya manusia menggunakan sumber daya lain untuk mencapai sasaran dan strategis, kegiatan itu puncak sampai ini paling bawah.
Menurut Luankali (2007:227-230) hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan program-program pemerintahan diantaranya adalah :
Mudah atau tidaknya masalah dikendalikan.
Suatu permasalahan sosial pada umumnya akan lebih dapat dikendalikan (tractable), apabila :
tersedia teori yang handal yang mampu menjelaskan hubungan antara perubahan perilaku dan memecahkan masalah persyaratan teknolginya dipenuhi, dan tindakan atau langkah yang dimaksudkan utuk mengatasi masalah tersebut tidak mahal.
variasi atau perbedaan perilaku yang menyebabkan timbulnya masalah relatif kecil.
Kelompok sasaran tersebut merupakan sebagian kecil dari totalitas penduduk suatu wilayah
Tingkat dan ruang lingkup perubahan perilaku yang diinginkan sedang.
kesukaran-kesukaran teknis
keseragaman perilaku yang akan diatur
persentase totalitas penduduk yang tercakup dalamkelompok sasaran
tingkat dan ruang lingkup perubahan perilaku yang dikehendaki
kemampuan kebijakan menstrukturkan proses implementasi.
Kecermatan dan kejelasan perjenjangan tujuan-tujuan resmi yang akan dicapai
Keterandalan teori kausalitas yang dipergunakan
Ketetapan alokasi sumber-sumber dana
Keterpaduan hierarki didalam lingkungan dan diantara lembaga- lembaga atau instansi-instansi pelaksana
Atuan-aturan pembuatan keputusan dari badan-badan pelaksana
Kesepakatan para pejabat terhadap tujuan yang termaktub dalam undang-undang atau peratuan
Akses formal pihak-pihak luar
Variabel-variabel diluar undang-undang yang mempengaruhi implementasi
Kondisi-kondisi sosial-ekonomis dan teknologi
Dukungan publik
Sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok-kelompok masyarakat
Dukungan dari badan-badan atau lembaga-lembaga atasan yang berwenang
Kesepakatan dan kemampuan kepemimpinana para pejabat pelaksana
Tahap-tahap dalam proses implementasi
Output kebijaksanaan badan-badan pelaksana
Kepatuhan kelompok sasaran terhadap output-output kebijaksanaan
Dampak nyata dari output kebijakan
Persepsi terhadap dampak output kebijakan
Perbaikan (revisi) mendasar dalam undang-undang.
Beberapa pendapat dari para ahli tentang pelaksanaan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian pelaksanaan adalah proses penjabaran, atau penerapan suatu konsep, rencana, kebijaksanaan dan program yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang dalam prosesnya, berinteraksi dengan beberapa aspek baik kekuatan politik, ekonomi, maupun sosial budaya yang menimbulkan dampak yang diharapkan maupun dampak yang tidak diharapkan
Keberhasilan dalam pelaksanaan juga dapat dipengaruhi oleh faktor motivasi. Motivasi berasal dari bahasa latin, yaitu Mavere yang memiliki makna dorongan atau daya penggerak. Motivasi ini hanya diberikan kepada bawahan atau pengikut. Motivasi dimaksudkan bagaimana cara mendorong gairah bawahan agar bawahan tersebut mau bekerja dengan kemampuan dan keterampilannya untuk mewujudkan tujuan organisasi. Malayu (2006:223) mengemukakan teori motivasi yaitu :
Teori Kepuasan
Teori ini mendasarkan pendekatannya atas faktor-faktor kebutuhan dan kepuasan individu yang menyebabkan bertindak dan berperilaku dengan cara tertentu. Teori ini memusatkan perhatian pada faktor-faktor dalam diri orang yang menguatkan, mengarahkan, mendukung dan menghentikan perilakunya.
Teori Proses (Proses Theory)
Teori Proses ini pada dasarnya berusaha untuk menjawab pertanyaan, bagaimana menguatkan, mengarahkan, memelihara dan menghentikan perilaku individu bekerja giat sesuai dengan keinginan pimpinan.
Teori Pengukuhan (Reinforcment Theory)
Teori ini didasarkan atas hubungan sebab dan akibat dari perilaku dan pemberian kompensasi. Misalnya promosi tergantung dari prestasi yang selalu dapat dipertahankan.
Sedangkan Handoko (2000:98) mengemukakan bahwa "Motivasi adalah sebagai keadaan pribadi seseorang yang mendorong indivdu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai tujuan".
Beberapa pengertian para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan motivasi merupakan hubungan anatara pemimpin dengan bawahan dalam suatu proses pembinaan, penegmbangan dan pengerahan sumber daya manusia dalam suatu organisasi karena bawahan merupakan salah satu unsur terpenting jadi apapun yang dilakukan bawahan untuk mencapai tujuan, pada akhirnya harus dapat memberikan kepuasan kepada bawahan.
Dalam buku "Manajemen Sumber Daya Manusia" tahun 1996 karya Suradinata, menyatakan bahwa, Motivasi merupakan suatu proses atau fenomena yang mendorong manusia untuk bertindak atau berbuat sesuatu dengan cara tertentu sesuai kebutuhan dan tujuan.
proses motivasi tersebut dapat ditinjau dari sisi :
1) pengenalan dan penilaian kebutuhan yang belum dipuaskan;
2) penentuan tujuan yang akan memuaskan kebutuhan ; dan
3) penentuan tindakan yang diperlukan untuk memuaskan kebutuhan.
Gambar 1
Proses Motivasi
Terpenuhinya pemenuhan kebutuhanTerpenuhinya pemenuhan kebutuhanUcapan, sikap tingkah laku diarahkan pada pemenuhan kebutuhan sesuai tujuanUcapan, sikap tingkah laku diarahkan pada pemenuhan kebutuhan sesuai tujuanDorongan kebutuhan individuDorongan kebutuhan individu
Terpenuhinya pemenuhan kebutuhan
Terpenuhinya pemenuhan kebutuhan
Ucapan, sikap tingkah laku diarahkan pada pemenuhan kebutuhan sesuai tujuan
Ucapan, sikap tingkah laku diarahkan pada pemenuhan kebutuhan sesuai tujuan
Dorongan kebutuhan individu
Dorongan kebutuhan individu
Dorongan kebutuhan lainnyaDorongan kebutuhan lainnya
Dorongan kebutuhan lainnya
Dorongan kebutuhan lainnya
Sumber : Suradinata (1996:136)
Proses motivasi sebagai suatu sistem sebagaimana diuraikan dalam gambar 1 diatas, pada dasarnya semua manusia mempunyai kebutuhan individu yang timbul dari dorongan dalam dirinya, setelah terdorong diikuti dengan rasionalitas diproses, dan timbul berupa ucapan, sikap tingkah laku yang diarahkan pada pemenuhan kebutuhan, langkah selanjutnya diharapkan terpenuhinya kebutuhan. Setelah terpenuhinya pemenuhan kebutuhan. Setelah terpenuhinya pemenuhan kebutuhan. Setelah terpenuhinya pemenuhan kebutuhan. Setelah terpenuhinya pemenuhan kebutuhan proses selanjutnya dapat menimbulkan kebutuhan lainnya pada saat terpenuhinya kebutuhan saat itu, demikian seterusnya kehidupan manusia untuk memenuhi kebutuhan merupakan suatu sistem yang tidak akan puas dan tidak akan habis selama manusia hidup selalu merasa tidak puas dalam segala hal, selalu ada saja dalam hal tertentu rasa tidak puas.
Apabila dikaitkan dengan pegawai dalam organisasi motivasi utama bagi seorang pegawai dalam suatu organisasi, sebagai manusia organisasional adalah untuk dapat terpenuhinya kebutuhan pokok seperti pangan, sandang dan papan. Kesemuanya itu dapat terpenuhi walaupun tidak sepenuhnya puas, baik dalam bentuk uang maupun penghargaan lainnya yang diberikan kepada pegawai yang bersangkutan.
Manakala kebutuhan pokok yang bersifat mendasar telah terpenuhi, maka pada tingkat tertentu akan tampak pada pola tingkah laku tertentu, sedangkan kebutuhan yang sifatnya tidak lagi dalam bentuk material maka akan tampak dirinya dengan bobot yang lebih lain lagi.
4.1.3 Pengertian Anggaran
Penganggaran Pemerintah Daerah tertuang dalam APBD merupakan langkah penting karena dengan rencana anggaran tersebut pejabat institusi dapat mengumpulkan, mengalokasikan sumber daya yang dimilki dan menggunakan sebagai pengeluaran dan belanja untuk mencapai penyelenggaraan Pemerintah Dearah.
Menurut Simone (2005:19) "anggaran adalah pendapatan dan belanja daerah ditetapkan tiap tahun dalam Peraturan daerah dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk kemakmuran rakyat. Pada waktunya anggaran tidak disetujui DPRD, maka pemerintah menggunakan anggaran tahun yang lalu."
Lebih lanjut ditambahkan Simone (2005:20) "tujuan utama anggaran adalah meningkatkan pendapatan nasional dan daerah agar setiap anggaran mengalami surplus". .
Sedangkan pengertian anggaran dikemukakan oleh Halim dan Supomo (2005:166) yaitu:
Anggaran adalah suatu rencana yang dinyatakan secara kuantitaif, umumnya dalam bentuk satuan uang, untuk jangka waktu tertentu. Anggaran merupakan salah satu kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan. Dalam menyusun anggaran harus memperhatikan kemungkinan perubahan kondisi pada masa yang akan datang, dan menentukan langkah yang diperlukan utnuk menghadapi perubahan kondisi tersebut.
Adapun pengertian anggaran menurut Winardi (2003:226) :
Sebuah rencana untuk pendapatan atau pengeluaran atau untuk kedua hal tersebut, yang menyangkut uang, barang-barang yang dibeli, personil, barang-barang penjualan ataupun identitas lain mengenai soal mengenai soal apa pihak manajer menganggap bahwa pentapan tindakan-tindakan yang akan dilakukan pada masa yang akan datang membantu usaha-usaha manajerialnya. Dengan demikian untuk menentukan anggaran diperlukan suatu perencanaan anggaran yang matang dan pengalokasian anggaran ehingga kegiatan yang telah direncanakan dapat berjalan secara efektif.
Beberapa uraian diatas, telah dikemukakan bahwa proses penganggran meliputi seluruh rencana kegiatan dimasa akan datang. Proses penganggaran meliputi seluruh rencana pendapatan, darimana sumbernya, dan berapa jumlah yang akan dihimpun untuk membiayai rencana pengeluaran. Penganggaran mencakup juga rencana detail penggunaan dalam pengeluaran yang lazimnya dirinci per unit organisasi, program, kegiatan dan jenis belanja.
4.1.3.1 Fungsi Anggaran
Dikemukakan oleh Mardiasmo (2002:63) mengungkapkan ada beberapa fungsi utama dari adanya anggaran sektor publik, yaitu :
Anggaran sebagai alat perencanaan (Planning Tool)
Anggaran sebagai alat pengendalian (Control Tool)
Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal (fiscal Tool)
Anggaran sebagai alat politik (Political Tool
Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi (Coordinatian and Communicatian Tool)
Anngaran sebagai alat penilaian kinerja (Performance Measurement Tool)
Anggaran sebagai alat Motivasi (Motivation Tool)
Anggaran sebagai alat menciptakan ruang publik (Public Sphere).
4.1.3.3 Tipe Anggaran
Tipe dari anggaran menurut Bastian (2006:166) adalah sebagai berikut :
Line Item Budgeting adalah penyusunan anggaran yang didasarkan pada dan dari mana berasal (pos-pos penerimanan) dan untuk apa dana tersebut digunakan (pos-pos pengeluaran). Jenis anggaran ini relatif dianggap paling tua dan banyak mengandung kelemahan atau sering disebut Tradisional Budgeting.
Planing Programming Budgeting system (PPBS) adalah suatu proses perencanaan, pembuatan program, dan penganggaran, serta didalamnya terkandung identifikasi tujuan organisasi atas permasalahan yang mungkin timbul.
Zero Based Budgeting (ZBB) merupakan sistem anggaran yang didasarkan pada perkiraan kegiatan, bukan pada apa yang telah dilakukan dimasa lalu, setiap kegiatan dievaluasikan secara terpisah.
Performance Budgeting adalah sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi dan berkaiatan dengan visi, misi, dan rencana strategis organisasi.
Medium Term Budgeting Framework (MTBF) adalah suatau kerangka strategi kebijakan pemerintah tentang anggaran belanja untuk departemen dan lembaga non departemen, dan kerangka tersebut memberikan tangung jawab yang lebih besar kepada departemen untuk penetapan alokasi dan penggunaan sumber dana pembangunan.
4.1.4 Kinerja
Amstrong dan Baron dalam Wibowo (2007:7) menyatakan bahwa "Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen, dan memberikan kontribusi pada ekonomi." Hal ini mengartikan bahwa kinerja ialah kegiatan yang dilakukan oleh seorang pegawai dengan berorientasi pada tujuan organisasi itu sendiri.
Selanjutnya mengikuti, Mangkunegara (2009:67) mengemukakan bahwa istilah kinerja berasal dari kata job performance atau actual performance (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang). Pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Pengertian tersebut menerangkan bahwa dalam melaksanakan kerja (kinerja) maka pegawai memiliki target secara kualitas dan kuantitas sesuai tanggung jawabnya.
Berkaitan dengan kinerja, Rummler dan Brache dalam Sudarmanto (2009:7) mengemukakan ada 3 level kinerja yaitu :
Kinerja organisasi : merupakan pencapaian hasil (outcome) pada level atau unit analisis organisasi. Kinerja pada level organisasi ini terkait dengan tujuan organisasi, rancangan organisasi, dan manajemen organisasi.
Kinerja proses : merupakan kinerja pada proses tahapan dalam menghasilkan produk atau pelayanan. Kinerja pada level proses ini dipengaruhi oleh tujuan proses, rancangan proses, dan manajemen proses.
Kinerja individu/pekerjaan : merupakan pencapaian atau efektivitas pada tingkat pegawai atau pekerjaan. Kinerja pada level ini dipengaruhi oleh tujuan pekerjaan, rancangan pekerjaan, dan manajemen pekerjaan serta karakteristik indvidu.
Menurut uraian di atas, penjelasan bahwa kinerja individu/pekerjaan memiliki makna bahwa kinerja merupakan suatu tingkat keefektifan atas pekerjaan yang dilaksanakan oleh pegawai. Kinerja ini pun selanjutnya dinilai oleh seseorang yang memiliki kompetensi dengan melihat karakteristik pegawai dalam melaksanakan tugasnya.
4.1.4.1 Pengukuran Kinerja
Moeheriono (2010:61) menyatakan bahwa aspek yang mendasar dan paling pokok dari pengukuran kinerja, yaitu sebagai berikut :
Menetapkan tujuan, sasaran dan strategi organisasi, dengan menetapkan secara umum apa yang diinginkan oleh organisasi sesuai dengan tujuan, visi dan misinya.
Merumuskan indikator kinerja dan ukuran kinerja yang mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung. Sedangkan indikator kinerja mengacu pada pengukuran kinerja secara langsung yang berbentuk keberhasilan utama dan indikator kinerja kunci.
Mengukur tingkat capaian tujuan dan sasaran organisasi, menganalisis hasil pengukuran kinerja yang dapat diimplementasikan dengan membandingkan tingkat capaian tujuan dan sasaran organisasi.
Mengevaluasi kinerja dengan menilai kemajuan organisasi dan pengambilan keputusan yang berkualitas, memberikan gambaran atau hasil kepada organisasi seberapa besar tingkat keberhasilan tersebut dan mengevaluasi langkah apa yang diambil organisasi selanjutnya.
4.1.4.2 Pengertian Kinerja Keuangan
Dalam organisasi sektor publik, setelah adanya operasional anggaran, langkah selanjutnya adalah pengukuran kinerja untuk menilai prestasi, dan akuntabilitas organisasi dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Akuntabilitas yang merupakan salah satu ciri dari terapan good governance bukan hanya sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efisien, dan efektif. (Mardiasmo 2002:121)
Pengertian Kinerja menurut Mangkunegara (2005:1), Kinerja adalah tingkat pencapaian hasil dalam rangka mewujudkan tujuan perusahan adalah tingkat pencapaian hasil dalam rangka mewujudkan tujuan perusahaan. Kinerja suatu perusahaan atau organisasi adalah akumulasi kinerja semua individu yang bekerja didalamnya. Dengan kata lain, upaya peningkatan kinerja perusahaan adalah melalui peningkatan kinerja masing-masing individu.
Sedangkan menurut Wasistiono (2002:51) "pengertian kinerja adalah bukan hanya pada takaran keluaran (output) melainkan termasuk pula pada takaran hasil guna (outcome) dan dampak (impact). Kinerja aparat pemerintah sangat mempengaruhi dalam pelaksanaan tugasnya."
Selanjutnya diungkapkan oleh Mardiasmo (2002:4) bahwa ekonomis terkait input resources yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif. Efisiensi merupakan perbandingan output/input yang dikaitkan dengan kinerja atau target yang telah ditetapkan. Sedangkan efektif merupakan pencapaian hasil program dan target yang ditetapkan, yang merupakan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yang merupakan perbandingan outcome dengan output.
4.1.5 Anggaran Berbasis Kinerja
Menurut Said Akhmad Jauhari dalam Skripsi dengan judul Analisis Keuangan Daerah Sebelum dan Sesudah Diterapkannya Anggaran Berbasis Kinerja Di Kabupaten Kota Baru (2009:33) "Anggaran Kinerja adalah suatu pendekatan sistematis untuk membantu pemerintah menjadi lebih tanggap kepada masyarakat dengan membayar pajak dengan mengaitkan pendanaan program pada kinerja dan produksi."
Anggaran Berbasis Kinerja dikemukakan oleh Halim (2007:177), "merupakan metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan pengeluaran tersebut."
Syarat anggaran berbasis kinerja sebagai berikut :
Kejelasan sasaran startegis
Pengembangan dan ketersediaan indikator kinerja
Keterkaitan yang jelas antara sasaran startegis dan indicator kinerja
Kejelasan akuntabilitas kinerja dan laporan akuntabilitas kinerja yang lebih menekankan pada outcome
Perlu perencanaan lebih awal guna mencapai consensus
Leadership untuk mempromosikan perubahan, dan
Kehatia-hatian dalam implementasi.
Selanjutnya adapun kondisi-kondisi yang diperlukan dalam penganggaran berbasis kinerja adalah :
Orientasi yang sama pada hasil (Similar orientation of result)
Penetapan rencana kinerja tahunan (annual performance plan)
Pengembangan indikator kinerja (performance indicator)
Sistem pengumpulan data kinerja (performance data collection system ).
Konsekuensi penerapan anggaran berbasis kinerja meliputi :
Perubahan klasifikasi anggaran dan interasinya dengan sistem akuntansi pemerintah
Aturan tentang fleksibilitas anggaran perlu diseimbangkan dengan akuntabilitas
Restrukturasi program-program pemerintah.
Pengertian APBD
Menurut Halim (2001:16) mengutip dari Mamesah (1995:20) APBD adalah:
APBD berdasarkan pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dapat diartikan sebagai rencana operasional keuangan pemerintah daerah, dimana disatu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran tertentu, dan dipihak lain menggambarkan perkiraan penerimaan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran dimaksud".
Stuktur APBD
Pendapatan
Dikemukakan oleh Halim (2001:64) pendapatan adalah "semua penerimaan daerah dalam bentuk aktiva atau penurunan utang dari berbagai sumber dalam periode tahun anggaran bersangkutan". Sedangkan dikemukakan oleh Rosjidi (2001:85) anggaran pendapatan daerah dibagi dalam 2 (dua) kelompok sumber penerimaan, yaitu :
Rencana penerimaan rutin;
Rencana penerimaan pembangunan.
1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Menurut Halim (2001:64), "PAD merupakan semua penerimaan yang berasal dari sumber ekonomi ali daerah. Kelompok PAD dipisahkan menjadi 4 (empat) macam, yaitu : pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha daerah, lain-lain PAD".
2) Dana Perimbangan
Dikemukakan oleh Halim (2001:65), "dana perimbangan merupakan data yang bersumber dari penerimaan anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah".
Dana perimbangan terdiri dari :
Bagi hasil pajak, terdiri atas pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak penghasilan.
Bagi hasil bukan pajak, terdiri atas provinsi sumber daya hutan (PSDH), pemberian ha katas tanah Negara, landrent, dan penerimaan dari iuran eksplorasi.
Dana alokasi umum (DAU), adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
Dana alokasi khusus (DAK), adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu.
Dana darurat, dana kontigensi.
Lain-Lain pendapatan Yang Sah
Lain-lain pendapatan yang sah adalah hibah (grant), dan dana darurat dipergunakan untuk kepentingan yang mendesak, contohnya dana darurat adalah dana bencana alam nasional yang tidak dapat ditanggulangi oleh daerah.
Sedangkan menurut Rosjidi (2001:87) "pinjaman daerah termasuk salah satu dari lain-lain pendapatan yang sah". Selanjutnya Rosjidi (2001:88) mendefinisikan "pinjaman daerah adalah penerimaan yang diperoleh darah yang bersumber dari pinjaman dalam negeri maupun luar negeri. Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang".
Belanja
Belanja Administrasi umum (BAU)
Menurut Halim (2001:69) "belanja administrasi umum (BAU) adalah semua pengeluaran yang tidak berhubungan secara langsung dengan aktivitas atau pelayanan publik". Adapun kelompok BAU tediri dari:
Belanja pegawai
Belanja barang
Belanja perjalanan dinas
Biaya pemeliharaan
Belanja operasional dan pemeliharaan (sarana dan Prasaran publik)
Belanja operasinal dan pemeliharaan merupakan semua pengeluaran pemerintah daerah yang berhubungan dengan aktivitas/pelayanan publik (Halim 2001:70). Kelompok belanja tersebut meliputi:
Belanja Pegawai
Merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk orang/personil yang berhubungan dengan aktivitas yang meliputi :
Honorarium
Upah lembur
Upah paket
Insentif
Belanja barang dan jasa
Merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk penyediaan barang dan jasa yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik, yakni biaya sewa dan biaya bahan percontohan (hewan dan tanaman).
Belanja perjalanan dinas
Merupakan pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk biayai perjalan pegawai yang berhubungan langsung dengan pelayan publik, terdiri dari : biaya perjalanan dinas dalam daerah dan biaya perjalanan luar daerah.
Biaya pemeliharaan
Merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk barang daerah yang mempunyai hubungan langsung dengan pelayanan publik.
Belanja modal
Menurut Halim (2001:72) bahwa, belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi 1 (satu) tahun anggaran dan akan menambah asset/kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti baiya operasional dan pemeliharaan.
Pembiayaan
Pembiayaan dikutip dalam skripsi Said Akhmad Jauhari (2009:31) bahwa pembiayaan meliputi :
Penerimaan daerah
Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalau (SILPA)
Transfer dari dana cadangan
Penerimaan pinjaman dan obligasi
Hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan
Pengeluaran daerah
Transfer ke dana cadangan
Penyertaan modal
Pembayaran utang pokok yang jatuh tempo
Sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan
Tinjauan Normatif yang relevan dengan fenomena
Adapun tinjauan normatif dari beberapa teori diatas antara lain sebagai berikut :
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara pasal 3 (tiga) disebutkan bahwa keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan dan brtanggung jawab dengan rasa keadilan dan kepatuhan.
Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 Tentang Sitem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan dalam Pasal 5 (lima) ayat (2) bahwa RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara dalam Pasal 1 ayat (1) Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Negara, termasuk investasi yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara dalam pasal 4 ayat (3) tertulis bahwa Pemeriksaan Kinerja adalah Pemeriksaan atas pengelolaan keuangan yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek evektifitas.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dalam pasal 23 ayat (1) dan (2) bahwa :
Hak dan kewajiban daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 22 diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintah daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan darah yang dikelolah dalam sistem pengelolaan keuangan daerah.
Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib, adil, patut, dan taat pada peraturan perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Pasal 2 (dua) ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa :
Perimbangan antara pemerintah dan Pemerintah Daerah merupakan subsistem Keuangan Negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara pemerintah dan Pemerintah Daerah
Pembagian sumber keuangan Negara kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang engeloaan Keuangan Daerah pasal 1 (satu) menyatakan bahwa, pengelolaan keuangan daerah adalah selurh kegiatan yang meliputi perencanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dalam pasal 1 (satu) ayat (3) dijelaskan bahwa laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tengtang capaian kinerja yang disusun apkan dalam rencana kerja yang ditetapkan berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD.
Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman pengelolaan keuangan daerah disebutkan dalam pasal 1 (satu) poin ke (43) sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan, Hasil (outcome) adlah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya pengeluaran darikegiatan-kegiatan dalam satu program, dan Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang diharapkan dari suatu kegiatan.
Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja dDaerah kabupaten Buol tahun 2011.
Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 1 Tahun 2012 tentang anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabuapten Buol Tahun 2012.
71