Panduan Pelaksanaan
PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
DIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMAN DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DAFTAR ISI I.
LATAR BELAKANG a. b. c. d.
II.
KEBUTUHAN PENDANAAN 2015-2019 a. b. c.
III.
Asumsi Pembiayaan Penanganan Peningkatan Kualitas dengan Pemugaran, Peremajaan, dan Pemukiman Kembali Skenario Pembiayaan menuju 0% kumuh, Pembiayaan APBN TA 2015
DIAGRAM PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH a. b. c. d. e. f.
IV.
Target RPJMN III (2015-2019) Tantangan dan Kendala Penyelenggaraan Penanganan Permukiman Kumuh, Upaya Pencapaian Target Penanganan Permukiman Kumuh
Strategi Penanganan Kumuh Kinerja Fungsional Kinerja Teknis Kinerja Kualitas Kinerja Administrasi Mekanime Pelaksanaan
ASET DAN TATA PERAN KELEMBAGAAN a. Serah Terima Aset b. Wewenang dan Tugas
2
I. LATAR BELAKANG Amanat UU NO. 17/ 2007
(RPJPN) Kota Tanpa Permukiman kumuh RPJMN 1
2004-2009
RPJMN 2
2010-2014
RPJMN 3
2015-2019
RPJMN 4
2020-2024
Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman
Amanat UU NO. 1/ 2011
(Perumahan dan Kawasan Permukiman) Amanat Internasional: •Agenda Habitat •Rio+20 •MDG’s •SDG’s Isu Permukiman Kumuh
Permukiman yang Layak Huni dan Berkelanjutan
Kemampuan Pendanaan (APBN/ APBD/ PHLN, dll)
Aspirasi Daerah/ Masyarakat
3
I a. Target RPJMN III (2015 – 2019) dalam Penanganan Kumuh
UPAYA PENCEGAHAN
PERKOTAAN
PERDESAAN
PERKOTAAN
UPAYA PENINGKATAN KUALITAS PERDESAAN
2014
2019
Penanganan Permukiman Kumuh Menuju Kota tanpa Permukiman Kumuh Tahun 2019 difokuskan pada upaya peningkatan kualitas di kawasan perkotaan sebesar 38.431 Ha, dengan tetap mempertimbangkan perlunya upaya pencegahan dalam menyelesaikan permasalahan permukiman kumuh 4
Ib. Tantangan dan Kendala Tantangan dan kendala yang akan dihadapi dalam upaya penanganan permukiman kumuh, antara lain: 1.
JUMLAH & LUASAN KAWASAN KUMUH YANG DITANGANI Belum tersedia data & informasi yang akurat dan legal (SK penetapan lokasi permukiman kumuh dari bupati/walikota) di tiap daerah yang dapat menginformasikan luasan kawasan kumuh yang perlu ditangani (baseline)
2.
KEMAMPUAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH Penanganan permukiman kumuh yang menjadi tugas dan wewenang pemerintah pusat dan daerah (UU No. 1/2011) belum diimbangi dengan kemampuan dalam hal pembiayaan, kapasitas SDM, kelembagaan, dan NSPK.
3.
PELAKSANAAN TEKNIS PENANGANAN Penanganan permukiman kumuh yang telah berlangsung lama belum memberikan hasil yang optimal. Disadari karena penanganan di lapangan belum terintegrasi, multisektor, dan berbasis kawasan dalam perencanaan yang terpadu.
5
SASARAN CIPTA KARYA 2015 – 2019 MENUJU 100-0-100
6
I c. Penyelenggaraan Penanganan Permukiman Kumuh Penyelenggaraan penanganan permukiman kumuh terdiri atas:
PENGATURAN Pedoman Pelaksanaan 1. Draft RPP tentang Penyelenggaraan Kawasan Permukiman 2. Rapermen PU-PR Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh 3. Draft Model Perda Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh
PEMBINAAN Pendampingan Penyusunan Software 1. Pendampingan penyusunan Perda Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan dan Permukiman Kumuh 2. Pendampingan penyusunan Rencana Kawasan Permukiman (RKP) Kumuh Perkotaan, outputnya berupa dokumen rinci penyelenggaraan pembangunan kawasan permukiman di perkotaan sebagai bagian dari peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan menuju 0% kumuh perkotaan.
PENGAWASAN Pengawasan Program 1. Pembentukan Tim Penanganan Kawasan Kumuh Bidang Cipta Karya 2. Pembentukan KMP di tingkat Pusat 3. Pembentukan KMW di tingkat Provinsi 4. Pembentukan Konsultan Individu di tingkat Kabupaten/Kota 5. BKM untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat
PELAKSANAAN Pelaksanaan Fisik Kegiatan 1. Pemugaran, Peremajaan dan Permukiman Kembali 7
Ic. Upaya Pencapaian Target
8
Id. Penanganan Permukiman Kumuh Berdasarkan UU No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Rapermen PUPR dilakukan antara lain: 1.
PENCEGAHAN Pola penanganan pencegahan untuk menghindari tumbuh dan berkembangnya perumahan dan permukiman kumuh baru, terdiri atas: a. Pengawasan dan Pengendalian : Kesesuaian terhadap perizinan, standar teknis dan pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan b. Pemberdayaan Masyarakat : Pelaksanaan melalui pendampingan dan pelayanan informasi
2.
PENINGKATAN KUALITAS Pola penanganan peningkatan kualitas kawasan kumuh terdiri atas: a. Pemugaran : Kegiatan memperbaiki, memulihkan kembali rumah serta prasarana, sarana, dan utilitas umum ke bentuk aslinya, dilakukan untuk klasifikasi kumuh ringan dengan status lahan legal. b. Peremajaan : Kegiatan perombakan dan penataan mendasar secara menyeluruh meliputi rumah dan prasarana, sarana, dan utolitas umum perumahan dan permukiman, dilakukan untuk klasifikasi kumuh berat dan kumuh sedang dengan status lahan legal. c. Pemukiman kembali : Kegiatan memindahkan masyarakat terdampak dari lokasi perumahan kumuh atau permukiman kumuh yang tidak mungkin dibangun kembali karena tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan/atau rawan bencana, dilakukan untuk klasifikasi kumuh berat, kumuh sedang, dan kumuh ringan dengan status lahan ilegal.
3.
PENGELOLAAN Pengelolaan pada kawasan kumuh yang telah ditangani agar tidak kembali kumuh, dilakukan dalam bentuk: a. Pemeliharaan : untuk rumah dilakukan oleh setiap orang. Untuk prasarana, sarana dan utilitas umum dilakukan oleh pemerintah daerah dan/atau setiap orang b. Perbaikan: untuk rumah dilakukan oleh setiap orang. Untuk prasarana, sarana dan utilitas umum dilakukan oleh pemerintah daerah dan/atau setiap orang 9
Identifikasi Database Kumuh
kawasan kumuh: luas 38.431Ha di 390 kab/kota, di 3.550 kawasan
SK kumuh Bupati/Walikota yang sudah terbit 248 kab/kota
Klasifikasi tipologi kawasan kumuh sudah di 137 kab/kota di 152 kawasan, total 2.680 ha penanganan tahun 2015 terdiri dari: a. 74 kws kumuh berat : 1.251 ha; b. 67 kws kumuh sedang : 1.156 ha; c. 19 kws kumuh ringan : 273 ha. 10
II. KEBUTUHAN PENDANAAN 2015-2019 Tahun
Penanganan Luasan Kumuh Investasi (x 5,675 M)
2015
2016
2017
2018
2019
Total
Renc (Ha)
7.686
7.686
7.686
7.686
7.686
38.431
Real (Ha)
2.680
(12.693)
(7.686)
(7.686)
(7.686)
Sisa (Ha)
35.751
23.058
15.372
7.686
0
80.650
42.356
42.367
42.372
Rp. Milyar
4.540
215.755
250.000 215.755 200.000
172.233 128.712
150.000
Investasi
85.190
100.000 35.751 50.000
23.058
Luas Kumuh
15.372
7.686
4.540 -
2015
2016
2017
2018
0 2019
11
IIa. Asumsi Pembiayaan Penanganan
Satuan Unit Penanganan 1 Ha : 250 Unit 1 Ha : 1250 Jiwa
Total Kebutuhan Investasi Infrastruktur (tdk termasuk hunian): Rp. 3,8 M s/d Rp. 7,6 M/Ha
Satuan Investasi Penanganan Kawasan Jalan dan drainase
: Rp 1M / Ha
IPAL Kawasan
: Rp 7-8 Jt (250 kk)=Rp. 1,75-2M/ Ha, atau
IPAL Komunal
: Rp 400 Jt/80 kk (+ Pemberdayaan 600 Jt)
Modul 3R
: Rp 525 Jt/250 kk Kws (+ Pemberdayaan 620 jt)
SPAM
: Rp. 7.5 Jt (250 kk) = Rp 1.875M/ Ha
RTH
: Rp. 500 Rb/m2 (standar Luasan RTH 15% = 750 Jt/Ha)
Kebutuhan Alokasi Dana Untuk Tiap Tipologi Kawasan Kumuh Kumuh Berat
Rp. 7,6 M/Ha (100 %)
Kumuh Sedang
Rp. 5,625 M/Ha (75 %)
Kumuh Ringan
Rp. 3,8 M/Ha (50 %)
12
II b. Konsep Penanganan No
Komponen
Permukiman Kembali Peremajaan Kumuh Berat
1.
Hunian Sementara
2.
Infrastruktur
3.
Air Minum
4.
Persampahan
5.
Air Limbah
6.
Sistem Pemadam Kebakaran
7.
Lahan
8.
Pembangunan Huntap
9.
Perbaikan Rumah
10.
Mobilisasi masyarakat
11.
Penyediaan RTH
12.
Fasos/Fasum
Kumuh Sedang
Pemugaran Kumuh Ringan
13
II b. Peningkatan Kualitas dengan Pemugaran No
Komponen
Jenis Kegiatan
1.
Bangunan Gedung
a. Rehabilitasi b. Rekonstruksi
2.
Jalan Lingkungan
Perbaikan aspal/ paving/cor pada jalan lingkungan.
3.
Drainase Lingkungan
a. Pengerukan sedimentasi jaringan drainase; b. Perbaikan drainase yang tersumbat; c. Perbaikan drainase yang rusak karena ambrol, atau kerusakan akibat bencana.
4.
Air Minum
a. Perbaikan Sarana/ instalasi non perpipaan air bersih (dari kebocoran, korosi, jaringan instalasi terkontaminasi bakteri berbahaya, kerusakan akibat bencana) b. Perbaikan jaringan air minum atau air bersih perpipaan yang mengalami kerusakan (kebocoran, korosi, akibat bencana)
5.
Air Limbah
a. Perbaikan instalasi air limbah setempat yang mengalami sedimentasi, mampat, atau kerusakan akibat bencana. b. Perbaikan instalasi air limbah terpusat yang mengalami sedimentasi, mampat atau kerusakan akibat bencana.
6.
Sampah
a. Perbaikan sarana persampahan komunal (TPS) yang mengalami penurunan kualitas karena pengendapan sampah basah. b. Perbaikan sarana persampahan yang mengalami pencampuran jenis sampah
7.
Pengamanan Kebakaran
a. Perbaikan alat pemadam api sederhana yang mengalami kerusakan karena korosi atau rusak karena bencana; b. Perbaikan hydran air yang mengalami kerusakan akibat korosi atau bencana. 14
II b. Peningkatan Kualitas dengan Peremajaan No
Komponen
Jenis Kegiatan
1.
Bangunan Gedung
a. Rehabilitasi dengan perbaikan atau penambahan terhadap komponen bangunan agar memenuhi standar konstruksi dan persyaratan teknis bangunan gedung. b. Rekonstruksi dengan membongkar dan membangun kembali bangunan atau sarana, prasarana, dan utilitas umum dengan penambahan komponen atau fungsi. c. Penataan kawasan dengan pengaturan petak bangunan d. Penambahan dan Penyediaan sarana permukiman (RTH, MCK umum) e. Penyediaan hunian sementara untuk masyarakat terdampak
2.
Jalan Lingkungan
a. Rehabilitasi jalan untuk peningkatan kapasitas jalan dengan penambahan lebar, perubahan material, penambahan bangunan pelengkap jalan. b. Peningkatan struktur jalan
3.
Drainase Lingkungan
a. Peningkatan kualitas unit sistem drainase b. Penyedian sistem drainase c. Penambahan segmen jaringan agar terhubung dengan sistem drainase kota.
4.
Air Minum
Rehabilitasi unit SPAM dengan penambahan jaringan perpipaan, penyediaan jaringan non perpipaan, penambahan instalasi pengelolaan air minum
5.
Air Limbah
a. Penyediaan sistem sanitasi setempat atau terpusat; b. Perbaikan komponen sanitasi pengelolaan air limbah.
6.
Sampah
a. Pembangunan Prasarana Sarana Persampahan (PSP) b. Rehabilitasi PSP dengan perbaikan dan penambahan komponen bangunan PSP.
7.
Pengamanan Kebakaran
a. Pembangunan sarana proteksi kebakaran b. Peningkatan kualitas sarana sistem proteksi kebakaran
15
II b. Peningkatan Kualitas dengan Pemukiman Kembali No
Komponen
Jenis Kegiatan
1.
Bangunan Gedung
2.
Jalan Lingkungan
Pembangunan jalan baru
3.
Drainase Lingkungan
Pembangunan unit sistem drainase baru
4.
Air Minum
Pembangunan SPAM unit baru
5.
Air Limbah
Pembangunan unit pengolahan air limbah baru
6.
Sampah
Pembangunan PSP baru
7.
Pengamana n Kebakaran
a. Pembangunan pengamanan kebakaran sederhana b. Pembangunan hydran air
a. Pembangunan permukiman di lokasi baru b. Pembangunan kembali di permukiman lama dengan model baru (Rumah Susun)
16
II c. Skenario Pembiayaan Penanganan Permukiman Kumuh 0% Tahun 2019
Rp 215,7 triliun
Kebutuhan pendanaan kumuh 20152019 (38.431 Ha)
gap Rp 170,2 triliun Daerah (Prov/Kota/Kab) Donor, Kemitraan , Masyarakat
Rp 45,3 triliun
Perkiraan ketersediaan Anggaran Dit. Bangkim 2015-2019
44.9, T 0,7 T 170,2 T
APBN (Rupiah Murni) APBN (PLN) APBD, CSR, PHLN lainnya 17
IIc. Pembiayaan APBN 2015
Tahun 2015
Reguler
APBN-P
Total
Alokasi Dana
1,4 T
1,8T
3,2T*
Jumlah Kab/Kota
137
57
137
Kawasan
172 Kawasan
71 Kawasan
243 Kawasan
Luasan
1206,31 Ha
1473,25 Ha
2679,56 Ha
*Alokasi Dana khusus Ditbangkim
18
III a. Strategi Penanganan Kumuh KEBIJAKAN Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pembangunan di Kawasan Permukiman Kumuh
Penyelenggaraan
STRATEGI 1. 2. 3. 4. 5.
Menyiapkan Landasan Penyelenggaraan Membangun Sistem Informasi & Komunikasi Perumahan dan Permukiman Kumuh Nasional Membangun Kelembagaan Penanganan di Pusat & Daerah Membangun & Memperkuat Kapasitas Pemerintah Daerah Membangun Kesadaran Masyarakat serta Memperkuat Kapasitas dan Peran Masyarakat
19
III a. Strategi Penanganan Kumuh STRATEGI 1. Menyiapkan Landasan Penyelenggaraan Agar peningkatan kualitas permukiman kumuh memiliki aspek legalitas & dasar hukum dalam pelaksanaannya Meliputi: 1. Regulasi dan aturan main yang harus tersedia sebagai acuan bagi Pemerintah dan terutama pemerintah daerah dalam pelaksanaannya. 2. Landasan kebijakan jangka panjang daerah sebagai dasar bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan peningkatan kualitas permukiman kumuh, yaitu RPJPD, RTRW, dan RP3KP serta RKP Kumuh Perkotaan. 3. SK Kepala Daerah mengenai penetapan lokasi kumuh 4. Menyusun Pedoman Teknis Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh
STRATEGI 2. Membangun Sistem Informasi & Komunikasi Agar tersedia data & informasi mengenai kawasan kumuh dan penanganannya yang valid dan terkini yang dapat dijadikan dasar perumusan kebijakan serta perencanaan peningkatan kualitas permukiman kumuh Sistem informasi bermanfaat untuk: 1. Mengukur perkembangan pencapaian target setiap tahun. 2. sharing informasi yang dapat digunakan oleh seluruh pelaku, baik di tingkat pusat maupun daerah 3. menjadi sistem informasi komunikasi sebagai alat pengembangan pengetahuan dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan pemerintah daerah, serta sebagai sarana berbagi informasi ketersediaan sumberdaya di antara pelaku.
20
III a. Strategi Penanganan Kumuh STRATEGI 3. Membangun Kelembagaan Penanganan di Pusat dan Daerah Agar penanganan permukiman kumuh dapat berjalan efektif dan efisien, membutuhkan dukungan seluruh pelaku yang berjalan dalam sistem yang disepakati bersama. Penanganan permukiman kumuh membutuhkan: 1. kesepahaman bersama antarpelaku 2. komitmen dari seluruh pelaku 3. kemitraan antar pelaku: antarbidang pembangunan, kemitraan antara pemerintah pusat dengan daerah, kemitraan antara pemerintah – dunia usaha – masyarakat, kemitraan dengan lembaga donor, kemitraan dengan praktisi, dan kemitraan dengan pelaku lainnya
STRATEGI 4. Membangun & Memperkuat Kapasitas Pemerintah Daerah Agar pemerintah daerah mampu menjalankan perannya sebagai pelaku utama/panglima yang menentukan keberhasilan peningkatan kualitas permukiman kumuh. Kapasitas pemerintah daerah: 1. kepala daerah yang memiliki visi dan kemampuan menjalankan visinya 2. seluruh SKPD terkait dalam penyelenggaraan peningkatan kualitas permukiman kumuh yang memiliki pengetahuan dan mampu berinovasi
21
III a. Strategi Penanganan Kumuh STRATEGI 5. Membangun Kesadaran, Peran, dan Kapasitas Masyarakat Agar terjadi keberlanjutan hasil dari penanganan permukiman kumuh maka peran masyarakat menjadi faktor penting dalam peningkatan kualitas permukiman kumuh. •
Faktor sosial budaya mempengaruhi terbentuknya dan keberlanjutan penanganan permukiman kumuh.
•
Diperlukan upaya-upaya pembangunan kesadaran masyarakat mengenai kualitas lingkungan hunian tempat mereka tinggal serta upaya peningkatan kapasitas masyarakat dalam hal ikut serta merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan peningkatan kualitas permukiman kumuh, termasuk pula peningkatan kualitas masyarakat dalam rangka pengelolaan hasil-hasil peningkatan kualitas.
22
III b. Kinerja Fungsional
Bangunan Gedung
Jalan Lingkungan
Penyediaan Air Minum Drainase Lingkungan Pengelolaan Air Limbah Pengelolaan Persampahan Pengamanan Kebakaran
• ketidakteraturan dalam hal dimensi, orientasi, dan bentuk • kepadatan tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam rencana tata ruang • ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis sistem struktur, pengamananpetir, penghawaan, pencahayaan, sanitas i dan bahan bangunan
• kondisi permukaan jalan yang tidak dapat dilalui kendaraan dengan aman dan nyaman • kelengkapan jalan yang tidak memadai • ketidaktersediaan akses air minum • tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu • tidak terpenuhinya kualitas air minum sesuai standar kesehatan • ketidakmampuan mengalirkan limpasan air hujan • menimbulkan bau • tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan • ketidaktersediaan sistem pengelolaan air limbah • ketidaktersediaan kualitas buangan sesuai standar yang berlaku • tercemarnya lingkungan sekitar
• ketidaktersediaan sistem pengelolaan persampahan • ketidaktersediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan • tercemarnya lingkungan sekitar oleh sampah 7 • ketidaktersediaan sistem pengamanan secara aktif dan pasif • ketidaktersediaan pasokan air untuk pemadaman yang memadai • ketidaktersediaan akses untuk mobil pemadam kebakaran
III c. Kinerja Teknis: Pedoman yang diperlukan dalam penanganan permukiman kumuh antara lain: 1. Peraturan Menteri PU-PR tentang Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh 2. Pedoman Penyusunan Rencana Kawasan Permukiman Penanganan Kumuh Perkotaan
3. Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Penanganan Permukiman Kumuh 4. Pedoman Pengelolaan dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana dalam rangka Penanganan Permukiman Kumuh 5. Pedoman Sistem Informasi Database Permukiman Kumuh
24
III d. Kinerja Kualitas: Regulasi/Landasan Penyelenggaraan (1/2) Kriteria
Standar
Landasan
Kondisi Bangunan
- Bangunan yang memiliki standar keselamatan, keandalan bangunan, dan memenuhi kriteria gedung hijau - Standar kualitas pembangunan RTH
• Permen PU No. 24, 25 dan 26 Tahun 2007 tentang IMB, SLF dan TABG • Permen PU No. 29 Tahun 2006 Tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung • Permen PU No. 26 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan • PerMen PU No 5 Tahun 2008 tentang RTH
Jalan Lingkungan
memiliki standar keselamatan, keamanan, kelancaran, ekonomis, kenyamanan, sirkulasi, dan ramah lingkungan
• PP No. 34 Tahun 2006 Tentang Jalan • Permen PU No. 19 Tahun 2011 Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan • SNI 03-1733-2004 Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan
Layanan Air Minum
Standar K4 (Kuantitas, Kualitas, Kontinuitas, Keterjangkauan)
• UU No.11 Tahun 1974 tentang Pengairan • SNI terkait
25
III d. Kinerja Kualitas: Regulasi/Landasan Penyelenggaraan (2/2) Kriteria
Standar
Landasan
Drainase Lingkungan
• Berkurangnya genangan • Ketersediaan drainase • Terhubung dengan sistem
• PP No.38 Tahun 2011 Tentang Sungai • Permen PU No. 12 Tahun 2014 Tentang Drainase Perkotaan
Air Limbah
memenuhi standar kualitas, keterjangkauan dan terputusnya kontak langsung dengan limbah
• Permen PU No.16 tahun 2008 Tentang KSNP-SPAL • Kepmen LH No.112 Tahun 2003 Tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik
Pengelolaan Persampahan
Pengelolaan Persampahan yang memenuhi standar nasional indonesia
• Permen PU No.21 Tahun 2008 Tentang KSNP-SPP • Permen PU No.3 Tahun 2013 dan SNI terkait
Pengamanan Kebakaran
Standar Penyediaan sarana pengamanan kebakaran
• Permen PU No. 25 Tahun 2008 Tentang Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran dan SNI terkait
26
III e. Kinerja Administrasi 1.
2.
3.
4.
Tahap Perencanaan a.
Pendataan Kawasan Kumuh sesuai dengan SK Penanganan Kumuh Kab/Kota
b.
Penetapan target jangka menengah penanganan kumuh 2015-2019
c.
Penyusunan dokumen lelang dan desain sesuai dengan target penanganan permukiman kumuh
Tahap Pelaksanaan a.
Pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan desain
b.
Memenuhi standar kualitas sesuai dengan NSPK
Tahap Pengawasan a.
Penerapan pengawasan sesuai dengan pedoman penanganan kumuh
b.
Penerapan pengawasan berjenjang
Tahap Pemanfaatan a.
Serah terima aset kepada pemerintah daerah sesuai dengan aturan yang berlaku
27
III f. Mekanisme Pelaksanaan 1. Tahap Persiapan a. Pembentukan kelembagaan koordinasi lintas sektor (Pokja perumahan dan kawasan permukiman) b. Sosialisasi tingkat nasional (K/L Terkait, Pemerintah tingkat provinsi) c. Sosialisasi tingkat provinsi (Pemerintah Kab/Kota) • Informasi lokasi kumuh dan luas kawasan kumuh (sesuai SK kumuh bupati/walikota) • Indikator kekumuhan (7 aspek) d. Sosialisasi Tingkat Kab/Kota (camat, Lurah dan BKM) • Verifikasi lokasi kumuh dan tingkat kekumuhan • Usulan perubahan SK kumuh
2. Tahap Perencanaan a. Penyiapan Rencana Kawasan Permukiman (RKP) oleh pemda (dibantu oleh konsultan) untuk menentukan pola penanganan b. Pembahasan RKP dengan masyarakat (BKM, lurah dan kelompok peduli) c. Penyepakatan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dan pihak ketiga d. Penyusun rencana pelaksanaan oleh pihak ketiga • Penyusunan DED dan dokumen lelang e. Penyusun rencana pelaksanaan oleh masyarakat • Penyusunan DED dan pembentukan panitia pelaksana 28
III f. Mekanisme Pelaksanaan 3.
Tahap Pelaksanaan a. Pelaksanaan oleh pihak ketiga • Persiapan pelaksanaan konstruksi • pelaksanaan konstruksi • pelaksanaan pasca konstruksi b. Pelaksanaan oleh masyarakat • Persiapan pelaksanaan konstruksi • pelaksanaan konstruksi • pelaksanaan pasca konstruksi
4.
Tahap Pengelolaan dan Pemanfaatan a. Pemeliharaan dalam pencegahan agar tidak kembali kumuh b. Perbaikan prasarana, sarana, dan utilitas umum c. Serah terima aset kepada pemerintah daerah sesuai dengan aturan yang berlaku
5.
Tahap Monitoring dan Evaluasi a. Pengumpulan data b. Pemantauan c. Evaluasi pencapaian target
29
III f. Mekanisme Pelaksanaan 6.
Pemanfaatan Dana Stimulan a. Pelaksanaan kegiatan melalui kontrak antara PPK pada Satker Pusat dengan pihak ketiga b. Pelaksanaan kegiatan melalui kontrak antara PPK pada Satker Provinsi atau Satker Kab/Kota dengan pihak ketiga c. Pelaksanaan kegiatan melalui KSO antara PPK Provinsi atau PPK Kab/Kota dengan BKM.
7.
Kewenangan dan tata peran organisasi
30
Pelaksanaan kegiatan melalui KSO antara PPK Provinsi atau PPK Kab/Kota dengan BKM DIPA
Satker Kab/Kota
• • •
Form Berkas Pencairan RPD/RAB DED
SP2D
BKM/LKM
Penyusunan RPD Tahap 1,2 dan 3
Review & Pengkajian 7 Indikator Kumuh
Prioritas Kegiatan Penangan Kumuh
SPM
KPPN • Pencairan Dana BLM ke BKM/LKM • Pencairan dalam 3 tahap 40%30%-30%
Pencairan Dana BLM dari BKM/LKM ke KSM/Panitia
Pelaksanaan Kegiatan (SWAKELOLA)
IV a. Serah Terima Aset NO
TAHAPAN
PELAKU
KELUARAN
1
Inventarisasi Aset
Satker PIP; BKM dan KSM
Dokumen Aset Program dan BuktiBukti Administrasi
2
Serah terima Aset kepada Pemerintah Kab/Kota
Satker PIP; Pemda dan BKM
Berita Acara, Serah Terima Aset
3
Keberlanjutan Pemeliharaan & Pemanfaatan Aset
Pemda, BKM, dan Masyarakat
Pembiayaan dan pelaksanaan pemeliharaan, serta surat pernyataan dari masyarakat untuk bersedia melakukan pemeliharaan
KEMENTERIAN PU-PR
Tim Pakar (Eksternal)
Ditjen Ditjen Cipta Cipta Karya Karya
Tim Pendamping
Direktorat PKP PKP Direktorat
PMU
Pokja PKP Nasional, Tim Pengarah Pusat
Satker SatkerPusat Pusat Pusat
KMP PPMU Satker PKP Prov
Propinsi
Pemprov : Gubernur Bappeda SKPD
Pokja PKP Propinsi (Pemda, PT, Masy)
Pemkot/Kab : Walikota/Bupati Bappeda SKPD
Pokja PKP Kab/Kota (Pemda, Pakar, CC,Ma sy)
KMW DPMU
Kabupaten / Kota Koordinator Kota/Kab
Satker PIP Kab/Kota **
CAMAT
Kecamatan
PJOK Kec
Tim Fasilitator Kel/Desa
Kelurahan Relawan Masyarakat
LURAH BKM
KSM
Garis pengendalian Garis fasilitasi Garis koordinasi Garis pelaporan
Tingkat Pusat IV b. Kewenangan & Tugas Tim Pengarah Pusat NO 1)
2)
TUGAS
WEWENANG
Memberikan arahan dan
Menetapkan rancangan program
kebijakan kepada Tim Pelaksana,
penanganan permukiman
Pendamping, Pakar dan
kumuh, mengarahkan kegiatan,
Sekretariat mengenai
jumlah dana secara umum, dan
penanganan permukiman
mekanisme pelaksanaan
kumuh;
kegiatan;
Melakukan koordinasi program
Memberikan masukan/ tanggapan
pada tingkat nasional;
terhadap pelaksanaan kegiatan penanganan kawasan permukiman kumuh;
3)
Menyampaikan laporan pertanggungjawaban dan evaluasi program kepada Direktur Jenderal Cipta Karya.
IV b. Kewenangan & Tugas PMU (1/2) NO
TUGAS
WEWENANG
1)
Memandu dan mengelola penyelenggaraan penanganan permukiman kumuh secara nasional dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
Menetapkan konsep dan substansi pelaksanaan penanganan permukiman kumuh, termasuk didalamnya rencana kerja, metode kerja, jadwal kerja, indikator kerja, tolok ukur serta kelengkapan program lainnya.
2)
Melaksanakan pemantauan dan penilaian terhadap proses pelaksanaan dan hasil-hasil yang dicapai dalam penyelenggaraan penanganan kawasan permukiman kumuh.
Mengkoordinasikan pelaksanaan dan pengendalian penanganan kawasan permukiman kumuh ditingkat pusat.
3)
Melakukan koordinasi pelaksanaan penanganan permukiman kumuh di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Menyampaikan peringatan dan atau teguran atas pencapaian kinerja, pelanggaran-pelanggaran tata tertib, dan aturan yang terkait dengan penyelenggaraan kawasan permukiman kumuh.
4)
Mengembangkan konsep kemitraan dan upaya pelibatan pihak terkait dalam rangka menunjang penyelenggaran penanganan permukiman kumuh.
Memberikan bimbingan teknis kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten;.
IV b. Kewenangan & Tugas PMU (2/2)
NO
TUGAS
WEWENANG
5)
Melakukan pembinaan dalam rangka Penanganan Permukiman Kumuh pada tingkat nasional.
Terlibat aktif dalam setiap tahap pelaksanaan penanganankawasan permukiman kumuh sesuai dengan rencana kegiatan.
6)
Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional di bidang Penanganan Permukiman Kumuh.
Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil penanganan permukiman kumuh.
7)
Menyusun laporan penyelenggaraan kepada Tim Pengarah.
Mengendalikan pelaksanaan penanganan permukiman kumuh sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
8)
Menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada Direktur Jenderal Cipta Karya melalui Tim Pengarah.
36
IV b. Kewenangan & Tugas Tim Sekretariat (1/2) NO
TUGAS
WEWENANG
1)
Menyiapkan dan mengolah data, peta, profil dan rencana kegiatan serta penyiapan bahan untuk setiap tahap pelaksanaan penanganan permukiman kumuh.
Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan penanganan permukiman kumuh.
2)
Melakukan persiapan untuk pembahasan, diskusi serta sosialisasi internal maupun lintas sektor.
Melakukan evaluasi internal terhadap hasil yang dicapai.
3)
Menyusun substansi petunjuk teknis panduan kegiatan, bahan sosialisasi, bahan pendampingan dan bimbingan teknis, serta sistem informasi pelaksanaan penanganan permukiman kumuh.
4)
Menyusun dokumentasi dan notulensi hasil pembahasan dan diskusi.
IV b. Kewenangan & Tugas Tim Sekretariat (2/2) NO
TUGAS
5)
Membantu penyiapan laporan penanganan permukiman kumuh.
6)
Melakukan proses suratmenyurat terkait pelaksanaan penanganan permukiman kumuh.
7)
Melakukan updating data pada sistem informasi penanganan permukiman kumuh.
8)
Tim Sekretariat bertanggung jawab kepada PMU.
WEWENANG
38
IV b. Kewenangan & Tugas Satker Pusat NO
TUGAS
WEWENANG
1)
Memantau dan memonitor pelaksanaan penanganan permukiman kumuh di provinsi
Memfasilitasi pelaksanaan penanganan permukiman kumuh tingkat nasional
2)
Melaksanakan pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum dalam rangka penanganan Permukiman Kumuh
Memfasilitasi pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum dalam rangka penanganan permukiman kumuh
3)
Mengoordinasikan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penanganan permukiman kumuh nasional
Mengendalikan pelaksanaan kebijakan dan strategi di bidang penanganan permukiman kumuh
4)
Pengendalikan pelaksanaan kebijakan dan strategi di bidang Penanganan Permukiman Kumuh tingkat nasional
5)
Meningkatkan keterampilan masyarakat dalam Penanganan Permukiman Kumuh
IV b. Kewenangan & Tugas SKPD Provinsi NO
TUGAS
1) Melaksanakan pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum dalam rangka Penanganan Permukiman Kumuh pada tingkat provinsi 2) Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, kebijakan dan strategi Penanganan Permukiman Kumuh pada tingkat provinsi 3) Menyelenggarakan fungsi operasionalisasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi di bidang penanganan permukiman kumuh 4) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi provinsi di bidang penanganan permukiman kumuh 5) Mengalokasikan dana dan/atau biaya pembangunan dalam rangka penanganan permukiman kumuh pada tingkat provinsi 6) Mengoordinasikan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Penanganan Permukiman Kumuhpada tingkat provinsi 7) Meningkatkan keterampilan masyarakat dalam penanganan permukiman kumuh
WEWENANG Memberdayakan pemangku kepentingan dalam bidang Penanganan Permukiman Kumuh pada tingkat provinsi Memfasilitasi pelaksanaan Penanganan Permukiman Kumuh pada tingkat provinsi; Memfasilitasi pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum dalam rangka Penanganan Permukiman Kumuh pada tingkat provinsi
IV b. Kewenangan & Tugas PPMU (PMU di Provinsi) NO 1)
TUGAS Menetapkan dan menjalankan kontrak konsultan yang ditunjuk dalam penanganan permukiman kumuh serta mengelola dan memonitor program secara efektif serta menjamin kualitas seluruh kegiatan program, khususnya penyiapan, proses persetujuan dan pelaksanaan penanganan permukiman kumuh di wilayahnya.
WEWENANG
IV b. Kewenangan & Tugas Satker Provinsi NO
TUGAS
1) Melaksanakan penanganan kumuh di tingkat provinsi 2) Melakukan pembinaan dalam rangka penanganan permukiman kumuh pada tingkat provinsi 3) Melaksanakan pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum dalam rangka penanganan permukiman kumuh pada tingkat provinsi 4) Menyelenggarakan fungsi operasionalisasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi di bidang penanganan permukiman kumuh 5) Meningkatkan keterampilan masyarakat Penanganan Permukiman Kumuh
6) Mengendalikan pelaksanaan kebijakan dan strategi di bidang penanganan permukiman kumuh pada tingkat provinsi;
WEWENANG Memberdayakan pemangku kepentingan dalam bidang penanganan Permukiman Kumuh pada tingkat provinsi; Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, kebijakan dan strategi penyelenggaraan penanganan permukiman kumuh pada tingkat provinsi Mengoordinasikan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Penanganan Permukiman Kumuhpada tingkat provinsi;
Memfasilitasipenanganan permukiman kumuh pada tingkat provinsi Menyusun dan menyediakan basis data Permukiman Kumuh pada tingkat provinsi; Pokja Prov dan SKPD Memfasilitasi kerja sama tingkat provinsi antara Pemerintah dan badan hukum dalam rangka Penanganan Permukiman Kumuh
IV b. Kewenangan & Tugas DPMU (PMU di Kab/Kota) NO
TUGAS
1)
Mengelola dan memonitor program secara efektif serta menjamin kualitas seluruh kegiatan program, khususnya penyiapan, proses persetujuan dan pelaksanaan penanganan permukiman kumuh di kab/kota
WEWENANG
IV b. Kewenangan & Tugas SKPD Kab/Kota NO
TUGAS
WEWENANG
1)
Melaksanakan penanganan kumuh di tingkat kab/kota
Menyusun dan menyediakan basis data Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh pada tingkat kabupaten/kota; SKPD kab/kota.
2)
Melakukan pembinaan dalam rangka Penanganan Permukiman Kumuh pada tingkat kabupaten/kota. Melaksanakan pembangunan Perumahan beserta Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum dalam rangka Penanganan Permukiman Kumuh pada tingkat kabupaten/kota. Mengawasi pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional dan provinsi di bidang Permukiman Kumuh pada tingkat kabupaten/kota.
Memberdayakan pemangku kepentingan dalam bidang Permukiman Kumuh pada tingkat kabupaten/kota. Mencadangkan atau menyediakan tanah dalam rangka peningkatan kualitas permukiman kumuh pada tingkat kabupaten/kota.
Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap perizinan, standar teknis dan kelaikan fungsi. Menyelenggarakan fungsi operasionalisasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota di bidang Permukiman Kumuh. Mengalokasikan dana dan/atau biaya pembangunan dalam rangka Penanganan Permukiman Kumuh pada tingkat kabupaten/kota. Meningkatkan keterampilan masyarakat Penanganan Permukiman Kumuh.
Mengidentifikasi lokasi permukiman sebagai permukiman kumuh pada tingkat kabupaten/kota. Memfasilitasi pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum dalam rangka Penanganan Permukiman Kumuh pada tingkat kabupaten/kota.
3)
4)
5) 6)
7)
8)
Memfasilitasi pelaksanaan permukiman Permukiman Kumuh yang dilakukan oleh masyarakat pada tingkat kabupaten/kota.
IV b. Kewenangan & Tugas Satker PIP NO
TUGAS
WEWENANG
1)
Melakukan pembinaan dalam rangka Penanganan Permukiman Kumuh pada tingkat kabupaten/kota.
Memberdayakan pemangku kepentingan dalam bidang Permukiman Kumuh pada tingkat kabupaten/kota.
2)
Melaksanakan pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum dalam rangka Penanganan Permukiman Kumuh pada tingkat kabupaten/kota. Mengawasi pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional dan provinsi di bidang Permukiman Kumuh pada tingkat kabupaten/kota.
Memfasilitasi pelaksanaan Penanganan Permukiman Kumuh yang dilakukan oleh masyarakat pada tingkat kabupaten/kota
3)
4)
5)
Menyelenggarakan fungsi operasionalisasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota di bidang Permukiman Kumuh. Meningkatkan keterampilan masyarakat dalam Penanganan Permukiman Kumuh
Memfasilitasi pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum dalam rangka Penanganan Permukiman Kumuh pada tingkat kabupaten/kota.
Edisi: Maret 2015
46
