NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM PEMILUKADA SERENTAK TAHUN 2015
Oleh : Daniel Zuchron. Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu RI
Disampaikan dalam Seminar Nasional Netralitas ASN Dalam Rangka Mewujudkan Pilkada Serentak Tahun 2017
Jakarta, 20 April 2016
DASAR HUKUM PILKADA TAHUN 2015 1. Pasal 18 ayat (4) UUD Negara RI Tahun 1945
“Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala
pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis” 2. UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kepala Daerah Tahun 2015;
PEMILU / PILKADA :
Sebagai
instrument
pergantian
kepemimpinan
politik secara reguler, damai dan partisipatif,
Sebagai
instrument
partisipasi
rakyat
dalam
politik dan pemerintahan (fungsi dalam pemilihan kepemimpinan politik),
Sebagai instrument partisipasi masyarakat dalam melakukan evaluasi kinerja kepemimpinan politik
(reward and punishment).
1.
Reformasi Sistem Ketatanegaraan,
2.
Reformasi Sistem Partai Politik,
3.
Reformasi Sistem Pemilu, dan
4.
Reformasi Lembaga Penyelenggara Pemilu.
5.
Peningkatan Partisipasi Publik dalam Pemilu
Aparatur Sipil Negara (ASN) Adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai ASN terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan Perundang-undangan.
Pasal 70 dan Pasal 189 UU No. 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015
Pasal 87, ayat 4 huruf b UU No. 5 Tahun 2014 Tentang ASN : PNS diberhentikan dengan tidak hormat karena menjadi dan/atau pengurus partai politik.
Pasal 4, Angka 15 Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS : Setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah, dengancara : 1)
Terlibat dalam kegiatan Kampanye untuk mendukungcalon Kepala Daerah,
2)
Menggunakan fasilitas negara dalam kampanye,
3)
Membuat Keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye, dan
4)
Mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan terhadap pasangan calon tertentu.
Surat Edaran Menteri PAN dan RB No. B/2355/M.PANRB/07/2015 Tentang Netralitas ASN dan Larangan Penggunaan Aset Pemerintah dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015
Pengertian Politisasi Birokrasi : Politisasi birokrasi merupakan cara meraih ataupun mempertahankan kekuasaan dengan cara memanfaatkan kebijakan dalam sebuah organisasi birokrasi
Mobilisasi, mengerahkan aparatur birokrasi dalam kampanye
dan
rapat-rapat
konsolidasi
pemenangan,
Penggunaan fasilitas negara ,
Intimidasi terhadap aparat negara yang tidak
mendukung calon tertentu (khususnya petahana) yang disertai ancaman (biasanya hambatan karir, mutasi dan jenis lainnya).
Pasal 70 ayat (1) Dalam Kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan: a. Pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah; b. Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia,
dan
anggota
Tentara
Nasional
Republik
Indonesia; c. Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/ perangkat Kelurahan.
Pasal 189 : Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil
Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang dengan sengaja melibatkan pejabat badan usaha milik negara, pejabat badan usaha milik daerah, Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah serta perangkat
desa
atau
sebutan
lain
/perangkat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1)
kelurahan
Pasal 4 poin d tentang nilai dasar birokrat : “Pegawai ASN
Pasal 5 tentang kode etik dan kode perilaku ASN
Pasal 9 ayat 2 Undang-Undang ASN
menjalankan memihak“
tugas
secara
profesional
dan
tidak
“Pegawai ASN merupakan unsur aparatur negara yang harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik”
Pasal 12 tentang peran Pegawai ASN yang harus bebas dari intervensi politik
NO
DAERAH
I
Jawa Timur
1
Kota Pasuruan
BENTUK DUGAAN PELANGGARAN
ASN YANG DIDUGA MELAKUKAN PELANGGARAN JABATAN/ NAMA INSTANSI PANGKAT
a. Petahana Walikota Pasuruan, diduga memanfaatkan program-program kerja pemerintah daerah yang dikelola SKPD untuk kampanye terselubung. b. Dihadiri kepala SKPD, lurah, dan pengajian rutin yang dibiayai APBD; c. Tanggal 27 September 2015 Hasani dengan terangterangan dan terbuka ada 6 mobil dinas SKPD Pemkot Pasuruan diparkir di Posko Pemenangan Paslon Petahana Hasani (Paslon no. 3) d. 10 september 2015 di hotel inna tretes pasuruan, Camat/ Kadinas/ Badan/ Bagian dikumpulkan oleh Walikota
Petahana Walikota Pasuruan
Pemerintah kota Pasuruan
BUKTI PENDUKUNG
TINDAK LANJUT
Telah dikonfirmasi dan tidak terpenuhi syarat.
KETERANG AN
- Gugur
II
Jawa Tengah a. Asip Kholbihi
2
Terdapat Dugaan Bupati Kabupaten dan ASN yang terdaftar Pekalongan sebagai Relawan
b. Edy Harijanto c. Pak Camat
3
Kabupaten Sragen
Dugaan adanya Kepala Desa yang melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon Indardi selama masa kampanye dengan menggunakan anggaran pemerintah daerah
a. Bupati Pekalongan b. Kepala Kesbangpol c. Camat Bojong
Kepala Desa Karangasem
Pemerintah Kabupaten Pekalongan
Desa Karangasem, Kabupaten Sragen
Laporan H.Riswadi -Hj Nurbalistik 33/TimRNB/XI2015
Laporan Panwas Nomor 284/130/PANW ASKAB.SRG/X/ 2015
Dilimpahkan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Tengah melalui Surat Nomor 0434/Bawaslu/XI/201 5 a. Panwaslu Kabupaten Sragen telah menyurat kepada Mendagri, Menpan & RB, KASN b. Bawaslu RI telah meneruskan kepada KASN melalu Surat No. 0435/BawasluXI/20 15
Kurang - Kajian - status laporan - Dokumen Bawaslu Lengkap - MENDAGR I : diselesaiak an oleh inpektorat di kabupaten masingmasing atau secara berjenjang jika di Kab. Tidak selesai maka bisa dilakukan oleh Gubernur, dalam hal tertentu bisa dilakukan oleh Kemndagri kalau ada permintaan dari
a. DRS. Budhi Rahardjo, M.M
4
5
Kabupaten Pemalang
Kabupaten Boyolali
a. Terdapat somasi yang diberikan kepada panwaslih Kabupaten Pemalang oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Pengurus IKorps Pegawai Ri yakni Sekda Kabupaten Pemalang dan Kepala Badan Kepegawaian Kabupaten Pemalang; b. DRS. Rifqi b. Terjadi penarikan staf Jaya, M.M. PNS yang diperbantukan di Sekretariat Panwaslih Kabupaten Pemalang.
a. Dilakukan ultimatum kepada PNS dan mewajibkan satu orang PNS membawa 3 suara dengan KTP Seno Samodro yang bersangkutan untuk dikumpulkan akhir bulan Juli dengan target kemenangan
a. Sekda Kabupaten Pemalang
a. Pemkab Pemalang
b. Kepala Badan Kepegawaian Kabupaten Pemalang
b. BKD Pemalang
Bupati Boyolali
Pemkab Boyolali
- Telah ditindaklanjuti oleh KASN melalui Surat No. B1359/KASN/11/2015 tanggal 30 Nov. 2015 Perihal : Laporan hasil Pengawasan atas Laporan Pengaduan terkait Dugaan Pelanggaran Netralitas Pilkada Kabupaten Pemalang
Surat BKN Nomor F/IV/2630/R.33-1/67
Dilimpahkan kepada Bawaslu Provinsi Nomor 0434/BawasluXI/2015
- KASN sudah lakukan klarifikasi, dapat dilihat bahwa sekda melakukan pelanggar an - Bupati sudah memberik an teguran ringan kepada Sekda - Sekda Kab. Pemalang memberik an teguran tertulis kepada Kepala BKD Kab. Pemalang - Selesai
-
6
Seorang Kepala Desa diduga menggunakan stempel Kades untuk Kepala Desa membuat surat Sudimoro undangan kegiatan partai politik
7
Panwaslu Kabupaten Sragen menemukan adanya ratusan paket sembako di Kantor Kecamatan Sambirejo Suhariyanto yang diduga akan digunakan untuk pemenangan Paslon Nomor 2
Kabupaten Sragen
8
9
Kabupaten Demak
Terdapat dugaan keterlibatan PNS Kab. Sragen dalam kegiatan kampanye terbuka Agus Tri Lastomo Paslon Nomor 2 (Amanto) di Lapangan Nglorog Kabupaten Soleh Adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan Sekda Demak dengan: a. Memobilisasi Guru guru honorer SD dan Singgih Styono kepala UPTD Dinas Dikpora untuk mendukung Dakhirin Said; b. Memberikan tekanan dan intimidasi
Desa Sudimoro Kecamatan Teras Boyolali
Laporan Juwono SJ
Panwaslu menindaklanjuti/mene ruskan Kepada Kepolisian
Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen
a. Kajian No. 004/LP/Pilbup/ X/2015; b. Rekomen dasi Panwas Sragen Nomor 284/160/Panw askab.Srg/XI/2 015
Diterusdkan kepada KASN Dengan Surat Nomor 0435/Bawaslu/XI/201 5
Kabid Ekonomi Bappeda, Kabupaten Sragen
Bappeda Kabupaten Sragen
Surat Rekom Panwas Kabupaten diteruskan langsung Sragen oleh panwaskab 284/215/Panwa kepada KASN skab.Srg/XII/20 15
Sekda Demak
Laporan dari Pemkab Demak Achmad Susilo Akhyadi
Kepala Desa Sudimoro
Camat Sambirejo Kabupaten Sragen
Diteruskan kepada Bawaslu Jawa Tengah
Lengkap - Dalam proses di KASn
Lengkap - Dalam proses KASN
III
Sulawesi Selatan
Berdasarkan hasil pengawasan Panwas ditemukan adanya Harianty Ibrahim dugaan pelanggaran Karim disiplin ASN yang dilakukan oleh Harianty Ibrahim Karim
10
Pns Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur
Kab. Luwu Timur
11
Berdasarkan hasil pengawasan panwas Sahabuddin ditemukan adanya dugaan pelanggaran disiplin ASN yang dilakukan oleh Sahabuddin
PNS Kepala SMP Neg. 3 Wotu Kabupaten Luwu Timur
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur
Bawaslu RI sudah berkirim surat kepada Menteri PAN dan RB dengan Nomor surat 0290a/Bawaslu/ IX/2015 tanggal 30 September 2015 yang isinya memberikan rekomendasi untuk menindaklanjuti laporan ini.
Rekomendasi SMP Negeri 3 Panwas Wotu 002/SR./PILBU Kabupaten P/PANWASLuwu Timur LT/IX/2015
Kementerian PAN RB menindaklanjuti dengan B/3659/D.I. PAN-RB/11/2015 Perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur
Lengkap - KASN sudah meminta klarifikasi tertulis kepada yang terkait - Kemenpan sudah merekomen dasi kepada Bupati untuk menindakla njuti - Belum ada laporan tindaklanut nya dari Bupati
Kementerian PAN RB - Dokumen menindaklanjuti lengkap dengan B/3659/D.I. Lengkap PAN-RB/11/2015 - Belum ada Perihal laporan Tindak Lanjut Hasil tindaklanu Pemeriksaan panitia tnya dari Pengawas Pemilihan Bupati Umum Kabupaten Luwu Timur
12
Kabupaten Luwu Utara
a. Abdul Mahfud
a. Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Utara
b. Yamsal Patappa
b. Kepala inspektorat
a. Pemerint ah Kabupate Luwu Utara,
b. Inspektor at Luwu Utara
Adanya dugaan ketidak netralan ASN karena terlibat politik praktis c. Marthina Simon
c. Kepala BKP3
c. Badan ketahanan Pangan dan Pelaksanaan Penyuluhan
Surat Kemendagri No. 270/3292/OTDA dan Surat HM Lutfi A Muty 45/A-34/DPRRI/VIII/2015
Diteruskan ke Bawaslu Prov. Sulawesi Selatan untuk ditindaklanjuti melalui surat Nomor 0326/Bawaslu/X/2015 Tanggal 16 Oktober 2015
- Dokumen lengkap - KASN sudah menindakla njuti dengan memberika n rekomenda si kepada Bupati Luwu Utara melalui surat B1365/KAS N/11/2015 - Bupati Luwu Utara sudah memberika n peringatan kepada Sekda dan kepala BKP3 Luwu Utara melalui surat nomor 180/101/Hk /XII/2015
a. Yusuf
b. Abdullah Sirajuddin c. Agus
13
Kabupaten Gowa
d. Andry Maurts Malagani Terdapat foto yang e. Jajaran Camat diduga menunjukan keberpihakan pada salah Parangloe satu pasangan calon dan f. Taufik Mursad berita. g. H. Zulkarnain h. Kamsinah i. Subair Usman j. Andre Maurist Malagani
a. Tenaga Medis RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa; b. Camat Sombaopu c. Lurah Paccinongan Kec. Sombaopu d. SKPD e. PNS Pemda Gowa f. SekCam Parangloe g. ASN Pemkab Gowa h. Jajaran Camat Parangloe i. Kadis Perindag Gowa j. Kadis Pertanian Gowa k. Camat Pallangga l. Camat Bungaya m.Sekcam Parangloe
RSUD Syekh Yusuf, Kecamatan, SKPD
Surat LSM LAIP 166/LSMPanwaslu LAIP/SULSEL/X menyatakan tidak /2015 memenuhi syarat FOTO
Lengkap - Selesai
Karmila
14
15
16
Kabupaten Barru
Terdapat dugaan oknum PNS terlibat dalam kegiatan kampanye
Kabupaten Barru
Pertemuan Calon bupati Barru Nomor Urut 3 Bersama dengan kepala desa jangan jangan. Kepala dusun tinco serta beberapa orang tokoh masyuarakat desa jangan jangan di Kediaman Pribadi camat pujananting
Kabupaten Barru
adanya pembagian spanduk paslon nomor urut no. 3 kepada 5 orang ketua RT di desa Lawallu yang dilakukan oleh Amir mIru (Sekdes Lawallu) atas suruhan dari Rukman Hamid (PJ Kades Lawallu)
Hj Nurbani
-
Sultan SE
- Amir Miru S.Sy - Rukman Hamid
Guru
Guru
SD Inpres Rallla
SD Padang Lambe
Rekom Panwas 255/PanwasBR/X/2015
- Diteruskan kepada KASN melalui Surat No. 0465/Bawaslu/XI/201 5 tanggal 24 November 2015 - KASN meminta kepada Bupati Kab. Barru untuk melakukan langkahlangkah tindakan disiplin, hal tersebut disamapaikan melalui surat Nomor B-399/KASN/3/2016, perihal Hasil Pengawasan Atas Netralitas ASN di Kab. Barru, tertanggal 4 Maret 2016
- Diteruskan kepada - Rekomendasi KASN melalui Surat Panwas No. Nomor 0408/Bawaslu/XI/201 172/Panwas5 tanggal 24 BR/IX/2015 November 2015 tanggal 21 - KASN meminta September kepada Bupati Kab. 2015 Barru untuk - Kajian DUgaan melakukan langkahPealnggaran langkah tindakan Nomor disiplin, hal tersebut 03/TM/Pilbup/I disamapaikan X/2015 tanggal melalui surat Nomor 19 September B-399/KASN/3/2016, 2015 perihal Hasil
Camat Pujananting
Kecamatan Pujananting
- Sekretaris Desa Lawallu - Pj Kades Lawallu
- Rekomendasi Panwas Nomor - Desa Lawallu 221/Panwas- Kantor Desa BR/X/2015 Lawallu - Kajian Nomor 023/TM/Pilbup/ PanwasSR/X/2015
Diteruskan kepada KASN melalui Surat No. 0408/Bawaslu/XI/201 5 tanggal 24 November 2015
- Monitor
Monitor
a. Aswar Saenal SE
b. Hj. Kamaria SH c. Muchtar M
d. Esse Fithiah Alyafie
e. Abdullah f. Andi Pallawarukka SU
17
Kabupaten Pangkajene Kepulauan
Laporan dan temuan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten Pangkajene Kepulauan. BA klarifikasi yang disampaikan oleh Panwascam
a. Direktur Usaha dan Pengembangan BUMD b. Kades Gentung c. Staf PNS Pemda Pangkep d. Kasubbag Pelaporan dan Perencanaan Kecamatan Pangkajene e. PNS Staf UPTDBLK Pangkep f. Staf PNS Kec. Labakkang
g. Asdar a.MA
g. Kades
h. Makmur
h. Staf Camat Labakkang
i. Irwan
i. PPS
j. Humrar
j. PPS
k. Achir Sawawi
k. Kasi pemerintahan Kec. Pangkajene
l. H. MUh Zaing
l. Kades Patalassang
m. H. Masdar Spd. Mpd n. H. Patahuddin SPd o. Andi Syukri p. Muh. Ikhlas
q. Andi Irfan r. Thamrin Taba s. Kaharuddin t. H. Herman SKM u. Subhan Halede v. Haeruddin
m. Kesek SD 31 Maccini Baji n. Kasi Koneservasi DInas Kohutanang o. Kades Tondong Talasa p. Camat Tondong Talasa q. Kabid Pemberdayaan dan peningkatan Prestasi Dispora) r. PNS s. Plt. BKKBN Desa baring t. PNS Politani Kabupaten Pangkep
Aparat Desa, SMPN 1 Lebakkang, Pemkab Pangkajene Kepulaun
Rekom Panwas 215/PanwasluPangkep/X/2015
Kementerian PAN mengeluarkan Surat Nomor B/3664/D.I.PAN-RB/11/2015 tanggal 18 November 2015 Perihal Tindaklnajut Hasil pemeriksaan Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene Kepulauan
- Dokumen Lengkap - Rekomendasi sudah diberikan oleh KEMENPAN - Belum ada laporan tindaklanutny a dari Bupati
18
19
Kabupatan Tana Toraja
Ir. Mariada Bungin, M.M
Dugaan keterlibatan PNS dalam Kegiatan Kabupaten Pasangan Calon Bupati H. Rusli Bulukumba dan Wakil Bupati AskarBurhanuddin Nawawi
Sekretaris Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Daerah Kabupaten Tana Toraja
Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Daerah Kabupaten Tana Toraja
- Surat Panwaslu Momor 91/PanwasTT/XII/2015 - Kajian Nomor 15/TM/PIlkad a/XII/2015 28 Desember 2015
Surat Bawaslu ke ASN No 0475/Bawaslu/XII/201 5 28 Desember 2015.
- Dokumen lengkap Kementerian PAN Lengkap mengeluarkan Surat - Sudah ada Nomor rekomenda Rekomendasi B/3663/D.I.PANsi dari Sekretaris Dinas Pawas RB/11/2015 tanggal PU Bina Marga KEMENPA PU Bina Marga Bulukumba 18 November 2015 Bulukumba N Bulukumba 002/PL/Panwas- Perihal Tindaklnajut - Belum ada BLK/VII/2015 Hasil pemeriksaan laporan Panitia Pengawas tindaklanu Pemilihan Kabupaten tnya dari Bulukumba Bupati
20
21
Kabupaten Sopeng
Kabupaten Selayar
Dugaan keterlibatan PNS dalam Kampanye Rapat Pertemuan Terbatas Paslon No. Urut 1 LHDAzas
Dugaan keterlibatan ASN mendukung salah stu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Aji Sumarno dan Abdul Gani, dengan turut menghadiri pada saat pendaftaran Pasangan Calon di KPUD
Ka. Lab Pengamatan Peramalan dan Pengendaloan OPT (IP3)
Dinas Pertanian Sulawesi Selatan)
1. Dr. Ir. Marjani Sultan, M. Si
Kadis Kelautan dan Perikanan
Dinas Kelautan dan Perikanan
2. Drs. Dahluk Malik
Kadis
Dinas Perhubungan
3. Drs. Baso Lewa
Kepla Bappeda
Badan Kepegawaian Daerah
4. Drs. Musytari
Inspektur
5. Drs. Andi Rahman
Kadis
Danas Koperasi, UKM dan Perindag
6. Drs. Suardi
Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB
Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB
7. Ir. Ismail
Kadis
Dinas Pertanian
8. Ince Abdul Rahman, S.Sos
Kabag Humas Setda
Setda Kab. Selayar
9. Drs. Mustakim, KR
Sekretaris Dinas Diknas
Dinas Diknas
10. H. Baso Daeng, S.Pd.
Kabid Dikdasmen
Dinas Diknas
11. Samsu Alang, S.Pd
Kabid PLS
Dinas Diknas
12. Muhammad Aris, S.Pd
Kepla UPT
Dinas Diknas Bontosikudu
13. Baharuddin, S.Pd
Kepala Sekolah
SMP N Tongke 2
14. Drs. H. Tasman
Kepala Sekolah
SMA N 1 Benteng
15. Syahrul Kamal
Kepala Sekolah
SMP N Todakke
16. Rabang S.Pd.., MM
Kepala Sekolah
SMP N Pulo Pasi
17. Dahlan
Kepala Sekolah
SMP N Bonerate
18. Andi Ahmad
Kepala Sekolah
SMK N 2 Benteng
Hasan Basari
Rekomendasi Panwas Soppeng 08/PanwasKab-SP/X/2015
Surat KASN Nomor B479/KASN/3/2016, yang ditujukan kepada Bupati Kepulauan Selayar, perihal Permintaan Klarifikasi dan Tindaklanjut Dugaan Pelangggaran Netralkitas ASN di Lingkungan Pemerintah Kab. Kep. Selayar
Telah ditindaklanjuti oleh Kementerian PAN melalui Surat Nomor B/3662/D.I.PANRB/11/2015 tanggal 18 November 2015 Perihal Tindaklnajut Hasil pemeriksaan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Soppeng
- Dokumen lengkap Lengkap - Sudah ada rekoemnda si dari KEMENPA N - Belum ada laporan tindaklanu tnya dari Bupati
- Dalam Proses di KASN
-
22
Kota Tanjung Pinang
V
Lampung
memberikan fasilitas Kampanye terhadap pasnagan calon nomor 2 dengan mengadakan JARITA AHMAD kegiatan senam pagi dan gerak jalan di RW 05 Kelurahan Pinang Kencana
a. Rahmatullah, S.P M.M
b. Drs. Ihsan Basri c. Sukamto, S.H
23
Kabupaten Pesawaran
Unit Kepala unit Pelaksanaa Pelaksana Teknis Teknis Damkar Kijang
Rekomendasi panwaslih Kota Tanjung Pinang No. 44/PANWASTPI/X/2015
Kementerian PAN mengeluarkan Surat Nomor B/3660/D.I.PANRB/11/2015 tanggal 18 November 2015 Perihal Tindaklnajut Hasil pemeriksaan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Tanjungpinang kepada Walikota tanjung pinang
- Dokumen lengkap Lengkap - Sudah ada rekomenda si dari KEMENPA N - Belum ada laporan tindaklanu tnya dari Bupati -
a. Camat Tegineneg
b. Camat Wairatai c. Cat Padang Cermin d. Camat Teluk Pandan
Terdapat dugaan ketidaknetralan ASN Di d. Firdaus, S.H Kabupaten Pesawaran dengan mengajakan dan e. Sakroni, S.Sos, e. Camat menghimbau masyrakat M.Ip Negeri Katon untuk mendukung Paslon Aries Sandi Darma f. Zahnuran f. Camat Putra-M.Yunus S.Pd,M.M Kedondong g. Darsoyo, S.E g. Camat M.M Marga Punduh h. Kadin h. Ir. Syafri M. Pertanian i. H. Sam Herman, S.E, i. Kadin Pasar M.M
Pemerintah Kabupaten Pesawaran, Kecamatan , SKPD
Surat dari Panwas Kabupaten Pasawaran kepada Bawaslu Provinsi dan Inspektorat; Surat Bawaslu Lampung 128/BAWASLULPG/IX/2015
a. Bawaslu RI Sudah Berkirim Surat Kepada Menteri PAN RB dengan surat Nomor 0284/Bawaslu/Ix/20 15 Tanggal 28 September 2015 yang isinya merekomendasikan untuk menindaklanjuti laporan ini; b. Telah Dilakukan Supervisi Bersama Asn Pada 8-10 November 2015
Belum ada tindaklanj ut dari Sekda atas rekomend asi Panwas
24
25
Kota Bandar Lampung
Dugaan ketidak netralan ASN atas nama Dra Maryamah Di Kota Bandar Lampung dengan ikut serta pada saat pendaftaran Pasangan Dra Maryamah Bakal Calon Walikota Dan Calon Wakil Walikota Kota Bandar Lampung Pasangan Calon Herman Hn-Yusuf Kohar
Dugaan ketidak netralan Ketua Dan Panitia Kabupaten ASN yang dilakukan Hari Ulang Tahun Way Kanan Pada Hari Ulang Tahun Ri Ke-70 RI Ke-70.
Camat Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung
Kepada Inspektorat Kabupaten Way Kanan
Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung
Surat dari Panwas Kota Bandar Lampung kepada Bawaslu Provinsi dan Walikota Bandar Lampung cq. Kepala Inspektorat;
Surat Bawaslu Lampung 128/BAWASLULPG/IX/2015 Surat dari Panwas Kabupaten Way Kanan kepada Bawaslu Panitia HUT RI Provinsi dan ke 70 Inspektorat; Sura Bawaslu Lampung 128/BAWASLULPG/IX/2015
Belum ada tindaklanjut dari Sekda atas rekomendasi Panwas
26
Kabupaten Way Kanan
a.Dugaan mobilisasi ASN dengan mengumumkan kegiatan pelepasan Purna Bhakti Edward Anthony (Calon Wakil Bupati) pada periode kampanye; Albar Hasan b.Sdr. Bhakti Edward Tanjung Anthony mengundurkan diri sebagai ASN karena mencalonkan diri sebagai Cawabup Kabupaten Waykanan bukan selesai masa baktinya a. Setiawans yah b.
27
Kabupaten. Lampung Selatan
Dugaan tindakan c. al menguntungkan salah satu Pasangan Calon, dengan datang dalam kampanye d.
e.
Dulkahar Syamsuriz
Sumardi
Sabilal
f. Jaelani
28
Kabupaten. Lampung Selatan
Melakukan tindakan yang diduga menguntungkan salah satu pasangan Syamsul Juhari calon, datang dalam kampanye
PJ Bupati Waykanan
Sura Bawaslu Pemerintah Lampung Kabupaten Way 128/BAWASLUKanan LPG/IX/2015
a. Camat Kalianda b. Camat Natar c. Ka Dispenda Lampung Selatan d. Camat Merbau Mataram e. Camat Rajabasa f. Lurah Way Urang
Camat Sidomulyo
Beberapa Kecamatan di Kabupaten lampung Selatan
Rekomendasi Lampung Selatan 282/282aPanwa s-Lamsel
Kecamatan Sidamulyo
Kajian temuan No.10/TM/KWK/ A*/PanwasLamsel/X/2015
Telah dilaporkan kepada Panwaslih Kabupaten Waykanan namun tidak memenuhi syarat sebagai pelanggara
- Belum ada tindaklanj ut dari Sekda atas Diteruskan kepada rekomend KASN melalui Surat asi No. Panwas 0407/Bawaslu/XI/201 - Sekda 5 menyamap aikan bahwa sudah ada peringatan lisan - KASN Diteruskan kepada akan KASN melalui Surat menyurati No. Sekda 0407/Bawaslu/XI/201 5
VI
DIY a. Supriyanto M.M
29
Kabupaten. Bantul
Terdapat Dua Pejabat Pemerintah yang menghadiri acara syukuran Terkait Terbitnya SP3 Bapak Haji Idham Samawi Di Kantor DPC PDIP (sumber berita b. Bambang Purwasi media on line tanggal 4 Agustus) Nugroho, SH, M.H
a. Dugaan keterlibatan/dukungan terhadap salah satu Paslon Bupati yang dilakukan oleh SKPD, Camat, Lurah dan Perangkat Desa
30
Kabupaten Bantul
b. Dugaan diawali dengan kedatangan Ybs. dalam acara deklarasi yang dilakukan oleh PDI Perjuangan yang mengusung Hj. Sri Surya Widati dan Drs. Misbakhul Munir, M.Si sebagai Bakal Calon Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantul tahun 2015, pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2015 di Lapangan Trirenggo Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul mulai pukul 14.00 – 17.00 WIB
Kepala BKD
BKD Kabupaten Bantul
Kepala Inspektorat
Inspektorat Kab. Bantul
Drs. Riyantono, M.Si.
Sekda
Pemda Bantul
Drs. Masharun, MM
Kepala Dinas
Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kab. Bantul
Drs. Fatoni
Camat Sanden
Edy Machdun
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Sigit Widodo
Kabag Organisasi
Pemda Bantul
Danang Erwanto
Kabag Tapem
Pemda Bantul
Supriyanto
Kepala BKD
BKD Kab. Bantul
Sunarto
Asisten Adm. Umum
Pemda Bantul
Partogi Dame Pakpahan
Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan
Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bantul
Supriyanto Widodo
Kepala kantor Pemuda dan Olahraga
Kantor Pemuda dan Olahraga Kab. Bantul
Kepala kantor Pengelola Pasar Kepala Dinas Pendidikan Dasar
Kantor Pengelolaan Pasar Kab. Bantul Dinas Pendidikan Dasar Kab. Bantul Kantor Kecamatan Banguntapan
Slamet Santoso Totok Sudarto Jati Bayu Broto
Camat Banguntapan
Kantor Kecamatan Sanden Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bantul
Surat Panwaslu Bantul Nomor 003/TM/PANWASKA B-BTL/VIII/2015, yang ditujukan kepada Pj Bupati Bantul
- Panwaslu menyurati PJ Bupati Bantul, Nomor 003/TM/PANWASKABBTL/VIII/2015, perihal penerusan dugaan pelanggaran, ditembuskan kepada; Ketua Bawaslu DIY, Gubernur DIY, Ketua Bawaslu RI, MENPAN dan Reformasi Birokasi, KASN;
Lengkap -
Surat Panwaslu Bantul Nomor 004/TM/PANWASKA B-BTL/VIII/2015, yang ditujukan kepada Pj. Bupati Bantul, perihal penerusan
- Panwaslu telah melakukan kajian terhadap temuan ini; - Dari kajian yang dilakukan Panwas menyimpulkan bahwa tindakan yang dilakukan bukan merupakanpelanggaran pemilihan karena tidak terpenuhi unsur materiil tentang pencalonan dan kampanye (kejadian terjadi sebelum tahapan pencalonan dan kampanye) - Terhadap dugaan pelanggaran netralitas ASN Panwas menyerahkan kepada instansi berwenang untuk menilai dan menindaklanjuti - BKN menyatakah bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan pelanggaran disiplin PNS dan meminta kepada Bupati Bantul untuk menindaklanjuti pelanggaran tersebut, hal ini disampaikan oleh BKN melalui surat yang disampaikan kepada Bupati Bantul melalui surat
- Dokumen Lengkap - BKN sudah memberikan rekomendasi kepada PJ Bupati - Pj. Bupati menyemapaika n keberatan atas rekomendasi dari BKN
31
32
33
Kabupaten Bantul
Kabupaten Bantul
Kabupaten Bantul
Dugaan keterlibatan lurah dengan menyediakan rumahnya untuk musyawarah Subagyo Hadi ranting khusus PDIP Desa Canden pada tanggal 11 Agustus 2015 Dugaan keterlibatan Kepala dukuh dalam kampanye tatap muka paslon nomor urut 2 di Gedung Serbaguna Desa Pardjan Temuwuh, peserta kampanye yang hadir dengan mengenakan atribut Pasangan Calon a. Dugaan keterlibatan Kepala Dukuh dalam tim pemenangan paslon nomor urut 1 Drs. H. Harsono dan H. Abdul Halim b. Ybs. hadir dalam pertemuan tokoh kesepuhan Ahmad Suyoto sekecamatan Pundong dari unsur takmir masjid kaum rois dan relawan untuk pemenangan Muslih di Rumah Pak Kabul Pukul 20.00-21.30 dihadiri H. Harsono
Lurah
Dukuh
Dukuh
Keluhan Desa Canden
Rekomendasi Panwaslu Panwaslu telah Bantul mengirimkan surat 002/TM/PANWA kepada PJ Bupati SCAMJTS/VIII/2015
Dukuh Koripan
Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Bantul 001/TM/PANWA SCAMDLG/IX/2015 (2 September 2015)
Panwascam telah menyurati Lurah Dilingo dan Lengkap ditembusan kepada Bupati Bantul dan Panwas Bantul
Dukuh Biro Seloharjo Pundong
Rekomendasi Panwascam 01/TM/PANWA SCAMPDG/IX/2015 (9 September 2015)
Panwascam telah menyurati Kepala Desa Seloharjo
Lengkap
Lengkap
34
35
Kabupaten Bantul
a. Dugaan keterlibatan Kepala Dukuh sebanagi tim sukses Paslon dengan menyediakan rumahnya sebagai tempat pertemuan sekitar 100 anggota arisan ibu-ibu warga cepor lor yang dihadiri Cabup Drs. Tumijo Suharsono beserta ibu ERNA b. Pertemuan dilakukan pada tanggal 26 September 2015 pukul 19.20 s/d pukul 19.45, di Dsn. Cepor Lor Pedukuhan Taskombang Palbapang Bantul.
Kabupaten Sleman
Dugaan keterlibatan ASN dalam acara “Deklarasi Kebulatan Tekad Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Sri Purnomo & Sri Muslimatun” pada hari Minggu, 06 M.Labib September 2015 sekitar pukul 12.00 – 15.00 WIB di Rumah Pemenangan Calon Bupati & Wakil Bupati, Sri Purnomo & Sri Muslimatun, yang beralamat di Jaban,
Dukuh
ASN
Dukuh Taskombang Dusun Cepor Lor
Kementarian Agama Kabupaten Selatan
Rekomendasi Panwascam 01/TM/PANWA SCAMBTL/X/2015 ( 1 Oktober 2015 )
Panwascam telah menyurati PJ Ka Desa
Rekomendasi Panwaskab Sleman
- Dokumen Lengkap - BKN memberika n - Oleh Panwaslu rekomenda Kabupaten si kepada Diteruskan ke Kepala Kemenag Kantor Kabupaten Sleman; Kemenag Sleman melalui surat Nomor F1.26 –
Lengkap
VII
36
VIII
37
Sulawesi Utara Dugaan keterlibatan ASN dalam kampanye salah satu Paslon dengan melakukan: a. Propaganda di media massa dan media sosila Franky Kota b. Dalam penyajian Mocodompis Manado berita oleh Media S.Sos, M.Si yang bekerjasama dengan Pemerintah Kota Manado, tidak proporsional ruang pemberitaannya antara Walikota dan Wakil Walikota Maluku Utara
Tidore Kepulauan
Dugaan keterlibatan PNS dalam mendukung salah satu pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tidore Malik Hamid Kepulauan dengan cara memberikan sambutan laporan nomor (05/PWSKTK/TM/Pilwako/IX/2015
Kabag Humas dan Profokol Sekda Kota Manado
Guru
Pemkot Manado
Madrasah Ibtidaiyah Swasta Cobo
- Sekda sudah diklarifikasi oleh KASN dan berjanji akan menindakla njuti
Laporan Hanny J E S Leihitu
Komisi ASN mengeluarkan Surat Nomor B/1400/KASN/12/201 5 untuk meminta klaraifikasi Sekda Kota Manado
Rekomendasi Kota Tidore 002/PWSKTK/IX/2015
- Panwaslu telah mengirimkan surat kepada Walikota Kota Tidore Kepulauan - Dokumen - KASN meminta Lengkap Walikota Tidore - Belum Kepulauan untuk ada melakukan klarifikasi laporan kepada yang mengenai bersangkutan, hal tindaklanj tersebut ut yang disamapaikan dilakukan melalui surat Nomor oleh B-495/KASN/3/2016, Walikota Perihal Permintaan Tidore Klarifikasi dan Tindak lanjut dugaan Pelanggaran Netralitas ASN di
38
a. Dugaan pengarahan serta penggunaan kendaraan yang beratribut paslon tertuntu Kabupaten b. Berdasarkan hasil Taliabu klarifikasi yang bersangkutan diduga telah melanggar peraturan perundang undangan yang berlaku
Tonny Sachruddin Pontoh S.Sos., M.Si
KaDin Pendidikan Kebudayaan, Dinas Pemuda dan Pendidikan dan Olarh Raga Kebudayaan Kabupaten Pulau Taliabu
39
Keterlibatan Aparatur Kabupaten Kepala Desa Desa dalam Kampanye Hasanuddin Hase Taliabu Langganu Pasangan nomor Urut 1
40
Keterlibatan PNS Dan Kabupaten Aparat desa dalam Alimani Taliabu Kampanye
Kepala Dusun Permai Desa Nggele
Rekomendasi Panwaslu Taliabu 067/PWSPT/XI/2015
- Kajian - Rekomendas i Panwaslu Desa Langganu Taliabu 044/PWSPT/IX/2015 - Kajian - Rekomendas i Panwaslu Desa Nggele Taliabu 045/PWSPT/IX/2015
Memberikan rekomendasi kepada PJ Bupati Kabupaten - Dokumen Taliabu. lengkap - Masih Diteruskan kepada dalam KASN melalui Surat proses No. oleh KASN 0437/Bawaslu/XI/201 5 Diteruskan kepada KASN melalui Surat No. 0491/Bawaslu/XII/201 5 tanggal 31 Desember 2015 Diteruskan kepada KASN melalui Surat No. 0491/Bawaslu/XII/201 5 tanggal 31 Desember 2015
1. Wa Ode Marnia
41
Kabupaten kepulauan Sula
Keterlibatan PNS dalam 2. Hairudin Usia penjemputan Juru Kampanye pasangan calon Nomor urut 3 Safi 3. Korneles Pauwah dan Faruk Surati Bahnan
4. La Ode Hazini
42
43
Kabupaten Kepulauan Sula
Keterlibatan PNS dalam Kampanye Pasangan Calon No. 3 pada 9 September 2015 di Desa Pohea Kecamatan Sanana Utara
Memberikan pernyataan yang menguntungkan Kota Tidore salah satu pasangan calon walikota dan wakil walikota tidore kepulauan
Jurni Buabes
M. Hafid Ismail
Pegawai UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Mangoli Utara Pegawai kantor Camat Mangoli Utara Pemkab Kep. Guru SD Inpres 2 Sula Falabisahaya Kecamatan Mangoli Utara Kepala Sekolah SMP N 1 Kecamatan Mangoli Utara
Puskesmas Pohea
Staf Biro
Laporan Panwaskada Kabupaten Kep Sula Nomor 111/PNWSKADA/KKS/XII/2 015;
Puskesmas Pohea
Laporan Panwaskada Kabupaten Kep Sula Nomor 78/PNWSKADA/KKS/XII/2 015;
Sekretariat gubernur Maluku Utara
Laporan Panwaskada Kabupaten Kota Tidore Kepulauan Nomor 001/PWSKTK/IX/2015;
Rekomendasi panwas diteruskan kepada Pj Bupati Kabupaten Kepulauan Sula; Diteruskan kepada KASN melalui Surat No. 0491/Bawaslu/XII/201 5 tanggal 31 Desember 2015;
- Dokumen lengkap - Masih dalam proses di KASN
Rekomendasi panwas diteruskan kepada Pj Bupati Kabupaten - Dokumen Kepulauan Sula; lengkap - Masih Diteruskan kepada dalam KASN melalui Surat proses di No. KASN 0491/Bawaslu/XII/201 5 tanggal 31 Desember 2015 Rekomendasi panwas diteruskan kepada - Belum ada Gubernur Maluku laporan Utara mengenai tindaklanj ut dari Gubernur
44
45
Kabupaten Halmahera Selatan
Kabupaten Halmahera Utara
Sumbangan Dana Kampanye PNS ke Pasangan Calon Nomor 4
Keterlibatan PNS dalam pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara
1. Muhammmad Zaki
Kasi Anggaran
2. Dahrun Kasuba.
PLT Camat Kaseruta Barat
Amrul Yoba
Okmal Jaya Radia
Staf Bagian Umum Sekretariat Daerah
Bendahara Kecamatan Tobelo Tengah
BPKAD Kabupaten Halmahera Selatan
Kantor Camat Kaseruta Barat
Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Utara
Temuan Panwaskada Kabupaten Halmahera Selatan melalui surat Nomor 0079/Panwaska da-HS/XI/2015;
Temuan Panwas Nomor 003/TMPanwaslu/VII/20 15 Laporan Panwaskada Kabupaten Halmahera Utara melalui surat Nomor: 76/PanwasHalut/2015; Laporan Panwaskada Kabupaten Halmahera
Diteruskan kepada KASN melalui Surat No. 0491/Bawaslu/XII/201 5 tanggal 31 - Dokumen Desember 2015 lengkap - Masih Panwas telah dalam menyampaikan proses di kepada Bupati KASN Halmahera Selatan dengan Nomor Surat 0079/PanwaskadaHS/XI/2015; - Diteruskan kepada Terlapor KASN melalui Surat atas nama No. Amrul Yoba 0491/Bawaslu/XII/2 terbukti dan 015 tanggal 31 diteruskan Desember 2015 kepada - KASN meminta KASN kepada Bupati Halmahera Utara Terlapor untuk atas nama mengklarifikasi dan Celestinus tindak lanjut dan Okmal penyelesaian Jaya tidak dugaan terbukti dan pelanggaran tidak netralitas ASN yang diteruskan dilakukan oleh Sdr. kepada
46
IX
47
Kabupaten Halmahera Utara
Keterlibatan Sekretaris Desa Bale Kecamatan Galela Selatan dalam Kegiatan pengambilan Nomor Urut Pasangan Calon
Sumatara Utara Pernyataan Plh Bupati Simalungun yang menyatakan "Panwaslih Kabupaten itu nggak penting, yang Simalungun penting itu KPU. KPU nya penyelenggara bukan Panwaslih"
-
Hi, Yasin Wiludu
Gidion Purba
Selretaris Desa Bale, Kecamatan Galela Selatan
Plh Bupati Simalungun
Desa Kecamatan Galela Selatan
Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun
- Diteruskan kepada KASN melalui Surat No. 0491/Bawaslu/XII/20 15 tanggal 31 Desember 2015 - KASN meminta kepada Bupati Halmahera Utara untuk mengklarifikasi dan tindak lanjut Kajian penyelesaian Laporan dugaan pelanggaran Panwask netralitas ASN yang ada dilakukan oleh Sdr. Nomor Yasin Wiludu, hal 112/Pan tersebut wasdisampaikan melalui Halut/201 surat KASN Nomor 5 B-514/KASN/3/2016, perihal Permintaan Klarifikasi dan Tindaklanjut Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN di Lingkungan Pemda Kab. Halut, tertanggal 23 Maret 2016
Surat Bawaslu Provinsi 00/3008/Bawasl u-SU/X/2015, perihal surat pernyataan keberataan
Bukan permasalahan Netralitas ASN lebih kepada profesionalitas ASN
Selesai
a. A. Aroziduhu Gulo, SH.,MH b. Yobedi Gulo Sip
48
Kabupaten Nias Barat
Dugaan pelanggaran oleh PNS dan Bupati atas Mutasi, Pemindahan, pengangkatan PNS di Kabupaten Nias barat
c. Zemi Gulo d. Yaatulo Zalukhu
e. Sawato Gulo
49
Kabupaten Nias Barat
Dugaan pelangggaran netralitas ASN yang dilakukan oleh Pegawai ASN Kementrian Ristekdikti
Prof. Dr. Fakhili Gulo, M.Sc
Bupati Nias Barat
Pemkab Nias Barat, Kepala BPM BPM Kabupaten Nias Kabupaten Nias Surat Tim Barat Barat, Kampanye Pemkab Nias Calon Bupati Sekda Nias Barat Barat, dan Wakil Nias Camat Sirombu Camat Sirombu Bupati Barat Faduhusi Daely-Khenoko Waruwu Surat No. 019/TIMSekretariat Sekretariat DPRD Fakhe/X/2015 DPRD Kabupaten Nias Kabupaten Nias Barat Barat
Dosen
Universitas Negeri Sriwijaya Palembang
Surat KASN Nomor B418/KASN/3/20 16, Perihal Hasil Pengawasan Atas Dugaan Pelangggaran Netralitas ASN Kemenristekdikti , yang ditujukan kepada Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, tanggal 8 Maret 2016
- Dilimpahkan kepada - Dokumen Bawaslu Provinsi lengkap Sumatera Utara - Dihentikan Melalui Surat Nomor oleh 0436/Bawaslu/XI/201 Panwas 5 karena daluarsa - KASN mengirimka n surat permintaan klarifikasi kepada Sekda Kab. Nias Barat tertanggal 24 Feb 2016 Melalui surat tersebut KASN merekomend asikan kepada Menteri Ristekdikti untuk melakukan langkahlangkah tindakan disiplin kepada yang bersangkuta n
50
51
Dugaan pelanggaran pemilihan Kepala Daerah yang dilakukan oleh PNS Kabupaten terlibat mendukung salah Labuhan satu pasangan calon Batu Utara Bupati dan Wakil Bupati menggunakan fasilitas Pemerintahan dalam kampanye. Dugaan pejabat sekda hingga SKPD Kota PematangSiantar diduga menjadi Tim Sukses/relawan pasangan calon Walikota/Wakil Walikota Kota an. Donver Panggabean Pematang (Sekda), Resman Siantar Panjaitan (Kadispenjar), Esron Sinaga (Kepala Perijinan Terpadu), Setia Siagian (Dirut PD Pasar Horas Jaya), Adyaksa Purba (Kadin Pendapatan), Pariaman Silaen (Kepala BKD)
Bupati Labuhan Batu Utara
Bupati Labuhan Batu Utara
Donver Panggabean
Sekretaris Daerah
Resman Panjaitan Esron Sinaga Setia Siagian Adyaksa Purba
Pariaman Silaen
Dilimpahkan kepada Bawaslu Provinsi Surat Bawaslu Ri Pemkab Bupati Nomor laporan Ramses Labuhan Batu 0436/Bawaslu/XI/201 Lumban Tobing Utara 5 tanggal 25 November 2015
Dirut PD Pasar Horas Jaya Kepala Dinas Pendapatan
Pemerintah Kota Pematang Siantar Dinas Pendidikan dan Pengajaran Perijinan Laporan Terpadu Gerakan Save PD Pasar Pilkada Siantar Horas Jaya Dinas Pendapatan
Kepala BKD
BKD
Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kepala Perijinan Terpadu
Telah dikonfirmasik kepada Bawaslu Sumut, dan masih dalam penelusuran karena dokumen pendukung dari laporan tersebut tidak disampaikan
X
Banten a. Dede Atmaja
Dugaan pelanggaran oknum ASN yang Kota 52 melakukan perbuatan Tangerang b. Slamet Budi menguntungkan pasangan calon a. Mumuh b. Muhdini Dugaan pelanggaran c. Nuska Kota oknum ASN yang 53 Tangerang melakukan perbuatan Selatan menguntungkan d. Suhemi pasangan calon : e. Pringadi f. Erwin Damai
PNS BP2T
BP2T
Bina Marga Kadis Bina Marga Kota. Kota. Tangerang Tangerang PNS Satpol PP Kasie Satpol PP PNS Perpustakaan Tangsel PNS Pemkot Tangsel PNS Pemkot Tangsel Samsat Ciputat
Surat Laporan Wahidin Lesmana
Satpol PP
Pemkota Tangsel
samsat Ciputat
Surat Laporan Dugaan Pelanggaran dari Wahidin Lesmana Surat Wahidin Lesmana
- Telah ditindaklanjuti oleh Panwas - Secara lisan oleh Panwas disampaikan bahwa laporan ini tidak terbukti - Telah ditindaklanjuti oleh Panwas - Secara lisan oleh Panwas disampaikan bahwa laporan ini tidak terbukti
Kurang : Kajian Stauts laporan
Kurang : Kajian Stauts laporan
XI
54
55
Sulawesi Tenggara
Kabupaten Konawe Selatan
Dugaan Pelanggaran Netralitas PNS atas foto PNS yang atas dukungan kepada satu pasangan calon bupati kabupaten konawe selatan, yang menggunakan kostum Ahmadi P dan mengangkat tangan yang menunjukan dukungan terhadap calon no. urut 1 yakni pasangan h. asnawi syukur dan h. rustam tamburaka
Sekretaris Dinas
Kabupaten Konawe Selatan
Mutasi PNS yang dilakukan oleh PJ Bupati Kabupaten Konawe Selatan yang telah dilakukan selama Agustus dan September yakni sehingga terindkasi muatan politik yang erat kaitannya dengan mementum Pilbup Konawe Selatan
PJ Bupati Konawe Selatan
Irawan Laliasa
Koperasi Konawe Selatan
Pemkab Konawe Selatan
Diteruskan oleh Bawaslu kepada KASN melalui Surat Nomor - Dokumen 0464/Bawaslu/XII/201 lengkap 5 - KASN sudah Panwas menindakla menyamapaikan njuti kepada KASN melalui dengan Rekomendasi surat Rekomendasi memberika Konawe Selatan Panwas Konawe n 450/KSelatan Nomor 450/K- rekomenda 2/Panwas2/Panwassi kepada Konsel/X/2015 Konsel/X/2015 Bupati, namun KASN telah Bupati menyamapaikan surat belum permintaan klarifikasi menindakla kepada Pj. Bupati njuti Konawe Selatan melalui Surat Nomor B1377/KASN/12/2015 - Diteruskan oleh Bawaslu kepada KASN melalui Surat Nomor Rekomendasi 0464/Bawaslu/XII/2 Panwas 015; Konawe Selatan Lengkap - Panwas 449/Kmenyamapaikan 2/Panwaskepada KASN Konsel/X/2015 melalui surat Rekomendasi Panwas Konawe Selatan Nomor
56
57
58
Kabupaten Kolaka Timur
Kabupaten Konawe Kepulauan
Kabupaten Muna
Keterlibatan PNS dalam kegiatan Kampanye paslon H. Wahyu Ade Pratama Imran dan Indul Drs Muhammad Fitri Syam pada tanggal Arsyad Musa, 21 September 2015 di Mpdi Rumah Ibu Nur Ain Limngkungan Plewali Kel Inebenggi Kec. Mowewe
Surat permintaan klarifikasi dari KASN kepada PJ Bupati Konawe Kepulauan. dugaan melanggar H. Burhanuddin sistem merit dan tidak melalui prosedur yang berlaku atau tidak sesuai ketentuan perundang undangan Kajian Laporan 002/TM/Pwsl.mn/VIII/201 a. LM. Rajiun Tumada 5 tanggal 7 Agustus 2015 Dugaan terjadinya pelanggaran pemilihan b. Abdul Mansur Amila bupati dan wakil bupati tahun 2015 yakni keterlibatan PNS Menghadiri Deklarasi Pasangan Calon dr. H. c. La Ode Mustari LM. Baharuddin M.Kes dan H. La Pili Spd, sebagai pasangan calon
PNS
Bupati Konawe Kepulauan
PJ Bupati Muna Barat PJ Bupati Buton Tengah
PJ Bupati Buton Selatan
Pemkab Kolaka Timur
Pemkab Konawe Kepulauan
Surat Panwas Kotim yang disamapaikan Kepada KEMENPAN melalui surat Nomor 03/TM/Panwasl u_Kotim/IX/201 5
- Surat DPRD Konawe Kepulauan yang disamapaikan kepada KASN Nomor Kom.1/01/XI/2 015
Surat KASN Nomor B/1399/KASN/12/201 5yang ditujukan kepada Pj. Bupati Konawe Kepulauan perihal Permintaan klarifikasi
Rekomendasi Panwas Muna 02/PWSLMUNA/VIII/2015
- Surat Panwas Lengkap Kepada KASN - Belum ada Nomor 02/PWSLjawaban MUNA/VIII/2015 dari yang - KASN bersangku menindaklanjuti tan dengan melakukan - Rekomend klarifikasi (surat asi blm No. B/1395-1393ada 1394/KASN/12/201 5);
Pemkab Muna Barat Pemkab Buton Tengah
Pemkab Buton Selatan
- Dokumen Kementerian PAN lengkap mengeluarkan Surat - KEMENPA Nomor N sudah B/3661/D.I.PANmemeberik RB/11/2015 tanggal an 18 November 2015 rekoemnda Perihal Tindaklnajut si Hasil pemeriksaan - Belum ada Panitia Pengawas laporan Pemilihan Kabupaten mengenai Kolaka Timur tindaklanjut rekomenda si KASN
- Dalam proses KASN
di
Menghadiri pertemuan pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor Ahmadi P urut 1 di penginapan duta Rena S.Sos kel. Palangga jumat 20 November 2015
59
Kabupaten Konawe Selatan
XII
Kalimantan Utara
60
Kalimantan Utara
Foto Lambrie (Sekretaris Provinsi) di Baleho milik Pemprov Kaltara berasama PJ. Gubernur dan Sekprov Kaltara.
Drs. H. Badrun
Pejabat Lingkup dinas Koperasi Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan - KUPT Dikbud Kecamatan Palangga
Sekretaris Provinsi Kalimantan Utara
Dinas Koperasi Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan dan KUPT Dikbud Kecamatan Pelanggaa
Pemprov Kaltara
- Surat Panwaslu Kabupaten Konawe Selatan nomor 514/B1/PanwasKonsel/XII/201 5 yang ditujukan kepada KASN - Surat Panwaslu Kabupaten Konawe Selatan nomor 515/B1/PanwasKonsel/XII/201 5 yang ditujukan kepada Kementrian PAN RB
- Diteruskan oleh Panwas kepada KASN dan Kementerian PAN RB - KASN melalui surat Nomor B482/KASN/3/2016 yang titujukan kepada Bupati Konawe Selatan, Perihal Tindak Lanjut Dugaan Pelangggaran Monitor Netralitas ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan, tanggal 21 Maret 2015 telah merekomendasikan kepada Bupati Konawe Selatan untuk memberikan teguran berat kepada yang bersangkutan.
- Surat Panwas Tarakan Nomor 005 /PanwasTRK/XII/2015 perihal rekomendasi kepada Komisi ASN
Ditindaklanjuti oleh Panwaslu Tarakan dengan memberikan rekomendasi kepada Dalam KASN melalui surat proses Nomor 005/Panwas- KASN TRK/XII/2015, perihal rekomendasi kepada Komisi ASN
di
XIII
Kalimantan Selatan
Kampanye mendukung Hj. Nurliani pasangan nomor urut 2 Dardie M.AP di media sosial
61
Kalimantan Selatan
XIV
Kalimantan Tengah
62
Kabupaten Murung Raya
Dugaan Pelanggaran Netralitas dengan adanya perintah kepada jajaran Pemkab untuk memilih paslon no. 2, adanya lawatan politis Kepala Daerah / Bupati, Program Desamu Bupati Murung yang diselubungi dan Raya memberikan laporan terkait pekembangan politik. menggunkan fasilitas pemkab murung raya
Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Banjar baru
Bupati
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Banjar baru
Pemkab Murung Raya
- Surat Bawaslu Kalsel Nomor 0496A/Bawaslu -KS/XII/2015, perihal Penerusan Pelanggaran Netralitas Pejabat Aparatur Sipil Negara Pada Pilkada di Banjarbaru Tahun 2015
Laporan Akhmad Kusasi
KASN mengelurakan Surat kepada Sekda - Dokumen Kota Banjar Baru, lengkap melalui surat Nomor - Dalam Bproses 1417/KASN/12/2015 klarifikasi perihal permintaan oleh KASN klarifikasi
Telah dikonfirmasi kepada Panwaslu Kabupaten Murung Raya. Terlapor tidak ditemukan alamat yang diberikan tidak benar. Terkait dengan penggunaan fasilitas - Gugur pemkab murung raya telah dilakukan pencegahan oleh Pengawas Pemilu dengan menutup gambar pasangan calon.
XV
63
Sumatera Barat
Sumatera Barat Kabupaten Padang Pariaman
facebook yang terindikasi ketidaknteralan ASN dengan adanya foto dan status yang memihak pada paslon tertentu
64
Solok
Dugaan pelanggarannetralitas ASN dalam Pilkada 2015, karena mendukung pasangan calon tertentu (Pasangan Calon nomor urut 3)
65
Kab. Pasaman
Dugaan pelanggaran netralias ASN dengan terlibat aktif dalam keampanye Pasangan calon nomor urut 2
Syofrion Mansyur
H. M. Nasir
Musrawal Gusti
Sekretaris Koperindag
Kepala Kantor Kementrian Agama Kota Solok
Dinas Koperindag ESDM Kabupaten Padang Pariaman
Surat Panwaslu Kabupaten Padang Pariaman yang disampaikan kepada Ketua Bawaslu Prov. Sumatera Barat Nomor 130/Panwaslu/KABPP/XII/2015, perihal menyampaikan hasil laporan, tertanggal 7 Desember 2015
Telah diteruskan oleh - Dokumen Bawaslu RI kepada KASN lengkap melalui Surat Nomor - KASN sudah 0489/Bawaslu/XII/2015 mengirim surat klarifikasi kepada Sekda Kab. Padang Pariaman, tertanggal 24 Feb 2016
Telah di teruskan ke KASN - KASN sedang oleh Bawaslu RI memproses (surat KASN nomor : Und/196/KASN Kementrian Agama /2016 ditujukan Kota Solok kepada Kepala Biro Kepegawaian Sekjen Kemenag RI) - Bawaslu meneruskan kasus ini kepada KASN melalui surat Nomor 0001/K.Bawaslu/PM.06.00/I/ 2016, tanggal 7 januari 2016 - KASN telah meminta Bupati Pasaman untuk melakukan klarifikasi kepada yang bersangkutan, hal tersebut - Kajian temuan - Dalam proses Setda Kab. Pasaman disamapaikan melalui surat Panwas Kabupaten di KASN Nomor B-469/KASN/3/2016 Pasaman yang ditujukan kepada Bupati Pasaman, Perihal Permintaan Klarifikasi dan Tindaklanjut Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman, tertanggal 16 Maret 2016 - Kajian - Surat penerusan dari Panwas Kota Solok kepada Bawaslu Prov; - Surat Bawaslu Prov Sumbar kepada Bawaslu RI
XVI
Kalimantan Timur
Temuan dugaan pelanggaran ASN dengan terlibat dalam Satriani kampanye pasangan calon Nomor Urut 3
66
Kutai Timur
XVI I
Kalimantan Barat
67
Kabupaten Sintang
68
Kabupaten Kapuas Hulu
69
Kabupaten Kapuas Hulu
Dugaan Pelanggaran Netralitas yang dilakukan Ir. Arbudin M.Si oleh Ir. Arbudin M.Si Dugaan netralitas ASN, dengan memposting kegiatan kampanye yang Marselinus Tajak dilakukan oleh Pasangan Calon tertentu Dugaan netralitas ASN, dengan memposting kegiatan kampanye yang Mardawati Zainal dilakukan oleh Pasangan Calon tertentu
Pemda Kabupaten Kutai Timur
- Kajian Panwas Sudah diteruskan Kutai Timur kepada KASN - Surat Penerusan Panwas ditujukan kepada Plt. Sekda Kab. - Dalam Kutai Timur proses - Surat Panwas KASN kepada Bawaslu Provinsi ditembuskan ke KASN, KEMENPAN RB
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sintang
Dinas Pertanian Laporan Ahmat Kab. Sintang Yahnuri
Kepala Sub Bagian Program
Dinas Bina Marga dan Pengairan Kab. Kapuas Hulu
Kepala Subbagian Program
- Kajian Bawaslu Kalbar Nomor 01/TM/bawaslu -KB/I/2016 Dinas - Kajian Kependudukan Bawaslu dan Catatan Kalbar Nomor Sipil Kabupaten 02/TM/bawaslu Kapuas Hulu -KB/I/2016
Diteruskan Kepada Bawaslu Kalbar melalui surat 0476/BawasluXII/201 5 tanggal 28 Desember 2015 - Diteruskan kepada Pj Bupati Kapuas Hulu - Diteruskan kepada KASN - Diteruskan kepada Pj Bupati Kapuas Hulu - Diteruskan kepada KASN
di
70
71
XVIII
72
73
Kabupaten Kapuas Hulu
Dugaan netralitas ASN, dengan membuat pernyataan mendukung Ade Hermanto pasangan calon nomor 1 di media sosial
- Surat Bawaslu Kalimantan Barat - Diteruskan Kepada Pj. Nomor Bupati Kapuas Hulu 12/Bawaslu/KB/I/20 - Diteruskan kepada KASN 16
Kepala Seksi Informasi dan Promosi
Dinas Kesehatan Kab. Kapuas Hulu
Aleksius Bulin
Kepala Subbagian Program
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Y. Sintan
Kasi Keselamatan, Sarana dan Prasarana Bidang Lalu lintas Angkutan Jalan
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi
Sumba Timur
Dugaan Pelanggaran Netralitas yang dilakukan oleh Sdr. Nicolas Nicolas Radandima Radandima, S.Pi, M.SI
Sekretaris Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Timur
- Diteruskan Kepada KASN melalui surat 0477/BawasluXII/2015 tanggal 28 Desember 2015 - KASN meminta klarifikasi - Kajian Nomor Dinas Kependudukan kepada Sekda Kab. 04/TM Panwaskabdan Catatan Sipil Sumba Timur, hal tersebut ST/XI/2015 disampaikan melalui surat Nomor Und408/KASN/2016, perihal Permintaan Klarifikasi, tertangggal 7 Maret 2016
Sumba Timur
Dugaan Pelanggaran Netralitas Yudi U.T.T Rawambaku yang dilakukan oleh Yudi UTT SE Rawambaku SE
Staf PNS Dinas Kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Sumba Timur
Dinas Kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Sumba Timur
Kabupaten Kapuas Hulu
Dugaan netralitas ASN, dengan membuat pernyataan mendukung pasangan calon nomor 1 di media sosial
- Surat Bawaslu Kalimantan Barat - Diteruskan Kepada Pj. Nomor Bupati Kapuas Hulu 12/Bawaslu/KB/I/20 - Diteruskan kepada KASN 16
Nusa Tenggara Timur
- Kajian Nomor 06/TM PanwaskabST/XI/2015
74
Kab. Malaka
XIX
Jambi
Dugaan Pelanggaran netralitas Donatus Bere ASN
Drs. Pusri Amsyi 75
Kota Sungai Penuh
Dugaan PNS yang terlibat dalam Drs. H. Asrijal, MM tikm sukses H. Asafri Jaya Joni Zeber
Sekda Kabupaten malaka
Sekretaris Daerah Kepala Dinas BPPKA Asisten Pembangunan
Ir. Irfan XX
76
- KASN meminta klarifikasi dari Sekda kab. Malaka, hal tersebut disamapaikan melalui surat Nomor Und407/KASN/3/2016, perihal Permintaan Klarifikasi, tertangggal 7 Maret 2016 - Sekda meminta dilakukan penjadwalan ulang, hal tersebut disamapaikan melalui surat Nomor BU.870/17/III/2016, perihal penjadwalan ulang untuk klarifikasi
Pemda Kab. Malaka
Pemerintah Kota Sungai Penuh BPPKA tidak disebutkan
Surat Rakyat/Masyarakat Peserta Pemilukada Kota Sungai Penuh
Diteruskan Kepada Bawaslu Jambi melalui surat 0386/BawasluXII/2015 tanggal 13 November 2015
Bali
Kabupaten Karangasem
Dugaan PNS tidak dapat atau gagal bekerjasama dengan Penyelenggara Pemilu dalam Iwan Supartha SE. MAp memfasilitasi penertiban atau menurunkan alat peraga kampanye
Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Pemkab Karangasem Provinsi Bali
- Surat Bawaslu Prov Bali Satuan Polisi 420/BawasluPamong Praja Diteruskan kepada KASN Bali/XI/2015 Pemkab melalui Surat - Kajian Panwaskab Karangasem Provinsi 0494/Bawaslu/XII/2015 Karangasem Bali 09/TM/Pilbup/XI/20 15
77
Kota Denpasar
XXI
Bengkulu
Kabupaten Kaur 78
Dugaan perilaku tidak adil, tidak professional dan tidak cermatan dalam memfasilitasi Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Denpasar
Dugaan keterlibatan ASN dalam mendukung salah satu calon Bupati dan Wakil Bupati Paslon Nomor Urut 1 atas nama Gusril Fauzi dan Yulis Suti Sutri Dugaan Penggunaan APBD di Kabupaten Kaur untuk memenangkan Paslon Nomor Urut 1
Helmy Fathurrazy, S.Kom
Staf KPU Kota Denpasar
KPU Kota Denpasar
1. Anuar Sanusi
Kepala Kantor Pelayanan Terpadu
Pemda Kaur
2. Yanuar Aris Pribadi
Sekretaris Inpektorat
Inspektorat Kab. Kaur
3. Mutadi
Dinas Kesehatan P2P-PL
Dinas Kesehatan Kab. Kaur
4. Sahril
Kepala Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Tata Kota
5. Hendris
Kabid Pembukuan dan Pelaporan
6. Hellitza Okkie
Kabid Pembukuan dan Pelaporan
7. Fransisco Lega Utama
Staf Perbendaharaan
8. Adi Juvianto
Staf Anggaran
9. Sepriawan
Staf Aset
10. Jasman Suardi
Staf Aset
11. Okno Harianto
Staf Aset Desa
12. Darruslan
Kabid Mutasi
13. Mislan
Kasubbid Pengembangan Karir
Badan Kepegawaian Daerah
14. Muljunias
Bagian Sekretariat
Dinas PU
15. Meri Susanto
Bagian Sekretariat
Dinas PU
Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Tata Kota Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Badan Kepegawaian Daerah
Surat Sekda Kota Denpasar yang disampaikan kepada KASN nomor 800/74/BKPP
Surat KASN Nomor B470/KASN/3/2016 yang ditujukan kepada Bupati Kaur, perihal Hasil Pengawasan Atas Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN di Kabupaten Kaur, tanggal 8 Maret 2016
- Panwa Kota Denpasar merekomendasikan kepada KASN dan KPU Kota Denpasar - KASN sudah merekomendasikan kepada Sekda Kota Denpasar
- KASN sudah merekomendasi kan kepada Sekjen KPU
- KASN melalui surat tersebut memberikan rekomendasi kepada Bupati Kaur untuk melakukan langkah-langkah tindakan disiplin
XXI I
79
XXI II
Riau
Kabupaten Pelalawan
Dugaan pelangggaran netralitas ASN yang dilakukan oleh Pegawai ASN Kementrian Ristekdikti
Prof. Dr. H. Tengku Dahril, M.Sc.,
Camat Cianjur
Kecamantan
Kepala Puskesmas
Puskesmas Kec. Cikadu
Melalui surat tersebut KASN merekomend asikan kepada Menteri Ristekdikti untuk melakukan langkahlangkah tindakan disiplin kepada yang bersangkuta n
Jawa Barat Ahmad Mutawali, S.Ag. S.Ip Hj. Sulastri Hamidah
80
Dosen
Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Riau
Surat KASN Nomor B418/KASN/3/20 16, Perihal Hasil Pengawasan Atas Dugaan Pelangggaran Netralitas ASN Kemenristekdikti , yang ditujukan kepada Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, tanggal 8 Maret 2016
Kabupaten Cianjur
Dugaan pelanggaran netralitas ASN dengan mendukung pasangan calon Bupati dan Wakil Drs. E. Ruhiat Bupati Nomor urut 2 M.M.Pd
Kepala Sekolah
SMP N 2 Karangtengah
- Surat KASN Nomor Und/430/KASN /3/2016, yang ditujukan kepada Sekda Kab. Cianjur, perihal Permintaan Klarifikasi, tertangggal 10 Maret 2016
Dalam proses
NO.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7
PROVINSI/KAB-KOTA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
PROVINSI SUMATERA BARAT (Ada Pemilihan Gubernur) KOTA BUKITTINGGI KOTA SOLOK KAB. SOLOK KAB. DHARMASRAYA KAB. SOLOK SELATAN KAB. PASAMAN BARAT KAB. PASAMAN KAB.PESISIR SELATAN KAB. SIJUNJUNG KAB. TANAH DATAR KAB. PADANG PARIAMAN KAB. AGAM KAB. LIMA PULUH KOTA KAB. MENTAWAI KOTA PADANG KOTA PADANG PANJANG KOTA PARIAMAN KOTA PAYAKUMBUH KAB. SAWAHLUNTO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
PROVINSI JAMBI (Ada Pemilihan Gubernur) KOTA SUNGAI PENUH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT KAB. BATANGHARI KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR KAB. BUNGO KAB. KERINCI KOTA JAMBI KAB. MERANGIN KAB. MUARO JAMBI KAB SAROLANGUN KAB. TEBO PROVINSI BENGKULU (Ada Pemilihan Gubernur) KAB. MUKOMUKO KAB. SELUMA KAB. KEPAHIANG KAB. LEBONG KAB. BENGKULU SELATAN KAB. REJANG LEBONG KAB. BENGKULU UTARA KAB. KAUR KAB. BENGKULU TENGAH KOTA BENGKULU KEP. RIAU (Ada Pemilihan Gubernur) KOTA BATAM KAB. KEP. ANAMBAS KAB. BINTAN KAB. LINGGA KAB. KARIMUN KAB. NATUNA KOTA TANJUNG PINANG
Keterlibatan ASN
Melibatkan aparat desa
Pejabat berkampanye Terdapat tanpa ada izin Mutasi pejabat cuti/ diluar jadwal cuti
Penyalahgunaa Tim kampanye n program berasal dari pemerintah pihak yang Mutasi pejabat untuk dilarang untuk kepentingan dilibatkan calon
Penggunaan Fasilitas Negara
0
1 1
1
1
1 1
1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1
0
1
1
1 1
1 1 1
1
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1
1
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH (Ada Pemilihan Gubernur)
0
1
0
KAB. KOTAWARINGIN TIMUR
0
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (Ada Pemilihan Gubernur) KOTA BANJARBARU KOTA BANJARMASIN KAB. BANJAR KAB. KOTABARU KAB. BALANGAN
0 0 0 0 0 0 0
KAB. HULU SUNGAI TENGAH KAB. TANAH BUMBU
0 0
PROVINSI KALIMANTAN UTARA (Ada Pemilihan Gubernur) KAB. TANA TIDUNG KAB. BULUNGAN KAB. MALINAU KAB. NUNUKAN
0 0 0 0 0 0
PROVINSI SULAWESI UTARA (Ada Pemilihan Gubernur) 1 KOTA MANADO 2 KOTA TOMOHON 3 KOTA BITUNG
0
4 5
KAB. BOLAANG MONGONDOW TIMUR KAB. MINAHASA UTARA
0
6
KAB. MINAHASA SELATAN
0
7
KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN
1 2
PROVINSI SULAWESI TENGAH (Ada Pemilihan Gubernur) KOTA PALU KAB. BANGGAI LAUT
0 0 0 0
0 0
3 4 5 6 7 8
0 0 0 0
KAB. MOROWALI UTARA KAB. TOJO UNA-UNA KAB. POSO KAB. TOLI-TOLI KAB. SIGI KAB. BANGGAI
0 0 0 0 0 3
5
1
3
3
0
0 4
NO.
PROVINSI/KAB-KOTA
Keterlibatan ASN
Melibatkan aparat desa
Pejabat berkampanye Terdapat Mutasi tanpa ada izin pejabat cuti/ diluar jadwal cuti
Penyalahgunaan Tim kampanye program berasal dari pemerintah pihak yang untuk dilarang untuk kepentingan dilibatkan calon
PROVINSI SUMATERA UTARA 1
KOTA MEDAN
2
KOTA BINJAI
3
KOTA SIBOLGA
4
KOTA PEMATANGSIANTAR
5
KOTA TANJUNG BALAI
6
KOTA GUNUNG SITOLI
7
KAB. SERDANG BEDAGAI
8
KAB. TAPANULI SELATAN
9
KAB. TOBA SAMOSIR
10
KAB. LABUHAN BATU
11
KAB. ASAHAN
12
KAB. PAKPAK BHARAT
13
KAB. HUMBANG HASUNDTN
14
KAB. SAMOSIR
15
KAB. SIMALUNGUN
16
KAB. LABUHANBATU UTARA
17
Mutasi pejabat
Penggunaan Fasilitas Negara
0
1
KAB. LABUHANBATU SELATAN
18
KAB. KARO
19
KAB. NIAS SELATAN
20
KAB. NIAS UTARA
21
KAB. NIAS BARAT
22
KAB. NIAS
23
KAB. MANDAILING NATAL PROVINSI RIAU
1
KOTA DUMAI
-
-
-
-
-
-
-
-
2
KAB. KEP. MERANTI
-
-
-
-
-
-
-
-
3
KAB. INDRAGIRI HULU
-
-
-
-
-
-
-
-
4
KAB. BENGKALIS
-
-
-
-
-
-
-
-
5
KAB. PELALAWAN
-
-
-
-
-
-
-
-
6
KAB. ROKAN HULU
-
-
-
-
-
-
-
-
7
KAB. KUANTAN SINGINGI
-
-
-
-
-
-
-
-
8
KAB. ROKAN HILIR
-
-
-
-
-
-
-
-
9
KAB. SIAK
-
-
-
-
-
-
-
-
PROVINSI SUMATERA SELATAN 1 2
KAB. MUSIRAWAS UTARA KAB. PENUKANG ABAB LEMATANG ILIR UTARA
3
KAB. OGAN KOMERING HULU
4
KAB. OGAN ILIR
5
KAB. OKU SELATAN
6
KAB. OKU TIMUR
7
KAB. MUSI RAWAS
PROVINSI LAMPUNG 1
KOTA METRO
2
KOTA BANDAR LAMPUNG
3
KAB. PESISIR BARAT
4
KAB. LAMPUNG SELATAN
5
KAB. WAY KANAN
6
KAB. LAMPUNG TIMUR
1
1
1
1
7
KAB. PESAWARAN
1
1
8
KAB. LAMPUNG TENGAH
1
1
KAB. BENGKULU TENGAH
-
-
KAB. BENGKULU UTARA
1
1
PROVINSI BENGKULU
1
KAB. LEBONG
1
KAB. MUKO-MUKO KAB. REJANG LEBONG KAB. SELUMA PROVINSI BANGKA BELITUNG 1
KAB. BANGKA SELATAN
2
KAB. BELITUNG TIMUR
3
KAB. BANGKA TENGAH
4
KAB. BANGKA BARAT
1
-
1
KAB. KAUR KAB. KEPAHIANG
-
1
-
-
-
PROVINSI JAWA BARAT 1
KOTA DEPOK
-
-
-
-
-
-
-
-
2
KAB. PANGANDARAN
-
-
-
-
-
-
-
-
3
KAB. SUKABUMI
-
-
-
-
-
-
-
-
4
KAB. INDRAMAYU
-
-
-
-
-
-
-
-
5
KAB. BANDUNG
-
-
-
-
-
-
-
-
6
KAB. KARAWANG
-
-
-
-
-
-
-
-
7
KAB. TASIKMALAYA
-
-
-
-
-
-
-
-
8
KAB. CIANJUR
-
-
-
-
-
-
-
-
PROVINSI JAWA TENGAH 1
KOTA SEMARANG
-
-
-
-
-
-
-
-
2
KOTA SURAKARTA
-
-
-
-
-
-
-
-
3
KOTA PEKALONGAN
-
-
-
-
-
-
-
-
4
KOTA MAGELANG
-
-
-
-
-
-
-
-
5
KAB. REMBANG
-
-
-
-
-
-
-
-
KAB. KEBUMEN
-
-
-
-
-
-
-
-
7
KAB. PURBALINGGA
-
-
-
-
-
-
-
-
8
KAB. BOYOLALI
-
-
-
-
-
-
-
-
9
KAB. BLORA
-
-
-
-
-
-
-
-
10
KAB. KENDAL
-
-
-
-
-
-
-
-
11
KAB. SUKOHARJO
-
-
-
-
-
-
-
-
12
KAB. SEMARANG
-
-
-
-
-
-
-
-
13
KAB. WONOSOBO
-
-
-
-
-
-
-
-
14
KAB. PURWOREJO
-
-
-
-
-
-
-
-
15
KAB. WONOGIRI
-
-
-
-
-
-
-
-
16
KAB. KLATEN
-
-
-
-
-
-
-
-
17
KAB. PEMALANG
-
-
-
-
-
-
-
-
18
KAB. GROBOGAN
-
-
-
-
-
-
-
-
KAB. DEMAK
-
-
-
-
-
-
-
-
20
KAB. SRAGEN
-
-
-
-
-
-
-
-
21
KAB. PEKALONGAN
-
-
-
-
-
-
-
-
1
KAB. BANTUL
-
-
-
-
-
-
-
-
KAB. GUNUNG KIDUL
-
-
-
-
-
-
-
-
KAB. SLEMAN
-
-
-
-
-
-
-
-
6
19
PROVINSI D.I YOGYAKARTA 2 3
PROVINSI JAWA TIMUR 1
KOTA BLITAR
-
-
-
-
-
-
-
-
2
KOTA SURABAYA
-
-
-
-
-
-
-
-
3
KOTA PASURUAN
-
-
-
-
-
-
-
-
4
KAB. NGAWI
-
-
-
-
-
-
-
-
5
KAB. LAMONGAN
-
-
-
-
-
-
-
-
6
KAB. JEMBER
-
-
-
-
-
-
-
-
7
KAB. PONOROGO
-
-
-
-
-
-
-
-
8
KAB. KEDIRI
-
-
-
-
-
-
-
-
9
KAB. SITUBONDO
-
-
-
-
-
-
-
-
10
KAB. GRESIK
-
-
-
-
-
-
-
-
11
KAB. TRENGGALEK
-
-
-
-
-
-
-
-
12
KAB. MOJOKERTO
-
-
-
-
-
-
-
-
13
KAB. SUMENEP
-
-
-
-
-
-
-
-
14
KAB. BANYUWANGI
-
-
-
-
-
-
-
-
15
KAB. MALANG
-
-
-
-
-
-
-
-
16
KAB. SIDOARJO
-
-
-
-
-
-
-
-
17
KAB. BLITAR
-
-
-
-
-
-
-
-
18
KAB. PACITAN
-
-
-
-
-
-
-
-
19
KAB. TUBAN
-
-
-
-
-
-
-
-
1
KOTA CILEGON
-
-
-
-
-
-
-
-
2
KOTA TANGERANG SELATAN
3
KAB. SERANG
4
KAB. PANDEGLANG
-
-
-
-
-
-
-
-
1
KOTA DENPASAR
-
-
-
-
-
-
-
-
2
KAB. KARANG ASEM
-
-
-
-
-
-
-
-
3
KAB. BADUNG
-
-
-
-
-
-
-
-
4
KAB. BANGLI
-
-
-
-
-
-
-
-
5
KAB. TABANAN
-
-
-
-
-
-
-
-
6
KAB. JEMBRANA
-
-
-
-
-
-
-
-
1
KOTA MATARAM
2
KAB. LOMBOK UTARA
3
KAB. BIMA
4
KAB. SUMBAWA BARAT
5
KAB. DOMPU
6
KAB. LOMBOK TENGAH
-
-
-
7
KAB. SUMBAWA
PROVINSI BANTEN
PROVINSI BALI
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
1
-
-
-
1
-
-
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 1
1
KAB. BELU
2
KAB. MALAKA
3
KAB. MANGGARAI BARAT
4
KAB. SUMBA TIMUR
5
KAB. MANGGARAI
1
6
KAB. NGADA
1
1
7
KAB. SUMBA BARAT
1
1
8
KAB. TIMOR TENGAH UTARA
1
9
KAB. SABU RAIJUA
1
KAB. KAPUAS HULU
-
-
-
-
-
-
-
-
2
KAB. BENGKAYANG
-
-
-
-
-
-
-
-
3
KAB. SEKADAU
-
-
-
-
-
-
-
-
4
KAB. MELAWI
-
-
-
-
-
-
-
-
5
KAB. SINTANG
-
-
-
-
-
-
-
-
6
KAB. KETAPANG
-
-
-
-
-
-
-
-
7
KAB. SAMBAS
-
-
-
-
-
-
-
-
1
KAB. KUTAI KARTANEGARA
-
-
-
-
-
-
-
2
KAB. PASER
1
1
3
KAB. BERAU
-
-
-
-
-
-
-
-
4
KAB. KUTAI TIMUR
1
5
KAB. KUTAI BARAT
-
-
-
-
-
-
-
-
6
KOTA SAMARINDA
-
-
-
-
-
-
-
-
7
KOTA BONTANG
-
-
-
-
-
-
-
-
8
KOTA BALIKPAPAN
-
-
-
-
-
-
-
-
9
KAB. MAHAKAM ULU
-
-
-
-
-
-
-
-
1
KAB. PANGKAJENE KEP.
-
-
-
-
-
-
-
-
2
KAB. BARRU
-
-
-
-
-
-
-
-
3
KAB. GOWA
1
1
4
KAB. MAROS
5
KAB. LUWU TIMUR
1
1
6
KAB. TANA TORAJA
1
7
KAB. KEP. SELAYAR
8
KAB. SOPPENG
1
1
9
KAB. LUWU UTARA
1
1
10
KAB. BULUKUMBA
1
1
11
KAB. TORAJA UTARA
-
-
-
-
-
-
-
1
1
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 1
PROVINSI SULAWESI SELATAN
1 1
1 1
PROVINSI SULAWESI TENGGARA 1
KAB. KOLAKA TIMUR
-
-
-
-
-
-
-
-
2
KAB. KONAWE KEPULAUAN
-
-
-
-
-
-
-
-
3
KAB. BUTON UTARA
-
-
-
-
-
-
-
-
4
KAB. KONAWE SELATAN
-
-
-
-
-
-
-
-
5
KAB. MUNA
-
-
-
-
-
-
-
-
6
KAB. KONAWE UTARA
-
-
-
-
-
-
-
-
7
KAB. WAKATOBI
-
-
-
-
-
-
-
-
1
KAB. GORONTALO
-
-
-
-
-
-
-
-
2
KAB. BONE BOLANGO
-
-
-
-
-
-
-
-
3
KAB. POHUWATO
-
-
-
-
-
-
-
-
1
KAB. MAMUJU TENGAH
-
-
-
-
-
-
-
-
2
KAB. MAMUJU UTARA
-
-
-
-
-
-
-
-
3
KAB. MAMUJU
-
-
-
-
-
-
-
-
4
KAB. MAJENE
-
-
-
-
-
-
-
-
1
KAB. KEP. ARU
-
-
-
-
-
-
-
2
KAB. SERAM BAGIAN TIMUR
1
3
KAB. MALUKU BARAT DAYA
4
KAB. BURU SELATAN
1
KOTA TERNATE
1
2
KOTA TIDORE KEPULAUAN
1
1
3
KAB. PULAU TALIABU
1
1
4
KAB. HALMAHERA TIMUR
5
KAB. KEPULAUAN SULA
1
6
KAB. HALMAHERA UTARA
1
7
KAB. HALMAHERA SELATAN
1
8
KAB. HALMAHERA BARAT
1
1
KAB. NABIRE
-
-
-
-
-
-
-
-
2
KAB. ASMAT
-
-
-
-
-
-
-
-
3
KAB. KEEROM
4
KAB. WAROFEN
-
-
-
5
KAB. MERAUKE
6
KAB. MEMBRAMO RAYA
7
PROVINSI GORONTALO
PROVINSI SULAWESI BARAT
PROVINSI MALUKU
-
1
-
-
-
-
-
-
-
PROVINSI MALUKU UTARA 1 1
1 1
PROVINSI PAPUA
1 -
-
-
-
-
KAB. PEGUNUNGAN BINTANG
-
-
-
-
-
-
-
-
8
KAB. BOVEN DIGOEL
-
-
-
-
-
-
-
-
9
KAB. YAHUKIMO
-
-
-
-
-
-
-
-
10
KAB. SUPIORI
-
-
-
-
-
-
-
-
11
KAB. YALIMO
-
-
-
-
-
-
-
-
1
PROVINSI PAPUA BARAT KAB. PEGUNUNGAN ARFAK
-
-
-
-
-
-
-
-
2
KAB. MANOKWARI SELATAN
-
-
-
-
-
-
-
-
3
KAB. SORONG SELATAN
-
-
-
-
-
-
-
-
4
KAB. RAJA AMPAT
-
-
-
-
-
-
-
-
5
KAB. KAIMANA
-
-
-
-
-
-
-
-
6
KAB. TELUK BINTUNI
-
-
-
-
-
-
-
-
7
KAB. FAKFAK
-
-
-
-
-
-
-
-
KAB.TELUK WONDAMA
-
-
-
-
-
-
-
-
KAB. MANOKWARI
-
-
-
-
-
-
-
-
1
KOTA SUNGAI PENUH
-
-
-
-
-
-
-
-
2
KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
-
-
-
-
-
-
-
3
KAB. BATANGHARI
4
KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR
5
KAB. BUNGO
1
8 9
PROVINSI JAMBI 1 -
-
-
-
-
-
-
-
PROVINSI SUMATERA BARAT 1
1
KOTA BUKITTINGGI
2
KOTA SOLOK
-
-
-
-
-
-
-
-
3
KAB. SOLOK
-
-
-
-
-
-
-
-
4
KAB. DHARMASRAYA
5
KAB. SOLOK SELATAN
6
KAB. PASAMAN BARAT
7
KAB. PASAMAN
8
KAB.PESISIR SELATAN
9
KAB. SIJUNJUNG
1
10
KAB. TANAH DATAR
11
KAB. PADANG PARIAMAN
12
KAB. AGAM
1
13
KAB. LIMA PULUH KOTA
1
31
1
17
3
1
3
7
2
7
Terima Kasih
“ Dari BAWASLU Kita Selamatkan Pemilu Indonesia“