NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN TENTANG ANTI PROSTITUSI
Perancangan Perundang-Undangan Kelas F Nama Anggota Kelompok : BONDAN PRATOMO (E 0009077) DENNY SULISTYO (E 0009090)
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2012
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Globalisasi yang terjadi pada negara belahan dunia ketiga seperti Indonesia,mereformasi terjadinya sebuah pergeseran kehidupan yang signifikan. Salah satunya masalah kemiskinan yang terjadi dengan berbagai faktor yang melatarbelakanginya. Hal ini menyebabkan dekadensi moral dan meningkatnya permasalahan sosial yang timbul,diantaranya permasalahan pelacuran atau yang disebut prostitusi. Masalah sosial seperti pelacuran merupakan salah satu damapak kemiskinan yang terjadi pada masyarakat perkotaan. Akibat hal tersebut lambat laun tentu akan berimbas pada makin rusaknya moralitas generasi muda dan hilangnya norma masyarakat timur yang terkenal santun. Bangsa Indonesia yang terkenal bermartabat dan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur Pancasila yaitu sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Permasalahan prostitusi ini sendiri sebenarnya telah ada berbagai peraturan perundang-undangan yang mengaturnya,meskipun belum secara tegas mengatur prostitusi,misalnya mengatur tentang perlindungan anak,perdagangan orang dan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Landasan yuridis yang berhubungan dengan materi prostitusi ini adalah UU nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Namun dalam pelaksanaanya,terutama dalam hal penegakan,banyak yang menimbulkan polemik dan memunculkan sikap antipati masyarakat terhadap peraturan tersebut. Padahal tanpa adanya Undang-Undang tersebut dapat semakin menimbulkan carut marutnya moral bangsa itu sendiri. Masyarakat Indonesia secara keseluruhan adalah masyarakat yang sopan,santun
dan penuh dengan tata krama, dalam hati nurani bangsa Indonesia tentunya telah mengakar sikap tersebut. B. Identifikasi Masalah
1. Sejauh mana pemerintah menangani masalah prostitusi yang ada di masyarakat? 2. Apa yang bisa diupayakan untuk pengaturan Prostitusi sehingga bisa disetujui secara bersama baik pemerintah maupun masyarakat ?
C. Tujuan dan Kegunaan
Adapun tujuan dari pembuatan RUU ini adalah untuk membuat undang-undang yang kuat dan dapat disetujui dan dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah dan masyarakat serta melindungi kepentingan masing-masing pihak baik pemerintah maupun masyarakat. Adapun kegunaan dari pembuatan RUU ini adalah menjadi dokumen resmi yang menyatu dengan konsep Rancangan Undang-Undang yang akan dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat dalam penyusunan prioritas Prolegnas (untuk suatu naskah akademik RUU) serta diharapkan masyarakat dapat mematuhinya karena sudah memiliki dasar hukum yang jelas.
D. Metode Penelitian
Metode yuridis normatif,yakni penelitian hukum yang mengkaji hukum
tertulis
dari
berbagai
aspek,yaitu
aspek
teori,sejarah,filosofi,perbandingan,struktur dan komposisi,lingkup dan materi,konsistensi,penjelasan umum dan pasal demi pasal,formalitas dan kekuatan mengikat suatu UU,serta bahasan hukum yang digunakan,tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya,dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder, baik yang berupa perundang-undangan maupun hasil-hasil penelitian, hasil pengkajian dan referensi lainnya. Dalam penelitian ini, kami menggunakan data : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
BAB II ASAS-ASAS YANG DIGUNAKAN DALAM PENYUSUNAN NORMA
A. Teori,Gagasan,Pendapat Ahli dan Konsepsi Globalisasi yang terjadi pada negara belahan dunia ketiga seperti Indonesia,mereformasi terjadinya sebuah pergeseran kehidupan yang signifikan. Salah satunya masalah kemiskinan yang terjadi dengan berbagai faktor yang melatarbelakanginya. Hal ini menyebabkan dekadensi moral dan meningkatnya permasalahan sosial yang timbul,diantaranya permasalahan pelacuran atau yang disebut prostitusi. Masalah sosial seperti pelacuran merupakan salah satu damapak kemiskinan yang terjadi pada masyarakat perkotaan. Akibat hal tersebut lambat laun tentu akan berimbas pada makin rusaknya moralitas generasi muda dan hilangnya norma masyarakat timur yang terkenal santun. Bangsa Indonesia yang terkenal bermartabat dan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur Pancasila yaitu sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Adapun teori,gagasan,pendapat ahli dan konsepsi yang digunakan sebagai analisis dalam menentukan asas-asas (baik hukum maupun non hukum) yang akan dipakai dalam penyusunan peraturan perundang-undangan ini adalah : 1. Prostitusi dalam makna harfiahnya adalah aktivitas seksual (tanpa nikah) yang telah dipersiapkan dengan persetujuan oleh kedua belah pihak. Pada umumnya kesepakatan dalam prostitusi adalah sang Pekerja Seks Komersial (PSK) akan mendapatkan imbalan berupa sejumlah materi dan konsumennya akan mendapatkan timbal balik berupa kesenangan seksual.
2. Giddens terutama melihat tiga gugus besar struktur yaitu signifikasi, dominasi, dan legitimasi. Secara ringkas tiga gugus besar tersebut dapat digambarkan sebagai berikut : a. Pertama bila dilihat dari struktur signifikasi, pelacur adalah sebutan bagi orang yang menjual dirinya untuk mendapatkan sejumlah materi, pelacur juga dimaknai oleh masyarakat sebagai orang yang sudah tidak memiliki harga diri lagi, tak bernilai lagi, dan segala macam pemaknaan lainnya yang diberikan oleh masyarakat. b.
Kedua ,struktur penguasaan atau dominasi, pelacur mengalami dominasi baik dari sisi dominasi otorisasi atas orang yang terwujud dalam tata politik maupun dominasi atas alokasi barang yang terwujud dalam tata ekonomi.
c. Ketiga, struktur pembenaran atau legitimasi. Pada struktur ini pelacur semakin terpinggirkan, legitimasi baik secara formal (aturan negara melalui undang-undang) maupun secara informal (aturan masyarakat yang normatif sesuai adat yang berlaku). 3. Augustinus dari Hippo (354-430), seorang bapak gereja. Ia mengatakan bahwa pelacuran itu ibarat "selokan yang menyalurkan air yang busuk dari kota demi menjaga kesehatan warga kotanya." 4. Bentuk-bentuk Prostitusi. Menurut aktivitasnya, prostitusi pada dasarnya terbagi menjadi dua jenis, antara lain : a. Prostitusi yang terdaftar dan memperoleh perizinan dalam bentuk (lokalisasi) dari pemerintah daerah melalui dinas sosial dibantu pengamanan kepolisian dan bekerja sama dengan dinas kesehatan. Umumnya mereka di lokalisasi suatu daerah / area tertentu. Penghuninya secara periodik harus memeriksakan diri pada dokter atau petugas kesehatan dan mendapatkan
pelayanan kesehatan berupa pengobatan seperti pemberian suntikan untuk menghindari penyakit-penyakit berkenaan dengan prostitusi. b. Prostitusi yang tidak terdaftar bukan lokalisasi. Adapun yang termasuk keluarga ini adalah mereka yang melakukan kegiatan prostitusi secara gelap dan licin, baik perorangan maupun kelompok terorganisir.
5. Faktor-faktor Pengembang Prostitusi a. Kondisi kependudukan, yang antara lain : jumlah penduduk yang besar dengan komposisi penduduk wanita lebih banyak daripada penduduk laki-laki. b. Perkembangan teknologi yang antara lain : teknologi industri kosmetik termasuk operasi plastik, alat-alat dan obat pencegah kehamilan. c. Lemahnya penerapan, dan ringannya sanksi hukum positif yang diterapkan terhadap pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum tersebut dapat dilakukan oleh pelaku (subyek) prostitusi, mucikari, pengelola hotel / penginapan, dan lain-lain. d. Kondisi lingkungan, baik lingkungan sosial maupun lingkungan alam (fisik) yang menunjang, kurangnya kontrol di lingkungan permukian oleh masyarakat sekitar, serta lingkungan alam seperti : jalur-jalur jalan, taman-taman kota, tempat-tempat lain yang sepi dan kekurangan fasilitas penerangan di malam hari sangat menunjang untuk terjadinya praktek prostitusi. 6. Dampak – dampak Prostitusi
Prostitusi ditinjau dari sudut manapun merupakan suatu kegiatan yang berdampak tidak baik (negatif). Dampak negatif tersebut antara lain : a. Secara sosiologis, prostitusi merupakan perbuatan amoral yang bertentangan dengan norma dan etika yang ada di dalam masyarakat. b. Dari aspek pendidikan, prostitusi merupakan kegiatan yang demoralisasi. c. Dari
aspek
kewanitaan,
prostitusi
merupakan
kegiatan
merendahkan martabat wanita. d. Dari aspek ekonomi, prostitusi dlam prakteknya sering terjadi pemerasan tenaga kerja e. Dari aspek kesehatan, praktek prostitusi merupakan media yang sangat efektif untuk menularnya penyakit kelamin dan kandungan yang sangat berbahaya. f. Dari aspek keamanan dan ketertiban masyarakat, praktek prostitusi dapat menimbulkan kegiatan-kegiatan kriminal. g. Dari aspek penataan kota, prostitusi dapat menurunkan kualitas dan estetika lingkungan perkotaan.
B. Asas-asas Pembentukan perundang-undangan yang baik Asas – asas yang digunakan dalam penyusunan peraturan perundangundangan ini adalah (sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 ,pasal 5) : 1. Asas kejelasan tujuan. Bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Tujuan dari pembentukan peraturan perundang-undangan ini adalah untuk membuat undang-undang yang kuat dan dapat disetujui dan dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah dan masyarakat serta melindungi kepentingan masing-masing pihak baik pemerintah maupun masyarakat. 2. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat. Bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan demi hukum,bila
dibuat
oleh
lembaga/pejabat
yang
tidak
berwenang.
Penyusunan peraturan perundang-undangan ini disusun oleh DPR selaku badan legislatif. 3. Asas dapat dilaksanakan. Bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis. 4. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. Bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
5. Asas kejelasan rumusan. Bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. 6. Asas keterbukaan. Bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.
BAB III MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN KETERKAITANNYA DENGAN HUKUM POSITIF A. Kajian Teoritits
Kajian/analisis
tentang
keterkaitan
dengan
hukum
positif
terkait,dalam penyusunan peraturan perundang-undangan ini terkait dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Prostitusi dapat menyangkut berbagai segi pelanggaran,dapat melanggar UndangUndang perlidungan anak,karena sering terjadi di lapangan bahwa anak-anak dibawah umur dijadikan sebagai pekerja seks komersial,hal ini sangat melanggar hak-hak anak dan merusak masa depan anak tersebut. Prostitusi juga bisa terkait dengan tindak perdagangan orang, banyak para wanita-wanita diperjualbelikan untuk dijadikan sebagai pekerja seks komersial,hal ini jelas-jelas melanggar Undang-Undang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Prostitusi juga bisa terkait
dengan
Undang-Undang
Informasi
dan
transaksi
elektronik,banyak sekali situs-situs dalam internet yang menawarkan berbagai macam bentuk prostitusi. Kepolisian sebagai sebuah lembaga yang berwenang melaksanakan dan
mengatur
prostitusi
diharapkan
dapat
secara
profesional
menjalankan tugasnya,lembaga masyarakat lain seperti pemerintah daerah dan lembaga dibawahnya juga ikut bertanggungjawab mengenai permasalahan prostitusi yang ada di wilayahnya,dengan
demikian jika sudah timbul kinerja yang optimal dari aparat yang mengatur,diharapkan akan tercapai ketertiban masyarakat. Penanggulangan
prostitusi
dapat
dilakukan
dari
berbagai
cara,diantaranya adalah ketatnya kepolisian sebagai aparat yang berwajib menjaga dan menertibkan masyarakat, cara berikutnya adalah dengan seringnya pemerintah memberikan sosialisasi tentang bahaya dari prostitusi. Pemerintah juga mengusahakan membuka lapangan pekerjaan yang layak sehingga para pekerja seks komersial dapat mempunyai pekerjaan yang lebih baik. Ceramah dari para pemuka agama yang secara intensif mengenai bahaya dari prostitusi,maka dengan sendirinya masyarakat akan menyadari tentang besarnya sisi negatif dari prostitusi. Hak dan kewajiban dari masyarakat dan pemerintah sebagai ketentuan agar tercipta ketertiban antara lain : 1. Setiap orang dilarang datang ke tempat prostitusi dan melakukan suatu tindak prostitusi, baik pelaku maupun pekerja seks komersial. 2. Setiap orang dilarang melakukan pornoaksi di depan umum dan mengakibatkan seseorang melakukan prostitusi. 3. Setiap orang dilarang memerdagangkan orang atau anak untuk menjadi pekerja seks komersial. 4. Dilarang membuka tempat prostitusi di setiap tempat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 5. Pihak berwenang, yaitu polisi berhak menyegel tempat-tempat prostitusi tersebut. 6. Tempat-tempat tersebut dilarang dibuka sebelum ada jaminan bahwa tempat tersebut tidak akan dibuka untuk pelacuran.
7. Setiap orang wajib melapor jika mengetahui ada tempat atau tindak prostitusi.
B. Materi Muatan Perundang-undangan 1. Ketentuan Umum a. Prostitusi adalah pelacuran, pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah-hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan. b. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara,
bunyi,
gambar
bergerak,
animasi,
kartun,
percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual
yang
melanggar
norma
kesusilaan
dalam
masyarakat. c. Pornoaksi adalah perbuatan mengeksploitasi seksual, kecabulan, dan/atau erotika di'muka umum. d. Pekerja seks komersial adalah profesi yang menjual jasa untuk memuaskan kebutuhan seksual pelanggan. Biasanya pelayanan ini dalam bentuk menyewakan tubuhnya. e. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. f. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. g. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. h. Pemerintah Walikota,
Daerah dan
adalah
Gubernur,
perangkat
daerah
Bupati, sebagai
atau unsur
penyelenggara pemerintahan daerah. i. Perdagangan
Orang
adalah
tindakan
perekrutan,
pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan
kekerasan,
penculikan,
penyekapan,
pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. j. Eksploitasi
adalah
tindakan
dengan
atau
tanpa
persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan immateriil.
2. Asas dan Tujuan Asas-Asas :
keuntungan
baik
materiil
maupun
a. Asas kejelasan tujuan. Bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Tujuan dari pembentukan peraturan perundang-undangan ini adalah untuk membuat undang-undang yang kuat dan dapat disetujui dan dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah dan masyarakat serta melindungi kepentingan masing-masing pihak baik pemerintah maupun masyarakat. b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat. Bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundangundangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan demi hukum,bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang. Penyusunan peraturan perundang-undangan ini disusun oleh DPR selaku badan legislatif. c. Asas dapat dilaksanakan. Bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundangundangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis. d. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. Bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. e. Asas kejelasan rumusan.
Bahwa memenuhi
setiap
peraturan
persyaratan
perundang-undangan
teknis
penyusunan
harus
peraturan
perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
f. Asas keterbukaan. Bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundangundangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Adapun tujuannya : a. Mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilainilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat kemanusiaan. b. Memberikan pembinaan dan pendidikan terhadap moral dan akhlak masyarakat. c. Memberikan
kepastian
hukum
dan
perlindungan
bagi
masyarakat. d. Mencegah berkembangnya praktek prostitusi di kalangan masyarakat.
3. Materi Pengaturan a. Hak dan kewajiban 1) Setiap orang dilarang datang ke tempat prostitusi dan melakukan suatu tindak prostitusi, baik pelaku maupun pekerja seks komersial. 2) Setiap orang dilarang melakukan pornoaksi di depan umum dan mengakibatkan seseorang melakukan prostitusi. 3) Setiap orang dilarang memerdagangkan orang atau anak untuk menjadi pekerja seks komersial. 4) Dilarang membuka tempat prostitusi di setiap tempat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 5) Pihak berwenang, yaitu polisi berhak menyegel tempattempat prostitusi tersebut. 6) Tempat-tempat tersebut dilarang dibuka sebelum ada jaminan bahwa tempat tersebut tidak akan dibuka untuk pelacuran. 7) Setiap orang wajib melapor jika mengetahui ada tempat atau tindak prostitusi.
b. Badan Anti Prostitusi Nasional Bagian Pertama Nama dan Kedudukan (1) Untuk mencegah dan menanggulangi masalah prostitusi dalam
masyarakat
dibentuk
Badan
Anti
Prostitusi
Nasional, yang selanjutnya disingkat menjadi BAPN.
(2) BAPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lembaga non- struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. (3) BAPN berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.
Bagian Kedua Fungsi dan Tugas BAPN mempunyai fungsi: a. Pengkoordinasian instansi pemerintah dan badan lain terkait dalam penyiapan; b. Penyusunan kebijakan pencegahan dan penanggulangan masalah prostitusi; c. Pengkoordinasian
instansi
pemerintah
dalam
pelaksanaan kebijakan pencegahan dan penanggulangan masalah prostitusi; d. Pengoperasian satuan tugas yang terdiri dari unsur pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing; e. Pembangunan dan pengembangan sistem komunikasi, informasi dan edukasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan masalah prostitusi.
Untuk
menjalankan
fungsi
Pengkoordinasian
instansi
pemerintah dan badan lain terkait dalam penyiapan BAPN mempunyai tugas :
a. Meminta informasi tentang upaya pencegahan dan penanggulangan prostitusi kepada instansi dan/atau badan terkait; b. Melakukan
pengkajian
dan
penelitian
terhadap
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah prostitusi;
Untuk menjalankan fungsi Penyusunan kebijakan pencegahan dan penanggulangan masalah, BAPN mempunyai tugas : a. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi dan/atau badan terkait; b. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan dan penanggulangan prostitusi.
Untuk
menjalankan
fungsi
Pengkoordinasian
instansi
pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan pencegahan dan penanggulangan masalah prostitusi, BAPN mempunyai tugas memantau dan melakukan penilaian terhadap sikap dan perilaku masyarakat terhadap prostitusi.
Untuk menjalankan fungsi Pengoperasian satuan tugas yang terdiri dari unsur pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing, BAPN mempunyai tugas melakukan pengawasan, penelitian atau penelaahan terhadap instansi dan badan yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan
prostitusi.
Untuk menjalankan fungsi Pembangunan dan pengembangan sistem komunikasi, informasi dan edukasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan masalah prostitusi, BAPN mempunyai tugas memberi komunikasi, informasi, edukasi, dan advokasi kepada masyarakat dalam upaya mencegah dan menanggulangi masalah prostitusi.
c. Peran Serta Masyarakat (1) Setiap warga masyarakat berhak untuk berperan serta dalam pencegahan dan penanggulangan prostitusi berupa: a. hak untuk mendapatkan komunikasi, informasi, edukasi, dan advokasi; b. menyampaikan keberatan kepada BAPN terhadap penyediaan jasa prostitusi; c. melakukan gugatan perwakilan ke pengadilan terhadap seseorang, sekelompok orang, dan/atau badan yang diduga melakukan tindak pidana prostitusi; d. gugatan perwakilan sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan oleh dan/atau melalui lembaga swaday masyarakat yang peduli pada masalah prostitusi. (2) Setiap warga masyarakat berkewajiban untuk :
a. melakukan pembinaan moral, mental spiritual, dan akhlak
masyarakat
dalam
rangka
membentuk
masyarakat yang berkepribadian luhur, berakhlaq mulia, beriman, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. membantu kegiatan advokasi, rehabilitasi, dan edukasi dalam penanggulangan masalah prostitusi. (3) Setiap warga masyarakat berkewajiban untuk melaporkan kepada pejabat yang berwenang apabila melihat dan/atau mengetahui adanya tindak pidana prostitusi.
d. Peran Pemerintah (1) Pemerintah berwenang melakukan kerjasama bilateral, regional, dan multilateral dengan negara lain dalam upaya menanggulangi dan memberantas masalah prostitusi sesuai dengan kepentingan bangsa dan negara. (2) Pemerintah wajib memberikan jaminan hukum dan keamanan kepada pelapor terjadinya tindak pidana prostitusi.
e. Penyidikan,Penuntutan dan Pemeriksaan Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan terhadap tindak pidana
prostitusi
dilaksanakan
perundang-undangan yang berlaku.
berdasarkan
peraturan
4. Ketentuan Sanksi a. Setiap orang yang dengan sengaja datang ke tempat prostitusi dan melakukan suatu tindak prostitusi, baik pelaku maupun pekerja seks komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). b. Setiap orang yang melakukan pornoaksi di depan umum dan mengakibatkan seseorang melakukan prostitusi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan paling singkat 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). c. Setiap orang yang memerdagangkan orang atau anak untuk menjadi pekerja seks komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). d. Setiap tempat prostitusi ditutup, apabila tetap dibuka, pemilik beserta isinya dipidana dengan pidana penjara 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). e. Setiap orang yang mengerti ada tindak prostitusi maupun tempat prostitusi tapi tidak melapor, akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan paling singkat 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00
(seratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
5. Ketentuan Penutup a. Pada saat Undang-Undang ini sudah terbentuk, organ yang melaksanakan Undang-Undang adalah pihak berwajib, Polisi. b. Undang-Undang ini bernama Undang-Undang Anti Prostitusi. c. Status peraturan perundang-undangan yang sudah ada yaitu Rancangan Undang-Undang. d. Saat mulai berlakunya Undang-Undang pada saat tanggal diundangkan. e. Ketentuan tentang pengaruh perundang-undangan yang baru terhadap undang-undang yang lain adalah melengkapi dan lebih spesifik. f. Kedudukan
peraturan
perundang-undangan
yang
pernah
berlaku dan mengatur materi yang sama yaitu sebagai UndangUndang pengganti.
BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan Dari uraian bab-bab terdahulu, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Tindak kejahatan perdagangan orang terutama perempuan dan anak mengalami peningkatan baik di lihat dari kualitas maupun kuantitasnya. 2. Sehingga mengakibatkan jumlah tempat prostitusi liar dan tidak memiliki izin yang semakin menjamur di daerah-daerah. 3. Perangkat hukum yang tersedia untuk menangani kasus ini kurang ada atau bisa dikatakan tidak ada sama sekali karena belum adanya UU yang secara tegas mengatur tentang kegiatan prostitusi. Walaupun kegiatan prostitusi di sisi budaya sangat bertentangan dengan budaya kita, tapi di jaman sekarang tidak bisa dipungkiri lagi bahwa sektor itu menjadi salah satu cara untuk menyokong hidup masyarakat Indonesia khususnya kaum yang miskin yang berpendidikan rendah untuk bertahan hidup, maka harus ada pengaturan yang jelas pula.
B. Saran 1. Setelah mempelajari dan mengkaji berbagai fakta dan data yang ada, kami merekomendasikan perlu adanya suatu undang-undang yang secara khusus mengatur tentang kegiatan prostitusi, misalnya mengatur tentang tata caranya dan perlindungan bagi perdagangan manusia di bawah umur. Untuk itu juga di[erlukan suatu lembaga khusus yang berfungsi untuk mengawasi kegiatan prostitusi agar tetap berjalan tertib. 2. Semua materi Naskah Akademik sebaiknya diatur dalam satu bentuk undang-undang. Untuk pelaksanaannya bagian yang relevan dan mendesak sebaiknya dituangkan dalam peraturan pelaksanaan atau peraturan lain.
3. Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan perlu mendapat prioritas tinggi, karena permasalahan yang dicakup dalam pengaturan ini merupakan materi yang vital bagi kehidupan bangsa. Bersamaan dengan atau segera setelah Naskah Akademik ini diterima, Rancangan Undang-Undang yang bersangkutan harus segera disusun.
