MRT adalah singkatan dari singkatan dari Mass Rapid Transit yang secara harafiah berarti angkutan yang dapat mengangkut penumpang dalam jumlah besar secara cepat. Beberapa bentuk dari MRT antara lain: • Berdasarkan jenis fisik : BRT (Bus ( Bus Rapid Transit ), ), Light Rail Transit (LRT) (LRT) yaitu kereta api rel listrik, yang dioperasikan menggunakan kereta (gerbong) pendek seperti monorel dan Heavy Rail Transit yang memiliki kapasitas besar seperti kereta Jabodetabek yang ada saat ini • Berdasarkan Area Pelayanan : Metro yaitu heavy rail transit dalam kota dan Commuter Rail yang merupakan jenis MRT untuk mengangkut penumpang dari daerah pinggir kota ke dalam kota dan mengantarkannya kembali ke daerah penyangga (sub-urban). Jenis yang akan dibangun oleh PT MRT Jakarta adalah MRT berbasis rel jenis Heavy Rail Transit.
Manfaat langsung langsung dioperasikannya sistem MRT ini adalah mampu mengurangi kepadatan kendaraan di jalan karena dengan adanya MRT diharapkan dapat mengalihkan masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi ke transportasi massal. Selain itu, MRT juga memberikan kontribusi dalam meningkatan kapasitas transportasi publik. Kapasitas angkut MRT (Lebak Bulus ke Bundaran HI) diharapkan mencapai sekitar 412 ribu penumpang per hari (tahun ketiga operasi dengan TOD dan TDM). Pembangunan MRT Jakarta juga diharapkan mampu memberi dampak positif lainnya bagi Jakarta dan warganya antara lain: • Penciptaan lapangan kerja: selama periode konstruksi, proyek MRT Jakarta diharapkan dapat menciptakan sekitar 48.000 pekerjaan baru • Penur unan unan waktu tempuh & meningkatkan mobilitas: Waktu tempuh antara Lebak Bulus sampai Bundaran HI diharapkan turun dari 1-2 jam pada jam-jam sibuk menjadi 30 menit, sedangkan dari Lebak Bulus sampai Kampung Bandan target waktu tempuh sekitar 52.5 menit. Penurunan waktu tempuh ini akan meningkatkan mobilitas warga Jakarta. Meningkatnya mobilitas warga kota ini memberikan dampak kepada peningkatan dan pertumbuhan ekonomi kota, dan meningkatkan kualitas hidup warga kota • Dampak lingkungan : 0.7% dari total emisi emis i CO2, yaitu sekitar 93.663 ton per tahun akan dikurangi oleh MRT (Data Revised Implementation Program for Jakarta MRT System 2005) • Transit - Urban Integration yang menjadikan sistem MRT sebagai pendorong untuk merestorasi tata ruang kota. Integrasi transit-urban diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi pada area sekitar stasiun, sehingga dapat berdampak langsung kepada peningkatan jumlah penumpang MRT Jakarta
Berbeda dengan proyek monorel yang dikerjakan oleh pihak swasta ( business to business), MRT Jakarta adalah proyek yang dibiayai oleh pemerintah melalui pinjaman pinjaman luar negeri Jepang/Japan International Cooperation Agency/JICA ( Government to Government ). Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjamin ketersediaan dana dan kesinambungan operasional sistem MRT ini. Selain itu MRT Jakarta juga memiliki jalur dan kualifikasi yang berbeda dibanding monorel.
Diproyeksikan jadwal operasi MRT Jakarta dari jam 05.00 pagi sampai jam 24.00 malam. Waktu tunggu atau headway MRT Jakarta nantinya adalah setiap 5 menit (pada tahun pertama operasi). Diharapkan tahun-tahun berikutnya headway ini dapat dipersingkat menjadi setiap 4 atau 3 menit. Untuk penjadwalan operasi ini akan ditulis dalam grafik perjalanan MRT Jakarta yang harus dipatuhi dan MRT Jakarta akan menggunakan sistem kontrol terpadu yang mengatur ketepatan jadwal operasi MRT Jakarta.
MRT bukanlah solusi yang berdiri sendiri untuk mengatasi kemacetan di Jakarta. Sejumlah instrumen diperlukan untuk mengurai kepadatan lalu lintas
Integrasi produk hukum dan kebijakan seperti: peningkatan disiplin lalu lintas, pembatasan volume kendaraan melalui kebijakan pembatasan intensitas penggunaan kendaraan pribadi seperti ERP (electronic road pricing ) serta upayaupaya teknik lalu lintas seperti implementasi intelligent traffic system, perbaikan manajemen lalu lintas, pembangunan fly over, under pass, dan lain-lain. Cara lainnya yakni dengan memberlakukan harga tiket MRT Jakarta yang terjangkau, atau penerapan berbagai kebijakan baik yang menggunakan instrument financial seperti peningkatan pajak kendaraan pribadi, dan bentuk-bentuk pricing (road pricing , fuel pricing , parking pricing ), maupun yang tidak menggunakan instrument financial seperti kebijakan ganjil genap, “3 in 1”, dan sebagainya. Integrasi dengan moda transport lain : Untuk memudahkan calon penumpang MRT Jakarta sampai ke stasiun MRT Jakarta sekaligus menambah jumlah penumpang maka integrasi sistem MRT dengan sistem angkutan massal lainnya ataupun feeder seperti bus umum, TransJakarta, kereta Jabodetabek menjadi hal yang penting. Selain membangun jaringan baru untuk sistem MRT ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama dengan Pemerintah Pusat juga sedang mengembangkan konsep optimasi jalur kereta api lingkar (loopline) yang saat ini telah beroperasi sebagai bagian sistem kereta urban Jabodetabek. Dalam rencana tata ruang dan wilayah Pemprov DKI Jakarta, jalur loopline akan diintegrasikan dengan jaringan MRT. Optimasi loopline ini ditargetkan Pemprov DKI Jakarta dapat dituntaskan sebelum sistem MRT Jakarta tahap I dioperasikan. Penyediaan fasilitas pendukung seperti tempat parkir (park and ride), jalur pejalan kaki, trotoar, dan taman yang memadai. Warga yang tinggal atau beraktivitas di sekitar jalur MRT dapat merasakan manfaat langsungnya. Warga yang tinggal agak jauh juga dapat meninggalkan kendaraan pribadi dan mengakses MRT dengan angkutan umum pendukung (feeder). Dengan demikian warga terutama pengguna
kendaran pribadi bisa didorong beralih ke MRT dengan memudahkan akses untuk menuju dan meninggalkan stasiun.Selain itu stasiun MRT Jakarta akan dihubungkan dengan pusat-pusat aktivitas publik, baik perkantoran, komersial dan non-komersial. Koneksi yang nyaman antara stasiun MRT dengan pusat perbelanjaan atau perkantoran akan menjadi unsur kompetitif pembeda dengan usaha sejenis lainnya. Dengan laju manusia yang lebih baik, pusat perbelanjaan menjadi ramai dan perkantoran terjamin tingkat huniannya.
MRT Jakarta Koridor Selatan – Utara Tahap I (Lebak Bulus – Bundaran HI ;Target Operasi 2018)
MRT Jakarta Koridor Selatan – Utara Tahap II (Bundaran HI – Kp. Bandan; Target Operasi 2020)
Studi kelayakan dengan menggunakan dana hibah dari Jepang telah selesai Saat ini sedang dalam proses finalisasi AMDAL. Diperkirakan komitmen pendanaan dengan JICA pada 2011 Ditargetkan satu tahun setelah komitmen pendanaan, Basic Engineering Design (BED) dapat dimulai Target operasi 2018 Rekomendasi Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) telah diterbitkan oleh BPLHD melalui surat nomor 06/Andal/-1.774.151 pada 28 Januari 2011 MRT Jakarta Timur - Barat (Alternatif Jalur: Balaraja – Cikarang)
Dalam proses studi kelayakan dan ditargetkan dapat beroperasi paling lambat pada 2027
Gambaran Umum - Tentang MRT Jakarta
Mass Rapid Transit Jakarta (MRT Jakarta) yang berbasis rel rencananya akan membentang kurang lebih ±110.8 km, yang terdiri dari Koridor Selatan – Utara (Koridor Lebak Bulus - Kampung Bandan) sepanjang kurang lebih – ±23.8 km dan Koridor Timur Barat sepanjang kurang lebih ±87 km. • Pembangunan koridor Selatan - Utara dari Lebak Bulus – Kampung Bandan dilakukan dalam 2 tahap:
- Tahap I yang akan dibangun terlebih dahulu menghubungkan Lebak Bulus sampai dengan Bundaran HI sepanjang 15.7 km dengan 13 stasiun (7 stasiun layang dan 6 stasiun bawah tanah) ditargetkan mulai beroperasi pada akhir 2016. - Tahap II akan melanjutkan jalur Selatan-Utara dari Bundaran HI ke Kampung Bandan sepanjang 8.1 Km yang akan mulai dibangun sebelum tahap I beroperasi dan ditargetkan beroperasi 2018 (dipercepat dari 2020). Studi kelayakan untuk tahap ini sudah selesai. • Koridor Timur - Barat saat ini sedang dalam tahap studi kelayakan. Koridor ini ditargetkan paling lambat beroperasi pada 2024 - 2027
Latar Belakang Pembangunan Sistem Transportasi Massal Cepat Berbasis Rel • Perkiraan Jakarta macet total : saat ini pertumbuhan jalan di Jakarta kurang dari 1 persen per tahun dan setiap hari setidaknya ada 1000 lebih kendaraan bermotor baru turun ke jalan di Jakarta (Data Dinas Perhubungan DKI Jakarta). Studi Japan International Corporation Agency (JICA) 2004 menyatakan bahwa bila tidak dilakukan perbaikan pada sistem transportasi, diperkirakan lalu lintas Jakarta akan macet total pada 2020 (Study on Integrated Transportation Master Plan (SITRAMP II). • Kerugian ekonomi akibat kemacetan lalu lintas di Jakarta berdasarkan hasil penelitian Yayasan Pelangi pada 2005 ditaksir Rp 12,8 triliun/tahun yang meliputi nilai waktu, biaya bahan bakar dan biaya kesehatan. Sementara berdasarkan SITRAMP II tahun 2004 menunjukan bahwa bila sampai 2020 tidak ada perbaikan yang dilakukan pada sistem transportasi maka perkiraan kerugian ekonomi mencapai Rp 65 triliun/tahun. • Polusi udara akibat kendaraan bermotor memberi kontribusi 80 persen dari polusi di Jakarta. MRT Jakarta digerakan oleh tenaga listrik sehingga tidak menimbulkan emisi CO2 diperkotaan. Berdasarkan studi tersebut, maka jelas DKI Jakarta sangat membutuhkan angkutan massal yang lebih andal seperti MRT yang dapat menjadi alternatif solusi transportasi bagi masyarakat yang juga ramah lingkungan.
Membangun sistem jaringan MRT bukanlah semata-mata urusan kelayakan ekonomi dan finansial saja, tetapi lebih dari itu membangun MRT mencerminkan visi sebuah kota. Kehidupan dan aktivitas ekonomi sebuah kota, antara lain tergantung dari seberapa mudah warga kota melakukan perjalanan/ mobilitas dan seberapa sering mereka dapat melakukannya ke berbagai tujuan dalam kota. Tujuan Utama dibangunnya sistem MRT adalah memberikan kesempatan kepada warga kota untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas perjalanan/ mobilitasnya menjadi lebih andal, terpercaya, aman, nyaman, terjangkau dan lebih ekonomis.
1986 - 1995 The study on Jakarta - Integrated Transport Transport Jakarta
mass public transportation system in Urban Transport Program System Improvement By Railway and Feeder Service Network Planning and Regulation Mass Transit System Study
Jakarta: (1986-1987) (1988-1989) (1989-1992) (1989-1992)
1995 - 2000
Kajian tentang sistem angkutan umum • Jakarta Urban Transport • Integrated Transport System Improvement By Railway • Transport Network Planning and • Jakarta Mass Transit System Study (1989 -1992)
masal di Jakarta : Program (1986 -1987) and Feeder Service (1988 -1989) Regulation (1989 -1992)
2002 - 2005 • 2002 - “The Study on Integrated Transportation Master Plan for Jabodetabek Phase -II” • 2002 - “Jakarta Mass Transit System Development and Conceptual Design, Cost and Implementation for Underground System” • 2004 - Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No 84 / 2004 tentang Pola Transportasi Makro (PTM) • 2 Maret 2004 - MoU DepHub – DKI tentang Pengembangan MRT dengan prioritas Koridor Lebak Bulus-Kota. • Juli 2004 - DepHub RI mengeluarkan studi Implementation Program for Jakarta MRT System (Lebak BulusDukuh Atas), Maret 2005 menjadi Revised Implementation Program (Revised IP) • Desember 2005 diperoleh beberapa kesepakatan antara JBIC dengan Pemerintah RI
2005
Studi oleh Tim Special Assistance for Project Formation (SAPROF) dari JBIC telah dilakukan pada tahun 2005 untuk memfasilitasi pembentukan kesepakatan di antara stakeholders atas proyek ini di Indonesia. Sejak Agustus 2005, Sub Komite MRT telah diben tuk di bawah Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur (KKPPI) untuk mengimplementasikan proses-proses yang diperlukan dalam mendirikan perusahaan operator MRT (MRTC).
Minutes of Discussion (MoD) telah ditandatangani pada November 2005 dan Memorandum on Engineering Services juga telah ditandatangani pada 18 Oktober 2006 antara pemerintah Indonesia dan JBIC sebagai dasar bagi persetujuan pinjaman.
2006
18 Okt 06 -Memorandum on Engineering Services antara Pemerintah Indonesia dan JBIC. 28 Nov 06 - Loan Agreement Tahap 1 (L/A 1) dengan pinjaman sebesar 1,869 Milyar Yen untuk pembiayaan Engineering Services, berdasarkan syarat-syarat yang sebelumnya telah disepakati dalam Minutes of Discussion (MoD) dan Memorandum on Engineering Services (MoES).
2007
Revisi UU No 13 /1992 tentang Perkeretaapian menjadi UU No. 23 / 2007, maka penyelenggaraan KA kini dapat dilakukan oleh Badan Usaha yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah. Kajian SAPI (Special Assistance For Project Implementation) dan SAPMAN (Special Assistance for Procurement Management) dilakukan oleh pihak JBIC untuk membantu DepHub dan Pemprov DKI Jakarta.
2008
17 Juni 2008 - PT Mass Rapid Transit Jakarta (PT MRT Jakarta) didirikan pada 17 Juni 2008, setelah disetujui DPRD Provinsi DKI Jakarta melalui Perda No 3 / 2008 mengenai Pembentukan BUMD PT MRT Jakarta dan Perda No 4 / 2008 mengenai Penyertaan Modal Daerah di PT MRT Jakarta. 28 November 2008 – Penandatanganan Minutes if Discussion (MOD 2008) sebagai dasar penandatanganan perjanjian pinjaman untuk tahap konstruksi MRT. 5 Desember 2008 – Penandatanganan Aide Memoir antara JICA dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk pelaksanaan prepatory study for extention (Dukuh Atas – Kota – Kampung Bandan), yang ditindaklanjuti oleh JICA dengan mengirimkan tim untuk melaksanakan feasibility study koridor Selatan- Utara tahap II, Dukuh Atas – Kota – Kampung Bandan, dan prefeasibility study jalur Timur – Barat.
2009
25 Mar 09 – Penandatanganan Naskah Perjanjian Penerusan Hibah (NPPH) 1 (antara Pemerintah RI dengan Pemprov DKI) yang menerushibahkan sebagian porsi LA1 kepada Pemprov DKI Jakarta yang diperuntukkan untuk pengadaan Kosultan Pendampingan Tender dan Konsultan Manajemen. 31 Mar 09 – Loan Agreement Tahap 2 (L/A 2) untuk pinjaman tahap konstruksi senilai 48,15 Milyar Yen Jepang sebagai bagian kedua dari total pinjaman untuk proyek MRT (L/A 2) 24 Juli 09 – Penandatanganan NPPH 2 yang menerushibahkan seluruh porsi LA2 kepada Pemprov DKI Jakarta yang diperuntukkan untuk konstruksi MRT. 23 November 2009 – Basic Design Engineering mulai dilaksanakan di Kementerian Perhubungan.
2010
8 Juli 2010 – Minutes Of Discussion (MOD) antara JICA dan Pemerintah Republik Indonesia (Pemprov DKI Jakarta, Bappenas, Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan). MOD ini membahas perpanjangan rute MRT koridor Selatan – Utara Tahap I dari Lebak Bulus - Dukuh Atas, menjadi Lebak Bulus – Bundaran HI. Perpanjangan ini dilakukan dengan menarik stasiun Bundaran HI yang semula berada di MRT koridor Selatan – Utara tahap II menjadi tahap I. Perubahan ini dilakukan untuk meminimalisir dampak lalu lintas pada masa konstruksi dan mengakomodir kebutuhan turn-back facility MRT koridor Selatan – Utara tahap I.
Gambaran Umum - Pendanaan Proyek Total nilai proyek adalah sekitar 144 Milyar Yen* dengan besar pinjaman sekitar 120 Milyar Yen dan selebihnya dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta (APBD) DKI Jakarta. Biaya proyek akan ditanggung bersama antara Pemerintah Pusat (42%) dan Pemerintah Daerah (58%). Dana kemudian akan disalurkan kepada PT MRT Jakarta melalui DKI Jakarta sebagai pelaksana dan operator proyek. Hingga saat ini sudah berhasil melakukan Loan Agreement I dan II, dimana 42% dari bagian pinjaman yang memenuhi syarat dari JICA, dihibahkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pada 2009, JICA juga sudah memberikan hibah untuk melakukan studi kelayakan perpanjangan koridor MRT dari Bundaran HI - Kampung Bandan (Kota) dan pra-sudi kelayakan untuk MRT koridor timur-barat. *untuk Lebak Bulus – Dukuh Atas. Total nilai proyek Lebak Bulus – Bundaran HI masih dalam perhitungan.
Kota Jakarta telah berkembang dengan sangat pesat, sehingga orang-orang, terutama mereka yang tergolong dalam pekerja produktif, harus tinggal diluar kota. Setiaphari, lebih dari 4 juta penglaju dari daerah-daerah disekitar DKI Jakarta (Jabodetabek) keluar dan masuk wilayah ibukota tersebut. Kecenderungan perluasan kota Jakarta-Jabodetabek yang begitu tinggi dan kurang terkontrol secara signifikan meningkatkan biaya transportasi, mengurangi tingkat mobilitas dan menurunkan kualitas hidup.
Sebagai megapolitan yang terus tumbuh, isu transportasi menjadi masalah yang tidak terelakkan. Diperkirakan bahwa pada tahun 2020, tanpa adanya terobosan berarti dalam sistem transportasi, Jakarta akan terbelenggu kemacetan luar biasa yang menyebabkan kerugian ekonomi sebesar Rp 65 miliar. Saat ini, moda transportasi publik yang ada di Jakarta didominasi oleh kendaraan pribadi, dan hanya menyisakan 2% saja bagi transportasi berbasis rel. Pertumbuhan kota Jakarta yang tidak terkendali ini juga telah menyebabkan habisnya persediaan lahan di Jakarta yang sebagian besar berwujud pemukiman dan gedung-gedung berlantai rendah. Sebagai dampak dari fenomena pertumbuhan ini, saat ini Jakarta tidak memiliki cukup ruang untuk pembangunan di masa depan. Untuk dapat memenuhi tuntutan kebutuhan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial yang berkelanjutan, salah satu cara yang paling masuk akal adalah dengan menyusun secara seksama peremajaan kawasan urban secara komprehensif. Inisiatif peremajaan kota ini harus dapat secara efektif memadukan antara tata guna lahan yang cerdas dengan pengembangan jaringan transportasi massal. Sebagai akibatnya, peremajaan kawasan urban terkait akan berorientasi pada stasiun transit missal secara positif. Memberikan Solusi Komprehensif bagi Pelanggan Kami
Pengenalan sistem mass rapid transit kepada warga Jakarta ti dak bertujuan untuk mengganti sistem transportasi publik yang ada, melainkan untuk menawarkan alternatif sistem transportasi bagi pengguna kendaraan pribadi di Jakarta saat ini. Kami menyadari bahwa pelanggan dalam kelompok ini memiliki ekspektasi yang tinggi tentang standar pelayanan. Mereka tentu akan memuji dan sangat menghargai ketepatan waktu yang ditawarkan sistem MRT, tapi pada saat yang sama, mereka juga menuntut sistem dan fasilitas transportasi yang memungkinkan mereka mencapai tujuan mereka dengan aman dan nyaman. Dalam hal ini, kita perlu mempertimbangkan sebuah skenario perjalanan yang komprehensif, yaitu skenario tentang bagaimana mereka akan mengakses sistem MRT dan bagaimana mereka akan mencapai tujuan mereka setelah keluar dari sistem MRT. Sebagai pembangun dan operator, kami tidak dapat hanya memfokuskan diri pada penyediaan sistem MRT dengan standar dunia, tetapi kami juga harus memastikan ketersediaan fasilitas dan sistem yang memungkinkan target pengguna kami mendapatkan semua keinginan mereka akan perjalanan yang aman dan nyaman. Di lain sisi, Pemprov DKI Jakarta menyadari bahwa proyek pembangunan MRT tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan standar pelayanan transportasi publik di Jakarta, tetapi juga untuk meremajakan tata ruang disepanjang koridor MRT serta menstimulasi pertumbuhan kota lebih jauh untuk memastikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi dan sosial di Jakarta. Peremajaan kawasan di sekitar stasiun dan depo MRT juga menjanjikan penciptaan nilai (value capture ) yang signifikan dari pendapatan pajak properti, yang pada akhirnya akan meningkatkan kapasitas Pemprov DKI Jakarta untuk mengembangkan jaringan MRT lebih lanjut.
