Modul_PENGANTAR PHLN

[Type text]

BAHAN AJAR

DIKLAT TEKNIS SUBSTANTIF SPESIALISASI PENGELOLAAN PHLN

Disusun oleh : Rasida, S.E.

MATA PELAJARAN

PENGANTAR PHLN DEPATEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ANGGARAN BOGOR – 2008 i

[Type text]

KATA PENGANTAR Dalam usaha untuk mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alinea keempat terus dilaksanakan secara berkesinambungan. Investasi terus digalakan pemerintah baik di sektor industri maupun   jasa. Kesemuanya itu tentu saja membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dilain pihak  tabungan pemerintah/surplus anggaran masih belum mampu menutup seluruh dana yang diperlukan untuk investasi tersebut. Kekurangan modal yang dimiliki pemerintah untuk  membiayai pembangunan yang dilaksanakan, menyebabkan pemerintah memerlukan dana dari luar negeri baik berupa hibah maupun pinjaman. Sesuai kebijakan pemerintah, pinjaman/hibah luar negeri yang kita terima harus tidak ada unsur politik, bersifat lunak dan masih dalam kesanggupan kita untuk  membayar kembali. Penggunaannya diutamakan untuk proyek-proyek vital yang menyentuh kepentingan masyarakat masyarakat luas, luas, produktif serta berorientasi terhadap terhadap upaya peningkatan ekspor. Pinjaman yang bersifat lunak, saat ini sulit sekali didapat dan tidak  setiap proyek yang yang direncanakan dapat dibiayai dengan pinjaman lunak. Oleh sebab itu kadangkala pemerintah terpaksa mengambil pinjaman komersial yang tentu tentu saja dengan bunga yang cukup tinggi tinggi dan masa pengembaliannya relatif singkat. Modul ini sengaja disusun sebagai bahan pengajaran pada diklat yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) khususnya Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anggaran (Pusdiklat Anggaran), pada DTSS Pengelolaan PHLN sebagai pengetahuan dasar bagi peserta diklat mengenai pengetahuan tentang PHLN. Penulisan dimulai dari latar belakang mengapa saat ini Indonesia masih memerlukan PHLN, penganggarannya dalam DIPA, tata cara pengadaan barang/jasa untuk kegiatan dengan dana PHLN, tata cara penulisan nilai/harga kontraknya serta permasalahan-permaslahan yang sering terjadi dalam pengelolaan PHLN. Penulis menyadari, dalam penulisan ini mungkin masih banyak kekurangan yang penulis tidak ketahui. Untuk itu segala tegur sapa, kritik kontruktif dari para pembaca sangat penulis harapkan, guna perbaikan penulisan di masa yang akan datang.

ii

[Type text]

KATA PENGANTAR Dalam usaha untuk mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alinea keempat terus dilaksanakan secara berkesinambungan. Investasi terus digalakan pemerintah baik di sektor industri maupun   jasa. Kesemuanya itu tentu saja membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dilain pihak  tabungan pemerintah/surplus anggaran masih belum mampu menutup seluruh dana yang diperlukan untuk investasi tersebut. Kekurangan modal yang dimiliki pemerintah untuk  membiayai pembangunan yang dilaksanakan, menyebabkan pemerintah memerlukan dana dari luar negeri baik berupa hibah maupun pinjaman. Sesuai kebijakan pemerintah, pinjaman/hibah luar negeri yang kita terima harus tidak ada unsur politik, bersifat lunak dan masih dalam kesanggupan kita untuk  membayar kembali. Penggunaannya diutamakan untuk proyek-proyek vital yang menyentuh kepentingan masyarakat masyarakat luas, luas, produktif serta berorientasi terhadap terhadap upaya peningkatan ekspor. Pinjaman yang bersifat lunak, saat ini sulit sekali didapat dan tidak  setiap proyek yang yang direncanakan dapat dibiayai dengan pinjaman lunak. Oleh sebab itu kadangkala pemerintah terpaksa mengambil pinjaman komersial yang tentu tentu saja dengan bunga yang cukup tinggi tinggi dan masa pengembaliannya relatif singkat. Modul ini sengaja disusun sebagai bahan pengajaran pada diklat yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) khususnya Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anggaran (Pusdiklat Anggaran), pada DTSS Pengelolaan PHLN sebagai pengetahuan dasar bagi peserta diklat mengenai pengetahuan tentang PHLN. Penulisan dimulai dari latar belakang mengapa saat ini Indonesia masih memerlukan PHLN, penganggarannya dalam DIPA, tata cara pengadaan barang/jasa untuk kegiatan dengan dana PHLN, tata cara penulisan nilai/harga kontraknya serta permasalahan-permaslahan yang sering terjadi dalam pengelolaan PHLN. Penulis menyadari, dalam penulisan ini mungkin masih banyak kekurangan yang penulis tidak ketahui. Untuk itu segala tegur sapa, kritik kontruktif dari para pembaca sangat penulis harapkan, guna perbaikan penulisan di masa yang akan datang.

ii

[Type text] Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala Pusdiklat Anggaran yang dengan surat tugasnya nomor : ST285E/PP.3/2008 tanggal 29 Juli 2008 telah mempecayakan kepada penulis untuk  menyusun modul ini. Rasa terima kasih juga penulis sampaikan kepada rekan- rekan yang ada di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Departemen Keuangan di Jakarta, yang telah membantu penulis merampungkan modul ini, terutama yang berkaitan dengan contoh-contoh persyaratan dalam pengajuan SPM atas kegiatan dengan dana PHLN ini. Semoga amal baik Saudarasaudara sekalian mendapat balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amien. Semoga tulisan ini bermanfaat.

Bogor,

September 2008 Penulis

Rasida, S.E. NIP. 060058504

iii

[Type text]

DAFTAR ISI Hal Kata Pengantar dan Pengesahan ……………………………………… Kata Pengantar ……………………………………………………....... Daftar Isi ………………………………………………………………

KB 1

KB 2

KB 3

PENDAHULUAN Deskripsi singkat …………………………………………………… Tujuan Instruksional Umum …………………………………………. Tujuan Instruksional Khusus ………………………………………… Relevansi …………………………………………………………… Petunjuk cara belajar …………………………………………………. : PENGENALAN PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI 2.1 Uraian, contoh dan non-contoh 2.1.1 Latar belakang perlunya pinjaman dan hibah luar negeri ……… 2.1.2 Pengertian pinjaman/hibah luar negeri ………………………… 2.1.3 Klasifikasi pinjaman luar negeri ………………………………. 2.1.3.1 Klasifikasi berdasarkan sifatnya ………………………. 2.1.3.2 Klasifikasi berdasarkan donor/kreditornya ……………. 2.1.3.3 Klasifikasi berdasarkan wujudnya ……………………… 2.1.3.4 Klasifikasi berdasarkan bentuknya ……… ……………. 2.1.3.5 Klasifikasi pinjaman luar negeri lainnya ……………. … 2.1.4 Peranan PHLN dalam APBN ………………………………….. 2.1.5 Dasar hukum PHLN ……………………………………………. 2.1.6 Pengelolaan PHLN …………………………………………….. 2.2 Tes formatif 1 …………………………………………………….. 2.3 Rangkuman ………………………………………………………. 2.4 Umpan balik dan tindak lanjut …………………………………… : PENGANGGARAN DANA PHLN DLAM DIPA 3.1 Uraian, contoh dan non-contoh 3.1.1 Persyaratan pengalokasian dana PHLN dalam DIPA ……… 3.1.2 Waktu pengalokasian dana PHLN dalam DIPA …………… 3.1.3 Ketentuan pengalokasian dana PHLN dalam DIPA ………. 3.1.3.1 Penyediaan dana PHLN dan rupiah pendamping ….. 3.1.3.2 Lain-lain …………………………………………… 3.1.4 Pencantuman dana PHLN dalam DIPA …………………… 3.1.5 Permasalahan pengalokasian dana PHLN dalam DIPA …… 3.2 Tes formatif 2 …………………………………………………… 3.3 Rangkuman ….…………………………………………………. 3.4 Umpan balik dan tindak lanjut …………………………………… : PERPAJAKAN DAN TATA CARA PENULISAN NILAI/HARGA KONTRAK DENGAN DANA PHLN 4.1 Uraian, contoh dan non-contoh 4.1.1 Perpajakan kegiatan dengan dana PHLN …………………

iv

i ii iv

1 1 1 2 2

3 4 6 6 7 8 8 9 11 12 14 15 16 16 18 18 21 23 25 28 29 32 33 33 35

36 36

[Type text]

KB 4

KB 5

KB 6

4.1.1.1 Dasar hukum …………………………………….. 4.1.1.2 Petunjuk pelaksanaan ……………………………….. 4.1.1.3 Ketentuan pemungutan PPN/PPn BM dan PPh porsi pendamping /rupiah murni ………………………... 4.1.2 Penulisan nilai/harga kontrak kegiatan dengan dana PHLN . 4.1.3 Contoh-contoh perhitungan ………………………………… 4.2 Tes formatif 3………. …………………………………………… 4.3 Rangkuman …………………………………………………… .. 4.4 Umpan balik dan tindak lanjut ………………………………….. : PENGADAAN BARANG/JASA PROYEK PHLN 5.1 Uraian, contoh dan non-contoh 5.1.1 Pendahuluan ……………. ………………………………… 5.1.2 Macam-macam metode pengadaan barang/jasa …………… 5.1.2.1 Pelelangan umum internasional ……………………. 5.1.2.2 Pelelangan terbatas internasional ………………… 5.1.2.3 Pemilihan langsung internasional ………………….. 5.1.2.4 Pengadaan langsung internasional …………………. 5.1.2.5 Pelelangan umum nasional ………………………… 5.1.2.6 Pelelangan di luar negeri ………………………….. 5.1.3 Pengadaan barang/jasa dengan fasilitas kredit ekspor …….. 5.1.4 Prosedur pengadaan barang/jasa kegiatan dengan dana PHLN ……………………………………………………… 5.2 Tes formatif 4 ……………..…………………………………… 5.3 Rangkuman .. …………………………………………………… 5.4 Umpan balik dan tindak lanjut …………………………………… : PERMASALAHAN-PERMASALAHAN DALAM PENGELOLA AN PHLN 6.1 Uraian, contoh dan non-contoh 6.1.1 Pendahuluan ………………. ……………………………… 6.1.1.1 Tahap persiapan proyek …………………………… 6.1.1.2 Tahap pelaksanaan proyek ………………………… 6.1.1.3 Tahap penyusunan laporan pelaksanaan proyek …. 6.2 Tes formatif 5… ………………………………………………… 6.3 Rangkuman …………………………………………………… 6.4 Umpan balik dan tindak lanjut …………………………………. : TES SUMATIF …………………………………………………….. Junci jawaban tes formatif …………………………………………… Daftar Kepustakaan ………………………………………………….

v

36 37 38 38 40 46 46 47 48 48 49 49 50 50 51 52 52 52 54 54 55 56

57 57 57 59 64 64 65 66 68 83 85

[Type text]

PENDAHULUAN Deskripsi singkat

Mata pelajaran Pengantar Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) ini menguraikan tentang sebagian dari pengelolaan PH:N secara keseluruhan yang meliputi latar belakang perlunya PHLN, pengertian dan klasifikasi pinjaman, peranan PHLN dalam APBN, serta dasar hukum dalam pelaksanaan PHLN. Pelajaran ini juga menguraikan tentang pengaanggaran dana PHLN dalam DIPA, tata cara pengadaan barang/jasa dengan dana PHLN, dan tata cara penulisan nilai/harga kontraknya dan yang terakhir membahas mengenai permasalahan-perasalahan yang terjadi dalam pengelolaan PHLN

sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan Instruksionil Umum

Setelah mengikuti mata pelajaran ini, peserta memahami perlunya mengelola PHLN secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tujuan Instruksionil Khusus

Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta pendidikan dan pelatihan (diklat) mampu : a. Memahami latar belakang perlunya pinjaman/hibah luar negeri; b. Memahami perngertian pinjaman dan hibah luar negeri; c. Memahami klasifikasi pinjaman luar negeri; d. Memahami peranan pinjaman/hibah luar negeri dalam APBN; e. Melaksanakan penganggaran dana pinjaman/hibah luar negeri dalam DIPA; f. Memahami dasar hukum dalam pelaksanaan pinjaman/hibah luar negeri. g. Memahami persyaratan pengalokasian dana PHLN dalam DIPA; h. Memahami waktu pengalokasian dana PHLN dalam DIPA; i.

Memahami ketentuan-ketentuan pengalokasian dana PHLN dalam DIPA;

 j.

Memahami permasalahan-permasalahan pengalokasian dana PHLN dalam DIPA;

1

[Type text] k. Memahami ketentuan-ketentuan pengadaan barang/jasa dengan ICB; l.

Memahami ketentuan-ketentuan pengadaan barang/jasa dengan LIB;

m. Memahami ketentuan-ketentuan pengadaan barang/jasa dengan IS; n. Memahami ketentuan-ketentuan pengadaan barang/jasa dengan DA/DP; o. Memahami ketentuan-ketentuan pengadaan barang/jasa dengan LCB/NCB; p. Memahami ketentuan-ketentuan pengadaan barang/jasa dengan FCB q. Memahami ketentuan penulisan nilai/harga kontrak dengan dana PHLN; r. Melaksanakan penulisan nilai/harga kontrak dengan dana PHLN; s. Memahami perpajakan kegiatan dengan dana PHLN; t.

Memahami permasalahan pengelolaan PHLN pada tahap persiapan proyek;

u. Memahami permasalahan pengelolaan PHLN pada tahap implementasi proyek; v. Memahami permasalahan pengelolaan PHLN pada tahap penyusunan ICR proyek;

Relevansi

Mata pelajaran ini diharapkan dapat membekali peserta diklat yang akan ditugaskan sebagai pengelola PHLN Satuan Kerja (Satker) Kementerian Negara/Lembaga, dan juga dapat digunakan sebagai referensi dalam pelaksanaan pengelolaan PHLN pada umumnya. Petunjuk cara belajar

Agar hasil belajar Saudara dapat dicapai dengan maksimal, para pembaca/pemakai hendaknya memperhatikan hal-hal berikut : 1. Pelajari dan baca dengan seksama uraian, contoh dan non-contoh serta rangkumannya dari masing-masing kegiatan belajar. 2. Jawab pertanyaan-pertanyaan/soal tes formatif yang diberikan pada tiap-tiap kegiatan belajar. 3. Cocokan jawaban tes formatif Anda dengan kunci jawaban yang tersedia. 4. Bila skor/nilai jawaban tes formatif Anda sudah mencapai 80% atau lebih, bagus, Anda bisa melanjutkan ke kegiatan belajar berikutnya. Jika tidak, ulangi baca kegiatan belajar yang belum Anda kuasai sampai benar-benar dikuasai. Selamat belajar, semoga berhasil.

2

[Type text] 2. Kegiatan belajar 1

PENGENALAN PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI

Tujuan Instruksional Khusus Setelah Anda mempelajari kegiatan belajar 2 ini, diharapkan Anda mampu untuk : w. Memahami latar belakang perlunya pinjaman/hibah luar negeri;  x. Memahami perngertian pinjaman dan hibah luar negeri;  y. Memahami klasifikasi pinjaman luar negeri;  z. Memahami peranan pinjaman/hibah luar negeri dalam APBN; å. Melaksanakan penganggaran dana pinjaman/hibah luar negeri dalam DIPA; ä. Memahami dasar hukum dalam pelaksanaan pinjaman/hibah luar negeri. 2.1 Uraian, Contoh dan Non-contoh

2.1.1 Latar belakang perlunya pinjaman/hibah luar negeri Keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Indonesia selama ini, khususnya dibidang ekonomi, sudah dapat dirasakan manfaatnya, walaupun harus kita akui bahwa masih banyak juga kekurangannya. Usaha-usaha untuk mewujudkan tujuan bernegara sebagimana tercantum dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alinea keempat yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, menciptakan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, terus dilaksanakan secara berkesinambungan. Investasi terus digalakan pemerintah baik di sektor industri maupun di sektor jasa yang sudah barang tentu kesemuanya itu memerlukan dana yang tidak sedikit. Dilain pihak tabungan pemerintah yang berasal dari adanya surplus anggaran sebagai andalan pembiayaan pembangunan dari dalam negeri, sampai saat ini masih belum mampu menutup keseluruhan dana yang diperlukan dalam investasi tersebut. Hal itulah yang menyebabkan pemerintah memerlukan dana dari luar negeri baik berupa hibah maupun pinjaman. Pendanaan dari luar

negeri

tersebut

digunakan

untuk

mendukung

dan

mempercepat

sasaran

pembangunan pada berbagai bidang yang diprioritaskan. Jadi prinsip utama dari penerimaan pinjaman/hibah luar negeri ini adalah untuk menutup defisit Anggaran

3

[Type text] Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terjadi, meningkatkan investasi dan mempercepat tercapainya sasaran pembangunan. Sebagaimana diamanatkan dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1984, pinjaman/hibah luar negeri yang kita terima harus memenuhi tiga kriteria yaitu tidak ada ikatan politik  dari pemberi pinjaman/hibah luar negeri (PPHLN) atas pemberian pinjaman tersebut, pinjamannya bersifat lunak (concessional loan ) serta masih dalam kesanggupan kita untuk membayar kembali. Penggunaannya diutamakan untuk membiayai proyek  prioritas/vital yang menyentuh kepentingan masyarakat luas, produktif serta berorientasi pada upaya peningkatan ekspor. Pinjaman yang bersifat lunak pada saat ini sudah sulit didapatkan Pemerintah Indonesia, lagi pula tidak setiap proyek yang diusulkan akan mendapatkan pinjaman lunak. Oleh sebab itu kadang kala pemerintah terpaksa mengambil pinjaman komersial yang tentu saja dengan bunga yang cukup tinggi (di atas bunga pasar) serta jangka waktu pengembaliannya relatif singkat. Mengingat hal tersebut, pinjaman yang telah kita terima seyogianya dikelola dengan hati-hati (prudent). Pinjaman yang sudah dinyatakan efektif harus segera kita tarik untuk membiayai proyek-proyek yang sudah kita rencanakan sebelumnya. Hal ini mesti kita lakukan agar kredibilitas kita dimata donor tetap terjaga dan untuk  menghindari dari pembayaran biaya komitmen (commitment fee/commitment charge) yang besarnya berkisar 0,75% per tahun dari jumlah pinjaman (loan) yang belum ditarik.

2.1.2 Pengertian pinjaman dan hibah luar negeri Pengertian pinjaman dan hibah luar negeri banyak dikemukakan baik dalam peraturan pemerintah maupun peraturan setingkat menteri. Pengertian pinjaman dan hibah luar negeri antara lain yang tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang : Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah Serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri dan Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas tanggal 5 Mei 1995 Nomor: 185/KMK.03/1995 dan Nomor : KEP-031/KET/5/1995 tentang : Perencanaan, Pelaksanaan/Penatausahaan dan Pemantauan Pinjaman/Hibah Luar Negeri Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dalam pasal

4

[Type text] 1 ayat 1 huruf a dan b serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 55/PMK.02/2006 tentang

:

Petunjuk

Penyusunan

Dan

Penelaahan

Rencana

Kerja

Anggaran

Kementerian/Lembaga Tahun 2007. Pengertian pinjaman dan hibah luar negeri menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 adalah sebagai berikut : Pinjaman luar negeri adalah setiap penerimaan negara baik dalam bentuk devisa

dan atau devisa yang dirupiahkan, rupiah maupun dalam bentuk barang dan atau jasa yang diperoleh dari Pemberi Pinjaman Luar Negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu. Sedangkan hibah luar negeri adalah setiap penerimaan negara baik  dalam bentuk devisa atau devisa yang dirupiahkan, rupiah maupun dalam bentuk barang dan atau jasa yang diperoleh dari Pemberi Hibah Luar Negeri yang tidak perlu dibayar kembali. Dari kedua pengertian tersebut terdapat perbedaan yang paling prinsip antara pinjaman dan hibah luar negeri yaitu pinjaman luar negeri harus dibayar kembali sedang hibah luar negeri tidak perlu dibayar kembali. Adapun persamaannya baik pinjaman maupun hibah luar negeri keduanya merupakan penerimaan/pendapatan negara yang setiap tahunnya harus dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pinjaman/hibah luar negeri harus dikelola dalam mekanisme APBN. Pengelolaan pinjaman luar negeri menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan pengelolaan ekonomi makro. Penggunaan PHLN adalah untuk membiayai proyek-proyek yang menyentuh hajat hidup rakyat banyak, banyak menyerap tenaga kerja dan berorientasi terhadap peningkatan ekspor. Sedangkan arah kebijaksanaan yang berkaitan dengan PHLN pada saat ini adalah : a. Mengurangi ketergantungan dana dari luar negeri; b. Pengurangan pinjaman luar negeri secara bertahap; c. Melakukan renegosiasi dan mempercepat restrukturisasi utang luar negeri bersama-sama   International Monetary Fund (IMF), Bank Dunia, negaranegara

donor

dan

lembaga

keuangan

internasional

lainnya,

dengan

memperhatikan kemampuan bangsa dan negara, yang pelaksanaannya dilakukan secara transparan.

5

[Type text] Semua itu dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kemandirian dalam pembiayaan pembangunan di Indonesia. 2.1.3 Klasifikasi pinjaman luar negeri

Pinjaman luar negeri dapat diklasifikasikan berdasarkan sifatnya, donornya, wujudnya, bentuknya dan pinjaman luar negeri lainnya. 2.1.3.1 Klasifikasi pinjaman luar negeri berdasarkan sifatnya

Berdasarkan sifatnya pinjaman luar negeri dibedakan menjadi pinjaman lunak  (concessional loan) dan pinjaman tidak lunak (non-concessional loan).

Yang dimaksud dengan pinjaman lunak adalah pinjaman yang di dalamnya terdapat unsur hibah (grant element) dengan ciri-ciri memiliki umur pinjaman yang panjang (long loan maturities), masa tenggang (grace period) yang panjang dan suku bunga yang rendah (low interst rate). Tingkat kelunakannya (degree of concessionality) diukur/ditentukan berdasarkan unsur hibah (grant element) yang terdapat di dalam pinjaman tersebut. Jika grant element  tinggi, maka tingkat kelunakannya tinggi begitu pula sebaliknya, jika grant element -nya rendah maka tingkat kelunakannya rendah. Dengan perkataan lain pinjaman yang tidak perlu dibayar jika grant element -nya 100%. Menurut standar Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), pinjaman yang memenuhi persyaratan untuk digolongkan sebagai pinjaman Official  Development Assistance (ODA loan) harus memiliki grant element  minimal 35%. Dalam

penerapan untuk mendapatkan pinjaman lunak, pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inptres) Nomor 7 tahun 1984 tentang pinjaman lunak, yang menetapkan kriteria pinjaman lunak bagi Indonesia adalah pinjaman yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut : a.  Repayment period  sekurang-kurangnya 25 tahun. b. Grace period minimal 7 tahun. c.  Interest rate maksimal 3,5% per tahun. Pinjaman lunak ini umumnya didapatkan Indonesia sebagai pinjaman multilateral serta ada beberapa pinjaman yang sifatnya bilateral. Sebaliknya pinjaman yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut di atas, disebut pinjaman yang tidak lunak  (non-concessional loan). Contohnya adalah pinjaman komersial, fasilitas kredit ekspot dan lain-lain.

6

[Type text]

2.1.3.2 Klasifikasi pinjaman luar negeri berdasarkan donor/kredior-nya

Klasifikasi pinjaman luar negeri berdasarkan donornya dibedakan pinjaman yang berasal dari pemerintah/negara asing, pinjaman dari badan/lembaga multilateral dan pinjaman dari perbankan atau badan/lembaga keuangan internasional maupun berasal dari pasar uang internasional. Pinjaman luar negeri yang berasal dari pemerintah/negara asing dikenal dengan istilah

pinjaman

bilateral.

Pinjaman

ini

diterima

Pemerintah

Indonesia

dari

negara/pemerintah asing melalui suatu badan atau lembaga yang dibentuk oleh negara yang bersangkutan yang ditugasi untuk mengelola atau melakukan segala sesuatu yang berkaitan dengan pemberian pinjaman kepada negara lain.. Contohnya adalah pinjaman yang diterima Indonesia dari Jepang melalui   Japan Bank for International Cooperation (JBIC), dari Jerman melelui Kreditstansalt fur Wiederaufbau (KFW), dari USA melalui United State Agency for International Development (USAID) , dari Kanada melalui Canadian International Development Agency (CIDA), dari Brunai Darussalam melalui   Brunei Invesment Agency (BIA) dan lain sebagainya. Negara-nagara lain yang sering

memberi pinjaman kepada Indonesia antara lain : Amerika Serikat, Australia, Austria, Belgia, Denmark, Finlandia, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Korea Selatan, Norwegia, Perancis, Selandia Baru, Swedia, Spanyol, Swiss dan lain-lain. Pinjaman

dari

lembaga

multilateral

dikenal

dengan

istilah

pinjaman

multilateral. Pinjaman multilateral adalah pinjaman yang berasal dari badan/lembaga

keuangan multilateral dimana Indonesia menjadi salah satu anggotanya. Contohnya pinjaman Indonesia yang didapat dari United Nation Development Program (UNDP),   International Monetary Fund (IMF), International Fund of Agriculture Development  (IFAD),   Asian Development Bank (ADB), International Bank for Reconstruction and   Development (IBRD). dan sebagainya.

Pinjaman yang berasal dari perbankan atau lembaga keuangan internasional disebut pinjaman comercial . Pinjaman ini termasuk pinjaman yang tidak lunak karena tingkat bunganya tinggi, jangka waktu pengembaliannya (repayment ) pendek dan grace  period -nya juga pendek. Contohnya Indonesia mendapatkan pinjaman dari   Bank of  Tokyo, City Bank, Sterling Acceptance Facility (SAF) di London dan sebagainya.

7

[Type text]

2.1.3.3 Klasifikasi pinjaman luar negeri berdasarkan wujudnya

Menurut wujudnya pinjaman luar negeri dibedakan dalam wujud devisa, barang/peralatan dan dalam wujud jasa. Pinjaman dalam bentuk devisa bisa berbentuk valuta asing (valas) maupun valas yang dirupiahkan, yang biasa dikenal dengan rupiah pinjaman luar negeri (RPLN). Dana dari valuta asing yang dirupiahkan ini dapat digunakan untuk membiayai proyek yaitu untuk pengadaan barang/jasa, atau digunakan sebagai pendamping loan yang lain. Pinjaman dalam valas yang umum didapatkan Indonesia adalah pinjaman dalan United State Dollar (USD), Euro Eropah (EUR) dan Yen Jepang (JPY). Yang berujud barang atau peralatan bisa berasal dari produk PPHLN atau negara lain sesuai ketentuan dalam Naskah Perjanjian Luar Negeri (NPLN) bersangkutan. Contohnya dalam kegiatan pembangunan jalan di kabupaten/kota diperlukan alat-alat berat seperti buldoser, stoomwals, traktor dan sebagainya. Indonesia bisa mendapatkan barang-barang tersebut dari PPHLN dan Indonesia membayar pembelian tersebut secara angsuran. Sedang yang berujud jasa bisa berupa tenaga ahli, pendidikan di luar negeri (scholarship), seminar-seminar di lur negeri dan sebagainya. 2.1.3.4 Klasifikasi pinjaman luar negeri berdasarkan bentuknya

Menurut bentuknya pinjaman luar negeri dibedakan atas pinjaman/bantuan proyek dan pinjaman/bantuan program. Bantuan/pinjaman proyek adalah pinjaman/bantuan yang diterima Indonesia dari negara/lembaga keuangan asing yang digunakan untuk membiayai proyek/kegiatan tertentu yang telah disepakati antara Pemerintah Indonesia dengan Pemberi Pinjaman Luar Negeri. Pinjaman ini hanya boleh digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang telah disepakati dalam loan agreement  saja. Penggunaan dana pinjaman untuk  membiayai selain kegiatan yang tidak diatur dalam loan agreement  tidak dapat diganti oleh PPHLN (dinyatakan ineligible ). Pengeluaran-pengaluaran yang dinyatakan ineligible

oleh

lender

akhirnya

harus

(refund/refinancing).

8

diganti

dengan

dana

rupiah

APBN

[Type text] Pinjaman program

pinjaman yang diterima Indonesia dari negara/lembaga

keuangan asing yang penggunaannya terserah kita untuk membiayai kegiatan pembangunan apa saja sesuai dengan kebutuhan kita. Pinjaman program umumnya berbentuk pangan ataupun non-pangan. Pinjaman dalam bentuk beras, jagung, kapas yang kita terima, kemudian dijual dan uangnya dapat kita gunakan untuk membiayai keperluan kita. 2.1.3.5 Klasifikasi pinjaman luar negeri lainnya

Pinjaman luar negeri lainnya dibedakan dalam pinjaman komersial dan fasilitas kredit ekspor. Pinjaman komersial adalah

pinjaman yang bersumber dari bank/lembaga

keuangan internasional dengan persyaratan yang berlaku di pasar uang internasional. Tingkat suku bunga tertinggi mengacu pada suku bunga pasar di   London Inter Bank  Offered Rate (LIBOR) yaitu tingkat bunga yang ditawarkan oleh bank-bank terkemuka

dari London dalam rangka pemberian pinjaman kepada bank-bank lain yang dipakai juga sebagai tingkat bunga dasar secara internasional dalam tranaksi pinjam-meminjam maupun Singapore Inter Bank Offered Rate (SIBOR) dan sebagainya ditambah dengan margin setengah sampai dengan satu setengah persen per tahun; dan jangka waktu pengembaliannya rata-rata sepuluh tahun dengan grace period  yang lebih pendek yaitu antara enam bulan sampai dengan dua tahun. Pinjaman ini tanpa penjaminan dari lembaga penjamin kredit ekspor. Contoh-contoh

dari

pinjaman

komersial

ini

adalah

obligasi (bonds),

leasing/purchase installment sale agreement (PISA), Sterling Acceptance Facility (SAF)

dan sebagainya. Obligasi adalah surat hutang resmi dari negara atau perorangan yang dapat dijualbelikan dan biasanya diberikan bunga yang tetap. Seandainya obligasi milik  Pemerintah Indonesia dibeli/dimiliki oleh orang asing, sama artinya Indonesia mempunyai hutang di luar negeri.  Leasing adalah pinjaman dari lembaga leasing atas pembelian sejumlah

barang/peralatan dari supplier  luar negeri. Lembaga leasing adalah suatu lembaga yang

9

[Type text] memiliki dana, akan tetapi tidak diperkenankan meinjamkan dana tersebut, karena lembaga ini bukan bank. Sterling Acceptance Facility adalah semacam penerbitan surat hutang yang

merupakan pinjaman dari suatu lembaga keuangan di luar negeri. Pinjaman tersebut dapat digunakan untuk membiayai pembangunan apa saja yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan. Fasilitas Kredit Ekspor (FKE) adalah fasilitas yang diberikan negara kreditor dengan persyaratan tertentu kepada negara pengimpor (borrower). Tujuannya adalah untuk mendorong/meningkatkan kegiatan ekspor negara pemberi pinjaman bagai produkproduk diluar persenjataan dan pertanian yang sekaligus membantu keperluan biaya pembangunan dari negara yang menerima pinjaman. Fasilitas kredit ekspor resmi (Official Guaranteed Export Credit) pada dasarnya merupakan kredit yang disediakan

oleh bank komersial di negara penyedia FKE yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Kredit Eksport (Export Credit Agency/ECAs). FKE resmi pada umumnya disediakn oleh negara-negara yang tergabung dalam Organization for Economic Cooperation and    Development (OECD). Oleh karena itu pelaksanaan FKE mengacu pada OECD  Arrangement. Jadi kredit ekspor hakekatnya adalah sejumlah dana yang dipinjamkan

pihak ketiga untuk membeli barang atau peralatan produk negara pemberi pinjaman. Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan kredit ekspor adalah : a. Pemerintah yang diwakili Menteri Keuangan sebagai borrower. b. Bank dari negara kreditur sebagai lender . c. Supplier  barang/jasa dari negara kreditur. d. Departemen Teknis/Pemerintah Daerah/BUMN/pelaksana proyek sebagai buyer.

Ada dua macam kredit ekspor yaitu supplier  s credit  dan buyer  s credit .  

 

Supplier  s credit  merupakan kredit ekspor yang dananya disediakan oleh lender  (melalui  

bank/lembaga keuangan di negara lender) kepada supplier , kemudian supplie r akan meminjamkan kepada borrower  untuk pengadaan barang/jasa. Ada dua mekanisme dalam penyaluran kredit ekspor ini. Mekanisme yang pertama adalah sebagai berikut : 1. Lender menyediakan dana kepada supplier .

10

[Type text] 2. Keempat pihak (lender, supplier, borrower dan buyer ) bersama-sama menandatangani supply contract . Mekanisme yang kedua adalah sebagai berikut : 1.  Lender menyediakan dana bagi supplier. 2. Supplier  menandatangani supply contract  dengan buyer. 3. Supplier menandatangani loan agreement  dengan borrower.  Buyer;s credit adalah kredit ekspor yang dananya disediakan oleh bank/lembaga

keuangan lainnya di negara pengekspor untuk dipinjamkan kepada supplier  atas barang/   jasa yang diimpor. Mekanismenya adalah sebagai berikut : 1.  Borrower  dan lender  menandatangani loan agreement  untuk pembayaran barang dan/atau jasa yang diimpor oleh supplier  (melalui tender internasional) untuk  kepentingan pelaksanaan proyek/kegiatan departemen teknis/Pemda/BUMN. 2. Supplier  dan buyer  menandatangani supply contract  yaitu persetujuan tentang pengadan barang/jasa. 3. Lender men-drop uang kepada buyer  untuk dibayarkan kepada supplier  atas

barang/jasa yang diimpor sesuai supply contract. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang : Tata Cara Pengadaan Pinjaman Dan/Atau Penerimaan Hibah Serta Penerusan Pinjaman Dan/Atau Hibah Luar Negeri dalam pasal lima bahwa pinjaman luar negeri terdiri dari pinjaman lunak, fasilitas kredir ekspor, pinjaman komersial dan pinjaman campuran. Yang dimaksud dengan pinjaman campuran disini adalah kombinasi antara dua unsur atau lebih yang terdiri dari hibah, fasilitas kredit ekspor dan pinjaman komersial. (PP 2/2006 pasal 1 angka 19)

2.1.4 Peranan Pinjaman/Hibah Luar Negeri Dalam APBN

Dana pembangunan yang digunakan oleh Pemerintah Indonesia yang berasal dari dalam negeri adalah dari surplus anggaran, yaitu selisih lebih antara penerimaan dalam negeri dengan belanja negara. Dalam hal dana dari dalam negeri tidak/belum mencukupi, untuk menutup kekurangan dana pembangunan tersebut diusahakan dari luar negeri baik  dalam bentuk pinjaman atau hibah. Pinjaman/hibah luar negeri ini dalam penggunaannya sebagai

sumber

dana

pembangunan

hanyalah

11

sebagai

pelengkap,

dalam

arti

[Type text] pinjaman/hibah luar negeri masih kita perlukan sepanjang surplus anggaran/tabungan pemerintah masih belum bisa mencukupi untuk menutup seluruh pembiayaan proyek/pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia. Dengan perkataan lain seandainya kita sudah dapat memenuhi seluruh dana pembangunan yang akan kita laksanakan dari dalam negeri, pinjaman luar negeri tidak kita perlukan lagi. Pinjaman luar negeri sebagai salah satu alternatif sumber pendanaan pembangunan, perlu dimanfaatkan secara optimal sehingga dapat meningkatkan kapasitas ekonomi nasional. Secara bertahap, pemerintah kita sudah mulai untuk mengurangi pinjaman yang berasal dari luar negeri ini, dengan tujuan agar kita tidak bergantung dengan dana dari luar negeri. Tentu saja hal ini disesuaikan dengan kemampuan bangsa dan negara. Usaha lain untuk mengurangi ketergantungan dari pinjaman luar negeri, pemerintah menggalakan pinjaman dalam negeri antara lain dalam bentuk Surat Utang Negara (SUN), Obligasi Republik Indonesia (ORI), Surat Perbendaharaan Negara (SPN) dan akan dikembangkaan Obligasi Negara berdasarkan syariah Islam yaitu Surat Berharga Negara Syariah (SBNS/ Sukuk ) Jadi peranan pinjaman/hibah luar negeri dalam APBN adalah untuk menutup defisit APBN yang terjadi. Apabila perkiraan penerimaan dalam negeri yang terdiri dari penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) untuk suatu tahun anggaran tertentu tidak cukup untuk membiayai pengeluaran/belanja negara, maka pemerintah akan mengupayakan untuk menutup defisit anggaran yang terjadi. Upaya-upaya untuk menutup defisit anggaran dilakukan dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dari dalam negeri berasal dari perbankan dan non-perbankan. Dari perbankan sumbernya adalah dari Rekening Dana Investasi (RDI) dan Rekening Pembangunan Daerah (RPD). Sedang dari non-perbankan dilaksanakan melalui privatisasi, penjualan aset negara dan penerbitan Surat Utang Negara (SUN). Dari luar negeri pemerintah mendapatkannya dari pinjaman atau hibah.

2.1.5 Dasar Hukum Pengelolaan PHLN

Sebagai dasar hukum dalam pengelolaan pinjaman/hibah luar negeri antara lain : a. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional

12

[Type text] c. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang : Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah Serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri d. Peraturan

Menteri

Perencanaan

Pembangunan

Nasional/Kepala

Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor : PER-005/M.PPN/06/2006 tentang Tata Cara Perencanaan dan Pengajuan Usulan serta Penilaian Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman dan atau Hibah Luar Negeri. e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 52/PMK.10/2006 tentang : Tata Cara Pemberian Hibah kepada Daerah. f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 53/PMK.10/2006 tentang : Tata Cara Pemberian Pinjaman Daerah dari Pemerintah yang Dananya Bersumber dari pinjaman Luar Negeri. g. Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas tanggal 5 Mei 1995 Nomor : 185/KMK.03/1995 dan Nomor : KEP-031/KET/5/1995 tentang : Perencanaan, Pelaksanaan/Penatausahaan dan Pemantauan Pinjaman/Hibah Luar Negeri Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. h. Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas tanggal 29 September 1999 Nomor : 459/KMK.03/1999 dan Nomor : KEP-264/KET/09/1999 tentang : Perubahan Surat keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas tanggal 5 Mei 1995 Nomor : 185/KMK.03/1995 dan Nomor : KEP-031/KET/5/1995 tentang : Perencanaan, Pelaksanaan/Penatausahaan dan Pemantauan Pinjaman/Hibah Luar Negeri Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. i.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2001 tentang : Perubahan Ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 tentang : Bea Masuk, Bea Masuk  Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri.

13

[Type text]   j.

Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran tanggal 6 Juni 1996 Nomor : SE80/A/71/0696 dan Nomor ; SE-106/A.6/2001 tanggal 6 Agustus 2001 tentang : Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan PPN, PPn BM dan PPh Proyek Pemerintah yang Dibiayai Dengan Hibah/Pinjaman Luar Negeri.

k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 134/PMK.06/ 2005 tentang ; Pedoman Pembiayaan dan Pelaksanaan APBN. l.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 55/PMK.02/2006 tentang ; Pedoman Penyusunan RKA/KL Tahun 2007, dan perubahannya.

m. Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran tanggal 11 Juni 1996 Nomor : SE84/A/71/0696 tentang : Penulisan Nilai/Harga Kontrak dan Berita Acara Pembayaran

untuk

Proyek

Pemerintah

yang

Dibiayai

dengan

Dana

Pinjaman/Hibah Luar Negeri. n. Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran tanggal 24 April 2001 Nomor : SE54/A/2001 tentang : Tata Cara Penatausahaan Hibah Luar Negeri Dalam Rangka Pelakssanaan APBN. o. Peraturaan Menteri Keuangan Nomor : 143/PMK.02/2006 tentang : Tata Cara Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri. p. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang terkait.

2.1.6 Pengelolaan PHLN

Pengelolaan PHLN secara garis besar terdiri dari tiga tahap yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan pembayaran kembali pinjaman luar negeri. Tahap perencanaan PHLN merupakan tahapan kegiatan-kegiatan yang mesti ditempuh Pemerintah Indonesia guna memperoleh pinjaman/hibah luar negeri. Acuannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang : Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah Serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri dan secara operasionalnya telah diterbitkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor : PER-005/M.PPN/06/2006 tentang Tata Cara Perencanaan dan Pengajuan Usulan serta Penilaian Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman dan atau Hibah Luar Negeri.

14

[Type text] Pembahasan lebih lanjut mengenai perencanaan PHLN ini akan diberikan secara khusus dalam mata pelajaran tersendiri. Tahap pelaksanaan PHLN adalah menganggarkan dana PHLN kedalam dokumen anggaran yaitu kedalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa dan pelaksanaan kegiatan (proyek) yang pada akhirnya pelaksanaan penarikan PHLN. Penganggaran PHLN dalam DIPA dan tata cara pengadaan baran/jasa dengan dana PHLN akan diuraikan pada bab-bab berikutnya, sementara penarikan dan penyaluran PHLN akan dibicarakan dalam mata pelajaran tersendiri. Tahap pembayaran kembali pinjaman luar negeri juga dibahas lebih lanjut dalam mata pelajaran tersendiri.

2.2 Tes Formatif 1

1. Jelaskan secara singkat, mengapa sampai dengan saat ini Pemerintah Indonesia masih memerlukan pinjaman/hibah luar negeri ! 2. Apa yang dimaksud dengan pinjaman dan hibah luar negeri itu ? 3. Berdasarkan sifatnya pinjaman luar negeri dibedakan menjadi pinjaman lunak dan pinjaman tidak lunak. Apa maksudnya ? 4. Berdasarkan bentuknya pinjaman luar negeri dibedakan menjadi pinjaman proyek  dan pinjaman program. Jelaskan pengertian masing-masing dan berikan contohnya ! 5. Apa yang menjadi kriteria penerimaan pinjaman luar negeri bagi Pemerintah Indonesia ? 6. Jelaskan pula apa peranan pinjaman/hibah luar negeri dalam APBN ! 7. Jelaskan apa yang yang menjadi dasar hukum bagi pengelolaan pinjaman/hibah luar negeri di Indonesia ! 8. Usaha-usaha apa saja yang dilakukan Pemerintah Indonesia sebagai upaya mengurangi pinjaman luar negeri ?

2.3 Rangkuman

15

[Type text] Sampai saat ini Indonesia masih belum mampu menutup keseluruhan dana yang diperlukan untuk pembiayaan investasi/pembangunan. Hal itulah yang menyebabkan pemerintah memerlukan dana dari luar negeri baik berupa hibah maupun pinjaman untuk  menutup defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terjadi, meningkatkan investasi dan mempercepat tercapainya sasaran pembangunan. PHLN ini sifatnya hanya sebagai pelengkap biaya pembangunan, dengan perkataan lain seandainya kita sudah dapat memenuhi seluruh dana pembangunan yang akan kita laksanakan dari dalam negeri, pinjaman luar negeri tidak kita perlukan lagi. Pinjaman luar negeri sebagai salah satu alternatif sumber pendanaan pembangunan, perlu dimanfaatkan secara optimal sehingga dapat meningkatkan kapasitas ekonomi nasional. Pengelolaan PHLN secara garis besar terdiri dari tiga tahap yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan pembayaran kembali pinjaman luar negeri. Tahap perencanaan PHLN merupakan tahapan kegiatan-kegiatan yang mesti ditempuh Pemerintah Indonesia guna memperoleh pinjaman/hibah luar negeri. Tahap pelaksanaan PHLN adalah menganggarkan dana PHLN kedalam dokumen anggaran yaitu kedalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa dan pelaksanaan kegiatan (proyek) yang pada akhirnya pelaksanaan penarikan PHLN.

Tahap pembayaran kembali pinjaman luar negeri merupakan

pemenuhan kewajiban kita selaku borrower  kepada lender. Kewajiban-kewajiban tersebut terdiri dari pembayaran pokok pinjaman (principal), pembayaran jasa-jasa (services) yaitu bunga (interest), pembayaran biaya komitmen (commitment fee ) dan

pembayaran biaya-biaya lainnya.

2.4 Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Setelah Anda menjawab soal-soal tes formatif 1 ini menurut keyakinan/pendapat Anda sendiri, selanjutnya coba Anda cocokan jawaban Anda dengan kunci jawaban tes formatif 1 yang ada dihalaman belakang modul ini. Kemudian hitunglah jawaban Anda yang benar. Gunakan pedoman dibawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi kegiatan belajar 1 ini.

Jumlah jawaban Anda yang benar

16

[Type text] Tingkat penguasaan = -------------------------------------------- x 100% 8

Jika tingkat penguasaan Anda mencapai angka : 90 s.d. 100%

artinya

Bagus sekali

80 s.d. 89%

artinya

Bagus

70 s.d. 79%

artinya

Sed ang

Kurang dari 69%

artinya

Kurang

Jika Anda mencapai tingkat penguasaan lebih dari 80% Anda dapat meneruskan kegiatan belajar berikutnya. Anda bagus! Akan tetapi bila tingkat penguasaan Anda masih dibawah 80%, maka Anda harus mengulangi kegiatan belajar 1 ini, terutama pada bagian-bagian yang belum Anda kuasai.

.

17

[Type text] 3. Kegiatan belajar 2

PENGANGGARAN DANA PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI DALAM DIPA

Tujuan Instruksional Khusus Setelah Anda mempelajari kegiatan belajar 2 ini, Andan diharapkan mampu untuk : a. Memahami persyaratan pengalokasian dana PHLN dalam DIPA; b. Memahami waktu pengalokasian dana PHLN dalam DIPA; c. Memahami ketentuan-ketentuan pengalokasian dana PHLN dalam DIPA; d. Memahami permasalahan-permasalahan pengalokasian dana PHLN dalam  DIPA; 3.1 Uraian, Contoh dan Non-contoh 3.1.1 Persyaratan pengalokasian dana PHLN dalam DIPA

Setelah loan/grant/credit agreement , ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia yang diwakili Menteri Keuangan atau kuasanya dengan pihak  lender , berarti proyek  sekarang telah memiliki dana. Tugas kita adalah melaksanakan proyek itu sendiri sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat sebelumnya. Setelah loan agreement  dinyatakan efektif, sebelum proyek dilaksanakan terlebih dahulu sebagian atau seluruh dari dana pinjaman/hibah yang dialokasikan dalam loan agreement  tersebut harus dianggarkan dalam dokumen anggaran yaitu dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atau dokumen lain yang disamakan dengan DIPA, karena DIPA ini bagi satker kementerian negara/lembaga berfungsi sebagai dokumen untuk melaksanakan kegiatan pada tahun tersebut dan sebagai dokumen dasar untuk mencairkan dana ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Dalam mengalokasikan dana pinjaman/hibah luar negeri dalam DIPA, ada beberapa persyaratan yang mesti dipenuhi. Persyaratan-persyaratan dimaksud antara lain a.  Loan agreement sudah dinyatakan efektif dan telah mempunyai nomor register,

18

[Type text] b. Kategori/uraian kategori yang akan dianggarkan dalam DIPA sudah jelas tercantum dalam Naskah Perjanjian Pinjaman/Hibah Luar Negeri (NPPHLN), c. Porsi/beban PHLN sesuai dengan ketentuan NPPHLN, d. Tata cara penarikan sudah ditetapkan, e.  Loan belum closing date , f. Tersedia

dana

pendamping

(bagi

pinjaman

yang

mensyaratkan

dana

pendamping).   Loan agreement yang belum dinyatakan efektif walaupun sudah ditandatangani

belum dapat ditarik. Biasanya lender  meminta beberapa persyaratan lagi setelah loan agreement ditandatangani agar loan dapat dinyatakan efektif. Persyaratan tersebut adalah legal opinion, yaitu surat pernyataan dari Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia atau

dari Biro Keuangan Departemen Keuangan yang menyatakan bahwa loan agreement  yang telah ditandatangani tersebut telah sesuai dengan hukum dan perudang-undangan yang berlaku di Indonesia dan syah. Persyaratan lainnya adalah power of attorney yaitu penunjukan pejabat yang diberi wewenang untuk menarik pinjaman tersebut beserta contoh tanda tangannya (speciment). Selain itu PHLN tersebut harus telah memiliki nomor register pinjaman/hibah. Nomor register pinjaman adalah nomor yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang sebagai kode dari setiap pinjaman luar negeri yang diterima Indonesia. Apabila nomor register pinjaman ini belum diterbitkan, maka dalam memproses DIPA akan mengalami kendala. Kegiatan-kegiatan yang dananya berasal dari PHLN yang akan dianggaarkan dalam DIPA harus tercantum dalam kategori atau uraian kategori dari loan agreement  tersebut. Kegiatan-kegiatan yang akan dibiayai dari loan tersebut, biasanya dicantumkan dalam lampiran loan agreement  tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari loan agreement  itu sendiri (description of the project). Apabilaa kegiatan-kegiatan yang dianggarkan diluar description of the project, maka kegiatan-kegiatan tersebut tidak  bisa diganti oleh lender  (dinyatakan ineligible ). Porsi/beban PHLN harus sesuai dengan NPPHLN. Ini harus diperhatikan, terutama bagi porsi PHLN yang kurang dari 100%. Sebab porsi PHLN merupakan batas tertinggi yang bisa ditarik atas beban loan tersebut. Apabila kita menganggarkan kegiatan

19

[Type text] dengan dana PHLN yang melebihi porsi PHLN, maka kita dinyatakan overdrawn/over  claim (kelebihan penarikan). Kelebihan penarikan itu tidak akan diganti oleh lender  (ineligible) dan harus diganti dengan dana rupiah APBN (refund/refinancing).

Tata cara penarikan pembiayaan kegiatan beban loan harus dicantumkan dalam DIPA dan harus mengacu dalam NPPHLN bersangkutan. Dalam satu loan kadangkala setiap kategori tidak menggunakan tata cara penarikan yang sama. Ini harus dipahami, karena salah dalam mencantumkan tata cara penarikan PHLN akan berakibat salah dalam penyaluran PHLN oleh Kantor Pelayanan Perbandaharaan Negara (KPPN). Kesalahan penyaluran berakibat pengeluaran yang telah dikeluarkan tersebut tidak diganti oleh lender. Ada empat tata cara penarikan PHLN yaitu dengan metoda Pembukaan  Letter of 

 /Pembayaran Credit/LC  (dalam DIPA kodenya LC), dengan metoda   Direct Payment  langsung (dalam DIPA kodenya PL), dengan metoda  Reimbursement  /Pembiayaan Pendahuluan (dalam DIPA kodenya PP) serta dengan metoda Special Account  /Rekening Khusus (dalam DIPA kodenya RK). Keempat tata cara penarikan PHLN tersebut akan dibicarakan lebih lanjut dalam mata pelajaran tersendiri. Closing date adalah tanggal batas akhir penarikan dana PHLN atas beban suatu loan . Jadi kegiatan-kegiatan yang dananya berasal dari PHLN yang diajukan kepada lender  yang melewati tanggal tersebut tidak akan diganti oleh lender . Agar pembiayaan

kegiatan atas beban PHLN bisa diganti lender , maka pengalokasian dana PHLN harus dilaksanakan sebelum loan dinyatakan closing date. Juga penarikan dana PHLN yang telah dianggaarkan dalam DIPA juga tidak boleh melewati batas waktu closing date. Karena setelah closing date KPPN tidak diperbolehkan lagi menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana Rekening Khusus (SP2D-RK), juga KPPN Khusus tidak diperkenankan menerbitkan Withdrawal Application (WA) atas beban loan tersebut. Dengan perkataan lain penarikan PHLN harus dilakukan pada masa-masa penarikan (disbursement period), yaitu masa antara tanggal efektifnya pinjaman (loan effective date) sampai dengan masa berakhirnya penarikan pinjaman (loan closing date). Pada umumnya tidak semua kategori kegiatan dalam suatu loan agreement  dibiayai dengan porsi 100% loan. Kadang kala ada beberapa kategori yang dibiayai loan tidak 100%. Untuk itu perlu adanya dana pendamping yang berasal dari Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang akan melaksanakan kegiatan tersebut (executing

20

[Type text] agency ). Misalnya porsi loan hanya 70%, maka perlu dana pendamping 30%. Dana ini

harus sudah dialokasikan oleh executing agency sebagai dana pendamping loan dan hanya bisa digunakan untuk keperluan pendamping pinjaman tersebut.

3.1.2 Waktu pengalokasian/penganggaran dana PHLN dalam DIPA

Dana PHLN yang akan dianggarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) sebagai dasar dalam penyusunan DIPA dibedakan dalam PHLN baru (new loan/grant ) yaitu PHLN yang baru pertama kali akan dimuat sebagai sumber pembiayaan dalam RKA-KL, PHLN yang sedang berjalan (on going loan/grant ) yaitu PHLN yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan yang

sudah dilaksanakan sebelumnya atau membiayai kegiatan baru atas beban loan tersebut. Waktu penganggraran PHLN dalam DIPA dapat dilakukan setelah pagu sementara ditetapkan atau pada saat penyusunan RKA-KL maupun setelah RKAKL/DIPA disyahkan atau pada saat tahun anggaran berjalan. Apabila pengalokasian PHLN dilakukan pada saat pagu sementara ditetapkan atau pada saat menyusun RKAKL, maka acuannya mengikuti Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang petunjuk penyusunan RKA-KL yang diterbitkan setiap tahunnya dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang : Tata Cara Pengadaan Pinjaman Dan/Atau Penerimaan Hibah Serta Penerusan Pinjaman Dan/Atau Hibah Luar Negeri. Untuk new loan/grant  dan on going loan/grant  waktu pengalokasiannya dilakukan pada saat pagu

sementara ditetapkan atau pada saat menyusun RKA-KL ini. Apabila pengalokasian PHLN dilakukan setelah RKA-KL/DIPA disyahkan, maka ketentuannya mengikuti Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang mekanisme revisi DIPA. Misalnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 33/PMK.02/2006 tentang : Tata Cara Revisi DIPA Tahun 2006. PHLN luncuran (loan/grant carry over ) yaitu PHLN yang tidak terserap pada tahun anggaran yang lalu dan akan dimanfaatkan kembali pada tahun yang akan datang misalnya, waktu pengalokasiannya dilakukan setelah RKAKL/DIPA disyahkan/pada saat tahun anggaran berjalan. Penentuan jenis kegiatan yang dilakukan dalam RKA-KL berdasarkan sumber pembiayaannya (apakah rupiah murni, pinjaman/hibah luar negeri dan penerimaan negara bukan pajak/PNBP) adalah sebagai berikut :

21

[Type text] ü

Untuk suatu kegiatan yang dibiayai 100% rupiah murni dibuat kegiatan kesatu.

ü

Untuk suatu kegiatan yang dibiayai dengan persentase tertentu untuk pendamping (rupiah murni) dan dengan persentase tertentu PHLN dibuat kegiatan kedua.

ü

Untuk suatu kegiatan yang dibiayai 100% pinjaman luar negeri dibuat kegiatan ketiga.

ü

Untuk suatu kegiatan yang dibiayai 100% hibah luar negeri dibuat kegiatan keempat.

ü

Untuk suatu kegiatan yang dibiayai dengan persentase tertentu untuk rupiah murni (pendamping) dan dengan persentase tertentu hibah dibuat kegiatan kelima.

ü

Untuk suatu kegiatan yang dibiayai 100% PNBP dibuat kegiatan keenam. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam

menganggarkan/mengalokasikan

dana PHLN dalam DIPA antara lain : a. Yang berkaitan dengan peraturan yaitu : Peraturan Menteri Keuangan tentang : Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL, Surat Edaran Menteri Keuangan tentang : Penetapan Pagu Sementara/Definitif dan Peraturan Menteri Keuangan tentang : Standar Biaya. b. Yang berkaitan dengan rincian penganggaran yaitu : pagu PHLN, rupiah pendamping dan local cost (jika diperlukan). c. Dokumen pendukung lainnya antara lain : NPPHLN, Register Pinjaman, term of reference (TOR), rincian anggaran biaya (RAB) dan lain-lain.

Adapun dalam menentukan cara pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan dengan cara swakelola atau kontraktual. Cara swakelola misalnya untuk penyelenggaraan pendidikan dan latihan teknis yang mencakup untuk belanja gaji (honorarium) dan belanja barang (perjalanan dinas dan pembelian alat tulis kantor). Contoh lain swakelola adalah untuk pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dimana semua komponen masuk  belanja modal. Apabila kegiatan-kegiatan tadi akan dilaksanakan secara kontraktual, maka untuk  penyelenggaraan diklat teknis semua komponen adalah masuk belanja barang, sementara untuk pemeliharaan jalan semua komponen masuk belanja modal.

3.1.3 Ketentuan pengalokasian dana PHLN dalam DIPA

22

[Type text] Ketentuan mengenai tata cara penarikan PHLN berbeda antara loan yang satu dengan loan lainnya, oleh karena itu pencantuman dana PHLN dalam RKA-KL harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam loan agreement  berkenaan. Tujuannya adalah untuk menghindari kesalahan dalam pencantuman dana yang pada akhirnya dapat menyebabkan terjadinya kesalahan pembayaran dan dinyatakan ineligible . Untuk itu perlu dipahami benar-benar Naskah Perjanjian Pinjaman/Hibah Luar Negeri (NPPHLN/   Loan agreement) dan Staff Appraisal Report (SAR) terutama mengenai : porsi beban loan untuk masing-masing kegiatan, kegiatan-kegiatan yang telah dibiayai loan, tanggal closing date, lokasi sasaran/cakupan kegiatan proyek dan ketentuan lainnya (cara pembayaran dan sebagainya). Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pencantuman dana PHLN dalam RKA-KL sebagai berikut : 1. Status loan Dana PHLN harus memiliki status yang jelas, dalam arti NPPHLN berkenaan sudah ditandatangani dan dinyatakan efektif serta telah diberi nomor register (kode pinjaman) oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang. 2. Jenis tata cara pembayaran Pencantuman jenis tata cara pembayaran seperti rekening khusus (RK), pembayaran langsung (PL) dan pembukaan  Letter of Credit  (LC) dan penarikan khusus hibah pada Lembaran Kerja (LK) maupun RKA-KL agar memperhatikan petunjuk-petunjuk pada surat edaran mengenai cara-cara pembayaran loan tersebut yang diterbitkan Direktorat Pengelolaan Kas Negara maupun Peraturan Menteri Keuangan atau keterangan yang ada dalam loan agreement  itu sendiri. 3. Alokasi dana Untuk mengalokasikan dana PHLN dalam RKA-KL perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut : a. Jenis kegiatan/pekerjaan yang akan dibiayai harus terdapat dalam uraian kategori dalam NPPHLN. b. Dana PHLN untu setiap kategori pengeluaran masih cukup tersedia. Hal ini penting untuk menghindari terjadinya overdrawn/overclaim yaitu kelebihan penarikan pada satu kategori.

23

[Type text] c. Porsi dana PHLN sesuai dengan kategori yang ditetapkan dalam NPPHLN d. Khusus untuk PHLN yang penarikannya melalui tata cara LC, perlu diperhatikan nilai kontrak pekerjaan secara keseluruhan. Hal ini berkaitan dengan pembukaan LC di Bank Indonesia oleh KPKN Khusus. 4. Biaya administrasi kegiatan Pengalokasian biaya administrasi (AP) untuk kegiatan berpinjaman dan hibah luar negeri hendaknya berpedoman pada Buku Biru Direktorat Jenderal Cipta Karya (Surat

edaran

Dirjen

Cipta

Karya

tanggal

10

april

1997

nomor

:

295/KPTS/CK/1997 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Gedung Negara) dan NPPHLN berkenaan. 5. Satuan harga Dalam hal dijumpai besaran harga pembiayaan kegiatan-kegiatan pada loan agreement atau bagian dari pada loan agreement  (misalnya pada cost table) yang

melebihi Harga Satuan Umum (HSU), HSPK dan billing rate , maka yang digunakan adalah besaran yang terdapat dalam HSU, HSPK dan Billing rate atau ketentuan lain yang berlaku. 6. Kartu Pengawasan alokasi pagu PHLN Untuk lebih meningkatkan tertib administrasi PHLN, setiap penelaah maupun executing agency harus mencatat setiap loan dalam kartu pengawasan alokasi

pagu PHLN. Kartu pengawasan dibuat per-kegiatan dan per-kategori serta alokasi dana PHLN per-kegiatan dan per-tahun. 7. Kegiatan baru Khusus untuk kegiatan-kegiatan baru yang dananya dari PHLN namun naskah perjanjiannya masih dalam proses negosiasi, dana pendampingnya dapat disediakan dari APBN dan atau APBD dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut : a. Adanya perencanaan pembiayaan yang matang. b. Tersusunnya rencana perolehan tanah dan penempatan kembali penduduk  termasuk  (resttlement)

rencana pembiayaan untuk tahun pertama

pekerjaan-pekerjaan konstruksi (civil works).

24

[Type text] c. Telah disusun indikator-indikator untuk menilai tingkat keberhasilan kegiatan dalam rangka monitoring dan evaluasi, termasuk tersedianya data base kegiatan.

d. Tersusunya sistem pengadaan barang/jasa dan manajemen keuangan, termasuk sistem auditnya. e. Tersusunnya usulan-usulan (proposal) untuk jasa konsultan, dan dokumendokumen tender (baik utnuk pengadaan barang maupun pekerjaan konstruksi) untuk tahun pertama pelaksanaan kegiatan. f. Pada

waktu

negosiasi Project

Management

Unit

(PMU)/Project 

 Implementing Unit (PIU) sudah terbentuk dan telah dilengkapi dengan staf 

dan personilnya. Dalam hal ini termasuk rencana-rencana kegiatan dan dana persiapan kegiatan.

3.1.3.1 Penyediaan dana PHLN dan rupiah pendamping dalam RKA-KL

Dana untuk kegiatan-kegiatan yang dibiayai dengan PHLN dalam RKA-KL harus mengikuti ketentuan-ketentuan perpajakan yang diberlakukan untuk proyek-proyek  pemerintah dengan dana PHLN antara lain: 1. Bea Masuk (BM), Bea Masuk Tambahan BMT) atas impor barang oleh kontraktor utama, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan

atas

Barang Mewah (PPnBM) yang terutang sejak 1 April 1995 sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya dibiayai dengan PHLN, tidak dipungut. 2. BM, BMT atas impor barang oleh kontraktor utama, PPN dan PPnBM sejak 1 April 1995 sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pemerintah yang seluruh dananya dibiayai dengan PHLN, dibebaskan hanya atas bagian dari kegiatan pemerintah yang dananya dibiayai dari PHLN. 3. Pemungutan PPh pada SPM RK tidak dilakukan melalui pemotongan dalam SPM tetapi wajib pajak/rekanan yang bersangkutan menyetorkan jumlah pajak terutang sesuai dengan persentase yang berlaku sebesar jumlah yang tercantum dalam SPM atas dasar kontrak yang dananya berasal dari PHLN.

25

[Type text] Berkaitan dengan itu maka dalam pengalokasian dana PHLN dan dana pendamping dalam RKA-KL diberlakukan ketentuan : a.

Dana

kegiatan

yang

bersumber

dari

PHLN

tidak

perlu

dialokasikan/disediakan dana untuk PPN dalam RKA-KL; b.

Dana yang bersumber dari rupiah murni sebagai dana pendamping disediakan dana PPN dalam RKA-KL sebesar 10% dari alokasi dana rupiah murni.

Pencantuman dana dalam RKA-KL untuk kegiatan yang sebagian atau seluruhnya dibiayai PHLN adalah sebagai berikut : a. Untuk pekerjaan yang menggunakan standar

Sesuai Surat Edaran Bersama (SEB) Direjen Anggaran dan Ketua Bappenas Nomor : S-1047/A/2000 dan Nomor : 1202/D.II/03/2000 perihal ketentuan pokok  penyusunan dan penetapan Harga Satuan Pembangunan Gedung Negara (HSBGN), sejak  tahun anggaran 2000 penyusunan/pengesahan HSBGN dilimpahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota berdasarkan spesifikasi teknis yang diterbitkan oleh instansi teknis terkait. Oleh karena itu untuk pekerjaan konstruksi (gedung, rumah dinas dan lain-lain) agar memperhatikan satuan biaya yang dikeluarkan oleh

Pemerintah

Propinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Sebagai contoh : Satuan biaya gedung tidak bertingkat di Kabupaten X adalah Rp. 550.000,- per meter persegi. Apabila di kabupaten X tersebut akan dibangun gedung tidak bertingkat dengan luas 1.000 meter persegi dan seluruh biayanya beasal dari PHLN (porsi PHLN 100%), maka perhitungan dalam RKA-KL adalah sebagai berikut : Biaya keseluruhan : 1.000 m2 x Rp. 550.000/m2

= Rp. 550.000.000,-

Perhitungan PPN yang tidak dipungut : 10% x 100/110 x Rp. 550.000.000,-

= Rp.

50.000.000,- (-)

Dana yang disediakan dalam RKA-KL

= Rp. 500.000.000,-

b. Pekerjaan yang tidak menggunakan standar (non-standar)

Untuk pekerjaan non-standar yang sebagian atau seluruh dananya dibiayai dana PHLN, maka dana yang disediakan dalam RKA-KL adalah sebesar nilai konstruksi/ 

26

[Type text] pekerjaan (lihat RAB/OE) tanpa perlu memasukan PPN 10% untuk porsi PHLN. Sedangkan untuk porsi rupiah tetap memperhitungkan PPN sebesar 10%. c. Khusus untuk pinjaman luar negeri dari IBRD berlaku ketentuan sebagai berikut :

1. Apabila porsi IBRD di atas 91%, maka porsi IBRD yang ditampung dalam RKAKL adalah sebesar persentase (porsi IBRD) dikalikan dikalikan dengan nilai kontrak netto (tidak termasuk PPN). 2. Apabila porsi IBRD lebih kecil atau sama dengan 91%, maka porsi IBRD yang ditampung dalam RKA-KL adalah sebesar persentase (porsi IBRD) dikalikan dikalikan dengan nilai kontrak bruto ( termasuk PPN). Sebagai contoh : Suatu pekerjaan sipil (civil works) akan mendapat pembiayaan dari loan IBRD dengan porsi 95%. Apabila dana proyek dimaksud sebesar Rp. 500.000.000,- (belum termasuk PPN), maka penyediaan dana dalam RKA-KL adalah sebagai berikut : - porsi IBRD sebesar

: 95% x Rp. 500.000.000,- = Rp. 475.000.000,-

- porsi rupiah murni

: 5% x Rp. 500.000.000,- = Rp.

- PPN porsi RM

: 10% x Rp. 25.000.000,- = Rp.

Jumlah dana dalam RKA-KL (termasuk PPN)

25.000.000,2.500.000,- (+)

= Rp. 502.500.000,-

Suatu pekerjaan sipil (civil works) akan mendapat pembiayaan dari loan IBRD dengan porsi 80%. Apabila dana proyek dimaksud sebesar Rp. 500.000.000,- (belum termasuk PPN), maka penyediaan dana dalam RKA-KL adalah sebagai berikut : Nilai pekerjaan adalah : Rp. 500.000.000,- + Rp. 50.000.000,-=Rp.550.000.000,-porsi IBRD sebesar

: 80% x Rp. 550.000.000,-

- porsi rupiah murni

: (20% x Rp. 550.000.000,-) – PPN

= Rp. 440.000.000,-

= Rp. 110.000.000 – Rp. 50.000.000 = Rp .60.000.000,- PPN porsi RM

: 10% x Rp. 60.000.000,-

Jumlah dana dalam RKA-KL (termasuk PPN)

= Rp . 6.000.000,- (+) = Rp. 506.000.000,-

3.1.3.2 Lain-lain

Loan IBRD yang sudah punya fasilitas Rekening Khusus (RK) sebagaimana tercantum dalam NPPHLN disalurkan seluruhnya melalui rekening khusus. Dengan

27

[Type text] demikian Pembiayaan Pendahuluan (PP), Pembayaran Langsung (PL) dan Letter of  Credit (LC) tidak lagi digunakan sebagai tata cara penarikan loan tersebut (SE DJA Nomor: SE-22/A/61/0294 tanggal 23 Peberuari 1994). Rekening khusus untuk loan ADB hanya digunakan untuk pembayaran mata uang rupiah, kecuali untuk  training dan  fellowship yang dibayarkan dengan valas. Sedangkan semua pembayaran valas untuk kegiatan selain training and fellowship harus dilaksanakan dengan PL (walaupun dalam loan agreement  tersedia tata cara rekening khusus yang pembayarannya melalui KPKN Khusus Jakarta VI/Banda Aceh). Penyediaan dana yang bersumber dari PHLN lainnya agar berpedoman pada NPPHLN bersngkutan. Penyediaan dana pendamping merupakan salah satu prioritas utama dalam pencantuman alokasi anggaran pembangunan/proyek. Oleh karena itu dana pendamping baik porsi maupun non-porsi yang telah dialokasikan dalam satuan 3 maupun RKA-KL, tidak dapat digunakan untuk kegiatan lain selain sebagai dana pendamping. Untuk kepentingan pendataan/informasi, perlu dibedakan mengenai dana pendamping yang merupakan porsi dan non-porsi dalam RKA-KL. Dana pendamping porsi adalah beban pemerintah untuk menyediakan dana dalam RKA-KL dengan ketentuan sebagai berikut : a.

Porsi alokasi dana tersebut dalam suatu kategori telah ditentukan dalam NPPHLN, misalnya GOI 40% dan porsi pinjaman luar negeri 60%.

b.

Berpengaruh langsung pada penarikan dana PHLN.

Dana pendamping non-porsi adalah beban pemerintah untuk membiayai kewajiban yang ditentukan dalam NPPHLN dengan ketentuan sebagai berikut : a. Porsi dana PHLN pada suatu kategori dalam NPPHLN sebesar 100%. b. Tidak berpengaruh langsung pada penarikan dana PHLN namun tetap berpengaruh pada penyelesaian pekerjaan kegiatan secara keseluruhan. Sebagai contoh kegiatan pembangunan gedung sekolah. Pinjaman luar negeri membiayai pembangunan gedung, sedangkan pemerintah berkewajiban membiayai penyediaan tanah. Pembangunan gedung sekolah tidak akan terlaksana apabila tanahnya belum tersedia, namun penarikan dana untuk  pembangunan sekolah tidak bergantung pada penarikan dana untuk 

28

[Type text] penyediaan tanah. Dalam aplikasi komputer istilah dana pendamping nonporsi ini disebut dengan local cost . Pencantuman PHLN dalam RKA-KL khususnya halaman 1 mengenai rincian pinjaman/hibah luar negeri harus dilakukan dengan benar dan lengkap agar dapat memberikan data dan informasi yang akurat mengenai sumber PHLN, pagu PHLN, perkiraan penarikan, serta dana pendamping yang tersedia. Bagi RKA-KL yang berpinjaman atau hibah luar negeri yang mempunyai dana pendamping maka loan dan dana pendampingnya hanya disediakan untuk keperluan satu tahun dan apabila kegiatan/pekerjaan harus diselesaikan beberapa tahun (multi years contract ) maka kekurangan dananya disediakan pada RKA-KL tahun berikutnya.

Bila dana pendamping berasal dari luar APBN, seperti APBD, BUMN atau kontribusi masyarakat dan sebagainya, maka pencantuman dana pendamping dimaksud dalam RKA-KL cukup dilakukan dengan memberi kode F2 pada kolom 7 formulir 1.5 RKA-KL.

3.1.4 Pencantuman dana PHLN dalam DIPA

Dana PHLN untuk membiayai suatu kegiatan dalam DIPA tercantum dalam Surat Pengesahan DIPA, halaman IA DIPA (Umum) dan halaman II DIPA (Rincian Pengeluaran). Sebagai ilustrasi atau gambaran disini diberikan contoh pencantuman dana PHLN dalam DIPA baik dalam Surat Pengesahan DIPA, halaman IA DIPA (Umum) dan halaman II DIPA (Rincian Pengeluaran). Dalam contoh ini diambil dari sebuah DIPA tahun anggaran 2007 dengan Surat Pengesahan DIPA Nomor : 0505.1/033.04.0/-/2007 tanggal 31 Desember 2006 untuk  satker

dengan

kode

472086

yang

mendapatkan

dana

keseluruhan

sebesar

Rp.214.461.306.000 (dua ratus empat belas milyar empat ratus enam puluh satu juta tiga ratus enam ribu rupiah). Pada Surat Pengesahan DIPA dana PHLN tercantum dalam asal sumber dana kegiatan yang berasal dari : 1.Rupiah Murni

Rp.

178.758.161.000

2.PNBP

Rp.

0

29

[Type text] 3.Pinjaman/Hibah Luar Negeri

Rp.

35.703.145.000

- Hibah

Rp.

0

- Pinjaman

Rp.

35.703.145.000

Selanjutnya dalam Surat Pengesahan DIPA tersebut dijelaskan bahwa pencairan dana dilakukan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di Palembang dan KPPN Khusus Jakarta VI dengan rincian sebagai berikut : 1. KPPN Palembang

(014) Rp.

178.758.161.000

2. KPPN Khusus Jakarta VI

(140) Rp.

35.703.145.000

Selanjutnya angka-angka tersebut diperjelas lagi dalam halaman IA sebagai mana dapat dilihat pada halaman 31.

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2007 IA. U M U M Nomor SP Kode satker

: :

0505.1/033.04.0/-/2007 472086

Hal. IA. 1

1.Anggaran Tahun 2007 1.Rupiah Murni

30

Rp.

214.461.306.000

Rp.

178.758.161.000

[Type text] 2.PNBP

Rp.

0

3.Pinjaman/Hibah Luar Negeri

Rp.

35.701.145.000

Keterangan

a.Pinj. Luar Negeri

b.Hibah

(1) Valas

US$

3.880.776 Rp.

35.701.145.000

(2) RPLN

US$

0 Rp.

0

(1) Valas

US$

0 Rp.

0

(2) RPLN

US$

0 Rp.

0

2.Rincian Pinjaman/hibah Luar Negeri

SUMBER PHLN No

No PHLN No Register

PHLN

Penarikan

1.Pagu Total

1.s.d. tahun lalu

2.Pagu Belanja Dep

2.Tahun ini

Valas (x 1.000)

US $

Kode

1 1

2

3

Dana (USD)

4

Kode

Dana Pendamping Rincian & Cara Penarikan (PP,PL,RK,LC)

Dana (USD)

5

1.Rp Pendm 3.Rp. LC 2.RPLN Ko de

6

7

Rp.(x 1.000)

8

1798-INO (SP)

1

190.000,00

1

0

0(PP)

ADB

2

3.880,77

2

3.880,77

35.203.145 (PL)

10636401

4.Rp APBD

1

9 21.890.780

0(RK) 0(LC)

Dan dalam halaman II (Rincian Pengeluaran) dirinci lagi dalam fungsi, subfungsi, program dan kegiatan (kode 04.08.02.4330.5341) sebagai berikut : Uraian kegiatan, subkegiatan dan BKPK : Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Lokasi

: 11.03

Kategori belanja

: Modal.

Jumlah uang

: Rp.6.001.721.000,-

KPPN

: 140

Cara Penarikan

: PL

31

[Type text] Uraian kegiatan, subkegiatan dan BKPK : Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Lokasi

: 11.04

Kategori belanja

: Modal.

Jumlah uang

: Rp.23.699.703.000,-

KPPN

: 140

Cara Penarikan

: PL

Lokasi

: 11.08

Kategori belanja

: Modal.

Jumlah uang

: Rp.6.001.721.000,-

KPPN

: 140

Cara Penarikan Jumlah

: PL dana

keseluruhan

kegiatan

di

tiga

lokasi

adalah

sebesar

Rp.35.703.145.000,-

3.1.5 Permasalahan pengalokasian dana PHLN dalam DIPA

Dalam pelaksanaan penganggaran PHLN dalam DIPA masih sering dijumpai permasalahan-permasalahan. Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain : a. Dokumen PHLN belum tersedia pada saat penyusunan RKA-KL, b. Alokasi PHLN tidak sebanding dengan kebutuhan pembiayaan kegiatan, c. Tidak tersedia dana pendamping. Untuk mendapatkan pinjaman luar negeri memang diperlukan beberapa pentahapan yang memakan waktu cukup lama. Sehingga penandatangan loan agreement  kadang terlambat.   Loan agreement belum ditandatangani sementara waktu penyusunan RKA-KL telah sampai. Untuk tidak menghambat pelaksanaan kegiatan, maka Kementerian/Lembaga terpaksa memaksakan diri untuk mengalokasikan dana PHLN tersebut dalam RKA-KL. Solusi untuk itu adalah RKA-KL tetap dibahas, sementara untuk pencairan dana diadakan pemblokiran terhadap alokasi dana PHLN dalam DIPA sampai dengan loan agreement  ditandatangani dan dinyatakan efektif. Hal ini sering terjadi terutama dana PHLN yang berasal dari hibah, yang kita tidak tahu persis kapan hibah tersebut dikucurkan walaupun komitmen ( pledge ) dari pemberi hibah sudah ada.

32

[Type text] Kadang dalam penganggaran PHLN dalam DIPA terjadi kelebihan atau kekurangan dana dalam pelaksanaannya. Untuk itu perlu kecermatan dari setiap Kementerian/Lembaga dalam menyusun owner estimate (OE), agar mempedomani ketentuan dan satuan harga yang berlaku. Dana pendamping harus disediakan oleh executing agency , apabila ada kategori kegiatan yang tidak sepenuhnya dibiayai dari pinjaman luar negeri. Sebab apabila tidak  maka kegiatan tersebut tidak bisa dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah dibuat.

3.2 Tes Formatif 2

1. Apa saja persyaratannya pinjaman luar negeri bisa dianggarkan dalam RKA-KL? 2. Kapan saja waktu untuk menganggarkan dana pinjaman luar negeri dalam RKA-K L? 3. Jelaskan ketentuan-ketentuan yang Anda ketahui dalam pengalokasian dana PHLN dalam DIPA ! 4. Dibagian mana saja dana PHLN dalam DIPA dicantumkan ? 5. Masalah-masalah apa saja yang sering dijumpai dalam penganggaran PHLN dalam DIPA!

3.3 Rangkuman

Dana pinjaman/hibah luar negeri yang akan dialokasikan dalam DIPA, harus beberapa persyaratan. Persyaratan-persyaratan dimaksud antara lain :   Loan agreement  sudah dinyatakan efektif dan telah mempunyai nomor register, kategori/uraian kategori yang akan dianggarkan dalam DIPA sudah jelas tercantum dalam Naskah Perjanjian Pinjaman/Hibah Luar Negeri (NPPHLN), porsi/beban PHLN sesuai dengan ketentuan NPPHLN, tata cara penarikan sudah ditetapkan, loan belum closing date, dan tersedia dana pendamping (bagi pinjaman yang mensyaratkan dana pendamping). Persyaratanpersyaratan tersebut mesti dipahami oleh executing agency sebagai penanggung jawab pelaksanaan kegiatan agar dalam pelaksanaan kegiatan nanti tidak mengalami hambatan. Waktu penganggraran PHLN dalam DIPA dapat dilakukan setelah pagu sementara ditetapkan atau pada saat penyusunan RKA-KL maupun setelah RKAKL/DIPA disyahkan atau pada saat tahun anggaran berjalan. Apabila pengalokasian

33

[Type text] PHLN dilakukan pada saat pagu sementara ditetapkan atau pada saat menyusun RKAKL, maka acuannya mengikuti Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang petunjuk penyusunan RKA-KL yang diterbitkan setiap tahunnya dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang : Tata Cara Pengadaan Pinjaman Dan/Atau Penerimaan Hibah Serta Penerusan Pinjaman Dan/Atau Hibah Luar Negeri. Untuk new loan/grant  dan on going loan/grant  waktu pengalokasiannya dilakukan pada saat pagu

sementara ditetapkan atau pada saat menyusun RKA-KL ini. Apabila pengalokasian PHLN dilakukan setelah RKA-KL/DIPA disyahkan, maka ketentuannya mengikuti Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang mekanisme revisi DIPA. Misalnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 33/PMK.02/2006 tentang : Tata Cara Revisi DIPA Tahun 2006. PHLN luncuran (loan/grant carry over ) yaitu PHLN yang tidak terserap pada tahun anggaran yang lalu dan akan dimanfaatkan kembali pada tahun yang akan datang

misalnya,

waktu

pengalokasiannya

dilakukan

setelah RKA-KL/DIPA

disyahkan/pada saat tahun anggaran berjalan. Dana yang dialokasikan dalam DIPA untuk kegiatan yang sebagian atau seluruhnya berasal dari PHLN hanya terdiri dari : dana untuk porsi PHLN, ditambah dana untuk porsi pendamping, ditambah dana untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) porsi pendamping yang akan dipungut. Dana untuk PPN porsi PHLN jangan dianggarkan dalam DIPA, karena ini tidak akan dipungut dan dalam pelaksaannya nanti tidak akan bisa ditarik. Dana PHLN untuk membiayai suatu kegiatan dalam DIPA dicantumkan dalam Surat Pengesahan DIPA, halaman IA DIPA (Umum) dan halaman II DIPA (Rincian Pengeluaran).

3.4 Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Setelah Anda menjawab soal-soal tes formatif 2 ini menurut keyakinan/pendapat Anda sendiri, selanjutnya coba Anda cocokan jawaban Anda dengan kunci jawaban tes formatif 2 yang ada dihalaman belakang modul ini. Kemudian hitunglah jawaban Anda yang benar. Gunakan pedoman dibawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi kegiatan belajar 2 ini.

34

[Type text] Jumlah jawaban Anda yang benar Tingkat penguasaan = -------------------------------------------- x 100% 5

Jika tingkat penguasaan Anda mencapai angka : 90 s.d. 100%

artinya

Bagus sekali

80 s.d. 89%

artinya

Bagus

70 s.d. 79%

artinya

Sed ang

Kurang dari 69%

artinya

Kurang

Jika Anda mencapai tingkat penguasaan lebih dari 80% Anda dapat meneruskan kegiatan belajar berikutnya. Anda bagus! Akan tetapi bila tingkat penguasaan Anda masih dibawah 80%, maka Anda harus mengulangi kegiatan belajar 2 ini, terutama pada bagian-bagian yang belum Anda kuasai.

35

[Type text] 4. Kegiatan belajar 3

PERPAJAKAN DAN TATA CARA PENULISAN NILAI KONTRAK KEGIATAN DENGAN DANA PHLN

Tujuan Instruksional Khusus Setelah Anda mempelajari kegiatan belajar 3 ini, Anda diharapkan mampu untuk : a. Memahami perpajakan kegiatan dengan dana PHLN; b. Memahami ketentuan penulisan nilai/harga kontrak dengan dana PHLN; c. Melaksanakan penulisan nilai/harga kontrak dengan dana PHLN; d. Mengkitung porsi PHLN dengan cara netto; e. Menghitung porsi PHLN dengan cara bruto.

4.1 Uraian, Contoh dan Non-contoh 4.1.1 Perpajakan kegiatan dengan dana PHLN 4.1.1.1 Dasar hukum Dasar hukum perpajakan kegiatan pemerintah dengan dana PHLN adalah : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2001 tentang : Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 tentang : Mea Masuk (BM), Bea Masuk Tambahan (BMT), Pajak Pertamabahn Nilai (PPN), Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPn BM) dan Pajak Penghasilan (PPh) Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Hibah Atau Dana Pinjaman Luar Negeri; 2. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 486/KMK.04/2000 tentang : Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 239/KMK.01/  1996 tentang : Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995; 3. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-526/PJ/2000 tentang ; Pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan Nomor ; 239/KMK.01/1996;

36

[Type text] 4. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-19/PJ.53/1996 tanggal 4 Juni 1996 tentang : PPN/PPn BM atas kegiatan pemerintah yang dibiayai Pinjaman/  Hibah Luar Negeri. 5. Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : SE-62/A/71/0596 dan Nomor : SE-32/  PJ/1996 dan Nomor : SE-19/BC/1996 tanggal 13 Mei 1996 tentang ; Pedoman Pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 239/KMK.01/1996 tentang : Pelaksanaan PP Nomor 42 Tahun 1995 tentang ; BM, BMT, PPN/PPn BM dan PPh dalama rangka pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri.

4.1.1.2 Petunjuk pelaksanaan

Pelaksanaan perpajakan kegiatan dengan dana PHLN diatur sebagai berikut : 1. PPN/PPn BM yang terutang atas pembayaran Surat Perintah Kerja/Kontrak atas pelaksanaan proyek-proyek pemerintah yang sumber dananya berasal dari PHLN tidak dipungut, sedang PPh-nya ditanggung pemerintah.

2. PPh yang ditanggung pemerintah adalah PPh yang terutang atas pelaksanaan proyek-proyek pemerintah yang dananya dari PHLN oleh badan atau perusahaan yang melaksanakan : a. Pekerjaan jasa pemborongan; b. Pekerjaan jasa konsultan; c. Pengadaan barang/peralatan. 3. Dalam pelaksanaannya, Pejabat Pembuat Komitmen dalam mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) atau Aplikasi Penarikan Dana (APD) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) melampirkan faktur pajak PPN/PPn BM dan Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Khusus untuk proyek pemerintah yang dananya berasal dari PHLN; 4. Selanjutnya KPPN/KPPN Khusus akan membubuhkan cap pada faktur pajak  PPN/PPn BM tidak dipungut dan pada SSP PPh/bukti pemungutan PPh ditanggung pemerintah.

37

[Type text] 5. Cap dibuat dengan ukuran 4 x 9 centi meter dan pejabat yang menandatangani cap dimaksud adalah pejabat yang menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas nama Menteri Keuangan.

4.1.1.3 Ketentuan pemungutan PPN/PPn BM dan PPh porsi pendamping/rupiah murni 1. PPN/PPn BM porsi pendamping/rupiah murni dipungut dan PPh-nya harus disetor sesuai ketentuan yang berlaku;

2. Dana PPN/PPn BM untuk porsi dana pendamping/rupiah murni yang berasal dari APBN disediakan dalam DIPA atau dokumen lain yang disamakan dengan DIPA. 3. Dana PPN/PPn BM untuk porsi pendamping/rupiah murni yang berasal dari BUMN/BUMD/PEMDA Penerima Penerusan Pinjaman disediakan oleh BUMN/  BUMD/PEMDA yang bersangkutan. Jadi dana dalam DIPA hanya berisi : a. Dana untuk porsi PHLN; ditambah b. Dana untuk porsi pendamping/rupiah murni; ditambah c. Dana untuk PPN porsi dana pendamping/rupiah murni yang dipungut.

4.1.2 Penulisan Nilai/harga Kontrak Kegiatan Dengan Dana PHLN

Penulisan nilai/harga kontrak proyek/kegiatan pemerintah yang dananya sebagian atau seluruhnya berasal dari PHLN diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran nomor : SE-84/A/71/0696 tanggal 11 Juni 1996. Dalam penulisan nilai/harga kontrak tersebut harus dicantumkan secara jelas ; a. Persentase dana PHLN; b. Persentase dana APBN/Rupiah murni; c. Jumlah PPN yang terutang : -

PPN porsi PHLN yang ‘’tidak dipungut’’

-

PPN porsi pendamping/rupiah murni yang ‘’dipungut’’

Adapun format penulisan nilai/harga kontrak

sesuai dengan Surat Edaran

Direktur Jenderal Anggaran nomor : SE-84/A/71/0696 tanggal 11 Juni 1996. dimaksud sebagaimana dapat dilihat pada halaman 39.

38

[Type text] ATURAN PENULISAN NILAI/HARGA KONTRAK KEGIATAN DENGAN DANA PHLN (SE Dirjen Anggaran Nomor : SE-84/A/71/0696 tanggal 11 Juni 1996)

Valuta

Valuta@

Nilai kontrak 

……….

……….

Nilai Fisik 

……….

……….

……….

……….

Terdiri dari ; - Porsi PHLN

………..

- Porsi pendamping @@

……….

PPN Terdiri dari : - PPN porsi PHLN (tidak dipungut)

……….

- PPN porsi pendamping (dipungut)

……….

Catatan :

@

Dalam hal suatu kontrak hanya terdiri dari satu mata uang (valuta) diisi cukup satu

kolom saja. @@ Tetap harus diisi/dicantumkan walau nilainya nihil dalam hal porsi PHLN 100%.

Sebagai alat untuk mengecek apakah penulisan nilai/harga kontrak tersebut sudah benar atau belum dapat digunakan patokan sebagai berikut :

Nilai kontrak 

= Nilai Fisik + PPN

Nilai Fisik 

= 100/110 x Nilai kontrak  = Nilai porsi PHLN + Nilai porsi pendamping

PPN = 10/110 x Nilai Kontrak  = 10% x Nilai Fisik  = PPN porsi PHLN + PPN porsi pendamping

39

[Type text] 4.1.3 Contoh-contoh perhitungan 1. Kontrak pengadaan barang yang dibiayai dengan dana PHLN dari ADB bernilai Rp. 11.000.000,- dengan porsi PHLN 100%.

Dari data tersebut diminta : a. Tulislah nilai/harga dari kontrak dimaksud dan jelaskan dengan perhitungannya. b. Hitunglah pajak-pajak yang dapat dipungut dari kontrak tersebut. Penyelesaian : a. Penulisan nilai/harga kontrak. Nilai kontrak 

Rp. 11.000.000,-

Nilai Fisik 

Rp. 10.000.000,-

Terdiri dari : -Porsi PHLN

Rp. 10.000.000,-

-Porsi pendamping

Rp.

0,-

PPN

Rp. 1.000.000,-

Terdiri dari ; -PPN porsi PHLN (tidak dipungut) Rp. 1.000.000,-PPN porsi pendamping (dipungut) Rp.

0,-

Perhitungannya : Nilai Fisik

=

100/110 x Nilai kontrak  100/110 x Rp. 11.000.000,- = Rp. 10.000.000,-

Terdiri dari : Porsi PHLN

= 100% x Rp. 10.000.000,- = Rp. 10.000.000,-

Porsi pendamping = 0% x Rp. 10.000.000,- = Rp. 0,-

PPN

=

10/110 x Nilai kontrak   10/110 x Rp. 11.000.000,- = Rp. 1.000.000,- atau : 10% x Nilai Fisik  10% x Rp. 10.000.000,- = Rp.1.000.000,-

40

[Type text] Terdiri dari : PPN Porsi PHLN

= 10% x Rp. 10.000.000,10.000.000,- = Rp. 1.000.000,1.000.000,-

PPN Porsi pendamping pendamping = 10% x Rp. 0,-

= Rp. 0,-

b. Pajak-pajak Pajak-pajak yang dapat dapat dipungut dipungut dari kontrak kontrak tersebut tersebut adalah ; PPN dari porsi pendamping sebesar Rp. 0,PPh pasal 22 dari porsi porsi pendamping pendamping = 1,5% x Rp. 0,- = Rp. 0,2.

Kontrak Kontrak pengadaan barang barang yang yang dibiayai dibiayai dengan dengan dana PHLN dari IBRD IBRD bernilai bernilai Rp. 11.000.000,- dengan porsi PHLN PHLN 80%.

Dari data tersebut diminta : a. Tulisla Tulislah h nilai/ nilai/harg hargaa dari kontrak kontrak dimaks dimaksud ud bila : -

Dihi Dihittung ung dar dari nila nilaii kon kontr traak nett netto o

-

Dihi Dihittung ung dar darii nila nilaii kon kontr traa bru bruto to

-

Jela Jelaskan skan dengan dengan perhit perhitung ungan anny nyaa masing masing-m -mas asing. ing.

b. Hitunglah Hitunglah pajak-pajak pajak-pajak yang yang dapat dipung dipungut ut dari dari kontrak kontrak tersebut. tersebut. Penyelesaian : a. Penulis Penulisan an nilai/ nilai/har harga ga kontrak kontrak bila bila dihitu dihitung ng dari nilai nilai kontrak netto. Nilai kontrak 

Rp. 11.000.000,-

Nilai Fisik 

Rp. 10.000.000,-

Terdiri dari : -Porsi PHLN

Rp. 8.000.000,-

-Porsi pendamping

Rp. 2.000.000,-

PPN

Rp. 1.000.000,-

Terdiri dari ; -PPN porsi PHLN (tidak dipungut) Rp. 800.000,-PPN porsi pendamping (dipungut) Rp. 200.000,-

Perhitungannya : Nilai Fisik

=

100/110 x Nilai kontrak  100/110 x Rp. 11.000.000,- = Rp. 10.000.000,-

Terdiri dari :

41

[Type text] Porsi PHLN

= 80% x Rp. 10.000.000,10.000.000,- = Rp. 8.000.000,8.000.000,-

Porsi pendamping = 20% x Rp. 10.000.000,- = Rp. 2.000.000,PP N

=

10/110 x Nilai kon trak   10/110 x Rp. 11.000.000,- = Rp. 1.000.000,- atau : 10% x Nilai Fisik  10% x Rp.10.000.00,- = Rp.1.000.000,-

Terdiri dari : PPN Porsi PHLN

= 10% x Rp. 8.000.000,8.000.000,- = Rp. 800.000,-

PPN Porsi pendamping = 10% x Rp. 2.000.000,- = Rp. 200.000,b. Pajak-pajak yang dapat dipungut dari kontrak tersebut adalah ; PPN dari porsi pendamping sebesar Rp.200.000,PPh pasal 22 dari porsi pendamping = 1,5% x Rp.2.000.000,- = Rp.30.000,-

Penulisan nilai/harga kontrak bila dihitung dari nilai kontrak bruto. Nilai kontrak 

Rp. 11.000.000,-

Nilai Fisik 

Rp. 10.000.000,-

Terdiri dari : -Porsi PHLN

Rp. 8.800.000,-

-Porsi pendamping

Rp. 1.200.000,-

PPN

Rp. 1.000.000,-

Terdiri dari ; -PPN porsi PHLN (tidak dipungut) Rp. 880.000,-PPN porsi pendamping (dipungut) Rp. 120.000,Perhitungannya : Nilai Fisik

=

100/110 x Nilai kon trak   100/110 x Rp. 11.000.000,- = Rp. 10.000.000,-

Terdiri dari : Porsi PHLN

= 80% x Rp. 11.000.000,11.000.000,- = Rp. 8.800.000,8.800.000,-

Porsi pendamping = (20% x Rp. 11.000.000,- )- PPN = Rp. 2.200.000,- - Rp. 1.000.000,- = Rp. 1.200.000,PPN

=

10/110 x Nilai kon trak  

42

[Type text] 10/110 x Rp. 11.000.000,- = Rp. 1.000.000,- atau : 10% x Nilai Fisik  10% x Rp.10.000.000,- = Rp.1.000.000,Terdiri dari : PPN Porsi PHLN

= 10% x Rp. 8.800.000,8.800.000,- = Rp. 880.000,-

PPN Porsi pendamping = 10% x Rp. 1.200.000,- = Rp. 120.000,b. Pajak-pajak yang dapat dipungut dari kontrak tersebut adalah ; PPN dari porsi pendamping sebesar Rp.120.000,PPh pasal 22 dari porsi pendamping = 1,5% x Rp.1.200.000,- = Rp.18.000,-

3. Kontrak pengadaan barang barang yang dibiayai dibiayai dengan dana dana PHLN dari IBRD bernilai bernilai Rp. 11.000.000,11.000.000,- + USD. 550.000,550.000,- dengan porsi PHLN 80%.

Dari data tersebut diminta : a. Tulisla Tulislah h nilai/ nilai/harg hargaa dari kontrak kontrak dimaks dimaksud ud bila : -

Dihi Dihittung ung dar dari nila nilaii kon kontr traak nett netto o

-

Dihi Dihittung ung dar darii nila nilaii kon kontr traa bru bruto to

-

Jela Jelaskan skan dengan dengan perhit perhitung ungan anny nyaa masingmasing-ma masin sing. g.

b. Hitunglah pajak-pajak yang dapat dipungut dipungut dari kontrak tersebut

Penyelesaian : Penu lisan nilai kontrak bila dihitung dari dari nilai kontrak netto, a. Penulisan Rp.

USD

Nilai kontrak 

11.000.000 550.000

Nilai Fisik 

10.000.000 500.000

Terdiri dari : -Porsi PHLN

: Rp. 8.000.000 + USD.400.000

-Porsi pendamping : Rp. 2.000.000 + USD.100.000 PPN

1.000.000

Terdiri dari ; -PPN porsi PHLN (tidak dipungut) Rp. 800.000,- + USD. 40.000,-PPN porsi pendamping (dipungut) Rp. 200.000,- +

43

50.000

[Type text] USD. 10.000,Perhitungannya : Perhitungan kontrak rupiah lihat perhitungan sebelumnya.

Perhitungan kontrak USD. Nilai Fisik

=

100/110 x Nilai kontrak   100/110 x USD. 550.000,- = USD. 500.000,-

Terdiri dari : Porsi PHLN

= 80% x USD. 500.000,- = USD. 400.000,-

Porsi pendamping = 20% x USD. 500.000,- = USD. 100.000,-

PPN

=

10/110 x Nilai kontrak   10/110 x USD. 550.000,- = USD. 50.000,-

Terdiri dari : PPN Porsi PHLN

= 10% x USD. 400.000,- = USD. 40.000,-

PPN Porsi pendamping = 10% x USD. 100.000,- = USD. 10.000,b. Pajak-pajak yang dapat dipungut dari kontrak tersebut adalah ; PPN dari porsi pendamping sebesar Rp.200.000,- + USD. 10.000,PPh pasal 22 dari porsi pendamping = 1,5% x (Rp.2.000.000 + USD.100.000) = Rp.30.000,- + USD. 1.500,Catatan : Pajak dalam USD dalam pemungutannya harus dalam mata uang rupiah. Oleh karena itu nilai USD tersebut harus diekivalenkan dalam rupiah atas dasar kurs yang berlaku pada waktu pembayaran dilakukan. Penulisan nilai kontrak bila dihitung dari nilai kontrak bruto adalah :

Rp.

USD

Nilai kontrak 

11.000.000

550.000

Nilai Fisik 

10.000.000

500.000

1.000.000

50.000

Terdiri dari : -Porsi PHLN

Rp. 8.800.000 + USD.440.000

-Porsi pendamping Rp. 1.200.000 + USD. 60.000 PPN

44

[Type text] Terdiri dari ; -PPN porsi PHLN (tidak dipungut) Rp. 880.000,- + USD. 44.000,-PPN porsi pendamping (dipungut) Rp. 120.000,- + USD. 6.000,Perhitungannya : Nilai Fisik

=

100/110 x Nilai kontrak  100/110 x (Rp.11.000.000 + USD.550.000)

=

Rp. 10.000.000,- + USD. 500.000,-

Terdiri dari : Porsi PHLN

= 80% x (Rp. 11.000.000,- + USD. 550.000,-) = Rp. 8.800.000,- + USD. 440.000,-

Porsi pendamping = (20% x Rp. 11.000.000,- + USD. 550.000)- PPN = (Rp. 2.200.000,- + USD. 110.000,-) – (Rp. 1.000.000,- + USD. 50.000,-) = Rp. 1.200.000,- + USD. 60.000,PPN

=

10/110 x Nilai kontrak  10/110 x (Rp.11.000.000 + USD.550.000)

=

Rp. 1.000.000,- + USD. 50.000,-

Terdiri dari : PPN Porsi PHLN

= 10% x (Rp. 8.800.000,- + USD.440.000,-) = Rp. 880.000,- + USD. 44.000,-

PPN Porsi pendamping = 10% x (Rp.1.200.000,- + USD. 6.000,-) = Rp. 120.000,- + USD. 600,b. Pajak-pajak yang dapat dipungut dari kontrak tersebut adalah ; PPN dari porsi pendamping sebesar Rp.120.000,- + USD. 600,PPh pasal 22 dari porsi pendamping = 1,5% x (Rp.120.000,- + USD.600,-) = Rp.18.000,- + USD. 9,-

45

[Type text] 4.2 Tes Formatif 3 1. Jelaskan dasar hukum dalam perpajakan kegiatan dengan dana PHLN! 2. Bagaimana ketentuan pelaksanaan perpajakan kegiatan dengan dana PHLN? 3. Terangkan ketentuan pemungutan PPN/PPn BM porsi dana pendamping ! 4. Jelaskan bagaimana tata cara penulisan nilai/harga kontrak kegiatan dengan dana PHLN! 5. Apa yang dimaksud dengan porsi PHLN, perhitungan porsi PHLN dengan cara bruto serta perhitungan porsi PHLN dengan cara netto !

4.3 Rangkuman Ketentuan perpajakan kegiatan dengan dana PHLN diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2001 tentang : Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 tentang : Mea Masuk (BM), Bea Masuk Tambahan (BMT), Pajak Pertamabahn Nilai (PPN), Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPn BM) dan Pajak Penghasilan (PPh) Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Hibah Atau Dana Pinjaman Luar Negeri. Ketentuannya adalah sebagai berikut : Bea Masuk (BM) atau Bea Masuk Tambahan (BMT) atas impor barang yang dananya berasal dari PHLN dibebaskan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak dipungut dan Pajak Penghasilan (PPh) ditanggung Pemerintah. Dalam pelaksanaannya terhadap PPN terutang atas tagihan dengan porsi PHLN hanya dibuatkan Faktur Pajak saja senilai PPN terutang atas porsi PHLN dan dibuat Surat Setoran Pajak (SSP) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), nama dan alamat rekanan serta SSP PPh Pasal 22/PPh Pasal 23 sebesar PPh Pasal 22/PPh Pasal 23 terutang untuk porsi PHLN atas nama rekanan dimaksud. Faktur Pajak dan SSP PPN/PPh akan dicap oleh KPPN dan ditandatangani oleh pejabat KPPN yang menandatangani SP2D-RK atau wirhdrawal application (WA). Dengan memiliki Faktur Pajak dan SPP yang telah dicap dan ditandatangani tersebut, rekanan dianggap telah melunasi pajakpajak terutangnya, walau secara fisik rekanan tidak menyetor pajak-pajak terutang tersebut ke kas Negara, serta tidak dipotong pajaknya melalui SPM-RK

46

[Type text] maupun WA dimaksud. Adapun untuk PPN terutang atas dana porsi pendamping/rupiah murni dipungut dan PPh-nya harus disetor sesuai ketentuan yang berlaku;

Penulisan nilai/harga kontrak proyek/kegiatan pemerintah yang dananya sebagian atau seluruhnya berasal dari PHLN diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran nomor : SE-84/A/71/0696 tanggal 11 Juni 1996. Dalam penulisan nilai/harga kontrak tersebut harus dicantumkan secara jelas : persentase dana PHLN, persentase dana APBN/Rupiah murni serta jumlah PPN yang terutang yang terdiri dari PPN porsi PHLN yang ‘’tidak dipungut’’ dan

PPN porsi pendamping/rupiah murni yang ‘’dipungut’’.

Dana untuk porsi PHLN dapat dihitung dari netto mauun bruto sesuai dengan ketentuan lender atau yang tertuang dalam loan agreement. 4.4 Umpan Balik Dan Tindak Lanjut

Setelah Anda menjawab soal-soal tes formatif 3 ini menurut keyakinan/pendapat Anda sendiri, selanjutnya coba Anda cocokan jawaban Anda dengan kunci jawaban tes formatif 3 yang ada dihalaman belakang modul ini. Kemudian hitunglah jawaban Anda yang benar. Gunakan pedoman dibawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi kegiatan belajar 3 ini.

Jumlah jawaban Anda yang benar Tingkat penguasaan = -------------------------------------------- x 100% 5

Jika tingkat penguasaan Anda mencapai angka : 90 s.d. 100%

artinya

Bagus sekali

80 s.d. 89%

artinya

Bagus

70 s.d. 79%

artinya

Sed ang

Kurang dari 69%

artinya

Kurang

Jika Anda mencapai tingkat penguasaan lebih dari 80% Anda dapat meneruskan kegiatan belajar berikutnya. Anda bagus! Akan tetapi bila tingkat penguasaan Anda masih dibawah 80%, maka Anda harus mengulangi kegiatan belajar 3 ini, terutama pada bagian-bagian yang belum Anda kuasai.

47

[Type text]

5. Kegiatan belajar 4

PENGADAAN BARANG/JASA PROYEK PHLN Tujuan Instruksional Khusus Setelah Anda mempelajari kegiatan belajar 4 ini, Anda diharapkan mampu untuk : a. Memahami ketentuan-ketentuan pengadaan barang/jasa dengan ICB; b. Memahami ketentuan-ketentuan pengadaan barang/jasa dengan LIB; c. Memahami ketentuan-ketentuan pengadaan barang/jasa dengan IS; d. Memahami ketentuan-ketentuan pengadaan barang/jasa dengan DA/DP; e. Memahami ketentuan-ketentuan pengadaan barang/jasa dengan LCB/NCB;  f.

Memahami ketentuan-ketentuan pengadaan barang/jasa dengan FCB

5.1 Uraian, Contoh Dan Non-contoh 5.1.1 Pendahuluan Perlu diketahui bahwa dana pinjaman/hibah luar negeri yang telah tertuang dalam DIPA dan/atau dokumen lain yang disamakan dengan DIPA, dalam pelaksanaan pengadaan

barang/jasa yang dananya berasal dari PHLN harus

mengikuti ketentuan-ketentuan (guidelines)

dari lender atau yang diatur dalam

NPPHLN bersangkutan.

.Dengan demikian untuk Pejabat Pembuat Komitmen sebelum menandatangani suatu Kontrak Pengadaan Barang/Jasa harus memperhatikan ketentuan-ketentuan (guidelines) dan/atau dalam NPPHLN bersangkutan atau yang diatur dalam  Loan   Agreement/Grant Agreement.

Untuk pengadaan barang/jasa yang diatur dalam masing-masing NPPHLN untuk  masing-masing kegiatan yang berbeda pada dasarnya mempunyai karakteristik yang berbeda pula. Tata cara pengadaan barang/jasa (procerement procedures), dengan dana PHLN umumnya telah ditentukan dalam NPPHLN tersebut. Telah ditentukan apakah pengadaan barang/jasa tertentu harus melalui Pelelangan Umum Internasional atau Pelelangan

48

[Type text] Terbatas Internasional atau Pemilihan Langsung Internasional atau Pengadaan Langsung Internasional atau Pelelangan di Luar Negeri ataupun Pelelangan Umum Nasional/Lokal. Dalam mengadakan pengadaan barang/jasa dengan dana PHLN hendaknya diperhatikan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, khususnya pada lampiran I huruf B.IV bahwa : a. Pengadaan barang/jasa dilaksanakan setelah NPLN/    Loan Agreement/Grant   Agreement  disepakati oleh lender dan Pemerintah Indonesia, kecuali untuk 

beberapa pinjaman bilateral. b. Pelaksanaannya harus mengikuti ketentuan-ketentuan (guidelines) dari lender  dan atau ketentuan-ketentuan lain yang disepakati lender dan pemerintah Indonesia dalam NPLN/   Loan Agrement/Grant Agreement . c. Ketentuan dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 berlaku sepanjang sesuai

dengan guidelines dari lender atau ketentuan-ketentuan lain yang disepakati lender dan pemerintah Indonesia dalam NPLN/   Loan Agrement/Grant Agreement.

5.1.2 Macam-macam Metode Pengadaan Barang/Jasa

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menneg PPN/Ketua Bappenas Nomor : Kep-27/MK.3/8/1994 dan Nomer : Kep-166/Ket/8/1994 tanggal 4 Agustus 1994 ada enam metode dalam pengadaan barang/jasa yang dananya berasal dari PHLN ini. Keenam metode dan ciri-ciri dari masing-masing tata cara pengadaan barang dan jasa sebagaimana dijelaskan dibawah ini.

5.1.2.1 Pelelangan Umum International (International Competitive Bidding / ICB)

Pelelangan umum internasional adalah pelelangan barang/jasa dengan ciri-ciri sebagai berikut: a. Pengumuman lelang menggunakan bahasa Inggris atau dengan bahasa lain yang disetujui PPHLN yang dilakukan secara terbuka untuk umum melalui pemasangan iklan pada surat kabar yang mempunyai sirkulasi secara nasional baik yang berbahasa Inggris maupun yang berbahasa Indonesia. Salinan pengumuman lelang tersebut disampaikan pula kepada Kedutaan-Kedutaan

49

[Type text] Besar/Kantor perwakilan dari eligible countries yang ada di Jakarta, Kadin dan asosiasi profesi. b. Bagi proyek yang sumber dananya berasal dari lembaga multilateral, peserta lelang barang/jasa yang ditawarkan harus dari eligible countries donor yang bersangkutan termasuk Indonesia. Sedangkan bagi proyek-proyek yang sumber dananya berasal dari lembaga bilateral peserta lelang baramg/jasa diatur berdasarkan kesepakatan bersama. c. Dokumen-dokumen lelang menggunakan bahasa Inggris dan diusahakan juga dalam bahasa Indonesia (bilingual ). d. Preferensi domestik harus diberlakukan, kecuali ditentukan lain dalam NPPHLN. e. Pembayaran untuk pengadan barang/jasa lokal yang dananya berasal dari PHLN dinyatakan dalam mata uang rupiah sedang untuk barang/jasa impor dinyatakan dalam mata uang asing dari negara asal barang/jasa atau mata uang negara pemberi punjaman atau dolar Amerika. f. Pemenang lelang harus disetujui PPHLN.

5.1.2.2 Pelelangan Terbatas International (Limited International Bidding / LIB)

Dalam pengadaan barang/jasa dengan cara ini undangan pelelangan hanya disampaikan kepada rekanan-rekanan yang masuk dalam daftar rekanan terseleksi yang diundang sekurang-kurangnya lima rekanan yang disetujui oleh lender , dengan ciri-ciri : a. Biasa dilkukan untuk pengadaan yang nilai kontraknya kecil dan jumlah pemasoknya terbatas. b. Preferensi domestik tidak berlaku dalam evaluasi penawaran dengan metode ini c. Bahasa dokumen menggunakan bahasa Inggris dan juga diusahakan dalam bahasa Indonesia (bilingua l) d. Pembayaran untuk barang/jasa lokal dengan rupiah dan barang/jasa impor dalam mata uang negara asal atau dolar Amerika.

5.1.2.3 Pemilihan Langsung International (International Shoping / IS)

Pemilihan langsung internasional memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

50

[Type text] a. Digunakan untuk pengadaan barang yang memang sudah tersedia atau komoditi berspesifikasi standar yang kecil nilainya. b. Dalam dokumen permintaan penawaran, harus mencantumkan jumlah dan spesifikasi barang/jasa, serta waktu dan tempat pengiriman yang diinginkan. c. Penawaran dapat disampaikan melalui teleks atau facsimile. d. Evaluasi penawaran harga mengikuti ketentuan pengadaan yang berlaku atau mengikuti ketentuan yang terdapat dalam

dokumen permintaan penawaran/ 

pembelian. e. Rekanan yang diundang: -Undangan pelelangan disampaikan kepada DRT/ Short list  dengan jumlah minimal 3 dan tidak perlu disetujui dahulu oleh lender. -Bila dana proyek berasal dari lembaga multilateral rekanan yang diundang salah satunya harus dari eligible countries Badan penberi pinjaman yang bersangkutan. -Bila dana proyek berasal dari bantuan bilateral, rekanan yang di undang harus sesuai dengan persetujuan lender. f. Barang/jasa yang di tawarkan lebih dari satu produk eligible countries . g. Seluruh dokumen dalam bahasa Inggris dan juga diusahakan dalam bahasa Indonesia. h. Pembayaran barang/jasa lokal dengan rupiah dan barang jasa impor dalam mata uang negara asal atau dolar Amerika.

5.1.2.4 Pengadaan Langsung International (Direct Purcchse/Direrct Appoinment)

Pengadaan langsung internasional memiliki ciri-ciri-sebagai berikut: a. Barang yang dipasok bersifat spesifik atau hanya ada satu pemasok dan nilai pekerjaanya relatif kecil. b. Sifat pekerjaannya sangat mendesak. c. Merupakan pekerjaan lanjutan atau pengadaan ulang (repeat order ) dengan ketentuan persyaratan teknis dan harga harus sama dengan kontrak yang berlaku sebelumnya atau lebih baik dari kontrak sebelumnya. d. Pembayaran untuk barang jasa lokal dengan rupiah dan untuk barang/jasa impor dengan mata uang negara asal atau dolar Amerika.

51

[Type text] 5.1.2.5 Pelelangan Umum National (National/Local Competitive Bidding)

Pelelangan umum nasional memiliki ciri-ciri sebagai berikut: a. Pengumuman lelang dalam bahasa Indonesia, dilakukan dengan cara terbuka untuk umum melalui media masa, media cetak dan papan pengumuman resmi. b. Peserta lelang adalah perusahaan nasional dan perusahaan dari eligible countries . c. Aturan yang digunakan adalah Keppres Nomor 80 tahun 2003. d. Dokumen lelang menggunakan bahasa Indonesia e. Pembayaran menggunakan mata uang rupiah.

5.1.2.6 Pelelangan di Luar Negeri (Foreign Competitive Bidding / FCB)

Pelelangan ini dilakukan untuk pengadaan barang/jasa dengan pinjaman bilateral dengan ketentuan : a. Pelelangan dilakukan di negara pemberi bantuan yang bersangkutan. b. Perusahaan nasional diperkenankan ikut pelelangan tersebut. c. Pelelangan dilakukan dengan menggunakan bahasa Inggris atau bahasa negara pemberi pinjaman. d. Prosedur pelelangan menggunakan peraturan negara pemberi pinjaman yang bersangkutan. Para pengelola proyek hendaknya memahami metode pengadaan barang/jasa mana yang mesti diterapkan sesuai dengan NPPHLN yang bersangkutan. Jangan sampai terjadi kesalahan dalam prosedur pengadaan barang/jasa karena ini akan berakibat ditolaknya pembayaran oleh lender yang berarti terjadi pembatalan/pengurangan jumlah loan .

5.1.3 Pengadaan Barang/Jasa Dengan Pembiayaan Fasilitas Kredit Ekspor

Pengadaan barang/jasa dengan pembiayaan fasilitas kredit ekspor diatur dalam lampiran I Keppres Nomor 80 Tahun 2003 sebagai berikut : a. Harus dilakukan dengan pelelangan umum internasional (ICB). b. Proyeknya merupakan proyek prioritas yang tercantum dalam DRPHLN yang diterbitkan Bappenas dan baru dapat dilaksanakan setelah alokasi pembiayaan kredit ekspor disetujui Menko Perekonomian.

52

[Type text] c. Pembiayaan yang dipergunakan untuk pembelanjaan lokal yang tidak dibiayai kredit ekspor harus dijamin ketersediaan dana pendampingnya oleh instansi pelaksana proyek dari bagian anggarannya. d. Peserta ICB memasukan penawaran administratif, teknis dan harga dan sumber pendanaannya yang persyaratannya sesuai dengan ketentuan Organization for   Economic Cooperation Development (OECD) menyangkau antara lain ;

-

Jenis proyek yang memenuhi syarat untuk memperoleh pendanaan dari kredit ekspor maupun trade related aid .

-

Besarnya insurance premium, interest rate dan sebagainya.

e. Penawaran dilakukan dua tahap yaitu : -

Tahap pertama penyampaian administrasi dan teknis.

-

Tahap kedua harga penawaran dan penawaran sumber dananya (kondisi dan syarat pinjaman) setelah pada pada tahap pertama ditetapkan sebagai penawar yang memenuhi syarat teknis.

f. Tahap-tahap penyiapan pelelangan sepenuhnya mengacu pada ketentuan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 dan perubahan-perubahannya. g. Evaluasi penawaran dilakukan sebagai berikut : -

metoda evaluasi teknis maupun harga dan pembiayaan (termasuk syaratsyarat finansial yang dikehendaki) harus sudah dicantumkan dalam dokumen pelelangan.

-

Evaluasi penawaran dan teknis dilakukan dengan membandingkan spesifikasi teknis desain atau kinerja desain antara spesifikasi teknis yang dicantumkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa dengan spesifikasi teknis atau kinerja desain yang diajukan penyedia barang/jasa.

h. Setelah dilakukan evaluasi teknis, ditetapkan dan diumumkan penawar yang memenuhi persyaratan i.

Evaluasi penawaran harga dan penawaran sumber pendanaan dilakukan setelah penawaran tahap kedua diterima. Evaluasi penawaran harga dilakukan dengan memperhitungkan

harga

dan

kondisi

pembiayaan

kedalam

perhitungan-

perhitungan yang mendasari kelayakan proyek yang bersangkutan dengan

53

[Type text] menggunakan metode perhitungan biaya efektif diantaranya discounted cost/net   present value.

  j.

Penyedia barang/jasa yang menawarkan biaya efektif terendah mencerminkan biaya pendanaan yang termurah ditetapkan sebagai calon pemenang.

5.1.4 Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Dengan Dana PHLN

Prosedur atau tahapan pengadaan barang/jasa proyek dengan dana yang berasal dari PHLN secara umum adalah sebagai berikut : 1. Membuat perencanaan pengadaan  (procurement planning). 2. Mengadakan pra-kualifikasi ( prequalification). 3. Menyebarkan pengumuman pelelangan (announcanc e). 4. Menyusun dokumen tender/lelang (  procurement document ). 5. Mengadakan pembahasan pre-tender.

6. Melaksanakan tender/lelang dengan kegiatan-kegiatan : a. Pengajuan tender/penawaran. b. Pembukaan dokumen pelelangan dan evaluasi tender. c. Penunjukan pemenang d. Penandatangan kontrak.

5.2 Tes Formatif 4

1. Terangkan ketentuan-ketentuan umum dalam pengadaan barang/jasa untuk  kegiatan yang dananya berasal dari PHLN yang harus diperhatikan ! 2. Dalam Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menneg PPN/Ketua Bappenas Nomor : Kep-27/MK.3/8/1994 dan Nomer : Kep-166/Ket/8/1994 tanggal 4 Agustus 1994, dikenal enam metoda pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang dananya berasal dari PHLN. Sebutkan keenam metode pengadaan barang/jasa tersebut ! 3. Metode   International Competitive Bidding merupakan metode pengadaan barang/jasa yang hampir digunakan semua lender. Jelaskan bagaimana metode tersebut menurut Anda.

54

[Type text] 4. Jelaskan metode-metode yang lain dalam pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang dananya berasal dari PHLN. 5. Bagaimana urutan/prosedur pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang dananya berasal dari PHLN?

5.3 Rangkuman

Ketentuan menganai pengadaan barang/jasa dengan dana PHLN diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, khususnya pada lampiran I huruf B.IV bahwa : pengadaan barang/jasa dilaksanakan setelah NPLN/    Loan Agreement/Grant Agreement disepakati oleh lender dan Pemerintah Indonesia, kecuali untuk beberapa pinjaman bilateral, pelaksanaannya harus mengikuti ketentuan-ketentuan (guidelines ) dari lender  dan atau ketentuan-ketentuan lain yang disepakati lender dan pemerintah Indonesia dalam NPLN/    Loan Agrement/Grant   Agreement , ketentuan dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 berlaku sepanjang sesuai

dengan guidelines dari lender atau ketentuan-ketentuan lain yang disepakati lender dan pemerintah Indonesia dalam NPLN/    Loan Agrement/Grant Agreement. Tiap-tiap tahapan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan dana PHLN harus dilaporkan panitia pengadaan kepada lender  untuk mendapatkan persetujuan dari lender . Kontrak-kontrak  dengan nilai tertentu harus mendapatkan persetujuan dari lender, misalnya IBRD persetujuannya dalam bentuk   No Objection Letter (NOL), ADB persetujuannya dalam bentuk  Approval, JBIC persetujuannya dalam bentuk   Notification Regarding Contract  (NRC) dan lain-lain.

Tata cara pengadaan barang/jasa (procerement procedures), dengan dana PHLN umumnya telah ditentukan dalam NPPHLN tersebut. Telah ditentukan apakah pengadaan barang/jasa tertentu harus melalui Pelelangan Umum Internasional (International Competitive Bidding) atau Pelelangan Terbatas Internasional (Limited Competitive  Bidding) atau Pemilihan Langsung Internasional (International Shoping) atau Pengadaan

Langsung internasional (Direct Purchase/Direct Appoinment) atau Pelelangan Umum Nasional (National/Lcal Competitive Bidding) atau Pelelangan di Luar Negeri (Foreign Competitive Bidding). Peminjam (Indonesia) harus mengikuti tata cara pengadaan

barang/jasa sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam loan agreement. Sebab bila tidak,

55

[Type text] lender  akan

membatalkan

pelaksanaan

pelelangan

yang

telah

kita

lakukan

(misprocurement) yang berkaibat ditangguhkannya penggantian pembayaran oleh lender,

bahkan lender bisa membatalkan pemberian pinjaman untuk kategori tersebut. 5.4 Umpan Balik Dan Tindak Lanjut

Setelah Anda menjawab soal-soal tes formatif 4 ini menurut keyakinan/pendapat Anda sendiri, selanjutnya coba Anda cocokan jawaban Anda dengan kunci jawaban tes formatif 4 yang ada dihalaman belakang modul ini. Kemudian hitunglah jawaban Anda yang benar. Gunakan pedoman dibawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi kegiatan belajar 4 ini.

Jumlah jawaban Anda yang benar Tingkat penguasaan = -------------------------------------------- x 100% 5

Jika tingkat penguasaan Anda mencapai angka : 90 s.d. 100%

artinya

Bagus sekali

80 s.d. 89%

artinya

Bagus

70 s.d. 79%

artinya

Sed ang

Kurang dari 69%

artinya

Kurang

Jika Anda mencapai tingkat penguasaan lebih dari 80% Anda dapat meneruskan kegiatan belajar berikutnya. Anda bagus! Akan tetapi bila tingkat penguasaan Anda masih dibawah 80%, maka Anda harus mengulangi kegiatan belajar 4 ini, terutama pada bagian-bagian yang belum Anda kuasai.

6. Kegiatan belajar 5

56

[Type text]

PERMASALAHAN-PERMASALAHAN DALAM PENGELOLAAN PHLN

Tujuan Instruksional Khusus Setelah Anda mempelajari kegiatan belajar 5 ini, Anda diharapkan mampu untuk : ö. Memahami permasalahan pengelolaan PHLN pada tahap persiapan proyek; aa. Memahami permasalahan pengelolaan PHLN pada tahap implementasi proyek; bb. Memahami permasalahan pengelolaan PHLN pada tahap penyusunan ICR  proyek;

6.1 Uraian, Contoh Dan Non-contoh 6.1.1 Pendahuluan

Aturan-aturan dalam pengelolaan PHLN sudah ada dan terus diadakan perbaikan dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangannya. Namun kadang kala dalam pelaksanaan pengelolaan PHLN masih mengalami kendala. Hal ini mungkin disebabkan belum dipahaminya keseluruhan aturan yang ada oleh para pengelola proyek/kegiatan (executing agency ). Berikut ini akan dipaparkan beberapa kendala yang sering terjadi dalam pengelolaan PHLN yang bersumber dari pemaparan Bapak Suminto Sastrosuwito, M.Sc. pada tanggal 16 Desember 2004 yang lalu dan pengalaman penulis sendiri selama menangani penyaluran PHLN yang dibagi dalam tiga aspek yaitu aspek pada tahap persiapan proyek, pelaksanaan proyek dan tahap penyusunan laporan pelaksanaan proyek.

6.1.1.1 Tahap Persiapan Proyek

Pada tahap persiapan proyek ini, permasalahan yang sering terjadi adalah masih adanya usulan perkiraan jumlah pinjaman yang berlebih serta penyiapan pelaksanaan proyek yang kurang/belum matang. Apabila jumlah pinjaman yang diajukan ternyata melebihi kebutuhan pembiayan kegiatan yang ada, maka akan berakibat adanya tingkat penyerapan yang rendah (low disbursement ) serta pembayaran biaya komitmen (commitment fee, commitment charge )

57

[Type text] yang tinggi. Penyerapan yang rendah disebabkan adanya dana yang idle, yang tidak  terserap, yang disebabkan karena dana tersebut sebenarnya tidak diperlukan dalam pembiayaan kegiatan namun tetap kita pinjam. Tingkat penyerapan yang rendah berakibat sisa pinjaman yang belum kita tarik (disbursed ) tinggi. Tingkat penyerapan PHLN dikatakan rendah apabila dana PHLN yang terserap maksimal hanya 40% dari alokasi pinjaman yang disepakati dan dikatakan sangat rendah apabila kurang dari 20%. Adapun penyerapan PHLN dikatakan tinggi apabila mencapai jumlah minimal 61% sampai dengan 80% dan dikatakan sangat tinggi apabila penyerapan PHLN diatas 81%. Penyerapan yang rendah akan berkibat pembayaran biaya komitmen yang tinggi. Hal ini disebabkan karena pembayaran biaya komitmen dikenakan kepada peminjam (borrower ) terhadap jumlah pinjaman yang telah disepakati namun belum ditarik. Untuk itu dalam perencanaan kegiatan agar didukung dengan data yang valid, akurat, relevan serta up to date . Penetapan Harga Perhitungan Sendiri (HPS)/ owner  estimate (OE) harus dilakukan secermat mungkin agar kebutuhan pinjaman yang akan

kita terima sesuai dengan kebutuhan kegiatan yang kita rencanakan dan hanya digunakan untuk kegiatan yang kita usulkan saja. Kelebihan dana pinjaman setelah proyek/kegiatan selesai harus diadakan pembatalan pinjaman (loan cancellation ) dan ini memerlukan biaya tersendiri yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Penyiapan pelaksanaan proyek yang kurang/belum matang misalnya pengadaan tanah belum siap, resttlement  belum

dilaksanakan,

pengelola

proyek

belum

diangkat/ditunjuk dan belum adanya dokumen anggaran. Pembebasan tanah dan atau resettlement  seyogianya telah dilaksanakan sebelum usulan kegiatan yang akan didanai PHLN diajukan kepada Kepala Bappenas. Karena lender  hanya akan membiayai fisik kegiatan saja tidak termasuk pengadaan tanahnya.

Misalnya akan dilaksanakan pembuatan jalan baru (road rehabilitation ), maka yang akan dibiayai lender  hanya untuk fisik jalan saja. Dilain pihak, pelaksanaan kegiatan dapat segera dimulai apabila pinjaman telah dinyatakan efektif karena lahan untuk itu telah tersedia. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang : Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah Serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri yang secara operasional dijabarkan dalam Peraturan Menteri

58

[Type text] Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor : PER-005/M.PPN/06/2006 tentang Tata Cara Perencanaan dan Pengajuan Usulan serta Penilaian Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman dan atau Hibah Luar Negeri, pengelola proyek (Project Implementation Unit/PIU, Project Management Unit/PMU ) harus terbentuk sebelum usulan pinjaman dinegosiasikan dengan pihak lender, juga telah ditunjuk personilnya termasuk para pelaksana kegiatan itu sendiri. Ini perlu dicermati agar pelaksanaan kegiatan dengan dana PHLN dapat segera dilaksanakan setelah pinjaman efektif.   Executing Agency perlu berkordinasi dengan Bappenas guna menyusun rencana kegiatan rinci sebagai usaha untuk meningkatkan kesiapan pelaksanaan kegiatan.(Permen PPN Nomor : PER-005/M.PPN/06/2006 pasal 23 ayat 3). Penyusunan kegiatan rinci dimaksudkan untuk melakukan persiapan rancangan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran kegiatan yang meliputi jenis kegiatan, lokasi, rencana alokasi anggaran, satuan kerja, organisasi pelaksanaan dan jadual pelaksanaan, serta mekanisme pengadaan barang/jasa termasuk penyempurnaan studi kelayakan.( Permen PPN Nomor : PER-005/M.PPN/06/2006 pasal 24 ayat 3 dan 4) Dokumen anggaran segera disusun setelah pinjaman efektif. Apabila DIPA untuk  tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan, penyusunan dokumen anggaran dilaksanakan melalui revisi DIPA. Juga kesiapan dana pendamping (bila ada) harus telah dialokasikan  Executing Agency dari Bagian Anggarannya khususnya untuk tahun pertama pelaksanaan

kegiatan. Perencanaan pengadaan barang/jasa  (procurement plant ) dan dokumen lelang (bidding document ) sesuai ketentuan lender  telah disiapkan jauh-jauh hari, bahkan lebih baik apabila telah siap sebelum negosiasi dilaksanakan. Ini perlu agar lender  mengetahui rencana pengadaan yang akan kita laksanakan dan dimintakan persetujuan lender  pada waktu negosiasi, agar kita tidak dinyatakan misprocurement .

6.1.1.2 Tahap Pelaksanaan Proyek

Dalam pelaksanaan kegiatan, kendala yang masih sering dijumpai menyangkut hal-hal : kemampuan manajerial pengelola kegiatan yang masih rendah, kurang kordinasi dan pengawasan dari unit pusat, lemahnya monitoring dan evaluasi, penyimpangan dalam urutan kegiatan dan lemahnya pengelolaan arsip.

59

[Type text] Kemampuan manajerial pengelola kegiatan yang masih rendah ini ditandai dengan masih sering belum tersosialisainya kegiatan sampai ke tingkat pelaksana di daerah, sehingga kadang-kadang Satuan Kerja (Satker) daerah yang harus melaksanakan kegiatan tersebut tidak tahu apa yang akan mereka perbuat. Untuk itu perlu diadakan semacam pelatihan (workshop , desiminasi) terhadap para pelaksana kegiatan dan perlu adanya ketentuan yang tegas mengenai kewenangan/pengawasan oleh unit pusat terhadap kegiatan dengan dana PHLN yang ada di daerah. Pengawasan

terhadap

kegiatan

melalui monitoring

dan

evaluasi

harus

dilaksanakan secara ketat. Dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Nasional

Nomor

:

PER-

005/M.PPN/06/2006 pada bab VIII pasal 37 dinyatakan bahwa Menteri Perencanaan melakukan kordinasi pemantauan atas kegiatan yang dibiayai PHLN yang meliputi pemantauan perencanaan serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan. Dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan, tercakup didalamnya perkembangan realisasi penyerapan dana, perkembangan pencapaian pelaksanaan fisik, perkembangan proses pengadaan barang/jasa, permasalahan/kendala yang dihadapi dan langkah tindak lanjut yang diperlukan dengan mengacu pada dokumen Rencana Perkiraan Kebutuhan PHLN yang hasilnya dituangkan dalam Laporan Pelaksanaan Kegiatan.(Pasal 39 ayat 1 dan 2). Agar pelaksanaan kegiatan tidak simpang siur, maka perlu diadakan penyusunan kegiatan yang berurutan secara rinci. Pemberdayaan arsip mesti dilakukan secara optimal, agar para penerus dapat mempelajari arsip tersebut, apabila hendak melakukan kegiatan yang sama. Masalah lain dalam pelaksanaan kegiatan adalah berkaitan dengan masalah keuangan. Masalah-masalah yang berkaitan dengan keuangan antara lain : mismatch antara dokumen anggaran dengan loan agreement , dana pendamping yang tidak cukup, adanya backlog atas SP2D-RK yang tinggi, low disbursement  dan pelaporan dan audit  report .

Seyogianya tidak perlu terjadi ketidaksinkronan antara dokumen anggaran (DIPA) dengan loan agreement , seandainya para penyusun RKA-KL benar-benar memahami Staff Appraisal Report (SAR) maupun loan agreement . SAR merupakan cikal bakal loan

60

[Type text] agreement . Jadi memahami SAR sudah cukup untuk memahami loan agreement .

Kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam SAR merupakan kegiatan-kegiatan yang akan dituangkan dalam loan agreement . Dan kegiatan-kegiatan itulah yang semestinya dianggarkan

dalam

DIPA.

Penganggaran

kegiatan-kegiatan

selain

yang

telah

dicantumkan dalam loan agreement  tidak akan mendapatkan pembiayaan dari lender. Ketidakcukupan akan dana pendamping ini umumnya terjadi pada saat tagihantagihan terakhir pelaksanaan pekerjaan dengan nilai kontrak dalam mata uang asing. Hal ini umumnya terjadi karena adanya fluktuasi kurs. Pada waktu menganggarkan dana pendamping dalam DIPA dengan nilai kontrak valas, digunakan ekivalen rupiah dari valas tersebut berdasarkan kurs asumsi penyusunan APBN tahun berkenaan. Dalam pelaksanaannya nilai kurs ini berfluktuasi. Kalau terjadi penagihan atas kontrak tersebut, maka nilai kurs yang digunakan adalah nilai kurs pada saat pembayaran dilakukan. Seandainya nilai kurs pada saat pembayaran lebih tinggi dari pada nilai kurs asumsi, maka sudah barang tentu pada tagihan-tagihan terakhir dana rupiah pendamping tinggal sedikit dan tidak proporsional lagi dengan tagihan porsi PHLN. Agar hal ini tidak perlu terjadi, maka executing agency harus memantau setiap kali melakukan pembayaran apakah nilai rupiah pendamping masih mencukupi untuk tagihan-tagihan berikutnya. Apabila sudah tidak mencukupi sebagai pendamping porsi PHLN, segera dilaksanakan revisi DIPA terutama untuk menambah

rupiah pendamping yang berkurang karena

adanya fluktuasi kurs tersebut. Dalam hal penarikan dana PHLN dilakukan dengan metode rekening khusus (special account), backlog , yaitu suatu keadaan dimana rekening khusus telah di-debet,

permintaan penggantiannya kepada lender (replenishment ) belum bisa dilakukan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan karena akan menimbulkan masalah backlog apabila hal-hal ini diabaikan. Hal-hal tersebut adalah ; Sepanjang disyaratkan   No Objection Letter (NOL)/Approval , maka copy  NOL/Approval tersebut harus dilampirkan dalam pengajuan SPM-RK oleh

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Satker. Pembebanan porsi PHLN harus sesuai dengan porsi dalam loan agreement  Pengisian/perhitungan Berita Acara Pembayaran (BAP) harus benar Jangan sampai salah dalam pencantuman nomor rekening khusus.

61

[Type text] Jangan lupa mencantumkan kategori, persentase, nomor dan tanggal serta nilai kontrak dalam SPM- RK SP2D UP untuk pinjaman ADB/IBRD jangan dibebankan ke rekening khusus, kecuali diatur dalam loan agreement. Harus dilampirkan lembar B (daftar rincian permintaan pembayaran) dan lampiran lembar B (rekapitulasi pengeluaran per kategori NPLN), dalam pengajuan SPM-GU-RK.   Low disbursement  yang rendah antara lain disebabkan karena : backlog , misprocurement , banyak program/kegiatan yang lambat dan jumlah pinjaman yang

melebihi kebutuhan.  Misprocurement  terjadi karena pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan dana

PHLN yang dilaksanakan peminjam tidak sesuai dengan guidelines atau loan agreement  pinjaman bersangkutan. Hal ini disebabkan karena kurang dipahaminya guidelines dan mengabaikan loan agreemement  ataupun adanya iktikad yang kurang baik dari pengelola proyek (ingin berbuat curang, melakukan korupsi kolusi dan nepotisme) dan lain-lain. Akibat dari misprocurement, program proyek terutama program pengadaan menjadi terlambat yang berakibat terjadinya low disbursement , bisa terjadi

lender  tidak 

mengganti atas pengeluaran yang telah dikeluarkan oleh peminjam tersebut, bahkan lender  bisa saja membatalkan alokasi pinjaman untuk kategori tersebut. Agar misprocurement  ini tidak terjadi, executing agency dalam melaksanakan pengadaan

barang/jasa dengan dana PHLN harus mengacu pada ketentuan-ketentuan (guidelines ) dari lender yang bersangkutan atau loan agreement. Masih banyak pengadaan barang/jasa yang mengalami keterlambatan. Tidak  sesuai dengan jadwal yang ada, sehingga menumpuk di akhir tahun anggaran, atau bahkan tidak terselesaikan pada tahun tersebut. Pengadaan barang/jasa hendaknya dilaksanakan pada saat loan dinyatakan efektif, jangan ditunda, karena penundaan pelaksanaan pengadaan barang/jasa berakibat terjadi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang pada akhirnya penyerapan dana akan terlambat pula. Kalau sampai dengan closing date dana pinjaman belum ditarik karena pelaksanaan kegiatan yang yang belum selesai, maka lender  tidak akan mengganti pengeluaran tersebut. Jadi harus direfund . Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus bersih dari korupsi dan

62

[Type text] kecurangan. Juga perlu diperhatikan terhadap kontrak-kontrak yang perlu review atau persetujuan lender. Kontrak-kontrak yang harus mendapat persetujuan lender adalah kontrak-kontrak yang umumnya bernilai kontrak yang signifikan dan ini sudah ditentukan dalam loan agreement . Faktor keterlambatan pengadaan barang/jasa dengan dana PHLN  juga disebabkan antara lain tidak kualifiednya panitia pengadaan, adanya hambatan nonteknis yang mengganggu proses pengadaan serta terbitnya persetujuan kontrak dari lender (NOL, Approval, NRC) sering memakan waktu. Untuk itu perlu diadakan

peningkatan pemahaman pengelola proyek terhadap guidelines maupun Keppres tentang pengadaan barang/jasa, keberanian pengelola proyek memecahkan masalah-masalah nonteknis serta mengadakan kordinasi yang lebih baik dengan lender. Pelaksanaan kegiatan yang lambat akan berakibat penarikan dana PHLN yang lambat pula. Apalagi kalau kegiatan tidak dilaksanakan sama sekali. Untuk itu pelaksanaan kegiatan harus segera dilaksanakan apabila pinjaman sudah ditandatangani dan dinyatakan efektif, sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat sebelumnya. Jumlah pinjaman yang melebihi kebutuhan, jelas tidak bisa ditarik karena setelah selesainya pelaksanaan kegiatan yang direncanakan tidak memerlukan dana lagi. Sebagai solusi agar dalam merencanakan pinjaman untuk pembiayaan kegiatan yang akan didanai dengan PHLN, sesuai kebutuhan saja, membuat program yang sekiranya dapat dikelola dan dapat dicapai dengan kategori yang tidak rumit. Pemahaman dan kemampuan manajerial bagi pelaksana proyek juga perlu ditingkatkan. Dalam pelaporan, tidak lancarnya pembuatan laporan merupakan masalah lain dalam pelaksanaan kegiatan. Ini perlu menjadi perhatian kita karena dengan laporan tersebut akan dapat diketahui segala sesuatu tentang pelaksanaan kegiatan tersebut. Kita bisa mengadakan tindakan-tindakan perbaikan apabila dirasa adanya kekurangan atau kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan dari laporan tersebut. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 pada bab VIII pasal 23 dinyatakan bahwa Kementerian Negara/Lembaga pelaksana kegiatan menyampaikan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan secara triwulanan mengenai proses pengadaan barang/jasa, realisasi penyerapan pinjaman dan kemajuan fisik pinjaman. Atas dasar laporan tersebut Menteri Perencanaan mengeluarkan laporan kinerja

pelaksanaan kegiatan yang dibiayai

pinjaman/hibah luar negeri secara triwulanan yang memuat perkembangan pelaksanaan

63

[Type text] kegiatan dan langkah tindak lanjut yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi.(PP 2/2006 pasal 24 ayat 2). Menteri Keuangan setelah berkordinasi dengan Gubernur Bank Indonesia mengeluerkan laporan realisasi penyerapan pinjaman/hibah luar negeri secara triwulanan atas pelaksanaan kegiatan yang dibiayai pinjaman/hibah luar negeri.(PP 2/2006 pasal 24 ayat 3). Dalam rangkan pengawasan Menteri Perencanaan dan Menteri Keuangan mengambil langkah penyelesaian penyelesaian kegiatan yang lambat atau penyerapan pinjaman yaang rendah, termasuk melakukan pembatalan pinjaman. Instansi internal dan eksternal melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan/penggunaan

pinjaman/hibah

luar

negeri

sesuai

dengan

peraturan

perundangan yang hasilnya dilaporkan pada instansi terkait sesuai dengan peraturan perundangan.( PP 2/2006 pasal 25 ayat 1 sampai dengan 3)

6.1.1.3 Tahap Penyusunan Laporan Pelaksanaan Proyek

Laporan

pelaksanaan

proyek  (Implementetion

Completion

Report/ICR)

merupakan laporan akhir pelaksanaan proyek dengan dana PHLN. ICR biasanya telah dipersiapkan sejak tanggal berakhirnya pelaksanaan proyek, dan disusun bersama-sama dengan pihak lender . Ada beberapa dokumen yang diperlukan dalam penyusunan ICR ini antara lain : loan agreement, staff appraisal report, working paper, aide memory dan surat-surat dari lender . Juga guidelines for preparing ICR serta data/dokumen-dokumen proyek dan dokumen-dokumen lainnya yang relevan. Dalam penyusunan ICR ini kadang data yang ada pada proyek tidak lengkap, sehingga penyusunannya mengalami hambatan. Untuk itu perlu dilakukan penataan arsip pelaksanaan proyek yang memadai agar hal itu tidak perlu terjadi.

6.2 Tes Formatif 5

1. Jelaskan

permasalahan-permasalahan

yang

terjadi

dalam

pelaksanaan

kegiatan/proyek yang dibiayai dengan PHLN! 2. Usaha-usaha apa saja yang perlu dilakukan agar permasalahan-permasalahan tersebut tidak terjadi ?

64

[Type text]

6.3 Rangkuman

Secara garis besar, permasalahan dalam kegiatan dengan dana PHLN dapat dikelompokan kedalam tiga aspek yaitu aspek pada tahap persiapan proyek, pelaksanaan proyek dan tahap penyusunan laporan pelaksanaan proyek. Pada tahap persiapan proyek ini, permasalahan yang sering terjadi adalah masih adanya usulan perkiraan jumlah pinjaman yang berlebih serta penyiapan pelaksanaan proyek yang kurang/belum matang misalnya pengadaan tanah belum siap, resttlement  belum dilaksanakan, pengelola proyek belum diangkat/ditunjuk dan belum adanya dokumen anggaran. Solusi yang dapat , Untuk itu dalam perencanaan kegiatan agar didukung dengan data yang valid, akurat, relevan serta up to date . Penetapan Harga Perhitungan Sendiri (HPS)/ owner  estimate (OE) harus dilakukan secermat mungkin agar kebutuhan pinjaman yang akan

kita terima sesuai dengan kebutuhan kegiatan yang kita rencanakan dan hanya digunakan untuk kegiatan yang kita usulkan saja. Kelebihan dana pinjaman setelah proyek/kegiatan selesai harus diadakan pembatalan pinjaman (loan cancellation ) dan ini memerlukan biaya tersendiri yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Pembebasan tanah dan atau resettlement  seyogianya telah dilaksanakan sebelum usulan kegiatan yang akan didanai PHLN diajukan kepada Kepala Bappenas. Karena lender  hanya akan membiayai fisik kegiatan saja tidak termasuk pengadaan tanahnya.

Misalnya akan dilaksanakan pembuatan jalan baru (road rehabilitation ), maka yang akan dibiayai lender  hanya untuk fisik jalan saja. Dilain pihak, pelaksanaan kegiatan dapat segera dimulai apabila pinjaman telah dinyatakan efektif karena lahan untuk itu telah tersedia. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang : Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah Serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri yang secara operasional dijabarkan dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor : PER-005/M.PPN/06/2006 tentang Tata Cara Perencanaan dan Pengajuan Usulan serta Penilaian Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman dan atau Hibah Luar Negeri,

65

[Type text] pengelola proyek (Project Implementation Unit/PIU, Project Management Unit/PMU ) harus terbentuk sebelum usulan pinjaman dinegosiasikan dengan pihak lender, juga telah ditunjuk personilnya termasuk para pelaksana kegiatan itu sendiri. Ini perlu dicermati agar pelaksanaan kegiatan dengan dana PHLN dapat segera dilaksanakan setelah pinjaman efektif.   Executing Agency perlu berkordinasi dengan Bappenas guna menyusun rencana kegiatan rinci sebagai usaha untuk meningkatkan kesiapan pelaksanaan kegiatan.(Permen PPN Nomor Nomor : PER-005/M.PPN/06/2006 pasal 23 ayat 3). Penyusunan kegiatan rinci dimaksudkan untuk melakukan persiapan rancangan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran kegiatan yang meliputi jenis kegiatan, lokasi, rencana alokasi anggaran, satuan kerja, organisasi pelaksanaan dan jadual pelaksanaan, serta mekanisme pengadaan barang/jasa termasuk penyempurnaan studi kelayakan.( Permen PPN Nomor : PER-005/M.PPN/06/2006 pasal 24 ayat 3 dan 4) Dokumen anggaran segera disusun setelah pinjaman efektif. Apabila DIPA untuk  tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan, penyusunan dokumen anggaran dilaksanakan melalui revisi DIPA. Juga kesiapan dana pendamping (bila ada) harus telah dialokasikan  Executing Agency dari Bagian Anggarannya khususnya untuk tahun pertama pelaksanaan

kegiatan. Perencanaan pengadaan barang/jasa  procurement  (procurement plant ) dan dokumen lelang (bidding document ) sesuai ketentuan lender  telah disiapkan jauh-jauh hari, bahkan lebih baik apabila telah siap sebelum negosiasi dilaksanakan. Ini perlu agar lender  mengetahui rencana pengadaan yang akan kita laksanakan dan dimintakan persetujuan lender  pada waktu negosiasi, agar kita tidak dinyatakan misprocurement .

6.4 Umpan Balik Dan Tindak Lanjut

Setelah Anda menjawab soal-soal tes formatif 5 ini menurut keyakinan/pendapat Anda sendiri, selanjutnya coba Anda cocokan jawaban Anda dengan kunci jawaban tes formatif 5 yang ada dihalaman belakang modul ini. Kemudian hitunglah jawaban Anda yang benar. Gunakan pedoman dibawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi kegiatan belajar 5 ini.

Jumlah jawaban Anda yang benar Tingkat Ting kat penguasaan = ------------------------------------------------------------------------------------- x 100%

66

[Type text] 2

Jika tingkat penguasaan Anda mencapai angka : 90 s.d. 100%

artinya

Bagus sekali

80 s.d. 89%

artinya

Bagus B agus

70 s.d. 79%

artinya

Sed ang

Kurang dari 69%

artinya

Kurang

Jika Anda mencapai tingkat penguasaan lebih dari 80% Anda dapat meneruskan kegiatan belajar berikutnya. Anda bagus! Akan tetapi bila tingkat penguasaan Anda masih dibawah 80%, maka Anda harus mengulangi kegiatan belajar 5 ini, terutama pada bagian-bagian yang belum Anda kuasai.

67

[Type text]

7. Kegiatan belajar 6

TES SUMATIF

A. Jawablah B jika pernyataan-pernyataan di bawah ini Saudara anggap benar dan S

 jika Saudara Saud ara anggap salah salah. 1.

B - S

:

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 mengatur tata cara mendapatkan,

penatausahaan,

pemantauan

dan

pelaporan

pinjaman/hibah luar negeri, 2.

B - S

:

Pinjaman/hibah luar negeri masih diperlukan Indonesia karena disamping untuk membiayai pembangunan dapat juga digunakan untuk membayar gaji Pegawai Negeri Sipil.

3.

B - S

:

Pinjaman/hibah luar negeri dapat kita terima sepanjang masih ada pemberi pinjaman/hibah luar negeri yang sanggup memberi.

4.

B - S

:

Pinjaman/hibah luar negeri harus dikelola dengan baik, agar kredibilitas Indonesia dimata donor terjaga dan kita terhindar dari commitment charge.

5.

B - S

:

Kebijakan pemerintah dalam kaitannya dengan PHLN saat ini adalah meminimalisasi ketergantungan dan besarnya pinjaman luar negeri.

6.

B - S

:

Pinjaman luar negeri yang mempunya cirri-ciri tingkat bunga rendah, masa tenggang dan masa pembayaran kembali panjang disebut dengan non-concessional loan.

7.

B - S

:

Pinjaman lunak versi Indonesia mempunyai ciri-ciri sebagai berikut : repayment period sekurang-kurangnya 25 tahun, interest rate maksimal 3,5% per tahun dan grace period minimal 7 tahun.

8.

B - S

:

Pinjaman

luar

negeri

yang

diterima

Indonesia

dari

Islamic

Development Bank (IDB) merupakan pinjaman pinj aman bilateral. 9.

B - S

:

Pinjaman komersial contohnya adalah pinjaman yang diterima Indonesia dari Japan Bank for International Cooperation.

68

[Type text] 10. B - S

: :

11. B - S

Pinjaman luar negeri yang hanya boleh digunakan untuk membiayai kegiatan tertentu saja disebut pinjaman p rogram. Pemberian fasilitas kredit ekspor senantiasa dijamin oleh Export

: 12. B - S

Credit Agency. Tujuan pemberian fasilitas kredit ekspor adalah untuk mendorong atau meningkatkan kegiatan ekspor Negara pemberi pinjaman

: 13. B - S

berbagai produk diluar persenjataan dn alat-alat pertanian. Kredit ekspor yang dananya disediakan oleh lender melalui bank/lembaga keuangan di Negara lender kepada supplier, kemudian supplier akan meminjamkan kepada borrower untuk pengadaan

: 14. B - S

barang/jasa disebut Buyer’s credit. Peraturan yang digunakan sebagai pedoman dalam menarik pinjaman luar

: 15. B - S

negeri

adalah

Peraturan

Menteri

Keuangan

Nomor

:

143/PMK.06/2006. Dalam mengelola PHLN di Indonesia pelaksanaannya diatur dalam

: 16. B - S

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006. Apabila loan agreement sudah ditantangani oleh pihak Indonesia dan

: 17. B - S

lender, dapat langsung ditarik untuk membiayai pembangunan. Untuk mengefektifkan pinjaman luar negeri lender meminta kepada Indonesia untuk mengirim nama-nama pejabat yang berhak menarik 

: 18. B - S

pinjaman tersebut dengan specimen-nya yang disebut legal opinion. Kegiatan-kegiatan yang akan didanai dari pinjaman luar negeri adalah kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam description of the project

: 19. B - S

sebagai lampiran loan agreement. Walaupun porsi PHLN 100%, apabila dalam kegiatan tersebut ada pembebasan tanah, maka dana untuk pembebasan tanah tersebut harus

: 20. B - S

disediakan dalam DIPA yang disebut dana pendamping. Tata cara penarikan PHLN dengan direct payment harus dicantumkan

: 21. B - S

dalam DIPA dengan kode DP. Masa antara loan effective date dan closing date disebut repayment 

:

 period , dan masa setelah closing date disebut disbursement period 

69

[Type text] 22. B - S

Penganggaran dana PHLN dalam DIPA terhadap pinjaman baru yang efektif setelah DIPA suatu tahun anggaran disyahkan, harus :

23. B - S

dilaksanakan/dianggarkan pada tahun anggaran berikutnya. Dana dalam DIPA untuk porsi PHLN yang tidak dapat ditarik sampai dengan akhir tahun anggaran, hangus/tidak bisa diluncurkan untuk 

: 24. B - S

tahun anggaran berikutnya. Dalam menganggarkan dana PHLN dalam DIPA, status pinjaman

: 25. B - S

tersebut harus sudah ditandatangani dan dinyatakan efektif. Dalam menganggarkan dana PHLN dalam DIPA yang tata cara penarikannya dengan LC, harus diperhatikan nilai kontrak secara

: 26. B - S

keseluruhan. Bila ada local cost  dalam kegiatan yang didanai PHLN, maka alokasi dana local cost  tersebut harus dicantumkan dalam DIPA diluar dana

: 27. B - S

pendamping. Apabila ada satuan harga yang digunakan dalam penganggaran dana dalam DIPA yang melebihi harga satuan umum (HSU), maka yang

: 28. B - S

digunakan adalah besaran harga yang terdapat dalam HSU. Dalam menganggarkan dana PHLN dalam DIPA yang memerlukan dana pendamping, maka dana pendamping tersebut harus disediakan Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan dari bagian

: 29. B - S

anggarannya. Dana yang dialokasikan dalam DIPA untuk kegiatan yang sebagian atau seluruhnya berasal dari PHLN, harus termasuk PPN yang akan dipungut

: 30. B - S

baik

untuk

porsi

PHLN

maupun

untuk

porsi

pendamping/rupiah murni. Dana untuk pekerjaan yang tidak menggunakan standar (non-standar) yang sebagian atau seluruhnya berasal dari PHLN yang disediakan dalam RKA-K/L adalah sebesar nilai konstruski pekerjaan (sesuai

: 31. B - S

owner estimate/OE). Porsi PHLN yang dianggarkan dalam DIPA bisa dihitung dari netto

:

yaitu sebesar porsi PHLN dikalikan nilai kontrak.

70

[Type text] 32. B - S

Pajak Pertambahan Nilai untuk kegiatan pemerintah yang dananya berasal dari pinjaman/hibah luar negeri tidak dipungut dan Pajak  penghasilannya ditanggung pemerintah diatur dalam Peraturan :

33. B - S

Pemerintah Nomor 42 tahun 1995. PPh yang ditanggung pemerintah adalah PPh yang terutang atas pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dananya berasal dari PHLN oleh badan atau perusahaan yang melaksnakan pekerjaan pemborongan

: 34. B - S

saja. Dalam pelaksanaan perpajakan untuk kegiatan-kegiatan yang dananya berasal

dari

PHLN,

Bendahara

Pengeluaran/Pejabat

Pembuat

Komitmen dalam mengjukan SPM/aplikasi penarikan dana hanya melampirkan Faktur Pajak dan SSP PPh untuk dicap dan : 35. B - S

ditandatangani oleh pejabat KPPN. Dalam penulisan nilai/harga kontrak untuk kegiatan-kegiatan yang dananya berasal dari PHLN cukup dibuat nilai global/keseluruhannya

: 36. B - S

saja yang sudah termasuk PPN/PPn BM. Pengadaan barang/jasa untuk kegiatan-kegiatan yang dananya berasal dari PHLN mengacu kepada Keppres Nomor 80 tahun 2003 sebagai

: 37. B - S

satu-satunya peraturan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Tata cara pengadaan barang/jasa untuk kegiatan-kegiatan yang dananya berasal dari PHLN yang paling sering digunakan hamper

: 38. B - S

oleh setiap lender adalah International Competitive Bidding. Peserta pengadaan barang/jasa untuk kegiatan-kegiatan yang dananya berasal dari PHLN untuk pinjaman bilateral harus dari eligible

: 39. B - S

countries termasuk Indonesia. Dokumen-dokumen dalam pengadaan barang/jasa untuk kegiatankegiatan yang dananya berasal dari PHLN harus menggunakan bahasa

: 40. B - S

Inggeris dan boleh diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Pembayaran untuk barang/jasa untuk kegiatan-kegiatan yang dananya berasal dari PHLN harus menggunakan mata uang Negara peminjam

:

atau dollar Amerika.

71

[Type text] 41. B - S

Bila pengadaan barang/jasa untuk kegiatan-kegiatan yang dananya berasal dari PHLN nilainya relatif kecil dan jumlah pemasoknya :

42. B - S

terbatas, umumnya digunakan limited international bidding. Pengadaan langsung international digunakan dalam pengadaan barang/jasa untuk kegiatan-kegiatan yang dananya berasal dari PHLN nilainya relatif kecil dan pekerjaannya bersifat mendesak atau untuk 

: 43. B - S

repeat order. Bila pengadaan barang/jasa untuk kegiatan-kegiatan yang dananya berasal dari pembiayaan Fasilitas Kredit Ekspor (FKE) harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Negara

:

44. B - S

pemberi FKE. Prakualifikasi dilaksanakan untuk member keyakinan bagi pembeli

:

(executing agency) bahwa penyedia barang/jasa yang akan mengikuti lelang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

45. B - S

Permasalahan dalam pengelolaan PHLN yang berkaitan dengan tahap persiapan proyek umumnya adalah belum dibentuknya Project :

Implementation Unit (PIU) dan belum adanya rencana kegiatan rinci dari pelaksanaan proyek.

46. B - S

Permasalahan dalam pengelolaan PHLN yang berkaitan dengan tahap :

pelaksanaan proyek adalah tidak dibuatnya pelaporan kegiatan pelaksanaan proyek kepada pihak-pihak terkait.

47. B - S

Agar dalam pelaksanaan proyek tidak terjadi kendala, maka pengelola :

proyek harus memahami Staff Appraisal Report maupun loan agreement.

48. B - S

Bila dana DIPA tidak mencukupi karena adanya fluktuasi kurs :

terhadap kontrak-kontrak dalam valas, maka executing agency harus segera melakukan revisi DIPA agar tagitan d apat dibayar.

49. B - S

:

Apabila pengadan barang/jasa dinyatakan misprocurement oleh lender, maka alokasi pinjaman untuk kategori tersebut bias dibatalkan

50. B - S

lender. Agar penyusunan Implementation Complesion Report dapat berjalan

72

[Type text] lancar, arsip-arsip proyek harus ditata/disusun dengan baik. B. Pilihlah jawaban a, b, c atau d yang menurut Saudara paling tepat !

1.

PHLN sampai dengan saat ini masih diperlukan Indonesia, karena hal-hal sebagai berikut, kecuali :

2.

a.

Sumber pembiayaan dalam negeri masih belum mencukupi

b.

Bisa digunakan untuk membayar gaji PNS

c.

APBN kita masih defisit

d.

Untuk investasi

Perpajakan atas kegiatan pemerintah yang dibiayai dengan pinjaman/hibah luar negeri diatur dalam : a.

Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan

Pembangunan

Nasional/Ketua

Bappenas

Nomor

:

185/KMK.03/1995 dan Nomor : KEP-031/KET/5/1995. b.

Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan

Pembangunan

Nasional/Ketua

Bappenas

Nomor

:

459/KMK.03/1999 dan Nomor : KEP-264/KET/9/1999. c.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 yang telah diperbaiki beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2001.

d.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang : Tata Cara Pengadaan Pinjaman Dan/atau Penerimaan Hibah Serta Penerusan Pinjaman Dan/atau Hibah Luar Negeri.

3.

Dana yang berasal dari luar negeri untuk membiayai pembangunan di Indonesia yang tidak perlu dibayar kembali disebut : a.

Loan

b.

Grant

c.

Reward

d.

Bonus

73

[Type text]

4.

Arah kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan PHLN adalah saat ini sebagai berikut, kecuali : a.

Mengurangi ketergantungan dana dari luar negeri

b.

Melakukan renegosiasi dan mempercepat restrukturisasi utang luar negeri

c.

Mengadakan pengurangan utang luar negeri secara bertahap

d.

Menerima pinjaman sepanjang ada lender yang mau member pinjaman

5. Pinjaman yang bersifat lunak bagi Indonesia harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut, kecuali : a.

Bunga maksimal 3,5% per tahun

b.

Masa tenggang minimal 7 tahun

c.

Masa pembayaran kembali lebih dari 25 tahun

d.

Tidak ada grant element

6. Pinjaman-pinjaman yang bersifat bilateral adalah pinjaman-pinjaman dari lender berikut ini, kecuali : a.

International Monetary Fund

b.

Japan Bank for International Cooperation

c.

Canadian International development Agency

d.

Kuwait Fund for Arab Economic development

7. Pinjaman-pinjaman yang bersifat multilateral adalah pinjaman-pinjaman dari lender berikut ini, kecuali :

8.

a.

Islamic Development Bank 

b.

United Nation Development Program

c.

Kreditstansalt fur Wiederaufbau

d.

International Fund of Agricultural Development

Pinjaman dalam mata uang asing yang kita terima, adalah pinjaman dalam mata uang berikut ini, kecuali :

74

[Type text] a.

Australian Dollar (AUD)

b.

United State Dollar (USD)

c.

Euro Eropah (EUR)

d.

Yen Jepang (JPY)

9.

Pinjaman luar negeri yang hanya boleh digunakan untuk membiayai kegiatan tertentu saja termasuk pinjaman : a.

Program

b.

Proyek 

c.

Lunak 

d.

Komersial

10. Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan kredit ekspot adalah sebagai berikut, kecuali : a.

Penyedia barang/jasa dari negara kreditur

b.

Pemerintah Indonesia sebagai peminjam

c.

Bank dari negara kreditur sebagai pemberi pinjaman

d.

Pemerintah negara asing sebagai penjamin pinjaman

11.

Mekanisme dalam supplier’s credit dalam pelaksanaan kredit ekspot adalah sebagai berikut, kecuali : a.

Lender menyediakan dana kepada supplier

b.

Lender, supplier, borrower dan buyer bersama-sama menandatangani supply contract

c.

Supplier menandatanghani kontrak dengan buyer

d.

Supplier menandatangani loan agreement dengan borrower

12.

Peranan PHLN dalam APBN adalah : a.

Sebagai pembiayaan pembangunan yang tetap

b.

Sebagai pengkap pembiayaan pembangunan

c.

Jawaban a dan b benar

75

[Type text] d.

13.

Jawaban a dan b salah

Yang dimaksud dengan retroactive financing adalah : a.

Pembiayaan kegiatan dengan dana PHLN bisa dilaksanakan sebelum loan agreement ditandatangani

b.

Pembiayaan kegiatan dengan dana PHLN tidak bisa dilaksanakan sebelum loan agreement ditandatangani

c.

Jawaban a dan b benar

d.

Jawaban a dan b salah

14. Agar dana PHLN dapat dianggarkan dalam DIPA, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut, kecuali : a.

Loan telah efektif dan memiliki nomor register pinjaman

b.

Loan belum closing date

c.

Loan agreement telah ditandatangani oleh pihak Indonesia dan lender

d.

Tersedianya dana pendamping bila porsi loan tidak 100%

15.

Apabila tata cara penarikan PHLN tersebut akan dilakukan dengan metode direct payment, maka dalam DIPA harus diberi kode : a.

LC

b.

PL

c.

PP

d.

RK

16. Penganggaran untuk pinjaman yang baru dalam RKAKL dapat dilaksanakan : a.

Pada waktu ditetapkan pagu sementara

b.

Setelah pagu sementara ditetapkan

c.

Setelah RKAKL ditetapkan

d.

Jawaban a, b dn c benar

17. Kalau dana PHLN yang akan dianggarkan dalam DIPA waktu pada waktu pagu

76

[Type text] sementara ditetapkan, harus mengikuti ketentuan : a.

Permenkeu yang mengatur tentang petunjuk penyusunan RKAKL

b.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006

c.

Jawaban a dan b benar

d.

Jawaban a dan b salah

18.

Dana yang harus dianggarkan dalam DIPA untuk kegiatan yang sebagian dananya berasal dari PHLN terdiri dari : a.

Dana untuk porsi PHLN

b.

Dana untuk porsi rupiah pendamping

c.

PPN untuk dana porsi rupiah

d.

Jawaban a, b dan c benar

19.

Dana dalam DIPA untuk kegiatan yang dananya sebagian atau seluruhnya berasal dari PHLN dimuat : a.

Pada lembar pengesahan DIPA

b.

Pada halaman I DIPA

c.

Pada Rincian Pengeluaran

d.

Jawaban a, b dan c benar

20. Penyediaan dana dalam DIPA untuk kegiatan yang dananya sebagian atau seluruhnya berasal dari PHLN yang kontraknya akan dilaksanakan dalam mata uang asing : a.

Dianggarkan sesuai nilai kontrak mata uang asing tersebut

b.

Nilai kontrak valas diekivalenkan dalam rupiah dengan menggunakan nilai kurs asumsi APBN

c.

Nilai kontrak diekivalenkan dalam rupiah dengan menggunakan perkiraaan nilai kurs pada saat penarikan

d.

Jawaban a, b dan c salah

21. Dana PHLN yang pada akhir tahun anggaran tidak terserap :

77

[Type text] a.

Hangus, dan tidak boleh digunakan pada tahun anggaran berikutnya

b.

Dapat diluncurkan untuk digunakan pada tahun anggaran berikutnya

c.

Jawaban a dan b benar

d.

Jawaban a dan b salah

22.

Agar

pagu

setiap

kategori

pinjaman

tidak

terlampaui,

maka

dalam

menganggarkan dana dalam DIPA, baik Satker maupun Ditjen Anggaran harus membuat : a.

Kartu Pengawasan alokasi pagu PHLN

b.

Kartu Pengawasan kontrak 

c.

Kartu Pengawasan pencairan PHLN

d.

Jawaban a, b dan c salah

23.

Terhadap nilai kontrak sebesar Rp.110.000.000,- ternyata porsi PHLN-nya sebesar Rp.80.000.000,-, maka porsi PHLN tersebut dihitung dari : a.

Bruto

b.

Netto

c.

Nilai kontrak 

d.

Jawaban a, b dan c salah

24. Terhadap nilai kontrak sebesar Rp.110.000.000,- ternyata porsi PHLN-nya sebesar Rp.88.000.000,-, maka porsi PHLN tersebut dihitung dari : a.

Bruto

b.

Netto

c.

Nilai Fisik 

d.

Jawaban a, b dan c salah

25.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang akan dipungut dari kontrak sebagai mana soal 21 adalah sebesar : a.

Rp.2.000.000,-

b.

Rp.8.000.000,-

78

[Type text] c.

Rp.10.000.000,-

d.

Jawaban a, b dan c salah

26.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tidak dipungut dari kontrak sebagai mana soal 22 adalah sebesar : a.

Rp.1.200.000,-

b.

Rp.8.800.000,-

c.

Rp.10.000.000,-

d.

Jawaban a, b dan c salah

27.

Hal-hal

berikut

merupakan

permasalahan

yang

sering

timbul

dalam

pengalokasian dana PHLN dalam DIPA, kecuali : a.

Loan agreement belum efektif pada saat penyusunan RKAKL

b.

Alokasi dana PHLN tidak sebanding dengan kebutuhan pembiayaan

c.

Penyusun RKAKL lambat dalam menyusun RKAKL

d.

Belum tersedianya dana pendamping pinjaman

28.

Ketentuan pengadaan barang/jasa kegiatan dengan dana PHLN adalah sebagai berikut, kecuali : a.

Dilaksanakan setelah loan agreement ditandatangani dan dinyatakan efektif 

b.

Harus sesuai dengan ketentuan lender

c.

Harus sesuai dengan yang diatur dalam loan agreement

d.

Sepenuhnya mengacu kepada Keppres Nomor 80 Tahun 2003

29. Tata cara pengadaan barang/jasa kegiatan dengan dana PHLN yang paling sering digunakan hampir semua lender adalah : a.

International Competitive Bidding (ICB)

b.

Limited Interntional Bidding (LIB)

c.

Foreign Competitive Bidding (FCB)

d.

Local Competitive Bidding (LCB)

30.

79

[Type text] Peserta tender dalam pengadaan barang/jasa kegiatan dengan dana PHLN dengan ICB : a.

Harus berasal dari eligible countries

b.

Ditentukan berdasarkan kesepakatan antara borrower dan lender

c.

Seluruhnya harus dari penyedia barang/jasa asing

d.

Seluruhnya harus dari penyedia barang/jasa nasional

31.

Pengumuman lelang untuk kegiatan dengan dana PHLN : a.

Harus diumumkan minimal pada satu surat kabar yang bersirkulasi nasional dengan menggunakan bahasa Inggeris

b.

Harus diumumkan minimal pada satu surat kabar yang bersirkulasi nasional dalam bahasa negara peminjam

c.

Harus diumumkan dalam surat kabar yang berbahasa Inggeris

d.

Harus diumumkan dalam surat kabar yang berbahasa Negara peminjam

32.

Salinan pengumuman lelang untuk kegiatan dengan dana PHLN, harus disampaikan ke instansi-instansi berikut ini, kecuali : a.

Kedutaan-kedutaan Besar/Kantor Perwakilan dari eligible countries

b.

Kamar Dagang dan Industri

c.

Kementerian Pekerjaan Umum

d.

Lender

33.

Pengadaan barang untuk kegiatan dengan dana PHLN yang berasal dari impor, dilakukan dengan mata uang :

34.

a.

Rupiah

b.

Mata uang Negara pemberi pinjaman

c.

Dollar Amerika

d.

Mata uang Negara pemberi pinjaman atau Dollar Amerika

Untuk Pengadaan barang untuk kegiatan dengan dana PHLN yang nilai kontraknya relative kecil dan jumlah penyedia barang/jasanya terbatas,

80

[Type text] sebaiknya dilakukan dengan metode : a.

Limited International Bidding

b.

Foreign Competitive Bidding

c.

International Shoping

d.

Local Competitice Bidding

35. Pemilihan langsung internasional, adalah metode pengadaan barang/jasa kegiatan dengan dana PHLN yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut, kecuali : a.

Nilai kontraknya kecil

b.

Barangnya memang sudah tersedia atau komoditinya berspesifikasi standar

c.

Rekanan yang diundang termasuk dalam short list dengan jumlah minimal 3

d.

Barang yang dipasok bersifat spesifik.

36. Pengadaan langsung internasional, adalah metode pengadaan barang/jasa kegiatan dengan dana PHLN yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut, kecuali : a.

Nilai kontraknya relatif kecil

b.

Barangnya memang sudah tersedia atau komoditinya berspesifikasi standar

c.

Sifat pekerjaannya mendesak 

d.

Barang yang dipasok bersifat spesifik.

37. Pengadaan barang/jasa dengan pembiayaan fasilitas kredit ekspor harus dilakukan dengan menggunakan tata cara : a.

Limited International Bidding

b.

Foreign Competitive Bidding

c.

International Shopping

d.

International Competitive Bidding

38. Permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan PHLN pada tahap persiapan proyek umumnya sebagai berikut, kecuali : a.

Adanya usulan jumlah pinjaman yang melebihi kebutuhan pembiayaan

81

[Type text] proyek/kegiatan b.

Belum

dibentuknya

Project Implementation

Unit dan

penunjukan

personilnya c.

Besarnya dana awal kegiatan belum disetujui lender

d.

Rencana kegiatan rinci belum ada

39. Permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan PHLN pada tahap pelaksanaan proyek umumnya sebagai berikut, kecuali :

40.

a.

Masih lemahnya monitoring dan evaluasi

b.

Kurang kordinasi antara pelaksana di daerah dengan executing agency

c.

Penyiapan laporan tidak maksimal

d.

Kurang diperhatikannya pengelolaan arsip

Pada tahap akhir pelaksanaan proyek harus diperhatikan oleh executing agency adalah hal-hal sebagai berikut, kecuali : a.

Pembayaran pinjaman

b.

Penyusunan Implementation Completion Report

c.

Rekonsiliasi dengan lender, Departemen Keuangan dan Bank Indonesia untuk memastikan besarnya penarikan pinjaman

d.

Mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka penyusunan laporan akhir

82

[Type text]

KUNCI JAWABAN TES FORMATIF

Tes Formatif 1

1. Untuk meutup defisit anggaran, meningkatkan investasi dan mempercepat pelaksanaan pembangunan. 2. Lihat halaman 5 alinea 1 3. Lihat halaman 6 subsubbab 2.1.3.1 4. Lihat halaman 8 subsubbab 2.1.3.4 5. Lihat halaman 4 alinea 1 6. Sebagai pelengkap pembiayaan pembangunan 7. Lihat halaman 13 dan 14 8. Lihat halaman 5 alinea 3

Tes Formatif 2

1. Lihat halaman 18 dan 19 2. Lihat halaman 21 alinea 1 dan 2 3. a. Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Penyusunan RKA K/L b. Peraturan Menteri Keuangan tentang Revisi DIPA c. Peraturan Menteri Keuangan tentang Peluncuran Dana PHLN 4. Surat pengesahan DIPA, halaman I DIPA dan halaman II DIPA 5. Lihat halaman 32 subsubbab 3.1.5

Tes Formatif 3

1. Lihat halaman 36 subsubbab 4.1.1.1 2. Lihat halaman 37 subsubbab 4.1.1.2 3. Lihat halaman 38 subsubbab 4.1.1.3 4. Lihat halaman 38 subbab 4.1.2 5. a. Porsi PHLN adalah pembiayaan maksimal dari lender b. Porsi PHLN diperhitungkan dari bruto = persentase PHLN x Nilai Kontrak 

83

[Type text] c. Porsi PHLN diperhitungkan dari netto = persentase PHLN x Nilai Fisik 

Tes Formatif 4

1. Lihat halaman 49 alinea 1 2. Lihat halaman 49 sampai dengan 52 3. Lihat halaman 49 smpai dengan 50 subsubbab 5.1.2.1 4. Lihat halaman 50 sampai dengan 52 5. Lihat halaman 54 subsubbab 5.1.4

Tes Formatif 5

1. Lihat halaman 57 subsubbab 6.1.1 alinea 2 2. Lihat halaman 57 sampai dengan 64

84

[Type text]

Daftar kepustakaan Amanudin Djajadiwirja, Dipl. D.F. , Naskah Perjanjian Luar Negeri, Pusdiklat Anggaran, Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan, Jakarta, tanpa tahun penerbitan.

Idem, Administrasi bantuan Luar Negeri, Pusdiklat Anggaran, Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan, Jakarta, tanpa tahun penerbitan.

Asian Development Bank, Guidelines for Procurement Under Asian Development Bank Loans, Manila, 1989.

Direktorat Tata Usaha Anggaran, Penarikan Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN), Koperasi Pegawai Kantor Pusat DJA, Jakarta, 1996.

Japan Bank for International Cooperation, Guidelines For Procurement Under Japan Bank for International Cooperation ODA Loans, Tokyo, October 1999

Kusnadi Lilik, S.H. M.S., Bahan Ajar Administrasi Pinjaman/Hibah Luar Negeri, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anggaran, Jakarta, 2000.

Sumiyarto, Drs. M.M., Administrasi Pinjaman Luar Negeri, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anggaran, Jakarta, 1998.

The World Bank, Guidelines Procurement Under International Bank for Reconstruction and Development Loans and IDA Credits, Washington, D.C., April 2004

Idem, Guidelines for Selection and Employment of Consultan by World Bank  Borrower, Washington, D.C., April 2004

85

[Type text]

Tribuwono Tunggal, dkk, Tata Cara Pelaksanaan Pinjaman/Hibah Luar Negeri Untuk Pembiayaan Pembangunan, Majalah Anggaran, Jakarta, 1995.

Warning Amir, Penatausahaan Bantuan Luar Negeri, Usaha Gotong Royong, Direktorat Tata Usaha Anggaran, Jakarta, 1985.

Perundang-undangan dan Perturan-peraturan 1. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang : Tata Cara Pengadaan Pinjaman Dan/atau Penerimaan Hibah Serta Penerusan Pinjaman Dan/atau Hibah Luar Negeri. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 tentang : Bea Masuk/Bea Masuk  Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai/Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Pinjaman/Hibah Luar Negeri yang telah diperbaiki terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2001 dan aturan-aturan pelaksanaannya. 3. Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas Nomor : 185/KMK.03/1995 dan Nomor: KEP-031/KET/05/1995 tentang : Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan/  Penatausahaan

dan

Pemantauan

Pinjaman/Hibah

Luar

Negeri

Dalam

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang telah diperbarui dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan

Pembangunan

Nasional/Kepala

Bappenas

Nomor:

459/KMK.03/1999 dan Nomor: KEP-264/KET/91999 tanggal 29 September 1999. 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang : Petunjuk  Teknis Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga tahun 2008.

86