HUKUM TATA NEGARA BY ROSE 132003138
1.
DEFI DE DEFINISI FINI NISI SI HU HUKU HUKUM KUM M TA TATA TA NEGARA NEGA NE GARA RA
Di antara para ahli hukum dapat dikatakan tidak tte tidak ter erdapat rumusan yang s sama ama tentang definisi hukum tata negara negara.. Hal iin Hal ini ni di dise diseba dis seba ebabka babk bkan an n ad adany adan anya any ya fak fakto faktortor r -faktor -faktor per perbedaan erb bed eda aan pand ndan ndang angan an diantara a ahli hli hukum itu sendiri ataupun adanya wilayah penelitian yang berbeda berbeda--beda -beda pada suatu negara.. negara
1.
DEFI DE DEFINISI FINI NISI SI HU HUKU HUKUM KUM M TA TATA TA NEGARA NEGA NE GARA RA
Di antara para ahli hukum dapat dikatakan tidak tte tidak ter erdapat rumusan yang s sama ama tentang definisi hukum tata negara negara.. Hal iin Hal ini ni di dise diseba dis seba ebabka babk bkan an n ad adany adan anya any ya fak fakto faktortor r -faktor -faktor per perbedaan erb bed eda aan pand ndan ndang angan an diantara a ahli hli hukum itu sendiri ataupun adanya wilayah penelitian yang berbeda berbeda--beda -beda pada suatu negara.. negara
Dala Da Dalam lam m pe perk rkem emba bang ngan an pr prak pra rak akte ktek tek se sel selama lam ama a bera b bera berabaderabad-abad, -abad, abad, diantta tar ara n negaraegaranegara yang menganut tradisi hukum yang samapun samapun dapat timbul p perbedaanerbedaanperbedaan karena latar latar belakang sejarah satu negara dengan negara lainnya juga juga berbeda--beda berbeda -beda beda..
A. A. Paul scholten Paul scholten menyatakan menyatakan bahwa hukum tata negara adalah hukum yang mengatur mengenai organisasi negara (het recht dat regelt de staatorganisatie) staatorganisatie)..
Paul scholten hanya menekankan perbedaan antara organisasi negara negara dari organisasi non negara seperti gereja dan organisasi lain--lain lain lain.. Scholten sengaja membedakan antara HTN dalam arti sempit sebagai hukum organisasi negara di satu pihak dengan hukum gereja dan hukum perkumpulan perdata di pihak lain, karena kenyataannya bahwa kedua jenis kenyataannya jenis hukum itu tidak memancarkan otoritas dr dr negara negara..
B. Christian van Vollenhoven Vollenhoven.. HTN adalah mengatur mengatur semua masyarakat hukum atasan dan masyarakat hukum bawahan menurut tingkatan tingkatan--tingkatannya yang menentukan lingkungan rakyatnya masing--masing dan menentukan badan masing badan-badan dalam lingkungan masyarakat hukum yang bersangkutan itu beserta fungsinya masing masing--masing serta menentukan susunan dan kewenangan badan tsb
Dengan kata lain van vollenhoven menyatakan bahwa HTN merupakan pemberian wewenang sedangkan HAN merupakan pembatasan wewenang.. wewenang van vollenhoven mengibaratkan bahwa organ negara tanpa ketentuan ketentuan--ketentuan ketentuan HTN adalah seperti burung yang lumpuh sayap, karena tidak mempunyai kewenangan sehingga keadaaanya tidak menentu menentu;; sedangkan organ negara tanpa ketentuan dalam HAN adalah laksana burung yang bebas dengan sayapnya, karena dapat mempergunakan kewenangannya sekehendak hatinya.. hatinya
C. Oppenheim HTN adalah negara dalam keadaan diam, sedangkan HAN adalah negara dalam keadaan bergerak bergerak.. D. Van der der pot HTN adalah peraturan peraturan--peraturan yang menentukan badan badan--badan yang dibutuhkan beserta kewenangannya masing--masing, hubungannya masing hubungannya satu sama lain serta hubungannya dengan individu warga negara dalam kegiatannya kegiatannya..
E. Paton George whitecross HTN itu berhubungan dengan persoalan distribusi kekuasaan hukum dan fungsi organ--organ organ organ--organ negara.
F. Kusumadi Pudjosewojo HTN adalah hukum yang mengatur mengatur bentuk negara dan bentuk pemerintahan yang menunjukkan masyarakat hukum yang atasan maupun yang bawahan beserta tingkatannya yang selanjutnya menegaskan wilayah dan lingkungan rakyat dari masyarakat masyarakat--masyarakat hukum itu, dan akhirnya menunjukkan alat alat--alat perlengkapan yang memegang kekuasaan penguasa dari masyarakat hukum itu beserta susunan,wewenang,tingkatan imbangan dari dan antara alat perlengkapan itu itu..
G. Muh.Kusnardi dan Harmaily Ibrahim HTN adalah sekumpulan peraturan hukum yang mengatur mengatur organisasi dari pada negara, hubungan antar antar alat perlengkapan negara dalam garis vertikal dan horizontal serta kedudukan warga negara dan hak azasinya azasinya..
Dari semua pendapat yang beragam ,dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa : 1.
HTN adalah ilmu yang termasuk salah satu cabang ilmu hukum yaitu hukum kenegaraan yang berada di ranah hukum publik. publik.
2. Definisi HTN telah dikembangkan oleh para ahli sehingga tidak hanya mencakup kajian mengenai organ organ--organ negara, fungsi dan mekanisme hubungan antar antar organ organ--organ negara tersebut, tetapi juga juga terkait terkait dengan mekanisme hubungan antara organ organ-organ negara itu dengan warga negara. negara.
3.HTN itu sendiri dalam arti luas mencakup baik hukum yang mempelajari negara dalam keadaan diam (staat in rust) maupun yang mempelajari mempelajari negara dalam keadaan bergerak (staat in beweging). beweging).
2. Sumber Hukum Tata Negara
Sumber hukum dapat dibedakan menjadi dua yakni: A. A. sumber sumber hukum materil yaitu sumber hukum yang menentukan isi hukum hukum.. Isi hukum ditentukan oleh faktor faktor sosiologis, faktor faktor filosofis, faktor faktor historis dan lain lain--lain lain..
B. sumber sumber hukum formil yaitu sumber hukum yang telah dirumuskan peraturannya dalam sesuatu bentuk yang menyebabkan aturan tersebut berlaku umum, mengikat dan ditaati ditaati..
Sumber hukum formal dalam Hukum Tata Sumber Negara Indonesia terdiri dari dari:: 1. UUD 2. UU/Perpu 3. Peraturan Pemerintah 4. Peraturan Presiden 5. Peraturan Daerah - Convention - Traktat
Ad. 1. Undang Undang Dasar
A. A. istilah Dalam bahasa Belanda UUD disebut dengan Grondwet dan bahasa Jerman disebut dengan Gerundgesetz. Gerundgesetz . Grond atau Gerund diartikan sebagai dasar dasar dan wet atau gesetz diartikan sebagai undang undang-undang.. Oleh karena itu dalam bahasa undang indonesia Grondwet diartikan Undang Undang Dasar Dasar..
Demikian pula di jerman jerman bahwa bahwa verfassung dalam arti konstitusi dianggap lebih luas pengertiannya daripada gerundgesetz dalam gerundgesetz dalam arti undang undang dasar. dasar .
Selain istilah UUD dikenal juga juga istilah istilah Konstitusi.. Terhadap kedua istilah ini Konstitusi terdapat dua pandangan yang berbeda atas keluasan pengertian dari masing masing-masing istilah tersebut tersebut..dan adapula yang menyamakan pengertian atas kedua istilah tersebut tersebut..
L.J.
van Apeldoorn Apeldoorn menyatakan menyatakan bahwa konstitusi itu lebih luas daripada Undang Undang Dasar Dasar.. Menurutnya bahwa grondwet itu hanya memuat bagian tertulis saja dari konstitusi yang cakupannya meliputi juga juga prinsipprinsip-prinsip dan norma norma-norma dasar dasar yang tidak tertulis tertulis..
Herman Heller Heller menyatakan bahwa konstitusi mempunyai arti yang lebih luas dari UUD UUD.. Konstitusi Konstitusi sesungguhnya tidak hanya bersifat yuridis, melainkan juga juga sosiologis dan politis politis..
Penyamaan dimulai sejak 1649 yang ³instrument pegangan memerintah.. memerintah
konstitusi dengan UUD oliver oliver cromwell pada tahun menyebut UUD sebagai of of government´ yaitu atau pedoman untuk
tanggal 17 septemper septemper 1787 yang mulai berlaku 21 juni juni Pada Pada tahun 1776 lahir virginia bill of of rights yang merupakan tahun penting dalam sejarah ketatanegaraan di dunia, karena merupakan pangkal lahirnya pengertian konstitusi menurut bentuk dan jiwa jiwa yang yang baru.. Selanjutnya baru Selanjutnya lahir lahir konstitusi amerika 1788.. 1788
Pandangan yang menyamakan arti konstitusi dengan UUD disebabkan pengaruh dari paham kodifikasi yang menghendaki agar agar semua peraturan hukum ditulis untuk memperoleh kesatuan hukum, kesederhanaan hukum, dan kepastian hukum hukum.. Sedemikian besarnya pengaruh paham kodifikasi tersebut sehingga tiap peraturan hukum yang penting harus ditulis dan konstitusi yang ditulis adalah UUD UUD.
B. pengertian konstitusi/UUD
1.wade
UUD adalah sebuah naskah yang memaparkan rangka dan tugas tugas--tugas pokok dari badan badan--badan pemerintahan suatu negara dan menentukan dasar dasar-dasar cara kerja badandasar badan-badan tersebut tersebut..
2. Herman Finer adalah riwayat hubungan UUD kekuasaan.. kekuasaan finer memandang bahwa negara Herman finer sebagai organisasi kekuasaan, sehingga UUD dianggapnya sebagai kumpulan asas--asas yang menetapkan bagaimana asas kekuasaan dibagi antara beberapa lembaga kenegaraan kenegaraan..
3. Ferdinand Lassalle
Lassalle
membagi konstitusi menjadi dua bagian yaitu : 1. Pengertian sosiologis atau politis yakni konstitusi adalah synthese faktor-- faktor faktor faktor kekuatan yang nyata dalam masyarakat masyarakat..
2. Pengertian yuridis yakni konstitusi adalah suatu naskah yang memuat semua bangunan negara dan sendi sendi-sendi pemerintahan pemerintahan..
Suatu konstitusi dalam arti memerlukan dua syarat, yaitu :
yuridis
1. Bentuk. Bentuk. Bentuknya harus naskah tertulis yang merupakan undang undang-undang yang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara negara..
2. Isi Isi.. Isinya Isinya merupakan suatu peraturan yang bersifat fundamental yaitu tidak semua masalah yang penting harus dimuat dalam UUD, melainkan hanya bersifat pokok pokok--pokok saja,
C. motif timbulnya UUD
Lord
bryce mengemukakan adanya empat alasan yang menyebabkan timbulnya UUD, yaitu : 1. keinginan dari rakyat untuk menjamin hak hak-- haknya jika jika terancam dan untuk membatasi tindakan--tindakan penguasa tindakan penguasa..
2. keinginan dari baik yang di perintah ataupun dari yang memerintah, yang hendak menyenangkan rakyatnya dengan jalan jalan menentukan menentukan suatu sistem ketatanegaraan tertentu,yang semula tidak jelas, jelas, menjadi menjadi suatu bentuk yang tertentu menurut aturan aturan-aturan yang positif,agar positif,agar supaya di kemudian hari tidak dimungkinkan terjadinya tindakan yang sewenang sewenang-wenang dari para penguasa penguasa..
3. keinginan dari para pembentuk negara yang baru untuk menjamin adanya cara penyelenggaraan ketatanegaraan yang pasti dan dapat membahagiakan rakyatnya rakyatnya..
4. keinginan untuk menjamin adanya kerjasama yang efektif efektif di antara negara-- negara yang pada mulanya negara berdiri sendiri sendiri-- sendiri,disamping adanya kehendak untuk tetap memiliki hak hak--hak dan kepentingan kepentingan-kepentingan tertentu yang akan di urusnya sendiri. sendiri.
Dari berbagai alasan alasan--alasan atau motif yang menyebabkan timbulnya UUD dapat disimpulkan bahwa fungsi UUD terutama terutama ditujukan untuk menjamin perlindungan hukum atas hak hak--hak para anggota masyarakat atau warga negaranya negaranya.. Dari Dari segi pemerintahan UUD berfungsi sebagai landasan struktural penyelenggaraan pemerintahan menurut suatu sistim ketatanegaraan yang pasti dan tertentu tertentu..
William
G. Andrews Andrews menyatakan menyatakan bahwa fungsi konstitusi adalah : 1. menentukan pembatasan terhadap kekuasaan sebagai satu fungsi konstitusionalisme.. konstitusionalisme 2. memberikan legitimasi kekuasaan pemerintahan pemerintahan..
terhadap
3. instrumen untuk mengalihkan kewenangan dari pemegang kekuasaan asal (baik rakyat dalam sistem demokrasi atau raja dalam sistem monarkhi) monarkhi)..
D. Perubahan Undang Undang Dasar Ad.d.1. Ad.d.1. pandangan sarjana Untuk mengetahui apakah suatu UUD itu sulit dirubah atau mudah diubah maka ada dua katagori UUD yakni yakni::
1. UUD yang rigid
2. UUD yang fleksibel
Rigid atau fleksibel suatu UUD tidak ditentukan oleh berapa jumlah jumlah pasal pasal dalam suatu UUD, melainkan apakah UUD tersebut mengikuti perkembangan zaman atau tidak tidak..
George Jellinek membedakan dua perubahan UUD yaitu yaitu:: verfasungsandrung yakni perubahan 1. UUD yang dilakukan dengan sengaja dan dengan cara yang disebut dalam UUD itu sendiri.. sendiri 2. verfasungswandlung yakni perubahan UUD dengan cara yang tdk terdapat dalam UUD itu itu.. (revolusi, cop d¶etat, dll)
C.F. Strong mengemukakan empat cara perubahan UUD yaitu yaitu:: 1. by the ordinary legislatur, but under certain restriction restriction.. Cara ini dilaksanakan dalam tiga macam jalan jalan : perubahan konstitusi a. untuk melakukan perubahan the ordinary legislature dalam sidang sidang-sidangnya harus dihadiri oleh paling sedikit fixed quorum of of members(psl members(psl37 37))
b. sebelum perubahan dilakukan, the ordinary legislature dibubarkan, kemudian diadakan pemilu yang baru baru.. Lembaga perwakilan baru inilah yang kemudian akan bertindak sebagai konstituante untuk mengubah konstitusi.. (belgia, Noerwegia dan konstitusi swedia).. swedia)
c. untuk mengubah konstitusi dua lembaga perwakilan rakyat yg ada ada ( system bicameral) harus melakukan sidang gabungan sebagai suatu badan badan.. Keputusan sidang gabungan mengenai perubahan konstitusi adalah sah apabila disetujui oleh suara terbanyak dari anggota anggota--anggotanya anggotanya..
2. by the people through a referendum referendum.. Cara ini terjadi apabila perubahan konstitusi memerlukan adanya pendapat langsung dari rakyat rakyat.. 3. by a majority of of all unit of of a federal state.. Cara ini hanya berlaku dalam state negara federal saja saja..
4. by a special convention convention.. Cara ini terjadi apabila untuk mengubah konstitusi mengharuskan dibentuknya suatu badan khusus yang diberi wewenang untuk mengubah konstitusi konstitusi itu adalah adalah badan yang secara khusus dibentuk untuk itu itu..
Ad.d.2. Ad.d.2. perubahan UUD 45. Indonesia secara limitatif limitatif telah Negara menentukan bagaimana UUD 45 dapat diubah.. Ketentuan perubahan UUD diubah UUD45 45 diatur dalam pasal 37 yang berbunyi : diatur usul perubahan pasal pasal--pasal UUD (1) dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila diajukan oleh sekurang sekurang--kurangnya 1/3 dari jumlah jumlah anggota MPR MPR..
(2). Setiap usul perubahan pasal pasal--pasal UUD diajukan secara tertulis dan ditunjukan dengan jelas jelas bagian bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya alasannya.. (3). Untuk mengubah pasal pasal--pasal UUD, sidang MPR dihadiri oleh sekurang sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah jumlah anggota MPR
(4). Putusan untuk mengubah pasal pasal--pasal UUD dilakukan dengan persetujuan sekurang--kurangnya lima puluh persen sekurang ditambah satu anggota dari seluruh anggota MPR (5). Khusus mengenai bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan perubahan..
Ad.d.3. Ad.d.3. teknik perubahan UUD Ada tiga tiga tradisi berbeda yang dianut Ada antara satu negara dengan negara lainnya, yaitu yaitu:: 1. kelompok negara yang mempunyai kebiasaan mengubah materi UUD dengan langsung memasukkan materi perubahan itu kedalam naskah UUD UUD.. Misal.. Jerman, perancis, belanda dll Misal dll..
2. kelompok negara negara--negara yang mempunyai kebiasaan mengadakan penggantian naskah UUD UUD.. Di lingkungan negara negara--negara ini, naskah konstitusi sama sekali diganti dengan naskah yang baru. baru. Pada umumnya dianut oleh negara yang demokrasinya jatuh jatuh bangun bangun karena negara miskin dan sedang berkembang berkembang..
3. perubahan konstitusi melalui naskah yang terpisah dari teks aslinya, yang disebut sebagai amandemen pertama, kedua, ketiga, keempat dan seterusnya.. seterusnya Dengan demikian, naskah asli UUD tetap utuh, tetapi kebutuhan akan perubahan hukum dapat dipenuhi melalui naskah
Tersendiri yang dijadikan adendum tambahan terhadap naskah asli tersebut tersebut.. Dapat dikatakan, tradisi perubahan demikian dipelopori oleh Amerika Amerika serikat serikat..
Ad.d.4. Ad.d.4. nilai konstitusi. Karl loewenstein mengadakan penyelidikan mengenai arti konstitusi tertulis dalam suatu lingkungan nasional nasional.. Hasil penyelidikannya menyimpulkan terdapat tiga nilai dalam suatu konstitusi, yaitu:: yaitu
1. Nilai Normatif Normatif yaitu nilai normatif diperoleh apabila penerimaan segenap rakyat suatu negara terhadap konstitusi benar--benar benar benar secara murni dan konsekuen, konstitusi ditaati dan dijunjung tinggi tanpa adanya penyelewenangan penyelewenangan.. Dengan kata lain, konstitusi telah dapat dilaksanakan sesuai dengan isi dan jiwanya jiwanya baik dalam produk hukum dan kebijakan pemerintah. pemerintah .
2. Nilai Nominal yakni nilai nominal diperoleh apabila ada kenyataan pasal di dalam konstitusi hanya berlaku pada satu waktu dan dalam keadaan tertentu.. tertentu Contoh; pasal 1 aturan peralihan UUD 45 Contoh; sebelum amandemen tentang tugas PPKI PPKI..
3. Nilai Semantik yakni nilai semantik diperoleh jika jika secara secara hukum berlaku tetapi keberlakuannya hanya untuk kepentingan para penguasa saja (dalam arti negatif) negatif)..
Ad.2. Undang Undang/Perpu Undang-Undang UndangUndang.. .j.Buys mengatakan bahwa UU T j. mempunyai dua arti, yaitu yaitu:: Arti formil formil yaitu setiap keputusan Arti pemerintah yang merupakan uu karena cara pembuatannya. pembuatannya.(mis. (mis. DPR+Pem). DPR+Pem). Arti materil materil yaitu setiap keputusan Arti pemerintah yang menurut isinya mengikat langsung setiap penduduk penduduk..
Meskipun pembentukan UU dilakukan oleh DPR + Pemerintah bukan berarti setiap peraturan yang dibuat oleh selalu berbentuk UU UU.. Konstruksi Konstruksi di dalam UUD 45 menyebutkan bahwa di dalam membuat perjanjian atau perdamaian atau menyatakan perang dengan negara lain harus mendapat persetujuan dari DPR DPR.. Artinya persetujuan Artinya persetujuan tidak dalam bentuk UU.. UU
Semua UU pada hakikatnya merupakan pelaksana dari UUD, namun ada pasal pasal-pasal tertentu di dalam UUD yang memerintahkan secara langsung harus di atur dengan UU atur UU.. UU yang dibuat atas perintah langsung dari UUD disebut dengan UU organik organik.. Contoh Contoh.. UU 32 32//2004 ttg Pemda perintah langsung dari pasal 18 UUD 45 45,, UU 24 24//2003 ttg MK perintah langsung dari pasal 24 24C C UUD 45 45..
Peraturan Pemerintah Pengganti UU Perpu diatur dalam pasal 22 UUD 45 yang berbunyi ³ (1) dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti UU UU..
(2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan yang berikut. berikut. (3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut dicabut.. digarisbawahi bahwa pasal 22 Perlu UUD45 UUD 45 merupakan pengaturan tentang negara dalam keadaan memaksa bukan dalam keadaan darurat darurat..
Keadaan memaksa dan keadaaan darurat adalah dua keadaan yang berbeda berbeda.. Dalam teori HTN keadaan memaksa disebut dengan noodverordeningrecht, sedangkan keadaan darurat disebut dengan staatsnoodrecht.. staatsnoodrecht adalah karena Noodverordeningrecht keadaan yang memaksa yang menyebabkan penguasa menyimpang dari
Cara cara biasa pembuatan peraturan perundangan yang berderajat UU UU.. Staatnoodrecht adalah karena negara dalam keadaan bahaya/darurat yang menyebabkan penguasa bertindak menyimpang dari peraturan sehari sehari--hari hari..
Staatnoodrecht dibagi menjadi dua klasifikasi, yaitu yaitu:: Staatnoodrecht yang konstitusional a. (objektif).. Dalam hal ini kemungkinan (objektif) timbulnya bahaya yang mengancam negara, telah dapat dibayangkan dibayangkan terlebih dahulu, sehingga telah disediakan peraturan apabila benar benar--benar benar terjadi keadaan bahaya bahaya..Contoh Contoh..UU52 UU52prp/ prp/1960 1960..
Dikatakan konstitusional sebab tindakan penguasa didasarkan pada peraturan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu dahulu.. Dikatakan objektif objektif sebab karena syarat syarat-syarat dan akibat dari tindakan penguasa telah diperhitungkan atau ditentukan dalam UU tersebut tersebut..
b. Staatnoodrecht ekstra konstitusional (subjektif) yaitu keadaan bahaya yang timbul belum dapat dibayangkan kemungkinan sebelumnya, sehingga tidak ada peraturan yang dapat mengantisipasi keadaan bahaya tersebut tersebut.. Inilah yang disebut dengan ekstra konstitusional konstitusional.. Disebut subjektif subjektif karena berdasarkan pada pertimbangan subjektif subjektif penguasa penguasa..
Meskipun tindakan pemerintah bersifat subjektif, tetapi harus didasarkan pertimbangan objektif objektif diluar diluar pemerintah yakni bahwa tindakan yang akan diambil benar--benar benar benar untuk kepentingan bangsa dan negara negara.. Pada umumnya tindakan penguasa dalam keadaan seperti ini didasarkan azas salus populi supreme lex..contoh. lex contoh. Dekrit presiden 5 juli juli 1959. 1959.
3. Peraturan Pemerintah menyatakan tidak keharusan bahwa UU harus dilaksanakan dengan Peraturan pemerintah, namun apabila pemerintah/penguasa menghendakinya maka dapat dilakukan melalui peraturan pemerintah.. pemerintah dalam pasal 5 ayat (2) UUD 45 Di disebutkan Presiden menetapkan disebutkan menetapkan PP utk menjalan UU sebagaimana mestinya mestinya..
Logeman
4. PERATURAN PRESIDEN
Istilah Peraturan presiden baru dikenal sejak dikeluarkannnya UU No 10 tahun 2004 tentang tata cara pembentukan peraturan perundang undangan undangan.. Peraturan presiden adalah suatu peraturan yang dibuat oleh presiden untuk mengatur hal ±hal mengatur ±hal yang bersifat umum dan berlaku bagi umum umum..
Istilah peraturan presiden dipergunakan untuk membedakan dengan keputusan presiden, keputusan presiden ditujukan untuk hal hal yang bersifat individual dan konkrit.. konkrit Jika suatu keputusan (pejabat tata usaha negara) menimbulkan ketidakadilan, maka upa hukumnya adalah menggugat di PTUN.. PTUN
Namun sebaliknya, jika jika aturan itu bersifat mengatur maka upaya hukumya adalah mengatur ³judicial review´ review´.. Karena peraturan presiden tingkatannya berada di bawah UU, maka permohonan judicial judicial review review diajukan kepada Mahkamah Agung. Agung.
5. Peraturan Daerah Peraturan daerah dibentuk atau dibuat oleh DPRD bersama Pemerintah Daerah Daerah.. Inisiatif pembuatan Rancangan Perda bisa Inisiatif datang dari DPRD maupun dari Pemerintah daerah daerah.. Peraturan daerah baik pada pemerintah propinsi atau kabuten/kota dibuat dalam rangka mengatur mengatur rumah tangganya sendiri.. sendiri
Setiap peraturan daerah harus dievaluasi oleh pemerintah pusat dalam hal ini menteri dalam negeri negeri.. ini dilakukan agar agar terdapat Hal sinkronisasi dengan peraturan yang lebih tinggi.. Dengan kata lain jangan tinggi jangan sampai sampai Perda bertentangan dengan UU UU.. Akibat hukum hukum jika jika perda perda tersebut Akibat bertentangan dengan peraturan yang lebih
Tinggi, maka dibatalkan.. dibatalkan
perda
tersebut
akan
Pembatalan perda dapat ditempuh melalui dua mekanisme yaitu ;
-melalui pemerintah pusat (mendagri)
-melalui judicial judicial review oleh MA
A. KONVENSI
KONSEP NEGARA HUKUM
IDE NEGARA HUKUM SEBENARNYA SUDAH ADA ADA SEJAK SEJAK JAMAN YUNANI KUNO.. KUNO NEGARA HUKUM PADA W AKTU AKTU ITU ITU DIISTIL AHKAN AHKAN DENGAN DENGAN NOMOKRASI YANG BERARTI NOMOS = NORMA DAN CRATOS=KEKUASAAN
PADA ZAMAN MODREN KONSEP NEGARA HUKUM DI EROPAH KONTINENTA L DIPERGUNAKAN ISTIL AH RECHTSTAAT. RECHTSTAAT. DIKEMBANGKAN OLEH PAUL L ABAN, F.J.STHAL , IMANUEL KANT DLL.
F.J. STHAL MENYATAKAN BAHW A SUATU NEGARA HUKUM HARUS MENCAKUP EMPAT ELEMEN PENTING YAITU : 1. PERLINDUNGAN HAM 2. PEMBAGIAN KEKUASAAN PEMERINTAHAN BERDASARKAN 3. PERUU ADANYA PTUN 4. ADANYA
PADA NEGARA YANG MENGGUNAKAN TRADISI ANG ANGLO AMERIKA AMERIKA ISTI ISTIL AH NEGARA HUKUM DIPERGUNAKAN DENGAN ISTIL AH THE RULE OF L AW. THE RULE OF L AW DIPELOPORI DAN DIKEMBANGKAN OLEH A. A.V. DICEY
A. A.V. DICEY MENYEBUTKAN BAHW A SUATU NEGARA HUKUM ATAU ATAU THE THE RULE OF L AW MEMPUNYAI CIRI CIRI::
1. SUPREMACY OF L AW
2. EQUALITY BEFORE THE L AW
3. DUE PROCES OF L AW
MEN MENURUT ENUR URUT UT JU JURI JURIST RIST ST AASI ASSIA IAA TENGGARA TENG TE NGGA GARA RA DAN PA DAN PAS PASI S SIFI IFIK IF FIK IK K M MENY ME ENY EN NYATA YAT ATAK ATAKAN AKAN KAN AN BA BAH HW A SYARAT RULE OF L AW ADA ADAL AH; AH; 1. PER 1. PERLIN INDUNGAN INDU DUNG NGAN AN KO KONS KONSTITUSIONI NSTI TITU TUSI SION ONIIL TERHADAP HAK HAK--HAK -HAK INDIVIDU
2. 2.
KEHAK AKIM AKIMAN IMA IM AN AN BEB EBAS EBAS AS MEMIHAK
DAN
T TIDAK IDAK
3. BEBAS 3. BEBAS MENYATAKAN PENDAPAT
4. PEMIL AHAN UMUM YANG BEBAS 5. KEBEBASAN BERSERIKAT DAN BEROPOSISI 6. PENDIDIKAN CIVIC
MENUR MENURUT URU UT J JIM IMLY AS ASSH ASSHI ASS SHID HIDD IDD DDIQ DIQ IQIE IQIE IE IE ADA ADA AD A DUA BEL AS PRINSIP POKOK NEGARA HUKUM :
1. SUPREMASI HUKUM 1.
2. PERSAMAAN DAL AM HUKUM 2.
3. ASAS 3. ASAS LEGALITAS
4. PEMBATASAN KEKUASAAN 4.
5.ORGAN 5. .ORGAN EKSEKUTIF INDEPENDEN
6. 6.
7. PERADIL AN TATA USAHA NEGARA 7.
8. PERADIL AN TATA NEGARA. 8. NEGARA.
9. PERLINDUNGAN HAM 9.
10.. BERSIFAT DEMOKRATIS 10
PERADI PERADIL AN AN BBEEBBAASS DAN MEMIHAK.. MEMIHAK
T TIDAK IDAK
11.. SARANA M 11 ME EWUJ UJUDKAN UJUD UDKA KAN N TU TUJU TUJUAN JUAN AN BERNEGARA
12. TRANSPARANSI DAN 12. SOSIAL.
KONTROL
