BAB I PENDAHULUAN
1.1. 1.1. Lata Latarr Bel Belak akan ang g Puskesmas adalah unit pelaksana pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten/kota kabupaten/kota yang bertangg bertanggung ungjawa jawab b menyele menyelengga nggaraka rakan n pembang pembangunan unan kesehata kesehatan n di suatu suatu wilayah wilayah kerja. Untuk Untuk mengatas mengatasii keterbat keterbatasan asan sumberd sumberdaya aya serta serta diperole diperolehnya hnya hasil hasil yang yang optimal, optimal, penyele penyelengg nggaraa araan n setiap setiap upaya upaya puskesma puskesmass harus harus diselen diselenggar ggarakan akan secara secara terpadu, jika mungkin sejak dari tahap perencanaan. Ada dua macam keterpaduan yang perlu diperhatika diperhatikan, n, yaitu keterpaduan keterpaduan lintas program program dan keterpaduan keterpaduan lintas sektor. sektor. Keterpad Keterpaduan uan lintas lintas program program adalah adalah upaya upaya memaduka memadukan n penyelen penyelengga ggaraan raan berbaga berbagaii upaya upaya kesehata kesehatan n yang menjadi menjadi tanggung tanggungjawa jawab b puskesm puskesmas. as. Keterpa Keterpaduan duan lintas sektor adalah upaya memadukan penyelenggaraan upaya puskesmas (wajib, pengemb pengembanga angan n dan inovasi) inovasi) dengan dengan berbaga berbagaii program program dari sektor sektor terkait terkait tingkat tingkat kecamatan, termasuk organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha. Puskesmas Andalas sebagai salah satu Puskesmas yang berada di kota Padang memiliki program yang terus menerus berjalan, berjalan, namun masih mendapatkan beberapa masalah. masalah. Dari laporan laporan tahunan tahunan Puskesmas Puskesmas Andalas Andalas tahun tahun 2012 didapatk didapatkan an masih rendahnya rendahnya angka cakupan d/s dan masih meningkatnya angka kejadian hipertensi. hipertensi. Di bulan bulan Maret Maret 2013, 2013, ditem ditemuka ukan n 3 pende penderit ritaa gizi gizi buruk buruk.. Diman Dimanaa 2 diant diantar araa balit balitaa tersebut telah mendapat tindak lanjut dari puskesmas, dan 1 dari mereka meninggal dunia. Masalah kesehatan masyarakat masyarakat merupakan merupakan masalah kita bersama. Kegiatankegiatan yang dilakukan di Puskesmas yang sejalan antar masing-masing program, baik P2M, surveilans, kesehatang lingkungan, promosi kesehatan dan lain-lainnya perlu bekerjasama. Selain itu, bukan hanya sektor kesehatan semata, namun juga melibatkan sektor lain baik dari pemerintah, swasta atau pun LSM. Hal inilah yang
1
mendasar mendasarii penulis penulis membaha membahass tentang tentang pelaksan pelaksanana anaan an kerja kerja sama sama lintas lintas sektor sektor dan lintas program di wilayah kerja Puskesmas 1.2. 1.2. Bata Batasa san n Masa Masallah Makalah ini membahas tentang kerja sama lintas sektor dan lintas program serta integrasi program khususnya yang ada di Puskesmas Andalas
1.3. 1.3. Tuju Tujuan an Penu Penuli lisa san n a. Tujuan Umum Makala Makalah h ini bertu bertujua juan n untuk untuk menamb menambah ah penge pengetah tahua uan n dan dan pemah pemahama aman n mengenai kerjasama lintas sektor dan lintas program secara umum. b. Tuju Tujuan an Khus Khusu us Mengetahui Mengetahui dan memahami pelaksananaan pelaksananaan kerja sama lintas sektor dan lintas program di wilayah kerja Puskesmas Andalas 1.4. 1.4. Meto Metode de Penu Penuli lisa san n Metode penulisan makalah ini berupa tinjauan pustaka yang merujuk pada berbaga berbagaii literatu literatur, r, laporan laporan tahunan tahunan Puskesma Puskesmass Andalas Andalas 2012, 2012, dan diskusi diskusi dengan dengan pemegang program kerja serta kepala puskesmas
2
BAB II ANALISIS SITUASI 2.1. Sejarah Puskesmas Puskesmas
Andalas didirikan
pada
tahun
1975.
Pertama
kali
dipimpin oleh Dr. Tamrin dengan 6 orang pegawai yang terdiri dari 1 orang bidan, 1 orang perawat, 1 orang tenaga sanitasi, 1 orang pembantu bidan, 1 orang pembantu perawat dan 1 orang tenaga tata usaha dengan 11 program pokok. Wilayah kerja Puskesmas Andalas setelah pemekaran kota Padang menjadi 11 kecamatan, Alai masuk ke Padang Utara dan 3 buah Pustu di bawah Puskesmas Alai menjadi milik Puskesmas Andalas, sehingga pegawai Puskesmas Andalas juga bertambah menjadi 15 orang. 2.2. Keadaan Geografis Puskesmas Andalas terletak di kelurahan Andalas dengan luas 8.150 km 2 dengan batas-batas sebagai berikut: - sebelah utara
: Kecamatan Padang Utara, Kuranji
- sebelah selatan
: Kecamatan Padang Selatan
- sebelah barat
: Kecamatan Padang Barat
- sebelah timur
: Kecamatan Lubuk Begalung, Pauh
Puskesmas Andalas meliputi 10 kelurahan sebagai wilayah kerjanya. Kesepuluh kelurahan tersebut adalah 1.
Kelurahan Sawahan
2.
Kelurahan Jati Baru
3.
Kelurahan Jati
4.
Kelurahan Sawahan Timur
5.
Kelurahan Simpang Haru
6.
Kelurahan Andalas
7.
Kelurahan Kubu Marapalam
8.
Kelurahan Kubu Dalam Parak Karakah
9.
Kelurahan Parak Gadang Timur
10. Kelurahan Ganting Parak Gadang
3
Gambar 1. Peta wilayah kerja Puskesmas Andalas
2.3. Keadaan Demografis Data kependudukan Kecamatan Padang Timur sebagai wilayah kerja Puskesmas Andalas adalah: Tabel 1. Distribusi Penduduk menurut Kelurahan Tahun 2012 7 NO 1
KELURAHAN Kelurahan Sawahan
JUMLAH 6387
2 3 4
Kelurahan Jati Baru Kelurahan Jati Kelurahan Sawahan Timur
6707 10134 5360
5 6
Kelurahan Simpang Haru Kelurahan Andalas
5835 8980
7 8 9 10
Kelurahan Kubu Marapalam Kelurahan Kubu Dalam Parak Karakah Kelurahan Parak Gadang Timur Kelurahan Ganting Parak Gadang
6309 10134 7594 10132
4
Jumlah
77.572
Sumber : Laporan Tahunan Puskesmas Andalas tahun 2012
Tabel .2. Daftar Sasaran Kesehatan Puskesmas Andalas Tahun 2012 Kelurahan
Bayi
Balita Bumil
Bufa s
Buteki
WUS
PUS
Lansia
Sawahan
153
749
168
160
306
1571
1076
531
Jati Baru
161
786
177
169
322
1650
1130
558
Jati
250
1223
275
262
500
2567
1758
868
Sawahan Timur
128
629
142
135
256
1321
904
446
Kubu Marapalam
152
741
167
160
304
1560
1069
527
Andalas
221
1081
243
232
442
2268
1554
766
Kubu Dalam Pr. Karakah
250
1226
275
263
500
2572
1762
869
Parak Gadang Timur
188
922
207
198
376
1934
1325
653
Simpang Haru
141
689
155
148
282
1446
991
489
Ganting Parak Gadang
251
1229
276
263
502
2579
1766
871
1895
9275
2085
1990
3790
19468
13335
6578
Jumlah
Sumber : Laporan Tahunan Puskesmas Andalas tahun 2012
2.4. Sarana dan Prasarana 2.4.1. Sarana dan Prasarana Kesehatan Wilayah Kerja Puskesmas Andalas sangat luas, oleh karena itu untuk melayani masyarakat, Puskesmas Andalas memiliki 1 buah Puskesmas induk, dan 8 buah Puskesmas pembantu dan 3 buah Poskeskel yang tersebar di wilayah kerja Puskesmas Andalas, yaitu :
1.
Puskesmas Pembantu Andalas Barat
2.
Puskesmas Pembantu Parak Karakah
3.
Puskesmas Pembantu Tarandam
5
4.
Puskesmas Pembantu Ganting Selatan
5.
Puskesmas Pembantu Jati Gaung
6.
Puskesmas Pembantu Sarang Gagak
7.
Puskesmas Pembantu Kubu Dalam
8.
Puskesmas Pembantu Kampung Durian
9.
Poskeskel Kubu Marapalam
10. Poskeskel Sawahan Timur 11. Poskeskel Kubu Dalam Parak Karakah Untuk kelancaran tugas pelayanan terhadap masyarakat, Puskesmas Andalas mempunyai: •
1 buah kendaraan roda empat (Puskel)
•
5 buah kendaraan roda dua
Sarana kesehatan lain yang ada di wilayah kerja Puskesmas Andalas yaitu: •
Rumah Sakit Pemerintah
: 3 buah
•
Rumah Sakit Swasta
: 6 buah
•
Klinik Swasta
: 6 buah
•
Dokter Praktek Umum
: 51 orang
•
Dokter Praktek Spesialis
: 15 orang
•
Bidan Praktek Swasta
: 30 orang
•
Dukun Terlatih
: 2 orang
•
Kader aktif
: 352 orang
•
Pos KB
: 12 pos
•
Posyandu Balita
: 88 buah
•
Posyandu Lansia
: 11 buah
•
Pos BINDU
: 1 buah
2.4.2. Sarana dan Prasarana Umum Sarana dan prasarana umum di wilayah kerja Puskesmas Andalas:
6
Taman kanak-kanak (TK)
: 34 buah
SD Negeri
: 35 buah
SD Swasta
: 13 buah
SMP/MTsN
: 11 buah
SMA/ SMK
: 15 buah
Perguruan tinggi
: 4 buah
Tempat ibadah
: 112 buah
Salon/ pangkas rambut
: 34 buah
Pasar
: 2 buah
2.5. Kondisi Sosial, Budaya dan Ekonomi Sebagian besar penduduk wilayah kerja Puskesmas Andalas beragama Islam yaitu sekitar 96%, beragama Kristen 2%, Hindu 1% dan Budha 1 %. Keadaan ekonomi penduduk sebagian besar menengah ke bawah. 2.6. Tenaga Kesehatan dan Struktur Organisasi Puskesmas Andalas mempunyai 63 tenaga kesehatan yang bertugas di dalam gedung induk dan Puskesmas Pembantu. dengan rincian: 51 orang PNS, 7 orang tenaga PTT, 5 orang tenaga volunteer/honor. Tabel 3. Komposisi Ketenagaan yang ada di Puskesmas Andalas NO 1. 2. 3. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
JENIS KETENAGAAN Dokter Umum Dokter Gigi SKM Pengatur Gizi / AKZI Perawat Bidan Perawat Gigi Sanitarian Asisten Apoteker Analis SMU Jumlah
PNS 4 4 1 1 14 14 1 1 3 2 5 50
PTT
HONOR
1 1 7
7
1 2 5
JML 4 4 1 2 15 21 1 1 3 3 7 62
7
Sumber : Laporan Tahunan Puskesmas Andalas tahun 2012
BAB III TINJAUAN PUSTAKA
3.1. Pengertian Kerja sama lintas program merupakan kerja sama yang dilakukan antara beberapa program dalam bidang yang sama untuk mencapai tujuan yang sama. Kerja sama lintas program yang diterapkan di puskesmas berarti melibatkan beberapa program terkait yang ada di puskesmas. Tujuan khusus kerja sama lintas program
8
adalah untuk menggalang kerja sama dalam tim dan selanjutnya menggalang kerja sama lintas sektoral. (WHO,1998) Kerja sama lintas sektor melibatkan dinas dan orang-orang di luar sektor kesehatan yang merupakan usaha bersama mempengaruhi faktor yang secara langsung atau tidak langsung terhadap kesehatan manusia. Kerja sama tidak hanya dalam proposal pengesahan, tetapi juga ikut serta mendefinisikan masalah, prioritas kebutuhan, pengumpulan, dan interpretasi informasi serta mengevaluasi. Lintas sektor kesehatan merupakan hubungan yang dikenali antara bagian atau bagian-bagian dari sektor yang berbeda, dibentuk untuk mengambil tindakan pada suatu masalah agar hasil yang tercapai dengan cara yang lebih efektif, berkelanjutan atau efisien dibanding sektor kesehatan bertindak sendiri. Prinsip kerja sama lintas sektor melalui pertalian dengan program di dalam dan di luar sektor kesehatan untuk mencapai kesadaran yang lebih besar terhadap konsekuensi kesehatan dari keputusan kebijakan dan praktek organisasi sektor-sektor yang berbeda. (WHO, 1998) Untuk
mengoptimalkan
pencapaian
tujuan
pembangunan
kesehatan
diperlukan kerja sama lintas sektor yang mantap. Demikian pula optimalisasi pembangunan
berwawasan
kesehatan
yang
mendukung
tercapainya
tujuan
pembangunan kesehatan, menuntut adanya penggalangan kemitraan lintas se ktor dan segenap potensi. Kebijakan dan pelaksanaan pembangunan sektor lain perlu memperhatikan dampak dan mendukung keberhasilan program kesehatan. Untuk itu upaya sosialisasi masalah-masalah dan upaya pembangunan kesehatan kepada sektor lain perlu dilakukan secara intensif dan berkesinambungan. Kerja sama lintas sektor harus dilakukan sejak perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian, sampai pada pengawasan dan penilaiannya (Renstra Depkes 2005-2009). Terdapat
faktor-faktor
yang mempengaruhi
kerjsasama
lintas
sektor
penganggulangan yang meliputi anggaran, peraturan, komunikasi, komitmen, peran, dan tanggung jawab. Masalah anggaran sering membuat beberapa institusi membentu kerja sama. Pengendalian
melalui manajemen lingkungan memerlukan kejelasan
yang efektif antara sektor klinis, kesehatan lingkungan, perencanaan pemukiman, institusi akademis, dan masyarakat setempat. (Renstra Depkes 2005-2009)
9
Komitmen memerlukan pembagian
visi dan tujuan serta penetapan
kepercayaan yang lebih tinggi dan tanggung jawab timbal balik untuk tujuan bersama. Peran dan tanggung jawab menunjuk masalah siapa yang akan melakukan keseluruhan kerja sama. Semua kerja sama memerlukan struktur dan proses untuk memperjelas tanggung jawab dan bagaimana tanggung jawab tersebut dikerjakan. (Renstra Depkes 2005-2009)
3.2. Kemitraan 3.2.1. Pengertian Kemitraan Kemitraan pada esensinya adalah dikenal dengan istilah gotong royong atau kerjasama dari berbagai pihak, baik secara individual maupun kelompok. Menurut Notoatmodjo (2003), kemitraan adalah suatu kerja sama formal antara individuindividu, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi untuk mencapai suatu tugas atau tujuan tertentu. Ada berbagai pengertian kemitraan secara umum (Promkes Depkes RI) meliputi : a. Kemitraan mengandung pengertian adanya interaksi
minimal antara dua
pihak atau lebih dimana masing-masing pihak merupakan ”mitra” atau ” partner”. b. Kemitraan adalah proses pencarian/perwujudan bentuk-bentuk kebersamaan yang saling menguntungkan dan saling mendidik secara sukarela untuk mencapai kepentingan bersama. c. Kemitraan adalah upaya melibatkan berbagai komponen baik sektor, kelompok masyarakat, lembaga pemerintah atau non-pemerintah untuk bekerja sama mencapai tujuan bersama berdasarkan atas kesepakatan, prinsip, dan peran masing-masing.
Kemitraan adalah suatu kesepakatan dimana seseorang, kelompok atau organisasi untuk bekerjasama mencapai tujuan, mengambil dan melaksanakan serta membagi tugas, menanggung bersama baik yang berupa resiko maupun keuntungan,
10
meninjau ulang hubungan masingmasing secara teratur dan memperbaiki kembali kesepakatan bila diperlukan.(Ditjen P2L & PM, 2004)
3.2.2. Prinsip Kemitraan Terdapat 3 prinsip kunci yang perlu dipahami dalam membangun suatu kemitraan oleh masing masing anggota kemitraan yaitu: (Ditjen P2L & PM, 2004) 1.
Prinsip Kesetaraan ( Equity) Individu, organisasi atau institusi yang telah bersedia menjalin kemitraan harus merasa sama atau sejajar kedudukannya dengan yang lain dalam mencapai tujuan yang disepakati.
2.
Prinsip Keterbukaan Keterbukaan terhadap kekurangan atau kelemahan masing-masing anggota serta berbagai sumber daya yang dimiliki. Semua itu harus diketahui oleh anggota lain. Keterbukaan ada sejak awal dijalinnya kemitraan sampai berakhirnya kegiatan. Dengan saling keterbukaan ini akan menimbulkan saling melengkapi dan saling membantu diantara golongan (mitra).
3.
Prinsip Azas manfaat bersama (mutual benefit ) Individu, organisasi atau institusi yang telah menjalin kemitraan memperoleh manfaat dari kemitraan yang terjalin sesuai dengan kontribusi.
3.2.3.
Ruang Lingkup dan Jenis Kemitraan Ruang lingkup kemitraan secara umum meliputi pemerintah, dunia usaha,
LSM/ORMAS, serta kelompok profesional. Departemen Kesehatan RI secara lengkap menggambarkan ruang lingkup kemitraan dengan diagram sebagai berikut: (Notoadmojo, 2007)
Gambar 2.1 Diagram Ruang Lingkup Kemitraan
11
Keterangan: : saling bekerjasama Sektor : sektor-sektor dalam pemerintah P : Program-program dalam sektor (Notoatmodjo, 2007)
Ada empat jenis atau tipe kemitraan yaitu: a.
Potential Partnership Pada jenis kemitraan ini pelaku kemitraan saling peduli satu sama lain tetapi belum bekerja bersama secara lebih dekat.
b.
Nascent Partnership Pada kemitraan ini pelaku kemitraan adalah partner tetapi efisiensi kemitraan tidak maksimal
c.
Complementary Partnership
12
Pada kemitraan ini, partner/mitra mendapat keuntungan dan pertambahan pengaruh melalui perhatian yang besar pada ruang lingkup aktivitas yang tetap dan relatif terbatas seperti program delivery dan resource mobilization. d.
Synergistic Partnership Kemitraan jenis ini memberikan mitra keuntungan dan pengaruh dengan masalah pengembangan sistemik melalui penambahan ruang lingkup aktivitas baru seperti advokasi dan penelitian. Bentuk-bentuk/tipe kemitraan menurut Pusat Promosi Kesehatan Departemen Kesehatan RI yaitu terdiri dari aliansi, koalisi, jejaring, konsorsium, kooperasi dan sponsorship. Bentuk-bentuk kemitraan tersebut dapat tertuang dalam: - SK bersama - MOU - Pokja - Forum Komunikasi - Kontrak Kerja/perjanjian kerja
3.2.4.
Faktor Pendukung Kemitraan Menurut Phillips El Ansori (2001), dalam peningkatan dampak kemitraan
agar lebih baik dipengaruhi oleh faktor personal, adanya hambatan dari personal,faktor kekuasaan, faktor organisasional, hambatan dalam pengorganisasian, danfaktor
lainnya.
Faktor-faktor
tersebut
akan
mempengaruhi
kepuasaan
danpeningkatan keefektifan komitmen serta keberhasilan aktivitas atau kegiatan. (Anshori, 2001)
3.2.5.
Konflik dalam Kemitraan Wujudnya bisa berupa ketidak-setujuan kecil sampai ke perkelahian
(Purnama, 2000). Konflik dalam organisasi biasanya terbentuk dari rangkaian konflik-konflik sebelumnya. Konflik kecil yang muncul dan diabaikan oleh manajemen merupakan potensi munculnya konflik yang lebih besar dan melibatkan
13
kelompok-kelompok dalam organisasi. Faktor-faktor yang bisa mendorong konflik adalah (Daft: 1992) : 1) perubahan lingkungan eksternal, 2) perubahan ukuran perusahaan sebagai akibat tuntutan persaingan, 3) perkembangan teknologi, 4) pencapaian tujuan organisasi, dan 5) struktur organisasi. 3.2.6.
Indikator Keberhasilan Kemitraan Untuk dapat mengetahui keberhasilan pengembangan kemitraan diperlukan
adanya indikator yang dapat diukur. Dalam penentuan indikator sebaiknya dipahami prinsip-prinsip indikator yaitu: spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, realistis dan tepat waktu. Sedangkan pengembangan indikator melalui pendekatan manajemen program yaitu: (Kuswidanti, 2008)
Input
Proses
Output
Mitra yang terlibat SDM
Pertemuan, lokakarya, seminar, kesepakata
Tebentuk jaringan kerja, tersusun
Outcome
Indikator kesehatan membaik
1. Indikator Input Tolak ukur keberhasilan input dapat diukur dari tiga indikator, yaitu: a. Terbentuknya tim wadah atau sekretariat yang ditandai dengan adanya kesepakatan bersama dalam kemitraan. b. Adanya sumber dana/biaya yang memang diperuntukkan bagi pengembangan kemitraan.
14
c. Adanya dokumen perencanaan yang telah disepakati oleh institusi terkait. Hasil evaluasi terhadap input dinilai berhasil apabila ketiga tolok ukur tersebut terbukti ada. 2. Indikator Proses Tolak ukur keberhasilan proses dapat diukur dari indikator sebagai frekuensi dan kualiatas pertemuan tim atau secretariat sesuai kebutuhan. Hasil evaluasi terhadap proses nilai berhasil, apabila tolok ukur tersebut terbukti adanya yang dilengkapi dengan agenda pertemuan, daftar hadir dan notulen hasil pertemuan. 3. Indikator Output Tolok ukur keberhasilan output dapat diukur dari indikator sebagai berikut: Jumlah kegiatan yang dikerjakan oleh institusi terkait sesuai dengan kesepakatan peran masing-masing institusi. Hasil evaluasi terhadap output dinilai berhasil, apabila tolok ukur tersebut diatas terbukti ada. 4. Indikator Outcome Tolok ukur keberhasilan outcome adalah menurunnya angka kesakitan dan kematian karena penyakit.
3.2.7.
Kemitraan Kesehatan Lintas Sektor dan Organisasi Landasan hukum pelaksanaan kemitraan kesehatan adalah Undang-undang
No. 23 tahun 1992 pasal 5, pasal 8, pasal 65, pasal 66, pasal 71 dan pasal 72.berikut ini penjelasannya: Tabel 2.1 Pasal-pasal dalam UU No. 23/1992 yang Terkait dengan Kemitraan Pasal Uraian Pasal Uraian 5 Setiap orang berkewajiban untuk ikut serta dalam memelihara dan meningkatkan 8
derajat
kesehatan
perseorangan,
keluarga,
dan
lingkungannya Pemerintah bertugas menggerakkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan pembiayaan kesehatan, dengan memperhatikan fungsi sosial sehingga pelayanan keschatan bagi masyarakat yang
15
65
kurang mampu tetap terjamin. (1) Penyelenggaraan upaya kesehatan dibiayai olch pemerintah dan atau masyarakat (2) Pemerintah membantu upaya kesehatan yang diselenggarakan olehmasyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,terutama upaya kesehatan bagi masyarakat rentan
71
(1) Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan serta dalam penyelenggaraan upaya kesehatan beserta sumber dayanya. (2) Pemerintah membina, mendorong, dan menggerakkan swadaya masyarakat yang bergerak di bidang keschatan agar dapat lebih berdayaguna dan berhasilguna. (3) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara peran serla masyarakat di
72
bidang keschatan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. (1) Peran serta masyarakat untuk memberikan pertimbangan dalam ikut menentukan kebijaksanaan pemerintah pada penyelenggaraan keschatan dapat dilakukan mclalui Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional, yang beranggotakan tokoh masyarakat dan pakar lainnya. (2) Ketentuan mengenai pembentukan, tugas pokok, fungsi, dan tata kerja Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
Kemitraan
dalam
upaya
kesehatan
( partnership
for
health)
adalah
kebersamaan dari sejumlah pelaku untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kesehatan masyarakat yang didasarkan atas kesepakatan tentang peranan dan prinsip masing-masing pihak. (WHO, 1998)
Setiap kemitraan dalam upaya kesehatan perlu menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut: (Kuswidanti, 2008) 1. Saling memahami kedudukan, tugas dan fungsi masing-masing
16
2. (struktur) 3. Saling memahami kemampuan masing-masing (capacity) 4. Saling menghubungi dan berkomunikasi ( linkage) 5. Saling mendekati ( proximity) 6. Saling sedia membantu dan dibantu ( opennse) 7. Saling mendorong (sinergy) 8. Saling menghargai (reward) Sifat Kemitraan (Kuswidanti, 2008) Insidental : sifat kerja sesuai dengan kebutuhan sesaat, misalnya Safari KB
(Manunggal-KB-Kes) Jangka pendek : pelaksanaan proyek dalam kurun waktu tertentu, skreening
anak sekolah (Juli-Agt) Jangka panjang : pelaksanaan program tertentu misalnya imunisasi, posyandu,
pemberantasan TB paru, PJB
Menurut Notoadmodjo (2007), dalam pengembangan kemitraan di bidang kesehatan terdapat tiga institusi kunci organisasi atau unsur pokok yang terlibat di dalamnya, yaitu: 1.
Unsur pemerintah, yang terdiri dari berbagai sektor pemerintah yang terkait dengan kesehatan, antara lain; kesehatan sebagai sektor kunci, pendidikan, pertanian, kehutanan, lingkungan hidup, industri dan perdagangan, agama, dan sebagainya.
2.
Unsur swasta atau dunia usaha ( private sector) atau kalangan bisnis, yaitu dari kalangan pengusaha, industriawan, dan para pemimpin berbagai perusahaan.
3.
Unsur organisasi non-pemerintah atau non-government organization (NGO), meliputi dua unsur penting yaitu Lembaga swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Masyarakat (ORMAS) termasuk yayasan di bidang kesehatan. Pengembangan kemitraan di bidang kesehatan secara konsep terdiri 3 tahap
yaitu tahap pertama adalah kemitraan lintas program di lingkungan sektor kesehatan sendiri, tahap kedua kemitraan lintas sektor di lingkungan institusi pemerintah dan
17
yang tahap ketiga adalah membangun kemitraan yang lebih luas, lintas program, lintas sektor (Promkes Depkes RI). Lintas sektor melibatkan dinas dan orang-orang di luar sektor kesehatan merupakan usaha bersama mempengaruhi faktor yang secara langsung atau tidak langsung terhadap kesehatan manusia. Kerjasama tidak hanya dalam proposal pengesahan, tetapi juga ikut serta mendefinisikan masalah, prioritas kebutuhan, pengumpulan dan interpretasi informasi, serta mengevaluasi. Lintas sektor kesehatan merupakan hubungan yang dikenali antara bagian atau bagian-bagian dari sektorsektor berbeda, dibentuk untuk mengambil tindakan pada suatu masalah agar hasil atau hasil antara kesehatan tercapai dengan cara yang lebih efektif, berkelanjutan atau efisien dibanding sektor kesehatan bertindak sendiri (WHO, 1998). Untuk
mengoptimalkan
pencapaian
tujuan
pembangunan
kesehatan,
diperlukan kerja sama lintas sektor yang mantap. Demikian pula optimalisasi pembangunan
berwawasan
kesehatan
yang
mendukung
tercapainya
tujuan
pembangunan kesehatan, menuntut adanya penggalangan kemitraan lintas se ktor dan segenap potensi bangsa. Kebijakan dan pelaksanaan pembangunan sektor lain perlu memperhatikan dampak dan mendukung keberhasilan pembangunan kesehatan. Untuk itu upaya sosialisasi masalah-masalah dan upaya pembangunan kesehatan kepada sektor lain perlu dilakukan secara intensif dan berkesinambungan. Kerja sama lintas sektor harus dilakukan sejak perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian, sampai pada pengawasan dan penilaiannya (Renstra Depkes 20052009). Untuk mengatasi keterbatasan sumberdaya serta diperolehnya hasil yang optimal, penyelenggaraan setiap upaya puskesmas harus diselenggarakan secara terpadu, jika mungkin sejak dari tahap perencanaan. Ada dua macam keterpaduan yang perlu diperhatikan, yakni: (Kepmenkes, 2004) a.
Keterpaduan lintas program Keterpaduan lintas program adalah upaya memadukan penyelenggaraan berbagai upaya kesehatan yang menjadi tanggungjawab puskesmas. Contoh keterpaduan lintasprogram antara lain:
18
1. Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS): keterpaduan KIA dengan P2M, gizi, promosi kesehatan, pengobatan 2. Upaya Kesehatan Sekolah (UKS): keterpaduan kesehatan lingkungan dengan promosi kesehatan, pengobatan, kesehatan gigi, kesehatan reproduksi remaja dan kesehatan jiwa 3. Puskesmas keliling: keterpaduan pengobatan dengan KIA/KB, gizi, promosi kesehatan, kesehatan gigi 4. Posyandu: keterpaduan KIA dengan KB, gizi P2M, kesehatan jiwa, promosi kesehatan b. Keterpaduan lintas sektor Keterpaduan lintas sektor adalah upaya memadukan penyelenggaraan upaya puskesmas (wajib, pengembangan dan inovasi) dengan berbagai program dari sektor terkait tingkat kecamatan, termasuk organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha. Contoh keterpaduan lintas sektor antara lain: 1. Upaya Kesehatan Sekolah: keterpaduan sektor kesehatan dengan camat, lurah/kepala desa, pendidikan, agama 2. Upaya promosi kesehatan: keterpaduan sektor kesehatan dengan camat, lurah/kepala desa, pendidikan, agama, pertanian
BAB IV PEMBAHASAN
Di Puskesmas Andalas, untuk menyukseskan program basic six maupun program tambahan, dilakukan kerja sama antara lintas program (kerja sama dengan program puskesmas lainnya) dan lintas sektor (kerja sama dengan berbagai dinas terkait, aparat pemerintah setempat, serta perusahaan-perusahaan swasta) 1.
Gizi
19
Selain masih belum mencapai target pada d/s dan n/d pada Puskesmas Andalas tahun 2012, ditemukannya 3 gizi buruk pada bulan Maret 2103 merupakan masalah yang sedang dihadapi puskesmas untuk saat ini. Pada tahun 2012, juga ditemukan 3 kasus gizi buruk dengan rincian sebagai berikut : Kelurahan
Jumlah
Keterangan
Ganting Parak Gadang
2
Meninggal
Simpang Haru
1
Membaik
Total
3
Bentuk kerja sama pada program gizi antara lain :
20
a.
Lintas program KIA ibu dan anak, Promkes
b.
Lintas sektor Dinas Pertanian : untuk stok pangan Dinas Pendidikan : untuk meningkatkan pengetahuan melalui sekolah-
sekolah Departemen Agama : penyuluhan Perusahaan : PT Nestle dalam menyediakan PMT untuk anak kurang gizi
2.
KB dan KIA Ibu
21
Bentuk kerja sama pada program KIA ibu antara lain : a. Lintas program Deteksi bumil, bulin, bufas dengan komplikasi bekerja sama dengan Promkes dan Gizi b. Lintas sektor
3.
BKKBN : dalam penyediaan alat KB
PKK
KIA anak 10 Penyakit Terbanyak Pada Balita Puskesmas Andalas Th 2012 NO
PENYAKIT
0-28 Hari
1-11 Bln
1-5 Tahun
Jumlah
1 ISPA
0
593
2366
2959
2 P. Kulit
0
128
609
737
3 Diare
0
39
205
244
4 Cacingan
0
0
84
84
5 Gigi dan Mulut
0
1
88
89
6 Pneumonia
0
7
35
42
7 Penyakit Telinga
0
3
74
77
8 Scabies
0
2
52
54
9 Demam
0
92
336
428
10 Cacar Air
0
14
83
97
22
Bentuk kerja sama pada program KIA anak antara lain : c. Lintas program Kesling, Gizi d. Lintas sektor
4.
Lurah/ camat setempat : untuk menggiatkan warga mengikuti posyandu
PKK
Dinas Pendidikan
P2M (Pemberantasan Penyakit Menular)
Kejadian DBD Tahun 2012
Kerja sama yang dilakukan antara lain : a.
Lintas program 1. Kerjasama Lintas Program antara Kesling dan Sanitasi Memberi arahan bahwa H-2 sebelum fogging PSN harus dilaksanakan di tempat umum dan industri. Pemeriksaan sanitasi tempat wisata, hotel, sanitasi industri termasuk sanitasi rumah tangga dan pemantauan jentik. Dan
23
memberikan bubuk Abete masing-masing 2 bungkus kepada pemilik rumah atau sejumlah bak/penampungan air yang ada di rumah warga. 2. Kerjasama Lintas Program antara Promkes dan Surveilance Penyuluhan kepada masyarakat mengenai PHBS yang didalamnya ada indikator kebersihan lingkungan rumah termasuk bebas jentik. Dan diadakannya pertemuan, monitoring, dan evaluasi ke lapangan dari tingkat kota sampai kelurahan dalam program PHBS. 3. Kerjasama Lintas Program antara Promkes dan P2M DBD PSN anak sekolah dan pertemuan koordinasi, inspeksi bersama ke sekolah. b.
Lintas sektor Camat
- Mengkoordinasikan hasil kegiatan dan tindak lanjut kegiatan P2 DBD - Memberikan dukungan dalam upaya meningkatkan Puskesmas Lurah
- Memberikan dukungan kebijakan, sarana dan dana untuk penyelenggaraan program P2 DBD. - Mengkoordinasikan penggerakan masyarakat untuk dapat ikut dalam penyuluhan tentang program DBD. - Menindaklanjuti hasil kegiatan program P2 DBD Dinas Kesehatan
- Membantu pemenuhan pelayanan sarana dan prasarana kesehatan (pengadaan Abate)
- Bimbingan tenaga teknis kesehatan dengan rutin. Dinas Pendidikan mengintegrasikan pendidikan anak sekolah dengan
kegiatan P2 DBD sehingga pelaksanaan program berjalan dengan baik PKK
- Berperan aktif dalam penyelenggaraan program P2 DBD
24
- Penggerakkan peran serta masyarakat dalam kegiatan P2 DBD - Penyuluhan didalam maupun diluar gedung. Swasta / Dunia usaha
- Memberikan dukungan sarana dan dana untuk pelaksanaan kegiatan program P2 DBD
- Berperan aktif sebagai sukarelawan dalam pelaksanaan program P2 DBD 5.
Balai Pengobatan (Penyakit Tidak Menular)
4.078
2.771
797
764 499
HIPERTENSI
RHEUMATIK ARTRITIS
DM ASMA
PJK
Kerja sama yang dilakukan adalah : a.
Lintas program Gizi, Labor, Promkes, Surveilans
b.
Lintas sektor camat, lurah, PKK
6.
Program lainnya a) Penanggulangan dan Pencegahan Kasus Flu Burung Bekerjasama dengan Dinas Peternakan, ketika ada ditemukan suspek flu burung Dinas Kesehatan dan Dinas Peternakan langsung turun ke lapangan. Tenaga kesehatan langsung menanggulangi penderita, sedangkan Dinas Peternakan mengamati dan menangani unggas yang sakit dan mati yang dicurigai terkena flu burung
25
b) Penanggulangan dan Pencegahan Kasus Rabies
30
25
20
15
10
5
0
Series1
kasus gigitan 28
diberi VAR 18
observasi 10
Puskesmas bekerjasama dengan Dinas Peternakan, jika ada kasus masyarakat yang digigit anjing maka masyarakat langsung melapor ke puskesmas. Kemudian diberikan vaksin rabies jika memenuhi syarat-syarat yang berlaku. Selanjutnya puskesmas melapor ke Dinas Peternakan dan dari laporan kasus Dinas Peternakan yang memberikan vaksin kepada hewan, dan untuk pemberantasan hewan yang dicurigai rabies bekerjasama dengan tenaga kesehatan. c) Imunisasi Puskesmas bekerja sama dengan Departemen Agama khusus untuk imunisasi calon pengantin, dengan persyaratan surat nikah tidak ada jika catin belum imunisasi. Untuk jamaah haji, data peserta haji dari Departemen Agama selanjutnya imunisasi diberikan kepada calon jamaah haji, selain imunisasi pemeriksaan kesehatan secara rutin dilakukan 6-8 minggu sebelum keberangkatan haji. Untuk imunisasi anak sekolah bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dengan program yang bernama BIAS untuk program ini sudah berjalan di wilayah kerja Andalas
26
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
5.1. Kesimpulan Kerja sama dengan lintas program maupun lintas sektor di Puskesmas
Andalas sudah berjalan. Namun pada kerja sama dengan lintas sektor masih belum optimal. Hal ini disebabkan pada 3 bulan terakhir, pihak Puskesmas tidak lagi diikutsertakan dalam rapat bulanan dengan camat ataupun lurah sehingga pihak Puskesmas tidak punya kesempatan memberitahu ataupun berdiskusi dengan camat atau lurah tentang masalah kesehatan di wilayah kerja Puskesmas Andalas Kader tidak mendapat insentif, sehingga kurangnya aksi mereka untuk
membantu pihak puskesmas
5.2. Saran Diharapkan komitmen terhadap kehadiran rapat lintas sektor, maupun rapat
triwulan dan partisipasi dalam bentuk lainnya untuk membantu pelaksanaan program puskesmas yang sasarannya melibatkan daerah ataupun kepentingan dari sektor terkait. Adanya follow up secara berkala terhadap pelaksanaan kerja sama lintas
sektor tersebut dalam rapat lintas sektor setiap tiga bulan yang sudah ditetapkan dinas kesehatan kota. Meningkatkan partisipasi kader
27
DAFTAR PUSTAKA
1.
Kuswidanti. Gambaran Kemitraan dan Organisasi di Bidang Kesehatan . Diunduh dari : www.lontar.ui.ac.id Diakses tanggal 6 April 2013.
2.
Laporan Dirjen PPM_PL Depkes 2004.
3.
Rencana Strategis Departemen Kesehatan RI Tahun 2005-2009
4.
WHO 1998 Health Promotion
5.
Notoadmojo, S. 2007. Ilmu Kesehatan Masyarakat. Jakarta : Rineka Cipta
6.
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128/Menkes/Sk/Ii/2004 Tanggal 10 Februari 2004
7.
Promkes Depkes RI
8.
Laporan Tahunan Puskesmas Andalas Tahun 2012.
28