A. Pend Pendah ahul ulua uan n
Tujuan Hukum adalah mengatur tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil. Prof. Mr. Dr. L.J. Apeldoorn, dalam bukunya “Inleiding tot de studie van het Nederlanse Recht”. Untuk Untuk kontek kontekss Indone Indonesia sia saat ini tidak tidak mudah mudah untuk untuk memapar memaparkan kan kond kondisi isi huku hukum m yang yang berse bersendi ndi kedam kedamaia aian n dan dan kead keadila ilan—t n—tan anpa pa adan adanya ya keprihatinan yang mendalam mendengar ratapan masyarakat yang terluka oleh hukum, dan kemarahan masyarakat pada mereka yang memanfaatkan hukum untuk mencapai tujuan mereka tanpa menggunakan hati nurani. Dunia hukum di Indonesia tengah mendapat sorotan yang amat tajam dari seluruh lapisan masyarakat, baik dari dalam negeri bahkan di luar negeri. 1 Hukum Hukum Indone Indonesia sia dinilai dinilai banyak banyak kalanga kalangan n belum belum menye menyentuh ntuh pada pada keadila keadilan n substa substantif, ntif, atau dalam dalam istilah istilah yang yang lain sebaga sebagaiman imanaa dikemu dikemukak kakan an Dr. Lilik Lilik Mulyad Mulyadi, i, S.H.M.H S.H.M.H,, belum belum menyen menyentuh tuh pada pada tiga tiga hal pokok, pokok, yaitu: yaitu: O ntologi hukum (hakikat hukum, mis: hakikat demokrasi, hubungan hkm dan moral), Axiolo Axiologi gi hukum hukum (isi, (isi, nilai nilai mis: mis: kebena kebenaran ran,, keadil keadilan, an, kebeba kebebasan san), ), dan Epistemologi hukum (studi meta filsafat) 2 itu sendiri . Dari Dari sekian sekian banyak banyak bidang bidang hukum, hukum, dapat dapat dikatak dikatakan an bahwa bahwa hukum hukum pidana menempati menempati peringkat peringkat pertama yang bukan saja mendapat mendapat sorotan tetapi juga celaan yang luar biasa dibandingkan dibandingkan dengan bidang hukum hukum lainnya. lainnya. 1
Washington Post, di sela-sela berita soal mulai panasnya politik Amerika Serikat menjelan menjelang g pemiliha pemilihan n Presiden Presiden,, menyerua menyeruak k berita berita yang “menyegar “menyegarkan”; kan”; Kasus Kasus pencurian pencurian sandal jepit di Indonesia. Dalam tulisannya, media sohor AS ini mengangkat sandal jepit yang mereka tulis sebagai “simbol baru untuk frustrasi frustrasi mereka akan keadilan”. Republ keadilan”. Republika, ika, Rabu, 04 Januari 2012 2
Lilik Mulyadi, Teori Hukum, diktat Kuliah, Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Jayabaya, Jakarta: Jakarta: 2012, hlm. 12.
1|Page
Bidang hukum pidana merupakan bidang hukum yang paling mudah untuk dijadikan indikator apakah reformasi hukum yang dijalankan di Indonesia sudah berjalan dengan baik atau belum. Hukum pidana bukan hanya berbicara tentang putusan pengadilan atas penanganan perkara pidana, tetapi juga meliputi semua proses dan sistem peradilan pidana. Proses peradilan berawal dari penyelidikan yang dilakukan pihak kepolisian dan berpuncak pada penjatuhan pidana dan selanjutnya diakhiri dengan pelaksanaan hukuman itu sendiri oleh lembaga pemasyarakatan. Semua proses pidana itulah yang saat ini banyak mendapat sorotan dari masyarakat karena kinerjanya, atau perilaku aparatnya yang jauh dari kebaikan. Sepanjang tahun 2011 hingga di awal tahun 2012 ini, kita dapat mengatakan semua institusi penegak hukum mendapat sorotan yang cukup tajam. 3 Dari kepolisian kita mendengar banyaknya kasus penganiayaan dan pemerasan terhadap seorang tersangka yang dilakukan oknum polisi pada saat proses penyidikan. Terakhir perihal pencurian sandal dan pisang. 4 Institusi 3
Lembaga Survey Indonesia (LSI) pada hari Minggu 8 Januari 2012 mengeluarkan rilis bahwa penegakan hukum secara nasional sekarang ini 31,3% responden mengatakan kondisi baik, 32,6% mengatakan kondisinya buruk, 18,0% lagi menyebut kondisinya sedang. Sementara itu, citra paling bersih terhadap lembaga-lembaga negara nilai tertingginya diperoleh TNI dengan mendapat kepercayaan sebesar 57,2 persen. Pemerintahan SBYBoediono turun menjadi 51,0 persen. Nomor ketiga ditempati oleh Kepolisian republik Indonesia dengan dukungan sebesar 39,3 persen, di bawahnya ada KPK dengan angka 38,2 persen, menyusul di bawahnya MK dengan 37,7 persen, Kejaksaan Agung 33,2 persen, DPR 31,1 persen dan partai politik di papan bawah 30,2 persen. Lihat, http://petapolitik.com. Pakar Hukum Universitas Andalas Prof. Saldi Isra menilai potret penegakan hukum di Indonesia saat ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2010. Saldi khawatir grafik tersebut akan terus menuju titik nol. Lihat, http://www.vivanews.com, Sabtu, 18 Desember 2011. 4
Hukum di Indonesia sering dibaratkan bagai sebilah pedang di pinggang, dengan ujung yang tajam menghadap ke bawah, sedangkan gagangnya yang tumpul menghadap ke atas. Belum hilang heboh tentang seorang remaja yang ditahan polisi dan dimejahijaukan hanya karena mencuri sandal anggota Brimob Briptu Ahmad Rusdi di Sulawesi Tengah, beredar lagi berita polisi Cilacap, Jawa Tengah, menahan dan memperkarakan orang dengan keterbelakangan mental, hanya karena mencuri beberapa tandan pisang. Lihat,
2|Page
kejaksaan juga tidak luput dari cercaaan, dengan tidak bisa membuktikannya kesalahan seorang terdakwa di pengadilan, bahkan terakhir muncul satu kasus dimana jaksa gagal melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum yang baik setelah surat dakwaannya dinyatakan tidak dapat diterima.5 Adanya surat dakwaan yang tidak dapat diterima oleh majelis hakim, menunjukkan bahwa jaksa tersebut telah menjalankan tugasnya dengan tidak profesioanl dan bertanggung jawab. Ironisnya, tidak diterimanya surat dakwaan tersebut disebabkan karena hampir sebagian besar tanda tangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) merupakan tanda tangan palsu. Akhirnya proses pidana sampai di tangan hakim (pengadilan) untuk diputus apakah terdakwa bersalah atau tidak. Hakim sebagai orang yang dianggap sebagai ujung tombak untuk mewujudkan adanya keadilan, ternyata tidak luput juga dari cercaan masyarakat.6 Banyaknya putusan yang dianggap tidak adil oleh masyarakat telah menyebabkan adanya berbagai aksi yang merujuk pada kekecewaan pada hukum. Banyaknya kekecewaan terhadap pengadilan (hakim) ini terkait dengan merebaknya isu mafia peradilan yang terjadi di tubuh lembaga berlambang
http://www.beritasatu.com/mobile/index.php. 5
Menurut data Koran Tempo, sebanyak 160 jaksa dan 37 pegawai tata usaha menyalahgunakan wewenang. Ketua Mahkamah Agung Harifin Andi Tumpa pada kesempatan berbeda mengatakan kecenderungan pelanggaran yang dilakukan hakim terus meningkat, meski angkanya lebih rendah daripada tahun lalu. “Lima tahun terakhir pelanggaran hakim cenderung semakin tinggi. Lihat, KoranTempo, Sabtu, 31 Desember 2011. 6
Peradilan di Indonesia kian buram. Berdasar catatan Komisi Yudisial, pengaduan dugaan hakim “nakal” yang melanggar kode etik meningkat setiap tahun. Berdasarkan data yang ada di KY dimana pada tahun 2009 tercatat 380 telah diregistrasi, tahun 2010 ada 641 diduga hakim nakal. Selanjutnya pada tahun 2011, laporan yang diterima sebanyak 1.509. Lihat, Republika, 10 Januari 2012.
3|Page
pengayoman tersebut. Institusi yang seharusnya mengayomi hukum ini sempat menyeret nama pimpinan tertingginya sebagai salah satu mafia peradilan. Meskipun kebenarannya sampai saat ini belum terbukti, namun kasus ini menunjukkan bahwa pengadilan masuk sebagai lembaga yang tidak dipercaya oleh masyarakat. Jika kita sudah tidak percaya lagi pada hukum dan pengadilan, pada institusi mana lagi kita akan meminta keadilan di negeri ini. Uraian di atas tersebut menunjukkan betapa rusaknya sistem dan praktek hukum di Indonesia. Keprihatinan yang mendalam tentunya melihat reformasi hukum yang masih berjalan di tempat, lambat dan belum memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan jika kemudian dikatakan bahwa pada dasarnya apa yang terjadi akhir-akhir ini merupakan ketiadaan keadilan yang dipersepsi masyarakat (the absence of justice). Ketiadaan keadilan ini merupakan
akibat
dari
pengabaian
hukum
(diregardling
the
law),
ketidakhormatan pada hukum (disrespecting the law), ketidakpercayaan pada hukum (distrusting the law) serta adanya penyalahgunaan hukum (misuse of the law) itu sendiri.
B. Hukum Berkeadilan
4|Page
Setelah melihat kondisi hukum yang terpuruk tersebut maka tidak ada kata lain selain terus mengedepankan reformasi hukum menuju hukum yang lebih progresif dalam rangka mencapai supremasi hukum yang berkeadilan. Bagi Socrates, keadilan merupakan inti hukum. 7 Arsitoteles dalam The Ethics of Aristoteles, terjemahan J.A.K Thomson, yang disunting oleh S. Tasrif, menyatakan bahwa bila orang berbicara tentang keadilan, yang mereka anggap secara pasti adalah adanya suatu keadaan pikiran yang mendorong mereka untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang adil, untuk bersikap secara adil, dan untuk tidak menginginkan hal yang tidak adil. 8 Cara mengetahui keadilan adalah lewat theoria (pengetahuan intuitif), berupa logos yang sudah ada dalam diri manusia yang dianugrahkan oleh Sang Maha Khalik. Karena itu, supaya adil orang perlu refleksi diri. Kata Socrates, Gnooti Seauton! Kenalilah dirimu. Aristoteles juga membedakan adanya dua macam keadilan, yaitu justitia distributiva dan justitia commutativa. Justitia distributiva menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi hak atau jatahnya, sedangkan justitia commutativa memberi kepada setiap orang sama banyaknya. 9 Keadilan juga dipahami secara metafisis keberadaannya sebagai kualitas atau fungsi semakhluk super manusia, yang sifatnya tidak dapat diamati oleh 7
Cara pandang Socrates itu mencerminkan ciri pemikiran Yunani masa itu yang selalu mengkaitkan masalah negara dan hukum dengan aspek moral yakni keadilan. Dennis Lloyd, The Idea of Law, Harmondworth: Penguin Books, 1976, hlm. 53. 8
M. Shodiq Dahlan, Hukum Alam dan Keadilan, Bandung: Remaja Karya, 1989, hlm.
25. 9
Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberty, 1999, hlm. 72.
5|Page
manusia. Konsekuensinya ialah, bahwa realisasi keadilan digeser ke dunia lain, di luar pengalaman manusia; dan akal manusia yang esensial bagi keadilan tunduk pada cara-cara Tuhan yang tidak dapat diubah atau keputusan-keputusan Tuhan yang tidak dapat diduga .10 Oleh karena inilah Plato mengungkapkan bahwa yang memimpin negara seharusnya manusia super, yaitu the king of philosopher .11 Relevan dengan hukum progresif yang menempatkan manusia sebagai faktor penting dalam kajian hukum, maka teori tentang pengaruh kekuatan sosial dalam bekerjanya hukum dalam masyarakat dari Robert B. Seidman sangat tepat untuk di implementasikan, dalam teori tersebut terdapat tiga komponen utama pendukung bekerjanya hukum dalam masyarakat yang dapat dijelaskan. Ketiga komponen tersebut meliputi : 1. Lembaga pembuat peraturan, 2. Lembaga penerap peraturan, dan 3. Pemegang peran.12
10
W. Friedmann, Teori dan Filsafat Hukum, ( Legal Theori), Susunan I, diterjemahkan oleh Mohamad Arifin, Cetakan kedua, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993, hlm. 117. Lihat juga dalam Lilik Mulyadi, Teori Hukum, diktat Kuliah, Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Jayabaya, Jakarta: 2012, hlm. 2. 11
Deliar Noer, Pemikiran Politik Di Negeri Barat, Bandung: Cetakan II Edisi Revisi, Pustaka Mizan, 1997, hlm. 1-15. 12
Robert B. Seidman & William J. Chambliss, “ Law, Order, and Power”, Addison Wesley Publishing Company, Phillipines, 1971. Lihat juga Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat, Bandung: Alumni, 1980, hlm. 29.
6|Page
J.J.H Bruggink menggambarkan perbedaan antara ilmu hukum empiris dengan ilmu hukum normatif sebagai berikut: 13
Hubungan dasar Sikap ilmuwan PERSPEKTIF Teori kebenaran Proposisi Metode Moral Hubungan antara moral dan hukum Ilmu
Pandangan positivistic: ilmu hukum empirik Subyek – obyek Penonton (toeschouwer) EKSTERN Korespondensi Hanya informative atau empiris Hanya metode yang bisa diamati panca indra Non kognitif Pemisahan tegas
Pandangan normatif : Ilmu hukum normatif Subyek – subyek Partisipan (doelnemer) INTERN Pragmatik Normatif dan evaluatif Juga metode lain
Hanya sosiologi hukum empiris dan teori hukum empiris
Ilmu hukum dalam arti luas
Kognitif Tidak ada pemisahan
Tentang penggunaan teori kebenaran dari ilmu hukum yang pragmatis, ternyata masih belum ada kesepakatan diantara ahli hukum. Masih ada perdebatan tentang penggunaan teori kebenaran yang dipakai dasar, antara koherensi dengan pragmatis. Mereka berpendapat, apabila suatu aturan hukum dibuat dengan hanya mendasarkan teori kebenaran yang pragmatis, akan mengakibatkan timbulnya kesesatan. Sebagai contoh pada Wakil Rakyat kita yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), apabila
mereka akan
menggunakan dasar kebenaran pragmatis dengan menekankan hanya pada konsensus di antara anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tanpa memperhatikan konsep dan teori hukum akibatnya produk hukum jauh dari rasa keadilan. Hal ini mengingat suara Wakil Rakyat kita yang duduk di DPR hanya
J.J.H. Bruggink., alih bahasa, Arief Sidharta, Refleksi Tentang Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996, hlm. 127. 13
7|Page
menyuarakan suara Partai atau ada kepentingan di balik itu. Tetap kebenaran yang dipakai adalah koherensi. Prinsip teori kebenaran koherensi adalah dikatakan benar apabila sesuai dengan yang seharusnya.
C. Menghadirkan Hukum Progresif
Hukum dalam konteks sebagai institusi moral, sudah barang tentu masyarakat akan memasukkan gagasan, harapan, dan cita-cita moralnya ke dalam hukum. Itulah sebabnya muncul harapan dari masyarakat bahwa pengadilan adalah sebagai “benteng terakhir dari keadilan”. Namun harapan tersebut terkadang menjadi kosong ketika terjadi praktik “ jual-beli perkara”. Menempatkan hukum sebagai institusi moral, akan membawa kesadaran bagi penentu kebijaksanaan hukum untuk menjalankan kekuasaannya dengan baik. Menurut Satjipto Rahardjo,14 kekuasaan yang baik adalah kekuasaan yang antara lain memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 1. Kekuasaan yang mengabdi pada kepentingan umum; 2. Kekuasaan yang melihat kepada Iapisan masyarakat yang susah; 3. Kekuasaan yng selalu memikirkan kepentingan publik; 4. Kekuasaan yang kosong dari kepentingan subyektif; 5. Kekuasaan yang mengasihi.
14
Satjipto Rahardjo adalah salah seorang pemikir hukum, karyanya ilmiahnya tersebar di berbagai buku, jurnal dan media. Karena dinilai sangat produktif dalam menyumbangkan gagasannya, Satjipto Rahardjo dijuluki sebagai Begawan Hukum. Hukum progresif dapat dipandang sebagai refleksi dari perjalanan intelektualnya selana menjadi musafir ilmu. Dalam pidato untuk mengakhiri jabatan sebagai Guru Besar di FH UNDIP, Satjipto Rahardjo membacakan karya yang sangat menarik dengan judul, “Mengajarkari Keteraturan, Menemukan Ketidak-ieraturan (Teaching Order, Finding Dis-Order), Tiga puluh Tahun Perjalanan Intelektual dari Bojong ke Pleburan”, Pidato Emiritus Guru Besar UNDIP, 15 Desember 2000.
8|Page
Joseph Fletcher juga mengatakan bahwa tidak ada hukum atau pedoman yang sudah siap pakai. Kita harus responsif, kreatif dan bijaksana menentukan langkah yang paling tepat untuk tiap situasi dan peristiwa. 15 Karena menurut Satjipto Rahardjo, “Hukum adalah untuk manusia”.16 Pegangan, optik atau keyakinan dasar ini tidak melihat hukum sebagai sesuatu yang sentral dalam berhukum, melainkan manusia-lah yang berada di titik pusat perputaran hukum.17 Oleh karena itu, titik tolak semua teorisasi hukum pada dasarnya berporos pada satu hal, yaitu “hubungan manusia dan hukum”. Semakin landasan suatu teori bergeser ke faktor peraturan, maka semakin ia menganggap hukum sebagai unit tertutup yang formal-legalistik. Bagaimana pun, harus diakui bahwa yang “benar” itu belum tentu “baik”. Penerapan hukum secara kaku tidak jarang justru berakibat buruk. Konon, di sebuah tempat terlihat seorang anak sedang mengerang kesakitan karena terjatuh ke dalam Liang Karang yang berbahaya. Banyak orang jatuh iba tetapi tak seorang-pun berani menolongnya, meski mereka sebenarnya mampu menyelamatkan si anak itu. Sebab, hukum yang berlaku di tempat itu melarang siapapun selain petugas untuk masuk ke areal tersebut, jalan satusatunya adalah memanggil petugas, dan membiarkan si anak terkapar tidak berdaya hingga ajal menjemputnya.
15
Joseph Fletcher, Situation Ethics: The New Morality, Philadelphia: The Westminster Press, 1966, hlm. 48. 1 16
Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007, hlm. 151. 17
Satjipto Rahardjo, Biarkan Hukum Mengalir, Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007, hlm. 139.
9|Page
Persoalan normatif dan moral yang paling jelas dan terang-menderang di sini adalah benarkan soal prosedur itu sedemikian tinggi nilainya dibandingkan dengan nyawa si anak? Dapatkah itu diyakini sebagai primum et summum bonum yang coute que coute harus dipertahankan secara matimatian? Bahkan tidak peduli apa saja akibatnya? Persoalannya akan sama sekali berbeda jika kita sedikit mempertimbangkan pemikiran hukum yang lebih responsif, teleologis dan kontekstual. Bagi aliran-aliran ini, hukum bukan merupakan institusi yang lepas dari kepentingan manusia. Mutu hukum ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdi pada kesejahteraan manusia. Bagi Hukum Progresif (yang mengandalkan akal sehat dan empati), maka tindakan tersebut merupakan keputusan yang memberi agape— kasih kepada manusia yang penuh tepo saliro dan tanpa pamrih. “Man is more than constitution”, demikian salah satu baris dari sajak JR. Lowell”. 18 Rasanya kita setuju, bahwa hidup (human life) lebih berharga daripada konstitusi atau hukum itu sendiri. Hukum Progresif, tidak sekali-kali menafikkan peraturan. Meski begitu, aliran ini tidak seperti legalisme dan rechts dogmatiek yang mematok peraturan/doktrin
sebagai
harga
mati.
Tidak
juga
seperti
analytical
jurisprudence yang hanya berkutat pada proses logis-formal. Hukum Progresif, berusaha menolak keadaan stutus quo, manakala keadaan tersebut menimbulkan dekadensi, suasana korup dan semangat merugikan kepentingan manusia. 18
Like Wilardjo, Mission Satre, Artikel dalam Harian Umum Kompas, 4 April
1998.
10 | P a g e
Dalam
aliran-aliran
itu,
melekat
semangat
“pahlawan”
dan
“pemberontakan” untuk mengakhiri kelumpuhan hukum melalui aksi kreatif dan inovatif para pelaku hukum. Para pelaku hukum dapat melakukan perubahan dengan melakukan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada, tanpa harus menunggu perubahan peraturan (changing the law). Peraturan yang buruk, tidak harus menjadi penghalang bagi para pelaku hukum yang progresif untuk menghadirkan keadilan untuk rakyat dan pencari keadilan karena mereka dapat melakukan interpretasi secara baru setiap kali menghadapi suatu peraturan. Untuk memperjelas duduk persoalan ada baiknya saya kutip ulasan Satjipto Rahardjo dalam salah satu tulisannya di Harian Umum Kompas. Menurut beliau, dalam melihat hukum perlu dibedakan antara peraturan (lex, wet, rule) dan kaidah (ius, recht, norm). Apabila kita membaca undang-undang, pertama-pertama yang dibaca adalah peraturan, pasal-pasal. Berhenti pada pembacaan undang-undang sebagai peraturan bisa menimbulkan kesalahan besar karena kaidah yang mendasari peraturan itu menjadi terluputkan. Kaidah itu adalah makna spiritual dan ruh. Sedangkan peraturan adalah penerjemahan ke dalam kata-kata dan kalimat. Maka senantiasa ingat akan kaidah sebagai basis spiritual dari peraturan, mengisyaratkan orang agar berhati-hati dan selalu berpikir dua, tiga, empat kali dalam membaca hukum, hukum mempunyai tujuan. Itulah yang harus direfleksi lebih lanjut. Terkdang roh dan tujuan itu cenderung hilang di tengah rimba kalimat-kalimat, dan pasal-pasal.
11 | P a g e
Hukum Progresif melihat hukum bukan sebagai tujuan pada dirinya sendiri, melainkan untuk tujuan yang berada di luar diringya. Oleh karena itu, keprihatinan yang mendalam mendengar ratapan masyarakat yang terluka oleh hukum, dan kemarahan masyarakat pada mereka yang memanfaatkan hukum, maka ke depan hukum seyogyanya dimengerti, dipahami dan dimaknai secara komprehensif, baik yang normatif, doktrinal maupun yang lebih teleologis dan kontekstual. Hanya dengan cara itulah hukum responsif dan hukum progresif dapat dicapai, yaitu melihat hukum bukan sebagai tujuan pada dirinya sendiri, melainkan untuk tujuan yang berada di luar dirinya; yaitu manusia. Dengan kata lain, hukum yang bermanfaat adalah untuk manusia dan alam semesta ini.
D. Penutup
Pembaruan hukum di masa depan perlu di arahkan secara lebih empiris dan induktif serta progrefi dan responsif daripada kecenderungan yang bersifat deduktif dan normatif seperti yang selama ini dikembangkan, ketika paradigma ini tidak mampu lagi menerangkan realitas yang diamatinya. Oleh karena, sisasisa dari materi pendidikan hukum dogmatik, baru diisi dengan materi yang sifatnya mengasah nalar. Semoga bisa….!!!
Daftar Pustaka Bruggink, J.J.H., alih bahasa, Arief Sidharta, Refleksi Tentang Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung. 1996. Dahlan, M. Shodiq, Hukum Alam dan Keadilan, Bandung: Remaja Karya, 1989. 12 | P a g e
Friedmann, W., Teori dan Filsafat Hukum, ( Legal Theori), Susunan I, diterjemahkan oleh Mohamad Arifin, Cetakan kedua, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993 Fletcher, Joseph, Situation Ethics: The New Morality, Philadelphia: The Westminster Press, 1966. Like Wilardjo, Mission Satre, Artikel dalam Harian Umum Kompas, 4 April 1998. Lloyd, Dennis, The Idea of Law, Penguin Books: Harmondworth, 1976. Mulyadi, Lilik, Teori Hukum, diktat Kuliah, Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Jayabaya, Jakarta: 2012. Mertokusumo, Sudikno, Mengenal Hukum, Suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberty, 1999. Noer, Deliar, Pemikiran Politik Di Negeri Barat, Bandung: Cetakan II Edisi Revisi, Pustaka Mizan, 1997. Rahardjo, Satjipto, Hukum dan Masyarakat, Bandung: Alumni, 1980. -----------------------, “Mengajarkari Keteraturan, Menemukan Ketidakieraturan (Teaching Order, Finding Dis-Order), Tiga puluh Tahun Perjalanan Intelektual dari Bojong ke Pleburan”, Pidato Emiritus Guru Besar UNDIP, 15 Desember 2000. -----------------------, Membedah Hukum Progresif, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007. -----------------------, Biarkan Hukum Mengalir, Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007. Seidman, Robert B. & William J. Chambliss, “ Law, Order, and Power”, Addison Wesley Publishing Company, Phillipines, 1971. Republika, Rabu, 04 Januari 2012 Republika, 10 Januari 2012. Koran Tempo, Sabtu, 31 Desember 2011. http://www.vivanews.com, Sabtu, 18 Desember 2011. http://www.beritasatu.com
13 | P a g e
