BAB I PENDAHULUAN
1.1 1.1 Lata Latarr Bela Belaka kang ng
Umat muslim dalam hidupnya berpegang teguh pada Al Qur’an dan Al Hadist sebagai pedoman hidupnya. Dari kedua pedoman tersebut, umat muslim tidak tidak perlu perlu khaw khawati atirr dalam dalam menja menjalan lanii pers persoa oalan lan hidup hidup.. Sega Segala la apa apa yang yang menjadi persoalan, solusi, peringatan, kebaikan dan ancaman termuat di dalam pedoman pedoman tersebut. tersebut. Bahkan Bahkan dalam Al Qur’an dan Al Hadits permasalahan permasalahan politik juga juga tertuang tertuang di di dalamnya. dalamnya. Prinsi Prinsip-pr p-prins insip ip dasar dasar politik politik adalah: adalah:
pertama, kedaulatan, kedaulatan, yakni
kekuasaan kekuasaan itu merupakan merupakan amanah. Kedaulatan Kedaulatan yang mutlak mutlak dan legal adalah milik Allah. Kepercayaan itulah yang merupakan satu-satunya titik awal dari filsa filsafat fat polit politik ik dalam dalam Islam Islam.. Kedua, syura dan ijma’ yakni yakni mengam mengambil bil kepu keputu tusa san n di dalam dalam semu semuaa urus urusan an kema kemasy syara araka katan tan dilak dilakuk ukan an melal melalui ui konsensus konsensus dan konsultasi konsultasi dengan semua pihak yakni rakyat melalui pemilihan secara adil, jujur, dan amanah. Ketiga, semua warga negara dijamin hak-hak pokok pokok tertentu. Keempat, Keempat,
hak-hak hak-hak negara. Kelima, hak-ha hak-hak k khusus khusus dan
batasan-batasan batasan-batasan bagi warga negara yang non-Muslim—memil non-Muslim—memiliki iki hak-hak sipil yang sama. Keenam, ikhtilaf dan konsensus yang menentukan. Perbedaan perbedaan perbedaan pendapat pendapat diselesaikan diselesaikan berdasarkan berdasarkan keputusan keputusan dari suara mayoritas mayoritas yang harus harus ditaati ditaati oleh oleh seluru seluruh h masyar masyarakat akat.. Prinsip Prinsip mengam mengambil bil keputu keputusan san menurut suara mayoritas ini sangat penting untuk mencapai tujuan bersama. Para pakar politik dan hukum Islam yang menguraikan prinsip-prinsip negara dalam syari’at Islam sangat bervariasi. Namun dari uraian di atas cukup represe representat ntatif if untuk untuk memform memformulas ulasika ikan n bahwa bahwa prinsip prinsip-pri -prinsip nsip negara negara dalam dalam Islam Islam itu adalah adalah :
1) prinsip prinsip tauhid tauhid (kekuasaan (kekuasaan/jab /jabatan atan pemeri pemerintah ntahan an itu
sebagai amanah); 2) prinsip keadilan; 3) prinsip kedaulatan rakyat; 4) prinsip musyawarah; 5) prinsip kesamaan di hadapan hukum ( equality before the law) law) ; 6) prinsip kebebasan rakyat; 7) prinsip persatuan; 8) prinsip persaudaraan; 9) prinsip gotong-roy gotong-royong ong dalam ridha Ilahi; 10) prinsip kepatuhan kepatuhan rakyat; 11) prinsip perdamaian; perdamaian; 12) prinsip kesejahteraan; kesejahteraan; 13) prinsip pengakuan pengakuan dan
1
perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Prinsip-prinsip politik tersebut mengejawantah pada periode Negara Madinah era kepemimpinan Rasulullah. Dalam Piagam Madinah, digalang suatu perjanjian untuk menetapkan persamaan hak dan kewajiban semua komunitas dalam kehidupan sosial politik. Muatan piagam ini menggambarkan hubungan antara Islam dan ketatanegaraan dan undang-undang yang diletakkan oleh Nabi SAW, untuk menata kehidupan sosial-politik masyarakat Madinah. Dengan mengetahui dan mempelajari tentang politik Islam, dimana semua prinsip-prinsip yang terkandung telah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW, maka sepatutnya kita juga mengikuti alur dari prinsip-prinsip politik Islam sehingga segala persoalan politik negara di era globalisasi tidak menjadi kacau dan dapat terlaksana dengan baik.
1.2 Rumusan Masalah
1. Apa pengertian Politik dan kepemimpinan dalam Islam? 2. Sebutkan prinsip-prinsip dasar politik (siyasah) Islam? 3. Apa saja ruang lingkup pembahasan siyasah? 4. Apa konstribusi umat islam dalam perpolitikan nasional?
1.3 Tujuan
1. Mengetahui pengertian politik Islam 2. Mengetahui prinsip-prinsip dasar politik (siyasah) Islam 3. Mengetahui ruang lingkup pembahasan siyasah 4. Mengetahui konstribusi umat islam dalam perpolitikan nasional
BAB II PEMBAHASAN
2.1 Pengertian Politik Islam
Kata politik berasal dari bahasa latin politicos atau politicus yang berarti relating to citizen (hubungan warga negara) keduanya berasal dari kata polis (kota),dalam bahasa arab politik diartikan dengan siyasah yang berasal dari kata pengertian
saasa-yasuusu (mengemudi,mengendalikan dan mengatur).Jadi politik
secara
etimologis
bermakna
mengurus
atau
mengelola.sedangkan secara terminologi politik berarti cara dan upaya menangani masalah-masalah rakyat dengan seperangkat undang-undang untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah hal-hal yang merugikan bagi kepentingan manusia. Politik menurut para ahli: 1. Ibnu Qoyyim,politik adalah sesuatu kegiatan yang menjadi umat manusia mendekat kepada hidup maslahat dan menjauhkan dari kerusakan 2. Abdul Hamid Al Ghozali,politik adalah keahlian memerintah dan menjalankan negara. Terdapat lima kerangka konseptual dalam memahami makna politik: 1. Sebagian usaha warga negara dalam membicarakan dan mewujudkan kebaikan bersama 2. Berkaitan dengan penyelenggaraan negara 3. Sebagai kegiatan yang diarahkan untuk mencari dan memepertahankan kekuasaan dalam masyarakat 4. Digunakan sebagai kegiatan yang berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum 5. Sebagai konflik dalam rangka mencari atau mempertahankan sumbersumber yang dianggap penting Berdasarkan beberapa pengertian politik diatas,dapat dirumuskan
3
bahwa Politik Islam ialah aktivitas politik sebagian umat Islam yang menjadikan Islam sebagai acuan nilai dan basa solidaritas berkelompok serta penanganan urusan umat baik urusan dalam negeri maupun luar negeri berdasarkan kaidah-kaidah syariat islam. Pendukung perpolitikan ini belum tentu seluruh umat Islam (baca: pemeluk agama Islam). Karena itu, mereka dalam kategori politik dapat disebut sebagai kelompok politik Islam, juga menekankan simbolisme keagamaan dalam berpolitik, seperti menggunakan perlambang Islam, dan istilah-istilah keislaman dalam peraturan dasar organisasi, khittah perjuangan, serta wacana politik. Umat Islam berbeda pendapat tentang kedudukan politik dalam syri’at islam:pertama penpdapat yang menyatakan bahwa islam adalah agama yang serba lengkap,didalamnya terdapat sistem ketatanegaraan,dengan demikian sistem ketatanegaraan yang harus diteladani adalh sistem ketatanegaraan yang telah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dan para khulafaurrasyidin.Kedua agama tidak ada hubungannya dengan urusan kenegaraan .Dan ketiga Islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan ,tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejarah membuktikan bahwa Nabi selain sebagai Rasul ,meminjam istilah Harun Nasution ,kepala agama,juga beliau adalah kepala negara .Nabi menguasai suatu wilayah yaitu Yastrid(Madinah) juga sebagai pusat pemerintahannya dengan piagam Madinah sebagai aturan kenegaraan.Setelah meninggal,digantikan Abu
Bakar
untuk
jabatan
kepala negara
hasil
kesepakatan tokoh-tokoh sahabat yang selanjutnya kepala negara tersebut dinamakan khalifah.lalu berlanjut Umar bin Affan,Utsman dan Ali bin Abi Tholib. Menurut Harun Nasution,khalifah yang timbul sesudah wafatnya Nabi Muhammad,tidak memepunyai bentuk kerajaan ,tetapi lebih dekat merupakan republik,dalam arti kepala negara dipilih dan tidak mempunyai sifat turun temurun .Sebagai diketahui khalifah pertama adalah sahabat Abu Bakar dan beliau tidak memepunyai hubungan darah dengn sahabat Nabi Muhammad,dan
juga khulafaur Rasyidin yang lainnya ,mereka adalah sahabat nabi. Sungguhpun demikian ,Ibnu Khaldun (1406M) secara pragmatis menerima penggabungan dalam arti menganggap tidak ada perbedaan prinsipal antara system khalifah dengan sistem kerajaan.Kekhalifahan maupun kerajaan adalah khalifah Allah diantara manusia bagi pelaksanaan segala peraturan diantara manusia. Kedaulatan berarti kekuasaan tertinggi yang dapat mempersatukan kekuatan dan aliran –aliran yang berbeda-beda dalam masyarakat.Dalam konsep
islam,kekuasaan
masyarakat.Dalam
dan
konsep
aliran-aliran
Islam
,kekuasaan
yang
berbeda-beda
tertinggi
adalah
di
Allah
SWT.Ekspresi kekuasaan dan kehendak Allah tertuang dalam Al-Quran dan sunnah Rasul.Oleh karena itu penguasa tidaklah memiliki kekuatan mutlak,ia hanyalah wakil Allah di muka bumi dan berfungsi untuk membumikan sifatsifat Allah dalam kehidupan nyata.Disampimh itu,kekuasaan Allah adalah amanah
yang
diberikan
kepada
orang-orang
yang
berhak
memilikinya.Pemegang amanah haruslah menggunakan kekuasaan itu dengan sebaik-baiknya sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan dalam Al Quran dan Sunnah Rasul. 2.2 Prinsip-prinsip Dasar Politik (Siyasah) Islam
Prinsip-prinsip dasar siasah dalam islam meliputi ; 1. Mewujudkan persatuan dan kesatuan umat “Sesungguhnya (agama tauhid) ini, adalah agama kamu semua, agama yang satu dan Aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepada-Ku. (QS.Al-Mu’minun;52) 2. Keharusan musyawarah dalam menyelesaikan masalah-masalah ijtihadiyah “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah-lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar,
5
tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka,
mohonkanlah
ampun
bagi mereka,
dan
bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya” (QS Ali Imran : 159) 3. Selalu amanah dan menetapkan hukum secara adil ” Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”(QS An Nisa’:58) 4. Mentaati Allah SWT, Rasul SAW dan ulil amri (pemeggang kekuasaan) “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS.An Nisa’:59) 5. Mendamaikan konflik antar kelompok dalam masyarakat islam “Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah; jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang
yang berlaku adil.”(QS Al Hujurat:9) 6. Mempertahankan kedaulatan Negara dan larangan melakukan agresi dan invasi “Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak
menyukai orang-orang yang melampaui
batas.”(QS Al
Baqoroh :190) 7. Mementingkan perdamaian dari pada permusuhan “Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”(QS Al Anfal:61) 8. Meningkatkan kewaspadaan dalam bidang pertahanan dan keamanan “Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan).”(QS Al Anfal : 60) 9. Menepati janji ” Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah (mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu
(terhadap
sumpah-sumpah
itu).
Sesungguhnya
Allah
mengetahui apa yang kamu perbuat.”(QS An Nahl:91) 10. Beredarnya harta pada seluruh lapisan masyarakat
7
” Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.”(QS Al Hasyr:7) 11. Mengikuti prinsip-prinsip pelaksanaan hukum: a) Menyedikitkan beban (taqlil al takalif) b) Brangsur angsur (al tadarruj) c) Tidak menyulitkan (’adam al haraj) 2.3 RuangLingkup pembahasan Siyasah
Objek pembahasan politik islam meliputi: 1. Siyasah dusturiyah (hukum tata negara),menjelaskan hubungan pemimpin dengan rakyatnya serta institusi yang ada dinegara itu sesuai
dengan
kebutuhan
rakyat
untuk
kemaslahatan
pemenuhan kebutuhan rakyat itu sendiri,adapun materinya: a) Persoalan imamah,hak dan kewajibanya b) Persoalan rakyat,status,hak dan kewajibannya c) Persoalan baiat d) Persoalan waliyul ahdi e) Persoalan perwakilan f) Persoalan ahlul halli wal aqdi g) Wizarah dan pembagianyya
dan
2. Siyasah
dauliyah(hukum
internasional),hukum
internasional
menurut Islam berdasarkan: a) Kesatuan umat b) Keadilan (al ’adalah) c) Persamaan (al musawah) d) Kehormatan manusia(karomah insaniyah) e) Toleransi f) Kerjasama manusia g) Kebebasan
dan
kemerdekaan
(al
khurriyah)
berfikir,beragama,menyatakan pendapat,menuntut ilmu dan memiliki harta benda. h) Perilaku moral yang baik(al akhlaq al karimah) Pembahasan siyasah dauliyah dalam Islam berorientasi pada: a. Damai adlah azas hubungan internasional b. Memperlakukan tawanan perang secara manusiawi c. Kewajiban suatun negara terhadap negara lain d. Perjanjian internasional e. Perjanjian yang berjangka panjang (mu’abbad) dan jangka menengah atau sementara (muaqqat) f. Perjanjian terbuka dan tertutup g. Perjanjian dengan orang asing Secara
khusus
siyasah
dauliyah
membahas
hubungan
internasional dalam kondisi perang yang berkisar antara lain 9
a. Sebab sebab terjadinya perang ,untuk mempertahankan diri atau melindungi hak negara yang sah dan dilanggar oleh negara lainnya tanpa sebab yang tidak dapat diterima b. Aturan aturan dalam perang;pengumuman perang,etika dan peraturan perang seperti dilarang membunuh anak anak dan wanita,dilarang membunuh orang tua yang tidak ikut berperang,tidak merusak pepohonan,tidak merusak binatang ternak,ikhlas dan berani dalam berperang dan tidak melampaui batas. 3. Siasah maaliyah (hukum yang mengatur pemasukan ,pengelolahan dan pengeluaran uang milik negara)antara lain: a. Prinsip kepemilikaharta b. Tanggung
jawab
sosial
yang
kokoh(diri
sendiri,keluarga,masyarakat dll) c. Zakat (seperti zakat hasil bumi,emas,perak,ternak dan zakat fitrah) d. Harta karun e. Pajak(kharaj) f. Harta yang ditinggal pemilik yang tidak memiliki waris g. Jizyah h. Ghanimah dan fai i.
Beracukai barang import
j.
Eksploitasi sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan
2.4 Kontribusi Umat Islam terhadap kehidupan Politik di Indonesia
Islam sebagai sebuah ajaran yang mencakup persoalan spiritual dan
politik telah memberikan konstribusi yag cukup signifikan terhadap kehidupan politik di Indonesia. Pertama ditandai dengan munculnya partai-partai berasaskan Islam serta partai nasionalis berbasis umat islam dan kedua dengan ditandai sikap proaktifnya tokoh-tokoh politik islam dan umat islam terhadap keutuhan negara kesatuan republik Indonesia, sejak proses awal kemerdekaan , hingga sekarang jaman reformasi. Berkaitan dengan keutuhan negara, misalnya Muhammad Natsir pernah menyerukan umat islam agar tidak mempertentangkan pancasila dengan islam. Dalam pandangan islam, perumusan pancasila bukan merupakan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Al-Quran karena nilai-nilai yang terdapat dalam pancasila juga merupakan bagian dari nilai-nilai yang terdapat dalam Al-Quran. Demi keutuhan dan persatuan kesatuan bangsa, umat islam rela menghilangkan tujuh kata dari sila kesatu dari Pancasila yaitu kata-kata ” kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi para pemeluknya”. Umat islam Indonesia dapat menyetujui kesepakatan pancasila dan UUD 1945 setidak-tidaknya atas 2 pertimbangan : pertama, nilai-nilainya dibenarkan oleh Ajaran Islam; kedua, fungsinya sebagai noktah-noktah kesepakatan antar berbagai golongan untuk mewujudkan kesatun politik bersama. Islam merupakan agama yang serba lengkap,selain mencakup persoalan spiritual juga politik.Oleh karena itu,umat Islam melalui ajarannya telah memberikan konstribusi yang dapat dikatakan cukup signifikan terhadap kehidupan politik dunia internasional maupun nasional. Islam telah membentuk Civic Culture,yaitu budaya bernegara yang meliputi solidaritas nasional,ideologi jihad dan kontrol sosial.sambungan tersedut berujung pada keutuhan negara serta terwujudnya persatuan dan kesatuan.hal ini menghasilkan banyaknya partai politik yang berbasis idiologi Islam yang baik langsung maupun tak langsung dan terpengasruhinyas sistem politik pemerintahan Indonesia yang dilandasi nilai nilai keislaman.
11
BAB III PENUTUP 3.1 Kesimpulan
Politik Islam ialah aktivitas politik sebagian umat Islam yang menjadikan Islam sebagai acuan nilai dan basis solidaritas berkelompok serta penanganan urusan umat baik urusan dalam negeri maupun luar negeri berdasarkan kaidah-kaidah syariat islam. Sedangkan dalam arti terminologi politik islam identik denga siasah (mengatur). Prinsip-prinsip dasar siasah dalam islam meliputi mewujudkan persatuan dan kesatuan umat, keharusan musyawarah dalam menyelesaikan masalah-masalah ijtihadiyah,selalu amanah dan menetapkan hukum secara adil,mentaati Allah SWT, Rasul SAW dan ulil amri (pemeggang kekuasaan),mendamaikan konflik antar kelompok dalam masyarakat islam,mempertahankan kedaulatan Negara dan larangan melakukan agresi dan invasi, mementingkan perdamaian dari pada permusuhan, meningkatkan kewaspadaan dalam bidang pertahanan dan keamanan, menepati janji dan beredarnya harta pada seluruh lapisan masyarakat. Di dalam objek pembahasan politik islam meliputi:Siyasah dusturiyah (hukum tata negara) Siyasah dauliyah(hukum internasional) Siasah maaliyah (hukum yang mengatur pemasukan ,pengelolahan dan pengeluaran uang milik negara). Islam merupakan agama yang serba lengkap,selain mencakup persoalan spiritual juga politik.Oleh karena itu,umat Islam melalui ajarannya telah memberikan konstribusi yang dapat dikatakan cukup signifikan terhadap kehidupan politik dunia internasional maupun nasional. Islam telah membentuk Civic
Culture,yaitu
budaya
bernegara
yang
meliputi
solidaritas
nasional,ideologi jihad dan kontrol sosial 3.2 Saran Demikianlah makalah yang mengulas tentang sitem politik islam ini masih penuh dengan kekurangan kekurangan. Semoga di masa depan sistem politik islam dapat lebih di pahami dan di terapkan tidak hanya sebagai kover namun juga menjadi acuan dalam berpolitik agar dalam berpolitik kita dapat sesuai
13
ketentuan Allah swt.
DAFTAR PUSTAKA
Fanani, Sunan.2010.Lembar Kerja Mahasiswa Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi.Surabaya:PT. Al-Maktabah http://ainuamri.wordpress.com/2009/01/02/konsep-sistem-politik-islamdemokrasi-islam-partai-islam-politik-islami-demokrasi-islami-partaiislami-pemilu-islami-negara-islam-negara-islami-pemerintahan-islam pemerintahan-isla/ Diakses tanggal 16 Oktober 2010 pukul 05:31 am http://efrinaldi.multiply.com/journal/item/8/PRINSIPPRINSIP_POLITIK_ISLAM. Diakses tanggal 16 Oktober2010 pukul 05:55 am
15
