PENDAHULUAN Secara historis pendidikan pendidikan di Indonesia Indonesia telah mengalami mengalami proses semenjak era dimulainya peradaban Nusantara. Demikian pula era kolonial, walaupun ketika itu pendidikan formal di masa kolonial bisa dibilang cukup terlambat atau tertinggal diband dibanding ing dengan dengan negara negara lain. lain. Kita Kita memang memang untuk untuk masalah masalah pendid pendidika ikan n kurang kurang beruntung beruntung dijajah Belanda. Namun bukan pula berarti bahwa pendidikan pendidikan di colonial colonial belanda belanda ini sangat sangat menggantun menggantungkan gkan pada policy penjajah. penjajah. Kenyataanny Kenyataannya, a, banyak banyak lembaga pendidikan formal maupun non formal yang pada akhirnya secara swadaya diu diusaha sahak kan oleh leh prib pribu umi. mi. Kita ita dapat apat melih elihat at keb keberad eradaa aan n tama taman n siswa iswa,, muhammadiyah, al irsyad, maupun nahdlatul ulama. Ini membuktikan, bahwa sesungguhnya semangat bangsa Indonesia untuk menjadi warga negara-dunia yang terpelajar dan berpengetahuan sungguh sangat besar. Amat disadari pula, bahwa dengan hanya pendidikanlah bangsa Indonesia diharapkan dapat merebut kemerdekaan, menata negara dan mewujudkan cita-cita bersama. Kebodohan dan keterb keterbelak elakang angan an sudah sudah terbukt terbuktii merupa merupakan kan sasaran sasaran empuk empuk bagi bagi muncul munculnya nya penjajahan, peni enindasan dan perila ilaku yang tid tidak berpr rprike ikemanusiaan aan. Sampai Sampai saat ini, issu pendidikan pendidikan masih mendapat porsi wacana yang cukup cukup besar diperbincangkan oleh warga bangsa. Hal ini tentu adalah merupakan implikasi dari keingi keinginan nan yang yang dinamis dinamis seluru seluruh h warga warga bangs bangsaa untuk untuk senant senantias iasaa mengin mengingin ginkan kan pelaksanaan pendidikan dapat mewujud dalam cita-cita bangsa sebagaimana termuat dalam mukaddimah UUD 1945. Issu-i Issu-issu ssu pendid pendidika ikan n yang yang terkait terkait dengan dengan:: pengaj pengajaran aran agama, agama, akses akses untuk untuk mendapatkan pendidikan, tiadanya diskriminasi, pembiayaan pendidikan, kurikulum, layanan pendidikan, manajemen satuan pendidikan, infrastruktur pendidikan, prestasi atas atas prof profes esio iona nall pend pendid idik ikan, an, maup maupun un luar luaran an pend pendid idik ikan an sena senant ntia iasa sa menj menjad adii perbincangan yang hangat. Semua terkemas dalam issu nasional maupun issu lokal. Ketidakpuasan demi ketidakpuasan atas sistem pendidikan ini versus pihak lain yang yang menyat menyataka akan n bahwa bahwa sistem sistem yang yang berlak berlaku u sudah sudah baik baik dan benar benar menjad menjadikan ikan dinamika pendidikan menjadi semakin menarik untuk kita amati bersama. Kemudian didorong untuk perbaikan di masa yang akan datang.
PEMBAHASAN Meninjau apa yang terjadi dalam sistem pendidikan nasional, tentu tidak dapat dilepaskan dari politik hukum pendidikan yang diberlakukan. Oleh karenanya menjadi relevan apabila potret pendidikan kita harus dilihat dalam bentuk das Sein dan das Bagaimana teori, bagaimana pula kenyataannya. Sollen . Secara yuridis (sebagai landasan kebijakan), sistem pendidikan nasional telah diatur dalam dalam berbaga berbagaii ketent ketentuan uan konst konstitus itusion ional. al. Baik dalam dalam UUD 1945 1945 maupun maupun dalam dalam berbagai produk peraturan perundang-undangan. Di dalam mukaddimah UUD 1945, di sana telah disebutkan mengenai cita negara dibidang pendidikan yakni, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejah kesejahtera teraan an umum, umum, mencerd mencerdask askan an kehid kehidupa upan n bangs bangsaa dan ikut ikut melaks melaksanak anakan an ketertib ketertiban an dunia dunia yang yang berdasa berdasarka rkan n kemerd kemerdeka ekaan, an, perdam perdamaian aian abadi abadi dan keadilan keadilan sosial. Demikian pula, di dalam batang tubuh UUD 1945 akan dapat ditemukan mengenai kewajiban kewajiban pemerintah pemerintah untuk untuk menyelengg menyelenggarakan arakan pendidikan pendidikan nasional nasional di satu sisi dan pada sisi lain pendidikan merupakan hak warga negara. Mengenai kewajiban negara: Pasal 31 ayat (2)-(5) berbunyi, (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.; (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang yang mening meningkat katkan kan keiman keimanan an dan ketakw ketakwaan aan serta serta akhlak akhlak mulia mulia dalam dalam rangka rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.; (4) Negara memprioritas memprioritaskan kan anggaran anggaran pendidika pendidikan n sekurang-k sekurang-kurang urangnya nya dua puluh puluh persen persen dari anggaran anggaran pendapatan dan belanja belanja negara negara serta dari anggaran anggaran pendapatan dan belanja belanja daerah daerah untuk untuk memenu memenuhi hi kebutu kebutuhan han penyele penyelengg nggara araan an pendi pendidik dikan an nasion nasional. al. (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Demikian pula mengenai hak warga negara, tercantum dalam Pasal 31 ayat (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Juga, Pasal Pasal 28C (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan koalitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manus manusia. ia. Pula, Pula, Pasal Pasal 28E (1) Setiap Setiap orang orang bebas bebas memelu memeluk k agama agama dan beribadat beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Landasan konstitusi tersebut masih dijabarkan lagi dalam UU No 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional, UU No 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan, UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, serta berbagai peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan peraturan daerah. Di antara beberapa aturan tersebut, yang terjadi adalah: pertama, ada aturan yang secara normatif sudah bagus namun implementasinya yang buruk atau belum optimal; kedua, kedua, terdapat terdapat kontradiks kontradiksii substansi substansi norma antar peraturan perundanga perundangan; n; ketiga, ketiga, substansi norma yang kurang bagus sehingga tidak implementasif atau implementasi di lapangan menjadi tidak bagus pula. Misalnya, kalau konstitusi telah lama menentukan anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBN maupun APBD, tapi berkali-kali UU APBN telah melanggarnya. Juga, ketika konstitus konstitusii menjamin menjamin bahwa bahwa pemerintah pemerintah yang menyelenggarakan menyelenggarakan dan
mengus mengusaka akan n sistem sistem pendid pendidika ikan n nasion nasional, al, namun namun masih masih cukup cukup dirasa dirasakan kan bahwa bahwa pem pembi biay ayaan aan sema semaki kin n maha mahall dan dan bany banyak ak warg wargaa nega negara ra yang yang masi masih h kesul kesulit itan an mendapatkan pendidikan. Demikian pula, mengenai jaminan tunjangan profesi guru dan dosen sebagaimana diamanatkan dalam UU Guru dan Dosen, sampai saat ini pun masih belum dapat segera terealisasi. Seringkali di negara ini UU disimpangi secara berjamaah hanya argu argume ment ntas asii masi masih h pros proses es dan dan dana dana nega negara ra tida tidak k cuku cukup. p. Ini Ini seke sekeda darr cont contoh oh.. Ini tentu amat paradoks dengan kondisi bangsa yang boros, dihinggapi korupsi dimana-mana. dimana-mana. 20 tahun yang lalu, Sumitro Djojohadikusum Djojohadikusumo o menyatakan menyatakan bahwa anggar anggaran an negara negara 30% dikoru dikorup. p. Terbukt erbuktii saat saat ini, ini, dengan dengan keberad keberadaan aan KPK, KPK, maka maka ternyat ternyataa banyak banyak oknum oknum pejaba pejabatt negara negara dan dan penega penegak k hukum hukum tersang tersangkut kut korups korupsi. i. Padaha Padahall mereka mereka juga juga banyak banyak menden mendengu gungk ngkan an tentan tentang g pentin pentingny gnyaa pendid pendidikan ikan.. Kembali ke Konstitusi Untuk memperbaiki memperbaiki kondisi peraturan yang secara substantif substantif tidak sesuai dengan dengan cita negara dan peraturan yang tumpang tindih. Tentu yang harus dilakukan adalah kembali kepada norma UUD 1945. Sebagai zeit geist bangsa semua aturan harus menyesuaikan dengan UUD 1945. Termasuk implementasinya. UU Sisdiknas Pasal 2 telah menyatakan bahwa Pendidikan nasional berdasarkan Pancas Pancasila ila dan Undan Undang-U g-Unda ndang ng Dasar Dasar Negara Negara Republi Republik k Indone Indonesi siaa Tahun ahun 1945. 1945. sedangkan sedangkan mengenai fungsi fungsi pendidikan pendidikan,, Pasal 3 menyatakan menyatakan Pendidikan Pendidikan nasional nasional berfu berfungs ngsii mengem mengemban bangka gkan n kemamp kemampuan uan dan memben membentuk tuk watak watak serta serta peradab peradaban an bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Demikian pula, pengelolaan pendidikan harus dikembangkan melalui 10 prinsip utama penyelengg penyelenggaraan araan pendidikan pendidikan yakni: nirlaba, nirlaba, otonom, otonom, akuntabel, akuntabel, transparan, transparan, pen penja jami mina nan n mutu mutu,, laya layana nan n prim prima, a, akse aksess yang yang berk berkea eadi dila lan, n, kebe kebera raga gama man, n, keberlanjutan, partisipasi ata s tanggung jawab negara. Selain Selain itu, itu, konse konsep p penyel penyeleng enggar garaan aan pendid pendidikan ikan yang yang berlak berlaku u global global yakni yakni LRAISE, RAISE, yang yang meliput meliputii Leaders Leadership, hip, Relevanc Relevance, e, Academic Academic Atmosphe Atmosphere re,, Internal Internal Management, Sustaniability, Efficiency, effectivity and Productivity harus senantiasa diti ditin ngkat gkatka kan n untu ntuk menu menuju ju keb keberh erhasil asilan an daya aya sain aing duni duniaa ( worl world d clas classs). Penutup Pendidikan adalah arus utama dunia. Bilamana ada negara yang lebih unggul pendidikannya maka dipastikan ia akan menguasai dunia. Era Romawi dan Yunani pernah menguasai dunia, dengan ilmu. Islam pernah memimpin peradaban dunia, dengan dengan ilmu. ilmu. China China pernah pernah berkuas berkuasa, a, dengan dengan ilmu. ilmu. Maka Maka kenapa kenapa kita kita tunda tunda lagi lagi waktu untuk memperbaiki pendidikan kita?, tidak ada kata terlambat.
KOMPETENSI PEDAGOGIK Oleh : Danang Hidayatullah I. Pendahuluan Mutu pendidikan yang baik dapat mendorong terciptanya masyarakat yang berkualitas, kreatif dan produktif. Salah satu ciri dari mutu pendidikan yang baik adalah terciptanya proses pembelajaran yang baik pula (mulai dari perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi). Sebagai dampaknya Guru yang mer upakan peran sentral dalam proses pembelajaran sudah sewajarnya dituntut untuk lebih professional dalam menjalankan fungsinya. Selain hal tersebut, perubahan dan perkembangan
masyarakat yang semakin maju juga menuntut profesi guru menyesuaikan diri dengan perubahan dan kebutuhan masyarakat. Seiring dengan hal diatas komitmen komitm en pemerintah untuk menciptakan pendidikan yang lebih bermutu dan berkualitas ditandai dengan lahirnya UU No 20 Th 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU No 14 Th 2005 tentang UU Guru dan Dosen, dan PP No 19 Th 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Dalam UU dan PP tersebut dinyatakan bahwa pendidik harus memiliki kualif ikasi minimum dan kompetensi sesuai dengan bidangnya.
II. Pembahasan A. Kompetensi Guru.
Pentingnya guru professional yang memenuhi standar kualifikasi diatur dalam pasal 8 Undang-undang No.14 tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen (UUGD) yang menyebutkan bahwa Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya menurut Pasal 1 ayat (1) UUGD tersebut, kompetensi yang dimaksud memiliki arti sebagai seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diaktualisasikan oleh Guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Lebih dalam lagi pada pasal 10 ayat (1) UUGD dan Pasal 28 ayat 3 PP 19 tahun 2005 tentang SNP dijelaskan bahwa kompetensi guru yang dimaksud meliputi: a. Kompetensi pedagogik; b. Kompetensi kepribadian; c. Kompetensi profesional; dan d. Kompetensi sosial. B. Kompetensi Pedagogik
Dalam Undang-undang No.14 tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen pada bab penjelasan pasal 10 ayat (1) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik. Lebih lanjut pada Bab Penjelasan Pasal 28 ayat 3 PP 19tahun 2005 tentang SNP yang dimaksud dengan kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi: 1. Pemahaman terhadap peserta didik, 2. Perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, 3. Evaluasi hasil belajar, dan 4. Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Berikut akan dijabarkan mengenai dimensi-dimensi dari kompetensi pedagogik tersebut: 1. Pemahaman terhadap peserta didik. Secara umum pemahaman peserta didik dapat berarti kemampuan guru dalam memahami kondisi siswa (baik fisik maupun mental) dalam proses pembelajaran. Sehingga dengan begitu diharapkan dapat tercipta interaksi yang baik antara guru dan
peserta didik dalam rangka menciptakan kegiatan belajar mengajar yang kondusif. Dalam arti guru mengetahui meng etahui seluk beluk peserta didik yang diajar, menentukan metode pengajaran, bahan dan alat yang tepat sehingga memungkinkan peserta didik untuk dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya melalui int eraksi dan pengalaman belajar. Mulyasa (2008:79) menyebutkan sedikitnya ada empat hal yang harus dipahami guru dari peserta didiknya, yaitu tingkat kecerdasan, kreativitas, cacat fisik dan perkembangan kognitif. a. Tingkat Kecerdasan Dalam bukunya Psikologi Pendidikan, Alisuf Sabri menyimpulkan arti dari kecerdasan (intelegensi) sebagai berikut [1] [1]:: - kemampuan umum mental individu yang tampak dalam caranya bertindak atau berbuat atau dalam memecahkan masalah atau dalam melaksanakan tugas. - suatu kemampuan mental individu yang ditunjukan melalui kualitas kecepatan, ketepatan dan keberhasilannya dalam bertindak/berbuat atau memecahkan masalah yang dihadapi. Dari pengertian diatas dapat dikemukakan bahwa selain ditentukan berdasakan hasil tes IQ, ternyata tinggi atau rendahnya tingkat kecerdasan seseorang dapat dilihat dari kecepatan, ketepatan dan keberhasilan seseorang dalam bertindak atau dalam memecahkan masalah. Adanya perbedaan IQ atau tingkat kecerdasan tiap peserta didik sudah barang tentu menunjukkan adanya perbedaaan kemampuan pula. Perbedaaan k emampuan ini sangat mempengaruhi peserta didik dalam menerima dan menyerap pelajaran, menyelesaikan tugas-tugas, kualitas prestasi hasil belajar, maupun aktifitas lain. Perbedaan-perbedaan seperti inilah yang perlu disadari oleh seorang guru. Sehingga dalam menjalankan fungsinya seorang guru dapat melayani perbedaan tersebut dengan sikap yang tepat. Diantaranya dengan memberikan kegiatan belajar yang sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik. Hingga hasilnya setiap peserta didik diharapkan dapat menyesuaikan diri dengan segala masalah yang dihadapi sesuai dengan tingkat kemampuannya. b. Kreativitas Seperti halnya pemahaman terhadap tingkat kecerdasan peserta didik, guru juga diharapkan dapat menciptakan kondisi pembelajaran yang memberikan kesempatan peserta didik untuk dapat mengembangkan potensi dan kr eativitasnya. Berdasarkan penelitiannya, Gibbs (Mulyana 2008:88) menyimpulkan bahwa kreativitas dapat dikembangkan dengan memberikan kepercayaaan, komunikasi yang bebas, pengarahan diri dan pengawasan yang tidak t idak terlalu ketat. Apa yang dikemukakan Gibbs diatas tentunya juga harus didukung dengan kreativitas guru itu sendiri dalam menggunakan pendekatan/metode pengajaran. Dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan kreativitas peserta didik Bahri dan Zain (2006:160) menyebutkan ada tiga aspek keterampilan guru dalam mengadakan variasi dalam proses belajar mengajar, yaitu variasi dalam gaya mengajar, dalam menggunakan media/bahan pengajaran serta variasi dalam interaksi antara guru dan siswa. Salah satu contoh metode pengajaran yang kini sering digunakan di banyak sekolah adalah metode inquiry (inkuiri), yang memberikan kesempatan luas bagi peserta didik untuk mengeksplorasi sesuatu sesuai dengan persepsi dan kreativitas peserta didik.
c. Cacat fisik Dalam bagian ini guru dituntut untuk dapat memahami kondisi fisik peserta didik yang memiliki keterbatasan atau kelainan (cacat). Dalam rangka membantu perkembangan pribadi mereka, sikap dan layanan yang berbeda dapat dilakukan sesuai dengan kondidi fisik yang dialami peserta didik. Misalkan jenis alat bantu/media yang berbeda bagi penyandang cacat tuna netra, mengatur posisi duduk bagi tuna rungu ataupun perlakuan khusus seperti membantu duduk bagi peserta didik yang mengalami lumpuh kaki. d. Pertumbuhan dan perkembangan kognitif Pada dasarnya proses belajar mengajar bertujuan menciptakan lingkungan dan suasana yang dapat menimbulkan perubahan (pertumbuhan dan perkembangan) struktur kognitif siswa. Dalam ranah kognitif ini terdapat enam jenjang proses berpikir, mulai dari jenjang yang terendah tere ndah sampai jenjang paling tinggi,yaitu:[2] tinggi,yaitu: [2] 1. Pengetahuan/hafalan/ingatan. 2. Pemahaman. 3. Penerapan. 4. Analisis. 5. Sintesis. 6. Penilaian. Pertumbuhan dan perkembangan aspek kognitif tersebut merupakan kolaborasi antara potensi bawan dan lingkungan. Salah satu lingkungan yang mempengaruhi struktur kognitif siswa adalah pada saat terjadinya interaksi belajar mengajar. Proses pertumbuhan dan perkembangan kognitif siswa yang menuju kematangan inilah yang harus terus dipantau dan dipahami guru. Sehingga S ehingga guru benar-benar dapat memahami tingkat kesulitan yang dihadapi dengan menerapkan pembelajaran yang efektif sebagai solusinya. e. Perancangan pembelajaran. Perancangan pembelajaran merupakan kegiatan awal guru dalam rangka mengidentifikasi dan menginventarisasi segala komponen dasar yang a kan digunakan pada saat pelaksanaan pembelajaran. Sedikitnya ada tiga kegiatan yang mendukung perancangan pembelajaran ini, yaitu identifikasi kebutuhan, perumusan kompetensi dasar, dan penyusunan program pembelajaran.[3] pembelajaran. [3] 1. Identifikasi kebutuhan Tahap ini merupakan tahap dimana guru melibatkan peserta didik dalam rangka mengidentifikasi kebutuhan belajar, sumber-sumber yang mendukung kegiatan belajar, hambatan yang mungkin dihadapi serta hal la innya. Identifikasi kebutuhan bertujuan antara lain untuk melibatkan dan memotivasi peserta didik agar kegiatan belajar dirasakan sebagai bagian dari kehidupan dan mereka merasa memilikinya. Berdasarkan identifikasi terhadap kebutuhan belajar tersebut kemudian akan dirumuskan kompetensi yang diharapkan dapat dicapai pesert a didik. 2. Perumusan kompetensi dasar. Kompetensi merupakan komponen utama yang harus dirumuskan dalam pembelajaran. Kompetensi yang jelas akan memberi petunjuk yang jelas pula terhadap materi yang harus dipelajari, penetapan metode dan media pembelajaran serta dalam memberi petunjuk penilaian. Dengan dirumuskannya kompetensi yang akan dicapai peserta didik, diharapkan penilaian pencapaian kompetensi yang kelak
akan dilakukan bersifat objektif, berdasarkan kinerja peserta didik, dengan mengacu pada penguasaan mereka terhadap suatu kompetensi sebagai hasil belajar [4] [4] 3. Penyusunan program pembelajaran. Kegiatan ini merupakan tahap selanjutnya sebelum menyusun Rencana Pelaksanan Pembelajaran (RPP). RPP itu sendiri adalah rancangan pembelajaran mata pelajaran per unit yang akan diterapkan guru dalam pembelajaran di kelas. kelas .[5] Berdasarkan RPP inilah seorang guru diharapkan bisa menerapkan pembelajaran secara terprogram. Supaya RPP yang disusun bisa efektif dan efisien maka perlu dilakukan kegiatan yang mendukung berikut[6] berikut [6]:: - Melakukan pemetaaan kompetensi per unit. - Melakukan analisis alokasi waktu, dan - Menyusun program tahunan ta hunan dan semester. 4. Pelaksanaan pembelajaran. Pembelajaran pada hakikatnya adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungan, sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Dalam interaksi tersebut banyak sekali faktor yang mempengaruhinya, baik faktor eksternal maupun faktor internal.Dalam pembelajaran, tugas guru yang paling utama adalah mengkondisikan lingkungan agar menunjang terjadinya perubahan perilaku pembentukan kompetensi peserta didik. Umumnya pembelajaran menyangkut tiga hal: pre tes, proses, dan post tes , sebagai berikut[7] berikut [7]:: 1. Pre tes (tes awal). Pre tes memegang peranan penting dalam proses pembelajaran, yang berfungsi antara lain: - Untuk menyiapkan peserta didik dalam proses belajar, dengan pre tes maka pikiran mereka terfokus pada soal yang harus dikerjakan. - Untuk mengetahui kemajuan peserta pesert a didik sehubungan dengan proses pembelajaran yang dilakukan, dengan cara membandingkan hasil pre tes dengan post tes. - Untuk mengetahui kemampuan awal yang telah dimiliki peserta didik mengenai kompetensi dasar yang akan dijadikan topik dalam proses pembelajaran. 2. ProsesProses adalah sebagai kegiatan inti dari pelaksanaan pembelajaran dan pembentukan kompetensi peserta didik. Proses pembelajaran dan pembentukan kompetensi dikatakan efektif apabila seluruh pesera didik terlibat secara aktif, baik mental, fisik maupun sosial. Kualitas pembelajaran dan pembentukan kompetensi peserta didik dapat dilihat dari segi proses dan hasil. Dari segi proses, pembelajaran dan pembentukan kompetensi dikatakan berhasil dan ber kualitas apabila seluruhnya atau setidak-tidaknya sebagian besar (75%) peserta didik terlibat secara fisik, mental, maupun sosial dalam proses pembelajaran disamping menunjukkan gairah belajar yang tinggi, nafsu belajar yang besar dan tumbuhnya rasa percaya diri. Sedangkan dari segi hasil, proses pembelajaran dan pembentukan kompetensi dan prilaku yang positif pada diri peserta didik seluruhnya setidak-tidaknya sebagian besar (75%). Proses pembelajaran dan pembentukan kompetensi dikatakan berhasil apabila masukan merata, menghasilkan output yang banyak dan bermutu tinggi, serta sesuai dengan kebutuhan, perkembangan masyarakat dan pembangunan. 3. Post Test Pada umumnya pelaksanaan pembelajaran diakhiri dengan post test, post test memiliki banyak kegunaan terutama dalam melihat keberhasilan pembelajaran. Fungsi post test antara lain :
a. Untuk mengetahui tingkat penguasaan peserta didik terhadap kompetensi yang telah ditentukan, baik secara individu maupun kelompok. b. Untuk mengetahui kompetensi dasar dan tujuan-tujuan yang dapat dikuasai anak didik dan tujuan-tujuan yang belum dikuasai anak a nak didik. Bagi anak yang belum menguasai tujuan pembelajaran perlu diberikan pengulangan (remedial teaching). c. Untuk mengetahui peserta didik yang perlu mengikuti kegiatan remedial maupun yang perlu diberikan pengayaan. d. Sebagai bahan acuan untuk melakukan perbaikan proses pembelajaran dan pembentukan kompetensi peserta didik yang telah dilaksanakan. f. Evaluasi hasil belajar. bel ajar. Evaluasi hasil belajar dilakukan untuk mengetahui perubahan dan pembentukan kompetensi peserta didik , yang dapat dilakukan dengan penilaian kelas, tes kemampuan dasar, dsb. g. Pengembangan peserta didik. Pengembangan peserta didik dapat dilakukan oleh guru melalui berbagai cara, antara lain kegiatan ekstrakurikuler, pengayaan dan remedial, serta bimbingan konseling (BK). III. PENUTUP Demikianlah akhir dari makalah ini semoga dari apa yang diuraikan diatas kita mendapatkan sedikit banyak pengetahuan, pencerahan ataupun keinginan untuk dapat menerapkan kompetensi pedagogik dalam rangka menjadi seorang guru yang qualified.
DAFTAR PUSTAKA
- Mulyasa E., Dr., M.Pd., Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru, Jakarta:PT Rosda Karya, 2008. - Muslich, Masnur, KTSP:Dasar Pemahaman dan Pengembangan, Jakarta: Bumi Aksara,2007 - Sabri, Alisuf, psikologi Pendidikan, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya,2007 - Bahri Jamarah, Syaiful, Drs. dan Drs. Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar, Jakarta: PT. Rineka Cipta,2006 - Kunandar, S.Pd, M.Si, Guru professional Implementasi Tingkat satuan pendidikan (KTSP) dan Sukses dalam Sertifikasi Guru, rajawali Press, 2007. - Anas Sudiyono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, Jakarta, 1996 - Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Edisi Ketiga, 2000 - UU No.14 tahun 2005 Tentang Tentang Guru dan Dosen - UU No 20 Th 2003 tentang Sistem Siste m Pendidikan Nasional - PP No 19 Th 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. *Catatan Kaki [1] Sabri, Alisuf, Psikologi Pendidikan, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya,2007, hal.117 [2] Anas Sudiyono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, Jakarta, 1996, h.49. [3] Dr, E Mulyasa, M.Pd, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru, Jakarta:PT Rosda
Karya, 2008,hal.100. [4] Ibid, hal.102. [5] Masnur Muslich, KTSP:Dasar Pemahaman dan Pengembangan (Jakarta: Bumi Aksara,2007), hal.45. [6] Ibid, hal.41 [7] Dr, E Mulyasa, M.Pd, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru, Jakarta:PT Rosda Karya, 2008, hal.103
"Sistem Pendidikan Nasional" Diposkan oleh kulingetik Jumat, 2009 Juni 12 PENDAHULUAN
Berbicara soal pendidikan dari dulu sampai sekarang tidak ada habisnya, apalagi mewujudkan system pendidikan nasional yang notabene untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Pendidikan dalam hal ini dapat dilihat sebagai pengupayaan manusia sejatinya, disengaja, terarah, dan tertata sede sedemi miki kian an rupa rupa menu menuju ju pemb pemben entu tuk kan manus anusia ia yang ang idea ideall bagi bagi kehidupannya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pendidikan merupakan penyediaan kondisi yang baik untuk menjadikan perilaku potensial yang dianu dianuge gera rahk hkan an kepa kepada da manus manusia ia tida tidak k lagi lagi seba sebata tas s kecen ecende derun runga gan n manusia tetapi benar-benar actual dalam realita kehidupannya. Sedemi Sedemikia kian n berart berartiny inya a pendidi pendidikan kan bagi bagi manusi manusia a maka maka sudah sudah semest semestiny inya a pendid pendidika ikan n di tata tata dan dipers dipersiap iapkan kan sebaiksebaik-bai baikny knya a untuk untuk mewujudkan cita-cita pemerintah ( system pendidikan nasional ). UU RI NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
Manu Manusi sia a memb membut utuh uhka kan n pend pendid idik ikan an dala dalam m kehid ehidup upan anny nya. a. Pend Pendid idik ikan an meru merupa paka kan n us usaha aha agar agar manu manusi sia a dapa dapatt meng mengem emba bang ngka kan n potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan cara lain yang dikenal dan diaku diakuii oleh masyar masyaraka akat. t. UndangUndang-und undang ang Dasar Dasar Negara Negara Republi epublik k Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan, dan ayat (3) menegaskan bahwa Pemer emerin inta tah h meng mengus usah ahak akan an dan dan meny menyel elen engg ggar arak akan an satu satu syst system em pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan mencerdaskan kehidupan kehidupan bangsa bangsa yang diatur denga dengan n unda undang ng-u -und ndan ang. g. Untu Untuk k itu, itu, selu seluru ruh h kompo omponen nen bang bangsa sa wajib wajib mencer mencerdas daskan kan kehid kehidupa upan n bangsa bangsa yang yang merupa merupakan kan salah salah satu satu tujuan tujuan bangsa yang merupakan salah satu tujuan Negara Indonesia.
Gerak erakan an refor eform masi asi di Indon ndones esia ia secar ecara a umum umum menun enuntu tutt diterapkannya prinsip demokrasi, desentralisasi, keadilan, dan menjunjung tinggi tinggi hak asasi asasi manusi manusia a dalam dalam kehidu kehidupan pan berban berbangsa gsa dan berneg bernegara. ara. Dalam Dalam hubung hubungann annya ya dengan dengan pendid pendidika ikan, n, prinsi prinsip-p p-prin rinsip sip tersebu tersebutt akan akan memb member erik ikan an damp dampak ak yang yang mend mendas asar ar pada pada kand kandun unga gan, n, pros proses es,, dan dan mana manaje jeme men n sys system tem pend pendid idik ikan an.. Sela Selain in itu, itu, ilmu ilmu peng penget etah ahua uan n dan dan teknolo teknologi gi berke berkemba mbang ng pesat pesat dan memunc memunculk ulkan an tuntut tuntutan an baru baru dalam dalam segala aspek kehidupan kehidupan,, termasuk termasuk dalam system system pendidikan. pendidikan. Tuntutan untutan tersebu tersebutt menyan menyangk gkut ut pembah pembaharua aruan n system system pendid pendidika ikan, n, di antaran antaranya ya pembah pembaharu aruan an kurik kurikulu ulum, m, yaitu yaitu divers diversifi ifika kasi si kurik kurikulu ulum m untuk untuk melayan melayanii peser peserta ta didi didik k dan dan pote potens nsii daera daerah h yang yang berag beragam am,, dive divers rsif ifik ikas asii jenis jenis pendid pendidika ikan n yang yang dil dilak akuk ukan an secara secara profe professi ssiona onal, l, penyusu penyusunan nan standa standarr kompe ompete tens nsii tamat amatan an yang ang berla erlak ku seca secara ra nas nasiona ionall dan dan daer daerah ah menyesuaikan dengan kondisi setempat. Penyusunan standar kualifikasi pend pendid idik ik yang ang sesu sesuai ai deng dengan an tunt tuntu utan tan pela pelaks ksan anaa aan n tuga tugas s seca secara ra professional; penyusunan standar pendanaanpendidikan untuk setiap satu pendidikan sesuai prinsip-prinsip pemerataan dan keadilan; pelaksanaan manajemen pendidikan berbasis sekolah dan otonomi perguruan tinggi; sert serta a peny enyelen elengg ggar araa aan n pend pendid idik ikan an deng dengan an sys ysttem terb terbuk uka a dan multimakna. Pembaharuan system pendidikan juga meliputi penghapusan diskriminasi antara pendidikan yang dikelola pemerintah dan pendidikan yang yang dikel ikelol ola a masy asyarak araka at, sert serta a pembe embeda daan an ant antara ara pen pendidi didika kan n keagamaan dan pendidikan umum. Pemba embaha haru ruan an syst system em pendi pendidi dika kan n nasi nasion onal al dila dilaku kuka kan n untu untuk k memperbaharui visi, misi, dan strategi pembangunan pendidikan nasional. Pendi Pendidik dikan an nasiona nasionall mempun mempunyai yai visi visi terwuj terwujudn udnya ya system system pendid pendidika ikan n sebagai pranata social yang kuat dan berwibawa untukmemberdayakan semu semua a warg warga a Nega Negara ra Indo Indone nesi sia a berk berkem emban bang g menj menjad adii manu manusi sia a yang yang berkualitas berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Dengan visi pendidikan tersebut, pendidikan nasional mempunyai misi sebagai berikut : 1. Mengupayaka Mengupayakan n perluasan perluasan dan pemerataan pemerataan kesempat kesempatan an memperoleh memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia; 2. Memban Membantu tu dan memfas memfasilit ilitasi asi pengem pengembang bangan an potens potensii anak anak bangsa bangsa secar ecara a utuh utuh seja sejak k us usia ia din dini samp ampai akhi akhirr hayat ayat dala dalam m ran rangka gka mewujudkan masyarakat belajar. belajar. 3. Meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral; 4. Meningkatk Meningkatkan an koprofe koprofesiona sionalan lan dan akuntabili akuntabilitas tas lembaga lembaga pendidikan pendidikan seba sebaga gaii pusa pusatt pemb pembud uday ayaa aan n ilmu ilmu peng penget etah ahua uan, n, keter eteram ampi pila lan, n, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standarnasional dan global; dan 5. Member Memberday dayak akan an peran peran serta serta masyar masyaraka akatt dalam dalam penyel penyeleng enggar garaan aan pend pendid idik ikan an berd berdas asar arka kan n prin prinsi sip p oton otonom omii dala dalamk mkon onte teks ks Nega Negara ra Kesatuan RI.
DASAR, FUNGSI DAN TUJUAN SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
Dasar dari dari Undang Undang-Un -Undang dang Republik epublik Indone Indonesia sia Nomor Nomor 20 tahun tahun 2003 2003 - Dasar adalah pendidikan nasional berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 1945, - Fungsi dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003
adalah adalah mengem mengemban bangka gkan n kemam kemampua puan n dan memben membentuk tuk watak watak serta serta peradaban. Sedangkan tujuan dari Undang-Undan Undang-Undang g Republik Republik Indonesia Indonesia Nomor Nomor 20 - Sedangkan tahun 2003 adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjad menjadii mulia, mulia, sehat, sehat, berilm berilmu, u, cakap, cakap, kreat kreatif, if, mandir mandiri, i, dan menjadi menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN - Pendidikan diselenggaran secara demokratis dan berkeadilan serta tidak
disk diskrim rimin inat atif if denga dengan n menj menjun unju jung ng ting tinggi gi hak hak asas asasii manus manusia ia,, nila nilaii kegamaan, nilai cultural, dan kemajemukan bangsa. - Sebaga Sebagaii satu satu kesat kesatuan uan yang yang sis sistem temati atik k dengan dengan syste system m terbuk terbuka a dan
multimakna. - Sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik
yang berlangsung sepanjang hayat. - Member Memberii
ketel ketelada adanan nan,m ,memb embangu angun n kemau kemauan, an, dan mengem mengemban bangka gkan n kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
- Diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis,
dan berhitung bagi segenap warga masyarakat. - Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen
masya asyara rak kat melal elalui ui pera peran n sert serta a dala dalam m pengendalian mutu layanan pendidikan.
peny penyel elen engg ggar araa aan n
dan dan
ANALISIS SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
1. Apakah kebijakan tersebut menimbulkan masalah? Jawaban : Bila Bila meliha melihatt perist peristiwa iwa yang yang belum belum lama lama terjadi terjadi di Indone Indonesia sia,, misalnya kasus tukar guling SMP Negeri 56 Jakarta serta kasus Kampar adalah adalah sebong sebongkah kah cermin cerminan an dari dari kondi kondisi si pendidik pendidikan an di Indone Indonesia sia,, dimana dimana kalang kalangan an pendid pendidika ikan n dan kepen kepentin tingan gan pendid pendidika ikan n masihl masihlah ah sangat jauh dari sebuah kepentingan dan kebutuhan bersama, dimana pendidikan masih menjadi korban dari penguasa. Sement Sementara ara di berbag berbagai ai daerah, daerah, pendid pendidika ikanpu npun n masih masih berada berada dalam kondisi kondisi keprihati keprihatinan. nan. Mulai dari kekuran kekurangan gan tenaga tenaga pengajar, pengajar, fasilit fasilitas as pendidi pendidikan kan hingga hingga sukarn sukarnya ya masyar masyaraka akatt untuk untuk mengik mengikuti uti
pendidikan karena permasalahan ekonomi dan kebutuhan hidup. Pada bebe bebera rapa pa wila wilay yah, ah, anak anak-a -an nak yang ang memil emilik ikii kein eingina ginan n unt untuk bersek bersekola olah h harus harus memban membantu tu kelua keluarga rga untuk untuk mencuk mencukupi upi kebut kebutuha uhan n hidup karena semakin semakin sukarnya sukarnya akses masyarakat masyarakat terhadap terhadap sumber sumber kehidupan mereka. Belum Belum lagi lagi bil bila a berbic berbicara ara pada pada kuali kualitas tas pendid pendidika ikan n Indone Indonesia sia yang yang hanya hanya berori berorient entasi asi pada pada pembun pembunuhan uhan kreat kreatifi ifitas tas berpiki berpikirr dan berkarya serta hanya menciptakan pekerja. Kurikulum yang ada dalam system pendidikan Indonesia saat ini sangat membuat peserta didik menj menjad adii pint pintar ar namu namun n tida tidak k cerd cerdas as.. Pembu embunu nuha han n krea kreatif tifit itas as ini ini dise disebab babka kan n pula pula kare karena na para paradi digm gma a peme pemerin rintah tah Indo Indone nesi sia a yang yang mengara mengarahk hkan an masyar masyaraka akatny tnya a pada pada pencip penciptaa taan n tenaga tenaga kerja kerja untuk untuk peme pemenu nuha han n kebut ebutuh uhan an indu indust stri ri yang yang seda sedang ng genc gencar ar – genca gencarn rnya ya ditumbuhsuburkan di Indonesia. System pendidikan nasional yang telah berlangsung hingga saat ini masih cenderung mengeksploitasi pemikiran peserta didik. Indicator yang dipergunakanpun cenderung menggunakan indicator kepintaran, sehingga secara nilai di dalam rapor maupun ijazah tidak serta merta menunjukkan peserta didik akan mampu bersaing maupun bertahan di tengah gencarnya industrialisasi yang berlangsung saat ini. Pendidikan juga saat ini telah menjadi sebuah industri. Bukan lagi lagi sebaga sebagaii sebuah sebuah upaya upaya pemban pembangki gkitan tan kesad kesadaran aran kritis. kritis. Hal ini mengak mengakibat ibatkan kan terjadi terjadinya nya praktek praktek jual jual – beli beli gelar, gelar, jual-b jual-beli eli ijazah ijazah hingga jual-beli nilai. Belum lagi menjadikan tumbuhnya bisnis-bisnis pendidikan yang mau tidak mau semakin membuat rakyat yang tidak mampu mampu semakin semakin terpur terpuruk. uk. Pendi Pendidik dikan an hanya hanyalah lah bagi bagi mereka mereka yang yang telah memiliki ekonomi yang kuat, sedangkan bagi kalangan miskin, pendidikan hanyalah sebuah mimpi. Ironinya, ketika ada inisiatif untuk memban membangun gun wadah-w wadah-wadah adah pendid pendidika ikan n altern alternativ ative, e, sebagia sebagian n besar besar dipandang sebagai upaya membangun pemberontakan. Dunia Dunia pendid pendidika ikan n sebaga sebagaii ruang ruang bagi bagi pening peningka katan tan kapasi kapasitas tas anak anak bangsa bangsa harusl haruslah ah dimula dimulaii dengan dengan sebuah sebuah cara cara pandan pandang g bahwa bahwa pendidikan adalah bagian untuk mengembangkan potensi, daya piker dan daya nalar serta pengembangan kreatifitas yang dimiliki. System pend pendid idik ikan an yang ang menge engebi biri ri ketiga tiga hal hal ters terseb ebu ut hany hanyla lah h akan akan menciptakan keterpurukan sumberdaya manusia yang dimiliki bangsa ini yang hanya akan menjadikan Indonesia tetap berjajah dan tetap di bawah ketiak bangsa asing. 2. Apak Apakah ah hasi hasill yang yang diin diingi gink nkan an telah telah terc tercap apai ai dan dan apa apa bentu bentuk k hasi hasill tersebut? Jawab : Belu Belum, m, kewaj ewajib iban an peme pemeri rint ntah ah untu untuk k meny menyel elen engg ggar arak akan an pendid pendidika ikan n dasar dasar pun hingga hingga saat saat ini masih sangat sangat jauh dari yang yang dihara diharapka pkan. n. Masih Masih terlalu terlalu banyak banyak pendudu penduduk k Indone Indonesia sia yang yang belum belum ters tersen entu tuh h pend endidik idikan an.. Selai elain n itu, itu, laya layan nan pem pemerin erinta tah h dala dalam m peny penyel eleng engga garaa raan n pend pendid idik ikan an berm bermut utupu upun n masi masih h hany hanya a di dala dalam m
angan. Lebih jauh, anggaran untuk pendidikan (di luar gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan) di dalam APBN maupun APBD hingga saat ini masih dibawah 20% sebagaimana amanat pasal 31 ayat 4 UUD 1945 dan pasal pasal 49 UU No. No. 20/200 20/2003, 3, bahkan bahkan hingga hingga saat saat ini hanya berkisar diantara 2-5%. 3. Apa usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang di inginkan Jawab : Bila Bila meruju merujuk k pada pada UndangUndang-Und Undang ang Dasar Dasar 1945, 1945, terseb tersebutk utkan an dalam pasal 31 ayat 1 bahwa setiap warga Negara berhak mendapatka mendapatkan n pendidikan pendidikan dan pada ayat 2 disebutkan disebutkan bahwa setiap warga Negara Wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membia membiayai yainya nya.. Dan dalam dalam UU No. No. 20/200 20/2003 3 pasal pasal 5, bahwa bahwa setiap setiap war warga Neg Negara ara mem mempuny punyai ai hak hak yang yang sama ama untu untuk k mempe emperroleh oleh pendidikan pendidikan yang bermutu, bermutu, warga Negara yang memiliki kelainan fisik, emos emosion ional al,, ment mental, al, inte intele lekt ktua ual, l, atau atau soci social al berh berhak ak memp memper erol oleh eh pendidikan khusus, warga Negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adapt yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan layanan khusus, khusus, warga Negara yang memiliki potensi kecerdas kecerdasan an dan bakat istimewa berhak memperoleh memperoleh pendidikan pendidikan khusus serta setiap setiap warga Negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepa sepanj njan ang g haya hayat. t. Pemer emerin inta tah h sena senant ntia iasa sa meng mengaw awas asii jala jalann nny ya pendidikan pendidikan di Indonesia. Indonesia. Meningkatk Meningkatkan an mutu sampai sampai meningkatk meningkatkan an anggaran (20%) dan kesejahteraan guru/dosen. 4. Seberapa jauh hasil yang di inginkan memecahkan masalah Jawab : Peran eran masy masyar arak akat at dala dalam m pend pendid idik ikan an nasi nasion onal al,, teru teruta tama ma keterlibatan di dalam perencanaan hingga evaluasi masih di pandang sebaga sebagaii sebuah sebuah kotak kotak keterl keterliba ibatan tan pasif pasif.. Inisia Inisiatif tif aktif aktif masyar masyaraka akatt masih dipandang dipandang sebagai sebagai hal yang tidak dianggap dianggap penting. penting. Padahal Padahal seca secara ra jela jelas s di dala dalam m pasa pasall 8 UU No. No. 20 20/2 /200 003 3 dise disebu butk tkan an bahw bahwa a masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan. Peran serta masyarakat saat ini hanyalah dalam bentuk Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, dimana proses pembentukan komite sekolahpun belum keseluruhannya dilakukan dengan proses yang terbuka dan partisipatif. partisipatif. Pemer Pemerint intah ah sangat sangat memaham memahamii permas permasala alahan han-pe -perma rmasal salahan ahan pendidikan pendidikan di daerah-daerah daerah-daerah,, oleh karena itu, pemerintah membuat kebijakan tentang adanya mata pelajaran muatan local (seperti bahasa melayu/arab melayu/arab melayu) dan adanya adanya otonomi otonomi pendidikan pendidikan bagi perguruan perguruan tinggi. tinggi. Sehingga Sehingga dengan demikian kebutuhan kebutuhan daerah bisa terpenuhi terpenuhi Pemerintah Pemerintah,, para toko toko pendidikan pendidikan senantiasa senantiasa melakukan melakukan perbaikanperbaikanperbaikan dan peningkatan baik mutu, system dan program pendidikan di tanah air. Namun tidak semua kebijakan berjalan mulus seperti yang diharapkan. diharapkan. Oleh karena karena pihak, karena seperti kita maklumi, maklumi, bahwa Indonesia sangat luas dan setiap daerah berbeda budayanya, corak,
dan cara berfikir berfikir sehingga sehingga tidak heran kalau kebijakan-k kebijakan-kebijak ebijakan an yang telah digulirkan tidak berjalan dengan baik. 5. Peraturan apakah biaya dan manfaat distribusinya merata? Jawab : Undang-undang pendidikan, dan kebijakan pemerintah pusat berlaku untuk nasional (seluruh Indonesia) dan di tambah kebijakan – kebijakan / peraturan-per peraturan-peraturan aturan daerah tentang tentang pendidikan pendidikan di daerah masingmasing. Namun dengan kondisi geografis, Indonesia yang begitu luas dan banyak daerah terpencil yang banyak kendala-kendala, hambatanhambatan yang menyebabkan peraturan-peraturan dijalankan dengan toleran (tidak bisa dilaksanakan seutuhnya) di daerah terpencil tidak hera heran n kala kalau u biay biaya a pend pendid idik ikan an kesej esejah ahte tera raan an guru guru yang ang seri sering ng terlambat bahkan nihil. 6. Apakah hasil/tujuan yang diinginkan benar-benar berguna (bernilai) Jawab : Hari Pendidikan Nasional yang diperingati pada tanggal 2 Mei setiap setiap tahunn tahunnya ya telah telah menjad menjadii moment momentum um untuk untuk memper mempering ingatk atkan an segenap negeri akan pentingnya arti pendidikan bagi anak negeri yang sangat kaya ini. Di tahun 2003, telah dilahirkan pula Undang-Undang tentang System Pendidikan Nasional melalui UU No. 20 tahun 2003 yang yang mengga mengganti ntikan kan UU No. No. 2 tahun tahun 1989. 1989. Tersurat ersurat jelas jelas dalam dalam UU tersebut bahwa system pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataankesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisie efisiensi nsi manaje manajemen men pendid pendidika ikan n untuk untuk menghad menghadapi api tantang tantangan an sesuai sesuai dengan dengan tuntuan tuntuan peruba perubahan han kehid kehidupa upan n local, local, nasion nasional, al, dan global global sehingg sehingga a perlu perlu dil dilaku akuka kan n pembaha pembaharua ruan n pendid pendidika ikan n secara secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Hal Hal yang yang tida tidak k kala kalah h pent pentin ingn gnya ya adal adalah ah bagai bagaima mana na syst system em pendid pendidika ikan n di Indone Indonesia sia mencip menciptak takan an anak anak bangsa bangsa yang yang memili memiliki ki sensit sensitifi ifitas tas terhad terhadap ap lingku lingkunga ngan n hidup hidup dan krisis krisis sumber sumber-su -sumbe mberr kehid kehidupa upan, n, serta serta mendor mendorong ong terjad terjadiny inya a sebuah sebuah kebers kebersama amaan an dan keadilan hak. System pendidikan harus lebih dilanjutkan agar terjadi kesei eseimb mban anga gan n terh terhad adap ap keter eterse sedi diaa aan n su sumb mber erda daya ya alam alam sert serta a kepentingan-kepentingan ekonomi dengan tidak meninggalkan system social dan budaya yang telah dimiliki oleh bangsa Indonesia. Hari pendidikan Nasional tahun ini di tengah-tengah pertarungan poli politi tik k Indo Indone nesi sia a su suda dah h sela selaya yakny knya a menj menjad adii sebu sebuah ah tong tongga gak k bagi bagi bang bangkit kitny nya a bang bangsa sa Indo Indone nesi sia a dari dari keterp eterpur uruk ukan an serta serta lepas lepasny nya a Indonesia dari pejajahan bangsa asing. Sudah saatnya Indonesia berdiri di atas kaki sendiri dengan sebuah kesejahteraan sejati bagi seluruh masyarakat Indonesia.