makalah penegakan hukum
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB 1 PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah 1.2 Rumusan Masalah 1.3 Tujuan Penulisan 1.4 Metode Penulisan
BAB 11 PEMBAHASAN
2.1 Pengertian Penegakan Hukum 2.2 Pengertian Aparatur Penegak Hukum 2.3 Faktor ang mempengaruhi Penegakan Hukum 2.! Permasalahan Penegakan Hukum di "ndonesia 2.# Pem$erdaaan Masarakat dan Penegakan Hukum
BAB III PENUTUP
3.1 %esimpulan
BAB I PENDAHULUAN 1.1
Laa! Belakang Ma"alah
Bergulirna iklim re&ormasi dan demokratisasi di "ndoneseia dalam kurun 'aktu $e$erapa tahun terakhir ini telah mem$a'a angin peru$ahan $erupa ke$e$asan $erekspresi ang sangat $e$as. %e$e$asan terse$ut pada $e$erapa kesempatan telah (ke$a$alasan) $ahkan $erujung pada kon&lik horisontal maupun kon&lik *ertikal. %on&lik ang tidak terkelola dengan $aik ditam$ah dendam masa lalu pada masa Pemerintahan +rde Baru, ang sangat otoriter $erdampak pada kekerasan $ahkan telah terjadi kon&lik $ersenjata. Bahkan $e$erapa daerah telah jatuh kor$an $erjumlah ratusan $ahkan mungkin ri$uan. Terjadi pula pengusiran dan pemusnahan kelompok etnis tertentu -genoide/ oleh kelompok etnis lain. %ekerasan, kontak senjata dan pemusnahan etnis seakan menjadi (menu utama) $er$agai media di tanah air. 0ejarah $angsa "ndonesia hingga kini menatat $er$agai penderitaan, kesengsaraan dan kesenjangan sosial, ang dise$a$kan oleh perilaku tidak adil dan diskriminati& atas dasar etnik, ras, 'arna kulit, $udaa, $ahasa, agama, golongan, jenis kelamin dan status sosial lainna. Perilaku tidak adil dan diskriminati& terse$ut merupakan pelanggaran hak asasi manusia, $aik ang $ersi&at *ertikal -dilakukan oleh aparat negara terhadap 'arga negara atau se$alikna/ maupun horisontal -antar'arga negara sendiri/ dan tidak sedikit ang masuk dalam kategori pelanggaran hak asasi manusia ang $erat -gross *iolation o& human rights/. Pada kenataanna selama le$ih lima tujuh tahun usia Repu$lik "ndonesia, pelaksanaan penghormatan, perlindungan atau penegakan hak asasi manusia masih jauh dari memuaskan. Hal terse$ut terermin dari kejadian $erupa penangkapan ang tidak sah, penulikan, penganiaaan, perkosaan, penghilangan paksa, pem$unuhan, pemusnahan kelompok etnis tertentu, pem$akaran sarana pendidikan dan tempat i$adah, dan teror $om ang semakin
$erkem$ang. 0elain itu, terjadi pula penalahgunaan kekuasaan oleh peja$at pu$lik dan aparat penegak hukum, pemelihara keamanan, dan pelindung rakat, tetapi justru mengintimidasi, menganiaa, menghilangkan paksa danatau menghilangkan na'a. Bahkan pada $e$erapa kesempatan ang lalu, Pengadilan HAM Ad Ho %asus pelanggaran HAM $erat Timtim telah mem$e$askan se$agian ter$esar para endaral Angkatan arat dari segala tuntutan huku m. Padahal seara jelas dan tegas untuk melaksanakan amanat 4ndang5undang asar 16!#, Majelis Permusar'aratan Rakat melalui %etetapan MPR 7omor 89""MPR166: tentang Hak Asasi Manusia, telah menugaskan kepada Lem$aga5lem$aga Tinggi 7egara dan seluruh aparatur Pemerintah, untuk menghormati, menegakkan dan mene$arluaskan pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masarakat. Telah ter$entuk juga 4ndang5undang 7o. 36 Tahun 1666 tentang Hak Asasi Manusia dan 4ndang5undang 7o. 2; Tahun 2<<< tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, ang diikuti dengan pengukuhan melalui 4ndang5undang 7o. 36 Tahun 1666 %omisi 7asional Hak Asasi Manusia.
1.#
Rumu"an Ma"alah
engan memperhatikan latar $elakang terse$ut, agar dalam penulisan ini penulis mendapatkan hasil ang diinginkan, maka penulis mengemukakan $e$erapa perumusan masalah. Rumusan masalah itu adalah = Adapun rumusan masalah dalam pem$uatan makalah ini adalah se$agai $erikut= 1.
Apakah penegakan hukum itu>
2.
Apakah itu aparatur penegak hukum?
3.
Apakah Faktor ang mempengaruhi Penegakan Hukum>
!.
Apakah Permasalahan Penegakan Hukum di "ndonesia>
#.
Bagaimana Pem$erdaaan Masarakat dan Penegakan Hukum>
Tu$uan Penul%"an
Tujuan dari penulisan makalah ini antara lain=
1. 4ntuk memenuhi tugas mata kuiah 0istem Hukum "ndonesia
2. 4ntuk menam$ah pengetahuan tentang Penegakan Hukum 3. 4ntuk mengetahui $er$agai permasalahan Penegakan Hukum di "ndonesia
1.&
Me'(e Penul%"an
Metode ang digunakan dalam penulisan makalah ini adalah studi pustaka atau studi literatur, aitu penulis mengam$il sum$er penulisan dari internet dan jurnal h ukum.
BAB II PEMBAHASAN
#.1 Penge!%an Penegakan Hukum
Penegakan hukum adalah proses dilakukanna upaa untuk tegakna atau $er&ungsina norma5norma hukum seara nata se$agai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hu$ungan5hu$ungan hukum dalam kehidupan $ermasarakat dan $ernegara. itinjau dari sudut su$jekna, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh su$jek ang luas dan dapat pula diartikan se$agai upaa penegakan hukum oleh su$jek dalam arti ang ter$atas atau sempit. alam arti luas, proses penegakan hukum itu meli$atkan semua su$jek hukum dalam setiap hu$ungan hukum. 0iapa saja ang menjalankan aturan normati& atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum ang $erlaku, $erarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. alam arti sempit, dari segi su$jekna itu, penegakan hukum itu hana diartikan se$agai upaa aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan $ah'a suatu aturan hukum $erjalan se$agaimana seharusna. alam memastikan tegakna hukum itu, apa$ila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daa paksa. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut o$jekna, aitu dari segi hukumna. alam hal ini, pengertianna juga menakup makna ang luas dan sempit. alam arti luas, penegakan hukum itu menakup pula nilai5nilai keadilan ang terkandung di dalamna $uni aturan &ormal maupun nilai5nilai keadilan ang hidup dalam masarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hana menangkut
penegakan peraturan ang &ormal dan tertulis saja. %arena itu, penerjemahan perkataan ?la' en&orement@ ke dalam $ahasa "ndonesia dalam menggunakan perkataan ?penegakan hukum@ dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah ?penegakan peraturan@ dalam arti sempit. Pem$edaan antara &ormalitas aturan hukum ang tertulis dengan akupan nilai keadilan ang dikandungna ini $ahkan juga tim$ul dalam $ahasa "nggeris sendiri dengan dikem$angkanna istilah ?the rule o& la'@ *ersus ?the rule o& just la'@ atau dalam istilah ?the rule o& la' and not o& man@ *ersus istilah ?the rule $ la'@ ang $erarti ?the rule o& man $ la'@. alam istilah ?the rule o& la'@ terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi $ukan dalam artina ang &ormal, melainkan menakup pula nilai5nilai keadilan ang terkandung di dalamna. %arena itu, digunakan istilah ?the rule o& just la'@. alam istilah ?the rule o& la' and not o& man@ dimaksudkan untuk menegaskan $ah'a pada hakikatna pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, $ukan oleh orang. "stilah se$alikna adalah ?the rule $ la'@ ang dimaksudkan se$agai pemerintahan oleh orang ang menggunakan hukum sekedar se$agai alat kekuasaan $elaka. engan uraian di atas jelaslah kirana $ah'a ang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang le$ih merupakan upaa ang dilakukan untuk menjadikan hukum, $aik dalam arti &ormil ang sempit maupun dalam arti materiel ang luas, se$agai pedoman perilaku dalam setiap per$uatan hukum, $aik oleh para su$jek hukum ang $ersangkutan maupun oleh aparatur penegakan hukum ang resmi di$eri tugas dan ke'enangan oleh undang5undang untuk menjamin $er&ungsina norma5norma hukum ang $erlaku dalam kehidupan $ermasarakat dan $ernegara. ari pengertian ang luas itu, pem$ahasan kita tentang penegakan hukum dapat kita tentukan sendiri $atas5$atasna. Apakah kita akan mem$ahas keseluruhan aspek dan dimensi penegakan hukum itu, $aik dari segi su$jekna maupun o$jekna atau kita $atasi hana mem$ahas hal5hal tertentu saja, misalna, hana menelaah aspek5aspek su$jekti&na saja. Makalah ini memang sengaja di$uat untuk mem$erikan gam$aran saja mengenai keseluruhan aspek ang terkait dengan tema penegakan hukum itu. P7A%A7 H4%4M +B%T"F 0eperti dise$ut di muka, seara o$jekti&, norma hukum ang hendak ditegakkan menakup pengertian hukum &ormal dan hukum materiel. Hukum &ormal hana $ersangkutan dengan peraturan perundang5undangan ang tertulis, sedangkan hukum materiel menakup pula pengertian nilai5nilai keadilan ang hidup dalam masarakat. alam $ahasa ang tersendiri, kadang5kadang orang mem$edakan antara pengertian penegakan hukum dan penegakan keadilan. Penegakan hukum dapat dikaitkan dengan pengertian ?la' en&orement@ dalam arti sempit, sedangkan penegakan hukum dalam arti luas, dalam arti hukum materiel, diistilahkan dengan penegakan keadilan. alam $ahasa "nggeris juga terkadang di$edakan antara konsepsi ?ourt o& la'@ dalam arti pengadilan hukum dan ?ourt o& justie@ atau pengadilan keadilan. Bahkan, dengan semangat ang sama pula, Mahkamah Agung di Amerika 0erikat dise$ut dengan istilah ?0upreme Court o& ustie@. "stilah5istilah itu dimaksudkan untuk menegaskan $ah'a hukum ang harus
ditegakkan itu pada intina $ukanlah norma aturan itu sendiri, melainkan nilai5nilai keadilan ang terkandung di dalamna. Memang ada doktrin ang mem$edakan antara tugas hakim dalam proses pem$uktian dalam perkara pidana dan perdata. alam perkara perdata dikatakan $ah'a hakim ukup menemukan ke$enaran &ormil $elaka, sedangkan dalam perkara pidana $arulah hakim di'aji$kan menari dan menemukan ke$enaran materiel ang menangkut nilai5nilai keadilan ang harus di'ujudkan dalam peradilan pidana. 7amun demikian, hakikat tugas hakim itu sendiri memang seharusna menari dan menemukan ke$enaran materiel untuk me'ujudkan keadilan materiel. %e'aji$an demikian $erlaku, $aik dalam $idang pidana maupun di lapangan hukum perdata. Pengertian kita tentang penegakan hukum sudah seharusna $erisi penegakan keadilan itu sendiri, sehingga istilah penegakan hukum dan penegakan keadilan merupakan dua sisi dari mata uang ang sama. 0etiap norma hukum sudah dengan sendirina mengandung ketentuan tentang hak5hak dan ke'aji$an5ke'aji$an para su$jek hukum dalam lalu lintas hukum. 7orma5norma hukum ang $ersi&at dasar, tentulah $erisi rumusan hak5hak dan ke'aji$an5ke'aji$an ang juga dasar dan mendasar. %arena itu, seara akademis, se$enarna, persoalan hak dan ke'aji$an asasi manusia memang menangkut konsepsi ang nisaa terkandung di dalamna dimensi hak dan ke'aji$an seara paralel dan $ersilang. %arena itu, seara akademis, hak asasi manusia mestina diim$angi dengan ke'aji$an asasi manusia. Akan tetapi, dalam perkem$angan sejarah, issue hak asasi manusia itu sendiri terkait erat dengan persoalan ketidakadilan ang tim$ul dalam kaitanna dengan persoalan kekuasaan. alam sejarah, kekuasaan ang diorganisasikan ke dalam dan melalui organ5organ negara, seringkali ter$ukti melahirkan penindasan dan ketidakad ilan. %arena itu, sejarah umat manusia me'ariskan gagasan perlindungan dan penghormatan terhadap hak5hak asasi manusia. agasan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia ini $ahkan diadopsikan ke dalam pemikiran mengenai pem$atasan kekuasaan ang kemudian dikenal dengan aliran konstitusionalisme. Aliran konstitusionalime inilah ang mem$eri 'arna modern terhadap ide5ide demokrasi dan nomokrasi -negara hukum/ dalam sejarah, sehingga perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dianggap se$agai iri utama ang perlu ada dalam setiap negara hukum ang demokratis -demoratishe rehtsstaat/ ataupun negara demokrasi ang $erdasar atas hukum -onstitutional demora/. engan perkataan lain, issue hak asasi manusia itu se$enarna terkait erat dengan persoalan penegakan hukum dan keadilan itu sendiri. %arena itu, se$enarna, tidaklah terlalu tepat untuk mengem$angkan istilah penegakan hak asasi manusia seara tersendiri. Lagi pula, apakah hak asasi manusia dapat ditegakkan> Bukankah ang ditegakkan itu adalah aturan hukum dan konstitusi ang menjamin hak asasi manusia itu, dan $ukanna hak asasina itu sendiri> 7amun, dalam praktek sehari5hari, kita memang sudah salah kaprah. %ita sudah ter$iasa menggunakan istilah penegakan ?hak asasi
manusia@. Masalahna, kesadaran umum mengenai hak5hak asasi manusia dan kesadaran untuk menghormati hak5hak asasi orang lain di kalangan masarakat kitapun memang $elum $erkem$ang seara sehat. #.# Apa!au! Penegak Hukum
Aparatur penegak hukum menakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat -orangna/ penegak hukum. alam arti sempit, aparatur penegak hukum ang terli$at dalam proses tegakna hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir pemasarakatan. 0etiap aparat dan aparatur terkait menakup pula pihak5pihak ang $ersangkutan dengan tugas atau peranna aitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penelidikan, penidikan, penuntutan, pem$uktian, penjatuhan *onis dan pem$erian sanksi, serta upaa pemasarakatan kem$ali -resosialisasi/ terpidana. alam proses $ekerjana aparatur penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting ang mempengaruhi, aitu= -i/ institusi penegak hukum $eserta $er$agai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelem$agaannaD -ii/ $udaa kerja ang terkait dengan aparatna, termasuk mengenai kesejahteraan aparatna, dan -iii/ perangkat peraturan ang mendukung $aik kinerja kelem$agaanna maupun ang mengatur materi hukum ang dijadikan standar kerja, $aik hukum materielna maupun hukum aarana. 4paa penegakan hukum seara sistemik haruslah memperhatikan ketiga aspek itu seara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri seara internal dapat di'ujudkan seara nata. 7amun, selain ketiga &aktor di atas, keluhan $erkenaan dengan kinerja penegakan hukum di negara kita selama ini, se$enarna juga memerlukan analisis ang le$ih meneluruh lagi. 4paa penegakan hukum hana satu elemen saja dari keseluruhan persoalan kita se$agai 7egara Hukum ang menita5itakan upaa menegakkan dan me'ujudkan keadilan sosial $agi seluruh rakat "ndonesia. Hukum tidak mungkin akan tegak, jika hukum itu sendiri tidak atau $elum menerminkan perasaan atau nilai5nilai keadilan ang hidup dalam masarakatna. Hukum tidak mungkin menjamin keadilan jika materina se$agian $esar merupakan 'arisan masa lalu ang tidak sesuai lagi dengan tuntutan Eaman. Artina, persoalan ang kita hadapi $ukan saja $erkenaan dengan upaa penegakan hukum tetapi juga pem$aruan hukum atau pem$uatan hukum $aru. %arena itu, ada empat &ungsi penting ang memerlukan perhatian ang seksama, ang aitu -i/ pem$uatan hukum -?the legislation o& la'@ atau ?la' and rule making@/, -ii/ sosialisasi, pene$arluasan dan $ahkan pem$udaaan hukum -soialiEation and promulgation o& la', dan -iii/ penegakan hukum -the en&orement o& la'/. %etigana mem$utuhkan dukungan -i*/ adminstrasi hukum -the administration o& la'/ ang e&ekti& dan e&isien ang dijalankan oleh pemerintahan -eksekuti&/ ang $ertanggungja'a$ -aounta$le/. %arena itu, pengem$angan administrasi hukum dan sistem hukum dapat dise$ut se$agai agenda penting ang keempat se$agai tam$ahan terhadap ketiga agenda terse$ut di atas. alam arti luas, ?the administration o& la'@ itu menakup pengertian pelaksanaan hukum -rules eeuting/ dan tata administrasi hukum
itu sendiri dalam pengertian ang sempit. Misalna dapat dipersoalkan sejauhmana sistem dokumentasi dan pu$likasi $er$agai produk hukum ang ada selama ini telah dikem$angkan dalam rangka pendokumentasian peraturan5peraturan -regels/, keputusan5 keputusan administrasi negara -$eshikkings/, ataupun penetapan dan putusan -*onis/ hakim di seluruh jajaran dan lapisan pemerintahan dari pusat sampai ke daerah5daerah. ika sistem administrasina tidak jelas, $agaimana mungkin akses masarakat luas terhadap aneka $entuk produk hukum terse$ut dapat ter$uka> ika akses tidak ada, $agaimana mungkin mengharapkan masarakat dapat taat pada aturan ang tidak diketahuina> Meskipun ada teori ?&iktie@ ang diakui se$agai doktrin hukum ang $ersi&at uni*ersal, hukum juga perlu di&ungsikan se$agai sarana pendidikan dan pem$aruan masarakat -soial re&orm/, dan karena itu ketidaktahuan masarakat akan hukum tidak $oleh di$iarkan tanpa usaha sosialisasi dan pem$udaaan hukum seara sistematis dan $ersengaja.
#.& Fak'! )ang mempenga!uh% Penegakan Hukum
Menurut 0oerjono 0oekanto, dalam $ukuna &aktor5&aktor ang mempengaruhi penegakan hukum -2<<2=#/ mene$utkan $ah'a masalah pokok dari penegakan hukum se$enarna terletak pada &aktor5&aktor ang mungkin mempengaruhin a, aitu = a.
Faktor hukumna sendiri aitu $erupa undang5undang
$.
Faktor penegak hukum, akni pihak5pihak ang mem$entuk maupun ang menerapkan hukum.
.
Faktor sarana atau &asilitas ang mendukung penegakan hukum.
d.
Faktor masarakat, akni lingkungan di mana hukum terse$ut $erlaku atau diterapkan.
e.
Faktor ke$udaaan, akni se$agai hasil kara, ipta dan rasa ang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.
%emudian Al. Gisnu$roto dalam $ukuna ang $erjudul Hakim dan peradilan di "ndonesia -166=::56
keputusan.
Adapun
$e$erapa
mempertim$angkan suatu keputusan adalah = 1.
Faktor 0u$jekti&
a.
0ikap prilaku apriori
&aktor
ang
mempengaruhi
hakim
dalam
0ering kali hakim dalam mengadili suatu perkara sejak a'al dihinggapi suatu prasangka atau dugaan $ah'a terdak'a atau tergugat $ersalah, sehingga harus dihukum atau dinatakan se$agai pihak ang kalah. 0ikap ini jelas $ertentangan dengan asas ang dijunjung tinggi dalam peradilan modern, akni asas praduga tak $ersalah - presumtion of innocence/, terutama dalam perkara pidana. 0ikap ang $ersi&at memihak salah satu pihak -$iasana adalah penuntut umum atau penggugat/ dan tidak adil ini $isa saja terjadi karena hakim terje$ak oleh rutinitas penanganan perkara ang menumpuk dan target penelesaian ang tidak seim$ang.
$.
0ikap perilaku emosional Perilaku hakim ang mudah tersinggung, pendendam dan pemarah akan $er$eda dengan prilaku hakim ang penuh pengertian, sa$ar dan teliti dalam menangani suatu perkara. Hal ini jelas sangat $erpengaruh pada hasil putusanna.
.
0ikap Arrogence power Hakim ang memiliki sikap arogan, merasa dirina $erkuasa dan pintar mele$ihi orang lain seperti jaksa, penasihat hukum apalagi terdak'a atau pihak5pihak ang $ersengketa lainna, sering kali mempengaruhi %eputusanna.
d.
Moral Faktor ini merupakan landasan ang sangat *ital $agi insan penegak keadilan, terutama hakim. Faktor ini $er&ungsi mem$entengi tindakan hakim terhadap o$aan5o$aan ang mengarah pada penimpangan, penele'engan dan sikap tidak adil lainna.
2.
Faktor +$jekti&
a.
Latar $elakang sosial $udaa Latar $elakang sosial hakim mempengaruhi sikap perilaku hakim. alam $e$erapa kajian sosiologis menunjukkan $ah'a, hakim ang $erasal dari status sosial tinggi $er$eda ara memandang suatu permasalahan ang ada dalam masarakat dengan hakim ang $erasal dari lingkungan status sosial menengah atau rendah.
$.
Pro&esionalisme
Pro&esionalisme ang meliputi knowledge -pengetahuan, 'a'asan/ dan skills -keahlian, keterampilan/ ang ditunjang dengan ketekunan dan ketelitian merupakan &aktor ang mempengaruhi ara hakim mengam$il keputusan masalah pro&esionalisme ini juga sering dikaitkan dengan kode etik di lingkungan peradilan. +leh se$a$ itu hakim ang menangani suatu perkara dengan $erpegang teguh pada etika pro&esi tentu akan menghasilkan putusan ang le$ih dapat dipertanggungja'a$kan.
#.4 Pe!ma"alahan Penegakan Huukum (% In('ne"%a
Indonesia tengah mengalami krisis kepatuhan hukum karena hukum telah kehilangan substansinya. Permasalahan hukum di Indonesia yang saat ini sedang terjadi disebabkan oleh beberapa hal yaitu sistem peradilannya, perangkat hukumny, inkonsistensi penegakan hukum, intervensi kekuasaan maupun perlindungan hukum. Diantara banyaknya permasalahan tersebut adalah adanya inkonsistensi penegakan hukum yang dilaksanakan oleh aparat baik polisi, jaksa, hakim maupun pemerintah (eksekuti! yang ada dalam "ilayah peradilan yang bersangkutan. Inkonsistensi penegakan hukum kadang melibatkan masyarakat itu sendiri dan dalam media elektronik maupun media #etak. Inkonsistensi penegakan hukum ini se#ara tidak disadari telah berlangsung dari hari ke hari. $ontoh ke#il dari Inkonsistensi penegakan hukum yang terjadi pada saat berkendaraan dijalan raya dikota besar seperti di %akarta yang memberlakukan aturan &three'in' one&. Aturan ini tidak akan berlaku bagi )I dan Polri. *ahkan polisi yang bertugas membiarkan begitu saja mobil dinas )I atau Polri yang melintas meski mobil tersebut berpenumpang kurang dari tiga orang atau bahkan terkadang
polisi
yang
bertugas
memberikan
penghormatan
apabila
penumpangnya berpangkat lebih tinggi. +e#ara tidak disadari hal tersebut merupakan diskriminasi terhadap masyarakat a"am tapi sayangnya banyak masyarakat yang tidak menyadari hal tersebut.
etimpangan dan putusan hukum yang tidak menyentuh rasa keadilan masyarakat tetap dirasakan dari hari ke hari. *erikut ini beberapa kasus inkonsistensi penegakan hukum di Indonesia yang dikelompokan berdasarlan beberapa alasan yang banyak ditemui oleh masyarakat a"am baik melalui pengalaman pen#ari keadilan itu sendiri maupun peristi"a lain yang bisa diikuti melalui media #etak dan media elektronik. a.
ingkat kekayaan seseorang.
ingkat kekayaan seseorang dapat memperingan masa tahan seseorang yang melakukan pelanggaran. Pelaku pelanggaran bisa menye"a penga#ara mahal yang bisa mementahkan dak"aan kejaksaan untuk memperingan masa tahanannya atau jika perlu pelaku dapat membayar hakim atau jaksa agar
memperingan
masa
tahanannya.
+ebaliknya
dengan
pelaku
pelanggaran yang tidak memiliki uang yang banyak maka pelaku hanya bisa membayar penga#ara semampunya atau tidak sedikit pula yang mereka hanya pasrah menerima putusan hakim. Padahal jika dibandingkan kasus pelanggarannya tidak merugikan pemerintah milyaran rupiah. Inilah yang terjadi di Indonesia saat ini. -ukum bisa dibeli dengan uang.
b.
ingkat %abatan +eseorang
ari kita simak kasus berikut ini. asus An#olgate berkaitan dengan studi banding keluar negri yang diikuti oleh sekitar /0 orang anggota DP1D DI omisi D. Dalam studi banding tersebut anggota DP1D yang berangkat memanaatkan dua sumber keuangan yaitu +P% anggaran yang diperoleh dari anggaran DP1D DI sekitar ,2 dan uang saku dari P. Pembangunan %aya An#ol sekitar 2, . Dalam kasus ini 4 orang sta *apedal DI *ambang +ungkono dan epala Dinas ata ota DI Ahmadin Ahmad tidak dikenai tindakan apapun. Penyelesaian masalah ini dilakukan setelah media #etak dan
media
elektronik
menemukan
ketidaksesuaian
dalam
masalah
pendanaan studi banding tersebut. Penyelesaian se#ara administrati ini seakan dilakukan agar dapat men#egah tindakan hukum yang mungkin bisa
dilakukan. 1asa ketidakadilan masyarakat terurik ketika sanksi ini hanya dikenalan pada pega"ai rendahan. Pihak kejaksaan pun terkesan mengulur' ulur janji untuk mengusut kasus ini sampai ke pejabat tinggi DI yaitu 5ubernur +utiyoso (saat itu! yang sebagai komisaris P. Pembangunan %aya An#ol ikut bertanggungja"ab.
Dari kasus diatas terlihat sekali bah"a seseorang yang memiliki jabatan tinggi mendapat keringanan hukuman dibanding pega"ai rendahannya. 6ntah apa penyebabnya sampai hal ini terjadi. +e#ara tidak langsung hal ini bisa disebut sebagai ketidakadilan hukum dimana karna jabatan seseorang yang
tinggi
hukuman
yang
didapat
ketika
melakukan
pelanggaran
hukumannya pun lebih ringan dibandingkan seseorang yang jabatannya rendah "alaupun pada kasus yang sama. #.
)epotisme
erdak"a 7etda (In! Agus Isrok anak mantan epala +ta Angkatan Darat (A+AD!, %endral ()I! +ubagyo -.+. diperingan hukumannya oldh mahkamah militer dari empat tahum penjara menjadi dua tahun penjara. Disamping itu, terdak"a juga dikembalikan ke kesatuannya selama dua minggu sambil menunggu dan berpikir terhadap vonis mahkamah militer tinggi. Putusan ini terasa tidk adil dibandingkan dengan vonis'vonis kasus narkoba lainnya yang terjadi di Indonesia yang didasarkan atas pelaksanaan 88 Psikotropika. Disamping itu, proses pengadilan ini juga memperlihatkan eksklusivitas hukum militer yang diterapkan pada kasus narkoba. %elas sekaki kasus ini mengesankan adanya diskriminasi hukum bagi keluarga bekas pejabat. d.
ekanan Internasional
asus Atambua, )usa enggara imur 9ang terjadi : +eptember 2000 yang mene"askan tiga orang sta )-$1 mendapat perhatian Internasional dengan #epat. ekanan
Internasional
ini mengakibatjan
pemerintah
Indonesia
bertindak dengan melu#uti pesenjataan milisi imor imor dan mengadiji beberapa
bekas
anggota
milisi
imor
7este
yang
dianggap
bertanggungja"ab. Apabila dibandingkan dengan kasus'kasus kekerasan
yamg terjadi di bagian lain di Indonesia seperti Ambon, A#eh, +amlar, +ampit, kasus Atambua termasuk kasus yang memgalami penyelesaian se#ara #epat dan tanggap dari aparat. Dalam enam bulan sejak kasus ini terjadi, kekerasan berhasil diatasi, milisi berhasil dilu#uti dan situasi kembali aman dan normal. eskipun kasus lainnya juga mendapat perhatian dari Internasional, namun tekanan yang diberikn pada kasus ini lebih menekan pemerintah Indonesia untuk dapat diselesaikan se#epatnya. %adi dapat disimpulkan bah"a derajat tekanan Internasional menentukan ke#epatan aparat melakukan penegakan hukum dalam mengatasi kasus kekerasan. Dari beberapa kasus tadi, dapat menimbulkan masalah yang paling dirasakan oleh masyarakat dan memba"a dampak yang sangat buruk bagi kehidupan bermasyarakat. Persepsi masyarakat menjadi buruk terhadap penegakan hukum. -al ini membuat masyarakat tidak memper#ayai huktm sebagai
sarana
penyelesaian
kon;ik
dan
#enderung
menyelesaikan
permasalahannya diluar jalur hukum. Pemanaatan inkonsistensi penegakan hukum
oleh
sekelompok
orang
demi kepentingannya
sendiri,
selaku
berakibat merugikan pihak yang tidak mempunyai kemampuan yang setara. Akibatnya masyarakat
rasa
ketidakadilan
Indonesia.
dan
Penegakan
ketidakpuasan hukum
di
tumbuh
Indonesia
subur
harus
di
terus
diupayakan dengan mulai memperbaiki kinerja dan moral aparat baik polisi, jaksa, hakim maupun pemerintah (eksekuti! yang ada dalam "ilayah peradilan bersangkutan. anpa adanya perbaikan tersebut segala bentuk ) akan terus berpengaruh dalam proses penegakan hukum di Indonesia. +elain itu materi hukum sendiri juga harus terus menerus diperbaiki, peran DP1 sebagai lembaga legislati untuk lebih akti dalam memperbaiki dan men#iptakan perundang'undangan yang lebih sesuai dengan perkembangan
adi, keterpurukan penegakan hukum di "ndonesia terletak pada &aktor integritas aparat
penegak hukum, aturan hukum ang tidak responsi&, serta tidak diaplikasikanna nilai5 nilai Panasila khususna nilai kemanusiaan, nilai musa'arah untuk mu&akat dan nilai keadilan dalam penegakan hukum oleh aparat penegak hukum, sehingga menim$ulkan ketidakperaaan masarakat terhadap penegakan hukum ang ada di "ndonesia. Hasil penelitian, menunjukkan tingkat keperaaan masarakat terhadap penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh keadaan atau situasional suatu daerah, apa$ila disuatu daerah penegakan hukumna $aik, maka tingkat keperaaan masarakat juga $aik di daerah terse$ut, namun apa$ila penegakan hukumna kurang $aik, maka tingkat keperaaan masarakat terhadap penegakan hukum di daerah terse$ut menjadi kurang $aik. alam rangka pem$entukan hukum nasional, perlu di$entuk konsepsi sistem hukum "ndonesia, ang penulis se$ut dengan "ndonesia uripridene maka nilai5nilai Panasila harus diserap dalam pem$entukan hukum, sehingga di$utuhkan standar hukum ang $ersi&at united legal &rame 'ork dan united legal opinion -%esatuan pandangan/ di antara aparat penegak hukum sehingga perlu di$entuk 4ndang54ndang sinergitas terpadu dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum. 4ntuk mengem$alikan keperaaan masarakat, maka di$utuhkan aparat penegak hukum ang memiliki integritas $aik, aturan hukum ang responsi& ang sejalan dengan nilai5nilai Panasila dan selanjutna diimplementasikan ke dalam pelaksanaan tugas sehari5hari oleh aparat penegak hukum.
#.* PEMBERDA+AAN MAS+ARAKAT DAN PENEGAKAN HUKUM
0uatu hukum hana dapat dilaksanakan dan diterapkan dengan $aik apa$ila dalam Masarakat terdapat suatu struktur ang memungkinkan $agi setiap anggota masarakat untuk me'ujudkan ita5ita hukum terse$ut. +leh karena itu jika kita mengharapkan perilaku hukum masarakat ang $aik, maka kita harus meniptakan struktur sosial masarakat ang $aik pula. 0elama struktur sosial masarakat tidak terkandung kearah susunan masarakat ang $aik maka selama itu pula perilaku hukum masarakat sulit untuk mengarah kepada perilaku hukum ang $aik. 0elanjutna, harus pula dipahami $ah'a kesadaran hukum ang menangkut perilaku manusia, tidak dapat dilepaskan dari sikap $atin. +leh karena itu kesadaran hukum ang dimaksudkan haruslah memiliki keterkaitan pula dengan sikap $atin pelakuna. engan kata lain, harus terdapat kaitan ang erat antara sikap $atin dan tindakan ang dilakukan oleh seseorang. Berdasarkan uraian5uraian ang telah kami kemukakan pada $ahagian terdahulu, maka pada $ahagian ini dapat kami simpulkan hal5hal se$agai $erikut= 1/ Bah'a pem$erdaaan masarakat dalam proses penegakan hukum meliputi peningkatan, pengetahuan masarakat terhadap kaedah hukum itu sendiri termasuk pengetahuan dan pemahamanna terhadap isi kaedah hukum itu, ketaatan dan kepatuhan masarakat terhadap kaedah hukum itu dan pola
perilaku hukum masarakat itu sendiriD 2/ Bah'a pemahaman hukum masarakat dipengaruhi oleh struktur sosial tempat di mana hukum itu $erlaku, karenana untuk menapai terpeliharana terti$ hukum melalui kesadaran hukum masarakat, maka perlu pula di$enahi struktur masarakat ang $ersangkutan, seperti struktur ekonomi, politik, pendidikan, pertahanan keamanan dan lain se$againa ang terdapat dalam sistem sosialD 3/ Bah'a pem$erdaaan masarakat untuk memelihara terti$ hukum, tidak hana dipengaruhi oleh &aktor juridis semata, tetapi juga dipengaruhi oleh &aktor non juridis seperti sikap penegak hukum, sarana dan prasarana, $udaa hukum dan masarakat se$agai pemegang peranD !/ Bah'a perlu kirana untuk menum$uhkan kesadaran hukum masarakat agar terti$ hukum terpelihara dengan $aik disusun suatu kaedah hukum ang sesuai dengan aspirasi masarakat "ndonesia, sesuai dengan asas5asas hukum "ndonesia denga n kata lain perlu diperhatikan segi su$stansialna, $ukan segi &ormalna seperti ang $erkem$ang selama ini
BAB III PENUTUP &.1
Ke"%mpulan
Penegakan hukum adalah proses dilakukanna upaa untuk tegakna atau $er&ungsina norma5norma hukum seara nata se$agai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hu$ungan5hu$ungan hukum dalam kehidupan $ermasarakat dan $ernegara.
Aparatur penegak hukum menakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat -orangna/ penegak hukum. alam arti sempit, aparatur penegak hukum ang terli$at dalam proses tegakna hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir pemasarakatan.
