BAB I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Pada era Orde Baru para pakar ekonomi,, pelaku ekonomi dan penguasa memandang hukum seagai penghamat agi kelangsungan terselenggaran!a kegiatan ekonomi. Pada "aktu itu hukum tidak di#adikan seagai landasan, pemandu, dan penegak akti$itas idang ekonomi. %eeradaaan hukum dirusak oleh penguasa han!a untuk memela politik ekonomi Orde Baru !ang mengadi pada kepentingan ekonomi negara&negara ma#u dan konglomerat dan multi nati nation onal al 'orp 'orpor orat atio ion. n. Namu Namun n setela setelah h adan! adan!aa krisi krisiss mono monote terr !ang !ang melu melulu luh h lantah lantahka kan n perekonomian eerapa negara di elahan dunia, mereka aru sadar akan arti pentingn!a ke"ia"aan hukum untuk men'iptakan iklim ekonomi !ang kondusi$ dan untuk menarik in(esta in(estasi. si. Dalam Dalam upa!a upa!a menemp menempatk atkan an hukum hukum seaga seagaii instru instrumen men !ang !ang er"i er"ia"a a"a untuk untuk mendukung pemangunan ekonomi, nampakn!a perlu diketahui peran apa !ang dikehendaki oleh oleh idang idang ekonom ekonomii dari dari keerad keeradaan aan hukum hukum di mas!arak mas!arakat. at. Beerap Beerapaa pakar pakar ekonom ekonomii mengha mengharap rapkan kan agar agar peman pemangun gunan an hukum hukum ekonom ekonomii harus harus diarah diarahkan kan untuk untuk menamp menampung ung dinamika kegiatan ekonomi1), dengan men'iptakan kegiatan !ang e$isien dan produkti$, dan mengandung da!a prediktiilitas. Douglass *. North, seorang pemenang hadiah noel tahun 1++ dalam idang Ilmu Ekonomi, dalam essei !ang er#udul -Institutions and E'onomi' ro"th/ An Histori'al Introdu'tion,0 mengatakan ah"a kun'i memahami peranan hukum dalam dalamme meng ngem ema ang ngka kan n
atau atau ahk ahkan an mene menekan kan pert pertum umu uha han n
ekon ekonom omii
terl terleta etak k
pada pada
pemahaman konsep ekonomi -transa'tion 'ost0 atau ia!a&ia!a transaksi. .enurut Hernado de 2oto, hukum !ang aik adalah hukum !ang men#amin ah"a kegiatan ekonomi dan sosial !ang diaturn!a dapat er#alan dengan e$isien, sedangkan hukum !ang uruk adalah hukum !ang menga'aukan atau #ustru menghalangi kegiatan usaha sehingga men#adi tidak e$isien. Lihat Hernado de 2oto, asih Ada 3alan Lain, 4e(olusi 5ersemun!i di Negara %etiga, ter#emahan oleh asri aris, 3akarta, 6a!asan 6a!asan Oor Indonesia, 1++1. D#unaedi Hadisumarto, Op.'it. 2etia"an, -Perdagangan dan Hukum/ Beerapa Pemikiran 5entang 4e$ormasi Hukum Bisn Bisnis is,0 ,0
aka akala lah h
dala dalam m
2emi 2emina narr
Impl Implik ikas asii
4e$o 4e$orm rmas asii
Huku Hukum m
Bisn Bisnis is
5erhad rhadap ap
Perekonomian Indonesia, tanggal 7 Desemer 1++, Program 2tudi agister ana#emen, 1
Uni(ersitas Indonesia, Lihat *harles Hima"an, -er'usuar Hukum Bagi Pelaku Ekonomi0, %ompas, )1 April 1++7. 5ransa'tion 'ost dalam kontek ini, adalah ia!a&ia!a non&produkti$ !ang harus ditanggung untuk men'apai suatu transaks i ekonomi. 5ransa'tion 'ost !ang tinggi erdampak pada peningkatan harga #ual produk, sehingga memeani mas!arakat konsumen. Peranan hukum !ang sangat penting dalam kehidupan ekonomi adalah kemampuann!a untuk mempen mempengar garuhi uhi tingka tingkatt kepasti kepastian an dalam dalam huung huungan an antar antar manusi manusiaa di dalam dalam mas!arak mas!arakat. at. 2eperti 2eperti dikatakan dikatakan oleh H.8. 4oinson, 4oinson, ekonomi ekonomi modern modern semakin semakin erpandangan erpandangan ah"a pengharapan
indi(idu&indi(idu
merupakan
determinan&determinan
tindakan&tindakan
ekon ekonom omii dan dan oleh oleh karen karenan ann! n!aa meru merupa paka kan n $akt $aktor or&$ &$ak akto torr !ang mera# mera#ai ai dalam dalam oran orang g menent menentuk ukan an ek"ili ek"iliri rium um ekonom ekonomii dan staili stailitas tas ek"ili ek"ilirium rium !ang !ang telah telah di'apa di'apaii itu. itu. 2i pengusaha, si pemeri kapital, si pemilik tanah, peker#a dan semua konsumen eruat sesuai ren'ana !ang diperkirakann!a akan memerikan hasil !ang maksimum. Di dalam suasana kompleks dunia modern seagaian esar dari hasil&hasil itu ditentukan oleh seerapa tepatn!a ke#ad e#adia ian& n&k ke#ad e#adia ian n
!ang ang
menda endata tan ng
dap dapat
dira diram malka alkan n
se seelum elumn! n!a1 a19 9.
N!ha N!hart rt
1:mengemukakan adan!a : ;enam< konsep dalam ilmu hukum !ang mempun!ai pengaruh agi pengemangan kehidupan ekonomi. Adapun kelima konsep terseut adalah seagai erikut, pertama, prediktailitas. Hukum harus mempun!ai kemampuan untuk memerikan gamaran gamaran pasti di masa depan mengenai keadaan atau huungan& huungan&huu huungan ngan !ang dilakukan dilakukan pada masa sekarang. %edua, kemampuan prosedural. Peminaan di idang hukum a'ara memung memungkin kinkan kan hukum hukum material material itu dapat dapat mereali merealisasi sasikan kan dirin! dirin!aa dengan dengan aik, aik, ke dalam dalam pengertian hukum a'ara ini termasuk tidak han!a ketentuan&ketentuan hukum perundang& undanga undanga melainkan melainkan #uga semua prosedur prosedur pen!elesaian pen!elesaian !ang disetu#ui oleh para pihak !ang ersengketa, misaln!a entuk&entuk / aritrasi, konsiliasi dan seagain!a. %esemua lemaga terseu terseutt hendak hendakn! n!aa dapat dapat eker#a eker#a dengan dengan e$isien e$isien apail apailaa diharap diharapkan kan,, ah"a ah"a kehidu kehidupan pan ekonom ekonomii itu ingin ingin men'apa men'apaii tingka tingkatan tann!a n!a !ang !ang maksimu maksimum. m. %etiga %etiga,, kodi$i kodi$ikasi kasi daripa daripada da tu#uan tu#uan&tu &tu#ua #uan. n. Perund Perundang ang&un &undan dangan gan dapat dapat diliha dilihatt seagai seagai suatu suatu kodi$ik kodi$ikasi asi tu#uan tu#uan serta serta maksud seagaimana dikehendaki oleh negara. Di idang ekonomi, misaln!a, kita akan dapat men#umpai men#umpai tu#uan&tu#ua tu#uan&tu#uan n itu seperti dirumuskan dirumuskan di dalam eerapa perundang& perundang&undan undangan gan !ang !ang se'a se'ara ra lang langsu sung ng atau atau tida tidak k lang langsu sung ng memp mempun un! !ai peng pengar aruh uh terh terhad adap ap ida idang ng perekonomian. %eempat, $a'tor pen!eimangan. 2istem hukum harus dapat men#adi kekuatan !ang memerikan keseimangan di antara nilai&nilai !ang ertentangan di dalam mas!arakat. 2istem hukum memerikan -kesadaran akan keseimangan0 dalam usaha&usaha Negara melakukan pemangunan ekonomi. %elima, akomodasi. peruahan !ang 'epat sekali pada hakekatn!a akan men!eakan hilangn!a keseimangan !ang lama, aik dalam 2
huungan antar indi(idu maupun kelompok di dalam mas!arakat. %eadaan ini dengan sendirin!a menghendaki dipulihkann!a keseimangan terseut melalui satu dan lain #alan. Di sini sistem hukum !ang mengatur huungan antara indi(idu aik se'ara material maupun $ormal memeri kesempatan kepada keseimangan !ang terganggu itu untuk men!esuaikan diri kepada lingkungan !ang aru seagai akiat peruahan terseut. Pemulihan kemali ini dimungkinkan oleh karena di dalam kegon'angan ini sistem hukum memerikan pegangan kepastian melalui perumusan&perumusan !ang #elas dan de$initi$, memuka kesempatan agi dipulihkann!a keadilan melalui prosedur !ang terti dan seagain!a. =aktor terakhir, keenam, de$inisi dan ke#ernihan tentang status. Di samping $ungsi hukum !ang memerikan prediktailitas dapat ditamahkan ah"a $ungsi hukum #uga memerikan ketegasan mengenai status orang&orang dan arang&arang di mas!arakat. 2elama ini kelemahan utama idang hukum !ang sering dihadapi oleh pelaku ekonomi di Indonesia adalah masalah ketidak pastian hukum. Padahal kepastian hukum #uga diutuhkan untuk memperhitungkan dan mengantisipasi resiko, ahkan agi suatu negara kepastian hukum merupakan salah satu $aktor !ang sangat menun#ang da!a tahan ekonomi suatu Negara. Di dalam rangka agar hukum mampu memainkan peranann!a untuk memerikan kepastian hukum pada pelaku ekonomi, maka pemerintah ertanggung#a"a men#adikan hukum er"ia"a dengan #alan merespon dan menindaklan#uti pendapat dan keinginan pakar&pakar ekonomi di atas. 2ehingga kedepan diharapkan hukum mampu memainkan peranann!a seagai $a'tor pemandu, pemiming, dan men'iptakan iklim kondusi$ pada idang ekonomi. 1enurut e(aluasi dari I= mengenai 2ingapura diseutkan ah"a 2ingapura dinilai erhasil memendung gun'angan monoter diseakan karena $undamental ekonomi dan mana#emen 2ingapura kuat. Ditamah ada dua $aktor lagi, !aitu/ adan!a transparasi dan kepastian hukum !ang tinggi. Lihat *harles Hima"an, -er'usuar Hukum Bagi Pelaku Ekonomi, %ompas, )1 April 1++7. Di samping kepastian hukum, peningkatan e$isiensi17 se'ara terus menerus merupakan salah satu perhatian sistem ekonomi. Oleh karena itu hukum #uga harus senantiasa diusahakan agar dapat menampung eragai gagasan aru serta disesuaikan dengan kondisi& kondisi !ang eruah apaila hendak memperoleh tingkat e$isiensi !ang setinggi&tinggin!a. %iner#a lemaga&lemaga !ang tidak sesuai agi peningkatan e$isiensi harus segera dapat dioptimalkan agar tidak men#adi hamatan agi akti$itas ekonomi. una menampung keutuhan&keutuhan ini maka lemagalemaga hukum itu harus dapat memainkan peranann!a !ang penting di dalam pen!esuaian keadaan idea&idea dan kondisi !ang 'epat erkemang. 8alaupun an!ak pakar !ang telah memposisikan pentingn!a hukum dalam pemanguna ekonomi suatu angsa, namun sampai sekarang Presiden elum men#adikan 3
pemangunan hukum seagai prioritas utama untuk menopang pemangunan ekonomi. 2aat ini, pemangunan !ang dilakukan sepertin!a diiarkan mengalir egitu sa#a tanpa orientasi. Boleh #adi, kondisi ini adalah reaksi negati$ atas -arah esar0 tu#uan pemangunan Orde Baru !ang akhirn!a erantakan. Orientasi #angka pendek para elit politik, #uga mempersulit pen'apaian konsensus ersama seagai asis agi pen'arian orientasi pemangunan. 2ementara itu, $enomena gloal erupa -kelesuan teori se'ara laten0 turut memperkuat ke'enderungan hilangn!a orientasi pemangunan.
Dalam upa!a memperkokoh pemangunan ekonomi se'ara eren'ana dari sistematik serta meru#uk pada hukum ekonomi dalam pemangunan nasional, rangka ini maka %elompok %er#a Ekuin diharapkan dapat merin'i hal&hal apakah !ang perlu diperhatikan agar aik peraturan Hukum maupun eragai organisasi dan lemaga hukum !ang ada, seperti DP4, %epolisian, %e#aksaan, Badan&adan Pengadilan maupun eragai departemen !ang se'ara langsung atau tidak langsung erpengaruh terhadap kiner#a pelaku ekonomi Indonesia dan>atau asing !ang eroperasi di Indonesia, dapat erpengaruh positi$ terhadap kehidupan dan pemangunan ekonomi !ang sudah lama kita 'ita&'itakan. Untuk itu tentu sa#a diperlukan eerapa hal seagai erikut /
4
1. Adan!a kesepakatan se'ara nasional tentang paradigma sistem ekonomi nasional seperti apa !ang harus kita angun, sesuai dengan kententuan konstitusi&konstitusi kita, khususn!aPemukaan dan pasal dan ? #un'to pasal )@ dan )7 UUD 1?9 !ang telah ? ;empat< kali di amandemen
). Adan!a interaksi, pengertian ;understanding< dan ker#asama !ang aik antara para ahli di idang ekonomi, termasuk para pengusaha dan pengamil keputusan di idang hukum ;eksekuti$, legislati$ dan !udikati$<
. Adan!a kesadaran ah"a ukan sa#a hukum !ang harus tunduk pada tuntutan&tuntutan ekonomi, seperti di masa Orde Baru, sehingga segala asas hukum harus minggir demi pen'apaian tu#uan di idang ekonomi, tetapi sealikn!a #uga, ah"a untuk mendapat tu#uan pemangunan ekonomi, maka langkah&langkah di idang ekonomi itu sendiri memerlukan kepastian hukum dan #alur ;'hannel< hukum, sehingga ter#alin sinergi antara idang hukum dan ekonomi.
2inergi itu sendiri diharapkan akan memperkuat pemangunan ekonomi se'ara sistematik maupun pemangunan 2istem Hukum Nasional, sehingga pada gilirann!a aik 2istem Ekonomi Nasional maupun 2istem Hukum Nasional akan semakin mantap dalam perspekti$ Pemangunan !ang Berkelan#utan. 5entu sa#a sistem ekonomipun harus #uga mendukung pemangunan s!stem hukum se'ara positi$, agar sistem hukum itu dapat leih lagi mendukung pemangunan sistem ekonomi nasional se'ara positi$, dan seterusn!a. 5idak seperti dimasa lalu ketika pamangunan hukum diaaikan, dilanggar, ahkan diin#ak&in#ak oleh pelaku ekonomi maupun DP4 dan Penguasa, tetapi erteriakteriak menuntut adan!a perlindungan hukum dan kepastian hukum, egitu krisis moneter mengan'am kelangsungan kehidupan dan pemangunan ekonomi, !ang nota ene diseakan oleh sikap arogan para ahli dan pelaku ekonomi sendiri, seakan&akan Hukum han!a merupakan penghamat pemangunan ekonomi sa#a.
5
1.).
Hukum 2eagai 2istem
Biasan!a orang han!a melihat dan ahkan terlalu sering mengidentikan hukum dengan peraturan hukum atau>ahkan leih sempit lagi, han!a dengan undang Cundang sa#a. Padahal, peraturan hukum han!a merupakan salah satu unsu sa#a dari keseluruhan sistem hukum, !ang terdiri dari @ ;tu#uh< unsur seagai erikut /
a. asas&asas hukum ;$ilsa$ah hukum<
. peraturan atau norma hukum, !ang terdiri dari /
1. Undang&undang
). peraturan&peraturan pelaksanaan undang&undang
. !urisprudensi tetap ;'ase la"<
?. hukum keiasaan
9. kon(ensi&kon(ensi internasional
:. asas&asas hukum internasional
'. sumer da!a manusia !ang pro$esional, ertanggung #a"a dan sadar hukum 6
d. pranata&pranata hukum
e. lemaga&lemaga hukum termasuk /
1. struktur organisasin!a
). ke"enangann!a
. proses dan prosedur
?. mekanisme ker#a
$. sarana dan prasarana hukum, seperti
1. $urnitur dan lain&lain alat perkantoran, termasuk komputer dan s!stem mana#emen perkantoran
). sen#ata dan lain&lain peralatan ;terutama untuk polisi<
. kendaraan
?. ga#i
7
9. kese#ahteraan pega"ai>kar!a"an
:. anggaran pemangunan, dan lain&lain
g. uda!a hukum, !ang ter'ermin oleh perilaku para pe#aat ;eksekuti$, legislati(e maupun !udikati$<, tetapi #uga perilaku mas!arakat ;termasuk pers<, !ang di Indonesia 'enderung menghakimi sendiri seelum enar&enar diuktikan seorang tersangka atau tergugat enar& enar ersalah melakukan suatu ke#ahatan atau peruatan ter'ela. aka sistem hukum terentuk oleh sistem interaksi antara ketu#uh unsur di atas itu, sehingga apaila salah satu unsurn!a sa#a tidak memenuhi s!arat, tentu seluruh sistem hukum tidak akan er#alan seagaimana mestin!a. Atau apaila salah satu unsurn!a eruah, maka seluruh sistem dan unsur&unsur lain #uga harus eruah. Dengan kata lain / peruahan undang&undang sa#a tidak akan mema"a peraikan, apaila tidak disertai oleh peruahan !ang searah di dalam idang peradilan, rekruitmen dan pendidikan umum, reorganisasi irokrasi, pen!elarasan proses dan mekanisme ker#a, modernisasi segala sarana dan prasarana serta pengemangan uda!a dan perilaku hukum mas!arakat !ang mengakui hukum seagai sesuatu !ang sangat diperlukan agi pergaulan dan kehidupan ermas!arakat dan ernegara !ang damai, terti dan se#ahtera.
enurut 2unar!ati Hartono, hukum ekonomi adalah pen#aaran hukum ekonomi pemangunan dan hukum ekonomi so'ial, sehingga hukum ekonomi terseut mempun!ai ) aspek !aitu / 1.
Aspek pengaturan usaha&usaha pemangunan ekonomi
).
Aspek engaturan usaha&usaha pemagian hasil pemangunan ekonomi se'ara serta
merata diantara seluruh lapisan mas!arakat. Namun ruang lingkup hukum ekonomi tidak dapat diaplikasikan seagai satu agian darisalah satu 'aang ilmu hukum, melainkan merupakan ka#ian se'ara interdisipliner dan multidimensional. Atas dasar itu, hukum ekonomi men#adi tersear dalam peraturan undang& undang !ang ersumer pada pan'asila dan UUD 1+?9.2ementara itu, hukum ekonomi menganut aas, seagi erikut / 8
&
Aas keimanan dan keta"aan kepada 5uhan 5E
&
Aas man$aat
&
Aas demokrasi pan'asila
&
Aas adil dan merata
&
Aas keseimangan, keserasian, dan keselarasan dalam perikehidupan
&
Aas hukum
&
Aas kemandirian
&
Aas %euangan
&
Aas ilmu pengetahuan
&
Aas keersamaan, kekeluargaan, keseimangan, dan kesinamungan dalam kemakmuranrak!at
&
Aas pemangunan ekonomi !ang er"a"asan lingkungan dan erkelan#utan
&
Aas kemandirian !ang er"a"asan kenegaraan
9
BAB II %ehidupan Ekonomi seagai 2istem atau 5atanan
Pada gilirann!a ekonomipun merupakan suatu sistem. Pro$. Hein Lampert dalam uku !ang er#udul -Ekonomi Pasar 2osial/ 5atanan Ekonomi dan 2osial 4epulik =ederasi 3erman0 1 memedakan antara /
a. tatanan dari suatu perekonomian nasional !ang sedang er#alan atau tatanan ekonomi e$ekti$ !ang men#aarkan keadaan, ke#adian dan karena itu ersi$at deskripti$
. tatanan !ang diharapkan, atau tatanan ideal atau konsep tatanan kei#akan. Di dalam kaitann!a dengan Hukum Ekonomi ;E'onomi' La", ukan e'onomi' la"s<, tatanan ekonomi !ang diseut pertama didasarkan pada hukum positi$ atau 1 %onrad Adenauer 2ti$tung, 1++?, h. 1&) hukum !ang erlaku ;positi(e la"< sedang pengertian sistem seagai tatanan !ang ideal untuk seagian erhuungan dengan konstitusi ;UUD< dan untuk seagian lagi hukumn!a masih harus diangun untuk men'apai sistem ekonomi maupun s!stem hukum !ang mendukungn!a. 2elan#utn!a Hein Lampert mengatakan ah"a - 2uatu tatanan ekonomi haruslah ersi$at instrumental untuk mengatasi tiga masalah !ang terdapat dalam setiap mas!arakat ekonomi, !aitu /
Pertama, $ungsi perekonomian harus di#alankan dan diamankan
%edua, semua akti(itas ekonomi harus dikoordinasikan dengan #elas, dan
%etiga, tatanan ekonomi harus di#adikan seagai alat agi pan'apaian tu#uan&tu#uan dasar politik.
10
aka, apaila kita menganut $aham Pro$. o'htar %usumaatmad#a, ah"a salah satu $ungsi Hukum adalah, untuk men!ediakan #aluralur agi pemangunan ;politik, ekonomi, hukum maupun sosial uda!a< ) mas!arakat, maka tema ini tiada lain adalah/ -endeteksi kekurangan&kekurangan sistem ekonomi maupun s!stem hukum kita !ang sedang erlaku sekarang ini untuk menemukan #alan dan 'ara&'ara agaimana angsa kita setahap demi setahap dapat mendekati tatanan ideal kita ;aik tatanan ekonomi maupun tatanan hukum dan sosial&politik nasional< seagaimana ter'antum dalam undang&undang dasar kita ;setelah ? kali di amandemen< dan seagaimana terungkap dari opini mas!arakat kita de"asa ini.0 5entu sa#a makalah ini diuat dengan asumsi, ah"a antara sistem hukum dan sistem ekonomi suatu negara>angsa senantiasa terdapat interaksi dan huungan pengaruh mempengaruhi !ang mungkin positi$, tetapi #uga dapat ersi$at negati(e seperti ter#adi se#ak Orde Baru dan !ang seenarn!a ikut men!eakan krisis ekonomi !ang erkepan#angan !ang masih terus erlangsung hingga saat ini. Beerapa pertan!aan !ang diperlukan oleh sar#ana hukum untuk dapat men!usun suatu sistem Hukum Ekonomi !ang dapat diharapkan menun#ang pemangunan ekonomi adalah antara lain /
2istem ekonomi !ang ideal seperti apakah !ang dulu di'ita&'itakan oleh pendiri angsa kita dan sistem ekonomi nasional seperti apa pula !ang perlu ;ideall!< dan ;se'ara realisti'< dapat kita angun dipermulaan aad ke&)1 iniF Benarkah angsa Indonesia menginginkan suatu sistem ekonomi pasar !ang seeas&easn!a, ataukah ;mengingat ma!oritas angsa masih hidup dalam era mas!arakat agraria dan permulaan industrialisasi<, ekonomi pasar !ang kita utuhkan adalah apa !ang di 3erman dikenal seagai 2oiale arkt& "irts'ha$t atau sistem ekonomi pasar sosial, seagaimana telah se#ak tahun 1+9 ;setengah aad< diterapkan di 3ermanF Dan ukan s!stem ekonomi pasar dengan persaingan !ang seeas&easn!a, seperti !ang =ungsi hukum !ang lain adalah men#aga ketertian dan keamanan serta men'iptakan suasana kepastian hukum dan adil dalam mas!arakat. diterapkan di Amerika 2erikatF 3ika enar, maka kei#aksanaan Hukum Ekonomi dan peraturan, organisasi, serta mana#emen seagai segmen perekonomian #uga seaikn!a tidak terlalu menga'u kepada kei#aksanaan dan hukum Ekonomi Amerika 2erikat, tetapi seaikn!a leih er'ermin pada teori ekonomi kei#aksanaan dan > atau Hukum Ekonomi 3erman.
11
Hal&hal apa sa#a !ang merupakan 'iri&'iri dan kekurangan&kekurangan s!stem ekonomi Indonesia de"asa iniF Dan dalam hal apa diperlukan peraikan atau peruahan agar leih mendekati sitem ekonomi kita !ang di'ita&'itakan. Hal&hal apa di dalam idang hukum !ang oleh para ahli ekonomi dan pengusaha dirasakan seagai penghamat atau penghalang kema#uan ekonomi. Dan unsur&unsur apa pula di dalam sistem hukum kita !ang diharapkan dapat diperaiki dan agaimana memperaikin!a agar Hukum leih menun#ang kegiatan ekonomiF Paradigma dan peraturan hukum apa !ang harus kita uah seagai akiat gloalisasi ekonomi agar di satu pihak kita dapat ersaing dengan pelaku ekonomi asing ;termasuk dari negara tetangga<, tetapi dilain pihak tetap setia ;"alaupun dalam entuk !ang leih modern< pada 'ita&'ita angsa dan arahan konstitusiF
12
BAB III Arti dan Lingkup Hukum Ekonomi
Dalam teori hukum, istilah -Hukum Ekonomi0 merupakan ter#emahan dari E'onomis'h 4e'ht ;Belanda< atau E'onomi' La" ;Amerika<. 2ekalipun demikian, pengertian atau konotasi E'onomis'h 4e'ht di Belanda tern!ata ereda dengan arti E'onomi' La" di Amerika 2erikat. 2ea pengertian E'onomis'h 4e'ht ;Belanda< seenarn!a erasal dari istilah Droit EG'onomiue ;Peran'is< !ang seelumn!a dipakai oleh =ar#at dan !ang setelah Perang Dunia %edua erkemang men#adi Droit de lGe'onomie. Adapun Droit EG'onomiue adalah kaidah&kaidah hukum Administrasi Negara ;terutama !ang erasal dari kekuasaan eksekuti$< !ang mulai sekitar tahun 1+an diadakan untuk mematasi keeasan pasar di Peran'is, demi keadilan ekonomi agi rak!at miskin, agar tidak han!a mereka !ang erduit sa#a !ang dapat memenuhi keutuhann!a akanpangan, tetapi agar rak!at petani dan uruh #uga tidak akan mati kelaparan. %risis ekonomi dunia !ang dikenal dengan nama -malaise0 di tahun 1+an itulah !ang mengakiatkan adan!a koreksi terhadap $aham -pasar eas0, karena tern!ata pemerintah Peran'is merasa "a#i untuk mengeluarkan peraturan Hukum Administrasi Negara !ang menentukan harga maksimum dan harga minimum agi ahan& ahan pokok maupun menentukan iin Pemerintah !ang diperlukan untuk eragai usaha di idang ekonomi, seperti misaln!a untuk memuka perusahaan, untuk menentukan an!akn!a penanaman modal dan didalam usaha apa modal ditanamkan untuk mengimpor atau mengekspor arang, kemana, seerapa dan seagain!a.
Peraturan&peraturan Hukum Administrasi Negara seperti itu di'akup dengan nama Droit EG'onomiue ;atau Hukum Ekonomi dalam arti sempit<. %emudian, setelah Perang Dunia %edua, !aitu sekitar tahun 1+?9an, negara&negara Eropa !ang harus memangun kemali negaran!a dengan antuan International Bank $or 4e'onstru'tion, PBB di"a#ikan men!usun 4en'ana Pemangunan Lima 5ahun !ang mendasari keputusan IB4D untuk memeri antuan kepada Negara&negara !ang ersangkutan. Persetu#uan internasional antara IB4D dan Negara penerima antuan dituangkan dalam kei#aksanaan dan peraturan hukum Negara penerima antuan untuk dilaksanakan, seperti misaln!a sampai kini #uga ter#adi di Indonesia se#ak Orde Baru. %eseluruhan kei#aksanaan dan peraturan hukum !ang tidak 13
han!a teratas pada Hukum Administrasi Negara sa#a, tetapi #uga mengatur hal&hal !ang termasuk sustansi Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Dagang, Hukum Perdata Internasional, ahkan #uga Hukum A'ara Perdata dan Pidana, di'akup dengan nama Droit de lGE'onomiue atau Hukum Ekonomi dalam arti luas.
14
BAB I BIDAN E%ONOI %AI5ANN6A DENAN HU%U E%ONOI
5u#uan pemahasan idang ekuin adalah agar melalui analisis !ang mendalam dan pro$esional, akhirn!a dapat terungkap /
1. %ei#aksanaan ekonomi nasional aik se'ara makro, tetapi #uga se'ara mikro !ang seperti apa !ang harus diamil, agar ekonomi nasional setelah tahun ) men#adi leih sehat dan sesuai denga pasal dan ? UUD ;setelah ? kali amandemen<.
). %ei#aksanaan itu di#aarkan leih lan#ut mengenai /
a. Bagaimana memerda!akan usaha ke'il dan menengah dalam rangka peningkatan peranan s"ada!a ekonomi dalam Ekonomi Nasional pas'a tahun ).
. Bagaimana mengemangkan sistem Industri, 5ransportasi dan Perdagangan Luar Negeri kita tanpa merugikan lingkungan hidup kita agi generasi&generasi akan datang.
'.
Bagaimana memperaiki 2istem %euangan dan 2istem Perankan kita agar dapat
menun#ang segala kegiatan pemerintah maupun pengusaha dan konsumen Indonesia dengan e$esien, e$ekti$, seimang dan merata.
d. Bagaimana seaikn!a mengelola sumer da!a kelautan, perikanan dan perhuungan laut kita di aad ke&)1.
15
e.
Bagaimana men'egah %%N dalam irokrasi dengan meningkatkan proses dan prosedur
pela!anan puli' $. Dan lain&lain.
%ei#aksanaan umum di idang ekonomi itu perlu diketahui oleh para pementuk hukum mau pun penegak hukum untuk dapat men!usun 2istem Hukum Ekonomi ;dalam arti Droit de lGE'onomie maupun Droit EG'onomiue seperti !ang diutarakan diatas<. %hususn!a, undang&undang aru dan institusi aru !ang mana !ang perlu diadakan, undang&undang lama !ang mana !ang perlu diperaiki atau dihapus, pranata dan lemaga hukum mana !ang harus diadakan atau diuah>dimodi$ikasi atau ditiadakan, dan Iain&lain hal seperti antara lain prosedur pela!anan kepada mas!arakat, atau hukum a'ara, atau 'ara pen!elesaian sengketa !ang agaimana !ang paling tepat untuk men!elesaikan sengketa di idang ekonomi aik !ang timul antara para pengusaha atau antara pengusaha dan aparat Pemerintah, atau antara pihak Indonesia dengan pihak asing.
. 3uga diharapkan ah"a Hukum Nasional dapat terungkap 'ara agaimana lemaga& lemaga hukum, serta. lemaga Negara !ang lain dapat erperan dalam menguah "a#ah aparat negara, pemerintah ;irokrasi< dan peradilan !ang 'enderung dianggap men#adi a#ang %%N dan -pintu masuk0 perilaku korupti$, men#adi "a#ah !ang ersih, 'antik dan teper'a!a karena memeri pela!anan !ang prima kepada mas!arakat.
?. 2elan#utn!a tentu sa#a diharapkan, agar eragai kekei#aksanaan di idang ekonomi itu mendapat arahan dan peraturann!a di dalam norma hukum, !aitu aik di dalam peraturan perundang&undangan, tetapi #uga di dalam !urisprudensi dan hukum keiasaan ahkan #uga di dalam idang ilmiah, !aitu Ilmu Hukum Ekonomi, sehingga dengan pendekatan !ang sistemik itu diharapkan agar 2istem Ekonomi Nasional kita enar&enar akan merupakan suatu sistem hukum dalam arti seenar&enarn!a.
16
9. Untuk itu tentu diperlukan suatu grand design dan paradigma ersama !ang harus melatar elakangi semua dan setiap aspek kegiatan ekonomi ;makro mau pun mikro< dan pengemangan Hukum Ekonomi seagai suatu s!stem !ang utuh. Agar supa!a Hukum Ekonomi dan peraturan hukum di idang atau !ang men!entuh kehidupan ekonomi itu tidak lagi han!a men!ediakan atau memenuhi keperluan sesaat seperti pemadam keakaran, tetapi agar Hukum Ekonomi enar&enar men!ediakan saluran&saluran atau #aluralur ;'hannels< melalui mana segala kegiatan ekonomi dapat disalurkan menu#u sistem ekonomi nasional !ang kita 'ita&'itakan.
%arena itu, maka diupa!akan agar setiap topik pemahasan akan diahas oleh pakar di idang ekonomi atau teknologi maupun oleh pakar hukum !ang ersangkutan, terutama mengenai pengemangan eragai entuk korporasi di dalam Hukum Ekonomi Indonesia !ang akan datang, !ang menurut %elompok %er#a Bidang Ekuin dilihat seagai masalah !ang masih elum 'ukup disentuh oleh Hukum %orporasi Indonesia. isaln!a, elum pernah oleh para ahli Hukum ;dan ahli ekonomi< pengaturan mengenai pelaku ekonomi ini dipela#ari se'ara sistemik. emang dikenal peraturan !ang erasal dari %ita Undang&Undang Hukum Dagang ;B8< Hindia Belanda rnengenai =irma, *.., N.., *ooperatie, dan lain&lain, tetapi se#ak Orde Baru han!alah entuk N.., atau P.5., dan entuk %operasi !ang merupakan perhatian para sar#ana hukum dan ahli ekonomi. Padahal de"asa ini sudah erkemang eragai entuk hirida !ang aru dan diutuhkan entukentuk korporasi !ang leih aru lagi, seperti misaln!a -statutor! oard0 !ang memungkinkan penggaungan antara s"asta dengan
Pemerintah
Daerah
atau
lemaga>organ
Pemerintah
Pusat,
seagaimana
dimungkinkan oleh sistem hukum, asing.
en#adi pertan!aan/ dimanakah tempat Usaha Dagang, BUN, khususn!a PE4U dan PE42E4O serta lain&lain entuk -hirida0 seperti Perusahaan 2"asta Domestik, atau Perusahaan Penanaman odal Asing, atau Perusahaan ultinasional, dan seagain!a. 2udah "aktun!a hukum tentang Pelaku Ekonomi itu diteliti se'ara integral, aik dalam rangka peranan ekonomin!a di dalam ekonomi nasional mau pun seagai pranata hukum di daIam keseluruhan sistem !ang mengatur hak dan ke"a#ian agi masing&masing pelaku hukum itu.
17
Demikian pula sampai saat ini elum pernah diatur se'ara enar Hukum %ontrak !ang harus erlaku agi kegiatan dan pen!usunan kontrak !ang ereda, seperti misaln!a untuk eragai adhesion 'ontra'ts ;'ontrats dGadhesion<, !ang di dalam ahasa Indonesia kadang&kadang diter#emahkan seagai kontrak standar atau kontrak aku, dan !ang si$atn!a sudah #auh ereda dengan kontrak sederhana, ;simple 'ontra'ts< !ang diatur dalam %ita Undang& Undang Hukum Perdata Indonesia. Oleh sea itu Belanda sendiri sudah hampir 19 tahun !ang lalu menguah asas&asas dan peraturan hukumn!a agi kontrak standar ini, dalam Burgerli#k 8etoekn!a !ang Baru, karena penerapan asas dan peraturan lama ;!ang sampai sekarang masih diterapkan di Indonesia< di!akini mengakiatkan ketidakadilan agi pihak !ang lemah. Demikian pula hukum kita elum se'ara #elas mengatur asas&asas dan peraturan !ang harus erlaku agi -go(ernment 'ontra'ts0 atau kontrak&kontrak dengan adan&adan atau instansi pemerintah !ang se"aktu&"aktu dapat menguah posisi s"asta aik dengan kei#aksanaan pemerintah atau melalui peruahan undangundang. Hal !ang sama erlaku agi kontrak internasional. lihat a tentang -Algemene oor"aarden0.
Apalagi mengenai kontrak&kontrak !ang dilangsungkan le"at komputer atau internet ;e& 'ontra'ts< di Indonesia masih terdapat ke(akuman hukum, dan adalah sangat tidak enar dan tidak adil, apaila untuk e'ontra'ts dan lain&lain kontrak terseut di atas dengan gampang dan serta merta digunakan sa#a peraturan tentang Hukum %ontrak !ang erasal dari *ode Napoleon, !ang lahir pada tahun 17 untuk diterapkan leih ) ;dua< aad kemudian Padahal tidak dapat disangkal ah"a hampir setiap kegiatan ekonomi didasarkan pada kontrak
18
BAB I %E2IPULAN DAN 2A4AN
aka tidaklah mengherankan mengapa tidak han!a Hukum Ekonomi amuradul, tetapi #uga kehidupan ekonomi kita egitu sulit -tinggal landas0, kalau -landasan0n!a sa#a elum ditata dengan aik dan mantap. Oleh sea itu di samping eragai aspek Hukum Ekonomi !ang lain, !ang tentu #uga harus diprioritaskan adalah pengaturan eragai lentuk usaha ;korporasi< pelaku ekonomi di samping eragai kontrak, termasuk eragai hiridan!a !ang sekarang sudah dikemangkan, untuk men#aga kepastian hukum, keenaran dan keadilan agi semua pihak !arlg terliat dalan proses perekonomian dalam dan luar negeri. 3uga tidak oleh dilupakan penelitian&penelitian dan pemahasan eragai aspek Hukum Ekonomi lnternasional dan 4egional !ang mempengaruhi perekonomian Indonesia, aik se'ara positi$, tapi leih sering lagi se'ara negati$, seper ti antara lain aspek&aspek hukum dari Letters o$ Intent dengan I=, 8orld Bank, dan lain&lain per#an#ian internasional seperti A55&85O, A=5A, A2A= dan lain seagain!a. 5ampaklah ah"a tidak han!a idang Ekonomi harus ditangani se'ara konseptual, sistemik dan pro$esional, tetapi idang Hukum Ekonomi pun mau tidak mau #uga harus dipela#ari, ditekuni, diahas dan dikemangkan se'ara konseptual, sistemik dan pro$esional, se#alan, searah dan sederap dengan kei#aksanaan dan pengamilan keputusan di idang ekonomi. 2emoga, 2eminar Hukum Nasional III ini men#adi titik mula agi kesadaran ini, dan
19
titik a"al agi ker#asama !ang aik dan sinergis antara para ahli dan pengamil keputusan di idang ekonomi dengan para ahli dan pengamil keputusan ;aik di idang legislati$, eksekuti$, !udikati$ dan penga"asan< di idang hukum, demi keangkitan angsa dari keterpurukan ekonomi, politik, hukum, hankam mau pun sosial politik se#ak tahun 1+@@.
20