DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL……………………………………………………….i KATA PENGANTAR……………………………………………………...ii DAFTAR ISI……………………………………………………………….1 BAB I PENDAHULUAN………………………………………………....2 1.0 Latar Belakang Masalah…………………………………………….2 1.1 Rumusan Masalah…………………………………………………..2 1.2 Tujuan………………………………………………………………3 BAB II PEMBAHASAN………………………………………………….4 2.0 Pengertian Konstitusi……………………………………………….4 2.1 Isi Konstitusi………………………………………………………..5 2.2 Tujuan Konstitusi…………………………………………………...5 2.3 Klasifikasi Konstitusi dalam Perbagai Perspektif ………………….6 2.4 Proses Perubahan Konstitusi (Amandemen)………………………..7 2.5 Sejarah Lahirnya Konstitusi di Indonesia…………………………..8 BAB III PENUTUP………………………………………………………..10 3.0 Kesimpulan………………………………………………………..10 3.1 Saran……………………………………………………………….10 DAFTAR PUSTAKA……………………………………………………..11
1
BAB I PENDAHULUAN 1.0 Latar Belakang Masalah Dalam hidup bernegara, kita tidak dapat lepas dari sesuatu yang disebut hukum.
Tidak ada satupun negara tanpa hukum. Karena memang fungsinya
sangatlah krusial dalam mengatur kehidupan bernegara. R.M. Mac Iver dalam bukunya “The Modern state” halaman 250 menulis :”Even within the sphere of the state there are two kinds of law. There is the law, which governs the state and there is the law, by means of which the state governs. The former is constitutional law, the latter we may for the sake of distinction call ordinary law” ( Dalam linkungan negara, ada 2 macam hukum. Ada hukum yang memerintah negara dan ada hukum yang merupakan alat bagi negara untuk memerintah.hukum yang pertama adalah “Constitutional law” (Hukum tatanegara). Hukum yang kedua, untuk membedakannya dari hukum yang pertama, dapat kita namakan “Ordinary law” (Hukum biasa yang dipergunakan untuk bergerak, “actief dienend.”)1 Dari kutipan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa dalam hidup bernegara, kita akan menemukan 2 macam hukum: 1) Hukum tata negara (Constitutional law ) sebagai yang mengatur negara.Unsur pokok dalam Hukum ini adalah Konstitusi.Unsur pokok inilah yang akan menjadi Headline dalam makalah ini. 2) Hukum biasa (Ordinary Law) sebagai hukum yang digunakan negara untuk mengatur sesuatu hal. Termasuk dalam hukum ini adalah Hukum pidana dan hukum perdata . 1.1 Rumusan Masalah
1
Wirjono Prodjodikoro, Azas- Azas Hukum Tatanegara di Indonesia (Jakarta: Dian Rakjat,1983),9
2
Dari sedikit gambaran diatas, tentu akan memunculkan beberapa pertanyaan antara lain sebagai berikut: 1. Apa pengertian Konstitusi? 2. Apa sajakah isi konstitusi itu? 3. Apa tujuan konstitusi? 4. Apa sajakah klasifikasi konstitusi itu? 5. Bagaimana Proses perubahan konstitusi (amandemen)? 6. Bagaimanakah sejarah lahirnya konstitusi di Indonesia? 1.2 Tujuan 1. Memahami konsep dasar tentang konstitusi. 2. Mengetahui beberapa hal yang dimuat dalam konstitusi. 3. Menetahui tujuan adanya konsitusi. 4. Mengetahui beberapa klasifikasi Konstitusi dari beberapa perspektif. 5. Mengetahui proses perubahan konstitusi ( amandemen). 6. Mengetahui sejarah lahirnya konstitusi di Indonesia.
3
BAB II PEMBAHASAN 2.0 Pengertian Konstitusi Kata Konstitusi berarti “pembentukan”, berasal dari kata kerja “Constituer” (bahasa Prancis) yang berarti membentuk. Yang dibentuk adalah sebuah negara. Maka, Konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara Maka
dapat
dipahami,
bahwa
bahasa
Belanda
menggunakan
kata
“Grondwet”, yang berarti suatu undang- undang yang menjadi dasar (grond) dari segala hukum. Sedangkan di Indonesia menggunakan kata “ Undang- Undang Dasar” seperti grondwet tadi.2 Menurut K. C. Wheare, konstitusi adalah kumpulan hukum, institusi dan adat kebiasaan, yang ditarik dari prinsip- prinsip rasio tertentu yang membentuk sistem umum, dengan mana masyarakat setuju untuk diperintah.3 Sedangkan Abu Daud Busroh membagi pengertian konstitusi menjadi 2 macam: a) Konstitusi dalam arti luas adalah peraturan- peraturan yang membentuk, mengatur dan memerintah negara baik yang tertulis maupun tidak. b) Konstitusi dalam arti sempit adalah peraturan negara yang tertuang dalam satu dokumen. 4 Dengan demikian, suatu konstitusi merupakan suatu peraturan pokok (fundamental) mengenai soko-soko guru atau sendi-sendi pertama untuk menegakkan bangunan besar yang bernama “Negara”.5 Konstitusi di Indonesia adalah Undang- Undang Dasar 1945.
22
Wirjono Prodjodikoro, Azas- Azas Hukum Tatanegara di Indonesia (Jakarta: Dian Rakjat,1983),10 K. C Wheare, Konstitusi- Konstitusi Modern (Surabaya: pustaka Eureka,2003),3 4 Abu Daud Busroh , Intisari Hukum Tatanegara Perbandingan Konstitusi 9 Negara ( Jakarta: Bina Aksara), 14 5 Wirjono Prodjodikoro, Azas- Azas Hukum Tatanegara di Indonesia (Jakarta: Dian Rakjat,1983),10 3
4
2.1 Isi Konstitusi Berdasarkan pengertian diatas, sudah dapat dipastikan bahwa konstitusi memuat berbagaimacam hal yang sangat penting dalam terbentuknya suatu negara. Dengan melihat sekilas pada konstitusi- konstitusi dari berbagai negara, akan nampak jelas bahwa orang- orang berbeda pemikiran menyangkut apa yang harus menjadi isi konstitusi. Orang Norwegia mengatakan bahwa memerlukan kira- kira 25 halaman, sementara bangsa India membutuhkan kira- kira 250 halaman untuk konstitusi mereka tahun 1950.6 Sedangkan bangsa Indonesia sendiri membutuhkan 37 pasal
7
untuk
merumuskan berbagaimacam hal yang fundamental dalam berdirinya NKRI. Secara global, isi UUD 1945 adalah sebagai berikut: a) Bentuk dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. b) Sistem pemerintahan. c) Sistem pertahanan negara. d) Hak asasi manusia. e) Kewarganegaraan. 2.2 Tujuan Konstitusi Hukum pada Umumnya bertujuan untuk mengadakan tatatertib guna keselamatan
masyarakat, yang penuh dengan bentrokan antara berbagai
kepentingan yang tersebar di tengah-tengah masyarakat . Maka dari itu, tujuan konstitusi secara global adalah: a. Mengadakan tata tertib dalam berbagai lembaga kenegaraan, baik dalam hal kewenangannya maupun cara bekerjanya. b. Mengadakan tata tertib dalam hal hak-hak asasi manusia yang harus dijamin perlindungannya.8 Dalam satu situs mengatakan bahwa tujuan konstitusi adalah sebagai berikut: 6
K. C Wheare, Konstitusi- Konstitusi Modern (Surabaya: pustaka Eureka,2003),49 Wirjono Prodjodikoro, Azas- Azas Hukum Tatanegara di Indonesia (Jakarta: Dian Rakjat,1983),11. 8 Wirjono Prodjodikoro, Azas- Azas Hukum Tatanegara di Indonesia (Jakarta: Dian Rakjat,1983),12. 7
5
1. Konstitusi menggambarkan struktur negara dan bekerjanya lembagalembaga negara. 2. Konstitusi menjelaskan kekuasaan dan kewajiban pemerintah. 3. Konstitusi membatasi kekuasaan pemerintah, karena itu juga berfungsi mencegah kekuasaan yg sewenang-wenang. 4. Konstitusi menetapkan dan melindungi hak-hak dasar warganegara.9 2.3 Klasifikasi Konstitusi dalam Perbagai Perspektif Konstitusi memiliki beberapa klasifikasi dalam beberapa perspektif. Antara lain adalah sebagai berikut. A. Konstitusi tertulis dan Tidak tertulis Ternyata di dunia ada 2 macam konstitusi, yaitu konstitusi tertulis (written constitution) dan tidak tertuli (unwritten constitution). Menurut buku karangan Amos J. Peaslee ”Constitutions of Nations”, hampir semua negara di dunia mempunyai konstitusi terulis. Hanya Inggris dan Canada yang tidak mempunyai konstitusi tertulis. Sedangkan konstitusi tak tertulis itu seperti halnya hukum tak tertulis yang berdasar atas adat kebiasaan.10 B. Berdasarkan Sifat Konstitusi Berdasarkan sifat konstitusi, K. C. Wheare membagi konstitusi menjadi 2, yaitu : a) Konstitusi Rigid (kaku) adalah konstitusi yang bisa diamandemen, tetapi harus melalui proses khusus. b) Konstitusi Fleksibel adalah konstitusi yang dapat diamandemen tanpa melalui proses khusus.11 C. Berdasarkan subyek yang berhak mengamandemen konstitusi. Berdasarkan perspektif ini, K. C. Wheare membagi konstitusi menjadi 2, yaitu : 9
www.laohamutuk.org/surat/konstbahasa.pdf Wirjono Prodjodikoro, Azas- Azas Hukum Tatanegara di Indonesia (Jakarta: Dian Rakjat,1983),10. 11 K. C Wheare, Konstitusi- Konstitusi Modern (Surabaya: pustaka Eureka,2003),25. 10
6
a) Konstitusi yang supreme terhadap legislatif yaitu yang tidak dapat diamandemen oleh badan legislatif. b) Konstitusi yang tidak supreme terhadap legislatif.12 D. Berdasarkan Proses Pendistribusian Kekuasaan Pemerintahan. Berdasarkan perspektif ini, K. C. Wheare membagi konstitusi menjadi 2, yaitu : a) Konstitusi Kesatuan adalah kekuasaan legislatif pusat dalam mengatur legislatif di bawahnya. b) Konstitusi Federal adalah kekuasaan pemerintah dibagi antara pemerintah untuk seluruh negara dan pemerintah untuk negara- negara bagian.13 2.4 Proses Perubahan Konstitusi (Amandemen). Menurut C.F Strong, ada 4 cara untuk mengubah konstitusi, yaitu: a) By the ordinary legislature but under certain restrictions. Misalnya: UUD 1945. b) By the people through a referendum (konstitusi dirubah oleh DPR yang baru terbentuk). Misalnya: Perancis pada masa De Guille. c) By a majority for all units of a federal state, yaitu terdapat di negaranegara federal. d) By a special convention, perubahan konstitusi melalui pembentukan badan khusus. Misalnya: Masa UUDS 1950 di Indonesia.14 Sedangkan menurut K. C. Wheare, ada beberapa proses khusus yang harus dilalui dalam mengamandemen konstitusi, seperti di Amerika, diantaranya adalah: a) Amandemen tidak bisa dilakukan oleh legislatif semata, tetapi masih membutuhkan dukungan dari lembaga- lembaga lain diluar legislatif. 12
K. C Wheare, Konstitusi- Konstitusi Modern (Surabaya: pustaka Eureka,2003),27. K. C Wheare, Konstitusi- Konstitusi Modern (Surabaya: pustaka Eureka,2003),29. 14 Abu Daud Busroh , Intisari Hukum Tatanegara Perbandingan Konstitusi 9 Negara ( Jakarta: Bina Aksara), 15. 13
7
b) Boleh mengamandemen konstitusi hanya melalui dua pertiga mayoritas. c) Atau setelah pemilu. d) Atau setelah pembahasan selama tiga bulan.15 2.5 Sejarah Lahirnya Konstitusi di Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda, Indonesia merupakan bagian dari kerajaan Belanda. Aturan yang digunakan pada saat itu adalah “grondwet”. Dengan aturan tersebut, seluruh hukum ditentukan melalui salah satu jalan, yaitu “wet” (undangundang) atau “algemeen maatregel van bestuur” ( keputusan raja Belanda). Pada tahun 1855, terjadilah
“reegering sreglement” yang menghasilkan
“Indische staatsregeling” yang didalamnya mengenal 4 macam undang- undang, yaitu: -wet - algemeen maatregel van bestuur -Ordonnantie -regeerings verordening Pada masa pendudukan Jepang sejak bulan Maret 1942 hingga 17 Agustus 1945, sistem ketatanegaraan Indonesia tidak jauh berbeda dengan masa penajahan Belanda. Diantaranya Gubernur Jenderal diganti oleh Gun- Sei kan, Departemen kehakiman diubah menjadi sihoo-bu. Sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, ditetapkan suatu undangundang 1945. Persiapan itu telah dilakukan sejak akhir Mei 1945. Oleh PPPKI (Panitia Persiapan Penyelidikan Kemerdekaan Indonesia) yang dipimpin oleh Dr. K. R. T. Radjiman Wedioningrat. Setelah kekalahan Jepang dari sekutu pada Perang Dunia II, Belanda berusaha kembali ke wilayah Indonesia dengan NICA (Netherlands Civil Affairs). Akibatnya, beberapa daerah di Indonesia diberi status Negara Bagian dari suatu negara federasi, yaitu Belanda. Kemudian pada tanggal 17 Nopember 1945, terjadilah perundingan pertama Indonesia- Belanda yang diwakili oleh Van Mook dan Sutan Syahrir dengan pimpinan Jenderal Inggris Christison yang tak menghasilkan apa-apa. 15
K. C Wheare, Konstitusi- Konstitusi Modern (Surabaya: pustaka Eureka,2003),12.
8
Dilanjutkan dengan persetujuan linggarjati pada tanggal 25 Maret 1947 yang intinya adalah: A. Pemerintah Belanda mengakui Pemerintah Republik Indonesia berkuasa de facto atas Jawa, Madura, dan Sumatera. B. Kedua pemerintah akan bekerjasama untuk waktu singkat untuk membentuk negara federasi yang berdaulat dan demokratis, bernama Republik Indonesia Serikat. Berlanjut dengan Agresi Militer I, Persetujuan Renville, dan Agresi Militer II oleh Belanda. Hingga akhirnya pada tanggal 28 Januari 1949 DK PBB menerima resolusi yang memuat: A. Supaya
segera
dilakukan
“cease
fire”
(pemberhentian
tembak-
menembak). B. Membebaskan pemimpin- pemimpin Republik Indonesia. Namun hal itu tak pernah dihiraukan. Hingga akhirnya terjadilah KMB pada tanggal 13 Agustus 1949 di Den Haag. Tidak lama kemudian, Indonesia menjadi Negara Kesatuan. Setelah itu, muncullah UUDS 1950. Hingga akhirnya berubah menjadi UUD 1945.16
BAB III PENUTUP 3.0 Kesimpulan
16
Wirjono Prodjodikoro, Azas- Azas Hukum Tatanegara di Indonesia (Jakarta: Dian Rakjat,1983),19.
9
Dengan demikian, suatu konstitusi merupakan suatu peraturan pokok (fundamental) mengenai soko-soko guru atau sendi-sendi pertama untuk menegakkan bangunan besar yang bernama “Negara”. Sendi- sendi ini haruslah kuat dan tidak mudah runtuh, agar bangunan Negara tetap berdiri, walaupun ada angin taufan menerjang. Maka dari itu, Konstitusi harus tahan uji, kalau ada serangan dari tangan- tangan jahil yang akan menggantikan sendi- sendi itu dengan tiang- tiang yang lain coraknya dan yang akan merubah wajah negara, sehingga bangunan yang asli dan molek menjadi jelek.17 Konstitusi di Indonesia memilki sejarah panjang dan cukup berliku. Hingga akhirnya, Bangsa Indonesia berkomitmen dengan UUD 1945 yang memuat 37 pasal. 3.1 Saran Perjalan pencarian jatidiri bangsa Indonesia berupa sejarah perubahanperubahan konstitusi cukup melelahkan. Begitu pentingnya konstitusi, mari kita jaga bersama kekokohan tiang- tiang Bangsa Indonesia, yaitu UUD 1945.
DAFTAR PUSTAKA 1.
Prodjodikoro, Wirjono. 1983. Azas- Azas Hukum Tatanegara
di Indonesia. Jakarta: Dian Rakjat.
17
Wirjono Prodjodikoro, Azas- Azas Hukum Tatanegara di Indonesia (Jakarta: Dian Rakjat,1983),9
10
2.
Wheare, K. C.2003. Konstitusi- Konstitusi Modern.Surabaya:
Pustaka Eureka. 3. Busroh, Abu Daud.2005. Intisari Hukum Tatanegara Perbandingan Konstitusi 9 Negara. Jakarta: Bina Aksara 4. www.laohamutuk.org/surat/konstbahasa.pdf
11
