BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pencatatan perkawinan seperti yang diamanatkan Pasal 2 ayat (2) UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak untuk mematasi hak asasi warga negara! Tetapi" #ustru untuk melindungi warga negara dalam memangun keluarga dan memerikan kepastian hukum terhadap hak suami" istri" dan anak$anaknya! suat suatu u perk perkaw awin inan an elu elum m dapa dapatt diak diakui ui kea keasah sahan anny nyaa #ika #ika tida tidak k dicat dicatatk atkan an!! Pencatatan itu untuk terti administrasi" memerikan kepastian hukum agi status hukum suami" istri" anaknya" dan #aminan perlindungan terhadap hak yang timul seperti hak waris" hak untuk memperoleh akta kelahiran! Pencatatan sipil harus memenuhi syarat dan prosedur dalam UU Perkawinan! UU Perk Perkaw awin inan an meng mengan anut ut asas asas mono monoga gami mi!! Namu Namun" n" unda undang ng$u $und ndan ang g tida tidak k melaran melarang g seoran seorang g suami suami eristr eristrii leih leih dari dari satu (polig (poligami ami)) setelah setelah memenu memenuhi hi syarat dan prosedur yang ditentukan dalam Pasal % ayat (2)" Pasal 4" Pasal &" Pasal 9" Pasal 12 UU Perkawinan dan PP No 9 Tahun 197&! 'turan itu erlaku untuk semua warga negara tanpa memeda$edakan orang atau golongan! ika tidak memenuhi syarat itu erakiat tidak dapat dicatatkan suatu perkawinan di antor Urusan 'gama (*slam) atau antor +atatan ,ipil (non$*slam)! 'kiat hukumn hukumnya ya"" tidak tidak mempun mempunya yaii status status hukum hukum perkaw perkawinan inan yang yang sah dan tidak tidak mempunyai hak waris agi suami" istri" atau anak$anaknya Pemerintah memandang Pasal 4% ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan anak luar kawin hanya mempunyai huungan perdata dengan iu dan keluarga iunya" #uga untuk memerikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap huungan keduanya! ,ea" perkawinan yang tidak dicatat dianggap peristiwanya tidak ada" sehingga anak yang dilahirkan diseut anak luar perkawinan yang sah! -aka tidak masuk akal #ika UU Perkawinan memastikan seorang anak luar kawin memi memili liki ki huu huung ngan an huku hukum m deng dengan an seor seoran ang g laki laki$l $lak akii yang ang tida tidak k teri terika katt perkawinan yang sah!
are arena na itu" itu" Pasa Pasall 2 ayat ayat (2) (2) dan dan Pasa Pasall 4% ayat ayat (1) (1) UU Perk Perkaw awin inan an tida tidak k ertentangan Pasal 2. / ayat (1)" (2) dan Pasal 2. 0 ayat (1) UU0 194&! ,ea" #ika perkawinan itu dilakukan secara sah" maka hak$hak seagaimana diatur dalam Pasal 2. / ayat (1)" (2) dan Pasal 2. 0 ayat (1) UU0 194& dapat terpenuhi!
1.2 Rumusan Masalah
'pa ungsi diuatkannya seuah akta perkawinan di lemaga pencatatan sipil setelah ter#adinya proses perkawinan /agaimana dengan keasahan Perkawinan #ika tidak dicatatkan /agaimana dengan dasar hukum dari pencatatan akta perkawinan yang yang diuat oleh pencatatan sipil -engapa akta perkawinan yang diuat oleh negara lain yang perkawinan ini meliatkan seorang 3arga Negara *ndonesia kemudian di negara *ndonesia sendiri tidak dianggap sah
BAB II PEMBAHASAN
2.1 Pencatatan Siil
Pengertian catatan sipil adalah suatu catatan dalam suatu datar tertentu mengenai kenyataan$kenyataan yang punya arti penting agi status keperdataan seseorang yang dilakukan oleh pegawai kantor catatan sipil! 'da lima peristiwa hukum dalam kehidupan manusia yang perlu dilakukan pencatatan" yaitu elahiran" untuk menentukan status hukum seseorang seagai su#ek hukum" yaitu pendukung hak dan kewa#ian5 Perkawinan" untuk menentukan status hukum seseorang seagai suami atau isteri dalam suatu ikatan perkawinan5 Perceraian" untuk menentukan status hukum seseorang seagai #anda atau duda5 ematian" untuk menentukan status hukum seseorang seagai ahli waris" #anda atau duda dan suami atau isteri yang telah meninggal5 Penggantian nama" untuk menentukan status hukum seseorang dengan identitas tertentu dalam hukum perdata! ,eelum adanya suatu pencatatan perkawinan maka seelumnya adalah melakukan perkawinan" perkawinan yang sah maka akan memuat suatu pencatatan perkawinan yang sah pula" dan sesuai menurut pasal 2 ayat (1) Undang$Undang Nomor 1 Tahun 1974 6Perkawinan adalah sah apaila dilakukan menurut hukum masing$masing agama dan keperca yaannya itu! 0inas ependudukan 0an Pencatatan sipil melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kei#akan daerah di idang 'dministrasi ependudukan! Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud" 0inas ependudukan 0an Pencatatan sipil mempunyai ungsi a! Pengumpulan" Pengelolaan dan Pengendalian 0ata yang erentuk 0ata /ase serta analisis data untuk penyusunan program kegiatan5 ! Perencanaan strategis pada 0inas ependudukan dan Pencatatan sipil 5 c! Perumusan ei#akan teknis /idang ependudukan dan Pencatatan sipil 5 d! Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan urusan Umum /idang ependudukan dan Pencatatan ,ipil 5 e! Peminaan dan pelaksanaan tugas /idang ependudukan dan Pencatatan sipil5 ! Pelaksanaan" Pengawasan" Pengendalian serta 8aluasi dan Pelaporan peyelenggaraan /idang ependudukan dan Pencatatan sipil 5
g! Pelaksanaan standart pelayanan minimal yang wa#i dilaksanakan pada /idang ependudukan dan Pencatatan sipil 5 h! Penyelenggara esekretariatan 0inas ependudukan dan Pencatatan sipil 5 i! Pelayanan Pendataran Penduduk" Pencatatan sipil" Pengelolaan *normasi 'dm ependudukan dan Penyerasian perkemangan kependudukan5 #! Pengkoordinasian *ntegrasi dan ,inkronisasi kegiatan /idang 'dministrasi ependudukan dan Penyerasian Perkemangan ependudukan dilingkungan Pemerintah 0aerah 5 k! Peminaan kepada masyarakat tentang ependudukan dan Pencatatan sipil 5 l! Pelaksanaan ker#asama dengan lemaga Pemeritah dan lemaga lainnya 5 m! oordinasi dengan *nstansi terkait dalam hal kei#akan ependudukan" Terti 'dminitrasi ependudukan dan 'nalisis dampak ependudukan 5 n! Pelaksanaan ,istem *normasi 'dministrasi ependudukan 5 o! Pemangunan dan Pengemangan aringan omunikasi 0ata ependudukan 5 p! Perlindungan 0ata Priadi penduduk dalam proses dan hasil Pedataraan Penduduk serta Pencatatan sipil pada 0ata /ase ependudukan5 :! Peminaan dan pengemangan sumer daya manusia Pengelola Pendataran Penduduk" Pencatatan sipil" Pengelolaan *normasi 'dministrasi ependudukan dan Penyerasian Perkemangan ependudukan 5 r! Pengawasan dan Pengendalian atas penyelenggaraan Pendataran Penduduk" Pencatatan ,ipil Pengelolaan *normasi 'dministrasi ependudukan dan Penyerasian Perkemangan ependudukan s! Penyusunan rencana pemangunan dan pengemangan kegiatan pendataran dan pencatatan penduduk t! Pemerian Nomor *nduk ependudukan (N*) /erikut adalah tugas dari Pencatatan ,ipil" dan pencatatan sipil dalam segi Perkawinan maka akan melakukan tugasnya seagai erikut ,etelah kita melakukan perkawinan maka kita dapat memuat atau mencatatkan akta perkawinan oleh Pe#aat pencatatan sipil! -aka untuk mencatatkan akta perkawinan maka yang melakukan perkawinan harus memenuhi syarat$syarat yang harus dipenuhi dalam melegalkan akta perkawinan! ,yaratnya seagai erikut ;
-engisi
;
,urat Nikah= keterangan nikah yang sah dari istituisi keagamaan ('sli)
;
'kta elahiran pasangan ('sli)
;
;
;
;
Pas ?" ? lemar
;
,urat pengantar= ,urat keterangan dari elurahan pasangan ('sli)
;
Uang administrasi
-aka setelah pasangan suami istri yang telah memenuhi syarat umum terseut" maka pihak kantor pencatatan sipil akan memuatkan akta perkawinan dengan tata cara menyerahkan ormulir pencatatan perkawinan kepada pasangan suami istri melakukan eriikasi dan alidasi terhadap data yang tercantum dalam ormulir pencatatan perkawinan mencatat pada register akta perkawinan dan meneritkan kutipan akta perkawinan Penghayat epercayaan! utipan akta perkawinan seagaimana dimaksud pada ayat (1) huru c dierikan kepada masing$masing suami dan istri!
2.2 !ungsi Pencatatan Perka"inan #i#alam Akta Perka"inan $leh %ant$r Pencatatan Perka"inan
,ertu ketika perkawinan telah dicatatkan" maka pencatatan itu digunakan seagai /ukti sahnya perkawinan menurut Negara yang diperlukan seagai dasar @egalitas kehidupan ersama Pengurusan akta kelahiran anak yang dilahirkan" peneritan Tun#angan keluarga" asuransi" pensiun" perankan Perlindungan hukum agi pasangan dan anak Persyaratan melakukan gugat cerai /agi Pemerintah" 0engan Pencatatan Perkawinan 0iperoleh ,tatistik Peristiwa Aang 0apat 0igunakan Untuk epentingan Pemantauan eluarga 0an Penetapan ei#akan Pemangunan @ainnya!
Tu#uan pencatatan ialah untuk memperoeh kepastian hukum tentang status perdata seseorang yang mengalami peristiwa hukum terseut! epastian hukum itu penting untuk menentukan ada tidaknya hak dan kewa#ian diantara para pihak yang mengadakan huungan hukum! 0engan demikian secara rinci tu#uan dan pencatatan adalah
agar warga masyarakat memiliki ukti$ukti otentik5 memperlancar aktiitas pemerintah di idang kependudukan5 memerikan kepastian hukum agi kedudukan hukum setiap 3arga Negara! -aka apaila suatu perkawinan dilakukan oleh seseorang yang eragama sesama *slam maka" Nikah yang sah menurut undang$undang adalah nikah yang telah memenuhi syarat$syarat yang ditentukan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN)! Pencatatan ini dilakukan #ika ketentuan dan peraturan seagaimana Peraturan -enteri 'gama Nomor 11 Tahun 2BB7 telah dipenuhi! -anaat pencatatan pernikahan -endapat perlindungan hukum /ayangkan" misalnya ter#adi kekerasan dalam rumah tangga (0CT)! ika sang istri mengadu kepada pihak yang erwa#i" pengaduannya seagai istri yang mendapat tindakan kekerasan tidak akan dienarkan! 'lasannya" karena sang isteri tidak mampu menun#ukkan ukti$ukti otentik akta pernikahan yang res mi! -emudahkan urusan peruatan hukum lain yang terkait dengan pernikahan 'kta nikah akan memantu suami isteri untuk melakukan keutuhan lain yang erkaitan dengan hukum! -isalnya hendak menunaikan iadah ha#i" menikahkan anak perempuannya yang sulung" pengurusan asuransi kesehatan" dan lain seagainya! @egalitas ormal pernikahan di hadapan hukum Pernikahan yang dianggap legal secara hukum adalah pernikahan yang dicatat oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN) atau yang ditun#uk olehnya! arenanya" walaupun secara agama seuah pernikahan yang tanpa dicatatkan oleh PPN" pada dasarnya illegal menurut hukum! Ter#amin keamanannya ,euah pernikahan yang dicatatkan secara resmi akan ter#amin keamanannya dari kemungkinan ter#adinya pemalsuan dan kecurangan lainnya! -isalnya" seorang suami atau istri hendak memalsukan nama mereka yang terdapat dalam 'kta Nikah untuk keperluan yang menyimpang! -aka" keaslian 'kta Nikah itu dapat diandingkan dengan salinan 'kta Nikah terseut yang terdapat di U' tempat yang ersangkutan menikah dahulu!
easahan Perkawinan ika Tidak 0icatatkan Proses pencatatan perkawinan sendiri" seenarnya ini tidak men#adikan perkawinan itu tidak sah karena proses pencatatan itu sendiri adalah proses
administrati! 0alam konteks agama=adat perkawinan yang tidak dicatatkan di$ anggap sah! Namun dalam hukum nasional" proses pen$catatan ini telah men#adi agian dari hukum positi" ka$rena hanya dengan proses ini maka masing$masing pihak diakui segala hak dan kewa#iannya di depan hukum! Tiap$tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang$undangan yang erlaku (pasal 2 ayat 1 Undang$Undang No! 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)! /agi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama *slam" pencatatan dilakukan di antor Urusan 'gama (U')! ,edangkan agi yang eragama selain *slam (atholik" risten" /udha" Dindu" onghucu" Penghayat dan lain$ lain) pencatatan itu dilakukan di antor +atatan ,ipil (+,)! emudian Perkawinan dapat dicatatkan dalam kurun waktu perkawinan antara pasangan suami istri telah usai dan langsung menu#u ke instansi yang erwenang seelum melewati waktu satu ulan se#ak perkawinan menurut 'gama dilangsungkan! 'paila perkawinan tidak dicatatkan maka seseorang yang telah melakukan perkawinan maka orang terseut tidak memiliki ukti otentik dengan ahwa seseorang terseut telah kawin! ,erta akan mengalami cacar hukum apaila sampai seseorang yang melakukan perkawinan telah mempunyai keturunan serta" erdampak pada harta pemagian waris karena tidak memiliki suatu ukti yang otentik apaila tidak dicatatkan! 'paila seseorang melakukan perkawinan diluar negeri misal seorang T* melangsungkan perkawinan di negara tempat dia eker#a yang notaene masih men#adi warga negara *ndonesia" maka hal terseut memiliki persyaratan! /ahwa P8C,A'C'T'N P8@'PEC'N P8C'3*N'N 0* P8C3'*@'N C* /ukti pencatatan perkawinan= akta perkawinan dari Negara setempat TP suami dan istri agi penduduk *ndonesia" dan Paspor C* P8C,A'C'T'N P8N+'T'T'N P8C'3*N'N 0* P8C3'*@'N C* ,urat keterangan tentang ter#adinya perkawinan dari Negara setempat Pas photo suami dan istri TP suami dan istri agi penduduk *ndonesia" dan Paspor C*
2.& Dasar Hukum #ari Pencatatan suatu Perka"inan $leh Lem'aga Pencatatan Siil
0asar hukum mengenai pencacatan perkawinan=pernikahan" erada di UU Nomor 22 Tahun 194?" UU Nomor 1 Tahun 1974" PP Nomor 9 Tahun 197& tentang pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974! UN0'NF$UN0'NF T8NT'NF NE 22 T'DUN 194? -engatakan Nikah yang dilakukan menurut agama *slam" selan#utnya diseut nikah" diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah yang diangkat oleh -enteri 'gama atau pegawai yang ditun#uk olehnya! Talak dan ru#uk yang dilakukan menurut agama *slam selan#utnya diseut talak dan ru#uk" dieritahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah! Pasal ini memeritahukan legalisasi ahwa supaya nikah" talak" dan ru#uk menurut agama *slam supaya dicatat agar mendapat kepastian hukum! 0alam Negara yang teratur segala hak$hak yang ersangkut pada dengan kependudukan harus dicatat" seagai kelahiran" pernikahan" kematian" dan seagainya lagi pada perkawinan perlu di catat ini untuk men#aga #angan sampai ada kekecauan! Undang$undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 'yat 2 menyatakan GTiap$tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang$undangan yang erlaku!G PP NE-EC 9 T'DUN 197& T8NT'NF P8@','N''N UU NE-EC 1 T'DUN 1974 T8NT'NF P8C'3*N'N! /a ** Pasal 2 'yat 1 GPencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut 'gama *slam" dilakukan oleh Pegawai Pencatat seagaimana dimaksud dalam UU Nomor %2 tahun 19&4 tentang Pencatat Nikah" Talak" dan Cu#uk!G 'yat 2 GPencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama *slam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada antor +atatn ,ipil seagaiman dimaksud dalam eragai perundang$undangan mengenai pencatatan perkawinan!G
'yat % G0engan tidak mengurangi ketentuan$ketentuan yang khusus erlaku agi tatacara pencatatan perkawinan erdasarkan eragai peraturan yang erlaku" tatacara pencatatn perkawinan dilakukan seagaimana ditentukan dalam Pasal % samapai Pasal 9 Peraturan Pemerintah!G Pasal ?5 'yat 1 GPegawai Pencatat yang menerima pemeritahuan kehendak melangsungkan perkawinan" meneliti apakah syarat$sayart perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang$undang!G 'yat 1 G,elain penelitian terhadap hal seagai dimaksud dalam ayat (1)" Pegawai Pencatat meneliti pula utipan 'kta elahiran atau surat kenal lahir calon mempelai! 0alam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal$usul calon mempelai yang dierikan oleh epala 0esa atau yang setingkat dengan itu5 eterangan mengenai nama" agama=kepercayaan" peker#aan" dan tempat tinggal orang tua calon mempelai5 *Hin tertulis=iHin Pengadilan seagai dimaksud dalam pasal ? ayat (2)" (%)" (4)" dan (&) Undang$undang" apaila salah seorang calon mempelai atau keduanya elum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun5 *Hin Pengadilan seagi dimaksud pasal 14 Undang$undang5 dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai isteri5 0ispensasi Pengadilan=Pe#aat seagai dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang$undang5 *Hin kematian isteri atau suami yang terdahuluatau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian" agi perkawinan untuk kedua kalinya atau leih5 *Hin tertulis dari Pe#aat yang ditun#uk oleh -enteri D'N'-=P'NF'/" apaila salah satu calon mempelai atau keduanya anggota 'ngkatan /ersen#ata5 ,urat kuasa otentik atau di awah tangan yang disahkan Pegawai Pencatat" apaila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alas an yang penting" sehingga mewakilkan kepada orang lain!
2.( Akta Perka"inan )ang Di'uat *leh Pihak encatatan Siil Luar Negeri )ang Meli'atkan +arga Negara In#$nesia
Pada Pasal &? ayat (1) UU No! 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (6UUP)" perkawinan yang dilangsungkan di luar *ndonesia antara dua orang warga negara *ndonesia atau seorang warga negara *ndonesia dengan warga negara 'sing adalah sah yang apaila 0ilakukan menurut hukum yang erlaku di negara di mana perkawinan itu dilangsungkan5 dan /agi warga negara *ndonesia tidak melanggar ketentuan$ketentuan Undang$ undang ini!
emudian #uga pada Pasal &? ayat (2) UUP menentukan ahwa dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami$istri itu kemali di wilayah *ndonesia" surat ukti perkawinan mereka harus didatarkan di antor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka!
,eelum dicatatkan di *ndonesia" perkawinan terseut harus dilaporkan kepada Perwakilan Cepulik *ndonesia di negara setempat dengan memenuhi syarat erupa otokopi a!
ukti pencatatan perkawinan=akta perkawinan dari negara setempat5
!
Paspor Cepulik *ndonesia5 dan=atau
c!
TP suami dan isteri agi penduduk *ndonesia!
Pelaporan perkawinan terseut dilakukan dengan tata cara 3arga Negara *ndonesia mengisi
,elama para pihak telah melaksanakan pencatatan perkawinan di luar negeri sesuai hukum yang erlaku di negara terseut" maka perkawinan adalah sah dengan segala akiat hukumnya! 'kiat hukum yang dimaksud misalnya status anak" harta perkawinan" pewarisan" hak dan kewa#ian suami$istri ila perkawinan erakhir karena perceraian dan seagainya! emudian" agar perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri terseut diakui di *ndonesia maka harus dilakukan pelaporan dan pencatatan pada 0inas ependudukan dan +atatan ,ipil di *ndonesia dalam kurun waktu 1 tahun se#ak pasangan yang telah melakukan perkawinan di luar negeri tia di *ndonesia sesuai dengan domisili yang ersangkutan! pelaporan ke kantor catatan sipil dengan memawa 1!
ukti pelaporan=pencatatan perkawinan di luar negeri5 dan
2!
kutipan 'kta Perkawinan!
ika pelaporan lewat dari #angka waktu 1tahun terseut akan dikenai denda administrati sesuai peraturan daerah setempat! adi" akta nikah yang dikeluarkan oleh pe#aat di *nggris elum memiliki kekuatan hukum di *ndonesia #ika5 tidak dilaporkan kepada Perwakilan *ndonesia di negara setempat5 dan tidak dicatatkan dan dilaporkan ke 0inas ependudukan dan +atatan ,ipil di *ndonesia!
BAB III PENU,UP
&.1 %esimulan
0ari makalah diatas yang telah selesai maka saya dapat menarik kesimpulan ahwa
&.2 SARAN
adi erdasarkan uraian diatas saya akan memerikan eerapa saran seagai erikut adi menurut saya dalam proses pencatatan akta perkawinan itu sangat penting" karena ketika kalian melakukan perkawinan dan mencatatkan perkawinan saudara" maka saudara dapat merasakan ketentraman dalam eragai hal yang menun#ang untuk prosedur hukum" seperti status saudara #elas" keturunan saudara #elas" dan dapat men#alankan pemagian harta waris kepada keturunan sedara atau seagai ahli waris!
adi Pentinglah kita mencatatkan Perkawinan yang telah kita laksanakan" demi memperoleh kepastian hukum" keadilan" dan kemanaatan!