KATA PENGANTAR
Puji syukur saya ucapkan kehadirat ALLAH Swt karena atas rahmat dan NikmatNya Saya Saya dapa dapatt menye menyeles lesaik aikan an tuga tugass Huku Hukum m Keua Keuang ngan an Nega Negara ra tenta tentang ng Maks Maksud ud,, Pengertian Dan Perbedaan Pasal 2 (g) Undang-undang No.17 Tahun 2003, Pasal 1 (2) Undang-undang No.19 Tahun 2003, Pasal 1 (1) Undang-undang No.40 Tahun 2007. Tuga Tugass Huku Hukum m Keua Keuang ngan an Nega Negara ra Ini Ini saya saya Buat Buat sede sedemik mikian ian rupa rupa semog semogaa dapat dapat menam menamba bah h wawa wawasan san dan dan peng pengeta etahu huan an serta serta mera merang ngsan sang g pikira pikiran n dan dan anali analisis sis pemikiran pemikiran terhadap terhadap keuangan keuangan Negara, Negara, jenis-jenis penganggar penganggaran, an, bentuk badan badan hukum hukum yang mendapat atau menerima bantuan anggaran. Penjabaran lebih detail selanjutnya saya serahka serahkan n kepada kepada Bapak Bapak Pemimb Pemimbing ing mata mata kuliah kuliah Hukum Hukum Keuang Keuangan an Negara. Negara. Tidak lupa saya ucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang berkenaan membantu menyelesaikan tugas ini sehingga dapat selesai dengan baik. Saya Saya sadar sadar deng dengan an penu penuh h bahw bahwaa tuga tugass saya saya ini sang sangat atlah lah jauh jauh dari dari kata kata sempur sempurna, na, maka maka dari itu saya saya mengha mengharap rap bimbing bimbingan an serta serta petunjuk petunjuk dari Bapak Bapak pembimbing pembimbing mata kuliah Hukum Keuangan Keuangan Negara agar supaya tugas saya ini dapat menjadi lebih baik lagi. Akhir kata, semoga tugas ini dapat bermanfaat.
1
DAFTAR ISI Sampul…………………………………………………………………… Kata Pengantar…………………………………………………………....
1
Daftar Isi………………………………………………………………….
2
BAB I PENDAHULUAN………………………………………………..
3
i. Latar Belakang………………………………………………..………..
3
ii. Rumusan Masalah……………………………………………..………
4
iii. Tujuan…….…………………………………………………………..
4
BAB II PEMBAHASAN………………………………………………...
5
A. Sejarah Singkat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan…
5
B. Pengertian Keuangan Negara……………………………………….
7
C. Pengertian Pengawasan……………..……………………………….
8
D. Pengertian Pasal 2 (g) Undang-undang No.17 Tahun 2003…………
10
E. Pengertian Pasal 1 (2) Undang-undang No.19 Tahun 2003…………
10
F. Pengertian Pasal 1 (1) Undang-undang No.40 Tahun 2007…………
11
BAB III PENUTUP…………………………...…………………………
13
A.
Kesimpulan
13
DAFTAR PUSTAKA…………………………………………… 15
2
BAB I PENDAHULUAN
i.
Latar Belakang
Negara dapat di ibaratkan sebagai suatu keluarga yang mana mempunyai hak dan kewajiban yang dalam hal ini lebih khusus dapat di nilai berupa uang yang tertuang dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara. Sejalan dengan semakin luas dan kompleksnya kegiatan pengelolaan keuangan negara, perlu diatur ketentuan mengenai hubungan keuangan antara pemerintah dan lembaga-lembaga infra/supranasional yang lebih jelas. Sehingga keuangan Negara tersebut yang merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah. Maupun kekayaan dan atau pendapatan Negara yang berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara dapat berfungsi sebagai mana mestinya dan juga bermanfaat untuk kesejah teraan rakyat.
3
ii.
Rumusan Masalah 1) Kapan munculnya Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ? 2) Apa yang dimaksud Keuangan Negara dan Pengawasan keuangan negara ? 3) Sebutkan maksud dari Pasal 2 (g) Undang-undang No.17 Tahun 2003 ? 4) Sebutkan maksud dari Pasal 1 (2) Undang-undang No.19 Tahun 2003 ? 5) Sebutkan maksud dari Pasal 1 (1) Undang-undang No.40 Tahun 2007 ? 6) jelaskan Pendapat anda tentang hubungan ke tiga pasal tersebut ?
iii.
Tujuan Agar kita dapat mengetahui dan mengerti tentang keuangan negara sehingga
kita dapat mengambil kesimpulan, bahwa sudah berhasilkah good governance dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara serta suatu penyelenggaraan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar.
4
BAB II PEMBAHASAN
G. Sejarah Singkat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Sejarah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang perkembangan lembaga pengawasan sejak sebelum era kemerdekaan. Dengan besluit Nomor 44 tanggal 31 Oktober 1936 secara eksplisit ditetapkan bahwa Djawatan Akuntan Negara (Regering Accountantsdienst) bertugas melakukan penelitian terhadap pembukuan dari berbagai perusahaan negara dan jawatan tertentu. Dengan demikian, dapat dikatakan aparat pengawasan pertama di Indonesia adalah Djawatan Akuntan Negara (DAN). Secara struktural DAN yang bertugas mengawasi pengelolaan perusahaan negara berada di bawah Thesauri Jenderal pada Kementerian Keuangan. Dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 1961 tentang Instruksi bagi Kepala Djawatan Akuntan Negara (DAN), kedudukan DAN dilepas dari Thesauri Jenderal dan ditingkatkan kedudukannya langsung di bawah Menteri Keuangan. DAN merupakan alat pemerintah yang bertugas melakukan semua pekerjaan akuntan bagi pemerintah atas semua departemen, jawatan, dan instansi di bawah kekuasaannya. Sementara itu fungsi pengawasan anggaran dilaksanakan oleh Thesauri Jenderal. Selanjutnya dengan Keputusan Presiden Nomor 239 Tahun 1966 dibentuklah Direktorat Djendral Pengawasan Keuangan Negara (DDPKN) pada Departemen Keuangan. Tugas DDPKN (dikenal kemudian sebagai DJPKN) meliputi pengawasan anggaran dan pengawasan badan usaha/jawatan, yang semula menjadi tugas DAN dan Thesauri Jenderal. DJPKN mempunyai tugas melaksanakan pengawasan seluruh pelaksanaan anggaran negara, anggaran daerah, dan badan usaha milik negara/daerah. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 1971 ini, khusus pada Departemen Keuangan, tugas Inspektorat Jendral dalam bidang pengawasan keuangan negara dilakukan oleh DJPKN. Dengan diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tanggal 30 Mei 1983. DJPKN ditransformasikan menjadi BPKP, sebuah lembaga pemerintah
5
non departemen (LPND) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Salah satu pertimbangan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tentang BPKP adalah diperlukannya badan atau lembaga pengawasan yang dapat melaksanakan fungsinya secara leluasa tanpa mengalami kemungkinan hambatan dari unit organisasi pemerintah yang menjadi obyek pemeriksaannya. Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah telah meletakkan struktur organisasi BPKP sesuai dengan proporsinya dalam konstelasi lembaga-lembaga Pemerintah yang ada. BPKP dengan kedudukannya yang terlepas dari semua departemen atau lembaga sudah barang tentu dapat melaksanakan fungsinya secara lebih baik dan obyektif. Tahun 2001 dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 103 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga
Pemerintah
Non
Departemen
sebagaimana
telah
beberapa
kali
diubah,terakhir dengan Peraturan Presiden No 64 tahun 2005. Dalam Pasal 52 disebutkan, BPKP mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan yang dilakukan BPKP diarahkan lebih bersifat preventif atau pembinaan dan tidak sepenuhnya audit atau represif. Kegiatan sosialisasi, asistensi atau pendampingan, dan evaluasi merupakan kegiatan yang mulai digeluti BPKP. Sedangkan audit investigatif dilakukan dalam membantu aparat penegak hukum untuk menghitung kerugian keuangan negara. Pada masa reformasi ini BPKP banyak mengadakan Memorandum of Understanding (MoU) atau Nota Kesepahaman dengan pemda dan departemen/lembaga sebagai mitra kerja BPKP. MoU tersebut pada umumnya membantu mitra kerja untuk meningkatkan kinerjanya dalam rangka mencapai good governance. Sesuai arahan Presiden RI tanggal 11 Desember 2006, BPKP melakukan reposisi dan revitalisasi fungsi yang kedua kalinya. Reposisi dan revitalisasi BPKP diikuti dengan penajaman visi, misi, dan strategi. Visi BPKP yang baru adalah "Auditor Intern Pemerintah yang Proaktif dan Terpercaya dalam Mentransformasikan Manajemen Pemerintahan Menuju Pemerintahan yang Baik dan Bersih". Dengan visi ini, BPKP menegaskan akan tugas pokoknya pada
6
pengembangan fungsi preventif. Hasil pengawasan preventif (pencegahan) dijadikan model sistem manajemen dalam rangka kegiatan yang bersifat pre-emptive. Apabila setelah hasil pengawasan preventif dianalisis terdapat indikasi perlunya audit yang mendalam, dilakukan pengawasan represif non justisia. Pengawasan represif non justisia digunakan sebagai dasar untuk membangun sistem manajemen pemerintah yang lebih baik untuk mencegah moral hazard atau potensi penyimpangan (fraud). Tugas perbantuan kepada penyidik POLRI, Kejaksaan dan KPK, sebagai amanah untuk menuntaskan penanganan TPK guna memberikan efek deterrent represif justisia, sehingga juga sebagai fungsi pengawalan atas kerugian keuangan negara untuk dapat mengoptimalkan pengembalian keuangan negara.
H. Pengertian Keuangan Negara
Keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena : 1.
Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban
pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah. 2.
Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Badan
Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan
yang
menyertakan
modal
negara,
atau
perusahaan
yang
menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.
Beberapa pendekatan yang digunakan dalam merumuskan Keuangan Negara Antara Lain.
a) Dari sisi obyek Yaitu dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
7
b) Dari sisi subyek yaitu dengan Keuangan Negara meliputi seluruh obyek sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan Negara/Daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara.
c) Dari sisi proses Yaitu Keuangan Negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggunggjawaban.
d) Dari sisi tujuan Yaitu Keuangan Negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan obyek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.
I. Pengertian Pengawasan Secara umum yang dimaksud dengan pengawasan adalah segala kegiatan dan tindakan untuk menjamin agar penyelenggaraan suatu kegiatan tidak menyimpang dan tujuan serta rencana yang telah digariskan. Karena pihak yang paling bertanggungjawab atas kesesualan pelaksanaan kegiatan dengan tujuan dan rencananya ini adalah pihak atasan, maka pengawasan sesungguhnya mencakup baik aspek pengendalian maupun aspek pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak atasan terhadap bawahannya. Menurut Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, yang dimaksud dengan keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Bila pengertian pengawasan tersebut diterapkan terhadap pengawasan keuangan Negara.
8
Jadi dapat dikemukakan bahwa pengawasan keuangan negara adalah segala tindakan untuk menjamin agar pcngelolaan keuangan negara berjalan sesuai dengan tujuan, rencana, dan aturan-aturan yang telah digariskan. Karena yang menjadi objek pengawasan keuangan negara adalah anggaran negara, maka pengertian pengawasan keuangan negara diihat dari segi komponen anggaran negara dapat pula dinyatakan sebagai berikut: pengawasan keuangan negara adalah segala kegiatan untuk menjamin agar pengumpulan penerimaan-penerimaan negara, dan penyaluran pengeluaran pengeluaran negara, tidak menyimpang dari rencana yang telah digariskan di dalam anggaran. Dengan kata lain tujuan pengawasan pada dasarnya adalah untuk mengamati apa yang sungguh-sungguh terjadi serta membandingkannya dengan apa yang seharusnva. Bila ternyata kemudian ditemukan adanya penyimpangan atau hambatan, maka diharapkan akan segera dikenali untuk dilakukan koreksi. Melalui tindakan koreksi ini, maka pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan diharapkan masih dapat mencapai tujuannya secara maksimal. Sedangkan pengawasan atas keuangan negara secara garis besar dibedakan menjadi 2 macam
Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang berasal dan lingkungan internal organisasi pemerintah. Dalam tatanan organisasi pemerintahan Indonesia, pelaksana fungsi ini pada tingkat pemerintahan daerah adalah Badan Pengawas Daerah (Bawasda). Sedangkan pengawasan internal yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang berasal dan lembaga khusus pengawasan yang dibentuk secara internal oleh pemerintah atau lembaga eksekutif adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Pengawasan eksternal adalah suatu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh suatu unit pengawasan yang sama sekali berasal dan luar lingkungan organisasi eksekutif. Dengan demikian, dalam pengawasan eksternal ini, antara pengawas dengan pihak yang diawasi tidak terdapat lagi hubungan kedinasan. Di Indonesia, fungsi pengawasan eksternal ini, antara lain diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan secara langsung oleh masyarakat.
9
J. Pengertian Pasal 2 (g) Undang-undang No.17 Tahun 2003. Pasal 2 huruf (g) Undang-undang No.17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara menyatakan bahwa yang dimaksut kekayaan negara adalah kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah. Penjelasan Pasal 2 huruf (g) Undang-undang No.17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara ini jelas pengertian bahwa keuangan negara termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara, sehingga kekayaan negara yang dipisahkan yang dimasukkan sebagai penyertaan modal negara di BUMN adalah tetap kekayaan Negara. Sudah amatlah jelas apa yang disebut kekayaan Negara walaupun terpisah tetapkekayaan Negara.
K. Pengertian Pasal 1 (2) Undang-undang No.19 Tahun 2003. Pasal 1 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menyatakan bahwa Perusahaan Persero, yang selanjutnya disebut Persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Karakteristik suatu badan hukum adalah pemisahan harta kekayaan badan hukum dari harta kekayaan pemilik dan pengurusnya. Dengan demikian suatu badan Hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan Direksi (sebagai pengurus), Komisaris (sebagai pengawas), dan Pemegang Saham (sebagai pemilik). Begitu juga kekayaan yayasan sebagai Badan Hukum terpisah dengan kekayaan Pengurus Yayasan dan Anggota Yayasan, serta Pendiri Yayasan. Selanjutnya kekayaan Koperasi sebagai Badan Hukum terpisah dari Kekayaan Pengurus dan Anggota Koperasi.
10
Kekayaan negara yang dipisahkan dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara fisik adalah berbentuk saham yang dipegang oleh negara, bukan harta kekayaan Badan Hukum Milik Negara (BUMN) itu. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas kekayaan BUMN Persero maupun kekayaan BUMN Perum sebagai badan hukum bukanlah kekayaan negara.
L. Pengertian Pasal 1 (1) Undang-undang No.40 Tahun 2007. Perseroan terbatas merupakan organisasi bisnis yang memiliki badan hukum resmi yang dimiliki oleh minimal dua orang dengan tanggung jawab yang hanya berlaku pada perusahaan tanpa melibatkan harta pribadi atau perseorangan yang ada di dalamnya. Di dalam PT pemilik modal tidak harus memimpin perusahaan, karena dapat menunjuk orang lain di luar pemilik modal untuk menjadi pimpinan. Untuk mendirikan PT / persoroan terbatas dibutuhkan sejumlah modal minimal dalam jumlah tertentu dan berbagai persyaratan lainnya. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang No. 1 tahun 1995 serta peraturan pelaksanaannya. 1. PT Merupakan Badan Hukum. Dalam hukum Indonesia dikenal bentuk-bentuk usaha yang dinyatakan sebagai Badan Hukum dan bentuk-bentuk usaha yang Bukan Badan Hukum. Bentuk usaha yang merupakan Badan Hukum adalah: PT, Yayasan, PT (Persero), Koperasi. Sedangkan bentuk usaha yang Bukan Badan Hukum adalah: usaha perseorangan, Firma, Commanditaire Vennotschap (CV), Persekutuan Perdata (Maatschap). Perbedaan yang mendasar antara bentuk usaha Badan Hukum dan bentuk usaha Bukan Badan Hukum adalah, dalam bentuk usaha Badan Hukum terdapat pemisahan harta kekayaan dan pemisahan tanggung jawab secara hukum antara pemilik bentuk usaha Badan Hukum dengan Badan Hukum tersebut sendiri.Sedangkan dalam bentuk usaha Bukan Badan Hukum
11
secara prinsip tidak ada pemisahan harta kekayaan dan pemisahan tanggung jawab secara hukum antara pemilik dan bentuk usaha itu sendiri. 2. PT Didirikan Berdasarkan Perjanjian. Perjanjian dibuat oleh paling sedikit 2 pihak. Oleh karena PT harus didirikan berdasarkan perjanjian maka PT minimal harus didirikan oleh paling sedikit 2 pihak. Pasal 7 UU No.1/1995 mengatur hal tersebut:“Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia” 3. PT Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai suatu bentuk usaha, fungsi didirikannya suatu PT adalah untuk melakukan kegiatan usaha. Dalam mendirikan PT harus dibuat Anggaran Dasar PT yang didalamnya tertulis maksud dan tujuan PT dan kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT. 4. PT Memiliki Modal Dasar yang Seluruhnya Terbagi dalam Saham Salah satu karakteristik dari PT adalah modal yang terdapat dalam PT terbagi atas saham. Suatu Pihak yang akan mendirikan PT harus menyisihkan sebagian kekayaannya menjadi kekayaan/aset dari PT. Kekayaan yang disisihkan oleh pemilik tersebut menjadi modal dari PT yang dinyatakan dalam bentuk saham yang dikeluarkan oleh PT tersebut. 5. PT Harus Memenuhi Persyaratan yang Ditetapkan dalam UU No. 1/1995 serta Peraturan Pelaksananya . UU No. 1/1995 sampai saat ini adalah dasar hukum yang mengatur mengenai perseroan terbatas di Indonesia. Namun sehubungan dengan PT harus diperhatikan pula peraturan pelaksana yang terkait dengan UU No. 1/1995 antara lain misalnya: Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 1999 tentang “Bentuk-bentuk Tagihan Tertentu Yang Dapat Dikompensasikan Sebagai Setoran Saham” yang merupakan peraturan pelaksana dari Pasal 28 UU No.1/1995
12
BAB IIl PENUTUP
B. Kesimpulan Jadi menurut hemat saya kekayaan yang dipisahkan tersebut dalam BUMN dalam lahirnya adalah berbentuk saham yang dimiliki oleh negara, bukan harta kekayaan BUMN tersebut. Kerancuan mulai terjadi dalam penjelasan dalam Undangundang ini tentang pengertian dan ruang lingkup keuangan negara yang menyatakan “Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan Keuangan Negara adalah dari sisi obyek, subyek, proses, dan tujuan diatas. Apabila membaca Pasal 2 huruf g UU Keuangan Negara ini jelas pengertian keuangan negara termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara, sehingga kekayaan negara yang dipisahkan yang dimasukkan sebagai penyertaan modal negara di BUMN adalah tetap kekayaan negara. Tetapi UU BUMN secara kontra menentukan hal berbeda menyangkut kekayaan negara yang dipisahkan, pengertian kekayaan negara tercantum pada Pasal 1 angka (10) UU No.19/2003 Tentang BUMN yang berbunyi, “Kekayaan Negara yang dipisahkan adalah kekayaan negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal negara pada Persero dan/atau Perum serta perseroan terbatas lainnya.” Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (1) berbunyi, “Yang dimaksud dengan dipisahkan adalah pemisahan kekayaan negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem Anggaran Pendapatan dan Bekanja Negara, tetapi pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat.” Artinya kekayaan negara yang dipisahkan merupakan kekayaan negara yang bersumber dari APBN untuk dijadikan penyertaan modal kepada BUMN. Ditegaskan bahwa kekayaan negara yang dipisahkan itu tak lagi dikelola berdasarkan UU APBN
13
melainkan dengan “prinsip-prinsip perusahaan yang sehat” sesuai dengan UU PT No.40/2007 dahulu UU No.1/1995, lihat Pasal 11 UU BUMN No.19/2003 yang berbunyi, “Terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.”
Artinya segala ketentuan dalam UUPT No.40/2007 berlaku untuk BUMN tentu kontra dengan Pasal 2 huruf g UU UU No.17/2003 Tentang Keuangan Negara. Ketidak
jelasan
ini
diperparah
dengan
fatwa
Mahkamah
Agung
No.
WMKA/Yud/VIII/2006 tanggal 16 Agustus 2006 yang mengatakan UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara itu tidak lagi mengikat secara hukum dengan adanya UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang merupakan undang-undang khusus (lex specialis) dan lebih baru dari UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Artinya pembinaan dan pengelolan modal BUMN yang berasal dari kekayaan negara tidak didasarkan pada sistem APBN melainkan didasarkan pada prinsip prinsip perusahan yang sehat sesuai UUPT No.40/2007. Masalahnya fatwa Mahkamah Agung itu hanya sebuah pendapat hukum (legal opinion) MA yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum, keberlakuannya tentunya dapat atau tidak dapat digunakan oleh Hakim di dalam memberikan pertimbangan putusannya.
14
Dafatar pustaka :
Undang-undang No.17 Tahun 2003 Tentang keuangan Negara.
Undang-undang No.19 Tahun 2003 Tentang BUMN.
Undang-undang No.40 Tahun 2007 Tentang PT.
Pendapat dari Praktisi hukum Dan Kenegaraan
Dari berbagai sumber di internet
15
