makalah Hukum HAM dan Demokrasi dalam Islam (Autosaved)

Bab I. Pendahuluan.

  A. Latar Belakang, Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dalam agama Islam, ketika kita berbicara tentang hukum, yang terlintas dalam pikiran kita adalah peraturan-peraturan atau norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik itu yang berupa kenyataan yang tumbuh berkembang di masyarakat atau yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa. Bentuknya mungkin hukum yang tidak tertulis atau hukum adat dan hukum yang sengaja dibuat oleh manusia untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia yang lain dan benda dalam masyarakat. Adapun konsepsi hukum Islam, dasar, dan kerangkanya ditetapkan oleh Allah. Hukum tersebut tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan dirinya dirinya sendiri dan hubungan manusia dengan benda serta alam disekitarnya B. Rumusan Masalah. a. Apakah hukum Islam merupakan bagian dari dari agama Islam ? b. Apakah ruang lingkup dan tujuan hukum Islam tersebut ? c. Apa sajakah sumber hukum Islam dan kontribusi umat Islam dalam perumusan dan penegakan hukum Islam ? d. Bagaimana fungsi hukum Islam dalam kehidupan bermasyarakat ? e. Bagaimana HAM menurut ajaran ajaran Islam ? f. Bagaimana demokrasi menurut Islam ? g. Apa sajakah tindak pidana atau jinayat dalam Islam ? 1. Pengertian dan dan dasar hukumnya. 2. Macam-macam tindak pidana yang dikenai qishas dan keadilan keadilan dalam melaksanakan had. 3. Peradilan. 4. Pelaksanaan hukum atau eksekusi. 5. Hikmah peradilan Islam tersebut. C. Tujuan Penulisan. Penulisan makalah ini bertujuan untuk menambah pengetahuan kita tentang hukum, HAM, dan demokrasi dalam Islam, serta untuk menyelesaikan tugas agama yang telah diberikan kepada setiap kelompok.

1

Bab II. Pembahasan

 A. Hukum Islam Merupakan Bagian dari Agama Islam. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Dasar dan kerangka hukum Islam ditetapkan oleh Allah. Hukum ini mengatur  berbagai hubungan, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain dan hubungan manusia dengan benda dalam masyarakat serta alam sekitarnya (Mohammad Daud Ali, 1996: 39). Hukum Islam mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: 1. Merupakan bagian dan bersumber dari agama Islam; 2. Mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan dari iman atau akidah dan kesusilaan atau akhlak Islam; 3. Mempunyai dua istilah kunci yakni: a. syari¶at , dan b. fiqih Syari¶at  terdiri dari wahyu Allah dan sunnah Nabi Muhammad, sedangkan fiqih adalah pemahaman dari hasil pemahaman manusia tentang syari¶at; 4. Terdiri dari dua bidang utama yakni: a. ibadah, ibadah, dan b. muamalah Ibadah bersifat tertutup karena telah sempurna dan muamalah dalam arti yang luas bersifat terbuka untuk dikembangkan oleh manusia yang memenuhi syarat dari masa ke masa; 5. Strukturnya berlapis, terdiri dari: a. nas atau teks al-Qur¶an b. sunnah Nabi Muhammad (untuk syari¶at) c. hasil ijtihad manusia yang memenuhi syarat tentang al-Qur¶an dan as-Sunnah d. pelaksanaannya dalam dal am praktek, baik bai k (i) berupa keputusan hakim, maupun (ii) berupa amalan-amalan umat Islam dalam masyarakat (untuk fiqih); 6. Mendahulukan kewajiban dari hak, amal dari pahala; 7. Dapat dibagi menjadi: a. hukum taklifi atau taklifi  atau hukum taklif yakni al-ahkam al-khamsah yaitu lima kaidah, lima   jenis hukum, lima kategori hukum, lima penggolongan hukum yakni jaiz, sunnah, makruh, wajib, dan haram. b. hukum wadh¶i yang wadh¶i yang mengandung sebab, syarat, halangan terjadi atau terwujudnya hubungan hukum (M.D. Ali, 1996: 52-53). Selain ciri-ciri di atas, menurut T.M. Hasbi Ash-Shieddieqy dalam bukunya Falsafah Hukum Islam (1975: 156 - 212) sebagaimana dikutip oleh Mohammad Daud  Ali (1996: 53), hukum Islam juga mempunyai ciri-ciri khas sebagai berikut: 8. Berwatak universal, berlaku abadi untuk umat Islam di mana pun mereka berada, tidak terbatas pada umat Islam di suatu tempat atau negara pada suatu masa saja; 9. Menghormati martabat manusia sebagai kesatuan jiwa dan raga, rohani dan jasmani serta memelihara kemuliaan manusia dan kemanusiaan secara keseluruhan; 10. Pelaksanaannya dalam praktek digerakkan oleh iman dan akhlak umat Islam .

2

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Hukum Islam.

Sesungguhnya ruang lingkup hukum Islam sangat luas, meliputi berbagai aspek kehidupan manusia. Diantara penyebabnya adalah persepsi sebagian umat Islam terhadap produk hukum Islam yang masih sering mengidentikan fiqih dengan syari¶at . Menurut Atho¶ Mudzhar yang selanjutnya dikutif oleh Rofiq (2001: 157-158) bahwa ragam produk hukum Islam itu ada empat macam. Pertama, fiqih yaitu bangunan pengetahuan keislaman yang meliputi ibadah dan muamalah secara menyeluruh. Kedua,fatwa yaitu produk pemikiran hukum perorangan kelembagaan, atas dasar  permintaan anggota masyarakat terhadap persoalan-persoalan tertentu. Ketiga, keputusan pengadilan. Produk Hukum ini mengikat pihak-pihak yang berperkara. Sebagai hasil ijtihad hakim, ia memiliki nilai yurisprudensi, yakni sebagai acuan hakim atau praktisi hukum dalam menyelesaikan persoalan yang sama. Keempat, peraturan perundang-undangan termasuk didalamnya kompilasi. Syari¶at pada awalnya, sebagaimana dipahami oleh para ulama salaf, mencakup keseluruhan aspek ajaran Islam (akidah, akhlak dan hukum Islam). Mereka memberikan pengertian syari¶at sebagai hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah untuk hamba-hambanya yang dibawa oleh nabi-nabinya, baik hukum-hukum itu berhubungan dengan cara berakidah maupun beribadah. Dalam pengertian ini, syari¶at adalah agama itu sendiri (al-Millah wa al-Din). Syari¶at dengan demikian mencakup segala aspek yang tercakup dalam ajaran Islam. Ia mencakup aspek akidah, ibadah dan akhlak. Tetapi, syari¶at juga dipahami sebagai bagian dari ajaran Islam yang mencakup bidang hukum-hukum yang digariskan Allah dan Rasulnya dan tidak mencakup aspek akidah dan akhlak. Syari¶at lebih dekat dengan pengertian hukum Islam, bahkan lebih mendekati pengertian fiqih dalam arti umum. Mahmud Saltowut, misalnya, menulis kitab µal-Islam Aqidah wa Syari¶ah yang didalamnya membedakan syari¶at. Ia memberikan pengertian syari¶at sebagai : Peraturan-peraturan yang ditetapkan Allah supaya manusia berpegang kepadanya, (pengaturan) dalam hubungan manusia dngan Tuhannya, hubungan manusia denagn saudaranya sesama manusia, hubungan manusia dengan alam, dan hubungan manusia dengan kehidupan.   Adapun yang menjadi tujuan hukum Islam secara umum sering dirumuskan untuk mencapai kebahagiaan hidup manusia di dunia ini dan di akhirat kelak dengan  jalan mengambil (segala) yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat yaitu yang tidak tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Dengan kata lain, tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial. Kemaslahatan itu tidak hanya untuk kehidupan di dunia ini saja tetapi juga untuk kehidupan yang kekal di akhirat kelak. kelak. Abu Ishaq al Shatibi merumuskan merumuskan lima tujuan hukum Islam, yakni (1) memelihara agama,yaitu agama Islam harus terpelihara dari  ancaman orang-orang yang akan merusak akidah, syari¶at dan akhlak atau mencampuradukkan ajaran agama Islam dengan paham atau aliran yang batil,sehingga orang yang memeilhara agamanya,martabatnya akan terangkat lebih tinggi dari  makhluk lain serta dapat memenuhi hajat jiwanya. (2) memelihara jiwa,menurut hukum Islam jiwa harus dilindungi,untuk itu hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk  3

hidup dan mempertahankan hidupnya, hukum Islam juga melarang pembunuhan sebagai upaya menghilangkan jiwa manusia dan melindungi berbagai sarana yang  dipergunakan oleh manusia untuk mempertahankan kemaslahatan hidupnya. (3) memelihara akal,karena akal mempunyai peranan sangat penting dalam kehidupan kehidupan manusia,dengan akalnya manusia dapat memahami wahyu Allah, dengan akalnya manusia dapat mengembangkan iptek,seseorang tidak dapat menjalankan hukum Islam dengan baik dan benar tanpa mempergunakan akal yang sehat. (4) memelihara keturunan,merupakan hal yang sangat penting, dalam hukum Islam untuk meneruskan keturunan harus melalui perkawinan yang sah menurut ketentuan yang ada dalam alQur¶an dan as-Sunnah, hukum kekeluargaan dan dan hukum kewarisan Islam yang ada dalam al-Qur¶an merupakan hukum yang erat kaitannya dengan pemurnian keturunan dan pemeliharaan keturunan. (5) memelihara harta,menurut hukum Islam harta merupakan pemberian Allah kepada manusia untuk melangsungkan kehidupannya,Allah menunjuk manusia sebagai khalifah di bumi yang diberi amanah untuk mengelola alam ini sesuai kemampuan yang dimilikinya, manusia dilindungi  haknya untuk memperoleh harta dengan cara yang halal,artinya sah menurut hukum dan benar menurut ukuran moral. Kelima tujuan hukum Islam itu di dalam kepustakaan disebut al-maqasid al-khamsah atau al-maqasid al-shari¶ah (tujuan-tujuan hukum Islam) (M.D. Ali, 1996: 53-54).

4

C. Sumber Hukum Islam I slam dan Kontribusi Umat Islam dalam dal am Perumusan dan Penegakan Hukum Islam. Bila ditelusuri lebih jauh,sumber-sumber hukum islam baik yang telah disepakati para ulama dalam penetapannya maupun yang masih manjadi perdebatan pada dasarnya terkonsentrasi pada sumber hukum naqliyah(dogmatik) yakni al-Qur¶an dan as-Sunnah. Karena sumber ±sumber hukum tidaklah ditetapkan keabsahannya melalui potensi akal namun bergantung kepada adanya legitimasi dari al-Qur¶an dan asSunnah. Karena itulah al-Qur¶an dan as-Sunnah adalah dalil primer dalam perujukan hukum-hukum syari¶at. Hal ini didasarkan pada dua sisi : 1. Muatan al-Qur¶an dan as-Sunnah mencakup keterangan hukum-hukum parsial dan cabangan secara detail sebagaimana hukum-hukum zakat,perdagangan,dan sanksisanksi pelanggaran. 2. Muatan al-Qur¶an dan as-Sunnah yg mencakup kaidah universal yg menjadi sandaran hukum-hukum parsial dan cabangan sebagaimana ijma¶ adalah hujjah dan merupakan sumber hukum,begitu pula qiyas dan lain sebagainya. Legalitas as-Sunnah sebagai sumber hukum juga tertera dalam al-Qur¶an. Hal ini juga didasarkan pada dua sisi pandang: 1. Al-Qur¶an memerintahkan untuk mengamalkan dan berpedoman kepada as-Sunnah. 2. As-Sunnah memiliki fungsi sebagai penjelas dari kandungan al-Qur¶an. Berdasarkan alasan-alasan di atas maka al-Qur¶an adalah sumber dari segala sumber  hukum islam. Karenanya dalam perujukan hukum-hukum syari¶at al-Qur¶an haruslah dikedepankan. Bila di al-Qur¶an tidak ditemui maka beralih kepada as-Sunnah karena as-Sunnah adalah penjelas bagi kandungan al-Qur¶an. Apabila di as-Sunnah tidak ditemukan maka beralih kepada ijma¶ karena sandaran ijma¶ adalah nash-nash alQur¶an dan as-Sunnah. Bila dalam ijma¶ tidak ditemukan maka haruslah merujuk kepada qiyas. Dengan demikian maka tertib urutan hukum islam adalah al-Qur¶an, as-Sunnah, ijma¶ dan qiyas. Hal ini berdasarkan hadits yg diriwayatkan dari Mu¶adz bin Jabal  ketika ia diutus oleh Rasulullah SAW menjadi qadli di Yaman. Rasulullah bertanya : ³Ketika dihadapkan suatu permasalahan, dengan cara bagaimana engkau member putusan? Mu¶adz menjawab ³ Saya akan memutusinya berdasarkan kitab Allah. Rasulullah bertanya lagi ³ Bila engkau tidak menemuinya di dalam kitab Allah?´ Mu¶adz menjawab´  Saya akan memutusinya dengan sunnah Rasulullah´. Rasul kembali bertanya´ Bila tidak engkau temukan di dalam sunnah Rasulullah?´ Mu¶adz menegaskan ³ Saya akan berijtihad berdasarkan pendapat saya dan saya akan berhati-hati dalam menerapkannya.´kemudian Rasulullah menepuk dada Mu¶adz dan berkata´ Segala puji  bagi Allah yg memberi petunjuk pada utusan Rasulullah dengan apa yg diridlai oleh  Allah dan RasulNya´.

5

Hukum islam ada dua sifat, yaitu: · Al- tsabat (stabil), hukum Islam sebagai wahyu akan tetap dan tidak berubah sepanjang masa. Secara yuridis formal, keberadaan negara kesatuan indonesia adalah diawali pada saat proklamasi 17 Agustus 1945. Pada tanggal 18 Agustus 1945 kemudian diakui berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. Pada saat itulah keinginan para pemimpin Islam untuk kembali menjalankan hukum Islam bagi umat Islam berkobar. Dalam pembentukan hukum Islam di Indonesia, kesadaran berhukum Islam untuk pertama kali pada zaman kemerdekaan adalah di dalam Piagam Jakarta 22 juni 1945 , yang di dalam dasar ketuhanan diikuti dengan pernyataan ³dengan kewajiban menjalankan syari¶at Islam bagi pemeluk-pemeluknya´. Tetapi dengan pertimbangan untuk persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia akhirnya mengalami perubahan pada tanggal 18 Agustus 1945 yang rumusan sila pertamanya menjadi ³ketuhanan yang maha esa´. Meskipun demikian, dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan, hukum Islam telah benar-benar memperoleh tempat yang wajar secara konstitusional yuridis. Dengan demikian kontribusi umat Islam dalam perumusan dan penegakan hukum pada akhir-akhir ini semakin nampak jelas dengan diundangkannya beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan denagn hukum Islam, seperti misalnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,Nomor  7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Adapun upaya yang harus dilakukan untuk penegakan hukum dalam praktek bermasyarakat dan bernegara yaitu melalui proses kultural dan dakwah. Apabila Islam telah menjadikan suatu kebijakan sebagai kultur dalam masyarakat, maka sebagai konsekuensinya hukum harus ditegakkan. Bila perlu ³law inforcement´ dalam penegakan hukum Islam dengan ·  At-tathawwur (berkembang),hukum Islam tidak kaku dalam berbagai kondisi dan situasi sosial. Dilihat dari sketsa historis, hukum Islam masuk ke Indonesia bersama masuknya Islam ke Indonesia pada abad ke 1 hijriyah atau 7/8 masehi. Sedangkan hukum barat baru diperkenalkan VOC awal abad 17 masehi. Sebelum Islam masuk Indonesia, rakyat Indonesia menganut hukum adat yang bermacam-macam sistemnya dan sangat majemuk sifatnya. Namun setelah Islam datang dan menjadi agama resmi di berbagai kerajaan nusantara, maka hukum Islam pun menjadi hukum resmi kerajaan-kerajaan tersebut dan tersebar menjadi hukum yang berlaku dalam masyarakat. hukum positif  yaitu melalui perjuangan legislasi. Sehingga dalam perjalananya suatu ketentuan yang wajib menurut Islam menjadi wajib pula menurut perundangan.

6

D. Fungsi Hukum Islam dalam Kehidupan Bermasyarakat. Fungsi hukum Islam dalam bermasyarakat nampak inheren atau menyatu dengan misi agama Islam yang kehadirannya untuk mengatur kehidupan manusia agar  tercapai ketertiban dan keteraturan.Di dalam al-Qur¶an, Allah SWT menyatakan bahwa manusia itu adalah umat yang satu (setelah timbul perselisihan), maka Allah mengutus  para Nabi sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka Kitab dengan benar untuk member keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihan (QS: Al-Baqoroh:213). Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri manusia membutuhkan pertolongan satu sama lain dan memerlukan organisasi dalam memperoleh kemajuan dan dinamika kehidupannya. Setiapa individu dan kelompok sosial memiliki kepentingan. Namun demikan kepentingan itu tidak selalu sama satu saama lain, bahkan mungkin bertentangan. Hal itu mengandung potensi terjadinya benturaan dan konflik. Maka hal itu membutuhkan aturan main. Agar kepentingan individu dapat dicapai secara adil, maka dibutuhjkan penegakkan aturan main tersebut.   Aturan main itulah yang kemudian disebut dengan hukum Islam yang dan menjadi pedoman setiap pemeluknya. Dalam hal ini hukum islam memiliki tiga orientasi, yaitu : a. Mendidik indiividu (tahdzib al-fardi) a l-fardi) untuk selalu menjadi sumber  kebaikan, b. Menegakkan keadilan (iqamat al-µadl), c. Merealisasikan kemashlahatan (al-mashlahah). Oreintasi tersebut tidak hanya bermanfaat bagi manusia dalam jangka pendek dalam kehidupan duniawi tetapi juga harus menjamin kebahagiaan kehidupan di akhirat yang kekal abadi, baik yang berupa hukum-hukum untuk menggapai kebaikan dan kesempurnaan hidup (jalbu al manafi¶), maupun pencegahan kejahatan dan kerusakan dalam kehidupan (dar¶u al-mafasid). Begitu juga yang berkaitan dengan kepentingan hubungan antara Allah dengan makhluknya. Maupun kepentingan orientasi hukum itu sendiri. Sedangkan fungsi hukum Islam dirumuskan dalam empat fungsi, yaitu : 1) Fungsi ibadah. Dalam terjemahan QS Adz-Dzariyat: 56, Allah berfirman: ³Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk  beribadah kepadaKu¶. Maka dengan dalil ini fungsi ibadah tampak paling menonjol dibandingkan dengan fungsi lainnya. Contoh : sholat,zakat,puasa,melaksanakan ibadah haji bila mampu. 2) Fungsi amar makruf nahi munkar (perintah kebaikan dan pencegahan kemungkaran). Maka setiap hukum Islam bahkan ritual dan spiritual pun berorientasi membentuk manusia yang yang dapat menjadi teladan kebaikan dan pencegah kemungkaran. Contoh : proses pengharaman riba dan minuman keras. 3) Fungsi zawajir (penjeraan). Adanya sanksi dalam hukum Islam yang bukan hanya sanksi hukuman dunia, tetapi juga dengan ancaman siksa akhirat dimaksudkaan agar manusia dapat jera dan takut melakukan kejahatan. Contoh : Qisas, Diyat diterapkan untuk tindak

7

pidana terhadap jiwa / badan, Hudud untuk tindak pidana tertentu ( pencurian, perzinaan ). 4) Fungsi tandzim wa ishlah al-ummah (organisasi dan rehabilitasi masyarakat). Ketentuan hukum sanksi tersebut bukan sekedar  sebagai batas ancaman dan untuk menakut-nakuti masyarakat saja, akan tetapi juga untuk rehabilitasi dan pengorganisasian umat menjadi lebih baik. Dalam literatur ilmu hukum hal ini dikenal dengan istilah fungsi enginering sosial. Contoh : tata hubungan manusia dalam soal  jual beli,sewa-menyewa, pinjam-meminjam, perserikatan. Keempat fungsi hukum tersebut tidak dapat dipilah-pilah begitu saja untuk bidang hukum tertentu tetapi satu dengan yang lain juga saling terkait.

8

E.

HAM Menurut Ajaran Islam.

Pada hakekatnya Islam tidak bertentangan dan Hak Asasi Manusia, ia bahkan sangat menghormati hak dan kebebasan manusia Dalam kaitannya dengan kebebasan yang merupakan bagian terpenting dari hak asasi manusia, Islam dengan jelas telah memposisikan manusia pada tempat yang mulia. Manusia adalah makhluk yang diberi keutamaan dibanding makhluk-makhluk yang lain. Ia diciptakan dengan sebaik-baik ciptaan. Selain diberi kesempurnaan ciptaan, manusia juga diberi sifat fitrah, yaitu sifat kesucian yang bertendesi mengenal dan beribadah kepada Tuhannya, serta bebas dari tendensi berbuat jahat. Sifat jahat yang dimiliki manusia diperoleh dari lingkungannya. Dengan keutamaannya itu manusia yang diciptakan sebagai khalifah di muka bumi (QS  2:30; 20:116). Oleh sebab itu manusia mengemban tanggung jawab terhadap Penciptanya dan mengikuti batasan-batasan yang ditentukanNya. Untuk melaksanakan tanggung jawabnya itu manusia diberi kemampuan melihat, merasa, mendengar dan yang terpenting adalah berfikir. Pemberian ini merupakan asas bagi lahirnya ilmu pengetahuan dan pengembangannya. Ilmu pengetahuan, dalam Islam, diposisikan sebagai anugerah dari Tuhan dan dengan ilmu inilah manusia mendapatkan kehormatan kedua sebagai makhluk yang mulia. Artinya manusia dimuliakan Tuhan karena ilmunya, dan sebaliknya ia akan mulia disisi Tuhan jika ia menjalankan tanggung jawabnya itu dengan ilmu pengetahuan. Namun dalam masalah kebebasan hanya Tuhanlah pemilik kebebasan dan kehendak mutlak. Manusia, meski diciptakan sebagai makhluk yang utama diantara makhluk-makhluk yang lain, ia diberi kebebasan terbatas, sebatas kapasitasnya sebagai makhluk yang hidup dimuka bumi yang memiliki banyak keterbatasan. Keterbatasan manusia karena pertama-tama eksistensi manusia itu sendiri yang relatif  atau nisbi dihadapan Tuhan, karena alam sekitarnya, karena eksistensi manusia lainnya. Upaya untuk melampaui keterbatasan manusiawi adalah ilusi yang berbahaya. Berbahaya bukan pada Yang Maha Tak Terbatas, yaitu Tuhan, tapi pada manusia sendiri.Para ulama dimasa lalu membahas masalah ini dengan merujuk kepada sumber-sumber pengetahuan Islam, yaitu al-Qur¶an, hadis, ijma¶, qiyas (akal) dan juga intuisi. Itulah sebabnya kebebasan dalam sejarah Islam dimaknai dalam konteks syari¶at. Meskipun telah terjadi konflik sesudah Khulafa al-Rasyidun antara penguasa dan ulama, namun syari¶at atau tata hukum Islam masih menjadi   protective code yang mengikat masyarakat dan penguasa sekaligus. Disini ulama beperan dalam menjaga syari¶at ketika terjadi tindakan para khalifah yang berlawanan dengan hukum syari¶at, sehingga dalam situasi seperti itu kebebasan individu dijamin oleh syari¶at Sesungguhnya Allah telah menciptakan manusia, memberinya nikmat dan mewajibkan ditunaikannya hak-hak yang banyak, yaitu : 1) Hak Allah Azza wa Jalla, dengan cara beribadah hanya kepada-Nya, tidak ada sekutu bagi-Nya 2). Hak Rasul-Nya Shallallahu µalaihi wa sallam, dengan cara mentaatinya, mengikuti dan mencintainya Shallallahu µalaihi wa sallam. 3). Hak kedua orang tua, dengan cara berbakti dan berbuat baik kepada mereka. 4). Hak kerabat, dengan cara menyambung dan menjaga silaturahmi, dan berbuat baik kepada mereka. 5). Hak anak-anak yatim, dengan cara berbuat baik kepada mereka, mendidik mereka 9

di atas kebaikan dan menjaga harta benda mereka. 6). Hak orang-orang miskin, dengan cara memberikan zakat harta kepada mereka untuk membantunya. 7). Hak tetangga, dengan cara berbuat baik dan tidak menyakitinya. 8). Hak teman dan kawan dalam perjalanan 9). Hak ibnu sabil, yaitu orang-orang yang sedang melakukan perjalanan jauh dan tidak bisa melanjutkan perjalanan karena tidak memiliki bekal cukup untuk bisa sampai ke tempat tujuan. 10). Hak budak, dengan cara berinfak kepada mereka dan tidak membebaninya dengan pekerjaan-pekerjaan yang memberatkannya. Inilah sepuluh hak yang disebutkan dalam terjemahan firman Allah : ³Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapak, karib kerabat, anak-anak  yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orangorang yang sombong dan membangga-banggakan diri´ [Terjemahan An-Nisa : 36]   Allah juga mewajibkan berbagai hak atas seorang muslim kepada sesama muslim secara umum. Seorang muslim adalah saudara muslim lainnya, ia tidak boleh menghinanya, mengucilkannya, membiarkannya dan tidak boleh melanggar hakhaknya.  Ada juga hak penguasa pada rakyat, (yang dilaksanakan) dengan cara mendengarkannya dan taat kepadanya yang ma¶ruf, serta memberikan nasihat kepadanya. Dan ada hak rakyat pada penguasa, (yang dilaksanakan, red) dengan cara menegakkan keadilan di antara mereka dan mengharuskan rakyat agar taat kepada  Allah dan RasulNya, mencegah perbuatan zhalim di antara mereka, menghalau kejahatan para musuh, berlaku adil pada orang yang dizhalimi dan yang zhalim, menyuruh kepada yang ma¶ruf dan mencegah dari yang munkar, melaksanakan had (sanksi) dan hukuman-hukuman dalam bentuk peringatan bagi para pelaku kejahatan, sehingga jera melakukan perbuatan jahat.  Allah telah menetapkan berbagai sanksi yang bisa menimbulkan efek jera bagi yang melanggar hak-hak ini. Allah mensyariatkan sanksi murtad bagi orang yang melanggar  hak Allah dan Rasul-Nya Shallallahu µalaihi wa sallam.Melalui pemaparan hak-hak ini dan usaha penjagaannya, kita mendapati bahwasanya Islam menjamin hak-hak individu dan masyarakat

10

F. Demokrasi dalam Islam. Umat Islam seringkali kebingungan dengan istilah demokrasi. Di saat yang sama, demokrasi bagi sebagian umat Islam sampai dengan hari ini masih belum diterima secara bulat. Sebagian kalangan memang bisa menerima tanpa reserve, reserve , sementara yang yan g lain, justru bersikap ekstrem. Menolak bahkan mengharamkannya sama sekali. Tak sedikit sebenarnya yang tidak bersikap sebagaimana keduanya. Kondisi ini dipicu dengan banyak dari kalangan umat Islam sendiri yang kurang memahami bagaimana Islam memandang demokrasi. Istilah demokrasi dalam sejarah Islam tetaplah asing, karena sistem demokrasi tidak pernah dikenali oleh kaum muslimin sejak awal. Kedaulatan mutlak dan ke Esaan Tuhan yang terkandung dalam konsep tauhid dan peranan manusia yang terkandung dalam konsep khilafah memberikan kerangka yang dengannya para cendikiawan belakangan ini mengembangkan teori politik tertentu yang dianggap demokratis, didalamnya tercakup definisi khusus dan pengakuan terhadap kedaulatan rakyat, tekanan pada kesamaan derajat manusia, dan kewajiban rakyat sebagai pengemban pemerintahan. Orang-orang Islam hanya mengenal kebebasan (al hurriyah) yang merupakan tiang utama demokrasi yang diwarisi semenjak zaman Nabi Muhammad (SAW), termasuk di dalamnya kebebasan memilih pemimpin, mengelola negara secara bersama-sama (syura), kebebasan mengkritik penguasa, dan kebebasan berpendapat.Artinya, banyak yang tidak mau bersikap apapun. Meminta pendapat dan mencari kebenaran adalah salah satu prinsip dalam demokrasi yang dianut sebagian besar bangsa di dunia. Didalam Islam bermusyawarah untuk mencapai mufakat adalah hal yang disyariatkan,seperti dalam terjemahan Firman  Allah : ³Dan orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka.´  (Terjemahan QS.  Asy-syura: 36) Dengan ayat itu, kita memahami bahwa Islam telah memposisikan musyawarah pada tempat yang agung. Syari¶at Islam yang lapang ini telah memberinya tempat yang besar dalam dasar-dasar tasyri¶  dasar-dasar  tasyri¶ (yurisprudensi). (yurisprudensi). Ayat itu memandang sikap komitmen kepada hukum-hukum syura dan menghiasi diri dengan adab syura sebagai salah satu faktor pembentuk kepribadian Islam, dan termasuk sifat-sifat mukmin sejati. Dan lebih menegaskan urgensi syura, ayat di atas menyebutkannya secara berdampingan dengan satu ibadah fardhu µain yang tidaklah Islam sempurna dan tidak pula iman lengkap kecuali dengan ibadah itu, yakni shalat, infak, dan menjauhi perbuatan keji. Hal tersebut menunjukan bahwa, Islam secara langsung menerapkan prinsip pengambilan keputusan;musyawarah yang menjadi sendi utama dalam demokrasi modern (dari, oleh dan untuk kepentingan rakyat). Disamping itu, hal-hal yang sangat penting dalam masalah demokrasi, yakni konsensus atau ijma¶, sementara ini ijma¶ / konsensus telah lama diterima sebagai konsep pengesahan resmi dalam hukum Islam. Konsensus memainkan peranan yang menentukan dalam perkembangan hukum Islam dan memberikan sumbangan sangat besar terhadap tafsir hukum. Konsensus dan musyawarah sering dianggap sebagai landasan yang efektif bagi demokrasi Islam modern. Konsep konsensus memberikan dasar bagi penerimaan sistem yang mengakui 11

suara mayoritas, legitimasi negara tergantung pada sejauh mana mana organisasi dan kekuasaan negara mencerminkan kehendak umat. Sebab seperti yang pernah ditekankan oleh para ahli hukum klasik, legitimasi pranata-pranata negara tidak berasal dari sumber tekstual,tetapi terutama didasarkan pada prinsip ijma¶. Selain syuro dan ijma¶, ada konsep yang sangat penting dalam proses demokrasi Islam, yakni ijtihad, dalam konteks modern sering diartikan seruan untuk melakukan pembaruan radikal, yang menyatakan bahwa dalam Islam kekuasaan berasal dari kerangka al-Quran dan bukan dari sumber yang lain yang manapun, prinsip-prinsip Islam itu bersifat dinamis, pendekatan kitalah yang telah menjadi statis, oleh karena itu sudah saatnya dilakukan pemikiran ulang yang mendasar untuk membuka jalan bagi munculnya eksplorasi, inovasi dan kreativitas ( Altaf Gauhar, 1983: 43 ). Musyawarah, konsensus, dan ijtihad merupakan konsep yang sangat penting bagi artikulasi demokrasi Islam dalam kerangka Keesaan Tuhan dan kewajiban manusia sebagai khalifahNya, meskipun istilah ini banyak diperdebatkan maknanya di dunia Islam, tapi istilah ini memberikan landasan yang efektif untuk memahami hubungan antara Islam dan demokrasi di dunia kontemporer  Yang menjadi poin penting dalam demokrasi bukan sistem trias politiknya, yang membagi pemerintahan kedalam empat lembaga (eksekutif, yudikatif, legislative, dan media massa), melainkan sistem checks and balances yang berlangsung dalam pemerintahan itu. Tentunya agar bisa berjalan maka, harus ada keterbukaan dari masing-masing elemen dalam pemerintahan itu. Dan keterbukaan itu dapat diwujudkan dalam sebuah bentuk musyawarah yang efisien, efektif dan egaliter. Tentu saja tujuan adalah kesejahteraan rakyat.

12

G. Tindak Pidana atau Jinayat dalam Islam. Jiwa manusia dan darahnya adalah perkara yang sangat dijaga dalam syari¶at Islam. Demikian juga, kegunaan dan fungsi anggota tubuh pun tak lepas dari penjagaan syari¶at. Semua ini untuk kemaslahatan manusia dan kelangsungan hidup mereka, sebagaimana dalam terjemahan Firman Allah: ³Dan dalam qisas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, wahai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.´ (Terjemahan bertakwa.´ (Terjemahan Qs. Al-Baqarah: 179) Bagi sebagian ummat Islam berkeyakinan bahwa pelaksanaan syari¶at Islam termasuk dalam bidang hukum pidana ini adalah bagian dari ketaatannya pada perintah ajaran agama, dan jika tidak melaksanakannya dianggap telah menentang pelaksanaan ajaran agama. Dalam kerangka pemikiran inilah perjuangan untuk pelaksanaan syari¶at Islam bagi pemeluk agama Islam di Indonesia dapat dipahami, walaupun harus diakui ada sebagian ummat Islam yang berpandangan lain. Bagi kalangan umat Islam yang mendukung pelaksanaan syari¶at Islam, perdebatan lebih jauh lagi sebenarnya adalah bukan pada melaksanakan syari¶at atau tidak melaksanakan syari¶at, akan tetapi bagaimana syari¶at (hukum pidana Islam) itu dijalankan pada masa kini. Sehingga timbulah kehendak untuk melakukan rekonstruksi dan kaji kembali metode dan pelaksanaan syari¶at ini 1. Pengertian dan dan dasar hukum. Kata ³jinayat  ³jinayat ´, ´, menurut bahasa Arab, adalah bentuk jamak dari kata ³ jinayah ³ jinayah´, ´, yang berasal dari ³  jana dzanba, yajnihi jinayatan´ jinayatan´ yang berarti melakukan dosa. Sekalipun merupakan isim mashdar (kata mashdar  (kata dasar), tetapi kata ³ jinaya ³ jinayat´ t´ dipakai dalam bentuk jamak, karena ia mencakup banyak jenis perbuatan dosa, karena ia kadang mengenai jiwa dan anggota badan, secara disengaja ataupun tidak. Kata ini juga berarti menganiaya badan, harta, atau kehormatan. Adapun menurut istilah syari¶at, jinayat (tindak pidana) artinya menganiaya badan sehingga pelakunya wajib dijatuhi hukuman qisas, atau membayar diyat atau kafarah,dan jinayat juga secara tegas diatur dalam al-Qur¶an dan as-Sunnah 2. Macam-macam Tindak Pidana. Klasifikasi tindak pidana dalam hukum pidana Islam yang diatur dalam al-Qur¶an dan as-Sunnah dibagi atas: Hudud : setiap tindak pidana yang sanksinya ditentukan berdasar al-Qur¶an maupun asSunnah Tindak pidana Hudud  adalah kejahatan yang paling serius dan berat dalam hukum pidana Islam. Karena terkait erat dengan kepentingan publik. Namun tidak berarti kejahatan hudud tidak mempengaruhi kepentingan pribadi sama sekali. Kejahatan hudud ini terkait dengan Hak Allah

13

Tindak pidana ini diancam dengan hukuman had, yaitu hukuman yang ditentukan sebagai hak Allah. Ini berarti bahwa baik kuantitas maupun kualitas ditentukan dan ia tidak mengenal tingkatan serta harus dilaksanakan.

Tindak pidana dalam kategori ini, di antaranya: Perzinaan Tuduhan (palsu) berbuat zina Minum-minuman keras Murtad Pencurian Pemberontakan Perampokan Tindak pidana Qisas/Diyat . Qisas/Diyat . Tindak pidana dalam kategori ini kurang serius dibanding yang pertama (hudud) namun lebih berat daripada ta¶zir. Sasaran dari tindak pidana ini adalah integritas tubuh manusia, sengaja atau tidak sengaja. Atau dalam hukum pidana modern dikenal dengan kejahatan terhadap manusia. Tindak pidana dalam kategori ini, meliputi :  pembunuhan dengan sengaja  pembunuhan menyerupai sengaja  pembunuhan karena kealpaan  penganiayaan  menimbulkan luka/sakit karena kelalaian Tindak pidana ta¶zir .  Adalah setiap tindak pidana yang tidak ditentukan sanksinya oleh al-Qur¶an maupun as-Sunnah, yang berkaitan dengan tindak pidana yang melanggar hak Allah dan hak hamba.  Tindak pidana yang berkaitan dengan hak Allah adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kemaslahatan umum. Misal perampokan, pencurian, perzinaan, pemberontakan.  Tindak pidana yang berkaitan dengan hak hamba adalah segala sesuatu yang mengancam kemaslahatan bagi seorang manusia. Misal tidak membayar  utang, penghinaan. Tindak pidana ini dibedakan atas 3 bagian :  Tindak pidana hudud atau qisas yang subhat atau tidak memenuhi syarat namun sudah merupakan maksiat. Misal percobaan pencurian, pencurian dikalangan keluarga.  Tindak pidana yang ditentukan oleh al-Qur¶an dan hadis namun tidak ditentukan sanksinya. Misal penghinaan, saksi palsu, tidak melaksanakan amanah. 14

Tindak pidana yang ditentukan pemerintah untuk kemaslahatan umum. Dalam hal ini ajaran Islam dijadikan pertimbangan penentuan kemaslahatan umum. Landasan dan penentuan hukumnya didasarkan pada ijma¶ (konsensus) berkaitan dengan hak negara muslim untuk mencegah tindakan dan menghukum semua perbuatan yang tidak pantas, yang menyebabkan kerugian atau kerugian fisik, sosial, politik, finansial atau moral bagi individu atau masyarakat secara keseluruhan.  Dalam sejarah hukum pidana Islam tindak pidana yang diancam dengan hudud atau qisas/diyat hampir tidak pernah dilakukan, kecuali dalam perkara yang sangat sedikit.  Pada umumnya tindak pidana yang banyak terjadi adalah yang diancam dengan ta¶zir.karena perhatian ajaran Islam atas kemaslahatan manusia sangat besar. Jenis-jenis tindak pidana yang diancam pidana mati :  Zina (muhsan)  Perampokan (Hirabah)  Murtad  Pemberontakan  Pembunuhan sengaja  Hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi syarat-syarat yang ketat. Dalam kasus zina :  Hukuman mati bagi pelaku muhsan (terikat kawin) hanya dapat dilakukan setelah melalui proses pembuktian yang ketat, sehingga dimasa nabi dan sahabat penjatuhan hukuman ini dapat dihitung dengan jari.   Adapun bagian terbesar tindak pidana dalam hukum pidana Islam adalah diserahkan pada kewenangan pemerintah setempat atau hakim untuk menetapkannya yang dalam terminologi hukum Islam disebut ³ta¶zir´, yaitu seluruh tindak pidana yang dapat ditetapkan oleh pemerintah setempat atau oleh hakim selain yang ditentukan dalam jenis tindak pidana ³hudud´ dan tindak pidana ³qishash´ . Karena bagi sebagian kalangan ummat berprinsip bahwa persoalan hudud dan qishash tidak bisa direkonstruksi dalam arti merubah jenis pidana yang dijatuhkan kecuali dalam batasbatas yang ditentukan oleh al-Qur¶an atau as-Sunnah. Pada sisi lain sebagian kalangan umat Islam berkeyakinan bahwa yang prinsip adalah prinsip-prinsip substansi (material delik) pidana Islam dilaksanakan, adapaun masalah bentuk hukuman pidananya di sesuaikan dengan idiologi humanisme yang sedang trend pada saat ini. Karena bagi sebagian kalangan ummat berprinsip bahwa persoalan hudud dan qishash tidak bisa direkonstruksi dalam arti merubah jenis pidana yang dijatuhkan kecuali dalam batas-batas yang ditentukan oleh al-Qur¶an atau as-Sunnah. Pada sisi lain sebagian kalangan ummat Islam berkeyakinan bahwa yang prinsip adalah prinsipprinsip substansi (material delik) pidana Islam dilaksanakan, adapaun masalah bentuk hukuman pidananya di sesuaikan dengan idiologi humanisme yang sedang trend pada saat ini. Maka tidaklah Allah menurunkan satu kitab pun kecuali padanya ada anjuran untuk berbuat adil. Dan tidaklah Dia mengutus seorang Rasul pun melainkan dia memerintahkan umatnya untuk berbuat adil, dengan perintah yang wajib. Allah telah memerintahkan dan menganjurkan bersikap adil pada banyak ayat dalam al-Qur¶an, 

15

karena agama ini tegak di atas keadilan, dan dunia pun akan lurus dengan keadilan. Maka keadilan dianggap sebagai asas pondasi pensyariatan hukum-hukum, tiang dari tujuan-tujuan syari¶at, penopang semua bentuk aktivitas dan muamalah, tiang dari segala sikap dan konsekuensi, baik berupa hak maupun kewajiban, yang mencakup dan menyeluruh pada setiap situasi dan keadaan. Keadilan adalah penjamin bagi tempat kembali yang paling baik. Hal itu karena teraturnya seluruh kehidupan manusia bergantung kepada kadar keadilan yang ada pada mereka dan yang mereka wujudkan. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ± rohimahulloh ± berkata, ³Urusan-urusan ³ Urusan-urusan manusia akan menjadi lurus di dunia dengan keadilan. Hal itu karena keadilan adalah tatanan aturan untuk segala sesuatu. Maka jika urusan dunia ditegakkan dengan keadilan, niscaya tegaklah dunia itu, meskipun barangkali penguasa dunia itu tidak memiliki  bagian di akhirat. Namun jika dunia ini tidak tegak dengan keadilan, maka tidak akan tegak dunia itu meskipun penguasanya memiliki keimanan yang akan dibalas di  akhirat.´  Hukum Islam ditegakkan kepada siapa saja saja tanpa pandang bulu, pejabat, politi politikus, kus, pengusaha, aparat penegak hukum, dan sebagainya. Dalam Islam, rasa taqwa kepada   Allah melahirkan penegak hukum yang jujur dan adil.seperti dalam terjemahan Firman   Allah : ³Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar   penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang  kamu kerjakan´. (Terjemahan QS. An-Nisa¶ [4]: 135). Islam sebagai agama dan ideologi, dilaksanakan secara utuh dengan tiga asas penerapan hukum Islam, pertama ketaqwaan individu yang mendorongnya untuk terikat kepada syari¶at Islam, kedua pengawasan masyarakat, dan ketiga Negara Islam yang menerapkan syari¶at Islam secara utuh. Apabila salah satu asas ini telah runtuh, maka penerapan syari¶at Islam dan hukum-hukumnya akan mengalami penyimpangan, dan akibatnya Islam sebagai agama dan ideologi (mabda) akan hilang dari bumi Allah ini. Hukum Islam sangat lengkap dan mampu menjawab persoalan hukum dan keadilan. Menurut Syeik Abdurrahman al-maliki dalam kitabnya Nidzam al-Uqubat bahwa sanksi didalam hukum Islam terdiri 4 macam, yakni : Had, Jinayat, Ta¶zir dan Mukhalafah. Sanksi (uqubat) memiliki fungsi pencegah dan penebus . Syeik Muhammad Muhammad Ismail dalam kitabnya Fikr al-Islam menjelaskan bahwa sanksi berfungsi sebagai  zawajir (pencegah) dan jawabir (penebus). Pencegah maksudnya dengan sanksi itu orang takut berbuat jahat, karena menyadari hukumannya berat. Penebus maksudnya orang berdosa di dunia harus mendapatkan hukuman agar ia terlepas siksa di akhirat . akhirat . Didalam al-Qur¶an, Allah memerintahkan kita untuk berhukum dengannya dan mencampakkan sistem hukum buatan manusi,seperti dalam terjemahan Firman Allah : Maka, putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan (al-Qur¶an) dan  janganlah kamu mengikuti hawa hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran (hukum Allah) yang telah datang kepadamu´  (Terjemahan QS. Al-Maidah [5]: 48) . dan

16

³Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki dan hukum siapakah yang lebih baik  dari pada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin ?´  (Terjemahan QS. Al-Maidah [5]: 50). Maka keadilan adalah suatu prinsip agung dan timbangan lurus pada setiap perkara dan keadaan, yang khusus maupun umum. Oleh karena itulah datang perintah dan anjuran untuk bersikap adil, menegakkan keadilan dan berpegang teguh dengannya pada setiap perkataan dan perbuatan, baik yang berkaitan dengan keyakinan ataupun peribadahan, baik yang bersifat nyata maupun yang maknawi (abstrak), baik yang manfaatnya terbatas pada pelakunya maupun yang manfaatnya mengena kepada orang lain. .Demikianlah Islam selalu memperhatikan keselamatan orang yang salah.  Adapun tindak kejahatan yang dapat dikenai had dapat dijelaskan sebagai berikut :  Berzina termasuk dosa yang besar dan harus dihukum sesuai dengan ketentuan hokum (had). Ada dua macam kategori berzina yaitu zina muhsan dan zina ghairu muhsan. Pelaku zina muhsan apabila terbukti dikenai hukuman setinggi-tingginya yaitu dirajam. Bagi zina ghairu muhsan apabila terbukti dikenai hukuman pukul/dera seratus kali dan diasingkan selama satu tahun.  Menuduh berzina kepada orang lain apabila tuduhannya itu tidak dapat dibuktikan maka penuduh dapat dikenai hukuman delapan puluh kali pukulan/dera.  Homoseksual adalah melakukan hubungan seksual dengan sesama jenis yaitu laki-laki dengan laki-laki, apabila perempuan melakukannya disebut lesbian, demikian pula melakukan hubungan seksual dengan binatang disebut bestiality. Semua itu dapat dikategorikan zina yang dikenai hukuman sebagaimana orang berzina.  Khamr adalah minuman yang diharamkan, orang yang meminumnya berdosa, baik di dunia maupun di akhirat, juga dalam masyarakat muslim dipandang kejahatan yang patut dihukum, apabila terbukti dapat dikenai hukuman pukul/dera empat puluh sampai delapan puluh kali.  Pencurian adalah mengambil barang milik orang lain tanpa izin pemiliknya secara sembunyi-sembunyi untuk dimilikinya. Hukuman terberat bagi pencuri pabila terbukti adalah dipotong tangan. 3. Peradilan. Penerapan hukum yang disebutkan tadi dilakukan melalui proses peradilan yang menyidangkan perkara-perkara. Dalam sejarah Islam, orang yang pertama memegang peradilan atau hakim adalah Rasulullah sendiri selanjutnya sesuai kebutuhan umat Islam yang berkembang terus menerus. Seorang hakim dituntut bertindak adil dalam memutuskan perkara. Dalam fiqih Islam kita menemukan bahwa suatu perkara dapat digelar apabila ada dakwaan yang memenuhi ketentuan. Dakwaan diakui apabila dikuatkan dengan ikrar(pengakuan), kesaksian, sumpah, atau dengan dokumen yang sah. Sumpah dalam hukum Islam dapat dijadikan bahan penetapan dakwaan yang berkaitan dengan perdata. Untuk pidana, sumpah tidak dapat diterima sebagai alat pembuktian. 17

4. Pelaksanaan Hukuman atau

Eksekusi.

  Apabila pengadilan telah menetapkan hukuman bagi para pelaku, pelaksanaan hukuman dilaksanakan segera. Ketentuan hukuman itu dilaksanakan secara terbuka, disaksikan orang banyak setelah selesai salat Jumat. Hal ini dimaksudkan untuk menjadi pelajaran bagi seluruh masyarakat tentang hukuman bagi para pelaku kejahatan. Dengan demikian tidak ada lagi orang yang mencoba meniru atau mengulangi perbuatan jahat. 5. Hikmah Peradilan Islam. Kejahatan merupakan penyakit masyarakat yang harus diperangi dengan membebani hukuman yang berat. Hukuman yang berat tidak dimaksudkan sebagai balas dendam kepada pelaku, melainkan untuk menjaga agar kehidupan masyarakat aman dan tentram. Oleh karena itu setiap pelaksanaan hukuman diumumkan kepada masyarakat agar peristiwa itu berkesan dan berdampak sehingga jika anggota masyarakat yang hendak melakukan kejahatan berpikir kembali karena takut terkena hukuman yang berat itu. Dengan demikian hukuman tersebut berdampak bagi pendidikan masyarakat pula. Perlindungan terhadap anggota masyarakat yang berbuat baik harus dijaga dengan jalan menegakkan hukum bagi pelaku tindak kejahatan. Disinilah Islam memberikan alternatif hukum yang dapat digunakan masyarakat untuk melindungi dirinya dari kejahatan yang dilakukan sesama manusia. manusia.

18

Bab III. Kesimpulan.

Dari permasalahan yang telah kami uraikan tentang hukum, HAM dan demokrasi dalam Islam, kami menyimpulkan bahwa hukum Islam, dasar, dan kerangkanya ditetapkan oleh Allah. Hukum tersebut tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan dirinya sendiri dan hubungan manusia dengan benda benda serta alam disekitarnya diseki tarnya . hukum Islam juga mempunyai ciri-ciri khas yaitu berwatak universal, berlaku abadi untuk umat Islam di mana pun mereka berada, tidak terbatas pada umat Islam di suatu tempat atau negara pada suatu masa saja, menghormati martabat manusia sebagai kesatuan jiwa dan raga, rohani dan jasmani serta memelihara kemuliaan manusia dan kemanusiaan secara keseluruhan, pelaksanaannya dalam praktek digerakkan oleh iman dan akhlak umat Islam . Ruang lingkupnya meliputi, fiqih,fatwa, keputusan pengadilan, peraturan perundang-undangan termasuk didalamnya kompilasi,dan syari¶at. Tujuan hukum Islam yakni memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Hukum Islam bersumber dari al-Qur¶an, as-Sunnah, serta ijma¶ dan qiyas. Kontribusi umat Islam dalam perumusan dan penegakan hukum telah banyak membuahkan hasil yaitu dengan diundangkannya beberapa peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan hukum Islam, seperti misalnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Thun 1974 Tentang Perkawinan,Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Adapun upaya yang harus dilakukan untuk penegakan hukum dalam praktek bermasyarakat dan bernegara yaitu melalui proses kultural dan dakwah. Apabila islam telah menjadikan suatu kebijakan sebagai kultur dalam masyarakat, maka sebagai konsekuensinya hukum harus ditegakkan. Bila perlu ³ law inforcement ´ dalam penegakkan hukum Islam dengan Attathawwur (berkembang),hukum Islam tidak kaku dalam berbagai kondisi dan situasi sosial. Fungsi hukum Islam dalam kehidupan bermasyarakat dirumuskan dalam dalam empat empat fungsi, yaitu fungsi ibadah, fungsi amar ma¶ruf nahi munkar , fungsi zawajir, fungsi tandzim wa ishlah al-ummah. al-ummah . Keempat fungsi hukum tersebut tidak dapat dipilah-pilah begitu saja untuk bidang hukum tertentu tetapi satu dengan yang lain juga saling terkait. Islam tidak bertentangan dan HAM, ia bahkan sangat menghormati hak dan kebebasan manusia. Islam dengan jelas telah memposisikan manusia pada tempat yang mulia. Manusia adalah makhluk yang diberi keutamaan dibanding makhluk19

makhluk yang lain. Ia diciptakan dengan sebaik-baik ciptaan. manusia juga diberi sifat fitrah, yaitu sifat kesucian yang bertendesi mengenal dan beribadah kepada Tuhannya, serta bebas dari tendensi berbuat jahat. Sifat jahat yang dimiliki manusia diperoleh dari lingkungannya. Dengan keutamaannya itu manusia yang diciptakan sebagai khalifah di muka bumi (QS 2:30; 20:116). Untuk melaksanakan tanggung jawabnya itu manusia diberi kemampuan melihat, merasa, mendengar dan yang terpenting adalah berpikir. manusia dimuliakan Tuhan karena ilmunya, dan sebaliknya ia akan mulia disisi Tuhan   jika ia menjalankan tanggung jawabnya itu dengan ilmu pengetahuan. Namun dalam masalah kebebasan hanya Tuhanlah pemilik kebebasan dan kehendak mutlak. Manusia, meski diciptakan sebagai makhluk yang utama diantara makhluk-makhluk yang lain, ia diberi kebebasan terbatas, sebatas kapasitasnya sebagai makhluk yang hidup dimuka bumi yang memiliki banyak keterbatasan. Keterbatasan manusia karena pertama-tama eksistensi manusia itu sendiri yang relatif atau nisbi dihadapan Tuhan Islam secara langsung menerapkan prinsip pengambilan keputusan;musyawarah yang menjadi sendi utama dalam demokrasi modern (dari, oleh dan untuk kepentingan rakyat). Disamping itu, hal-hal yang sangat penting dalam masalah demokrasi, yakni konsensus atau ijma¶. Konsensus dan musyawarah sering dianggap sebagai landasan yang efektif bagi demokrasi Islam modern. Konsep konsensus memberikan dasar bagi penerimaan sistem yang mengakui suara mayoritas, legitimasi pranata-pranata negara tidak berasal dari sumber tekstual,tetapi tekstual,t etapi terutama didasarkan pada prinsip ijma¶, ijtihad, dalam konteks modern sering diartikan seruan untuk melakukan pembaruan radikal, yang menyatakan bahwa dalam islam kekuasaan berasal dari kerangka al-Quran dan bukan dari sumber yang lain yang manapun. Musyawarah, konsensus, dan ijtihad merupakan konsep yang sangat penting bagi artikulasi demokrasi Islam dalam kerangka Ke Esaan Tuhan dan kewajiban manusia sebagai khalifahNya, Tindak pidana atau jinayat dalam Islam. berguna untuk kemaslahatan manusia dan kelangsungan hidup mereka, sebagian umat Islam berkeyakinan bahwa pelaksanaan syari¶at Islam termasuk dalam bidang hukum pidana ini adalah bagian dari ketaatannya pada perintah ajaran agama, jika tidak melaksanakannya dianggap telah menentang pelaksanaan ajaran agama. Jinayat , menurut bahasa Arab, adalah bentuk jamak dari kata ³ jinayah ³ jinayah´, ´, yang berasal dari ³  jana dzanba, yajnihi jinayatan´ jinayatan´ yang berarti melakukan dosa.Sekalipun merupakan isim mashdar (kata dasar), tetapi kata ³ jinayat  ³ jinayat ´ dipakai dalam bentuk jamak, karena ia mencakup banyak jenis perbuatan dosa. Adapun menurut istilah syari¶at,   jinayat (tindak pidana) artinya menganiaya badan sehingga pelakunya wajib dijatuhi hukuman qisas, atau membayar diyat atau kafarah,dan jinayat juga secara tegas diatur  dalam al-Qur¶an dan as-Sunnah Macam-macam tindak pidana dalam hukum pidana Islam yang diatur dalam al Qur¶an dan as Sunnah dibagi atas hudud, tindak pidana qisas/diyat,tindak pidana takzir. Tindak pidana yang berkaitan dengan hak Allah adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kemaslahatan umum. Misal perampokan, pencurian, perzinaan, pemberontakan. Tindak pidana yang berkaitan dengan hak hamba adalah segala sesuatu yang mengancam kemaslahatan bagi seorang manusia. Misal tidak membayar  utang, penghinaan. Tindak pidana ini dibedakan atas 3 bagian yaitu tindak pidana hudud atau qisas yang subhat atau tidak memenuhi syarat namun sudah merupakan maksiat. Misal percobaan pencurian, pencurian dikalangan keluarga, tindak pidana 20

yang ditentukan oleh al-Qur¶an dan as-Sunnah namun tidak ditentukan sanksinya. Misal penghinaan, saksi palsu, tidak melaksanakan amanah, tindak pidana yang ditentukan pemerintah untuk kemaslahatan umum. Dalam hal ini ajaran Islam dijadikan pertimbangan penentuan kemaslahatan umum. Tindak kejahatan yang dapat dikenai had yaitu berzina. Ada dua macam kategori berzina yaitu zina muhsan dan zina ghairu muhsan. muhsan. Pelaku zina muhsan apabila terbukti dikenai hukuman setinggi-tingginya yaitu dirajam. Bagi zina ghairu muhsan apabila terbukti dikenai hukuman pukul/dera seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Menuduh berzina kepada orang lain apabila tuduhannya itu tidak dapat dibuktikan maka penuduh dapat dikenai hukuman delapan puluh kali pukulan/dera. Homoseksual, lesbian, bestiality. Semua itu dapat dikategorikan zina yang dikenai hukuman sebagaimana orang berzina. Khamr dapat dikenai hukuman pukul/dera empat puluh sampai delapan puluh kali. Hukuman terberat terber at bagi pencuri pabila terbukti adalah dipotong tangan. Penerapan hukum dilakukan melalui proses peradilan yang menyidangkan perkara-perkara. Seorang hakim dituntut bertindak adil dalam memutuskan perkara. Dalam fiqih Islam kita menemukan bahwa suatu perkara dapat digelar apabila ada dakwaan yang memenuhi ketentuan. Dakwaan diakui apabila dikuatkan dengan ikrar(pengakuan), kesaksian, sumpah, atau dengan dokumen yang sah. Sumpah dalam hukum Islam dapat dijadikan bahan penetapan dakwaan yang berkaitan dengan perdata. Untuk pidana, sumpah tidak dapat diterima sebagai alat pembuktian. Ketentuan hukuman dilaksanakan secara terbuka, disaksikan orang banyak setelah selesai salat Jumat. Hal ini dimaksudkan untuk menjadi pelajaran bagi seluruh masyarakat tentang hukuman bagi para pelaku kejahatan. Dengan demikian tidak ada lagi orang yang mencoba meniru atau mengulangi perbuatan jahat. Peradilan Islam bertujuan untuk menjaga agar kehidupan masyarakat aman, tentram dan juga berdampak bagi pendidikan masyarakat. Perlindungan terhadap anggota masyarakat yang berbuat baik harus dijaga dengan jalan menegakkan hukum bagi pelaku tindak kejahatan. Peradilan Islam memberikan alternatif hukum yang dapat digunakan masyarakat untuk melindungi dirinya dari kejahatan yang dilakukan sesama manusia.

,

21

Daftar Pustaka

 [email protected] www.direktori-islam.com www.bawean.net www.ditpertais.net [email protected] www.almanhaj.or.id www.docstoc.com www.komnasham.go.id www.scribd.com [email protected] [email protected]  [email protected]

22