GARIS BESAR AMANDEMEN UNDANG – UNDANG DASAR 1945
Salah satu agenda reformasi 1998 adalah reformasi hukum yang mana mencakup perubahan terhadap pasal-pasal dalam UUD 1945. Dalam sidang MPR 1999 seluruh anggota dan pimpinan MPR sepakat mengamandemen UUD 1945 dengan catatan: 1. Amandemen tidak mengubah bentuk negara Kesatuan RI. 2.
Tidak mengubah pembukaan UUD 1945.
3. Tetap mempertahankan sistem presidensial. 4. Amandemen dilakukan secara adidum. 5. Penjelasan UUS 1945 yang bernilai positif positif ditarik ke dalam dalam batang tubuh.
A. PENGERTIAN AMANDEMEN Arti amandemen secara umum adalah perubahan resmi dokumen resmi atau catatan
tertentu,
untuk
memperbaikinya.
Perubahan
ini
dapat
berupa
penambahan atau juga penghapusan catatan yang salah dan tidak sesuai lagi. Amandemen UUD adalah perubahan konstitusi yang mana perubahannya tidak banyak, bersifat teknis, prosedural yang tidak mempengaruhi paradigma pemikiran UUD. B. TUJUAN AMANDEMEN 1. Menyempurnakan aturan aturan dasar mengenai tatanan negara dalam dalam mencapai tujuan nasional
yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, dan
memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia. I ndonesia. 2. Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan perlindungan hak asasi manusia. 3. Menyempurnakan aturan
dasar mengenai m engenai jaminan
konstitusional dan
kewajiban negara terhadap warga negara. 4. Melengkapi aturan dasar yang sangat penting dalam dalam penyelenggaraan penyelenggaraan negara yang demokratis.
5. Menyempurnakan berbangsa
sesuai
aturan
dasar
dengan
mengenai
perkembangan
kehidupan
bernegara
dan
aspirasi,
kebutuhan
dan
kepentingan bangsa dan negara.
C. GARIS BESAR BESAR AMANDEMEN UUD 1945 Amandemen UUD 1945 dilakukan sebanyak 4 kali. Keempat tahap amandemen tersebut adalah sebagai berikut: 1. Amandemen pertama, pertama, dalam sidang umum MPR Oktober 1999 Perubahan pertama terhadap UUD 1945 terjadi pada tanggal 19 Oktober 1999 dalam sidang umum MPR yang berlangsung tanggal 14-21 Oktober 1999. Secara garis besar amandemen ini ditujukan untuk mengurangi kewenangan presiden dan lebih memberdayakan peran DPR sebagai lembaga legislatif. Yang diamanademen pada kali ini adalah pasal 5, pasal 7, pasal 9, pasal 13, pasal 14, pasal 15, pasal 17, pasal 20 dan pasal 21. Amandemen pertama menyakut 5 persoalan pokok. Kelima persoalan itu meliputi: a. perubahan tentang lembaga pemegang kekuasaan membuat undangundang, b. perubahan tentang masa jabatan presiden, c.
perubahan tentang hak prerogatif presiden,
d. perubahan tentang fungsi menteri, e. perubahan redaksional. 2. Amandemen kedua, dalam sidang sidang tahunan MPR tahun 2000 Perubahan kedua ini dilakukan pada tanggal 7-18 Agustus 2000. Secara garis besar perubahan mengenai pemerintah daerah, wilayah negara, DPR, warga negara dan penduduk, hak azasi manusia, pertahanan dan keamanan negara, dan lambang negara serta lagu kebangsaan.
Yang diamanademen antara lain pasal 18 A-B, pasal 19, pasal 20, pasal 22, pasal 25, pasal 26, pasal 27, pasal 28 A-J, pasal 30 dan pasal 36 A-C. 3. Amandemen ketiga, dalam sidang tahunan MPR MPR Oktober 2001 2001 Ditetapkan pada 9 november 2001. Secara garis besar amandemen meliputi: a. Kedaulatan ditangan rakyat dan dilakukan menurut UUD (pasal (pasal 1 ayat 2) b. Negara Indonesia adalah negara hukum (pasal1 ayat 3) c.
Tugas MPR MPR mengubah mengubah dan menetapkan menetapkan undang-undang (pasal 2 ayat ayat 1)
d. MPR melantik presiden presiden dan wakil presiden (pasal 3 ayat 2) 4. Amandemen keempat, dalam sidang tahunan tahunan MPR Agustus Agustus 2002 Dilakukan dalam sidang umum MPR bulan agustus 2002, meliputi hal-hal berikut: a. Pemilihan presiden presiden dan dan wakil wakil presiden secara langsung (pasal 6; pasal 8) b. Pengangkatan DPD (pasal 22) c.
Pendidikan nasional (pasal 31)
d. Kebudayaan nasional (pasal 32) e. Perekonomian nasioanl (pasal 33) f.
Kesejahteraan sosial (pasal 34)
Secara garis besar, UUD 1945 yang telah mengalami amandemen mulai dari yang pertama hingga keempat yaitu: 1. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan diatur menurut undang-undang (pasal 1) 2. MPR merupakan lembaga bikameral yang yang terdiri atas DPR dan DPD (pasal (pasal 2) 3. Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat (pasal (pasal 6A)
4. Presiden memegang jabatan selama selama 5tahun dan sesudahnya sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan (pasal 7) 5. Pencantuman Hak Asazi Asazi Manusia (pasal 28 A-J) 6. Penghapusan DPA sebagai lembaga lembaga tinggi negara, negara, sebagai gantinya gantinya presiden dapat membentuk dewan pertimbangan (pasal 16) 7. Presiden bukan mandataris MPR, dengan dengan demikian MPR tidak lagi menyusun GBHN 8. Pembentukan Mahkamah Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial (KY) (Pasal 24B dan 24C) 9. Anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN (pasal 31) 10. Negara kesatuan tidak boleh diubah (pasal 37) 11. Penegasan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional (pasal 33)
Pertanyaan – pertanyaan 1. Apa
yang
dimaksud
dengan
hak
prerogatif
presiden?
Mengapa dilakukan amandemen? Jelaskan! (Sutan) 2. Mengapa GBHN GBHN diamandemen diamandemen dan dan apa yang terjadi ketika GBHN dirubah atau ditiadakan? (Tubagus Singgih) 3. Apa yang mendasari mendasari perubahan pasal pasal 16? Mengapa DPA dihapuskan? (Tyastiti Soraya)
Jawaban 1. Prerogatif berasal dari bahasa bahasa latin praerogativa (dipilih sebagai yang paling dahulu memberi suara), praerogativus (diminta sebagai yang pertama memberi suara), praerogare ( diminta sebelum meminta yang lain). Dalam prakteknya kekuasaan Presiden RI sebagai kepala negara sering disebut dengan istilah “hak prerogatif Presiden” dan diartikan sebagai kekuasaan mutlak Presiden yang tidak dapat diganggu oleh pihak lain. Secara teoritis, hak prerogatif diterjemahkan sebagai hak istimewa yang dimiliki oleh lembaga-lembaga tertentu yang bersifat mandiri dan mutlak dalam arti tidak dapat digugat oleh lembaga negara yang lain.
Mengapa dilakukan amandemen ? Dalam sistem pemerintahan negara-negara modern, hak ini dimiliki oleh kepala negara baik raja ataupun presiden dan kepala pemerintahan dalam bidang-bidang tertentu yang dinyatakan dalam konstitusi. Hak ini juga dipadankan dengan kewenangan penuh yang diberikan oleh konstitusi kepada lembaga eksekutif dalam ruang lingkup kekuasaan pemerintahannya seperti membuat kebijakan-kebijakan politik dan ekonomi. Sistem pemerintahan negara-negara modern berusaha menempatkan segala model kekuasaan dalam kerangka pertanggungjawaban publik. Dengan demikian, kekuasaan yang tidak dapat dikontrol, digugat dan dipertanggungjawabkan, dalam prakteknya sulit mendapat tempat. Sehingga, dalam praktek ketatanegaraan negara-negara modern, hak prerogatif ini tidak
lagi bersifat mutlak dan mandiri, kecuali dalam hal pengambilan kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. UUD 1945 maupun peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang ketatanegaraan tidak pernah menyatakan istilah hak prerogatif Presiden. Namun dalam prakteknya, selama orde baru, hak ini dilakukan secara nyata, misalnya dalam hal pengangkatan menteri-menteri departemen. Hak ini juga dipadankan terutama dalam istilah Presiden sebagai kepala negara yang sering dinyatakan dalam pengangkatan pejabat negara. Dalam hal ini Padmo Wahjono menyatakan pendapatnya yang akhirnya memberikan kesimpulan bahwa hak prerogatif yang selama ini disalahpahami adalah hak administratif Presiden yang merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tidak berarti lepas dari kontrol lembaga negara lain. 2. Mengapa GBHN dirubah? Karena GBHN tidak memberikan kebebasan suatu daerah untuk membangun daerahnya, sehingga GBHN pada waktu itu dihapuskan dan digantikan dengan otonomi daerah yang membolehkan suatu daerah untuk membangun daerahnya agar menjadi lebih baik. Namun yang terjadi akibat GBHN dihapuskan adalah pembangunan menjadi tidak merata
3. Dari Rancangan Perubahan Perubahan Keempat UUD 1945 yang yang dibacakan oleh Ketua PAH I diketahui bahwa Bab IV tentang DPA dihapus, sehingga Pasal 16 yang semula mengatur tentang keberadaan DPA menjadi Bab III dan bunyi Pasal 16 pun diubah. Adapun bunyi Pasal 16 adalah: Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang. Dengan demikian keberadaan DPA sebagai lembaga tinggi negara dihapus dan akan digantikan oleh suatu dewan pertimbangan yang dibentuk oleh Presiden. Di samping itu, dalam Rancangan Perubahan Keempat UUD 1945 khususnya dalam Aturan Peralihan ditetapkan bahwa Mahkamah Konstitusi harus dibentuk selambat-lambatnya pada tanggal 17 Agustus 2003. Dan selama belum dibentuk, fungsi Mahkamah Konstitusi dilakukan oleh Mahkamah Agung.
MAKALAH PANCASILA GARIS BESAR AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR 1945
NAMA KELOMPOK: 1.
Lutfia Nurindah Sari
(12/331340/PA/14605) (12/331340/PA/14605)
2.
Alvan Luthfi Rinaldi
(12/331349/PA/14613) (12/331349/PA/14613)
3.
Antonius Agung Nugroho (12/331350/PA/14614) (12/331350/PA/14614)
4.
Nur Intan Sari
(12/331352/PA/14616) (12/331352/PA/14616)
5.
Anggit Fitria
(12/331357/PA/14620) (12/331357/PA/14620)
6.
Faris Hermawan
(12/331362/PA/14625) (12/331362/PA/14625)
7.
Zumrotun Nafi’ah Nafi’ah
(12/331366/PA/14627)
8.
Barokah Oni Hidayat
(12/331367/PA/14628)
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Gadjah Mada Yogyakarta 2013
